Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
14 Pages
ISSN 2302-0253 pp. 31- 44
KAJIAN PENGEMBANGAN TATA GUNA LAHAN PERMUKIMAN KAWASAN PESISIR KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus: Kecamatan Meuraxa) 1)
2,3)
Agus Fitriani1, Mirza Irwansyah2, Sugianto3
Mahasiswa Magister Teknik SipilUniversitas Syiah Kuala Banda Aceh Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia
Abstrak: The coastal area is a unique region with diverse socio-economic and environmental conditions. Most of the coastal region of Aceh have experienced the impact of disasters resulting in damaged and changing coastlines and coastal areas surrounding land. This study was conducted to determine how the Spatial Plan (RTRW) Banda Aceh2009-2029 can accommodate change and development of the coastal areas in particular the existing settlements whether it has been noticed by both the needs and the suitability of planning for coastal areas and recommendations that can be applied to the related future spatial planning Banda Aceh. The method used in this research is descriptive qualitative. To processing quantitative data, and to know the connection of responden is using the Likert scale. In the search for significant relationships and test each of respondents used the validity and reliability. The results of the study came to the conclusion that there is still a lot of land use that is incompatible with existing land use in the city of Banda Aceh Spatial. Heritage area is the area around the Mosque Baiturrahim still in use as settlements. In addition to land use, the form of the mass in the coastal area is not friendly disasters and mitigation system still has not been implemented well. In this analysis is recommended for the development of coastal areas and the local government is expected to related parties do demolition and relocation of settlements when violate the rules that have been outlined in Banda Aceh Spatial. Keywords: Land Use, Housing and Coastal Regions. Abstrak: Wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik dengan keragaman kondisi lingkungan maupun sosial ekonomi. Sebagian kawasan pesisir Aceh pernah mengalami dampak bencana yang mengakibatkan rusak dan berubahnya garis pantai serta lahan di kawasan sekitar pantai. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh 2009-2029 dapat mengakomodir perubahan dan perkembangan wilayah pesisir tersebut khususnya kawasan permukiman yang ada, apakah sudah memperhatikan dengan baik kebutuhan dan kesesuaian perencanaan untuk wilayah pesisir serta rekomendasi yang dapat diterapkan ke depannya terkait penataan ruang Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Untuk pengolahan data dan untuk mengetahui hubungan responden digunakan skala Likert dan sekaligus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa masih banyak pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang ada pada RTRW Kota Banda Aceh. Kawasan cagar budaya yaitu kawasan sekitar Mesjid Baiturrahim masih di gunakan sebagai kawasan permukiman. Selain pemanfaatan lahan, bentuk massa yang ada di kawasan pesisir ini tidak ramah bencana dan masih ada sistem mitigasi yang belum diterapkan dengan baik. Dengan analisa tersebut direkomendasikan untuk pengembangan kawasan pesisir diharapkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait melakukan penertiban dan relokasi permukiman apabila menyalahi peraturan yang sudah digariskan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Kata Kunci : Tata guna Lahan, Permukiman dan Kawasan Pesisir.
31 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kecamatan Meuraxa berada 4,0 meter
PENDAHULUAN Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan
diatas permukaan laut dan merupakan kawasan
antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat
pesisir. Memiliki luas 7,26 km2, yaitu sekitar
meliputi bagian daratan, baik kering maupun
11,83% dari luas keseluruhan Kota Banda
terendam air yang masih mendapat pengaruh
Aceh. Memiliki 16 (enam belas) Gampong dan
sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut
64 (enam puluh empat) dusun. Dilihat dari segi
dan perembesan air laut (intrusi). Sedangkan ke
konstelasi
arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut
Meuraxa mempunyai posisi yang strategis
yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang
karena sebagai kawasan pesisir wilayah ini
terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air
dilengkapi
tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan
penyeberangan yang menghubungkan Kota
manusia di darat seperti penggundulan hutan
Banda Aceh dengan Pulau Weh dan pulau-pulau
(Supriharyono, 2009). Pengembangan wilayah
kecil di sekitarnya. Dari segi pergerakan darat
pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan arah
Kecamatan
kebijakan baru di bidang kelautan. Berawal dari
perencanaan jalan arteri primer yang melewati
lahirnya UU No. 01 tahun 2014 tentang
daerah Simpang Lamteumen – Lamjame - Ulee
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau
Pata - Ulee Lheue - Gampong Jawa - Deah
kecil menunjukkan betapa pentingnya wilayah
Raya – Tibang - Krueng Cut tembus ke Krueng
pesisir dan keberadaan pulau – pulau kecil yang
Raya.
perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara berkelanjutan (Ambo, 2011).
jalur
dengan
Meuraxa
Kecamatan
prasarana
dilewati
pelabuhan
oleh
jalur
Berdasarkan hal di atas, maka perlu dilakukan
Penataan ruang kembali wilayah Aceh
pergerakan,
penelitian
bagaimana
kondisi
eksisting kawasan permukiman di pesisir
pasca bencana Tsunami yang mengakibatkan
wilayah
kerusakan parah pada wilayah Kota Banda
bagaimana membuat perencanaan yang sesuai
Aceh
pesisir,
dengan kondisi yang ada agar kebutuhan
mengharuskan penggunaan prinsip mitigasi
berkehidupan di wilayah pesisir menjadi lebih
bencana yang di tujukan untuk mengantisipasi
baik dari sebelumnya.
khususnya
pada
kawasan
Kecamatan
Meuraxa
dan
dan
dampak bencana yang mungkin datang, serta mewujudkan tata ruang kawasan yang lebih
TINJAUANKEPUSTAKAAN
baik dari keadaan sebelum bencana. Pada
Tata Guna Lahan
dasarnya peruntukan lahan ditetapkan melalui
Tata guna lahan disebut juga dengan
beberapa kajian, baik kajian dari kondisi fisik
penataan ruang adalah suatu sistem proses
lahan,
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
kondisi
sosial
dan
ekonomi
masyarakatnya serta ditetapkan melalui proses
pengendalian
pemanfaatan
politik dalam suatu keputusan pemerintah.
SedangkanPenyelenggaraan
penataan
Volume 4, No. 3,Agustus 2015
ruang. ruang - 32
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
c. Penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
penataan ruang (UU No. 26/2007).
Menurut
Secara garis besar tujuan dari penataan ruang
adalah
terselenggaranya
Suparti
(1997),
konsep
permukiman adalah bagian dari lingkungan
pengaturan
hidup diluar kawasan lindung, dapat merupakan
kawasan lindung dan
kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi
budidaya yang diantara sasarannya adalah
sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan
untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan
tempat
antara kesejahteraan dan keamanan, serta
perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan
mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan
perumahan adalah kelompok rumah, yang
mencegah atau menanggulangi dampak negatif
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
terhadap lingkungan. Untuk itu di buat suatu
atau
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
lingkungan.
pemanfaatan ruang
berfungsi
sebagai
pemanfaatan
dasar
ruang
kebijakan
di
pokok
suatu
wilayah
kabupaten/kota, sebagai pedoman penyusudan
kegiatan
hunian
yang
plus
prasarana
mendukung
dan
sarana
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan pola permukiman, yakni : 1. Geografi dan alam ;
rencana rinci tata ruang kawasan, sebagai dasar
Topografi, iklim, dan ketersediaan bahan
pengendalian pemanfaatan ruang, dan sebagai
bangunan.
dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.
2. Buatan manusia ; Kekuatan utama yang mempengaruhi bentuk kota (kegiatan perdagangan, kekuatan sosial politik dan keagamaan) ; berbagai faktor
Permukiman Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
yang
terkait
dengan
perkembangan
2011 dinyatakan bahwa Kawasan permukiman
masyarakat dan teknologi; dan faktor yang
adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
besar pengaruhnya (antara lain infrastruktur
kawasan
kota, pola jaringan jalan, peraturan dan
lindung,
baik
berupa
kawasan
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan
tempat
tinggal
atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
perundangundangan). 3. Faktor lokasi ; a. Permukiman yang timbul secara organik
mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- Ketersediaan sumber daya alam
Perencanaan
- Permukiman yang potensial untuk
kawasan
permukiman
harus
mencakup: a. Peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan; b. Mitigasi bencana; dan 33 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
petahanan. - Faktor lokasi pasar (lokasi strategis dekat
persimpangan
jalan,
dekat
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sarana
transportasi
pelabuhan,
terminal, bandara dan muara sungai). b. Permukiman yang terencana - Kriteria-kriteria
wilayah merupakan hal yang sangat penting, hal ini
bertujuan
wilayah
yang
agar
pesisir
pemahaman
dapat
mengenai
dimengerti
dan
digunakan
merupakan awal pemahaman dari studi ini.
untuk menentukan lokasi yang akan
Pengertian tentang pesisir masih menjadi suatu
direncanakan utuk mengembangkan
pembicaraan, terutama penjelasan tentang ruang
permukiman sama dengan faktor-
lingkup wilayah pesisir yang secara batasan
faktor yang menentukan pertumbuhan
wilayah masih belum jelas. Berikut ini adalah
permukiman secara organik.
definisi
- Faktor-faktor lain (sosial, politik,
ekonomi
dan
beberapa
sumber
mengenai
Republik
Indonesia
wilayah pesisir.
religi) antara lain strategi, peluang pengembangan
dari
Undang-undang
nomor 01 tahun 2014 tentang pengelolaan
pertanian, keberadaaan sumber daya
wilayah
mineral dan alasan-alasannya.
menyebutkan bahwa kawasan pesisir adalah
c. Kesesuaian dengan fungsi kota sebagai pusat
pemerintahan,
kebudayaan, produksi,
dan
pulau-pulau
kecil
bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
perdagangan,
yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan
pertahanan,
berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi,
agama, kesehatan,
pesisir
rekreasi
dan
sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan
campuran. Untuk mencapai kehidupan
keberadaannya.
yang lebih baik bagi manusia dalam
disebutkan batasan wilayah pesisir yaitu kearah
wadahnya,
permukiman
daratan mencakup wilayah administrasi daratan
berkembang menjadi permukiman yang
dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas)
direncanakan dengan berbagai konsep.
mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut
Konsep-konsep pola permukiman yang
lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.
dikembangkan
maka
sejak
Dalam
undang-undang
ini
dikenalnya
Menurut Suprihayono (2007) wilayah
perencanaan permukiman hampir selalu
pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan
didasarkan pada kaidah :
dan laut kearah darat wilayah pesisir meliputi
- Kedekatan (proximity)
bagian daratan, baik kering maupun terendam
- Kemudahan (accessibility)
air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut
- Ketersediaan (availability)
seperti
- Kenyamanan (amenity)
perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut
pasang
surut,
angin
laut,
dan
wilayah pesisir mencakup bagian laut yang Kawasan Pesisir Penjelasan umum mengenai kawasan pesisir yang meliputi definisi dan karakteristik
masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar,
maupun
yang
disebabkan
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
karena - 34
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kegiatan manusia di darat seperti penggundulan
meneliti status sekelompok manusia, suatu
hutan dan pencemaran.
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran
Qanun Kota Banda Aceh nomor 4 tahun
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
sekarang
(RTRW)
detil
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat
wilayah
mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan
tahun
2009-2029
menjelaskan
secara
bahwa
pesisirmerupakankawasanyangdibatasipengemb
dengan
tujuan
untuk
membuat
antara fenomena yang diselidiki.
angannya sehinggaizin prinsip dan izinlokasi
Metode deskriptif menurut Arikuntoro
merupakanbentuk disinsentifterhadap kawasan
(2009) adalah suatu metode dalam penelitian
pesisir.
sekelompok
manusia,
suatu
objek,
suatu
kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
Deskriptif Mix Method Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah
(field
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktal
research) penulis menggunakan jenis penelitian
dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan
campuran (mixed methodology). Mixed method
antar fenomena yang diselidiki. Selain itu
menghasilkan fakta yang lebih komprehensif
metode ini adalah pencari fakta dengan
dalam meneliti masalah penelitian, karena
interpretasi yang tepat. Penelitian dengan
penelitian
untuk
metode ini mempelajari masalah-masalah dalam
menggunakan semua alat pengumpul data
masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam
sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan.
masyarakat
Sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya
termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan,
terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu
sikap-sikap, pandangan-pandangan, seta proses-
saja. Mixed Method adalah metode yang
proses
memadukan
pengaruh dari suatu fenomena.
ini
penelitian
memiliki
pendekatan
lapangan
penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat
kebebasan
kualitatif
dan
serta
yang
situasi-situasi
berlangsung
dan
tertentu,
pengaruh-
kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian.
Populasi dan Sampel Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian
sebagai
sumber
data
yang
Menurut Wardiyanta (2006) Penelitian
mewakilikarakteristik tertentu di dalam suatu
kualitatif deskrptif adalah penelitian yang
penelitian, dan sampel merupakan himpunan
bertujuan
suatu
bagian dari populasi yang menjadi objek
fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual,
sesungguhnya. Sampel diambil dari sejumlah
dan akurat. Sementara menurut Nazir (2003),
populai. Teknik sampling secara random yaitu
metode deskriptif adalah suatu metode dalam
pengambilan sampel yang tanpa dipilih-pilih
35 -
membuat
deskripsi
atas
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan didasarkan atas prinsip-prinsip matematis
2. Mengadakan
survei
langsung
terhadap
yang telah diuji dalam praktek. Jadi, sampel
lokasi yang diteliti untuk melihat kondisi
diambil tanpa melihat tingkatan pada populasi.
saat ini (eksisting). 3. Mengkaji lebih jauh hubungan kondisi eksisting kawasan terhadap kondisi yang
METODE PENELITIAN Lokasi penelitian berada di Kawasan Kecamatan
Meuraxa.
Secara
tertuang
Regional
dalam
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029.
Kecamatan Meuraxa terletak di Pantai Utara Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka dan berseberangan tidak jauh dengan
Metode Penelitian
negara tetangga Malaysia. Wilayah Kecamatan
1.
Teknik Pengumpulan Data
Meuraxa terletak pada 5°32’30” - 5°34’40” LU
Sumber data dalam penelitian ini adalah
dan 95°16’15” -95°18’20” BT. Penelitian
data primer dan data sekunder. Data primer
dilakukan selama kurun waktu dari bulan
diperoleh melalui survei (observasi), sedangkan
Desember tahun 2012 sampai dengan bulan
data sekunder diperoleh dari literatur terkait
Maret tahun 2013. Hal ini dikarenakan banyak
Teknik pengumpulan data ditujukan untuk
hal yang terus berkembang dalam proses
mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai
penelitian, baik dari segi studi literatur sampai
bahan masukan untuk setiap tahap analisis
dengan penelitian survei lapangan.
berikutnya. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder dengan cara pengumpulan sebagai berikut:
Tahapan Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian
1)
Pengumpulan data primer
“Kajian tata guna lahan permukiman kawasan
Data primer berkaitan dengan kondisi
pesisir Kota Banda Aceh” jika ditinjau dari
lingkungan dan peran serta Pemerintah Daerah
klasifikasi penelitian berdasarkan tujuannya
dalam proses penataan kembali lahan pasca
termasuk
bencana tsunami. Teknik pengumpulan data ini
ke
dalam
penelitian
deskriptif.
Apabila ditinjau dari klasifikasi penelitian
dilakukan dengan cara :
berdasarkan teknik pengumpulan data termasuk
(1) Observasi;
merupakan
pengamatan
ke dalam penelitian survei dan penelitian
langsung ke lokasi untuk membuktikan
lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan
situasi nyata dengan data sekunder yang
dalam penelitian ini berupa :
diperoleh.;
1. Mempelajari
dan
mencari
referensi
(2) Kuesioner;
merupakan
teknik
mengenai kawasan pesisir dan permukiman
pengumpulan data dengan menggunakan
pesisir.
daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka, sedangkan; Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 36
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (3) Wawancara; merupakan cara memperoleh data
2)
atau
informasi
secara
pelabuhan ikan dan ferry , dan jalur lingkar
langsung
bagian utara yang secara keseluruhan ber fungsi
dengan tatap muka melalui komunikasi
sebagai kawasan penyangga ( buffer zone)
verbal.
kawasan urban yang berada 3-4 km dari garis
Pengumpulan data sekunder
pantai.
Data sekunder merupakan data primer
Kecenderungan
pertumbuhan
kota
Banda Aceh kemudian di arahkan ke selatan
yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh
melalui penciptaan new town.
pihak pengumpul data primer atau boleh pihak
Gambar 1 : Kecamatan Meuraxa sebelum dan sesudah Tsunami 2004 – 2011.
lain. Data ini dapat berbentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini diperoleh dari hasil penelitian, artikel, penelusuran pustaka dan dokumen resmi dari instansi terkait.
2.
Proses Pengolahan Data
Kondisi Eksisting Kawasan Penelitian eksisting
dilakukan
Kawasan
pada
Kecamatan
kondisi Meuraxa
sebelum tsunami yaitu tahun 2004 dan sesudah tsunami yaitu sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, untuk melihat perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut khususnya untuk
Sumber : Google Earth dan Hasil Analisa
kawasan permukiman yang secara bertahap mengalami proses perkembangan yang sangat
Penentuan Sampel dan Responden
banyak di akibatkan dari berubahnya tata guna lahan di lokasi ini.
di Kemukiman Meuraxa yang terdiri dari 8
Pertumbuhan ruang pusat kota Banda Aceh
memiliki
Populasi adalah masyarakat yang tinggal
kecenderungan
pola
(delapan) desa di Kelurahan Punge Juroeng. Penelitian ini metitik beratkan pada desa-desa
linier(lineargrowthmodel
yang berada dipesisir atau lebih dekat ke laut,
)yangberkembangmengikutijaringanjalan.Pada
seperti Desa Gampong Pie, Ulee Lheue, Deah
kawasannonurbanyangterdapatdisepanjang
Glumpang, Deah Baro, Alue Deah Tengoh dan
pantai(coastalzone)dirancang sebagai eco-zone
Desa Lampaseh Aceh.
yang di dalamnya terdapat fasilitas mitigasi tsunami seperti fasilitas peringatan dini, escape hill (bukit penyelamatan) , fasilitas pemecah gelombang , hutan kota, kegiatan perikanan, 37 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
3.
Analisis Data Setelah
diperoleh,
data
maka
primer data
dan
sekunder
tersebut
dianalisis
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menggunakan metode deskriptif sebagai upaya
tepatnya dalam kawasan pesisir pantai bagian
untuk menjawab permasalahan yang diangkat
utara kota Banda Aceh dimana permukiman
dalam penelitian ini pada BAB I antara lain
warganya dibangun tidak jauh dari garis pantai ,
sebagai berikut:
yaitu kurang lebih 800 m – 1 km dari garis
1. Mengindentifikasikan
perkembangan
permukiman di kawasan pesisir Kecamatan
pantai. Kawasan pemukimannya berada tidak jauh dari kawasanperdagangan dan jasa.
Meuraxa. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi
perubahan
penggunaan
lahan
penelitian
pada
dilokasi
peta
Pola dan Struktur Ruang Dilihat
dari
segi
konstelasi
jalur
pemanfaatan lahan pesisir sebelum dan
pergerakan, Kecamatan Meuraxa mempunyai
sesudah tsunami.
posisi yang strategis karena sebagai kawasan
2. Mengkaji rencana tata ruang yang tertuang
pesisir wilayah ini dilengkapi dengan prasarana
pada RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009 -
pelabuhan
2029 untuk mengetahui kebijakan yang
menghubungkan Kota Banda Aceh dengan
sudah ditentukan pemerintah untuk kawasan
Pulau Weh dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
pesisir di Kecamatan Meuraxa.
Dari segi pergerakan darat Kecamatan Meuraxa
3. Menganalisis kuesioner melalui analisis
penyeberangan
yang
dilewati oleh jalur perencanaan jalan arteri
persentasi deskriptif. Hasil analisis akan
primer
mempresentasekan
kondisi
Lamteumen – Lamjame - Ulee Pata - Ulee
masyarakat pasca tsunami, sarana dan
Lheue - Gampong Jawa - Deah Raya – Tibang -
prasarana di permukiman dan perkembangan
Krueng Cut tembus ke Krueng Raya.
kawasan
pesisir
tentang
dalam
bentuk
table
yang
melewati
daerah
Simpang
Gambar 2 :Lokasi Penelitian, Kecamatan Meuraxa
frekuensi. 4. Memberikan arahan terhadap pola dan struktur kawasan pesisir (costal zone) di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh melalui hasil identifikasi arah perkembangan kawasan, kebijakan pemerintah dan hasil survei lapangan.
HASIL PEMBAHASAN Identifikasi Kondisi Kawasan Berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh. Secara geografis kawasan Kecamatan Meuraxa berada di muara sungai Krueng Aceh,
Kecamatan
Meuraxa
diklasifikasikan
sebagai kawasan penghijauan atau eco zone serta kawasan penyelamatan. Terlihat dalam arahan penatagunaan lahannya, Meuraxa lebih di dominasi oleh peruntukan hutan bakau dan kawasan pariwisata, dengan meminimalkan Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 38
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peruntukan
untuk
kawasan
permukiman.
Pemanfaatan Ruang
Perubahan tata guna lahan atau pemanfaatan
Hal
utama
yang
saat
ini
menjadi
lahan yang terjadi pada kawasan adalah hal
perhatian serius oleh berbagai pihak terkait
yang akan menjadi titik berat perhatian yang
dengan area terbangun pasca Tsunami di
ingin dibahas.
Kecamatan
Struktur
tanpa
melalui
yang
perencanaan yang jelas (perencanaan di susun
ditunjukkan dengan sebaran fungsi-fungsi dan
setelah pembangunan dilaksanakan). Kondisi
sistem
ini berdampak pada ketidakteraturan pola
interaksi
memanfaatkan
diantaranya jalur-jalur
dengan
penghubung.
permukiman
yang
yang
adalah
kota
kegiatan
rumah
ini
pembangunan
sistem
kota
saat
memberikan
gambaran
ruang
Meuraxa
berada
di
Kecamatan
Kecamatan Meuraxa merupakan daerah pinggir
Meuraxa sehingga menimbulkan kesan yang
dari pusat kota (core peri-peri) Kota Banda
tidak tertata.
Aceh,
dengan
pusat
aktivitas
dan
pusat
Untuk kawasan area tak terbangun di
pemerintahan ada di kawasan Ulee Lheue.
Kecamatan
Secara
pemanfaatannya
struktur
dipengaruhi
wilayah
keberadaan
ini
adalah
bentuk-bentuk berupa
kawasan-
JL.
Sultan
kawasan ruang terbuka yang digunakan sebagai
jalan
yang
fasilitas umum misalnya lapangan olah raga,
menghubungkan Pusat Kota Banda Aceh dan
kawasan badan air seperti pesisir pantai,
Kawasan
sebagai
tambak, sungai dan genangan-genangan.Selain
pelabuhan barang dan penyeberangan ke Pulau
itu saat ini juga sedang dilakukan upaya
Weh dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Hal ini
pemulihan kawasan pesisir Kecamatan Meuraxa
memberikan pengaruh terhadap perkembangan
sebagai kawasan hutan bakau/mangrove.
Iskandar
oleh
keruangan
Meuraxa,
Muda
Pelabuhan
sebagai
Ulee
Lheue
kota yang cenderung berkembang linear di sekitar area sepanjang jalan tersebut.
Kawasan pesisir pantai yang rentan terhadap gelombang pasang air laut dan bencana tsunami ditetapkan oleh RTRW Kota
Zonasi Kawasan Meuraxa Dari 4 (empat) pembagian Zona atau
Banda Aceh sebagai kawasan rawan bencana. Oleh
karena
itu,
kawasan
pengembangan
Banda Aceh, Kecamatan Meuraxa hanya terbagi
mengutamakan pengembangan ruang untuk
dalam 3 (tiga) zona atau pembagian yaitu :
hutan bakau. Apabila akan dikembangkan,
Zone I : Zona Pesisir (Coastal Zone)
maka pengembangan harus memperhatikan
Zone II : Zona Penghijauan (Eco Zone)
ketentuan-ketentuan mitigasi bencana.
Zone)
39 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
dibatasi
dan
ini
kawasan yang ditentukan dalam RTRW Kota
Zone III : Zona Kota Lama (Traditional City
ruang
pada
lebih
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Identifikasi
Kondisi
Eksisting
Kawasan
Gambar 5 : Status Kepemilikan Rumah Status Kepemilikan Rumah
Pesisir di Kecamatan Meuraxa. Secara Regional Kecamatan Meuraxa
38%
terletak di Pantai Utara Pulau Sumatera yang berbatasan
dengan
berseberangan tetangga
Selat
tidak
jauh
Malaysia.
Selat
merupakan
Zona
Malaka dengan
62%
dan negara
Malaka
yang
Ekslusif
juga
Ekonomi
pribadi
merupakan Jalur Pelayaran International yang
Gambar 6 : Pengetahuan tentang peruntukan lahan Pengetahuan tentang Peruntukan Lahan
setiap harinya dilewati oleh kapal-kapal dengan
5%
rute pelayaran international. Dilihat dari jumlah penduduk pasca tsunami, pertumbuhan penduduk di Kecamatan
Mengerti 32% ttp tdk tahu
63%
Meuraxa semakin meningkat. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan akan tempat tinggal yang juga akan meningkat. Untuk itu kebutuhan akan lahan permukiman di kawasan Kecamatan
Meuraxa
ini
harus
dapat
Gambar 7 : Tingkat Perbedaan Kondisi Sebelum dan Sesudah Tsunami
mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat namun tetap memperhatikan peraturan akan permukiman
yang
telah
ditentukan
pemerintah Kota Banda Aceh. Gambar 3 : Pekerjaan Responden
oleh
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Sebe lum Tsun ami
Pekerjaan Responden
6%
4% 3% 15% 16%
28%
Pegawai Negeri Sumber : Hasil Kuesioner
28%
Pemanfaatan lahan di kawasan pesisir di Gambar 4 : Tingkat Pendidikan
Kecamatan
Tingkat Pendidikan Responden
11%
Meuraxa
ini
pada
observasi
lapangan ditemukan bahwa terdapat indikasi
17%
72%
SD SMU
perubahan fungsi lahan dari kawasan cagar budaya menjadi permukiman, dari kawasan pariwisata dan hiburan menjadi permukiman. Dari hasil wawancara di Dinas Pekerjaan Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 40
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Umum dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi
sinergis,
Perencanaan Bidang Tata Ruang Dinas Cipta
penerapan
Karya Aceh Ibu Winarti Adi, BE diketahui
menjadi zona sesuai peruntukannya. Kegiatan
bahwa
untuk
yang saling mendukung memisahkannya dari
perumahan yang terjadi di kawasan pesisir
kegiatan yang saling bertentangan. Untuk itu,
Kecamatan Meuraxa memang sedikit diluar
penerapan
zonasi
kendali, hal ini dikarenakan banyaknya warga
kebijakan
pemerintah
yang membangun tanpa ijin tetapi tidak diikuti
kepentingan masyarakat.
pembangunan
khususnya
dan
pengendaliannya.
zonasi,
berarti
Dengan
wilayah
harus
pesisir
memperhatikan
pusat/daerah
dan
dengan adanya sanksi-sanksi yang diberikan.
Selain pembagian zonasi diatas, hal
Sehingga pertumbuhan perumahan yang ada
penting lain yang harus diperhatikan adalah
saat ini banyak yang tidak sesuai dengan RTRW
ketegasan
Kota Banda Aceh.
masyarakat yang usahanya bergantung pada
pemerintah.
Meskipun
banyak
kawasan pesisir, pemerintah harus tetap tegas pada komitmennya bahwa kawasan pesisir tidak
Hasil Kajian Kawasan Pesisir RTRW Kota Banda Aceh 2009 – 2029
untuk daerah padat aktivitas. Jika dilihat dari
tidak banyak membahas tentang kawasan
sisi
pesisir. Namun secara garis besar kota banda
merugikan, akan tetapi hal tersebut dilakukan
Aceh di bagi dalam empat zona kawasan yaitu
demi keselamatan masyarakat dari ancaman
Zona Pesisir, Zona Penghijauan, Zona Kota
tsunami. Pemerintah juga harus tegas dalam
Lama dan zona Kota Baru. Dari ke empat zona
menegakkan
tersebut,
termasuk
perusakan sumber daa alam dan pencemaran
kedalam zona pesisir. Dalam Peraturan Zonasi
lingkungan pesisir di kawasan Kecamatan
tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Meuraxa.
Kecamatan
Meuraxa
ekonomi
tentu
hal
hokum
tersebut
untuk
cukup
menghindari
Kecamatan Meuraxa 2013 – 2032 juga sudah di
Keterlibatan masyarakat juga menjadi hal
tentukan pembagian zona yaitu, Zona Lindung,
penting dalam pembangunan kawasan pesisir.
Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa,
Karena masyarakat merupakan penentu dalam
Zona Perkantoran, Zona Sarana Pelayanan
berhasil tidaknya pembangunan sebuah daerah
Umum dan Zona Peruntukan Lainnya. Hanya
atau kawasan. Terbukti karena kurang diikut
saja masih bersifat umum dan tidah mengarah
sertakan
untuk kawasan khusus pesisir.
permukiman di kawasan pesisir ini masih
dalam
proses
pembangunan,
Hal pertama yang harus dilakukan supaya
belum menemukan arah yang jelas. Karena
pembangunan kawasan pesisir di Kecamatan
tidak adanya persamaan antara keinginan
Meuraxa bisa langgeng berkelanjutan, perlu
pemerintah
adanya pembagian zonasi yang tepat dalam
Sehingga kesannya pembangunan yang ada saat
mengalokasikan
ini adalah pembangunan yang tidak teratur dan
41 -
ruang,
memilah
kegiatan
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
dengan
masyarakat
pesisir.
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tidak ikut aturan.
yang
keras
terhadap
siapa
saja
ang
Dan akhirnya, sebuah permukiman di
memanfaatkan alam secara tidak tepat,
kawasan pesisir dengan sarana dan prasarana
membantu pengadaan bibit mangrove dan
serta utilitas yang memadai belum lengkap
membimbing masyarakat pesisir yang ada
tanpa
menjamin
secara aktif dalam mengolah lingkungannya
keamanan dan kenyamanannya. Oleh karena
dengan baik. Bimbingan dari pemerintah
itu,
pemerintah
harus diupayakan secara intensif dan berkala
menerapkan kebijakan untuk merencanakan
agar proses yang berjalan dapat memberikan
sistem
hasil yang optimal.
adanya
fasilitas
kedepannya
mitigasi
yang
diharapkan
di
setiap
lingkungan
permukiman yang ada di kawasan rawan bencana
seperti
pada
kawasan
pesisir
Kecamatan Meuraxa ini.
3. Kondisi eksisting kawasan permukiman, perkembangan struktur ruang dan pola ruang Kota Banda Aceh masih belum sesuai dengan RTRW Kota Banda Aceh. Akibat
KESIMPULAN DAN SARAN
dari kebijakan dalam pemanfaatan lahan
Kesimpulan
(land use) yang lebih mengikuti kondisi
1. Kecamatan Meuraxa adalah suatu kawasan
yang
telah
ada
dan
menyebabkan
pesisir yang memiliki banyak potensi untuk
pertumbuhan struktur ruang kota masih
dikembangkan. Sumber daya alam dan
belum baik termasuk Kondisi Permukiman
lingkungan yang kaya belum sepenuhnya
Masyarakat yang ada.
dipahami
dan
dimanfaatkan.
Kebijakan
4. Untuk menyikapi perubahan fisik dan non-
pemerintah yang masih berorientasi ke darat
fisik Kecamatan Meuraxa akibat bencana
akhirnya
perairan
gempa dan Tsunami, maka pola dan struktur
disekitarnya menjadi kawasan kumuh yang
tata ruang yang ada sekarang menjadi
belum teratur.
pertimbangan penting dalam
menjadikan
wilayah
2. Pemerintah mempunyai porsi yang cukup besar
dalam
membantu
pengelolaan
lingkungan pesisir di setiap kawasan di Kota
menyusun
kembali rencana tata ruang Kecamatan Meuraxa dimasa mendatang. 5. Kebijakan
yang
harus
diambil
untuk
Banda Aceh khususnya di Kecamatan
perencanaan kawasan pesisir adalah adanya
Meuraxa.
Beberapa
pendekatan terhadap perencanaan mitigasi
dilakukan
pemerintah
hal
yang
adalah
dapat dengan
bencana gempa dan Tsunami.
memberikan pengarahan tentang pentingnya
Saran
menjaga
memberi
1. Kawasan permukiman yang berada di
penyuluhan dan pengetahuan lebih lanjut
kawasan pesisir pantai harus dibatasi atau
akan fungsi serta manfaat hutan mangrove,
diawasi
memberikan sikap, aturan dan peringatan
memprioritaskan untuk permukiman para
lingkungan
hidup,
pengembangannya
dan
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
lebih
- 42
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala nelayan. Terbatas disini adalah perumahan
suasana saling disiplin dan teratur dalam
yang dibangun dengan persyaratan teknis
menjalankan kepemerintahan.
tahan gempa, banjir/air pasang, dilengkapi
7. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk
jalur-jalur penyelamatan dan gempa bumi
pemanfaatan lahan serta pola dan struktur
dan tsunami.
permukiman di kawasan pesisir Kota Banda
2. Peraturan zonasi (zoning regulation) yang
Aceh.
sudah ada diterapkan dengan baik sehingga tercipta keteraturan dalam kawasan. 3. Pengembangan
permukiman
DAFTAR PUSTAKA
baru
lebih
diarahkan ke arah Selatan dan Timur yang menjauhi kawasan pesisir, sedangkan kearah Barat dikembangkan sebagai buffer zone (hutan bakau), pelabuhan, ekowisata dan tambak.
Indonesia. Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2012, Banda Aceh Dalam Angka. Bungin,
M,
Burhan,
2004,
Metodologi
Penelitian Kuantitatif, Kencana Predana
4. Melakukan kawasan
Budiharjo, 2004, Permukiman, Penerbit Ghalia
upaya-upaya dengan
Media Group, Jakarta.
semakin
Doxiadis, A, Constantinos, 1974, Ekistics : An
membudidayakan tanaman Bakau sebagai
Introduction to the Science of Human
vegetasi alami yang melindungi pesisir
Settlements, Oxford University Press,
pantai dari abrasi gelombang air laut, selain
New York.
dengan
pesisir,
melindungi
membangun
tanggul
pemecah
Dahuri,Rokhmin, 2004, Pembangunan Wilayah
gelombang/ombak dan penahan pasang air
:
laut.
Lingkungan, LP3ES, Jakarta.
5. Mengoptimalkan fasilitas-fasilitas mitigasi yang sudah ada dengan meningkatkan pemeliharaannya, fasilitas
karena
tersebut
menjaga/mengawasi
Perspektif
Ekonomi,
Sosial
Hendra, L, 2001, Sistem Informasi Geografis, Penerbit Ghalia Indonesia.
banyak
dari
Hadi Sabari Yunus, 2005, Manajemen Kota
ada
yang
Perspektif Spasial. Yogyakarta: Pustaka
tidak salah
satunya
dikarenakan tidak adanya Sumber Daya Manusia.
Pelajar. Kementerian Pekerjaan Umum, 2005, Peraturan Menteri
6. Menerapkan peraturan untuk kawasan yang
Pekerjaan
Umum
Nomor
494/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan
mematuhi atau tidak mematuhi peraturan
Strategi
rencana tata ruang
Perkotaan (KSNP Kota), Jakarta.
yang ada dengan
memberikan insentif (penghargaan) atau
Nasional
Menteri
pada pihak-pihak tertentu, sehingga tercipta
40/PRT/M/2007
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
Pengembangan
Kementerian Pekerjaan Umum, 2007, Peraturan
disinsentif (peringatan) atau bahkan sanksi
43 -
dan
Pekerjaan
Umum
tentang
Nomor Kawasan
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Reklamasi Pantai, Jakarta.
Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta.
Nazir, M, 2003, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia.
2004,
Perencanaan
Tata
Ruang
Wilayah, Tesis, Universitas Diponegoro,
Novita, D, 2010, Faktor Dominan Yang Mempengaruhi
Tarigan,
Masyarakat
Miskin
Terhadap Perumahan di Kota Kuala Simpang, Tesis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Semarang. Undang-Undang
Nomer
24
Tahun
1992
Tahun
2007
Tentang Penataan Ruang Undang-Undang
Nomor
26
Tentang Penataan Ruang.
P. Bambang dan L.M. Jannah, 2008, Metode
Undang-Undang
Nomor
Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi,
TentangPerumahan
PT. Rajagrafindo Persada,Jakarta.
Permukiman.
1
Tahun
dan
2011
Kawasan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta. Pemerintah Kota Banda Aceh, 2009, Buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh 2009 – 2029, Banda Aceh. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009-2029, Pemerintah Kota Banda Aceh. Rangkuti, F., 1997. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Reksoputranto,
1992,Manajemen
Proyek
Pembangunan, Jakarta. Riduwan & Sunarto, 2009, Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi,
Komunikasi
dan
Bisnis,
Penerbit
Ghalia
Alfabeta. Snyder,
C,
1998,
SIG,
Indonesia. Suprihayono,
2007,
Metode
Penelitian Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 44
