Kajian Permen 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah Member Gathering DPN APINDO - Jakarta, 30 Mei 2017 www.apindo.or.id
Prepared by : DPN APINDO © 2017 DPN APINDO
No part may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outsite the organization without prior written approval from DPN APINDO.
1 2 3 4
Dasar Hukum Tentang Pengupahan Peraturan Turunan Tentang Pengupahan Ringkasan Permen 1 Tahun 2017 APINDO Concern (terkait Permen 1 Tahun 2017)
www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
1 2 3 4
Dasar Hukum Tentang Pengupahan Peraturan Turunan Tentang Pengupahan Ringkasan Permen 1 Tahun 2017 APINDO Concern (terkait Permen 1 Tahun 2017)
www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
Dasar Hukum Tentang Pengupahan
4
1.
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2.
Keputusan Menakertrans RI No. KEP. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Keputusan Menakertrans RI No. 49 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.*
3. 4.
Peraturan Menakertrans RI No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
5.
Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.
6.
Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
7.
Peraturan Menaker No. 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan.
8.
Peraturan Menaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
9.
Peraturan Menaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
10. Permen Menaker No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah. www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
1 2 3 4
Dasar Hukum Tentang Pengupahan Peraturan Turunan Tentang Pengupahan Ringkasan Permen 1 Tahun 2017 APINDO Concern (terkait Permen 1 Tahun 2017)
www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
Peraturan Turunan Tentang Pengupahan
6
Peraturan Menteri (Permen) yang diamanatkan PP No. 78 Tahun 2015, yakni: No
Amanat Peraturan Menteri
Keterangan
1.
Permen tentang Tunjangan Hari Raya (THR)
Permenaker No. 6 Tahun 2016
2.
Permen tentang Uang Servis pada Usaha Tertentu
Permenaker No. 7 Tahun 2016
3.
Permen tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif
Permenaker No. 20 Tahun 2016
4.
Permen tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Permenaker No. 21 Tahun 2016
5.
Permen tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
Permenaker No. 1 Tahun 2017
6.
Permen tentang Formula Penetapan Upah Minimum
7.
Permen tentang Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
8.
Permen tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota
www.apindo.or.id
Point 5, 6, dan 7 (belum Terbit Permenaker-nya)
© 2017 DPN APINDO
1 2 3 4
Dasar Hukum Tentang Pengupahan Peraturan Turunan Tentang Pengupahan Ringkasan Permen 1 Tahun 2017 APINDO Concern (terkait Permen 1 Tahun 2017)
www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
Ringkasan Permen 1 Tahun 2017 DEFINISI Struktur Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.
Skala Upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.
Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah s/d yang tertinggi atau dari yang tertinggi s/d yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil s/d yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.
Golongan Jabatan adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan Masa Kerja* adalah lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. *pemahaman tentang masa kerja dalam permen 1 tahun 2017 ini berbeda dari pemahaman sebelumnya, bukan lamanya masa kerja yang dihitung dari awal bekerja.
Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan Upah Pokok. www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
Ringkasan Permen 1 Tahun 2017
Pasal 2 : Ay. 1 : Struktur & Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dg memperhatikan Golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Ay. 4 : Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Pasal. 3 : ay.1 : Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan Upah Pokok. ay.2 : Upah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yg besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pasal 4 : Ay.1 : Penyusunan struktur dan skala upah dapat menggunakan tahapan: analisa jabatan, evaluasi jabatan, dan penentuan struktur dan skala upah. Ay.4: Penentuan struktur dan skala upah dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum berlaku
www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
Ringkasan Permen 1 Tahun 2017 Terkait PP 78/2015 PP No 78 Th 2015 – Pasal 14 Ay. 3: Struktur dan skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh
Ps.8.1 : Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh oleh Pengusaha. Ps.8.2 : Pemberitahuan Struktur dan Skala Upah kepada seluruh Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan.
Ps.8.3 : Struktur dan Skala Upah yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya Struktur dan Skala Upah pada Golongan Jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/Buruh yang bersangkutan. Ps.13.3 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah, wajib menyusun dan menerapkan Struktur & Skala Upah berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 23 Oktober 2017. Ps. 13.1 : Pengusaha yang telah menyusun Struktur dan Skala Upah dan belum melaksanakan kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, wajib melaksanakan pemberitahuan paling lambat tanggal 23 Oktober 2017. www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
Ringkasan Permen 1 Tahun 2017 Terkait PP 78/2015 PP No 78 Th 2015 – Pasal 14 Ay. 4:
Struktur dan skala Upah harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan: a. Pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan (PP) b. Pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Permen No 1 Th 2017 – Pasal 9 Ay. 1: Struktur dan skala Upah harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan: a. Pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan (PP) b. Pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Ay. 2: Struktur dan Skala Upah yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang.
Ay.3 : Setelah dokumen Struktur dan Skala Upah diperlihatkan, pejabat yang berwenang harus mengembalikan Struktur dan Skala Upah kepada pihak Perusahaan. Ay. 4 : Selain melampirkan SU & SU, pimpinan perusahan melampirkan surat pernyataan telah ditetapkannya Struktur & Skala Upah di Perusahaan. www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
1 2 3 4
Dasar Hukum Tentang Pengupahan Peraturan Turunan Tentang Pengupahan Ringkasan Permen 1 Tahun 2017 APINDO Concern (terkait Permen 1 Tahun 2017)
www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
APINDO CONCERN – PERMEN no.1 th 2017
13
1.
Apindo mendorong Perusahaan untuk membuat Struktur dan Skala Upah.
2.
Pasal 2 ayat 4 tentang Masa kerja, diartikan sebagai masa kerja pada jabatan tertentu bukan masa kerja dihitung sejak awal masuk kerja.
3.
Pasal 3 ayat 1 yang disebut upah yang tercantum dalam SU&SU merupakan upah pokok (upah pokok ≠ upah minimum, mengacu kepada pasal 4 ayat 4 bahwa upah pokok berdasarkan kemampuan perusahaan dan memperhatikan upah minimum bukan sama dengan upah minimum) (upah pokok minimal dapat 75% dari total upah).
4.
Perusahaan pada saat pelaporan PP / PKB ke disnaker maka Struktur & Skala Upah hanya diperlihatkan kepada Pejabat berwenang dan diambil lagi pada saat itu juga.
5.
Penyampaian Struktur dan Skala Upah disampaikan per individu ke setiap karyawan (bersifat personal dan rahasia).
6.
Proses sosialisasi Struktur & Skala Upah diharapkan dapat dilakukan bersamaan dengan komunikasi Upah baru (Penerapan Upah baru pada perusahaan biasanya pada bulan Januari atau bulan April setiap tahunnya).
www.apindo.or.id
© 2017 DPN APINDO
DPN APINDO Gedung Permata Kuningan lt. 10 Jl. Kuningan Mulia Kav 9C Guntur, Setia Budi Jakarta Selatan
www.apindo.or.id
Thank You
This presentation is solely for the use of session sharing from DPN APINDO No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the organization without prior written approval from DPN APINDO.
