TATA LAKSANA KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH PASCA GEMPA DAN TSUNAMI DI KECAMATAN MEURAXA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
TESIS
Oleh :
FITRIA SARI 047011026 / MKn
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Fitria Sari : Tata Laksana Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Pasca Gempa Dan Tsunami Di…, 2006 USU Repository © 2007
TATA LAKSANA HAK KEPEMELIKAN ATAS TANAH PASCA GEMPA DAN TSUNAMI DI KECAMATAN MEURAXA ( Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fitria Sari1 Runtung Sitepu2 Muhammad Yamin, Cn3 Notari Chairani Bustami4 INTISARI Bencana Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 silam telah menimbulkan dampak yang begitu besar di nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Sumatera Utara. Kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana dasyat tersebut telah memakan ratusan ribu jiwa serta menghancurkan sarana dan prasarana. Problem yang kemudian muncul adalah batas-batas tanah menjadi tidak jelas bahkan musnah. Disisi lain, bukti-bukti pemilikan dan penguasaannya juga ikut hancur, hilang ataupun rusak, serta permasalahan lain yang juga tidak kalah seriusnya adalah legalisasi hak waris bagi warga yang menjadi korban bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Hilangnya status batas, letak dan alas hak bagi pemilik tanah pada masyarakat Aceh, membutuhkan sebuah penaganan yang signifikan yaitu melaksanakan registrasi pendaftaran tanah pasca Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh seuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tentang, 1. bagaimana mengidentifikasi Kepemilikan Hak Atas Tanah para warga Aceh yang telah kehilangan batas tanah pasca bencana, 2. bagaimana pelaksanaan pewarisan dan perwalian Hak Milik Atas Tanah warga Aceh pasca bencana, 3. apa saja kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam menangani permasalahan tanah Pasca Gempa dan Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan wawancara yang dilakukan kepada nara sumber dan responder baik dari para warga y ang menjadi korban, aparatur pemerintah yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi, Hakim Mahkamah Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Keuchik (Kepala Desa), serta data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan segala sumber berbagai literatur, majalah dan Koran. Dari hasil penelitian penulis, maka pelaksanaan pengidentifikasian tanah di Aceh dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi korban, RALAS (Reconstruction Of Aceh Land Administration System) sebagai tim yang bekerja dengan 1. 2. 3. 4.
Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenoktariatan Universitas Sumatera Utara Dosen Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenoktariatan Universitas Sumatera Utara Dosen Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenoktariatan Universitas Sumatera Utara Dosen Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenoktariatan Universitas Sumatera Utara
Fitria Sari : Tata Laksana Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Pasca Gempa Dan Tsunami Di…, 2006 USU Repository © 2007
program pendaftaran tanah yang berbasis masyarakat (Community Driven Adjudication CDA). Sistem Pendekatan dari bawah ke atas (Bolton Up) yang digunakan untuk membangun kesepakatan mengenai kepemilikan atas bidang-bidang tanah. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang hanya memberikan legalitas (lega l appro val). Deng an p engisian Fo rmu lir Su rat Perny ataan Pengu asaan dan Pemasangan Tanda Batas, pengisian formulir Kesepakatan Pewarisan dan Kesepakatan Perwalian dengan penetapan Hakim Mahkamah Syariah. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah kembali, tidak dilaksanakan Konsep Konsolidasi Tanah, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi konsep konsolidasi tanah itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa Konsolidasi Tanah tidak dapat berdiri sendiri tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Bagi daerahdaearah yang tidak dapat diidentifikasi maka pemerintah merelokasi ke daearah Hunian Baru. Pada daerah yang menjadi lokasi hunian baru inilah dilaksanakan Konsep Konsolidasi Tanah. Dari hasil penelitian penulis sampailah pada kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis. Dalam hal pengidentifikasian pemilikan hak atas tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi, pemberian Hak Waris dan Perwalian ditetapkan dengan musyawarah oleh keputusan Hakim Mahkamah Syariah. Pemberian Hak Waris dan Perwalian Anak dibawah umur dengan pengisian formulir Kesepakatan Pewarisan dan Kesepakatan Perwalian dengan penetapan Hakim Mahkamah Syariah. Langkah ini belum dapat dikatakan efektif karena sistim ini memiliki kelemah an dal am pembuktian d at a -d ata y urid i s y ang memu n gk ink an t er j adi nya persengketaan dikemudian hari. Sebaiknya dari semula segala keputusan hak pewarisan dan perwalian diputuskan melalui sidang pada pengadilan Mahkmah Syariah yang me miliki kekuatan hukum tetap, sehingga menghindari terjadinya sengketa dan permasalahan dikemudian hari, perlunya penanganan dan kebijakan pemerintah terhadap relokasi hunian baru bagi warga yang tanahnya tidak dapat dibangun ke lokasi-lokasi yang diinginkan oleh warga. Dalam konsep Konsolidasi diperlukan terobosan baru guna konsolidasi dapat terlaksana bagi daerah-daerah yang terkena bencana diantaranya ; dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan konsolidasi tanah menjadi lebih sederhana, cepat, partisipatif, menjamin kepastian hukum tata ruang kota, ditingkat daerah perlu dirumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mekanisme penyelenggaraan konsolidasi tanah di daerah sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif, mengurangi birokrasi dengan mengadopsi musyawarah masyarakat tingkat kelurahan dan kecamatan dengan semangat otonomi daerah, untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dengan tetap mempertahankan kaidah-kaidah pendaftaran tanah dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, maka perlu melibatkan asosiasi profesi atau keahlian kadester, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi seluas-luasnya, pelaksanaan untuk setiap tahap dilakukan bersama oleh masyarakat peserta konsolidasi tanah, fasilitator (LSM dan Kantor Pertanahan), dan Perguruan Tinggi Berta Asosiasi profesi/keahlian yang diperlukan, penanganan pemukiman kembali masyarakat korban bencana harus segera dilakukan, untuk itu penyederhanaan proses penyelenggaraan Konsolidasi tanah harus diupayakan agar persoalan pemukiman segera teratasi. Kata Kunci : - Tata Laksana - Kepemilikan Hak Atas Tanah
Fitria Sari : Tata Laksana Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Pasca Gempa Dan Tsunami Di…, 2006 USU Repository © 2007
PROCEDURE OF THE OWNERSHIP ON THE LAND POST EARTH QUAKE AND TSUNAMI DISASTER AT MEURAXA SUB DISTRICT (A Observation at Banda Aceh ) Fitria Sari1 Runtung Sitepu2 Muhammad Yamin, Cn3 Notari Chairani Bustami4 ABSTRAK The Earth Quake and Tsunami disaster on 26 December 2004 had damaged the very serious impacted at Nanggroe Aceh Darussalam Province and Nias North Sumatera. The damaged had been occurred by the disaster killed hundred thousands people destroyed facilities. Then another problem shown are such as about the border of the land it self are un identified each other and lost. And at another hand the certificates or documents of the ownership also lost, damaged, and etc. Another problem is legitimating of the family ownership because of natural disaster (Earth Quake and Tsunami). The lost of border’s land and location, in each need signification action. It is required to conduct registration of land at Banda Aceh the period of post earth quake and tsunami due to the instruction of Government Regulation Number 24 Year 1997 (registration of the land). Based on overview above so we would like to explain the problem about how to identify the ownership of the land to Acehnesses that had lost their lands border because of disaster and how to conduct their ownership the land of their parent and other policies conducted the land of the parent and other policies conduct by Government (Indonesia Land Institution) or BPN in Conducting the land problem post of earth quake and tsunami disaster. To answer the above problem, we would like to use field research method that is by interview in to the owners and despondences to the owner of the land, BPN officers that involved of the Department (Mahkamah Syariah, Non Government Organization and Chief of the Village and including the information from library and other literature's newspaper, and local bulletins. Based on our research, so the identification of the land in Aceh it is by involving the participation of the public, it's the reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS), as the team, working together with Community Driven Adjudication (CDA). The system bottom up used it is to develop from the bottom, to develop mutual agreement the ownership on the land. BPN as the government institution to give the legal approval fill the form of statement for the ownership and install the borderlines, and fill the form the mutual agreement represents determine by Mahkamah Syariah judge. In conducting reschedule of the land it is not will be used land consolidation system, because its factor of socialization concept it self. As we know the land consolidation it cannot stand it self
1.
2.
3.
4.
Student on University Lecture on University Lecture on University Lecture on University
Study Magister Notary Program at Intermediate Scholar, In North Sumatera Study Magister Notary Program at Intermediate Scholar, In North Sumatera Study Magister Notary Program at Intermediate Scholar, In North Sumatera Study Magister Notary Program at Intermediate Scholar, In North Sumatera
Fitria Sari : Tata Laksana Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Pasca Gempa Dan Tsunami Di…, 2006 USU Repository © 2007
without any participation from the public. For areas that cannot identified so the local government will relocated the public to the new location. For the new location the new methode will be used to be implemented uses the land Consolidation concept. The result of our research, we conclude the recommendation, in conducting the land recertification, it will be arranged and conducted by Badan Pertanahan Nasional and Reconstruction and Rehabilitation, issue the legal heir and guardianship for minor it must be issued by filling the mutual agreement form approved by Mahkamah Syariah. This system does not effective; it has the weakness in proven the yuridis data if any dispute in the future. As good as possible the all decision made about legal hair and guardianship decide through Mahkamah Syariah that has the permanent legitimating that can be avoided the depute in the future. It is required the government policy and guidance to the new location to the people or public to built at the new location that the people need. In the concept for consolidation it should be required the new policy that could implemented to the areas that hit by disaster. The law (perpu) that could be implemented the land consolidation that could be simple, quick, participative positive law enforcement to re construction, to region, to increase, and formulate local regulation, (Perda) or local regulation is to conduct the land consolidation to the public have the sense of belonging and emerge and active partiticipation. Reduce for birokrasy system; use the democracy from the law level up to district (Camat) by otonomi consciousness in order to increase the effectively and efficiency, to maintain the principle of law, for registering of the land. In order to the consolidation it is required to involve an associate professionalism or cadastral expertise, non government organization, and university including associate professionalism as required resettlement for public that had impact from tsunami. It is required to simply the process for land consolidation in order to provide resettlement immediately.
Key Word:
- Procedure - The owner of The Land
Fitria Sari : Tata Laksana Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Pasca Gempa Dan Tsunami Di…, 2006 USU Repository © 2007
