KALTENG INDONESIA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Tabel 21.4 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2014 (Persen)

Wilayah Nasional KALTENG

2012

2013

2014

3.08

3.00

3.24

INDONESIA

6.07

6.17

5.94

Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Pulau Kalimantan, TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2014 merupakan yang terendah sebesar 3,24 persen, sedangkan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 7,38 persen. Tabel 21.5 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2012-2014 (Persen)

Tahun (Bulan Agustus) Provinsi 2012

2013

2014

Kalimantan Barat

3,48

4,03

4,04

Kalimantan Tengah

3,17

3,09

3,24

Kalimantan Selatan

5,25

3,79

3,80

Kalimantan Timur

8,90

7,08

7,38

Indonesia

6,14

6,25

5,94

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 08/11/62/Th.VIII, 5 November 2014

149 Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Namun masalah lainnya yang sangat penting adalah setengah pengangguran yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Setengah pengangguran ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang kondusif, misalnya karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda, karena pengangguran adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah pengangguran menggunakan pendekatan jam kerja. Perlu diperhatikan, bahwa permasalahan ketenagakerjaan bukan hanya masalah pengangguran, tetapi merupakan masalah yang kompleks. Permasalahan pertama terbatasnya kesempatan kerja yang berdampak langsung dengan tingginya tingkat pengangguran.

Permasalahan

kedua,

adalah

rendahnya

kualitas

angkatan

kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Agustus 2012, rendahnya kualitas angkatan kerja terindikasi dengan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yaitu 51,04 persen, SMP

20.05 persen dan yang

berpendidikan tinggi hanya 6,00 persen. Hal ini berdampak kepada rendahnya daya saing dan kompetensi dalam memperoleh kesempatan kerja. Upaya mendasar yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang besar agar dapat menampung angkatan kerja yang cenderung semakin meningkat dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan tersebut perlu ditangani secara serius yang dimulai dari perencanaan tenaga

kerja sebagaimana maksud Undang -undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa " D a l a m r a ng k a p em b a ng u na n k et e n ag ak e r j a a n, pe m e r i n t a h m e n et a pk a n k e b i j ak a n d a l am menyusun perencanaan tenaga kerja" (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 7).


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Upaya

mendasar

yang

dapat

dilakukan

pemerintah

untuk

mengatasi

masalah

ketenagakerjaan tersebut, adalah dengan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah, perencanaan

tenaga

kerja

untuk

merumuskan

strategi,

kebijakan,

dan

program

ketenagakerjaan yang tepat, baik jangka panjang maupun jangka pendek (tahunan). Salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah pembangunan yang berbasis ketenagakerjaan da n pembangunan yang ramah ketenagakerjaan. Pembangunan yang ramah ketenagakerjaan adalah pembangunan

yang

menciptakan

kesempatan

kerja

yang

besar,

seiring

dengan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Contoh yang tepat untuk menggambarkan jenis kegiatan pembangunan yang lebih ramah terhadap penciptaan kesempatan kerja adalah kegiatan model padat karya. Pola pembangunan padat karya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan baik juga u n t uk

perluasan

lapangan

p ek e r j a a n,

seperti

p e n g em b a ng an

perkebunan karet, sawit, rotan, home industry dan masih banyak jenis usaha padat karya lainnya baik yang berskala besar maupun kecil.  Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%) Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

Tabel 21.6 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah No. 1

Uraian

Tahun 2014

Jumlah tenaga kerja yang bekerja

76.562

pada perusahaan PMA/PMDN 2

Jumlah seluruh PMA/PMDN

3

Rasio daya serap tenaga kerja

217 1:353

Sumber data Disnakertrans 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Perempuan berpeluang sama besarnya dengan laki-laki dalam memasuki lapangan kerja. Perempuan merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pria, perempuan sesungguhnya memegang fungsi yang sangat penting dalam keluarga. Keberadaan perempuan dalam rumah tangga bukan sekedar pelengkap saja, namun lebih daripada itu banyak penelitian membuktikan bahwa wanita ternyata seringkali memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga serta masyarakat. Tenaga kerja perempuan merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan. Pemberdayaan perempuan harus dilakukan agar perempuan dapat mengisi kegiatan pembangunan sehingga anggapan bahwa wanita itu hanya menjadi beban pembangunan bisa dihilangkan. Berbagai kecenderungan perempuan selama beberapa tahun terakhir ini, ditandai makin meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan, yang didominasi oleh mereka yang berusia relatif muda. Kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagian disebabkan oleh bertambahnya kemiskinan dan merebaknya pengangguran.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Angka Sengketa pengusaha pekerja (Kasus) Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Pada tahun 2014, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 52 kasus perselisihan hubungan industrial, tetapi dari semua kasus ini semuanya bisa diselesaikan dengan mediasi sehingga tidak ada yang diselesaikan di tingkat pengadilan Hubungan Industrial. Angka perselisihan ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan maupun tenaga kerja yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun faktor yang mempengaruhi realisasi capaian tersebut yaitu

karena

adanya

keberhasilan

program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan, terutama dengan adanya kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta sosialisasi sarana hubungan industrial yang dilaksanakan setiap tahun di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial ini yaitu minimal adanya Peraturan Perusahaan (PP) atau lebih baik lagi jika ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja/pengusaha.

Dan

sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional telah dibentuk Serikat Pekerja (SP) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi pekerja. Perangkat Hubungan Industrial yang terutama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan menjadi jembatan utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Menurunnya angka sengketa antara pengusaha dan pekerja mengindikasikan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis, iklim usaha yang kondusif yang dapat menimbulkan


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Berikut Perangkat Hubungan Industrial yang ada di Kalimantan Tengah Tahun 2012-2014.

Tabel 21.7 Jumlah Transmigrasi ditempatkan sejak 1960-2014 DI KALIMANTAN TENGAH (Sumber : Bidang HI Disnakertrans Prov. Kalteng) JUMLAH JIWA/ORANG DAERAH/Kabupaten UPT DIBUKA

KK

JIWA

-

Kapuas

50

20.049

441

-

Pulang Pisau

30

18.886

47

-

Palangka Raya

3

1.000

110

-

Kotawaringin Barat

44

15.064

137

-

Lamandau

21

7.833

15

-

Kotawaringin Timur

36

12.872

10

-

Seruyan

17

6.472

-

Katingan

11

4.630

-

Barito Selatan

18

4.

-

Barito Utara

18

-

Gunung Mas

8

-

Sukamara

6

-

Barito Timur

2

-

Murung Raya

1



SASARAN. 22.a PENINGKATAN SWASEMBADA PANGAN (BIDANG PERTANIAN)

Untuk memenuhi

sektor pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

telah

mencanangkan swasembada pangan, sehingga telah ditetapkan target-target indikator kinerja yang antara lain :

Indikator Kinerja 1.

2.

Luas tanaman pangan : - Padi Sawah - Padi Ladang - Jagung - Kedalai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar Produksi tanaman pangan : - Pada sawah - Pada ladang - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar

Tabel 22a.1 SWASEMBADA PANGAN. Kondisi Realisasi Target akhir Tahun RPJMD 2013 2010

Realisai

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

139.156 65.488 4.725 3.494 906 11 6.140 1436

143.374 67.472 4.868 3.600 933 11,33 6.26 1.480

152.931 104.164 3.363 2.250 960 212 6.724 1.433

Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha

451.762 197.110 9.303 2.494 1.031 168 76.361 9.776

465.451 203.083 9.585 2.370 1.062 173 78.675 10.072

470.105 205.113 9.691 2.595 1.073 175 79.462 10.173

Satuan

Rata-rata Capaian

Produksi Padi di Kalimantan Tengah

Capaian ( %)

Kondisi akhir RPJMD 2015

190.755 55.330 2.086 1.258 496 82 3.471 1.222

124.73 53.12 62.03 55,91 51,67 38,68 51,62 85,28

154.461 105.206 3.397 2.272 970 214 6.792 1.447

725.704 127.325 6.539 1.507 558 69 42.696 8.706

154,37 62,08 67,47 58,07 52,00 39,43 53,73 85,58

474.806 207.165 9.778 2.621 1.084 177 80.256 10.275

2014

66,02

tahun 2012 tidak mencapai target, yang semula

ditargetkan sebanyak 646.947 ton yang tercapai hanya sebesar 611.245 ton. Gabah kering giling (GKB) yang terdiri dari 463.542 ton padi sawah dan 147.703 ton padi ladang. Produksi ini turun sebesar 39.171 ton atau 6,02 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 650.416 ton.



No. 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 22a.2 Capaian Produk Komoditi Tanaman Pangan (Tahun 2011 dan Tahun 2012) Komoditi Sasaran (ton) Aram III (ton) Capaian ( %) Padi 646.497 611.245 94,55 Jagung 9.396 8.643 91,99 Kedelai 2.519 3.000 119,09 Kacang tanah 1.041 849 81,56 Kacang Hijau 170 118 69,41 Ubi kayu 77.125 63.191 81,93 Ubi jalar 9.874 8.700 88,11

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan Prov.Kalteng

Produksi padi naik 10.201 ton atau 2,25 persen dibanding tahun 2010, sedangkan luas panen padi sawah turun 834 hektar atau 0,57 persen , meskipun produksi naik sebesar 2,11 KU/Ha atau 8,03 persen dibanding tahun 2010. PETANI DADAHUP TERIMA PENGHARGAAN DARI WAPRES



Wakil Presiden Boediono beberapa waktu lalu menyerahkan penghargaan kepada Ajun petani dadahup atas keberhasilan mengukir prestasi di tingkat nasional di bidang pertanian, dimana ajun berhasil menciptakan alat tabur benih langsung. Dengan alat pertanian itu dapat meningkatkan produksi pertanian dan menekan biaya produksi. Hal ini sesuai target kinerja bidang pertanian.

SASARAN. 22.b PEMENUHAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG SEKTOR KETAHANAN PANGAN


Skor pangan harapan

2.

Ketersediaan pangan utama. 3. Jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM) Rata-rata Capaian

Tabel 22b.1 Ketersediaan Pangan. Kondisi Realisasi Target akhir Tahun Satuan RPJMD 2013 2010

Realisasi

Capaian ( %)


2014

Persen

0

0

83,4

86,4

103,6

80,1

Ton

0

148.967

98.640

159.165

161,4

0

desa

0

11

10

36

360

0

89,53

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KETAHANAN PANGAN Guna mengetahui pencapaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan badan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014.

Kebijakan pembangunan

ketahanan pangan harus dikaitkan dengan peningkatan produksi pangan didalam negeri, dimana komponen ketahanan pangan terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan terdiri dari : 1. Regulasi ketahanan pangan. Realisasi dari ketahanan pangan target 2014 realisasi capaian 103,6%. 2. Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) Realisasi dari ketahanan pangan target 2014 realisasi capaian 161,4% karena ketersediaan beras selisih dengan produksi.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM). Realisasi dari ketahanan pangan target 2014 realisasi capaian 36 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK realisasi dari ketahanan pangan target 2014 realisasi capaian 3 5. Pola pangan harapan penurunan daerah rawan gizi realisasi dari ketahanan pangan target 2014 realisasi capaian tidak diketahui.

Sektor Pertanian dalam rangka menunjang peningkatan produksi pangan nasional, Melalui Instruksi Presiden tanggal 16 Maret 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan

Gambut di Kalimantan Tengah, diharapkan

pelaksanaannya dapat berjalan efektif, sinergis dan berkelanjutan.



SASARAN. 23 TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF,EFISIEN, KETATALAKSANAAN DAN PELAPORAN KINERJA YANG BAIK, SERTA PENDAYAGUNAAN APARATUR YANG BAIK DAN HANDAL

Menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan beberapa sasaran mengenai reformasi birokrasi di bidang kepemerintahan diantaranya telah ditetapkan indikator kinerjanya yang dilaksanakan : Tabel 23.1 Reformasi Birokrasi Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik


2.

3.

4.

Opini Pemeriksanaan BPK (Pengelolaan Keuangan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Jumlah LKP SKPD yang menyusun LAKIP yang baik Nilai Kategori = AA > 85–100 (memuaskan) Nilai Kategori = A > 75 – 85 (sangat baik) Nilai Kategori = B > 65 – 75 (baik) Nilai Kategori = CC > 55 – 65 (cukup baik) Nilai Kategori = C > 30 – 100 (kurang) Nilai Kategori = D >0 – 50 (sangat kurang) Jumlah PNS yang melapor administrasi LHKPN Rata-rata Capaian

Satuan


Realisasi Tahun 2013

Target

Realisasi

Capaian ( %)


2014 WDP

WTP

WTP

WDP

B

CC

CC

B

33

32

18

52,94

SKPD

-

-

-

SKPD

16

17

18

3.06

SKPD

13

14

12

1.68

SKPD

4

4

2

0,08

2000

3,83

16,17

0,62

Lakip pem Prov.Kal Teng

CC

SKPD SKPD

orang

-

14,60



Analisa Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kalteng tahun 2013

dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ada 15 temuan pemeriksaan atas pengendalian intern dan empat temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terjadi peningkatan opini LHP dari tahun 2012 yang tidak memberikan pendapat (TMP). WDP ini terjadi karena pengelolaan barang milik daerah berupa aset tetap belum sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 tahun 2011 Pada Tahun 2014

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah raih Penghargaan Predikat

Kinerja terbaik II (dua) pada Laporan Penyerapan TEPPA selain penyerapan anggaran dimana Sistem Monitoring Teknik Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi untuk terbaik satu Jawa Tengah disusul Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Maluku Utara. TINJAUAN ASPEK KEUANGAN DAERAH Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka untuk itu diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Memperhatikan Perda APBD tahun Anggaran 2014

telah melalui tahapan pembahasan dan

evaluasi Mendagri, sehingga dapat diterima dan ditanda tangani dalam rapat Paripurna.

Dalam Perda tersebut terdapat pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp. 3.164 triliun lebih. Dapat terealisasi sebesar Rp. 3.129 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.244 Miliar; Dana perimbangan Rp.1.375,9 miliar serta pendapatan asli daerah yang sah lain-lain sebesar Rp. 90 miliar. Untuk belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp. 3.218 triliun lebih. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 884,5 miliar atau 51,86 persen, yang terdiri dari Belanja Aparatur Rp. 329,7 miliar atau 62,737,28 persen, belanja publik Rp. 554,8 miliar atau 62,73 persen. Belanja langsung berjumlah Rp. 820,9 miliar, dengan rincian. Belanja Aparatur Rp. 166,19 miliar atau 20,24 persen dan belanja publik Rp. 654,76 miliar atau sebesar 79,76 persen. Anggaran pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2014, berjumlah Rp. 1,750 triliun lebih. Terdiri dari belanja aparatur Rp. 488,071 miliar belanja publik Rp. 748 Milyar lebih. Tabel 23.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2014

Tahun

Target

Realisasi

Persen

2010 2011 2012 2013 2014

1.636.876.647.000,00 1.712.570.051.000,00 2.260.466.375.417,00 2.730.453.500.000,00 3.164.139.120.000,00

1.555.426.285.764,47 1.921.944.863.178,56 2.523.742.354.371,78 2.809.096.138.861,17 3.129.993.380.873,76

95,20 112,23 111,65 102,88 98,92

Sumber:Dispenda Prov. Kalimantan Tengah , 2014.



No

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2014 Realisasi Uraian Pagu Dana (Rp.) Keuangan (Rp)

Persen

1

Belanja tidak langsung

Rp.1.581.027.315.000,28

Rp. 1.485.017.303.172,34

93,95 %

2

Belanja Langsung

Rp.1.872.316.638.373,74

Rp.1.750.774.459.412,95

93,51%

Rp.3.453.343.953.374,02

Rp. 3.235.791.762.585,29

93,70%

Jumlah

Sumber data : Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng

Alokasi Anggaran per Sasaran Kinerja, serta rata-rata capaian Kinerja Tahun 2014 No.

1.

2.

3.

4. 5.

Sasaran

Meningkatnya Kekuatan Ekonomi pada umumnya dan Kesejahteraan Masyarakat Terbangunnya Insrastruktur, yang menjangkau kantong-kantong penduduk Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan meningkatnya sistem Layanan Kesehatan Bermutu dan Terjangkau Meningkatnya Pendidikan berkualitas dan terakses merata Meningkatnya Peran Serta Perempuan pada Bidang Pembangunan

Capaian

Capaian

Kinerja

Kinerja

2013

2014

94,53

Anggaran

% Anggaran

111,82

Rp. 149.438.686.000

12,40

59,65

78,11

Rp. 610.939.496.000

50,70

43,56

87,37

Rp. 11.904.392.500

0,99

112,87

107,33

Rp. 129.736.860.546

10,77

63,99

80,77

Rp.

2.363.870.120

0,23

6.

Peningkatnya Pelayanan Publik dan penguatan kapasitas SDM

97,57

134,78

Rp.

1.526.790.492

0,13

7.

Meningkatnya Aparatur Keamanan

Pendayagunaan

63,17

94,95

Rp.

712.970.000

0,06

8.

Terwujudnya Tempat Obyek Wisata dan Guna Melestarikan Nilai Seni dan Budaya Lokal Meningkatnya Jumlah Penanganan Kasus Kerusakan Lingkungan

36,47

67,50

Rp.

3.650.000.000

0,32

56,59

85,15

Rp. 3.913.972.000

0,46

153,21

119,05

Rp. 5.595.000.000

9.

10.

Meningkatnya Hutan Cadangan Reboisasi dan Rehabilitas Hutan

1,17



No. 11.

12.

13.

14.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Udara dengan Peningkatan Pasilitas Bandar Udara, Pelabuhan Laut Pelabuhan Sungai dan Jalan Darat Terwujudnya Pemuda dan Olah Raga yang berkualitas Maju Mandiri Demokratis, Sehat dan Berprestasi Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Luas Lahan Perkebunan Swasembada Hasil Peternakan dan Kehewanan

Anggaran

% Anggaran

38,83

155,20

Rp . 11.334.182.500

2,37

64,73

69,88

Rp. 115.178.910.950

24,11

52,72

74,20

Rp.

1.02

61,20

101,34

Rp. 19.561.440.000

4,09

10.014.753.500

15.

Meningkatnya eksport Komoditas Perikanan

65,31

78,21

Rp. 17.265.981.000

3,61

16.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dan kerjasama lintas sektoral Meningkatnya Investasi Baru untuk mengembangkan industry turunan/industry hilir Meningkatnya perekonomian rakyat dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM Meningkatnya Pemantapan Persatuan, Kesatuan Kerukunan Beragama

118,25

109,43

Rp. 13.293.000.000

2,78

53,04

101,69

Rp.

9.820.280.000

2,06

105,02

85,87

Rp.

4.859.200.000

1,02

125

100

Rp. 13.726.998.000

2,87

Meningkatnya Perekonomian Rakyat dan Kesejateraan Sosial kerjaan dan Ketransmigrasian Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas SDM di bidang Ketenaga kerjaan & transmigrasi. Swasembada Pangan

114,28

69,14

Rp.

8.225.152.100

1,72

86,28

64,75

Rp. 48.045.020.000

10,06

97

154,53

Rp.

0,89

17.

18.

19. 20.

21.

22.

23.

Ketersediaan cadangan Pangan Regional untuk menunjang ketahanan Pangan secara Nasional Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

4.273.068.600

Rp. 8.044.136.500

163

Jumlah Belanja Kinerja Belanja Pengawasan Internal berkala Belanja Langsung Pendukung Lainnya

Total Belanja Langsung

140

Rp.

1.104.305.199

Rp 1.204.907.066.077 Rp. Rp.

0,23 100,00

3.027.761.000 664.381.811.367

Rp.1.872.316.638.373,74


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang SISTEM PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran khususnya terkait dengan penyerapan anggaran baik APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun APBN. Tujuannya adalah agar realisasi penyerapan anggaran semua sumber dana dapat tercapai sesuai rencana yakni 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan. Sistem ini terdiri dari dua bagian yakni: perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan dan persiapan meliputi: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran yakni: RKPD, KUA-PPAS, APBD dan DPA-SKPD, dokumen tender, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tender pada tahun N-1. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan penyerapan anggaran terdiri dari: penetapan Perda APBD tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan, pengesahan pelaksanaan rencana aksi penyerapan anggaran SKPD sesuai target, pelaksanaan pra rapim dan rapim. Juga termasuk kegiatan pengendalian berupa monitoring, evaluasi pelaporan dan tindak lanjutnya. Dari implementasi sistem, didapat bahwa telah terjadi perbaikan realisasi penyerapan anggaran dimana pada tahun 2014 realisasinya adalah: 20,43%, 46,23%, 70,73% dan 93,49% pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV, sedangkan untuk tahun 2013 realisasi penyerapan anggaran adalah: 19,49%, 47,09%, 70,13% dan 90,30% pada periode yang sama. A. ANALISIS MASALAH PENYERAPAN ANGGARAN PENUNJANG KINERJA Masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakan inisiatif ini Rendahnya realisasi penyerapan anggaran khususnya pada awal tahun anggaran dan cenderung menumpuk di akhir tahun merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari evaluasi yang dilakukan dalam beberapa tahun sebelum tahun 2012. Akibatnya adalah anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat untuk menikmatinya dalam


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang bentuk pelayanan publik melalui program maupun kegiatan pemerintah terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena pemerintah cenderung membelanjakannya di akhir-akhir tahun. Padahal apabila realisasi belanja dapat dilaksanakan di awal-awal tahun maka geliat dan pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dan lain-lain. Dampak dari kondisi tersebut adalah: a. Penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan geliat ekonomi tidak terjadi di awal-awal tahun b. Karena pelaksanaan pekerjaan menumpuk di akhir tahun, maka kualitas pekerjaan menjadi sangat rendah dan penyerapan anggaran secara keseluruhan juga menjadi rendah. Disamping itu administrasi proyek juga kadang-kadang terabaikan. Apabila hal ini terjadi dapat berdampak pada masalah hukum. Apabila pekerjaan yang dikerjakan akhir tahun, dimana umumnya sudah memasuki musim penghujan, maka bagi pekerjaan sipil umumnya sangat terkendala yang berakibat pada rendahnya kualitas. c. Pemerintah kesulitan dalam menyediakan anggaran dan tidak proporsional sepanjang tahun, karena cenderung menumpuk di akhir tahun. d. Dari sisi perencanaan juga akan mengalami kesulitan karena dengan kondisi tersebut diatas akan sulit mengetahui secara persis kondisi riil penyerapan di akhir tahun. Padahal dokumen perencanaan tahun N umumnya harus selesai dibahas pada bulan April-Mei tahun N-1. e. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) cenderung tinggi karena realisasi penyerapan anggaran cenderung rendah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah yang berada pada bagian hilir dari siklus pelaksanaan anggaran adalah akibat kurang matangnya perencanaan yakni penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berada pada bagian hulu. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud antara lain: RKPD, KUA-PPAS, APBD, DPASKPD, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, penetapan pejabat pengelola anggaran. Untuk itu,


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang seluruh kegiatan di bagian hulu harus disempurnakan dengan mengupayakan agar seluruh aktivitas perencanaan dilakukan pada tahun N-1. B. PENDEKATAN STRATEGIS Inisiatif ini memecahkan masalah Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dikoordinir oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah membangun Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi seluruh stakeholders, dalam pengelolaan anggaran khususnya dalam penyerapan anggaran dengan harapan dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah atau bahkan Pemerintah Pusat. Sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan utama penyebab terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran adalah karena lemah/kurang matangnya perencanaan/persiapan di bagian hulu dari siklus penganggaran, yakni penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD sampai dengan dokumen lelang. Untuk itu permasalahan yang harus diselesaikan adalah penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai prasyarat dapat dilakukannya pelelangan. Dengan tersedianya dokumen tersebut, maka proses pelelangan dapat dimulai secara tepat waktu dimana sesuai ketentuan dapat dilaksanakan setelah adanya Kesepakatan Bersama antara

Kepala

Daerah

dan

Pimpinan

DPRD

tentang

Rancangan

Perda

APBD

Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal lain yang menjadi kendala rendahnya penyerapan anggaran adalah tidak adanya target yang menjadi pemicu SKPD dalam melakukan percepatan. Untuk itu pada awal tahun telah ditetapkan target penyerapan anggaran yakni 20% pada triwulan I, 50% pada triwulan II,85% pada triwulan III dan 100% fisik pada 15 November 2014. Berdasarkan pengalaman, dengan adanya penetapan target, maka semua pihak akan berupaya memenuhinya. Disamping penetapan target penyerapan anggaran, Pemerintah Provinsi juga menetapkan target penandatanganan kontrak secara kolektif di awal tahun yakni minggu ke-3 atau ke-4 Januari


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang tahun berjalan. Dengan adanya target ini diharapkan semua SKPD/Instansi akan terpacu untuk mengikutinya karena akan dipantau oleh Kepala Daerah. Dengan demikian sistem yang dibangun dan dikembangkan ini mengakomodir beberapa hal tersebut. Sistem ini terdiri dari dua bagian yakni bagian pertama meliputi: perencanaan dan persiapan, sedangkan bagian kedua terdiri dari pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan dan persiapan yang berada pada bagian hulu meliputi: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS, APBD dan DPA-SKPD), dokumen lelang (gambar teknis/rencana dan RAB), penetapan target penyerapan anggaran, penetapan pejabat pengelola

anggaran,

penyusunan

rencana

umum

pengadaan

barang/jasa,

pelaksanaan

prakontrak/lelang yang harus dilaksanakan pada tahun N-1. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan penyerapan anggaran terdiri dari: pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD tentang penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan pra Rapat Pimpinan (Rapim) dan pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim). Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif ? Sistem ini merupakan perbaikan terhadap sistem yang berjalan selama ini dengan melakukan perbaikan/percepatan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu : a. Peraturan daerah tentang penetapan APBD tahun berikutnya sudah harus ditetapkan akhir tahun berjalan, dengan adanya Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD proses lelang sudah dapat dimulai. b. Penandatanganan kontrak secara kolektif di awal tahun berjalan (Januari tahun berjalan). c. Seluruh SKPD diberikan target penyerapan anggaran sebesar 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan dan diwajibkan membuat rencana aksi penyerapan anggaran sesuai target. d. Pelaksanaan Rapim Bulanan yang didahului oleh pelaksanaan Pra Rapim, untuk mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran serta menindaklanjuti permasalahan dan alternatif solusinya.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Adapun tujuan dan sasaran dari pelaksanaan sistem ini yaitu : a. Optimalisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah. b. Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. c. Mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. d. Peningkatan layanan publik, khususnya melalui pelaksanaan program/kegiatan pemerintah sudah mulai terlaksana pada bulan Januari. e. Perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran. f. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar SKPD. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH. Memperhatikan secara seksama hasil capaian kinerja dan belanja pengeluaran daerah maka arah kebijakan umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: 1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan

anggaran

serta

memperjelas

efektivitas

dan

efisiensi

penggunaan anggaran. 4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah , termasuk investasi bidang pendidikan. 5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana strategi agar serapan anggaran dilaksanakan dengan baik sehingga kinerja dapat tercapai ? Sistem ini merupakan rangkaian kegiatan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan penyerapan anggaran. Rangkaian kegiatan perencanaan dan persiapan yaitu: a. Penyusunan dan pengesahan dokumen, meliputi: 1) Dokumen RKPD tahun N, disusun dan ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) paling lambat akhir Mei tahun N-1. 2) Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang KUAPPAS ditandatangani paling lambat akhir Juli tahun N-1. 3) RAPBD tahun N disusun dan dibahas sesuai ketentuan, diajukan kepada Gubernur dari Kabupaten/Kota paling lambat pertengahan November tahun N-1 untuk dievaluasi, sedangkan Provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 4) Seluruh dokumen legal diunggah di website resmi masing-masing Pemda. 5) Penyerahan DPA-SKPD paling lambat minggu ke-3 Desember tahun N-1 dari Kepala Daerah kepada SKPD. 6) Penetapan SK PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penyimpan Barang melalui keputusan Kepala Daerah paling lambat minggu ke3 Desember tahun N-1. 7) Penetapan SK PPTK dan Panitia PBJ oleh PA/KPA minggu ke-4 Desember tahun N-1 b. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Lelang dilakukan apabila tersedia dokumen pendukung seperti dokumen lelang, gambar teknis/rencana, RAB (diadakan pada tahun N-1 atau N-2). Beberapa petunjuk dalam proses lelang: 1) PBJP dimulai sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD tentang RAPBD tahun N.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 2) Dalam rangka transparansi, seluruh SKPD menyampaikan Rencana Umum Pengadaan secara online dan diumumkan melalui website sirup.lkpp.go.id. 3) Akhir dari kegiatan ini adalah penetapan/penunjukan pemenang lelang oleh pejabat berwenang. 4) Seluruh SKPD wajib melaksanakan pelelangan 100% secara elektronik. Manfaat lain dari implementasi sistem ini adalah terjadinya perbaikan dari sisi perencanaan dan penganggaran, perbaikan dari sisi keuangan terutama dari besarnya SILPA, kualitas pekerjaan, kualitas administrasi proyek dan lain-lain. Dampak pelaksanaan Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah diukur melalui data Badan Pusat Statisik Kalimantan Tengah tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat penduduk miskin, angka pengangguran dan inflasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) pada acara Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan dan Inisiatif Tata Kelola Hutan dan Lahan di Jakarta, 15-16 September 2014. Diinformasikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan satu dari dua provinsi yang penetapan APBD tahun 2014 dibawah tanggal 15 Desember 2013, serta Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan Realisasi belanja APBD tertinggi pada tahun 2014 tertinggi dari 34 provinsi se Indonesia posisi 30 Juni 2014 sehingga Provinsi Kalimantan Tengah mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan predikat Kinerja Terbaik II atas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi pada semester pertama tahun anggaran 2014. Selain itu juga pelaksanaan Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi SKPD khususnya peningkatan kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), hal ini dibuktikan dengan Penghargaan Nasional Precurement Award 2014 untuk Kategori Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik yang diterima Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2014 di Jakarta, 18 November 2014.










KALTENG INDONESIA

Recommend Documents