KEPALA DESA SENDANGSARI KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN DESA SENDANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR
: 1 Tahun 2017
TANGGAL
: 31 Januari 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
DESA SENDANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA DESA SENDANGSARI KABUPATEN KULON PROGO PERATURAN DESA SENDANGSARI NOMOR : 1 TAHUN 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SENDANGSARI Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Aggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1951 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo; 2. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18.
19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa ; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa; Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Hasil Restribusi dan Alokasi Dana Desa; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan penghargaan purna tugas Anggota BPD; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara Pengadaan Barang / Jasa Desa; Peratauran Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman penyaluran APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa; Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Adminitrasi Keuangan Desa; Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa; Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa tahun 2016; Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tahun 2016; Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJM Desa; Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan RKPDesa Tahun ANggaran 2016; Perturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDesa Tahun Angaran 2016; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI dan KEPALA DESA SENDANGSARI MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DESA SENDANGSARI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa sejumlah Rp 2.378.782.296,2. Belanja Desa sejumlah a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa Rp 602.459.170,b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 1.755.881.157,c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan DesaRp 62.680.750,d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 81.636.467,e. Bidang Tak Terduga Rp 4.648.655,Jumlah Belanja Rp 2.507.306.199,Devisit Rp 128.523.902,3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp 205.435.202,b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 76.911.300,Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 128.523.902,Pasal 2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa sejumlah Rp 2.302.357.627,2. Belanja Desa sejumlah a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 552.064.489,b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 1.558.683.057,c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 59.066.750,d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 36.041.900,e. Bidang Tak Terduga Rp ,Jumlah Belanja Rp 2.205.856.196,Surplus Rp 96.501.431,3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp 205.435.202,b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 47.000.000,Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 158.435.202,. Pasal 3 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari: 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016; 2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016; 3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2016 Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di Sendangsari Pada Tanggal 31 Januari 2017 Kepala Desa Sendangsari
R. Sumbogo, A.Md.
Diundangkan di Sendangsari Pada Tanggal 31 Januari 2017 SEKRETARIS DESA SENDANGSARI, ARDIA DESTI RAHAYU, S.E. LEMBARAN DESA SENDANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR : 1
KETERANGAN PENUTUP
Saldo Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 27.103.936,- terdiri dari : 1. SILPA Tahun 2011
Rp 23.706.454,-
2. SILPA Tahun 2012
Rp 3.397.482,-
Dengan rincian sebagai berikut : 1. Uang di Bank Pasar dan BPD
Rp 12.122.726,-
2. Uang kas
Rp 14.981.210,-
Sendangsari, 31 Januari 2013 Kepala Desa Sendangsari
R. Sumbogo, A.Md.
