KAJIAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (KASUS UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS)
HAMDI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa laporan akhir yang berjudul: Kajian Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas) merupakan hasil karya saya sendiri di bawah arahan dari komisi pembimbing. Laporan akhir ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain serta belum pernah dipublikasikan. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, Agustus 2011
Hamdi P054090185
ii
ii
ABSTRACT HAMDI. The Study of Women’s Savings and Loan Activity (a Case Study of Project Management Unit in Semparuk Sub-Distric Sambas Regency). Supervised by HARTRISARI HARDJOMIDJOJO as committee Chairman, and H..AMIRUDDIN SALEH as member. Women's savings and loan (SPP) activity is Indonesian government effort to develop rural savings and loan’s potency, access facility to micro scale enterprise funding, needs fulfill for funding basic social, institutional strengthening of woman activity, support poor households alleviation and create the employment. The objectives of this study were, to identify existing problems, to analyze strengths, weakness, opportunities and threats (SWOT) in the savings and borrowing activities from SPP groups and to improve strategies in the Project Management Unit (UPK) of Semparuk sub-district Sambas regency. The primary data were collected to fund user by observation and interviewed techniques, and secondary data obtained from literature studied. Interviews were conducted to 50 respondents whose used credit for three consecutive years and four program actors. The data explained descriptively and assessment strategies analyzed using internal factor evaluation matrix, external factor evaluation matrix, internalexternal matrix, SWOT matrix and quantitative strategic planning matrix. The results show that the were identified problems: poor households’ economic empowerment had not done yet, group members’ savings fail to grow, credit disbursement process was relatively slow, program actors’ role fail to facilitate the groups particularly in members’ businesses development. Several alternative strategies that can be implemented by UPK are: improve the services, expanse the credit markets and marketing networking, maximize the program actors’ role, maintain the commitment to developing the SPP, increase the programs promotion, increase the assistance to SPP groups and diversification of deposit and loan products. Keywords: women’s savings and loan, empowerment, project management unit
iii
RINGKASAN HAMDI. Kajian Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas). Dibimbing oleh Hartrisari Hardjomidjojo sebagai Ketua dan H. Amiruddin Saleh sebagai Anggota. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Seringkali UMKM menghadapi permasalahan akses permodalan di samping masalah-masalah lainnya. Sebagai upaya untuk menyediakan akses permodalan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan memberikan bantuan dana dan pendampingan melalui kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Kegiatan SPP bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada kegiatan SPP serta menyusun strategi perbaikannya di unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara kepada anggota kelompok yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner, dan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan 50 responden yang memanfaatkan kredit selama tiga tahun berturut-turut tanpa putus dan empat orang pelaku program yang terdiri dari satu orang fasilitator kecamatan, satu orang pendamping lokal, dan dua orang pengurus UPK. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dalam bentuk frekuensi, persentase, rataan skor, dan tabulasi silang serta kajian strategi dengan analisis matriks Internal Factor Evaluation, matriks External Factor Evaluation, matriks Internal Eksternal, analisis matriks Strengths, Weakness, Opportunities and Threats serta Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Masalah yang teridentifikasi pada kegiatan SPP antara lain: pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin (RTM) belum dilaksanakan, tabungan anggota tidak berkembang, proses pencairan kredit yang relatif lama, belum maksimalnya peran pelaku program dalam fasilitasi kelompok terutama dalam pengembangan usaha anggota dan fasilitasi pembuatan aturan-aturan kelompok. Kekuatan yang dimiliki UPK antara lain: prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan, adanya pendampingan kelompok, pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik, musyawarah program efektif memberikan informasi kepada masyarakat, bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota, UPK memiliki SDM berkualitas, kontrol yang kuat dari masyarakat luas, peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha, pemberlakuan reward and punishment dan
iv
iv
pelayanan yang baik dari UPK. Kelemahan UPK antara lain: pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar, proses pencairan relatif lama, pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan, simpanan anggota tidak berkembang, fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah, tim verifikasi belum diperankan secara maksimal, adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan, UPK belum memiliki legal lending. Peluang yang bisa dimanfaatkan UPK pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa, banyak masyarakat miskin yang belum mengakses dana SPP, peluang kerjasama pengembangan jaringan, perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha, masih banyak masyarakat terjerat rentenir dan kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan. Sedangkan ancaman bagi UPK adalah: persaingan dengan bank dan lembaga keuangan non-bank, perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik yang bersifat dinamis, ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP dan ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilaksanakan UPK Kecamatan Semparuk berdasarkan analisis SWOT dan QSPM secara urutan prioritas adalah: meningkatkan pelayanan, melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit, memaksimalkan peran pelaku program, mempertahankan komitmen terhadap pengembangan SPP, meningkatkan promosi program, meningkatkan pembinaan kelompok, dan pengembangan produk simpanan dan pinjaman.
v
v
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya Tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.
vi
vi
KAJIAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (KASUS UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS)
HAMDI
Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Industri Kecil Menengah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
vii
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir: Dr. Ir. Sapta Raharja, DEA
viii
Judul Tugas Akhir Nama NIM
: Kajian Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas) : Hamdi : P054090185
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr.Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA Ketua
Dr.Ir. H. Amiruddin Saleh, MS Anggota
Diketahui, Ketua Program Studi Industri Kecil dan Menengah
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof.Dr.Ir. H. Musa Hubeis, MS,Dipl.Ing, DEA
Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr
Tanggal Ujian: 22 Agustus 2011
Lulus Ujian: ………………..
x
PRAKATA Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa penulis panjatkan karena atas berkat rahmat-Nya pula tugas akhir ini bisa diselesaikan sesuai waktu yang tersedia. Tugas akhir yang berjudul Kajian Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas) ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Profesional Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA dan Bapak Dr. Ir. H. Amiruddin Saleh, MS selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongan dalam melakukan kajian dan penulisan tugas akhir ini. Kepada Bapak Dr. Ir. Sapta Raharja, DEA diucapkan terima kasih atas saran-saran perbaikannya pada ujian tugas akhir. Terima kasih penulis sampaikan pula kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang telah membiayai studi sampai penyelesaian tugas akhir ini melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Double Degree Indonesia Perancis. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Program Studi MPI atas pelayanan dan bimbingannya dari awal hingga akhir studi penulis. Di samping itu, penghargaan disampaikan kepada teman-teman MPI angkatan ke-12 yang memberikan bantuan moril, Fasilitator Teknik, Pengurus UPK, dan Pendamping Lokal Semparuk, mantan Faskab PNPM-MPd Sambas yang membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada istri, anak, orang tua, mertua serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga Tuhan yang Mahakuasa memberikan balasan atas kebaikan dan jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi masyarakat miskin dan pihak yang membutuhkannya. Saran dan kritik diharapkan agar tugas akhir ini lebih sempurna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bogor, Agustus 2011
Hamdi
xi
xii
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Semayang, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat pada 15 Juni 1980 sebagai putra keempat dari sembilan bersaudara dari pasangan Hairi Djailani dan Mahrum Sja’rani. Tahun 1999 penulis lulus SMU Negeri 1 Singkawang dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Tanjungpura Pontianak melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan pada program studi Agronomi. Pada tahun 2006 memperoleh gelar Sarjana Pertanian. Setelah memperoleh gelar kesarjanaan, penulis bekerja di perusahaan konsultan bidang kehutanan dan pertanian sampai tahun 2010. Mulai awal tahun 2008 sampai Agustus 2009, penulis ikut aktif sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping lokal, dan ketua tim verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Sejak September 2008 sampai sekarang penulis bekerja di Politeknik Terpikat Sambas sebagai tenaga pengajar. Penulis melanjutkan pendidikan demi meningkatkan mutu tenaga pendidik dan mengembangkan wawasan, di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Program Studi Industri Kecil Menengah pada tahun 2009 (Angkatan XII) dan mengikuti pendidikan bahasa Perancis A1, A2, dan B1 di Pusat Kebudayaan Perancis (Centre Culturel Français) melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Double Degree Indonesia Perancis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
xiii
xiv
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ................................................................................ xvii DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xix DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xxi I. PENDAHULUAN ................................................................................ A. Latar Belakang ..................................................................................... B. Rumusan Masalah ................................................................................ C. Tujuan .................................................................................................. D. Manfaat ................................................................................................
1 1 3 3 4
II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ..... B. SPP dan Unit Pengelola Kegiatan ........................................................ C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Hubungannya dengan SPP D. Tinjauan Penelitian Terdahulu Kegiatan SPP .....................................
5 5 12 15 24
III. METODOLOGI ................................................................................. A. Lokasi dan Waktu Kajian .................................................................... B. Unit Kajian .......................................................................................... C. Pengumpulan Data ............................................................................... D. Pengolahan dan Analisis Data ............................................................
31 31 31 32 32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... A. Keadaan Umum Kegiatan SPP Kecamatan Semparuk ........................ B. Profil Responden .................................................................................. C. Pengelolaan Usaha ............................................................................... D. Kendala dan Saran Anggota SPP ......................................................... E. Analisis Kelembagaan UPK Kecamatan Semparuk ............................ F. Perumusan Strategi Perbaikan ..............................................................
39 39 46 57 59 60 68
V. KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 79 A. Kesimpulan ......................................................................................... 79 B. Saran ................................................................................................... 80 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 81 LAMPIRAN ............................................................................................. 85
xv
xvi
DAFTAR TABEL Halaman 1. Jadwal kajian .......................................................................................... 2. Matriks IFE ............................................................................................. 3. Matriks EFE ........................................................................................... 4. Matriks QSP ............................................................................................ 5. Perkembangan kelompok SPP Kecamatan Semparuk ............................ 6. Perguliran dana SPP per 25 Mei 2011 .................................................... 7. Karakteristik responden anggota kelompok SPP ................................... 8. Paradigma berpikir anggota ................................................................... 9. Persepsi terhadap pinjaman dana SPP .................................................... 10. Kondisi fasilitasi pelaku program kepada kelompok ............................ 11. Kondisi fasilitasi pengelolaan usaha ..................................................... 12. Pengelola usaha anggota ....................................................................... 13. Usaha anggota yang tergolong usaha kecil .......................................... 14. Matriks IFE kegiatan SPP Kecamatan Semparuk ................................ 15. Matriks EFE kegiatan SPP Kecamatan Semparuk ............................... 16. Matriks SWOT kegiatan SPP................................................................. 17. Urutan prioritas strategi dari QSPM ....................................................
xvii
31 35 36 38 41 42 47 51 54 56 57 58 59 69 70 72 78
xviii
DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Alur kegiatan SPP .................................................................................. 2. Matriks IE .............................................................................................. 3. Matriks SWOT ....................................................................................... 4. Struktur pelaku PNPM-MPd Kecamatan Semparuk .............................. 5. Sumber informasi pertama dana SPP ...................................................... 6. Besaran kredit pada bidang-bidang usaha anggota ................................. 7. Peningkatan pendapatan anggota ............................................................ 8. Kenaikan rata-rata pendapatan anggota ................................................. 9. Matriks IE kegiatan SPP Kecamatan Semparuk ....................................
xix
23 37 37 40 44 48 48 49 71
xx
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman 1. 2. 3. 4.
Panduan wawancara terstruktur kajian ............................................ Panduan wawancara dengan pengurus UPK/FK/PL ........................ Jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia tahun 2009 ...... Perkembangan pembiayaan mikro kegiatan SPP per Desember 2009 (dalam satuan rupiah) ............................................................. 5. Neraca kegiatan microfinance UPK ................................................ 6. Perkembangan kelompok SPP Kecamatan Semparuk ..................... 7. Peningkatan pendapatan anggota kelompok SPP ............................ 8. Kuesioner penelitian penilaian bobot dan rating faktor strategis internal dan eksternal kegiatan SPP Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas ........................................................................ 9. Pembobotan terhadap kekuatan dan kelemahan .............................. 10. Pembobotan terhadap peluang dan ancaman .................................... 11. Rekapitulasi bobot faktor internal dan eksternal .............................. 12. Perhitungan rating bobot faktor internal dan eksternal ................... 13. Daya tarik strategis QSPM ...............................................................
xxi
86 92 95 96 97 98 99
100 104 108 110 111 112
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang paling banyak digeluti di Indonesia. Usaha ini terbukti mampu menopang perekonomian rumah tangga miskin dan bisa menjadi penyangga ekonomi nasional. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. BPS dan Kemenegkop UKM (2008) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2007 tumbuh sebesar 6,3% terhadap tahun 2006. Bila dirinci menurut skala usaha, pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 6,4% dan Usaha Besar (UB) tumbuh 6,2%. Dibandingkan tahun 2006 pertumbuhan PDB UKM hanya 5,7%, dan PDB UB hanya 5,2%. Pada tahun 2007 total nilai PDB Indonesia mencapai 3.957,4 triliun rupiah, dimana UKM memberikan kontribusi sebesar 2.121,3 triliun rupiah atau 53,6% dari total PDB Indonesia. Pertumbuhan PDB UKM tahun 2007 terjadi di semua sektor ekonomi. Jumlah populasi UKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Besarnya peran UKM harus diikuti dengan adanya pembinaan kepada berbagai
kelemahan
dan
permasalahan
yang
dihadapinya.
Salah
satu
permasalahan yang dihadapi UKM adalah terbatasnya akses UKM kepada sumber daya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Bappenas (2008), menemukan bahwa dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Di samping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi. Pada tahun 2003, untuk skala pinjaman
2 dari perbankan sampai dengan jumlah 50 juta rupiah, terserap hanya sekitar 24% ke sektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif. Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) PNPM-MPd merupakan salah satu alternatif pemecahan permasalahan permodalan, bahkan sampai pada bantuan teknis, informasi, teknologi, manajemen, dan pasar. Kegiatan SPP mendapatkan alokasi dana maksimal 25% dari total dana BLM dalam PNPMMPd. Pada tahun 2008 yang merupakan tahun pertama dilaksanakannya program PNPM-MPd di Kecamatan Semparuk, dana SPP teralokasi sebesar 625 juta rupiah tidak terserap habis. Dana yang terserap hanya 484 juta rupiah (setelah ditambah 5% untuk UPK dan TPK menjadi Rp.509.473.680) dengan konsekuensi sisanya (Rp 115.526.320) dijadikan dana untuk kegiatan sarana prasarana fisik yang habis terpakai. Untuk alokasi dana tahun 2009, SPP mendapatkan alokasi 500 juta rupiah terserap habis 475 juta rupiah untuk kelompok reguler (UPK Kecamatan Semparuk, 2010). Begitu juga dengan alokasi dana tahun 2010, alokasi dana SPP sebesar 562,5 juta rupiah (termasuk 5% untuk operasional) terserap habis. Jika dilihat dari dana yang mengendap setelah cicilan berjalan, maka dana tersebut banyak yang mengendap, bahkan dari bulan pertama cicilan pengembalian simpanan oleh kelompok SPP. Hal ini terjadi setiap tahun meskipun jumlah dana pinjaman dan peminjam bertambah untuk kelompok reguler maupun kelompok perguliran. Dana mengendap di bulan kedua dan seterusnya sampai setahun lamanya. Jumlah kelompok reguler tahun anggaran 2010 sebanyak 17 kelompok dengan jumlah pinjaman sebesar.534,4 juta rupiah dan pinjaman untuk 27 kelompok perguliran sebesar Rp.1.547.462.000 tanpa daftar tunggu (UPK Kecamatan Semparuk, 2011a). Dana yang tidak terserap habis secara kontinyu untuk kegiatan SPP menjadi hal yang disayangkan karena tidak bisa digulirkan di masyarakat sehingga secara manfaat akan berkurang. Dilihat dari laporan bulan Mei 2011, kas yang mengendap di rekening bank dan kas UPK Semparuk sebesar Rp.637.971.455,85 sedangkan
tunggakan
sebesar
Rp
5.884.500.
Surplus
ditahan
sebesar
Rp.265.588.489,95 dengan surplus berjalan sebesar Rp.107.379.472,46 dan saldo pinjaman beredar Rp 1.304.293.000 (UPK Kecamatan Semparuk, 2011b). Untuk itu perlu ada usaha memaksimalkan pemanfaatan dana SPP ini bagi kelompok
3 masyarakat miskin. Selain itu, perlu juga dilihat apakah pembinaan terhadap kelompok SPP sudah berjalan dengan baik atau belum. Pembinaan tidak hanya terhadap penyusunan laporan keuangan kelompok, tetapi lebih diarahkan untuk bisa meningkatkan omset, aset, ataupun laba usaha dari setiap anggota serta bagaimana sebaiknya mengelola keuangan keluarga anggota kelompok. Agar tujuan pelaksanaan program PNPM-MPd bisa tercapai, maka perlu dirancang strategi yang tepat berdasarkan kenyataan yang ada pada lembaga UPK, kelompok SPP, dan lingkungan yang berpengaruh bagi kegiatan SPP tersebut, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin benar-benar bisa terwujud. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dilakukan kajian tentang kegiatan SPP di UPK Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
B. Rumusan Masalah 1. Masalah-masalah apa saja yang timbul pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Semparuk? 2. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh UPK Kecamatan
Semparuk
yang bisa
dimanfaatkan
untuk
meningkatkan
keberhasilan kegiatan SPP? 3. Bagaimanakah bentuk strategi yang bisa dilaksanakan untuk perbaikan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan Semparuk?
C. Tujuan 1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada kegiatan SPP Kecamatan Semparuk. 2. Mengevaluasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar dapat meningkatkan keberhasilan kegiatan kelompok SPP secara maksimal. 3. Menyusun strategi perbaikan kegiatan SPP dari program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Semparuk agar bisa mencapai tujuan program.
4
D. Manfaat Manfaat yang diharapkan dari diadakannya kajian ini antara lain. 1. Bisa dijadikan acuan dalam peningkatan keberhasilan program PNPM-MPd khususnya kegiatan SPP, baik yang dilaksanakan di Kecamatan Semparuk maupun untuk kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sambas. 2. Bagi peneliti dapat dijadikan pembelajaran ―problem solving‖ dan perumusan strategi untuk meningkatkan kinerja lembaga alternatif dalam pemberdayaan usaha mikro pada khususnya dan UKM pada umumnya. 3. Bisa dijadikan rujukan untuk kajian selanjutnya.
5
II..TINJAUAN PUSTAKA A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Indonesia merupakan sebuah Negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menyadari masih terjadi kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dari masih besarnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Untuk menghambat meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan melalui berbagai program bantuan sosial antara lain Bantuan Langsung Tunai, Raskin, Jamkesmas, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan memperluas akses pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui KUR. Menurut BPS (2009), persentase penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 14,15%. Angka kemiskinan diproyeksikan akan terus menurun menjadi 12-13,5 persen pada tahun 2010 (Menkeu RI, 2009). Proyeksi tersebut terbukti dengan turunnya tingkat kemiskinan tahun 2010 menjadi 13,33% yang diikuti dengan turunnya indeks kedalaman kemiskinan nasional, yang pada tahun 2009 sebesar 2,5 menjadi 2,2 pada tahun 2010. Pemerintah berkomitmen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu menjadi 8-10% pada tahun 2014. Begitu juga tingkat pengangguran 7,41% pada tahun 2010 akan diturunkan menjadi 5-6% pada tahun 2014 (Bappenas, 2010a). Untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dibutuhkan kerja keras pemerintah dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Untuk
meningkatkan
efektivitas
penanggulangan
kemiskinan
dan
penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (TP PNPM Mandiri, 2007).
6 Ditambahkan oleh TP PNPM Mandiri (2007), pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusatpusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut (TP PNPM Mandiri, 2007). Pemerintah melanjutkan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan baik. PPK menjadi program yang dilanjutkan, karena pertama, program ini menjawab persoalan mendasar dari masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin (mengatasi masalah pengangguran) dan sekaligus menambah
penghasilan
bagi
kelompok
rakyat
miskin
(penanggulangan
kemiskinan). Jenis kegiatan yang dipilih oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan prasarana sosial dasar yang diharapkan memberikan dampak multiplier yang lebih besar terhadap penurunan biaya transaksi serta alokasi
7 langsung yang lebih besar pada manfaat yang dinikmati masyarakat miskin. Kedua, hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya. Penghematan dari program rata-rata mencapai 55,82%, dan ketiga, berhasil mewujudkan model perencanaan dari bawah (bottom-up planning) atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif, sehingga mendekatkan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan nasional. Dari analisa Economic Internal Rate of Return menghasilkan rate of return yang cukup bagus dengan hasil rata-rata di atas 52,7% untuk 113 proyek (Torrens, 2005).
Penelitian McLaughlin et al.,(2007) menyimpulkan di antaranya pertama, PPK memberikan dukungan kritis kepada kepala desa baru yang ingin menjadi lebih partisipatif dan transparan. Kedua, PPK menyediakan banyak keterampilan yang dibutuhkan seperti penulisan proposal dan manajemen proyek yang telah meningkatkan kapasitas sebuah desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
secara mandiri. Ketiga, PPK menumbuhkan permintaan untuk pemerintahan yang baik meskipun tidak dapat menerjemahkan tuntutan tersebut ke dalam perubahan jangka panjang. Selain itu, PPK telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengurangi kemiskinan di tingkat desa meskipun tidak serta merta membantu semua penduduk desa. Oleh karena itu, PPK dilanjutkan dan diintegrasikan menjadi PNPM Mandiri. PNPM yang merupakan kelanjutan PPK disebut sebagai PNPM-PPK, dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayakan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana yang digunakan dalam PPK. Upaya yang dilakukan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan selanjutnya adalah meningkatkan alokasi anggaran belanja nasional untuk penanggulangan kemiskinan secara signifikan. Presiden Republik Indonesia berpendapat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang
8 meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, ditetapkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Bappenas, 2010b). Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Pendukung Presiden Soesilo Bambang Yoedoyono, Aburizal Bakrie dalam diskusi di salah satu stasiun TV swasta nasional yang disiarkan tanggal 9 April 2011 antara lain menyatakan bahwa dalam pengurangan kemiskinan, Setgab mendorong dan mendukung pemerintah memberikan prioritas yang tinggi, dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin melalui PNPM. Sebagai konsekuensi dari penerapan Perpres Nomor 15 Tahun 2010, banyak program yang diintegrasikan menjadi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Untuk di Kabupaten Sambas, tahun 2009 ada enam kecamatan yang mendapatkan alokasi untuk kegiatan PNPM-MPd. Pada tahun 2011, semua kecamatan mendapatkan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dari 19 kecamatan, 18 kecamatan mendapatkan alokasi BLM (sejumlah 16,9 milyar rupiah) dari PNPM-MPd dan satu kecamatan mendapatkan alokasi BLM (sejumlah 2,15 milyar rupiah) dari PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM P2DTK mendapatkan 3,5 milyar rupiah (TNP2K, 2010). Pelaksanaan PNPM-MPd telah memberi sumbangsih besar bagi kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Sambas, mampu menggerakkan partisipasi pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat (Faskab Sambas, 2009). Program ini telah berjalan sembilan tahun, dari Tahun 2003 hingga 2011. Antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada PPK II terlihat pada kegiatankegiatan yang dilaksanakan. Untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya dan tenaga, swadaya tertinggi pada PPK fase II dan III ditunjukkan warga di Kecamatan Paloh yakni Rp 28.276.000 atau 10,58% dari BLM yang digunakan untuk membangun jalan rabat beton tahun 2005 dan Rp 25.386.500 atau 10% dari BLM yang digunakan untuk membangun jalan rabat beton tahun 2006. Pada PNPM-PPK/MPd 2007, swadaya tertinggi ditunjukkan warga di Kecamatan Sajingan Besar, sebesar Rp 22.377.500 (TK.PNPM-MPd Kab. Sambas, 2008).
9 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Prinsip PNPM-MPd Secara umum, visi PNPM-MPd adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM-MPd adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
(3).pengefektifan
fungsi
dan
peran
pemerintahan
lokal;
(4).peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
(5).pengembangan
jaringan
kemitraan
dalam
pembangunan
(TK.PNPM-MPd, 2008a). Tujuan Umum PNPM-MPd adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi: a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. b. Melembagakan
pengelolaan
pembangunan
partisipatif
dengan
mendayagunakan sumber daya lokal. c. Mengembangkan
kapasitas
pemerintahan
desa
dalam
memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif. d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa. g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan (TK.PNPM-MPd, 2008a). Pelaksanaan PNPM-MPd sebagai sebuah program pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi demi tercapainya tujuan program dan keserasian dengan kearifan lokal dan tetap manusiawi dalam implementasinya.
10 Prinsip PNPM-MPd adalah nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatannya. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM-MPd. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (a) bertumpu pada pembangunan manusia, (b) otonomi, c).desentralisasi, (d) berorientasi pada masyarakat miskin, (e) partisipasi, (f).kesetaraan dan keadilan gender, (g) demokratis, (h).transparansi dan akuntabel, (i).prioritas, dan (j) keberlanjutan (TK PNPM-MPd, 2008a). 2. Pendanaan Program Sumber dana berasal dari: (a) APBN (b) cost sharing pemerintah daerah (c).partisipasi dunia usaha; dan (d) swadaya masyarakat. Ketentuan tentang alokasi dana PNPM-MPd adalah: (1) Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Bappenas dan Departemen Keuangan menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi dan (2) Alokasi dana PNPM-MPd dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten (TK PNPM-MPd, 2008a). Penyaluran dana diartikan sebagai proses penyaluran dana BLM dari KPKN dan/ atau kas daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM sebagai berikut: a. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu. b. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah. c. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPKN diatur dalam peraturan Dirjen PMD, Kemendagri. d. Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan. e. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN. f. Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.
11 Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang dikelola UPK kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut: (1) pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan antara UPK dengan TPK, (2) TPK menyiapkan rencana penggunaan dana sesuai kebutuhannya dilampiri dengan dokumen-dokumen proposal kegiatan, dan (3).untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan laporan penggunaan dana sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. Untuk membiayai kebutuhan operasional kegiatan TPK/desa dan UPK pada prinsipnya bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM-MPd. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen dari dana bantuan PNPM-MPd yang dialokasikan di kecamatan tersebut. Dana operasional desa / TPK maksimal tiga persen dari dana PNPM-MPd yang dialokasikan untuk desa yang bersangkutan. 3. Mekanisme Usulan Kegiatan Setiap desa dapat mengajukan tiga usulan untuk didanai. Setiap usulan harus merupakan satu jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah: a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat
(kesehatan
atau pendidikan) dan peningkatan
kapasitas/
keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan (TK PNPM-MPd, 2008a).
12 Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM-MPd adalah sebesar 350 juta rupiah. Ketiga usulan kegiatan melibatkan perempuan untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai pelaksanaan prinsip keseteraan dan keadilan gender. B. SPP dan Unit Pengelola Kegiatan UPK adalah pengelola dana bergulir yang berasal dari program dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) yang mengacu pada tujuan dan prinsip program. Dana bergulir merupakan seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah: (1).Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; (2).Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; (3).Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya RTM yang mempunyai usaha yang dikelola secara individu oleh anggota. Pengurus UPK haruslah merupakan masyarakat yang telah dipilih dan terlibat secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional seharihari. Paling tidak pengurus UPK satu orang. Struktur organisasi dan kebutuhan jumlah pengurus dapat disesuaikan dengan kebutuhan cakupan wilayah tugas dan kebutuhan beban tugas. Dalam pengelolaan dana bergulir, UPK didukung oleh lembaga pendukung paling tidak oleh Tim Verifikasi dan Badan Pengawas – UPK (BP-UPK) dengan ketentuan kelembagaan dan operasional diatur dalam AD/ART BKAD. Pendanaan operasional bersifat pendanaan dukungan tugas, bukan bersifat insentif yang tetap setiap bulan. UPK setiap tahun anggaran diwajibkan menyampaikan rencana kerja dan pertanggungjawaban kepada BKAD atau MAD.
13 Dalam rencana kerja UPK, wajib disampaikan Perencanaan Keuangan termasuk perencanaan pendapatan dan biaya (TK PNPM-MPd, 2008b). UPK merupakan lembaga pengelola kegiatan dan keuangan yang berbasis di setiap kecamatan lokasi program. UPK dikelola oleh masyarakat lokal, yang dipilih secara langsung melalui forum MAD di tingkat kecamatan. Pengelola/staf UPK bekerja secara volunteer dan berperan dalam pengelolaan/ pembinaan kelompok simpan pinjam di wilayahnya. Berdasarkan evaluasi pada 2007, sebanyak 88% UPK di lokasi program termasuk dalam kategori potensial: (1).memiliki kualitas pinjaman terhadap tunggakan yang baik; (2) produktif dan dapat mengelola dana jasa pinjaman dengan baik; (3) memiliki administrasi yang baik. UPK memiliki pengalaman mengelola dana program dalam jumlah relatif besar. Pada 2008 misalnya, setiap UPK mengelola dan menyalurkan dana BLM yang besarnya antara 1-3 miliar rupiah. UPK juga memiliki pengalaman mengelola dan menyalurkan pinjaman untuk kegiatan kelompok usaha mikro di perdesaan. Selama 1998-2008, UPK di seluruh tanah air telah mengelola dan menyalurkan block grant sebesar 1,8 triliun rupiah ke lebih dari 189.990 kelompok, dimana 100.567 di antaranya adalah kelompok SPP. Hingga Desember 2008, UPK di seluruh lokasi memiliki surplus ditahan mencapai 183 miliar rupiah dengan laba operasional lebih dari 151 miliar rupiah dan total surplus mencapai 335 miliar rupiah. Meski masih membutuhkan peningkatan kapasitas, unit ini telah mampu mengelola dan membina anggota kelompok. Salah satu buktinya, sejumlah anggota kelompok memperoleh penghargaan tingkat nasional Citi Micro-enterpreneurship Award (CMA) dari UKM Center, Universitas Indonesia (Ditjen PMD Kemdagri, 2008). Perkembangan pembiayaan mikro kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan per Desember 2009 menunjukkan angka yang tinggi, secara nasional tingkat realisasi pengembalian pinjaman sebesar 94% (dari target pengembalian kumulatif pokok Rp 2.935.935.141.520 dan bunga Rp 480.424.494.718 dengan realisasi pengembaliannya bisa mencapai pokok sebesar Rp 2.768.312.228.834 dan bunga Rp 459.050.897.233). Untuk Provinsi Kalimantan Barat, tingkat realisasi pengembalian pinjaman sebesar 91%, yaitu dari target pengembalian kumulatif pokok Rp 49.791.665.668 dan bunga Rp 7.692.612.167 dengan realisasi
14 pengembaliannya bisa mencapai pokok sebesar Rp 45.233.492.639 dan bunga Rp.7.152.779.122 (KM Nasional PNPM-MPd, 2009). Dengan tingginya tingkat pengembalian
pinjaman
kelompok
tersebut,
maka
potensi
untuk
pengembangannya akan selalu terbuka lebar. UPK mempunyai kewajiban untuk terus mendorong kelompok dalam pemanfaatan dana program, sedangkan fasilitator kecamatan juga berkewajiban untuk memfasilitasi kelompok dalam mengembangkan usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan program yaitu kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kegiatan fasilitasi pengembangan kegiatan kelompok memegang peranan penting dalam PNPM-MPd. Fasilitasi pengembangan kegiatan/usaha kelompok adalah upaya yang dapat membantu pengembangan kegiatan kelompok berdasarkan pada jenis kelompok. Fasilitasi pengembangan kegiatan kelompok berdasarkan pada jenis kelompok yaitu KSP sebagai pengelola pinjaman (executing) dan KUB. Kelompok yang ada di wilayah binaan UPK Kecamatan Semparuk sampai tahun 2011 ini semuanya masih kelompok penyalur pinjaman (channeling), tetapi sudah memiliki dua kelompok cikal bakal menjadi kelompok pengelola pinjaman. Kelompok executing ini tidak diberikan secara langsung karena harus memenuhi berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Kegiatan fasilitasi dapat dilakukan sebagai berikut (TK PNPM-MPd, 2008b): 1. Kelompok Simpan Pinjam a. Penguatan organisasi dengan fasilitasi pembuatan AD/ART, fasilitasi pembuatan SOP, dan sebagainya. b. Penguatan pengelolaan keuangan dengan fasilitasi penguatan administrasi dan pelaporan keuangan, fasilitasi peningkatan permodalan dengan pengembangan jaringan, fasilitasi peningkatan simpanan anggota, dan sebagainya. c. Penguatan pengelolaan pinjaman dengan fasilitasi pembuatan aturan dan mekanisme
penyaluran
pinjaman,
fasilitasi
penentuan
persyaratan
pinjaman, fasilitasi pengelolaan pinjaman bermasalah, dan sebagainya.
2. Kelompok Usaha Bersama
15 a. Penguatan organisasi/manajemen dengan melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus dan anggota kelompok dalam wadah kelompok ataupun manajemen. b. Penguatan pengelolaan usaha: 1) Aspek pemasaran yang mencakup kualitas produk, jaringan distribusi, strategi promosi, persaingan harga jual dan sebagainya. 2) Produksi/operasi yang mencakup masalah supply bahan baku, proses produksi (sistem, kapasitas sarana dan kapasitas sumber daya manusia) dan sebagainya. 3) Pengelolaan keuangan: (i) berupa administrasi dan pelaporan keuangan dan (ii) peningkatan permodalan yang mencakup permodalan untuk pengembangan sarana/prasarana maupun modal kerja. 3.\Pengembangan Jaringan Fasilitasi pengembangan jaringan diarahkan pada pengembangan kegiatan atau usaha kelompok dengan penekanan pada penyediaan informasi-informasi kepada kelompok yang mendukung kegiatan/usaha yang mencakup informasi: a. Bantuan teknis misalnya: lembaga-lembaga pelatihan, instansi terkait penyedia pelatihan, lembaga swadaya masyarakat. b. Permodalan misalnya: bank, lembaga keuangan, program-program bantuan. c. Usaha misalnya: penyediaan bahan baku, jaringan pemasaran, diversifikasi usaha. C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Hubungannya dengan SPP Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
16 perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Kemenkum dan HAM, 2008). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, ciri-ciri usaha mikro: (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah, (c) milik warga negara Indonesia, (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dan (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Usaha kecil dicirikan dengan: (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 milyar rupiah, (c).milik warga negara Indonesia, (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dan (e).berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan di atas, maka kelompok SPP merupakan bagian dari usaha mikro dan kecil yang berkembang di masyarakat yang dinaungi dalam PNPM-MPd. Menurut
Hubeis
(2009),
UKM
mempunyai
kelebihan-kelebihan:
(a).organisasi internal sederhana, (b) mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan/ padat karya, berorientasi ekspor dan substitusi impor, (c) aman bagi perbankan dalam memberi kredit, (d) bergerak di bidang usaha yang cepat menghasilkan, (e).mampu memperpendek rantai distribusi, dan (f) fleksibilitas dalam pengembangan usaha. Selain itu, UKM juga memiliki kelemahan-kelemahan di antaranya: (a) lemah dalam kewirausahaan dan manajerial, (b) keterbatasan keuangan, (c) ketidakmampuan aspek pasar, (d) keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi, (e) ketidakmampuan informasi, (f) tidak didukung
17 kebijakan dan regulasi memadai, (g) tidak terorganisir dalam jaringan dan kerjasama, dan (h) sering tidak memenuhi standar. Kelemahan-kelemahan seperti itu telah dicoba untuk diatasi pemerintah dengan menyediakan kegiatan SPP dalam PNPM-MPd. Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan yang utama adalah menyimpan (menabung) dan meminjam (kredit). Kegiatan menyimpan dari anggota kelompok dilakukan secara intern ke dalam kelompok. Artinya, simpanan anggota akan dikumpulkan kepada pengurus kelompok SPP. Simpanan anggota ini berupa simpanan pokok, wajib, ataupun simpanan lainnya. Simpanan ini bisa dimanfaatkan lagi untuk dipinjamkan kepada anggota kelompok maupun orang lain di luar kelompok asalkan mendapat persetujuan dari kelompok. Untuk kegiatan meminjam, anggota kelompok bisa meminjam dari dana yang tersimpan di kas kelompok yang berasal dari simpanan anggota, bonus dari UPK, bunga pinjaman anggota/non-anggota, atau pinjaman yang didapat dari UPK. Pinjaman kelompok SPP termasuk kredit mikro sebagaimana yang dikenal dari istilah umum. Kredit usaha mikro ataupun kecil merupakan kredit dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit kepada usaha menengah dan korporasi. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2007), kredit mikro dan kecil memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak. 2) Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus. 3) Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi. 4) Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana. Karakteristik kredit bagi usaha mikro di atas membuat lembaga keuangan mikro bekerja lebih keras dan dengan metode jemput bola. Meskipun agak rumit, relatif berbiaya tinggi dan penanganan khusus, akan tetapi keuntungan dari lembaga keuangan mikro ini relatif lebih baik, tahan terhadap krisis sebagaimana pengalaman lembaga keuangan mikro di saat-saat sebelum, menjelang krisis maupun setelahnya sampai saat ini. Pengalaman yang sama dengan kegiatan SPP ini pernah dialami oleh Bank Rakyat Indonesia melalui Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan terbukti berhasil. Keberhasilan tersebut menurut Robinson (2004), karena BRI menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana disajikan di bawah ini.
18 1) Jasa-jasa keuangan dapat disediakan kepada golongan berpenghasilan rendah secara menguntungkan. 2) Tingkat suku bunga pinjaman harus dapat ditetapkan lebih tinggi dari yang biasanya ditetapkan oleh bank pada umumnya. Hal ini mencerminkan fakta bahwa menyalurkan banyak pinjaman kecil lebih mahal daripada memberikan lebih sedikit pinjaman yang jumlahnya lebih besar. 3) Tunggakan pinjaman dapat ditekan, terutama dengan pemilihan peminjam yang hati-hati. Selain itu juga karena para peminjam dimotivasi untuk membayar kembali dalam rangka membuka opsi agar dapat meminjam kembali ketika produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. 4) Kegiatan institusional dibatasi seluruhnya hanya untuk jasa-jasa keuangan. Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut (TK PNPM-MPd, 2008b). 1. Tujuan Simpan Pinjam Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan penciptaan lapangan kerja. 2. Ketentuan Dasar Simpan Pinjam Ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam adalah kemudahan, terlembagakan, keberdayaan, pengembangan, dan akuntabilitas. Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Terlembagakan artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. Keberdayaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan artinya keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Akuntabilitas artinya dalam melakukan
19 pengelolaan
dana
bergulir
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat. 3. Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat Dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan SPP per kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM. Sasaran program SPP adalah RTM yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Bagi kelompok-kelompok perempuan yang ingin memanfaatkan dana SPP diberikan ketentuan-ketentuan. Ketentuan kelompok SPP adalah: kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun, mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati. Kemudian telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota, kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik, dan mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. 4. Mekanisme Pengelolaan Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program, dengan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut (TK.PNPM-MPd, 2008a). a. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa yang berkumpul di kecamatan memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya. b. Musyawarah Desa Sosialisasi Dalam Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelakupelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.
20 c. Musyawarah Dusun Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan menyesuaikan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar RTM yang akan menjadi pemanfaat. Kemudian RTM yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat. Untuk hasil musyawarah dusun, dituangkan dalam Berita Acara (BA). d. Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. e. Verifikasi Verifikasi kegiatan SPP dibantu dengan formulir yang tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity) yaitu: penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas. Proses pelaksanaan verifikasi kelompok SPP, mencakup penilaian dan verifikasi atas proposal yang diajukan kelompok-kelompok SPP yang berisi antara lain: pengalaman kegiatan simpan pinjam; pemenuhan terhadap persyaratan sebagai kelompok; kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, pendapatan, dan likuiditas (pendanaan jangka pendek); penilaian khusus rencana kegiatan; dan jumlah RTM sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar RTM. Dalam proses verifikasi juga perlu melakukan penilaian kategorisasi kelompok menjadi kelompok pemula, kelompok berkembang, dan kelompok siap/matang, sesuai kriteria program.
21 Pembuatan BA Hasil Verifikasi sebagai tahap akhir proses verifikasi usulan, mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan RTM sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok. f. Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori RTM. Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi. Prioritas kebutuhan kelompok SPP mempertimbangkan keterlibatan RTM sebagai anggota dan pemanfaat, kategori tingkat perkembangan kelompok, hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam BA Tim Verifikasi, dan pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah RTM dan peningkatan kesempatan kerja/usaha. g. Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan Pada tahapan ini diambil keputusan penentuan pendanaan usulan kelompokkelompok yang memenuhi syarat pemeringkatan yang dapat didanai dengan dana BLM. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir, maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD Perguliran. h. Penetapan Persyaratan Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan, jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok, dan penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Forum MAD Kecamatan Semparuk menetapkan suku bunga 1,25% flat perbulan.
22 5. Pencairan Dana Pencairan dana BLM dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok yang disertai penandatanganan perjanjian pinjaman antara kelompok dan UPK. Pada saat yang bersamaan, ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK dua persen (2%) dan operasional desa tiga persen (3%). 6. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK Pengelolaan dokumen UPK meliputi pengelolaan administrasi dan pengelolaan pelaporan keuangan seperti laporan realisasi penyaluran, laporan perkembangan pinjaman SPP, laporan kolektibilitas SPP, neraca dan laporan operasional. Hal-hal yang dikelola di tingkat kelompok meliputi: data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman pemanfaat. Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi, maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan BA. Selain menetapkan daftar tunggu, juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu. 7. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup pelestarian kegiatan dan pengembangan kelompok. Pelestarian kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, pelestarian prinsip PNPM-MPd terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi, penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok, pengembangan layanan kepada masyarakat, dan pengembangan permodalan. Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik
23 minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Gambar 1 berikut ini adalah alur kegiatan SPP sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
ALUR KEGIATAN SPP MAD Sosialisasi Musdes Sosialisasi PENGEMBALIAN SPP DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR SUPERVISI DAN MONITORING
Musdes Pertanggungjawaban
Persiapan penyaluran
RPD, Pencairan, Pelaksanaan, dan LPD Kegiatan
Musyawarah Dusun Pertemuan Penggalian Gagasan dan identifikasi Kelompok SPP
Musyawarah Desa Musyawarah Khusus Perempuan (Seleksi Kelompok)
Verifikasi Usulan
Penetapan, Penulisan Usulan dan Paket Usulan Desa
MAD Prioritas Usulan Musdes Informasi Hasil MAD
MAD Penetapan Usulan MAD Perguliran Gambar 1. Alur kegiatan SPP
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu Kegiatan SPP
Penyempurnaan dokumen usulan SPP yang akan didanai
24 Tujuan utama dari program kredit mikro adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan peminjam. Hasil penelitian Seibel dan Parhusip (1998), menyatakan bahwa dengan akses yang mudah RTM ke kelompok SPP bisa memfasilitasi orang miskin menabung untuk membangun keuangan dan modal fisik mereka, apalagi jika tabungan mereka bisa diberikan jasa/bunga dengan tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat suku bunga tabungan di bank. Produk tabungan bisa dibedakan berdasarkan tingkat kematangan ekonomi, sesuai kondisi lapangan, ketersediaan insentif dan likuiditas nasabah. Sasaran kegiatan kepada RTM memiliki alasan. Berdasarkan hasil penelitian Khandker (2000), angka pengembalian pinjaman orang miskin lebih tinggi dibandingkan bukan orang miskin. Juga bahwa suatu fasilitas dalam kredit dan simpanan yang disediakan bagi orang miskin telah membantu meningkatkan simpanan mereka (baik simpanan wajib maupun simpanan sukarela) dan mengurangi pinjaman dari sumber pemberi pinjaman informal. Program pemberian kredit yang ditujukan kepada perempuan juga memiliki alasan yang kuat. Penelitian FAO (2000), menunjukkan bahwa kredit mikro yang ditargetkan bagi perempuan memiliki banyak pengaruh, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Efeknya antara lain: 1. Efek ekonomi a. Peningkatan pendapatan Bukti menunjukkan bahwa kredit mikro meningkatkan pendapatan peserta. Seiring dengan peningkatan pendapatan, perubahan sekunder dalam komposisi, jumlah dan waktu konsumsi, tabungan dan kepemilikan aset juga terjadi. Peminjam kadang menggunakan pinjaman kredit mikro untuk kebutuhan konsumsi langsung. b. Diversifikasi pendapatan Kesempatan untuk mendiversifikasi pendapatan yang penting, terutama untuk daerah perdesaan miskin, yang bergantung pada pertanian dan tunduk pada fluktuasi cuaca dan siklus tanaman. Penghasilan bisa didiversifikasi dalam kegiatan pertanian tambahan seperti tanaman baru atau memperluas kegiatan nonpertanian.
25 c. Efek konsumsi Sebagian dari pinjaman kredit mikro yang digunakan secara langsung untuk meningkatkan konsumsi. Perilaku konsumsi bisa segera berubah, sedangkan dampak lain mungkin muncul hanya dalam jangka panjang. Misalnya, pengurangan kerentanan melalui pembelian makanan meningkat dalam jangka pendek dapat mengubah hasil ekonomi jangka panjang bagi penduduk miskin perdesaan. Mengingat tingkat pendapatan peminjam kredit mikro rendah, kenaikan laba sering digunakan pada peningkatan makanan, tempat tinggal dan barang-barang dasar lainnya. d. Efek tabungan Baik melalui tabungan paksa, atau pengalihan dari peningkatan pendapatan, peminjam kredit mikro meningkatkan tabungan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperlancar konsumsi, berinvestasi dalam kegiatan produktif dan persiapan keadaan darurat. Penelitian menunjukkan bahwa pinjaman kredit mikro yang digunakan sebagian besar untuk tujuan investasi (misalnya 80 persen dari kredit BRAC di Bangladesh), seperti investasi di bidang perumahan dan aset-aset produktif lainnya. e. Efek produksi Kredit memberikan kesempatan untuk memulai atau memperluas kegiatan baru non-pertanian, seperti agroprocessing, distribusi makanan, manufaktur skala kecil, memperbaiki peralatan dan penyewaan, pariwisata, pertambangan dan sektor jasa. Hal ini juga dapat mengubah metode produksi dalam pertanian dengan meningkatkan input produksi. Perubahan dalam produksi menimbulkan peluangpeluang kerja baru dan beranekaragam bagi peminjam dan masyarakat. f. Tingkat diskonto Kredit menyediakan cara untuk menggeser waktu konsumsi untuk mengurangi kerentanan, sehingga mengubah tingkat diskonto yang peminjam alokasikan sebagai pendapatan masa depan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin sedikit mereka sibuk dengan memenuhi kebutuhan konsumsi saat ini. 2. Efek Sosial a. Pemberdayaan perempuan
26 Sebagai kelompok, LKM sangat fokus pada merekrut dan memperluas kredit untuk perempuan, terutama dibandingkan dengan penekanan pelepas uang lainnya. LKM lebih memilih untuk menargetkan perempuan. Perempuan memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan terkenal sebagai resiko kredit yang lebih baik, lebih mudah untuk disiplin dan lebih cenderung menggunakan pendapatan yang mereka kontrol. Mereka memiliki lebih banyak kapasitas kewirausahaan yang belum terealisasi. b. Tindakan kolektif LKM-LKM melepaskan agunan tradisional
dan sebagai
gantinya,
mengandalkan jaminan sosial peserta. Peserta mungkin diperlukan untuk meminjam dalam kelompok-kelompok, bertindak sebagai penjamin timbal balik atau menerima pinjaman yang bergantung pada orang lain dalam kelompok membayar pinjaman mereka kembali. Suatu kajian gender dalam Proyek PNPM Mandiri (Tim KGPNPMM, 2010) menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian keluarga dan berbagai studi telah menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan perempuan memiliki dampak yang lebih besar pada kesejahteraan keluarga daripada meningkatkan pendapatan laki-laki. Dengan demikian terdapat suatu pembenaran untuk menjadikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai satu fokus dari PNPM. Namun demikian, mengingat temuan-temuan yang ada, baik dari kajian ini maupun dari kajian lainnya, mengenai lemahnya dampak dari pemberian bantuan dan dukungan bagi kelompok simpan pinjam dalam programprogram pengembangan masyarakat, banyak yang masih perlu dilakukan untuk mengidentifikasi suatu desain yang efektif yang dapat meningkatkan efektivitas kegiatan-kegiatan, termasuk membangun hubungan dengan sumber-sumber dukungan lain seperti departemen-departemen teknis dan kelompok-kelompok masyarakat penyedia layanan pelatihan keahlian. Penelitian di Jawa Timur (Suman, 2007) memperlihatkan bahwa ada gender effect karena besarnya kontribusi pinjaman kelompok dalam kerangka SPP adalah lebih besar dibanding dalam kerangka Usaha Ekonomi Produktif/UEP. Dengan memanfaatkan dana pinjaman PNPM-MPd, SPP yang beranggotakan para perempuan lebih mampu (dua kali lebih besar) menghasilkan pendapatan
27 dibanding UEP yang beranggotakan para lelaki. Keberhasilan kaum perempuan ini disebabkan oleh group coordination yang baik. Alasan mendasarnya yaitu: pertama, kaum perempuan mempunyai tanggung jawab domestik yang lebih besar dibanding kaum laki-laki yang membuat mereka merasa mahal untuk berlamalama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desanya. Peran domestik ini memungkinkan kaum perempuan perdesaan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi social coordination bisa lebih sering terjadi. Mereka akan sering bertemu dengan sesama perempuan, baik saat belanja di pasar, pengajian, atau saat silaturahmi biasa sehingga akan timbul perasaan malu jika kreditnya tidak dibayar dan ini bisa menimbulkan tekanan psikologis. Kedua, perempuan lebih tahu dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan domestiknya. Perasaan yang sensitif akan turun-temurun kepada anak cucunya dan sifat itu akan terbawa saat mereka berada di kelompoknya. Kontrol sesama anggota kelompok akan terjadi saat pertemuan-pertemuan yang mereka adakan sehingga bisa mengintimidasi perasaan dan mengakibatkan mereka harus berusaha membayar pinjamannya dengan lancar. Selain alasan di atas, pembiayaan secara berkelompok sebagaimana yang sudah berjalan di SPP, pelayanan non-finansial dari lembaga keuangan (dalam hal ini UPK), dan insentif yang dinamis (jika pengembalian pinjaman dari kelompok lancar, akan ada pembagian 5% dari bunga yang diterima UPK kepada kelompok) berkontribusi terhadap meningkatnya kinerja pengembalian pinjaman kredit mikro (Godquin, 2004). Contoh-contoh praktek yang baik dari pemberian bantuan dan dukungan bagi kelompok simpan pinjam masihlah sedikit dan jarang terjadi, namun ada tiga hal yang patut dicatat (Tim KGPNPMM, 2010): (1) Bahwa permintaan kaum perempuan untuk mendapatkan bantuan bagi berbagai kegiatan ekonomi dan skema simpan pinjam mikro perlu didengar dan dipertimbangkan di dalam proses pengambilan keputusan. (2) Jika memungkinkan, hubungan dengan sumber-sumber dukungan lainnya perlu dibangun seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas, atau dengan lembaga koperasi, lembaga kredit, atau penyedia layanan lain yang ada.
28 (3) Jika kredit pinjaman diberikan melalui proyek, maka sistem, prosedur, dan modul pelatihan manajemen keuangan yang telah dikembangkan selama ini perlu ditingkatkan dan disesuaikan lebih lanjut. Tim KGPNPMM (2010) melanjutkan, berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi terdahulu menemukan tiga masalah berikut: 1. kelompok-kelompok simpan pinjam jarang mengikutsertakan masyarakat miskin/ termiskin kecuali apabila hal ini merupakan aturan proyek; 2. tidak terbangun skala ekonomi melalui jejaring/kolaborasi yang semakin baik antar kelompok; dan 3. hanya sedikit jenis usaha yang dibiayai dan sebagian besar masih terbangun dari peran-peran tradisional perempuan (memasak, menjahit, membuka warung), dan bukan dengan membuka berbagai kesempatan baru. Singkat kata,
program-program
pengembangan
masyarakat,
dengan
sedikit
pengecualian, masih belum efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui pemberian kredit pinjaman. Sebuah contoh mengenai dampak positif adanya SPP. Sejak 2001 (Sigap, 2010), Kecamatan Talango berpartisipasi dalam PNPM Mandiri dengan dana bantuan pemerintah senilai 750 juta rupiah. Dalam kurun waktu sembilan tahun, dana tersebut digulirkan untuk membantu permodalan masyarakat hingga pada 2010 dana tersebut berkembang menjadi 2 miliar rupiah. Terlaksananya PNPM Mandiri membuat terkikisnya rentenir yang menyusahkan rakyat kecil. Haris (2010) menambahkan, berdasarkan analisa data hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kegiatan SPP di Desa Pulo Dogom belum efektif. Hal itu terlihat dari empat indikator dalam melihat efektivitas suatu kegiatan, yaitu terdiri dari: Pertama, anggota kelompok sulit untuk mendapatkan pendanaan dan pengembalian angsuran pinjaman. Kedua, dilihat dari modal yang diterima masih kurang dan penghasilan hanya bertambah sedikit dikarenakan anggota yang membuka usaha dengan modal sendiri yang jumlahnya lebih besar daripada modal yang diberikan oleh PNPM-MPd. Ketiga, dilihat dari jenis usaha yang dilakukan sebelum dan setelah mengikuti kegiatan, usaha tidak ada yang berkembang lebih besar, melainkan hanya mempengaruhi penghasilan anggota
29 kelompok. Keempat, dilihat dari pelaksanaan kegiatan SPP sebagian besar anggota membutuhkan waktu di atas dua tahun untuk dapat menunjukkan hasil. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil/Asppuk (2010) dalam penelitian yang dibiayai International Labor Organization menemukan bahwa: 1. Program PNPM saat ini baru sebatas penyaluran modal usaha bagi kelompok perempuan yang memiliki atau ingin memulai usaha, sebagai strategi pengentasan kemiskinan namun belum mengarahkan kegiatan perempuan kepada pengembangan bisnis yang menguntungkan. Atas dasar itu, maka kondisi usaha responden belum layak secara ekonomi atau bisnis yang belum berorientasi pada keuntungan. 2. Kemampuan fasilitator PNPM-MPd dalam hal pembukuan baik dan berdampak positif pada pengelolaan administrasi simpan pinjam kelompok yang terkelola dengan baik. Namun begitu, tuntutan lapang menjadikan tugas fasilitator bukan hanya ―pengaman‖ modal yang difasilitasi PNPM-MPd, tetapi berperan bagaimana penggunaan modal dalam pengembangan usaha dilakukan.
Umumnya
fasilitator
belum
pernah
mengikuti
pelatihan
pengembangan usaha kelompok. Pelatihan Get A Head, merupakan satusatunya peningkatan pengembangan usaha fasilitator yang fokus kepada pengembangan usaha dan keadilan gender. 3. Konteks relasi perempuan dengan pihak lain. Kondisi saat ini masih mencerminkan struktur masyarakat patriarkhis. Usaha yang dilakukan perempuan dipahami sebagai kegiatan sampingan dari pekerjaan laki-laki. Situasi tersebut terlihat dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha dan pembagian kerja usaha. Walaupun perempuan dan suami bekerja, perempuan masih mengerjakan tugas domestik. Akibatnya, perempuan menghadapi permasalahan ketidakadilan gender dan problem usaha seperti permodalan, pemasaran, manajemen produksi, akses bahan baku, dan sebagainya secara bersamaan. 4. Kapasitas fasilitator PNPM dalam memahami ketidakadilan gender dalam usaha. Secara umum, mereka sudah bisa menguraikan problem gender yang dialami perempuan dalam kehidupan walaupun mereka masih memisahkan antara persoalan perempuan dalam usaha dan relasi gender. Dengan kondisi
30 relasi gender kelompok SPP dan pemahaman fasilitator seperti itu, maka sulit terjadi perubahan dalam pengembangan usaha yang responsif gender dan ―memberdayakan‖ perempuan, bila tidak dilakukan langkah konkrit. Wuriati (2008) dalam penelitiannya mengenai kelembagaan UPK secara nasional di antaranya menemukan bahwa: 1. Aset mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan tingkat efisiensi, untuk itu dalam mengelola kredit mikro UPK perlu membuat target-target peningkatan aset. 2. Posisi outstanding mempunyai hubungan yang kuat dengan tingkat efisiensi, untuk itu UPK harus menjaga agar dana pengembalian yang masuk seminimal mungkin mengendap di kas atau bank tetapi harus secepat mungkin digulirkan kembali ke kelompok masyarakat yang membutuhkan dan layak mendapatkan kredit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan program. 3. Modal mempunyai hubungan dengan tingkat efisiensi, namun tingkat hubungannya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan modal yang besar saja tidak cukup bagi UPK untuk dapat berlanjut atau efisien. Namun justru yang perlu diperhatikan adalah bagaimana UPK mengelola modal yang ada sehingga berkembang menjadi aset yang besar dengan terus menggulirkan dananya ke masyarakat. 4. Umur UPK tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat efisiensi, padahal diharapkan dengan semakin lama umur suatu lembaga maka pengalaman dan kemampuan dalam mengelola kredit akan semakin efisien pula. Hal ini terjadi karena UPK tidak selalu mendapatkan pendampingan dan dana PNPM secara kontinyu, untuk itu agar program tetap memperhatikan dan memantau UPK-UPK yang sudah tidak lagi mendapatkan alokasi dana PNPM. 5. UPK adalah lembaga kredit mikro yang potensial untuk dikembangkan agar menjangkau lebih banyak masyarakat miskin sehingga dapat mandiri dan berdaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
31
III..METODOLOGI A. Lokasi dan Waktu Kajian 1. Lokasi Kajian Kajian ini dilaksanakan di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Lembaga yang menjadi subyek kajian ialah Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk yang merupakan organisasi pelaksana kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Responden kelompok simpan pinjam perempuan berasal dari lima desa yaitu Desa Semparuk, Singaraya, Sepadu, Sepinggan dan Seburing sesuai dengan kelompok yang menjadi pemanfaat dana program untuk Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). 2. Waktu Kajian Pengumpulan dan analisis data dilaksanakan selama enam bulan, yaitu bulan Maret 2011 – Agustus 2011. Rincian waktu pelaksanaan kajian tugas akhir tersaji pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Jadwal kajian No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12.
Tahapan kajian Studi pendahuluan Pengajuan judul Pengajuan proposal ke dosen pembimbing Sidang komisi I Kolokium Pengumpulan data Analisis data Penyusunan laporan Sidang komisi II Seminar hasil Ujian tugas akhir Perbaikan tugas akhir
Waktu pelaksanaan (tahun 2011) Maret April Mei Juni Juli x x x x
Agust
x x xxxx xxxxx x x xxxxxx x x x x x x x x x x x xx x x x xx
B. Unit Kajian Dalam kajian ini, yang menjadi obyek kajian adalah semua anggota kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang menjadi pemanfaat dana bergulir SPP dari PNPM-MPd di Kecamatan Semparuk yang memanfaatkan dana
32 tersebut dari tahun 2008, 2009, dan 2010 tanpa putus-putus (telah beraktivitas dalam kelompok SPP selama tiga tahun). Jumlah pemanfaat yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 50 orang. C. Pengumpulan Data Dalam menganalisis dan membahas masalah pada kajian ini membutuhkan data yang terdiri dari dua sumber data, yaitu: 1. Data sekunder, merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data organisasi, antara lain jurnal penelitian, buletin, tesis, buku, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd, laporan-laporan hasil kegiatan program, serta data kegiatan SPP reguler dan perguliran dana SPP. 2. Data primer, merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Untuk mendapatkan data tersebut menggunakan kuesioner, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut. a. Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur ini dilakukan untuk mendapatkan data primer langsung dari pelaku usaha mikro (anggota kelompok SPP), yakni kepada 50 responden terpilih dan empat orang pelaku program yang terdiri dari satu orang fasilitator kecamatan, satu orang pendamping lokal, dan dua orang pengurus UPK. b. Observasi Teknik ini digunakan untuk melakukan pencatatan secara teliti dan sistematis terhadap obyek kajian yang langsung diamati di lapangan guna melengkapi teknik wawancara. D. Pengolahan dan Analisis Data Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Tanpa kategori data akan terjadi chaos. Interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antar berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan diuji dalam berbagai
33 situasi lain. Hasil interpretasi juga bukan generalisasi dalam arti kuantitatif, karena gejala sosial terlampau banyak variabelnya dan terlampau terikat oleh konteks dimana penelitian dilakukan sehingga sukar digeneralisasi. Generalisasi di sini lebih bersifat hipotesis kerja yang senantiasa harus diuji kebenarannya dalam situasi lain. Sesungguhnya analisis dapat dibagi menjadi dua macam: kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang dikumpulkan oleh si peneliti hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya pastilah analisis yang kualitatif (Priadana dan Muis, 2009). Riset dengan metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas obyek tertentu, termasuk lingkungannya. Periset, bersama-sama dengan pengambil keputusan manajemen (misalnya di dalam organisasi), harus berusaha menemukan hubungan faktor-faktor yang dominan atas permasalahan risetnya. Selain itu, periset dapat saja menemukan hubunganhubungan yang tadinya tidak direncanakan atau terpikirkan. Keunggulan metode studi kasus antara lain adalah bahwa hasilnya dapat mendukung studi-studi yang lebih besar di kemudian hari, dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk riset lanjutan. Namun, di samping keunggulan tersebut, metode ini sebenarnya memiliki kelemahan, misalnya bahwa kajiannya menjadi relatif kurang luas, sulit digeneralisasikan dengan keadaan yang berlaku umum, dan cenderung subyektif karena obyek riset dapat mempengaruhi prosedur riset yang musti dilakukan (Umar, 2002). 1. Analisis Statistik Deskriptif Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah
informasi
(Suharyadi
dan
Purwanto,
2008).
Sugiyono
(2004),
menambahkan bahwa statistik deskriptif mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Walpole (1993), memberikan contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan
34 Statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh disajikan dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data (Siagian dan Sugiarto, 2002). Data yang telah diperoleh dalam kajian ini, baik primer maupun sekunder diolah secara statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dalam bentuk frekuensi, persentase, rataan skor, dan tabulasi silang. Kajian strategi disusun dengan tahapan analisis menggunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Internal-External (IE), Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT), dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemberdayaan dalam memisahkan masalah-masalah utama yang dihadapi UPK melalui analisis internal dan eksternal. 2. Analisis SWOT Kasus Unit Bisnis Analisis kasus secara keseluruhan bisa dirumuskan sebagai berikut: memahami situasi dan informasi yang ada, memahami permasalahan yang terjadi, menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah, evaluasi pilihan alternatif dan pilih alternatif yang terbaik. Cara yang bisa digunakan untuk memahami masalah yang ada antara lain harus mengetahui tujuan organisasi, deskripsi mengenai bisnis (produk, harga, keahlian manajemen, kondisi persaingan, dan pesaing di bisnis yang sama), deskripsi mengenai organisasi, dan evaluasi secara keseluruhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Selain itu, misi, strategi, tujuan serta semua permasalahan yang dihadapi perusahaan juga dievaluasi. Kadang-kadang masalah yang dihadapi dalam membuat analisis adalah strategi telah berubah, manajemen sangat lemah, struktur organisasi sudah tidak sesuai, perencanaan yang sangat tidak efektif, dan sebagainya. Isu yang berkaitan dengan semua permasalahan di atas perlu dirumuskan mengingat setiap saat lingkungan berubah. Dengan demikian, pengenalan terhadap pasar baru dan peluang pemasaran diperlukan. Selain itu, pemahaman mengenai perubahan internal perusahaan, seperti perubahan teknologi, perubahan produk, dan perubahan struktur biaya, juga diperlukan. Tahap akhir analisis kasus adalah memformulasikan keputusan yang diambil.
35 Keputusannya didasarkan atas justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun kuantitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dengan menggunakan model yang tercanggih maupun tradisional (Rangkuti, 2010). Penilaian internal ditujukan untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh UPK. Langkah yang ringkas dalam melakukan penilaian internal adalah menggunakan matriks mengevaluasi
faktor-faktor
eksternal
IFE, sedangkan untuk
UPK/perusahaan
yang
menyangkut
persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan persaingan di pasar industri, dimana perusahaan berada digunakan matriks EFE (Umar, 2005). 1. Matriks IFE Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa data/informasi fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi dan produk/operasi. Tabel 2. Matriks IFE Faktor strategis internal A. Kekuatan 1. … n. Jumlah (A) B. Kelemahan 1. … n. Jumlah (B) Total (A + B)
Bobot (a)
Rating (b)
Skor (a x b)
2. Matriks EFE Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan berkaitan dengan peluang dan ancaman eksternal yang dianggap penting. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi dan persaingan di pasar industri, dimana perusahaan berada,
36 beserta data eksternal relevan lainnya. Hal ini penting karena faktor-faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Faktor strategis eksternal A. Peluang 1. … n. Jumlah (A) B. Ancaman 1. … n. Jumlah (B) Total (A + B)
Tabel 3. Matriks EFE Bobot (a) Rating (b)
Skor (a x b)
3. Matriks IE Gabungan kedua matriks IFE dan EFE menghasilkan matriks InternalExternal (IE) yang berisikan sembilan macam sel yang memperlihatkan kombinasi total nilai terboboti dari matriks-matriks IFE dan EFE. Tujuan penggunaan matriks ini adalah untuk memperoleh strategi pengembangan yang lebih rinci. Diagram tersebut dapat mengidentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan/UPK. Menurut David (2009), kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu. a. Growth Strategy merupakan pertumbuhan dan membangun perusahaan itu sendiri (sel I, II dan IV). Strategi yang cocok adalah strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk) dan integrasi. b. Stability Strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah (menjaga dan mempertahankan) strategi yang sudah ditetapkan (sel III, V dan VII). Strategi yang cocok adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. c. Retrenchment
Strategy
adalah
usaha
memperkecil
(penciutan)
atau
mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan/divestasi (sel VI, VIII dan IX).
37 Skor Total IFE Kuat 4,0 Skor Total EFE
Tinggi Sedang
Sedang
Lemah
3,0 I Growth IV Growth VII Stability
3,0 2,0
Rendah 1,0
2,0 II Growth V Stability VIII Retrenchment
1,0 III Stability VI Retrenchment IX Retrenchment
Gambar 2. Matriks IE 4. Matriks SWOT Menurut Hubeis dan Najib (2008), matriks SWOT adalah alat untuk mencocokkan
faktor-faktor
penting
yang
akan
membantu
manager
mengembangkan empat tipe strategi, yaitu SO, WO, ST dan WT. a. Strategi SO (Strengths-Opportunities atau kekuatan-peluang) adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada. b. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities atau Kelemahan-Peluang) adalah strategi yang digunakan perusahaan yang seoptimal mungkin meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan berbagai peluang. c. Strategi ST (Strengths-Threats atau Kekuatan-Ancaman) adalah strategi memanfaatkan / mengoptimalkan kekuatan guna meminimalisir ancaman. d. Strategi WT (Weaknesses-Threats atau Kelemahan-Ancaman) adalah strategi untuk mengurangi kelemahan guna meminimalisir ancaman yang ada. Faktor Internal Faktor Eksternal OPPORTUNITIES-O Daftar 5-10 faktor peluang eksternal THREATS-T Daftar 5-10 faktor ancaman eksternal
STRENGTHS-S Daftar 5-10 faktor-faktor kekuatan internal STRATEGI S-O Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang STRATEGI S-T Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
Sumber: Rangkuti, 2010
Gambar 3. Matriks SWOT
WEAKNESSES-W Daftar 5-10 faktor-faktor kelemahan internal STRATEGI W—O Strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang STRATEGI W-T Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
38 5. Tahap Keputusan Tahap terakhir dari perumusan strategi adalah pengambilan keputusan. Alat yang digunakan pada tahap ini adalah matriks perencanaan strategis kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix/QSPM). Untuk mengembangkan QSPM berdasarkan David (2009), langkah-langkahnya adalah: (1) mendaftarkan peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal perusahaan pada kolom kiri QSPM; (2) memberikan bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal. Bobot yang sama dengan yang dipakai dalam matriks IFE dan EFE; (3) memeriksa tahap kedua (pemaduan) matriks dan mengidentifikasi strategi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan; (4) menetapkan nilai daya tarik (Attractive Score/AS) yang menunjukkan daya tarik relatif setiap strategi dalam alternatif set tertentu; (5) menghitung total nilai daya tarik dengan mengalikan bobot dengan nilai daya tarik; (6) menghitung jumlah total nilai daya tarik. Jumlah ini mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dalam setiap strategi. Semakin tinggi nilai menunjukkan strategi tersebut semakin menarik, serta begitu juga sebaliknya. Berikut ini tabel QSPM. Tabel 4. Matriks QSP Faktor-faktor kunci
Bobot
Alternatif strategi Strategi 1 Strategi 2 AS TAS AS TAS
Peluang Ancaman Kekuatan Kelemahan Jumlah total nilai daya tarik Keterangan: AS = nilai daya tarik, TAS = total nilai daya tarik Nilai daya tarik 1 = tidak menarik/ tidak mempengaruhi, 2 = agak mempengaruhi, 3 = cukup mempengaruhi, 4 = sangat mempengaruhi
39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Keadaan Umum Kegiatan SPP Kecamatan Semparuk Pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah mempercepat kemajuan pembangunan Kabupaten Sambas. Program ini mampu menggerakkan partisipasi pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat selama sembilan tahun sejak tahun 2003. 1. Persyaratan pengajuan pinjaman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab sebagai pelaksana mandat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Kebijakan umum
dalam pelaksanaan perguliran mengacu kepada
konsep PNPM-MPd ditetapkan oleh BKAD. Bagi kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang ingin meminjam dana SPP, diberlakukan ketentuan antara lain: (1).telah berdiri satu tahun atau melakukan kegiatan simpanan minimal empat bulan, (2) anggotanya tidak mempunyai permasalahan perkreditan dengan pihak lain, (3).telah mempunyai pengurus yang dipilih berdasarkan musyawarah kelompok, (4).mempunyai kegiatan dan pertemuan rutin minimal satu bulan sekali, (5).anggotanya minimal lima orang dan keberadaan kegiatan kelompok diketahui atau diakui di masyarakat sekitar, (6) seluruh anggota dan peminjam adalah perempuan, (7) keberadaan kelompok harus diketahui oleh pemerintah desa, (8).kesediaan kelompok untuk tanggung renteng, dan (9) adanya persetujuan/ pernyataan ahli waris dan pihak pemerintah desa (BKAD Kec. Semparuk, 2009). 2. Pelaku program pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan kegiatan SPP melibatkan banyak pelaku program. Di tingkat kecamatan, ada BKAD, UPK, Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), dan Pendamping Lokal (PL), sedangkan di tingkat desa ada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Adapun struktur organisasi pelaku PNPM-MPd di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 4. Jika dilihat dari sisi sasaran program kepada RTM, kegiatan SPP ikut membantu masyarakat miskin dalam mengakses permodalan/kredit mikro secara
40 mudah dan murah. Meskipun demikian, UPK memahami bahwa sangat perlu dilakukan antisipasi oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat agar bisa memberikan badan hukum berupa legal lending bagi UPK sebelum PNPM-MPd dihentikan pelaksanaannya di daerah ini (pass-out). Ini dilakukan agar apa yang dilaksanakan oleh UPK tidak bertentangan dengan aturan-aturan tentang pengelolaan dana masyarakat dalam operasionalnya.
PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK): M. ARIEF
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
: H.SYAFARUDIN ASMAUN : ARIANDI : TITIN SUPRIANI : 1. MULYADI 2. ANDI ANANG W. PENDAMPING LOKAL (PL): ARWAN
BADAN PENGAWAS (BP) - UPK KETUA : BADRIAH SEKRETARIS: HAJIAN BENDAHARA:ERLAN
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KETUA SEKRETARIS BENDAHARA
: SUPARLI, S.Pd. : NELLY S., A.Ma. : TITIN S., SKM
KPMD SEMPARUK: 1. EKAYANTI 2. GUSTRIADI
KPMD SINGARAYA: 1. SUHARTIK 2. WAWAN S.,S.Sos.
KPMD SEPADU: 1. SATURA 2. EDI HERMANTO
KPMD SEPINGGAN: 1. MARIANI 2. SU’UD
KPMD SEBURING: 1. MULYANI 2. MINHAT
Gambar 4. Struktur pelaku PNPM-MPd Kecamatan Semparuk 3. Perkembangan kelompok pemanfaat dana Sejak pertama dilaksanakannya PNPM-MPd di Kecamatan Semparuk, sudah terbentuk kelompok-kelompok yang dulunya mereka berasal dari kelompok pengajian, arisan, dan kelompok pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (PKK). Selama tiga tahun berjalan, sudah tumbuh secara signifikan kelompokkelompok ekonomi yang beranggotakan perempuan di masyarakat. UPK Kecamatan Semparuk di tahun pertama mengelola dana BLM program sebesar 2,5 milyar rupiah. Dana yang disalurkan untuk kegiatan SPP dimanfaatkan peminjam sebanyak 20 kelompok (141 orang).
41 Pada tahun ketiga, dana SPP kelompok reguler disalurkan kepada kelompok reguler dengan peminjam sebanyak 17 kelompok (82 orang). Di tahun yang sama, jumlah dana perguliran sebanyak.1,536 milyar rupiah dengan jumlah peminjam sebanyak 27 kelompok (198 orang). Dari data tersebut, jelas terjadi perkembangan jumlah kelompok SPP (120%) dan anggota masyarakat yang bisa memanfaatkan dana SPP (196%). Berdasarkan penilaian UPK, sebanyak 18 kelompok tergolong kelompok pemula, 24 kelompok tergolong kelompok berkembang, dan sebanyak dua kelompok tergolong kelompok siap/matang. Perkembangan kelompok SPP Kecamatan Semparuk secara rinci termasuk penambahan dan pengurangannya tersaji pada Tabel 5. Tabel 5. Perkembangan kelompok SPP Kecamatan Semparuk Jumlah kelompok yang dilayani Lokasi (desa) Semparuk Singaraya Sepinggan Seburing Sepadu TOTAL
2008/ 2009
2009/2010
2010/2011
8 4 3 3 2 20
8+12-1 =19 4+5-0 = 9 3+3-0 = 6 3+1-0 = 4 2+0-0 = 2 20+21-1= 40
19+6-7=18 9+4-0=13 6+1-3= 4 4+3-1= 6 2+1-0= 3 40+15-11= 44
Peningkatan klp. yang dilayani 10 9 1 3 1 24
Pertumbuhan jumlah kelompok (%) 125,00 225,00 33,00 100,00 50,00 120,00
Sumber: UPK Kecamatan Semparuk, 2011b.
Dari Tabel 5 terlihat adanya pengurangan jumlah kelompok yang meminjam cukup banyak di Desa Semparuk dan Sepinggan di tahun 2010 walaupun disertai penambahan kelompok baru. Adanya kelompok yang bubar dan menyebabkan pindahnya anggota-anggotanya ke kelompok lain menunjukkan pembentukan kelompok tidak matang. Disebabkan hanya karena ketua kelompok/pengurus lainnya tidak meminjam, kelompok SPP tersebut tidak meminjam lagi dan kelompok menjadi bubar. Hal ini disebabkan pendampingan yang masih kurang terhadap kelompok SPP selain faktor internal kelompok itu sendiri. Kelemahan seperti ini jangan sampai menjadi ancaman hilangnya kelompok-kelompok lain di waktu yang akan datang yang sementara ini masih aktif. 4. Perguliran dana simpan pinjam Dana yang dipinjamkan kepada kelompok SPP terdiri dari dua macam, yaitu dana reguler dan dana perguliran. Dana reguler adalah dana yang didapat dari
42 BLM untuk tahun berjalan, dan setelah pengembaliannya dana tersebut masuk menjadi dana perguliran untuk dipinjamkan kepada kelompok perguliran. Dana perguliran menjadi dana abadi masyarakat. Perguliran dana SPP di Kecamatan Semparuk dari tahun 2009 sampai 2010 cukup baik, walaupun ada tunggakan sebesar Rp 5.126.500 (0,33% dari modal). Tabel berikut adalah perguliran dana SPP per 25 Mei 2011. Kondisi perguliran secara rinci tersaji pada Tabel 6 berikut. Tabel 6. Perguliran dana SPP per 25 Mei 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nama Kelompok Perguliran Pengajian Permata BKMT Annisa Singaraya Nelayan Permata Al Barkah Permata Al Quba Pertanian Aster Annisa Semparuk Melati I Mawar Mawar III Melati Harum Mandiri Mawar II Kencana Muslimah Permata Arisan Harian I Nur Hikmah Mekar Sari reschedule Permata Mujahadah Mawar Sepinggan PKK Melati Al Ihsan Pokja I Mawar Seburing TOTAL
Jumlah Pinjaman (ribu rupiah) 100.000 50.000 30.000 50.000 23.000 100.000 80.000 45.000 85.000 75.000 100.000 50.000 55.000 36.000 60.000 41.000 65.000 36.000 40.000 125.000
Realisasi Pinjaman (tgl/bln/thn) 13/01/2011 09/03/2011 20/01/2011 09/02/2011 20/01/2011 09/02/2011 20/01/2011 11/11/2010 11/11/2010 11/11/2010 13/12/2010 13/12/2010 13/12/2010 13/12/2010 13/12/2010 13/12/2010 13/12/2010 12/01/2011 21/02/2011 25/01/2011
Real Pengembalian Saldo Pinjaman Pokok Bunga (ribu rupiah) (ribu rupiah) (ribu rupiah) 33.336 5.000 66.664 8.334 1.250 41.666 10.000 1.500 20.000 8.334 1.875 41.666 7.668 1.150 15.332 25.002 3.750 74.998 26.668 4.000 53.332 22.500 3.375 22.500 42.504 6.375 42.496 22.960 5.625 52.040 27.780 6.250 72.220 13.890 3.125 36.110 22.917 3.437,5 32.083 15.835 2.375 20.165 16.670 3.750 43.330 11.390 2.562,5 29.610 18.057,5 4.062,5 46.942,5 8.000 1.800 28.000 6.667 1.500 33.333 41.668 6.250 83.332
9.462
09/03/2011
4.138,5
-
21.000 46.000 40.000 48.000 85.000 50.000 1.545.462
09/11/2010 09/11/2010 08/12/2010 08/12/2010 08/12/2010 15/12/2010
10.500 15.336 16.670 20.000 35.420 20.835 513.080
1.575 3.450 2.500 3.000 5.312,5 3.125 87.975
5.323,5 10.500 30.664 23.330 28.000 49.580 29.165 1.032.382
Sumber: UPK Kec. Semparuk, 2011b
Berdasarkan Tabel 6, dana perguliran yang sudah dibayarkan sejumlah Rp.513.080.000 (33,16% dari pinjaman). Pengembalian pinjaman dana perguliran 2010 ada yang 12 bulan dan ada pula yang 18 bulan berdasarkan keinginan dari kelompok yang bersangkutan dan lolos penilaian dari TV. Dengan demikian berarti pengembalian terlama adalah enam bulan angsuran. Berdasarkan laporan keuangan UPK Semparuk, total dana perguliran dan reguler murni di luar bunga sampai tahun 2010 sejumlah Rp 1.493.400.000. Jumlah ini bertambah sebesar
43 Rp.484.168.412.41 (32,42%) menjadi Rp.1.977.568.412,41 dari jasa/bunga pinjaman sampai 25 Mei 2011. Secara kinerja usaha, saat ini kegiatan SPP yang berjalan menunjukkan hasil cukup baik. Surplus ditahan yang didapatkan dari tahun pertama sampai akhir tahun 2010 sejumlah Rp.265.588.489,95, sedangkan surplus berjalan sampai Mei 2011 sejumlah Rp 107.379.172,46. Angka pengembalian pinjaman juga tinggi yaitu 99,67%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengembalian tingkat Provinsi Kalimantan Barat (91%) dan nasional (94%). Apalagi angka tunggakan 0,33% tersebut masih dalam masa penjadwalan ulang (reschedule) yang diyakini bisa ditagih. Keuntungan yang didapat oleh UPK dari jasa pinjaman (1,50% perbulan tahun 2008-2009 dan 1,25% perbulan mulai tahun 2010) digunakan untuk operasional UPK (maksimal 75%, dan dialokasikan hanya sebesar 60 juta rupiah di tahun 2010/2011), bantuan sosial masyarakat miskin (dianggarkan Rp.32.241.250), dan untuk pengembangan kelembagaan dialokasikan dana sebesar Rp 18.959.500 (UPK Kecamatan Semparuk, 2011b). Dari anggaran pengeluaran tersebut masih lebih besar untuk penambahan modal. Dari perkembangan kelompok dan peningkatan laba usaha, dimungkinkan aset UPK akan terus meningkat di masa yang akan datang jika dikelola dengan lebih baik lagi. Berkembang dan besarnya angka pengembalian kredit merupakan akibat dari pelaksanaan tanggung renteng yang berjalan baik di kelompok dan kontrol yang kuat dari masyarakat luas. 5. Sumber informasi pertama dana SPP Anggota kelompok SPP mayoritas (48%) mendapatkan penjelasan langsung pada pertemuan-pertemuan PNPM-MPd dari FK/FT dan PL. Selebihnya mereka dapatkan dari pelaku program lainnya yaitu KPMD, TPK, UPK, BP-UPK, kelompok arisan, aparat desa, keluarga, dan lainnya (teman/tetangga). Sumber informasi pertama tentang adanya pinjaman dana SPP dari PNPM-MPd yang mereka dapatkan secara rinci sebagaimana terlihat pada Gambar 5. Dari Gambar 5 bisa disimpulkan bahwa peran pertemuan yang diadakan PNPM-MPd efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Begitu pula dengan peran pelaku program dan kelompok arisan. Peluang untuk perluasan pasar adalah pemberian informasi kepada kelompok-kelompok pengajian dan
44 meningkatkan peran aparat desa dalam menginformasikan kegiatan SPP kepada masyarakat. Sumber informasi pertama dana SPP Ikut pertemuan PNPM 8%
4%
48%
20%
Aparat desa Kelompok arisan Kelompok pengajian KPMD, TPK, UPK, BP-UPK
2%
Keluarga 14%
4%
Lainnya
Gambar 5. Sumber informasi pertama dana SPP 6. Sasaran Kegiatan SPP Kegiatan SPP bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan penciptaan lapangan kerja. Dilihat dari pencapaian tujuan kegiatan SPP untuk pengurangan RTM, maka tujuan ini tidak tercapai atau jika tercapai angkanya hanya kecil. Dari penerima manfaat dana SPP yang ada, terlihat hanya keluarga yang rawan miskin saja atau keluarga mampu yang ikut terbantu dari mengikuti dan memanfaatkan dana kegiatan SPP. Sebenarnya UPK merupakan lembaga kredit mikro yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka pengurangan keluarga RTM. Berdasarkan data di UPK Kecamatan Semparuk, 66,83% dari peminjam dana perguliran dan 85,98% peminjam dana reguler berasal dari RTM. Secara total peminjam dana SPP tahun 2010 yang berasal dari masyarakat miskin adalah 73,46% (UPK Kecamatan Semparuk, 2010). Akan tetapi jika dilihat dari keadaan rumah tangga peminjam di lapangan, mereka tidak tergolong kalangan termiskin di desanya. Fasilitasi PNPM-MPd yang dilaksanakan pelaku program pada RTM perlu diperbaiki. Ini untuk memastikan efektif tidaknya sasaran penerima manfaat dana SPP. Secara umum, pada tataran implementasi di lapangan, dana SPP dipahami
45 sebagai dana pinjaman bagi mereka diutamakan yang sudah memiliki usaha yang sudah berjalan untuk penambahan modal dan berasal dari RTM. Meskipun demikian, kelompok SPP yang terbentuk memahami bahwa peminjam boleh saja berasal dari keluarga non-RTM dan PNPM bukanlah program yang secara eksklusif hanya untuk kelompok miskin, yang penting dalam kelompok peminjam tersebut harus tetap ada yang berasal dari RTM. Pemahaman tersebut membuat kegiatan SPP seperti lebih menekankan pada aspek kelancaran pengembalian kredit dibandingkan aspek pemberdayaan. Atau dengan kata lain hanya mencari aman (safety) dalam pengelolaan keuangan. Akibat dari pemahaman masyarakat dan sebagian pelaku tentang dana SPP yang dijelaskan sebelumnya, program ini bias kepada di luar RTM. Bagi mereka, anggota kelompok inilah yang mempunyai potensi pengembalian kredit secara lancar, bukan kelompok miskin atau termiskin. Berdasarkan observasi lapangan dari sisi sasaran penerima manfaat, SPP bukanlah program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, kecuali sedikit. Dari responden yang diwawancarai, hanya ada 20% saja yang membuka usaha baru dari dana yang mereka dapatkan dari SPP. Apalagi secara total, mayoritas mereka yang memanfaatkan dana SPP tersebut bukan dari kelompok miskin dan termiskin di desanya meskipun dalam proposal perguliran yang mereka ajukan, jumlah RTM-nya lebih banyak. Adanya perbedaan ini karena perbedaan penentuan kemiskinan menurut penulis (yang berdasarkan tafsir 14 kriteria kemiskinan BPS) dengan pengakuan masyarakat pengusul dana SPP (yang berdasarkan tafsir pribadi dan masyarakat-peminjam). Aspek prioritas peminjaman bagi yang bisa lancar dalam pengembalian pinjaman berakibat pada banyaknya kelompok RTM yang tidak berani meminjam atau bingung harus diusahakan untuk apa dana tersebut jika mereka meminjam. Banyak orang di desa yang tidak ingin bergabung ke dalam kelompok (meskipun diberi kesempatan) untuk meminjam karena takut tidak bisa mengembalikan kredit yang diberikan pada mereka. Dalam hal ini, belum ada pemberdayaan yang sungguh-sungguh untuk menyadarkan mereka akan potensi diri dan membaca peluang usaha yang bisa mereka jalankan. Apalagi sekarang sudah ada aturan yang mempermudah pelaku usaha tani untuk bisa memanfaatkan dana SPP yaitu
46 bisa mencicil minimal tiga kali dalam setahun. Aturan tersebut membuka peluang usaha yang perputaran uangnya lambat atau didapat setelah panen. Para pelaku program belum melaksanakan pemberdayaan sampai ke arah yang seharusnya sesuai dengan tahapan pemberdayaan. Kondisi ini diperparah lagi oleh adanya penekanan persyaratan yang cukup memberatkan bagi RTM yang dilaksanakan tahun 2011 dan akan lebih menutup kemungkinan bagi RTM untuk meminjam. Syarat tersebut adalah barang agunan anggota ke kelompoknya yang bisa diuangkan di kemudian hari, meskipun tidak menyerahkan suratmenyuratnya. Adanya syarat tersebut sungguh membuat orang miskin perdesaan semakin takut untuk meminjam. Apalagi sudah ada contoh di lapangan ada anggota kelompok SPP yang tidak bisa melunasi pembayaran kredit harus menggadaikan tanah yang dimiliki untuk pelunasan utangnya ke UPK. B. Profil Responden 1. Karakteristik responden Pemanfaat dana merata pada kelompok usia dari 30 – 53 tahun. Ini berarti perempuan di bawah usia 30 tahun belum tergarap, padahal banyak pada usia tersebut yang sudah menikah dan memerlukan pembinaan ekonomi rumah tangga. Dari sisi pendidikan, penyebaran pemanfaat dana terlihat wajar sesuai dengan komposisi penduduk yang mayoritas berpendidikan dasar. Lama usaha pemanfaat dana SPP 80% sudah berjalan sebelum mendapatkan pinjaman dana SPP sehingga bisa diartikan pinjaman SPP diberikan kepada usaha yang sudah berjalan, bukan dimanfaatkan RTM yang tidak punya usaha selain bertani. Apalagi ini juga didukung oleh pengalaman usaha yang mereka miliki. Usaha baru yang diciptakan anggota kelompok SPP setelah mendapatkan bantuan/ pinjaman dana SPP sebanyak 20% (kelompok lama berusaha lebih dari dua sampai dengan tiga tahun). Kelancaran pengembalian pinjaman menjadi hal yang biasa karena pinjaman diberikan kepada usaha yang sudah lama berjalan, ditambah lagi kewajiban tanggung renteng di setiap kelompok yang berjalan efektif. Lokasi dan status tempat usaha mayoritas di luar lokasi pasar dengan usaha tetap-milik sendiri. Adapun karakteristik anggota kelompok SPP perguliran Kecamatan Semparuk 2010 secara terinci sebagaimana Tabel 7.
47 Tabel 7. Karakteristik responden anggota kelompok SPP Keterangan Usia (tahun)
Pendidikan
Bidang usaha
Lama berusaha (tahun) Lokasi usaha
Status tempat usaha Pengalaman usaha
Kategori 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 SD/MI SMTP SMTA Diploma/S1 Jasa Perdagangan Peternakan Industri Hortikultura Lebih dari 2 s/d 3 4 s/d 5 Lebih dari 5 Lokasi pasar Luar lokasi pasar Rumah/dekat rumah Tetap, milik sendiri Tetap, sewa Tidak tetap Memiliki pengalaman usaha Tidak memiliki pengalaman usaha
Jumlah (org) 3 11 14 11 11 21 9 17 3 10 32 1 6 1 10 3 37 7 23 20 42 5 3 34 16
Persentase (%) 6,00 22,00 28,00 22,00 22,00 42,00 18,00 34,00 6,00 20,00 64,00 2,00 12,00 2,00 20,00 6,00 74,00 14,00 46,00 40,00 84,00 10,00 6,00 68,00 32,00
Pada semua rentang kredit didominasi oleh peminjam yang mengusahakan dana pinjamannya untuk usaha perdagangan. Urutan kedua terbesar peminjamnya dari usaha jasa. Dari kedua usaha tersebut dimengerti memiliki perputaran uang yang cepat sehingga peminjam bisa mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Hal ini didukung pula oleh usaha yang mereka jalankan sudah lama sehingga mereka mengetahui kemampuan membayar mereka. Kekuatan UPK di sini adalah pembayaran yang lancar dari kelompok SPP dan pelaksanaan tanggung renteng yang efektif. 2. Besaran kredit pada masing-masing bidang usaha Besaran kredit yang didapatkan anggota kelompok berbeda-beda sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar. Berdasarkan Gambar 6, besaran kredit mayoritas pada rentang 8-13 juta pada bidang perdagangan dan jasa. Dilihat dari bidang usahanya, baik industri, peternakan dan budidaya hortikultura masih berpeluang untuk dibiayai. Besaran kredit pada masing-masing bidang usaha seperti terlihat pada Gambar 6.
48
45
Anggota kelompok (%)
40 35
Bidang usaha
30
Jasa
25
Perdagangan
20
Peternakan
15
Industri
10
Hortikultura
5
Jumlah
0 -5
2-7
8-13
14-19
20-25
26-31
32-37
38-43
Besaran kredit (juta rupiah)
Gambar 6. Besaran kredit pada bidang-bidang usaha anggota 3. Manfaat peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga Anggota kelompok SPP yang sudah memanfaatkan dana SPP mendapatkan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatannya mayoritas (70%) pada rentang Rp.250.000 – Rp 1.350.000 per bulan.
Secara umum, Gambar 7
menunjukkan setiap besaran pinjaman meningkatkan pendapatan mayoritas pada rentang 2-7 juta dan 8-13 juta. 45 Peningkatan pendapatan (ribu Rp/bulan)
Anggota kelompok (%)
40 35 30
250-1350
25
1400-2549
20
2550-3699
15
3700-4849
10
4850-6000
5
Jumlah
0 2-7
8-13
14-19
20-25
26-31
32-37
38-43
Besaran kredit (juta rupiah)
Gambar 7. Peningkatan pendapatan anggota Peningkatan pendapatan juga tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya pinjaman. Kinerja pinjaman dengan kisaran 2-7 juta bisa meningkatkan
49 rata-rata pendapatan paling tinggi yaitu 20%, sedangkan pinjaman terbesar yaitu 38-43 juta hanya mampu meningkatkan rata-rata pendapatan sebesar 10%. Lebih lengkapnya tersaji pada Gambar 8. Peningkatan pendapatan yang lebih tinggi pada plafon kredit lebih kecil disebabkan karena usaha yang dijalankan para peminjam kredit yang jumlahnya kecil memiliki perputaran yang lebih cepat dengan margin yang lebih tinggi. Untuk pinjaman di atas rentang 13 juta, walaupun marginnya juga besar akan tetapi perputarannya lebih lambat. Pihak pemberi pinjaman tidak melakukan pemantauan dan pendampingan penggunaan dana secara rinci sehingga dimungkinkan banyak perempuan menggunakan dananya untuk pengeluaran lain, baik untuk konsumsi, biaya sekolah anak, dan yang lainnya selain tetap pula menggunakannya untuk menambah modal usaha.
Rata-rata peningkatan pendapatan (%)
Grafik rata-rata peningkatan pendapatan 25.00 2-7, 20.00
20-25, 19.00
20.00
32-37, 19.00
14-19, 16.00 15.00
8-13, 12.00 26-31, 10.00
38-43, 10.00
10.00 5.00 0.00 Besaran kredit (juta rupiah)
Gambar 8. Kenaikan rata-rata pendapatan anggota Keadaan kinerja kredit seperti tersebut di atas yang tanpa pendampingan pengelolaan usaha bisa diperbaiki dan terus ditingkatkan dengan melakukan pendampingan usaha anggota kelompok SPP sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan lebih besar dari sebelumnya yang tidak mendapatkan keterampilan dalam pengelolaan/manajemen usaha. Di sisi lain, UPK bisa meningkatkan pemberian skim pinjaman kredit dengan plafon kecil dengan jumlah peminjam yang lebih banyak agar dapat membantu meningkatkan pendapatan lebih banyak masyarakat.
50
4. Persaingan dengan lembaga keuangan lain Sebagian kecil pemanfaat dana SPP (22%) pernah mendapatkan pembiayaan dari bank dan koperasi. Mereka mayoritas (78%) tidak pernah mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga manapun sebelumnya. Alasan memilih meminjam dana SPP adalah karena di UPK tidak menggunakan agunan dan persyaratannya bisa dipenuhi. Dari data di atas, bisa diartikan bahwa meskipun di pedesaan, lembaga keuangan bank dan bukan bank juga memiliki pasar kredit. Lembaga itu merupakan pesaing bagi UPK dalam pinjaman untuk usaha mikro dan kecil. Bank yang menjadi ancaman bagi bisnis di bidang pembiayaan mikro (microfinance) antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berkantor unit dengan jarak 150 m dengan kantor UPK. Sedangkan lembaga keuangan non-bank menjadi pesaing adalah koperasi dan Credit Union (CU). CU sudah beroperasi di kecamatan yang bersebelahan dengan Kecamatan Semparuk. Ini akan menjadi sebuah ancaman bagi UPK jika masih diterapkannya kebijakan yang memperlambat proses pencairan kredit. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan kredit di CU yang proses pencairannya lebih cepat dengan tingkat suku bunga yang bersaing, termasuk bunga yang lebih kompetitif bagi tabungan nasabahnya dibandingkan bank. Ada sebagian anggota pemanfaat dana SPP yang juga meminjam kepada ―koperasi‖ dengan bunga pinjaman 20% perbulan. Cicilan yang mereka bayarkan dilakukan setiap hari. Rentenir yang berkedok koperasi ini ternyata juga terjadi pada kredit barang-barang kebutuhan rumah tangga. Meskipun suku bunganya sangat tinggi, akan tetapi masih banyak orang yang menggunakan jasa tersebut. Hal ini bisa menjadi peluang bagi UPK untuk bisa membuat masyarakat tertarik untuk meminjam kepada UPK dengan produk yang khusus dirancang untuk segmen-segmen yang berbeda. 5. Perubahan paradigma berpikir Bagi sebagian besar (96%) pemanfaat dana SPP, besar angsuran tidak memberatkan. Latar belakang anggota kelompok SPP yang banyak berasal dari kelompok arisan/pengajian, mayoritas (80%) memiliki tabungan, sehingga rutin
51 menabung di kelompok saat kegiatan SPP diikutinya tanpa merasa terbebani. Mayoritas juga terus menabung di kelompok meskipun sudah tidak memiliki kewajiban pengembalian pinjaman. Dengan adanya kegiatan SPP, pemanfaat dana terbiasa membuat perencanaan keuangan keluarga dan merasa terbantu dalam memajukan usahanya. Hal ini didukung pula dengan pelayanan yang memuaskan dari UPK, mereka berharap agar kegiatan SPP terus digalakkan. Secara rinci, perubahan paradigma berpikir anggota SPP ini tertera pada Tabel 8. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabel 8. Paradigma berpikir anggota Keterangan Besar angsuran ke UPK memberatkan Memiliki tabungan sebelum menjadi anggota Rutin menabung setiap bulan di kelompok Terbebani dengan kewajiban menabung pada kelompok SPP Akan terus menabung walaupun sudah tidak memiliki kewajiban dalam kelompok SPP Membuat perencanaan anggaran keuangan keluarga setelah menjadi anggota kelompok SPP Kegiatan SPP menunjang peningkatan/kemajuan usaha secara keseluruhan Pelayanan UPK memuaskan Kegiatan SPP harus terus digalakkan
Ya (%) Tidak (%) 4,00 96,00 80,00 20,00 92,00 8,00 10,00
90,00
56,00
44,00
100,00
0,00
100,00
0,00
84,00 100,00
16,00 0,00
Besar angsuran kepada UPK bagi anggota kelompok tidak memberatkan. Hal ini cukup beralasan, karena selain dari usaha yang dijalankan sudah lama, umumnya pemanfaat dana ini juga telah memperhitungkan kemampuan membayar mereka sehingga bisa melakukan pembayaran tepat waktu. Besaran kredit yang mereka dapatkan disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran (12 atau 18 bulan), sehingga cicilan tiap bulan bisa mereka lakukan dengan baik. Apalagi, adanya sistem tanggung renteng di kelompok dan dana cadangan yang disimpan di pengurus kelompok sangat membantu anggota dalam mengantisipasi jika mereka tidak bisa membayar tepat waktu. Umumnya anggota sudah biasa menabung sebelum bergabung di kelompok SPP. Setelah bergabung, mereka diwajibkan untuk menabung di kelompoknya, baik berupa simpanan pokok, wajib, maupun pembulatan angsuran dan penambahan persentase bunga pinjaman yang diakumulasikan di kelompok. Mayoritas rutin menabung di kelompok, selebihnya tidak lagi menabung di
52 kelompok karena di kelompoknya sudah tidak ada lagi kesepakatan untuk menabung di kelompok. Kisaran tabungan anggota kelompok mulai Rp 22.000 – Rp 1.200.000 per bulan. Kewajiban menabung di kelompok menurut mereka tidak memberatkan. Kelemahan dari kelompok SPP dalam menabung adalah tidak lagi menabung jika tidak lagi memiliki kewajiban membayar cicilan (44%). Ditambah lagi kenyataan adanya pengembalian terhadap simpanan mereka di kelompok, termasuk pembagian bunga dan insentif/bonus dari UPK setiap akhir masa pembayaran kredit. Realita kelompok seperti ini akan membuat kelompok SPP tidak bisa berkembang, sehingga UPK dan pelaku lainnya harus melakukan pembinaan yang lebih baik terhadap kelompok SPP agar kelompok bisa menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Stagnannya tabungan tahunan kelompok bisa menjadi ancaman yang menjadikan kelompok SPP tergantung terhadap pinjaman dana dari UPK. Sebaliknya, sebagian anggota dan banyak masyarakat di luar kelompok SPP teridentifikasi memiliki tabungan yang disimpan kepada dua orang ketua kelompok SPP di desa yang berbeda. Banyak masyarakat RTM yang belum bergabung ke kelompok, padahal mereka seharusnya menjadi sasaran utama termasuk dalam budaya menabung. Perlu upaya membangun budaya menabung kelompok RTM, supaya bisa memutus rantai kemiskinan dari sisi permodalan. Budaya ini berhubungan langsung dengan perencanaan keuangan rumah tangga. Dengan tumbuhnya budaya menabung serta kesadaran dan kemampuan dalam perencanaan keuangan yang lebih baik, diharapkan RTM mampu mengorganisasi sumber daya yang ada untuk kesejahteraan dan kemandirian keluarganya. Kegiatan SPP yang mereka jalankan menjadikan mereka membuat perencanaan keuangan keluarga. Dilihat secara spesifik, sesungguhnya meskipun mereka melakukan perencanaan keuangan keluarga ataupun juga keuangan usaha, anggota SPP belum melakukan perencanaan dalam bentuk tertulis. Dilihat dari kondisi tersebut, maka perlu melakukan bimbingan dalam perencanaan keuangan yang lebih baik dalam keuangan keluarga maupun keuangan usaha. Kegiatan SPP menunjang peningkatan/ kemajuan usaha mereka secara keseluruhan. Pernyataan tersebut didasarkan atas mudahnya mendapatkan pinjaman dana dari UPK. Dari hasil wawancara yang mendalam, pemanfaat dana
53 menyatakan mereka sangat terbantu dengan adanya tambahan modal yang didapat dari UPK. Mereka mengalami kesulitan jika harus meminjam kepada pihak bank ataupun lembaga keuangan lain karena biasanya akan selalu disertai dengan adanya persyaratan agunan dan syarat-syarat lain yang memberatkan. Pelayanan UPK di kantor bagi sebagian besar anggota dirasa memuaskan. Sebagian responden menyatakan tidak memuaskan (16%) karena ada di antara pengurus UPK yang melayani dalam pembayaran cicilan kredit tidak ramah, tidak tersenyum kepada mereka dengan muka yang sedikit masam. Sebagian kecil menyatakan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa dari pelayanannya. Sebagian besar yang merasa puas atas pelayanan pengurus UPK menyebutkan nama salah satu dari pengurus UPK karena begitu akrab kepada mereka. Apalagi nama tersebut adalah personil yang dari awal program sudah dekat dengan mereka dan selalu bersilaturahim ke rumah pengurus maupun sebagian anggota kelompok. Selain itu, UPK juga selalu siap dihubungi di setiap waktu, siang maupun malam baik di kantor maupun di rumah pengurus. Pemanfaat mengakui besarnya manfaat dana SPP bagi usaha mereka dalam meningkatkan pendapatan sehingga mereka tetap menginginkan kegiatan SPP terus digalakkan. Mereka tetap ingin bisa meminjam dana SPP untuk lebih memperbesar skala usaha mereka. Selain untuk meningkatkan modal, konsumsi, pendidikan dan perbaikan atau membangun rumah yang lebih layak, sebagian pemanfaat dana SPP juga menggunakan keuntungan usahanya untuk diversifikasi usaha dengan diinvestasikan ke bisnis lain yang lebih menjanjikan keuntungan. 6. Persepsi terhadap pinjaman dana SPP Anggota kelompok SPP mau meminjam karena tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit UPK (86%), persyaratan pengajuannya ringan (100%), prosesnya mudah (56%), walaupun sebagian besar (36%) mengakui bahwa proses pencairan kreditnya lama. Pinjaman dana SPP dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha (70%) sehingga omset dan keuntungannya meningkat dari sebelumnya (100%). Tujuan utama menabung di kelompok adalah sebagai cadangan untuk membayar angsuran jika belum ada uang untuk mencicil (64%). Persepsi responden secara rinci tersaji pada Tabel 9.
54 Tabel 9. Persepsi terhadap pinjaman dana SPP Keterangan Sulit mendapatkan kredit Persyaratan pengajuan kredit
Proses mengajukan kredit
Realisasi pencairan kredit dana perguliran Alasan mengajukan pinjaman
Omset usaha dan keuntungan setelah mendapat pinjaman Alasan/tujuan menabung di kelompok
Pilihan jawaban Ya Tidak Ringan Sedang Berat Mudah Sedang Lama Cepat Sedang Lama Ingin mendapatkan modal Ingin meningkatkan usaha Hanya sekedar ikut-ikutan Meningkat dari sebelumnya Sama dg sebelumnya Turun dari sebelumnya Cadangan membayar angsuran Biaya pendidikan anak Memenuhi kebutuhan darurat Lainnya (dipinjamkan lagi)
Jumlah Persentase (org) (%) 7 14,00 43 86,00 50 100,00 0 0,00 0 0,00 28 56,00 22 44,00 0 0,00 17 34,00 15 30,00 18 36,00 10 20,00 37 74,00 3 6,00 50 100,00 0 0,00 0 0,00 32 64,00 1 2,00 6 12,00 11 22,00
Proses pengajuan, persyaratan, dan mendapatkan kredit dari UPK mudah bagi kelompok. Pernyataan itu didasarkan atas tidak diperlukan banyak persyaratan selain persyaratan kelompok. Syarat dari peminjam berupa fotokopi KTP, KK, dan pas foto. Selain itu hanya mengisi formulir yang ditetapkan program. Syaratnya tidak menyertakan agunan karena menggunakan sistem tanggung renteng dan tidak ada biaya administrasi, tidak memerlukan syaratsyarat layaknya pengajuan ke bank seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan, Bukti Setoran Pajak dan sebagainya. Dalam proses pengajuan pinjaman, anggota yang tergabung di kelompok cukup membuat perkiraan jumlah pinjaman di rapat dusun. Setelah itu dibawa di rapat desa (MKP/MDP), penyusunan proposal kredit yang dibantu KPMD diajukan di MAD Prioritas Usulan. Setelah itu verifikasi usulan, penentuan peringkat usulan di MAD Penetapan Usulan dan tinggal menunggu pencairan dana. Dalam prosesnya tidak dikenakan biaya administrasi. Proses realisasi kredit yang lama disebabkan adanya penundaan pencairan sampai terselesaikannya pembayaran dari kelompok lain dari desa yang sama. Selain itu, proses verifikasi yang tidak direncanakan dengan baik selama ini juga
55 memperlambat proses terutama untuk kelompok perguliran. Verifikasi untuk kelompok perguliran perlu lebih teliti dan terencana dengan baik. TV yang selama ini selalu berubah-ubah personilnya perlu dikaji lagi walaupun tugasnya bersifat ad-hock. Pinjaman dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lebih lama perlu verifikasi yang lebih teliti sebagaimana untuk kelompok perguliran. Selain itu juga bisa mencegah penyalahgunaan dana SPP oleh kelompok ataupun anggotanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu ditangani oleh orang-orang yang benar-benar memahami konsepsi program yang lebih menyeluruh agar hasilnya lebih baik. Jadi peran TV perlu dimaksimalkan dalam proses verifikasi. Alasan mengajukan pinjaman mayoritas untuk meningkatkan usaha mereka (74%), ingin mendapatkan modal untuk membuka usaha (20%), dan ada pula yang sekedar ikut-ikutan (6%). Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan SPP baru mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 20%, sedangkan alasan ikut-ikutan menunjukkan belum adanya pengarahan dan verifikasi usulan yang baik sehingga ada peminjam memanfaatkan dana dengan tujuan yang tidak jelas. Meningkatkan omset dan keuntungan usaha pemanfaat dana SPP karena memang alasan meminjam adalah karena kekurangan modal, sehingga setelah mendapatkan pinjaman mereka bisa memanfaatkan dana untuk meningkatkan usaha yang sudah berjalan lama. Pemanfaat merasakan dampak positif dari adanya pinjaman dana SPP. Mayoritas anggota kelompok menabung di kelompok sebagai cadangan untuk membayar angsuran ketika pada saat jadwal pembayaran kredit belum memiliki uang untuk mencicil. Sebagian lagi (22%) untuk dijadikan modal kelompok sebagai dana untuk dipinjamkan lagi kepada anggota yang ingin meminjam atau kepada masyarakat selain anggota kelompok. Dalam jangka panjang, tujuan program di antaranya adalah agar kelompok tersebut bisa menjadi penyedia jasa simpan pinjam untuk masyarakat sekitarnya seperti alasan ini. Cikal bakal kelompok yang menjalankan pembiayaan lagi kepada masyarakat ada dua, satu kelompok di Desa Sepadu dan satu kelompok di Desa Semparuk. Kelompok ini tergolong kelompok matang dan berpotensi untuk menjadi kelompok executing jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, mayoritas tabungan yang disimpan di kelompok masih diambil kembali oleh anggota di akhir tahun
56 pembayaran kredit sehingga tabungan ini tidak berkembang. Seharusnya, tabungan berupa simpanan wajib dan pokok tidak boleh ditarik kembali oleh anggota jika masih menjadi anggota kelompok SPP, sedangkan tabungan lainnya termasuk bonus dan insentif bagi kelompok boleh dibagikan. Kebutuhan jangka panjang tabungan belum menjadi pilihan anggota yang terlihat dari alasan menabung untuk memenuhi kebutuhan darurat dan biaya pendidikan anak yang sangat rendah persentasenya (12% dan 2%). Secara singkat, keadaan seperti itu bisa dikatakan bahwa tabungan tidak berkembang di kelompok SPP. 7. Kondisi fasilitasi kelompok SPP Diakui responden, bahwa FK/FT/UPK/PL (36%) memfasilitasi pembuatan AD/ART, tetapi tidak memfasilitasi pembuatan SOP (100%). Sebagian besar anggota mengakui sudah difasilitasi dalam penguatan administrasi dan pelaporan keuangan kelompok (92%), peningkatan simpanan (100%), peningkatan kapasitas pengurus dan anggota kelompok (96%) dan bantuan dalam penguatan pengelolaan keuangan, berupa administrasi dan pelaporan keuangan (100%). Sebaliknya, anggota kelompok SPP mengakui bahwa belum difasilitasi dalam peningkatan permodalan dengan pengembangan jaringan (100%). Secara rinci bisa dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Kondisi fasilitasi pelaku program kepada kelompok No 1 2 3 4 5 6
Keterangan Pembuatan AD/ART Pembuatan SOP Penguatan administrasi dan pelaporan keuangan Peningkatan permodalan dengan pengembangan jaringan Peningkatan simpanan anggota Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota
Ya (%) 36,00 0,00 92,00 0,00 100,00 96,00
Tidak (%) 64,00 100,00 8,00 100,00 0,00 4,00
Tabel 10 menunjukkan bahwa fasilitasi kepada kelompok baru sekedar untuk pengamanan modal UPK agar kelompok bisa membayar pinjaman dengan lancar. Upaya pembinaan kelompok diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus dalam mengelola keuangan dan pelaporannya, mengatasi masalah tunggakan dan penguatan administrasi. Upaya pematangan kelompok menuju organisasi yang rapi melalui pembuatan AD/ART tidak maksimal dan pembuatan SOP belum dilakukan. Untuk perbaikannya, fasilitasi harus diperbaiki dengan membina kelompok berdasarkan tingkat kematangannya sehingga lebih terarah.
57 C. Pengelolaan Usaha 1. Kondisi fasilitasi pengelolaan usaha Usaha anggota pemanfaat dana SPP dikelola sama seperti ketika belum bergabung dengan kelompok SPP. Dalam pengelolaan usahanya, belum ada fasilitasi program untuk pengembangan jaringan terutama pemberian informasi mengenai
bantuan
teknis
misalnya
lembaga-lembaga
pelatihan,
LSM,
permodalan, maupun usaha (100%). Tidak ada bantuan dalam penguatan pengelolaan usaha melalui pemasaran produk, baik mengenai kualitas, jaringan distribusi, strategi promosi, persaingan harga jual dan sebagainya (100%). Masih belum ada bantuan dalam penguatan pengelolaan usaha produksi, yang mencakup masalah supply bahan baku, proses produksi (sistem, kapasitas sarana, dan kapasitas sumber daya manusia) dan sebagainya (100%). Tabel 11 berikut menampilkan kondisi fasilitasi pengelolaan usaha anggota pemanfaat dana SPP. Tabel 11. Kondisi fasilitasi pengelolaan usaha No Keterangan 1 Pengembangan jaringan, terutama pemberian informasi mengenai bantuan teknis 2 Penguatan pengelolaan usaha melalui pemasaran 3 Penguatan pengelolaan usaha produksi 4 Penguatan pengelolaan keuangan, berupa administrasi dan pelaporan keuangan
Ya (%)
Tidak (%)
0,00
100,00
0,00 0,00
100,00 100,00
100,00
0,00
Dari Tabel 11 di atas, terlihat bahwa fasilitasi bagi anggota kelompok belum menyentuh sisi manajemen usaha pemanfaat dana SPP. Keterbatasan fasilitator kecamatan dalam kemampuan untuk penguatan pengelolaan usaha anggota harus diatasi. Jika tidak kredibel, maka program bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki tenaga akademis bidang agribisnis, teknologi industri pertanian, atau manajemen. 2. Pengelola usaha Program PNPM-MPd mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dengan meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan. Pelibatan perempuan dilakukan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Dalam pengelolaan usaha anggota kelompok SPP juga
58 mustinya memperhatikan prinsip di atas. Dilihat dari usaha yang responden kelola, ternyata usaha mereka mayoritas dikelola oleh perempuan, baik murni maupun dibantu laki-laki. Pengelolaan usaha mereka bisa dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Pengelola usaha anggota No 1 2 3 4
Keterangan Dikelola perempuan secara murni Dikelola perempuan secara dominan Dikelola laki-laki secara dominan Dikelola laki-laki secara murni Jumlah
Jumlah (orang) 25 10 10 5 50
Persentase (%) 50,00 20,00 20,00 10,00 100,00
Dilihat dari Tabel 12, tampak bahwa peran perempuan dalam pengelolaan usaha sudah mendominasi, baik itu secara murni maupun dengan bantuan pihak laki-laki dalam menjalankan usaha. Hal ini berdampak positif pada kesetaraan gender. Peran laki-laki dalam menjalankan usaha menunjukkan peran perempuan dalam pengelolaan usaha belum sepenuhnya terwujud, apalagi jika dilihat dari sisi analisis gender yang lebih spesifik, mungkin akan terlihat bahwa pembinaan kelompok perempuan belum membantu perempuan dalam perbaikan kualitas hidup dan kesetaraan dan keadilan gender. Positifnya pengelolaan dana oleh perempuan karena jika perempuan yang mengelola usaha, maka keuntungan yang bisa dihasilkan lebih baik (bisa dua kali lebih besar) daripada jika dikelola oleh laki-laki. Selain itu, pengelolaan oleh perempuan berdampak positif pada pemanfaatan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan konsumsi keluarga terutama pemenuhan gizi keluarga, pendidikan anak-anak dan pengaturan keuangan lain yang lebih terarah. Hal ini disebabkan tanggung jawab perempuan pada peran domestiknya yang lebih tinggi. 3. Perempuan pengusaha kecil Perempuan pemanfaat dana SPP sebagian (22%) tergolong pengusaha kecil karena omset usahanya mencapai 25 juta rupiah perbulan atau lebih. Usaha mereka bergerak di jasa kredit barang, penggilingan padi, warung sekaligus kios bensin, agen jeruk, pandai besi dan angkutan sekaligus dagang udang galah. Secara rinci usaha mereka tertera pada Tabel 13. Dari Tabel 13 terlihat bahwa mayoritas dari jumlah pinjaman (33,80%) dan jumlah usahanya (27,27%) merupakan jasa kredit barang. Jenis usaha jasa kredit
59 barang, penggilingan padi dan warung sekaligus kios bensin yang langsung dikelola oleh perempuan murni dan dominasi, yaitu enam orang (54,54%) sesuai dengan amanah PNPM-MPd sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Meskipun belum maksimal, dalam usaha kecil juga dikelola oleh perempuan secara dominan, baik pengambilan keputusan maupun pelaksana teknis. Tabel 13. Usaha anggota yang tergolong usaha kecil No 1 2 3 4 5 6
Usaha yang dijalankan
Jumlah (orang)
Jasa kredit barang Penggilingan padi Warung+kios bensin Agen jeruk Pandai besi Angkutan+dagang udang Jumlah
3 2 2 2 1 1 11
Jumlah pinjaman (juta rupiah) 72 70 15 18 18 20 213
Persentase pengusaha (%) 27,27 18,18 18,18 18,18 9,09 9,09 100,00
Persentase pinjaman (%) 33,80 32,86 7,05 8,45 8,45 9,39 100,00
Usaha yang dikelola langsung (secara dominan) oleh perempuan masih terletak pada area domestik, seperti jasa kredit barang dan warung dan kios bensin (begitu juga usaha-usaha mikro). Jasa kredit barang dan warung atau kios bensin bisa dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tugas domestik seorang istri, seperti memasak, menata perabot rumah tangga, dan menjaga anak-anak sambil menjaga warung atau kios bensin. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa lakilaki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Padahal jika dilihat dari kontribusi, perempuan memberikan andil yang besar dalam keluarga. D. Kendala dan Saran Anggota SPP 1. Kendala yang dihadapi anggota Kendala yang dihadapi oleh anggota anggota SPP diantaranya adalah pengembalian pinjaman dalam masa satu tahun (12 bulan) dirasa terlalu cepat sehingga tidak bisa memutar modal dengan leluasa. Kendala lain adalah pengembalian pinjaman yang terlambat dari kelompok lain dari desa yang sama bisa menghambat pencairan dana bagi kelompok, meskipun kelompoknya bagus/lancar pengembaliannya. Selain itu, sebagian kecil terjadi koordinasi yang
60 kurang baik di antara anggota kelompok dengan ketua. Bahkan ada indikasi untuk menguasai dana pinjaman anggotanya dengan memotong jumlah pinjaman anggota kemudian dijadikan pinjaman untuk oknum ketua secara tidak sukarela. Ada juga anggota kelompok yang menghilang/melarikan diri dari desa dan tidak tahu pergi ke mana sehingga pembayarannya tidak lancar dan terpaksa ditanggulangi dari pihak keluarga yang bersangkutan. 2. Saran anggota untuk UPK Anggota kelompok berharap akan ada perbaikan dalam proses pencairan dana pada tahun berikutnya. Adanya kelompok yang terlambat dalam pelunasan pembayaran pinjaman diharapkan tidak mengganggu pencairan dana kelompok lainnya. Kelompok yang memiliki rekam jejak (track record) pengembalian pinjaman yang baik, diharapkan bisa mendapatkan prioritas dalam pencairan dana, tidak lagi menunggu kelompok lain menyelesaikan tunggakannya. Sebagian besar anggota kelompok SPP berharap jasa pinjaman diturunkan dari 1,25% perbulan dan adanya tambahan jangka waktu pinjaman dari yang sebelumnya 12 bulan menjadi 18 bulan, terutama bagi peminjam yang sudah lama. Selain itu, adanya persyaratan memasukkan jaminan/agunan barang walaupun suratmenyuratnya tidak diserahkan juga memberatkan bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa untuk diagunkan. Hal ini bisa menghalangi peminjam dari RTM untuk bisa memanfaatkan dana SPP.
Diharapkan syarat agunan ke
kelompok bisa dihilangkan karena bisa menghalangi perempuan dari RTM untuk meminjam. Anggota kelompok juga berharap jika jadwal pengembalian pinjaman diperlunak terutama jika tanggal jatuh tempo pada hari libur, maka mereka meminta untuk pembayarannya bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya dan tetap tidak dianggap terlambat. Karena hal ini bisa berpengaruh pada penilaian terhadap kelompoknya apakah berhak atau tidak untuk mendapatkan insentif. E. Analisis Kelembagaan UPK Kecamatan Semparuk Untuk menganalisis kegiatan SPP yang dimotori oleh UPK sebagai sebuah bentuk kelembagaan, yang diidentifikasi adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal
61 terdiri dari peluang dan ancaman. Faktor internal dan eksternal tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 1. Kekuatan (strengths) a. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan Proses pengajuan kredit yang dijalankan mudah bagi kelompok. Anggota yang tergabung di kelompok yang ingin meminjam cukup membuat perkiraan jumlah pinjaman di rapat dusun. Setelah itu dibawa di rapat dusun, penyusunan proposal, diajukan di musyawarah kecamatan, verifikasi usulan, penentuan peringkat usulan di MAD Penetapan Usulan dan tinggal menunggu pencairan dana. Dalam prosesnya tidak dikenakan biaya administrasi. Persyaratannya juga mudah yaitu syarat berkelompok yang disertai fotokopi KTP, KK, dan pas foto. Selain itu hanya mengisi formulir yang ditetapkan program tanpa menyertakan agunan. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. b. Ada pendampingan kepada kelompok Proses pemberdayaan yang panjang sejak sosialisasi kepada masyarakat merupakan awal pendampingan bagi kelompok SPP untuk memahami kebutuhan mereka. Dalam membuat usulan pinjaman mereka didampingi. Setelah mendapatkan pinjaman, kelompok SPP tetap mendapat pendampingan, baik dari administrasi dan laporan keuangan kelompok. Mereka mendapat bimbingan mengenai penanganan masalah jika terjadi penunggakan anggota serta masalahmasalah lain yang mereka hadapi. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. c. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik Kesepakatan kelompok dalam tanggung renteng yang menjadi kekuatan bagi UPK berjalan baik dalam pelaksanaan. Banyak anggota yang tidak bisa membayar tepat waktu bisa dibantu sesama anggota untuk menalangi pengembalian kredit. Berjalannya tanggung renteng menjadikan pengembalian kredit lancar sehingga tunggakan bisa ditekan sekecil-kecilnya oleh UPK. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. d. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat Musyawarah yang merupakan proses demokratisasi dalam program termanfaatkan dengan baik dalam menginformasikan berbagai hal tentang
62 kegiatan SPP dan lainnya. Begitu pula dalam hal pengambilan berbagai keputusan yang melibatkan kaum perempuan bermanfaat banyak untuk perkembangan kegiatan SPP. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. e. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota Dana SPP yang dipinjamkan kepada pemanfaat program dirasakan sekali manfaatnya. Peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka dengan mudah dan mendidik. Tumbuh pula kegiatan-kegiatan ekonomi baru bagi peminjam dana SPP yang menjadikan terbukanya lapangan kerja baru di masyarakat. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. f. UPK memiliki SDM berkualitas Pengurus UPK sebagai pengelola kegiatan SPP di kecamatan yang melakukan proses pemberdayaan ekonomi RTM memiliki pendidikan yang baik. Dua dari tiga pengurus UPK sudah menyandang gelar sarjana, sedangkan sekretarisnya lulusan DII dan sedang menyelesaikan S1 di perguruan tinggi. Semua pengurus memiliki motivasi yang kuat dan berkomitmen untuk memajukan kegiatan SPP dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kerja mereka. Kondisi ini menjadi kekuatan lembaga untuk terus maju dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan. g. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas Untuk pengelolaan program, masyarakat dari bawah terus dilibatkan secara partisipatif, pemilihan UPK dan pelaku-pelaku lain secara demokrasi termasuk besarnya bunga/jasa pinjaman dan penggunaan surplus UPK diserahkan kepada masyarakat kecamatan yang disesuaikan dengan aturan program yang memang diarahkan untuk kelestarian program. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penentuan jasa pinjaman, pemilihan pelaku, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan program termasuk dalam penyelesaian masalah menjadikan kegiatan SPP kuat dan mengakar di masyarakat. Mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam program. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan.
63 h. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha Peran perempuan yang cukup dominan dalam pengelolaan usaha menjadi cerminan berjalannya prinsip keseteraan dan keadilan gender dalam kegiatan SPP. Ini menjadi kekuatan bagi program karena merujuk penelitian Suman (2007), pengelolaan usaha oleh perempuan lebih mampu menghasilkan pendapatan daripada pengelolaan oleh laki-laki. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. i. Pemberlakuan reward and punishment Ada pemberlakuan bagi kelompok SPP yang tepat waktu membayar akan mendapatkan reward. Reward-nya bisa berupa penambahan pinjaman berikutnya, penghargaan kelompok, Bonus Pengembalian Tepat Waktu (BPTW), dan bonus. Selama ini yang sudah diberikan berupa BPTW yang besarnya 5% dari total bunga setahun yang didapatkan dari kelompok SPP dan penambahan jumlah pinjaman sampai 100%. Sebaliknya, untuk kelompok SPP yang terlambat dalam mengembalikan pinjaman akan mendapatkan punishment berupa denda Rp 1.000 per hari keterlambatan dan jumlah pinjaman tetap (jika tunggakan satu sampai dengan dua kali) atau dikurangi 25% dan foto peminjam ditempel di papan pengumuman di setiap desa (jika tunggakan lebih dari dua kali). Adanya ketentuan ini mendorong kelompok SPP untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan. j. Pelayanan yang baik dari UPK Pemanfaat dana SPP merasa puas atas pelayanan yang diberikan UPK di kantor. Ini menjadi kekuatan dan modal bagi kegiatan SPP untuk terus berjalan. Pelayanan yang memuaskan akan membangun image yang baik bagi lembaga sehingga diharapkan masyarakat akan tertarik untuk memanfaatkan dana SPP. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. 2. Kelemahan (weaknesses) a. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar Biasanya setelah pengembalian bulan ketiga (atau bulan keenam dari pencairan yang lebih awal), dana sudah mulai mengendap di UPK dan hal ini sudah terulang selama tiga tahun. Hal ini disebabkan karena dana UPK yang cukup besar dengan peminjam dan besar pinjaman anggota SPP yang masih
64 terbatas sehingga dana perguliran tidak selalu terserap habis tiap waktu. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga berkomentar yang sama. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan dari laporan keuangan UPK. b. Proses pencairan relatif lama Pencairan dana SPP reguler harus menunggu MAD baik prioritas usulan maupun penetapan usulan, setelah itu masih menunggu Surat Penetapan Camat (SPC) dan kesiapan dana dari BLM pusat. Ini memakan waktu berbulan-bulan. Begitu juga dengan dana SPP perguliran (walaupun relatif lebih cepat dari reguler) yang juga menunggu MAD Perguliran dan SPC. Ditambah lagi jika terjadi penunggakan pengembalian di desa yang sama juga menghambat anggota lain dalam pencairan (pencairan dana semua kelompok SPP desa setempat ditunda dahulu sampai masalah penunggakannya diselesaikan). Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. c. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan Sasaran SPP seharusnya diprioritaskan untuk keluarga/RTM. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak pemanfaat dana SPP dari kalangan non-RTM. Idealnya pemberdayaan ekonomi RTM-lah yang menjadi fokus dalam arti proses pemberdayaan sesuai tahapan. Meskipun secara prestasi dari sisi laba usaha UPK maupun kelancaran pengembalian kredit dinilai berhasil, tetapi sesungguhnya fokus program dan prinsip utama demi mencapai visi program belum berjalan sesuai dengan ruh program. Kelemahan ini memang menjadi sebuah realitas PNPM-MPd yang juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Penulis menilai belum terpahamkannya paradigma yang benar tentang ruh pemberdayaan kepada fasilitator, baik tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, apalagi di tingkat desa. Pengalaman pelaku mengindikasikan adanya beban program banyaknya kewajiban pembuatan laporan dan pencapaian target pelaksanaan alur program menjadikan proses pemberdayaan tidak mampu dilaksanakan secara ideal. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. d. Simpanan anggota tidak berkembang Simpanan anggota yang ditabung setiap bulan ataupun setiap pekan bahkan ada sebagian harian, termasuk simpanan wajib banyak dibagikan kembali kepada anggota kelompok jika angsuran sudah selesai dibayarkan kepada UPK.
65 Akibatnya setiap awal tahun berikutnya, kas kelompok menjadi mengecil kembali. Padahal diharapkan semakin lama semakin berkembang dan memajukan kelompok menjadi mandiri, sehingga fungsi kelompok SPP menjadi executing (pengelola pinjaman), tidak lagi sekedar channelling (penghubung). Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. e. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah Fasilitasi kelompok yang berjalan saat ini baru sampai pada pendampingan pelaporan keuangan, administrasi dan pembuatan AD/ART. Sedangkan fasilitasi dalam pengelolaan usaha anggota belum pernah dilaksanakan sehingga bisa menjadi pemicu belum maksimalnya keuntungan usaha ataupun majunya usaha yang dijalankan oleh anggota SPP. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. f. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Tim verifikasi yang belum diperankan secara maksimal menyebabkan penilaian kelayakan usaha anggota tidak optimal sehingga terjadi pemanfaatan dana yang tidak maksimal atau berlebihan sehingga keuntungan yang dihasilkan masih kecil, atau kelebihan plafon yang mendorong penyalahgunaan dana pinjaman atau terjadi penunggakan pembayaran kredit. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. g. Adanya syarat agunan memberatkan RTM Secara program tidak ada syarat agunan antara kelompok dengan UPK. Akan tetapi dalam formulir pengajuan kredit dalam proposal dicantumkan syarat agunan yang menjadi kesepakatan anatar anggota kelompok. Jika orang miskin tidak memiliki harta yang bisa diagunkan seharusnya bisa dicari jalan yang lebih bijak. Aturan seharusnya bisa membantu RTM untuk mengakses dana SPP demi meningkatkan usaha atau membuka usaha baru untuk menaikkan taraf hidup atau kesejahteraannya. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden (sasaran kegiatan SPP). h. UPK belum memiliki legal lending Payung hukum legal lending untuk UPK belum disiapkan pemerintah. Apakah mereka akan menjadi seperti bank perkreditan rakyat, atau seperti pusat koperasi kredit dan sebagainya di kemudian hari. Dalam jangka pendek selama
66 PNPM-MPd
masih
berjalan,
kemungkinan
tidak
ada
masalah
dengan
badan/payung hukum UPK, akan tetapi setelah pass-out dari program mungkin bisa menjadi masalah. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan (UPK). 3. Peluang (opportunities) a. Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa Keadaan mayoritas dana SPP yang terserap untuk usaha jasa dan perdagangan memperlihatkan masih luasnya usaha yang bisa dipenetrasi. Apalagi di perdesaan usaha yang paling banyak digeluti masyarakat adalah pertanian, baik tanaman pangan maupun non-pangan. Begitu pula masih banyak usaha peternakan maupun perikanan yang bisa dibangun atau dikembangkan dengan memberikan bantuan modal dana SPP. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. b. Banyak masyarakat miskin yang belum mengakses dana SPP Banyaknya masyarakat miskin yang belum mengakses dana SPP dari UPK menjadi peluang pasar yang cukup luas. Apalagi dari data program sejak tahun pertama, tingkat kemiskinan di Kecamatan Semparuk dinyatakan 20%. Selain merupakan sasaran program, RTM juga pasar yang sangat potensial untuk terus digarap demi mencapai visi program pemberdayaan. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden (observasi). c. Peluang kerjasama pengembangan jaringan Hingga saat ini PNPM-MPd di Kecamatan Semparuk masih belum mengembangkan jaringan dalam pelatihan, pengembangan SDM, pengelolaan usaha dari sisi produksi, promosi maupun penguatan permodalan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pengembangan usaha, UPK bisa bekerjasama dengan perbankan dan perguruan tinggi yang ada untuk memfasilitasi kelompok. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan (UPK). d. Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha Tingginya tingkat pengangguran dan maraknya pemutusan hubungan kerja, baik dari dalam maupun luar negeri membuat orang mencoba untuk berwirausaha pada skala mikro atau industri-industri rumah tangga. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan.
67 e. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Masyarakat masih banyak mencari sumber dana pembiayaan dari rentenir baik berkedok nama koperasi maupun kredit tetapi dengan bunga 20% atau lebih per bulan. Kondisi ini membuka peluang bagi pengembangan kegiatan SPP di masyarakat. Peluang ini bisa diraih jika PNPM-MPd bisa menerapkan proses yang lebih cepat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip program yang ada. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan (UPK) dan observasi. f. Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan Teknologi yang terus berkembang bisa dimanfaatkan untuk membantu lembaga keuangan mikro (LKM) untuk membuat laporan administrasi maupun keuangan, penyajian data dan informasi dalam sosialisasi program, maupun untuk kelancaran komunikasi dan transportasi. Faktor ini merupakan hasil kajian dari pengambil kebijakan (UPK). 4. Ancaman (threats) a. Persaingan dengan bank Terdapat beberapa pesaing bagi UPK dalam pinjaman dana mikro antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki segmen kepada usaha mikro dan sudah berjalan lama. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden dan pengambil kebijakan. b. Persaingan dengan lembaga keuangan non bank Lembaga keuangan yang cukup berkembang di daerah Kalimantan Barat termasuk di Kabupaten Sambas adalah CU. Lembaga ini sudah beroperasi di kecamatan yang bersebelahan dengan Kecamatan Semparuk. Ini akan menjadi sebuah ancaman bagi UPK jika masih diterapkannya berbagai kebijakan yang memperlambat proses pencairan kredit. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan kredit di CU yang proses pencairannya lebih cepat dengan tingkat suku bunga yang bersaing. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden dan pengambil kebijakan. c. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat dinamis Kondisi sosial secara langsung memiliki dampak terhadap pelaksanaan PNPM-MPd. Perubahan kondisi ekonomi memberikan pengaruh bagi kegiatan usaha yang mereka jalankan. Begitu juga dengan kebijakan politik yang selalu
68 berubah-ubah baik di daerah maupun pusat akan mempengaruhi kehidupan usaha melalui kebijakan-kebijakan politik terutama yang menyangkut bidang sosial ekonomi. Program harus melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi anggota SPP dan masyarakat untuk memahami dan mengatasi persoalan ini agar tetap bisa memajukan usaha mereka menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden dan pengambil kebijakan. d. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP Simpanan kelompok yang tidak berkembang, lambatnya perkembangan ke tingkat kematangan kelompok, kemampuan peningkatan pendapatan yang masih rendah dengan tetap meminjam dengan jumlah yang cenderung terus meningkat dari kelompok SPP mengindikasikan akan adanya ancaman kelompok tergantung terhadap dana SPP. Jika kondisi yang ada sekarang tidak diperbaiki tidak mustahil kemandirian masyarakat tidak tercapai karena mereka semakin tidak berdaya jika mereka ditinggalkan program. Faktor ini adalah hasil kajian dari profil responden. e. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat Realita banyaknya kelompok yang bubar dan anggota pindah ke kelompok lain menunjukkan kelompok tidak terbina dengan baik atau pondasi kelompok yang rapuh. Akan tetapi sangat mungkin minimnya pemahaman yang benar tentang apa sebenarnya SPP yang diinginkan oleh program. Apalagi ada keterbatasan waktu dari pelaku dengan adanya kesibukan di luar kegiatan SPP yaitu kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar yang juga menguras energi. Itu membuat proses pemberdayaan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka ancaman semakin berkurangnya anggota kelompok pemanfaat tidak mustahil terjadi. Faktor ini merupakan hasil kajian dari profil responden. F. Perumusan Strategi Perbaikan 1. Analisis Internal Factor Evaluation Matrix (IFE) Analisis matrik IFE dilakukan terhadap lingkungan internal perusahaan, sehingga diperoleh faktor-faktor kunci yang termasuk kekuatan dan kelemahan. Skor yang diperoleh dari matriks ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
69 memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki. Hasil analisis matriks IFE terdapat pada Tabel 14. Faktor yang menjadi kekuatan utama kegiatan SPP Kecamatan Semparuk adalah pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik dan adanya pendampingan kepada kelompok. Sementara itu kelemahan utama yang dimiliki adalah simpanan anggota tidak berkembang dan UPK belum memiliki legal lending. Dari hasil analisis perhitungan faktor-faktor internal, didapatkan total skor 2,597. Nilai ini berada di atas rata-rata 2,5 sehingga menunjukkan posisi internal perusahaan cukup kuat, dimana perusahaan memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal. Persentase skor kekuatan 74,43% menunjukkan kemampuan memanfaatkan kekuatan lebih utama untuk dilakukan dibandingkan dengan mengatasi kelemahan (25,57%) yang dimiliki. Tabel 14. Matriks IFE kegiatan SPP Kecamatan Semparuk FAKTOR INTERNAL Kekuatan A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan B. Ada pendampingan kepada kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas H. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK Subtotal Persentase skor kekuatan Kelemahan K. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar L. Proses pencairan relatif lama M. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan N. Simpanan anggota tidak berkembang O. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah P. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Q. Adanya syarat agunan memberatkan RTM R. UPK belum memiliki legal lending Subtotal Persentase skor kelemahan TOTAL
Bobot Rating 0,045 0,073 0,072 0,040 0,045 0,058 0,065 0,036 0,052 0,056
3,750 3,750 4,000 3,500 3,500 3,250 3,500 3,000 3,500 3,500
Skor 0,168 0,274 0,288 0,139 0,156 0,190 0,229 0,109 0,183 0,197 1,933 74,43%
0,047 0,051 0,063 0,046 0,076 0,067 0,073 0,035
2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 1,500 1,250 1,750
0,095 0,090 0,094 0,058 0,076 0,100 0,091 0,061 0,664 25,57%
1,000
2,597
70 2. Analisis External Factor Evaluation Matrix (EFE) Analisis matrik EFE dilakukan terhadap lingkungan eksternal perusahaan, sehingga diperoleh faktor-faktor kunci yang termasuk peluang dan ancaman. Skor yang diperoleh dari matriks ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang dimiliki. Hasil analisis matriks EFE terdapat pada Tabel 15. Faktor peluang utama yang dimiliki oleh kepengurusan UPK adalah pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa. Selain itu, faktor yang juga mempengaruhi adalah banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP. Faktor yang menjadi ancaman utama bagi program ini adalah ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP dan persaingan dengan lembaga keuangan non-bank. Dari hasil analisis perhitungan faktor strategi eksternal didapatkan total skor sebesar 2,653. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan rata-rata dalam memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi ancaman, dan persentase skor peluang 70,69% menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh ancaman (29,31%) terhadap kegiatan SPP. Untuk memperbaiki kondisi perusahaan dan menguasai pasar, maka UPK harus memanfaatkan peluang secara maksimal. Tabel 15. Matriks EFE kegiatan SPP Kecamatan Semparuk FAKTOR EKSTERNAL Peluang
Bobot
Rating
Skor
A. Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa B. Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP C. Peluang kerjasama pengembangan jaringan D. Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha E. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir F. Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan Subtotal Persentase skor peluang Ancaman G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat Subtotal Persentase skor ancaman TOTAL
0,116 0,120 0,073 0,067 0,102 0,080
3,750 3,500 3,750 3,000 3,000 3,000
0,435 0,422 0,273 0,201 0,307 0,239 1,876 70,69%
0,089 0,070 0,072 0,107 0,104
2,000 2,000 2,000 1,250 1,750
0,177 0,141 0,143 0,134 0,183 0,778 29,31%
1,000
2,653
71 3. Analisis Matriks Internal-Eksternal (internal-external matrix) Nilai IFE yang diperoleh kegiatan SPP sebesar 2,597 dan nilai EFE sebesar 2,653. Perpaduan dari kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa strategi pemasaran program ini terletak pada kluster V, yaitu sel stabilitas yang dapat dikelola dengan strategi pertahankan dan pelihara (hold and maintain) melalui strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Hasil identifikasi dari kekuatan,
kelemahan,
peluang
dan
ancaman
perusahaan
serta
posisi
persaingannya yang berada pada sel V selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT. Posisi perusahaan (UPK) berdasarkan matriks IE dapat dilihat pada Gambar 9.
Kuat 4,0 Tinggi Skor Total EFE= 2,653 Rataan
Skor Total IFE = 2,597 Rataan 3,0 2,0
Lemah 1,0
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
3,0
2,0 Rendah
VII 1,0
Gambar 9. Matriks IE kegiatan SPP Kecamatan Semparuk 4. Analisis Matriks SWOT Penyusunan strategi pada matriks SWOT dilakukan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari matriks IE, dimana posisi kegiatan SPP terletak pada sel V, yaitu stabil. Pencocokan faktor strategi internal dan eksternal dilakukan dalam lingkup strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan hasil evaluasi matriks IFE dan EFE, disusunlah matriks SWOT yang menghasilkan empat tipe strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T. Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 16. Strategi-strategi yang bisa dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Semparuk untuk memperbaiki kegiatan SPP dijelaskan sebagai berikut.
72 Tabel 16. Matriks SWOT kegiatan SPP Kekuatan (S) 1. Prosedur dan syarat pengajuan Faktor Internal
kredit mudah dan ringan
2. Ada pendampingan kelompok 3. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik
4. Musyawarah program efektif
Faktor Eksternal
Peluang (O) 1. Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa
2. Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP
3. Peluang kerjasama pengembangan jaringan
4. Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha
5. Masih banyak masyarakat
memberikan informasi kepada masyarakat 5. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota 6. UPK memiliki SDM berkualitas 7. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas 8. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha 9. Pemberlakuan reward and punishment 10. Pelayanan yang baik dari UPK
Strategi S-O a. Mempertahankan komitmen terhadap pengembangan SPP (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, 01, O2, O3,O5, O6) b. Melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit (S1,S2, S5, S6, S9, S10, O1,O2,O3,O4,O5)
Kelemahan (W) 1. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar
2. Proses pencairan relatif lama 3. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan
4. Simpanan anggota tidak berkembang
5. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah
6. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal
7. Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan
8. UPK belum memiliki legal lending
Strategi W-O e. Memaksimalkan peran pelaku program (W1,W2, W3,W4,W5, W6, O3,O6) f. Meningkatkan promosi program (W1,W3,W4, O1, O2, O3, O4, O5, O6)
terjerat rentenir
6. Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan.
Ancaman (T) 1. Persaingan dengan bank 2. Persaingan dengan lembaga keuangan non bank
3. Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis
4. Ada kecenderungan
Strategi S-T c. Meningkatkan pelayanan (S1,S2,S3,S4,S5, S6, S7, S8, S9, S10, T1, T2, T3) d. Meningkatkan pembinaan kelompok (S2, S4, S6, S10, T4, T5)
ketergantungan dana SPP
Strategi W-T g. Pengembangan produk simpanan dan pinjaman (W1,W2,W3,W4,W5, W6, W7, W8, T1,T2,T3, T4, T5) h. Meningkatkan pembinaan kelompok (W1, W4, W5, W8, T4, T5)
5. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat.
a. Mempertahankan komitmen pengembangan SPP (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10: 01, O2, O3,O5, O6) Semangat program untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera harus dipertahankan dengan pelestarian dan pengembangan SPP. Pengembangan kelompok diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional dan akuntabel. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Komitmen
73 penting yang harus dilaksanakan adalah menjalankan dan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat miskin dengan strategi, teknik dan taktik yang baik agar benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Jika program sudah menjalankan pemberdayaan sesuai tahapannya, yaitu membawa RTM dari tahap apatis dan ketergantungan (pra pemberdayaan) menuju tahap pra kritis dan pembebasan, maka kegiatan SPP juga akan berkembang dengan lebih baik. Strategi ini merupakan strategi bertahan dan memelihara. b. Melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit (S1,S2, S5, S6, S9, S10, O1,O2,O3,O4,O5) Pangsa pasar yang dilayani secara geografis lebih banyak terdapat di dua desa yang dekat dengan akses jalan raya yang berstatus jalan provinsi. Melihat kondisi ini, mustinya tiga desa yang berada terpisah oleh sungai dan memiliki RTM lebih banyak bisa dikembangkan menjadi pangsa pasar yang potensial meskipun sebagian sudah dilayani dengan dana SPP, bahkan dengan pengembalian angsuran lebih baik. Begitu pula dengan masih banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir dan mayoritas peminjam dana selama ini adalah dari usaha perdagangan dan jasa yang secara bersamaan menunjukkan bahwa peluang yang besar pada usaha di luar jasa dan perdagangan untuk dibiayai. Kelebihan yang bisa dimanfaatkan adalah prosedur dan syarat pengajuan yang mudah, dan adanya reward and punishment akan menjadi daya tarik bagi kelompok perempuan di desa untuk ikut bergabung dan memanfaatkan dana SPP. Jaringan pemasaran yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas jaringan pemasaran misalnya PKK, kelompok pengajian, kelompok arisan, dan ada dua kelompok besar yang bisa dijadikan mitra UPK karena mempunyai anggota yang memiliki tabungan yang relatif lebih besar dengan tanpa jasa/bunga sedikitpun. Ini merupakan implementasi strategi penetrasi pasar. c. Meningkatkan pelayanan (S1,S2,S3,S4,S5, S6,S7,S8,S9,S10,T1,T2, T3) Ancaman yang patut diwaspadai adalah adanya bank dan LKM di wilayah kerja UPK, yaitu BPD, BRI, CU dan ‖koperasi‖, yang juga melayani masyarakat pada segmen yang sama. Untuk itu, peningkatan pelayanan terhadap anggota dan pengurus kelompok SPP merupakan cara agar kerjasama dengan kelompok tetap
74 berjalan. Jika pelayanan yang diberikan selama ini hanya kepada kelompok, berikutnya harus pula kepada anggota. Peningkatan pelayanan yang diberikan terutama dalam hal mempercepat proses pencairan, menjaga sikap, penampilan, tutur sapa, dan bahasa yang sopan sesuai dengan kearifan lokal dalam berinteraksi dengan anggota SPP. Apalagi interaksi yang dilakukan bukan hanya di kantor, tetapi juga di lapangan saat sosialisasi, musyawarah-musyawarah maupun kegiatan pembinaan. Strategi ini merupakan strategi bertahan dan memelihara. d. Meningkatkan pembinaan kelompok (S2,S4,S6,S10,T4,T5 dan W1,W4,W5,W8) Untuk menghadapi ancaman adanya kecenderungan ketergantungan kelompok terhadap dana SPP dan berkurangnya anggota kelompok pemanfaat, maka perlu meningkatkan pembinaan kepada anggota dan pengurus kelompok SPP. Jika selama ini, pembinaan masih terbatas pada administrasi dan pelaporan keuangan, maka pembinaan peningkatan kemampuan teknis manajemen usaha perlu dilaksanakan, baik dalam hal produksi, promosi, maupun marketing. Kegiatan pembinaan selain kepada kelompok, juga kepada orang-perorang anggotanya. Upaya peningkatan pembinaan kelompok diharapkan mampu mengatasi kelemahan pengendapan dana yang cukup lama dengan jumlah besar, simpanan yang tidak berkembang di kelompok, dan fasilitasi yang lemah. Strategi ini merupakan strategi bertahan dan memelihara. e. Memaksimalkan peran pelaku program (W1,W2, W3,W4,W5, W6, O3,O6) BKAD
sebagai
pemegang amanah
tertinggi
di
kecamatan
harus
dimaksimalkan perannya untuk memajukan UPK dan pengembangan kegiatan SPP. BP-UPK yang diberi tugas pengawasan oleh BKAD juga harus diberdayakan guna mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan saran-saran perbaikan pengelolaan kegiatan SPP. Langkah memaksimalkan peran pelaku program untuk menutupi keterbatasan pengendapan dana, pencairan yang lama, pemberdayaan ekonomi RTM yang belum berjalan, simpanan yang tidak berkembang dan fasilitasi yang masih lemah sangat penting. Langkah tersebut diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan kelompok SPP dan memanfaatkan peluang yang ada. Memaksimalkan peran TV secara teliti dalam memverifikasi anggota kelompok SPP yang ingin meminjam juga penting dilaksanakan.
75 Begitu pula memaksimalkan peran UPK, FK/FT, PL dan KPMD dalam membina kelompok tidak hanya sampai pengurusnya saja akan tetapi sampai pada setiap anggotanya, tidak hanya orang yang sudah meminjam tetapi lebih diprioritaskan kepada keluarga RTM. Karena berbagai penelitian menunjukkan adanya kinerja yang baik atas pembayaran angsuran kredit mikro jika sering melakukan pertemuan kelompok, apalagi disertai dengan pendampingan dan pembinaan yang rutin. Begitu pula jika setiap pelaku memahami secara penuh akan filosofi dan pentingnya program ini jika terjadi hal-hal yang melemahkan UPK karena adanya masalah hukum, maka para pelaku akan secara proaktif membela kepentingan masyarakat kecamatan dengan mempertahankan lembaga dan dana abadi masyarakat tersebut. Apabila sumber daya yang ada sudah maksimal, maka proses pencairan yang relatif lama bisa diatasi. Hal ini beralasan karena pelaku desa (kepala desa dan BPD) dan kecamatan terutama camat akan ikut menyelesaikan jika ada penunggakan pengembalian pinjaman dan memproses SPC lebih cepat segera setelah tahapannya selesai. Strategi ini merupakan strategi bertahan dan memelihara. f. Meningkatkan promosi program (W1,W3,W4, O1, O2, O3, O4, O5, O6) Kegiatan sosialisasi dana SPP sampai pada tingkat dusun selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Meskipun demikian, masih banyak dana yang tidak bergulir secara penuh (dana lama mengendap di UPK) dan simpanan tidak berkembang di kelompok. Untuk mengatasi kelemahan itu, perlu meningkatkan promosi program dengan berbagai media dan cara, misalnya tetap melalui poster dan gambar pada papan informasi di setiap dusun maupun dengan sosialisasi melalui radio lokal, atau bekerjasama dengan kelompok pengajian dan arisan dalam sosialisasi dan promosinya. Promosi yang perlu digiatkan lagi adalah dengan cara penjualan pribadi (personal selling) yang sering dilakukan door to door oleh petugas yang dalam hal ini bisa menggunakan tenaga pengurus UPK dan KPMD di setiap desanya. Hal ini ditingkatkan karena promosi saat pertemuan-pertemuan dan papan informasi sudah sering dilakukan. Ini juga dilakukan untuk menarik minat orang-orang yang masih terjerat oleh rentenir. Strategi ini merupakan strategi penetrasi pasar.
76 g. Pengembangan produk simpanan dan pinjaman (W1,W2,W3,W4,W5, W6, W7, W8, T1,T2,T3, T4, T5) Pengembangan produk simpanan dan pinjaman penting dilaksanakan. Ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi, yaitu simpanan anggota yang tidak berkembang di kelompok. UPK perlu mengembangkan produk simpanan dan pinjaman sekaligus, baik itu diberlakukan di kelompok ataupun yang dikelola sendiri oleh UPK. UPK tidak perlu takut untuk memperluas pemasaran produk simpanan dan pinjamannya kepada RTM yang banyak tersebar di desa-desa dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi karena tingkat pengembalian pinjaman orang miskin biasanya lebih baik dibandingkan dengan bukan orang miskin. Sebagai strategi diversifikasi/pengembangan produk, dengan melihat segmen-segmen pasar bisa dibuat produk lain yang bisa membantu anggota. Simpanan anggota bisa dibuat produk simpanan jangka pendek, menengah dan panjang. Harus ada batasan yang jelas dengan mengembangkan simpanan pokok, wajib, sukarela dan tabungan-tabungan sesuai dengan peruntukannya bagi RTM. Begitu juga pinjaman bisa dikembangkan dengan pinjaman untuk usaha pertanian yang cicilannya tidak tiap bulan atau jika diperbolehkan juga menyiapkan produk pinjaman konsumtif dengan batasan-batasan tertentu. Strategi diversifikasi produk pinjaman tersebut bisa menjadi strategi untuk menghindari pengendapan dana yang lama dengan jumlah besar di rekening UPK. 5. Penggolongan dan implementasi strategi Sesuai dengan hasil analisis matriks IE yang menunjukkan posisi perusahaan di sel V yang berarti posisi UPK stabil, strateginya tidak mengubah arah dengan menjaga dan mempertahankan (hold and maintain). Hasil analisis SWOT yang menggambarkan perlunya menjaga dan mempertahankan sebagai sebuah
strategi
utama
yaitu:
1)
mempertahankan
komitmen
terhadap
pengembangan SPP, 2) meningkatkan pelayanan, 3) meningkatkan pembinaan kelompok, dan 4) memaksimalkan peran pelaku program. Keempat langkah strategi tersebut merupakan upaya organisasi terutama dalam meningkatkan kekuatan, menutupi kelemahan, sekaligus menghindarkan diri dari ancaman yang bisa datang dari luar. Sedangkan pemanfaatan peluang yang ada, terutama bisa dilakukan dengan melakukan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk.
77 Penetrasi pasar dilakukan dengan melakukan 1) perluasan pasar dan jaringan pemasaran
kredit
dan
2)
meningkatkan
promosi
program,
sedangkan
pengembangan (diversifikasi) produk bisa dilakukan dengan pengembangan produk simpanan dan pinjaman. Penetrasi pasar dan pengembangan produk merupakan strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif UPK dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. Penetrasi pasar oleh UPK bisa berhasil jika melakukan penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran iklan, penawaran produk-produk promosi penjualan secara ekstensif, atau upaya pelipatgandaan upaya-upaya pemasaran. Langkah operasional yang bisa dilakukan UPK adalah menduplikasi kemampuan SDM UPK dan KPMD untuk berpromosi dan menjual produk jasa pinjaman kepada RTM, usaha mikro dan kecil yang ada, diikuti dengan pengeluaran biaya untuk operasional KPMD dengan nominal yang lebih manusiawi, dan lebih menggencarkan promosi dari pelaku-pelaku program yang lain. Pelaksanaan promosi harus diikuti dengan proses pemberdayaan yang benar. Usaha ini bisa jadi strategi yang efektif karena pasar saat ini belum jenuh dengan jasa yang ada dengan tingkat pemakaian konsumen akan jasa kredit masih dapat ditingkatkan secara signifikan. Pengembangan produk simpanan dan pinjaman mungkin akan berdampak pada tambahan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan yang lebih spesifik. Penelitian lanjutan yang bisa dilakukan adalah untuk menentukan produk simpanan dan pinjaman apa saja yang cocok untuk setiap RTM dan kelompok SPP yang sudah ada. Pengembangan produk ini akan menjadi efektif karena selama ini satu jenis produk simpanan yang sudah berjalan tiga tahun secara kinerja usaha sudah berhasil. Gagasannya di sini adalah menarik pemanfaat dana yang terpuaskan untuk mencoba produk baru (yang lebih baik) sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk jasa kredit UPK selama ini. Hal ini juga dilakukan untuk antisipasi dalam mempertahankan anggota pemanfaat dana SPP agar tidak beralih menggunakan produk serupa kepada pesaing UPK, yaitu CU, BRI, dan BPD, dan koperasi yang bergerak di jasa keuangan.
78 6. Pemilihan Alternatif Strategi Tahap akhir dari analisis SWOT dari lembaga UPK adalah pengambilan keputusan alternatif strategi dengan menggunakan alat analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) berdasarkan pengembangan David (2009). Penilaian daya tarik strategis menunjukkan bahwa strategi paling menarik untuk diterapkan adalah strategi untuk meningkatkan pelayanan dengan nilai sebesar 6,494. Urutan strategi prioritas adalah sebagaimana Tabel 17. Rincian pembobotannya terdapat pada Lampiran 13. Tabel 17. Urutan prioritas strategi dari QSPM Total nilai daya tarik
Urutan prioritas
mempertahankan komitmen terhadap pengembangan SPP
5,925
4
melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit
6,053
2
meningkatkan pelayanan
6,494
1
meningkatkan pembinaan kelompok
5,501
6
memaksimalkan peran pelaku program
5,997
3
meningkatkan promosi program
5,598
5
pengembangan produk simpanan dan pinjaman
5,408
7
Alternatif strategi
V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Masalah yang teridentifikasi pada kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) antara lain: pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin (RTM) belum dijalankan, tabungan anggota tidak berkembang, proses pencairan kredit relatif lama, belum maksimalnya fasilitasi kelompok dalam pengembangan usaha anggota dan pembuatan aturan-aturan kelompok. 2. Kekuatan yang dimiliki Unit Pengelola Kegiatan (UPK) antara lain: prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan, ada pendampingan kelompok, pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik, musyawarah program efektif memberikan informasi kepada masyarakat, bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota, UPK memiliki SDM berkualitas, kontrol yang kuat dari masyarakat luas, peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha, pemberlakuan reward and punishment dan pelayanan yang baik dari UPK. Kelemahan UPK antara lain: pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar, proses pencairan relatif lama, pemberdayaan ekonomi RTM belum
dijalankan,
simpanan
anggota
tidak
berkembang,
fasilitasi
pengembangan usaha anggota masih lemah, tim verifikasi belum diperankan secara maksimal, adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan, UPK belum memiliki legal lending. Peluang yang bisa dimanfaatkan pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa, banyak masyarakat miskin yang belum mengakses dana SPP, peluang kerjasama pengembangan jaringan, perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha, masih banyak masyarakat terjerat rentenir dan kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan. Sedangkan ancaman bagi UPK adalah: persaingan dengan bank dan lembaga keuangan non bank, perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik yang bersifat dinamis, ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP dan ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat. 3. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilaksanakan UPK Kecamatan Semparuk secara berurutan adalah: meningkatkan pelayanan, melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit, memaksimalkan peran pelaku program,
80 mempertahankan komitmen terhadap pengembangan SPP, meningkatkan promosi program, meningkatkan pembinaan kelompok dan pengembangan produk simpanan dan pinjaman. Berdasarkan skala prioritas, strategi yang menjadi prioritas utama untuk diterapkan adalah meningkatkan pelayanan. B. Saran 1. Semua pelaku program komitmen untuk lebih meningkatkan sasaran kepada RTM. Melakukan proses-proses pemberdayaan sesuai dengan kondisi RTM agar lebih terlihat hasil dan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. 2. Meningkatkan fasilitasi sampai ke arah memberikan bantuan manajemen usaha baik produksi, pemasaran produk maupun pengembangan jaringan (baik informasi maupun bantuan teknis). 3. Terus mendorong kelompok untuk berkembang melalui pendampingan dan pembinaan kelompok.
81
DAFTAR PUSTAKA
[Asppuk] Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil. 2010. Assessment Kebutuhan Peningkatan Kapasitas kepada Fasilitator dan kelompok perempuan pengusaha (SPP) program PNPM. http://natlex.ilo.ch. [diakses 12 April 2011]. [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. http://www.bappenas.go.id. [diakses 22 Agustus 2010]. _______. 2010a. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010. http://www.bappenas.go.id. [diakses 13 Agustus 2011]. _______. 2010b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. http://www.bappenas.go.id. [diakses 12 April 2011]. [BKAD Kec. Semparuk] Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Semparuk. 2009. Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Semparuk. BKAD Kecamatan Semparuk. Semparuk. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2009. http://www.bps.go.id. [diakses 25 Juli 2010]. [BPS dan Kemenegkop UKM] Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2008. Berita Resmi Statistik UKM BPS 2008. http://www.scribd.com. [diakses 22 Agustus 2010]. David, F.R. 2009. Manajemen Strategis Konsep. Penerjemah: Dono Sunardi. Buku 1 Edisi XII. Salemba Empat. Jakarta. [Ditjen PMD Kemdagri] Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri. 2008. Laporan Tahunan 2008 PNPM Mandiri Perdesaan. Ditjen PMD Kemdagri. Jakarta. [FAO] Food and Agroculture Organization. 2000. Microcredit Effects on Rural Poverty and the Environment. http://www.fao.org.[diakses 20 April 2011]. [Faskab Sambas] Fasilitator Kabupaten Sambas. 2009. Enam Tahun Perjalanan PPK/PNPM-MPd Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Faskab Sambas. Sambas. Godquin, M. 2004. Microfinance Repayment Performance in Bangladesh: How to Improve the Allocation of Loans by MFIs. Jurnal World Development Vol. 32, No. 11, pp. 1909–1926, Printed in Great Britain. Haris, I. 2010. Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh
82 Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan. Hubeis, M. dan M. Najib. 2008. Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi. Elex Media Computindo. Jakarta. _________. 2009. Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis. Ghalia Indonesia. Bogor. [Kemenkum dan HAM] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93. Jakarta. Khandker, S.R. 2000. Savings, Informal Borrowing and Microfinance. Jurnal The Bangladesh Development Studies. Vol. XXVI Juni-Sept.2000. Nos 2&3. Pp 50-51. [KM Nasional PNPM-MPd] Konsultan Manajemen Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. 2009. Perkembangan Pembiayaan Mikro Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Desember 2009). KM Nasional PNPM-MPd. Jakarta. McLaughlin, K., Adam Satu, and Michael Hoppe. 2007. Kecamatan Development Program Qualitative Impact Evaluation. The World Bank. Jakarta. [Menkeu RI] Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2009. Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI atas RUU APBN 2010 Beserta Nota Keuangannya. http://www.anggaran.depkeu.go.id. [diakses 22 Agustus 2010]. Priadana, M.S. dan S. Muis. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis. Graha Ilmu. Yogyakarta. Rangkuti, F. 2010. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Robinson, M.S. 2004. Revolusi Keuangan Mikro: Volume 2 Pelajaran dari Indonesia. Salemba Empat. Jakarta. Seibel, HD dan U. Parhusip. 1998. Attaining Outreach with Sustainability: A Case Study Private-Microfinance Institution in Indonesia. IDS Bulletin Vol. 29 No.4 1998. Pp.86. Siagian, D dan Sugiarto. 2002. Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Sigap.
2010. PNPM Mandiri Kikis Rentenir di Pulau http://www.sigapbencana-bansos.info. [diakses 12 April 2011].
Poteran
Sugiyono. 2004. Statistik Nonparametrik untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
83 Suharyadi dan Purwanto. 2008. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Salemba Empat. Jakarta. Suman, A. 2007. Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan: Sebuah Studi Empiris. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 9, No. 1, Maret 2007: 62-72. [Tim KGPNPMM] Tim Kajian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 2010. Ringkasan eksekutif Kajian Gender dalam Proyek Pembangunan Berbasis Komunitas: Implikasi bagi PNPM Mandiri Kertas Kerja Mengenai Temuan-temuan dari Misi Bersama Lembaga Donor dan Pemerintah. http://siteresources.worldbank.org. [diakses 12 April 2011]. [TK PNPM-MPd] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. 2008a. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. TK PNPMMPd. Jakarta. ______________2008b. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. TK PNPMMPd. Jakarta. [TK PNPM-MPd Kab. Sambas] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Sambas. 2008. Selayang Pandang Pelaksanaan PNPM PPK 2003-2008. TK PNPM-MPd Kab. Sambas. Sambas. [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010. Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2011. TNP2K. Jakarta. Torrens, A. 2005. Analisis Dampak Ekonomi Paska-Konstruksi Program Prasarana Desa PPK. http://www.banten.ppk.or.id. [diakses 3 September 2010]. [TP PNPM] Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. TP PNPM Mandiri. Jakarta. Triandaru, S. dan T. Budisantoso. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat. Jakarta. Umar, H. 2002. Metode Riset Bisnis Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. _______.2005. Strategic Management in Action. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
84 [UPK] Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Semparuk. 2010. Laporan Keuangan UPK Kecamatan Semparuk Bulan Januari 2010. UPK Kecamatan Semparuk. Semparuk. _____. 2011a. Laporan Keuangan UPK Kecamatan Semparuk Bulan Januari 2011. UPK Kecamatan Semparuk. Semparuk. _____. 2011b. Laporan Keuangan UPK Kecamatan Semparuk Bulan Mei 2011 UPK Kecamatan Semparuk. Semparuk. Walpole, R.E. 1993. Pengantar Statistika. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Wuriati, Y. 2008. Analisis Keberlanjutan Lembaga Kredit Mikro Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan. Tesis. http://www.mbiipb.or.id. [diakses 12 april 2011].
85
LAMPIRAN
86 Lampiran 1. Panduan wawancara terstruktur kajian IDENTITAS RESPONDEN Nama
:
Alamat
:
Umur
:
Tata cara menjawab: berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih! 1. Apa tingkat pendidikan terakhir yang telah Anda peroleh? SD D3/SARJANA SMTP Lainnya, sebutkan:______________ SMTA 2. Apa jenis usaha yang Anda tekuni saat ini? Jasa Peternakan Perdagangan Industri Perikanan Lainnya, sebutkan:________________ 3. Sudah berapa lama Anda menekuni usaha ini? > 5 tahun >2 s/d 3 tahun > 4 s/d 5 tahun 1 s/d 2 tahun. > 3 s/d 4 tahun 4. Di mana lokasi usaha Anda sekarang? Pasar sentral/induk Di luar lokasi pasar Pasar musiman Lainnya, sebutkan:________________ 5. Bagaimanakah status tempat usaha Anda sekarang ini? Tetap, milik sendiri Tetap, sewa Tidak tetap. 6. Bagaimana pengalaman berusaha Anda? Pernah mengikuti pendidikan terkait dengan usahanya Pernah memiliki usaha tertentu, sebutkan:______________________ 7. Sebelum mendapatkan kredit dari UPK, apakah pernah mendapatkan bantuan pendanaan (modal awal)? Ya, sebutkan dari mana: ___________________________ Tidak.
87
Lanjutan Lampiran 1 8. Berapa jumlah omzet usaha Anda rata-rata per bulan? < Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 - < Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 - < Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 - < Rp 20.000.000 > Rp 20.000.000, sebutkan: ________________________ 9. Mengetahui pertama kali bahwa pada PNPM MPd ada pinjaman dana SPP dari siapa? Ikut pertemuan yang diadakan PNPM Aparat desa (RT,RW,Kadus,Kaurdes, Kades) Kelompok arisan Kelompok pengajian KPMD, TPK, UPK, BP-UPK Keluarga Lainnya. Sebutkan: ___________________ 10. Berapa besarnya pinjaman Anda dari UPK pada tahun berjalan? < Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 - < Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 - < Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 - < Rp 5.000.000 ≥ Rp 5.000.000. 11. Berapa lama jangka waktu pinjaman yang Anda terima dari UPK? 1 tahun 2,5 tahun 1,5 tahun 3 tahun. 2 tahun 12. Bagaimana omzet penjualan setelah Anda mendapatkan bantuan kredit dari UPK? Beri tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih! Lebih meningkat daripada sebelumnya Sama dengan sebelumnya Lebih sedikit daripada sebelumnya. 13. Berapakah besarnya angsuran perbulan yang harus Anda bayar ke UPK? < Rp 300.000/bulan Rp 400.000 - < Rp 500.000/bulan Rp 300.000 - < Rp 400.000/bulan > Rp 500.000/bulan.
88 Lanjutan Lampiran 1 14. Berapa pendapatan perbulan sebelum mendapatkan pinjaman dari UPK? Sebutkan: ________________ 15. Berapa pendapatan perbulan setelah mendapatkan pinjaman dari UPK? Sebutkan: ________________ 16. Apakah besarnya angsuran yang harus dibayar ke UPK memberatkan Anda? Ya Tidak. 17. Apa yang membuat Anda mengajukan kredit ke UPK? Ingin mendapatkan bantuan modal Ingin meningkatkan usaha Hanya sekedar ikut-ikutan teman yang lain Lainnya, sebutkan: _____________________________ 18. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit dari UPK? Ya, dalam hal apa? Sebutkan __________________________ Tidak. 19. Menurut Anda bagaimanakah persyaratan awal mengajukan kredit ke UPK? Ringan (mudah dipenuhi) Sedang (ada item yang tidak bisa dipenuhi) Berat (sulit untuk dipenuhi). 20. Menurut Anda bagaimanakah proses mengajukan kredit ke UPK? Mudah (tidak berbelit-belit) Sedang (tidak berbelit-belit tetapi lama) Lama (berbelit-belit dan lama). 21. Bagaimanakah realisasi pencairan kredit dana perguliran dari UPK menurut Anda? Cepat Sedang Lama, sebutkan: ____________________________ 22. Bagaimana produksi yang dihasilkan setelah Anda mendapatkan bantuan kredit UPK? Lebih meningkat daripada sebelumnya Sama dengan sebelumnya Lebih sedikit daripada sebelumnya.
89
Lanjutan Lampiran 1 23. Tingkat keuntungan yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan kredit Lebih meningkat daripada sebelumnya. Berapa peningkatannya? ________ Sama dengan sebelumnya Lebih sedikit daripada sebelumnya. Berapa penurunannya?__________ 24. Selain memberikan bantuan /pinjaman dana, apakah UPK/FK/FT/PL juga melakukan fasilitasi pembuatan AD/ART kelompok? Ya, siapa? Sebutkan____________ Tidak. 25. Apakah UPK/FK/FT/PL juga melakukan fasilitasi pembuatan SOP kelompok? Ya, siapa? Sebutkan____________ Tidak. 26. Apakah UPK/FK/FT/PL juga melakukan fasilitasi penguatan administrasi dan pelaporan keuangan kelompok? Ya, siapa? Sebutkan: ____________ Tidak. 27. Apakah UPK/FK/FT/PL juga melakukan fasilitasi peningkatan permodalan dengan pengembangan jaringan? Ya, siapa? Sebutkan: ____________ Tidak. 28. Apakah UPK/FK/FT/PL juga melakukan fasilitasi peningkatan simpanan anggota kelompok? Ya, siapa? Sebutkan: ____________ Tidak. 29. Apakah UPK/FK/FT/PL juga melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus dan anggota kelompok? Ya, siapa? Sebutkan: ____________ Tidak. 30. Apakah UPK/FK/FT/PL juga melakukan fasilitasi pengembangan jaringan terutama pemberian informasi mengenai bantuan teknis misalnya lembagalembaga pelatihan, LSM, permodalan, maupun usaha? Ya. siapa? Sebutkan: ____________ Tidak.
90 Lanjutan Lampiran 1 31. Apakah Anda memiliki tabungan sebelum menjadi anggota kelompok SPP? Ya, berapa? ________________ Tidak. 32. Apakah Anda rutin menabung setiap bulan di kelompok? Ya, berapa besarnya? ________________ Tidak. 33. Apakah Anda terbebani dengan kewajiban menabung pada kelompok SPP? Ya Tidak. 34. Apakah Anda akan terus menabung walaupun sudah tidak memiliki kewajiban dalam kelompok SPP? Ya, berapa? ______ Tidak. 35. Apa alasan/tujuan Anda menabung di kelompok? Cadangan untuk membayar angsuran jika belum ada uang untuk mencicil Biaya pendidikan anak di masa depan Memenuhi kebutuhan darurat seperti sakit Lainnya.Sebutkan: _______________________________ 36. Apakah Anda membuat perencanaan anggaran keuangan keluarga setelah menjadi anggota kelompok SPP? Ya Tidak. 37. Apakah kegiatan SPP menunjang peningkatan/kemajuan usaha Anda secara keseluruhan? Ya Tidak. 38. Menurut Anda, apakah kegiatan SPP harus terus digalakkan? Ya. Mengapa?______________________ Tidak. 39. Apakah pelayanan SPP dari UPK sudah memuaskan Anda? Ya Tidak/belum tahu.
91
Lanjutan Lampiran 1
40. Sebutkan masalah/ kendala selama mengikuti program pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan SPP? Isi jawaban Anda! _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 41. Sebutkan saran-saran Anda untuk memperbaiki program pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan SPP? Isi jawaban Anda! _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ PERTANYAAN TAMBAHAN BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA ATAU ANGGOTA KELOMPOK TENTANG PENGGUNAAN DANANYA UNTUK KEGIATAN USAHA: 42. Apakah ada bantuan dalam penguatan pengelolaan usaha melalui pemasaran produk, baik mengenai kualitas, jaringan distribusi, strategi promosi, persaingan harga jual dan sebagainya? Ya. siapa? Sebutkan: ____________ Tidak. 43. Apakah ada bantuan dalam penguatan pengelolaan usaha produksi, yang mencakup masalah supply bahan baku, proses produksi (sistem, kapasitas sarana, dan kapasitas Sumber Daya Manusia) dan sebagainya? Ya. siapa? Sebutkan: ____________ Tidak. 44. Apakah ada bantuan dalam penguatan pengelolaan keuangan, berupa administrasi dan pelaporan keuangan serta peningkatan permodalan? Ya.Sebutkan: ____________ Tidak.
= Terima kasih atas kerjasamanya =
92 Lampiran 2. Panduan wawancara dengan pengurus UPK/FK/PL
IDENTITAS RESPONDEN 1. 2. 3. 4.
Nama Usia Pendidikan terakhir Jenis kelamin
: : : :
Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap sesuai pertanyaan pada lembar jawaban terpisah! A. KARAKTERISTIK INDIVIDU 1. Persepsi dan pengetahuan individu a. Bagaimana pandangan anggota kelompok SPP tentang mekanisme perguliran dana? b. Bagaimana pandangan anggota kelompok SPP tentang batasan maksimum pembiayaan? c. Bagaimana tanggapan anggota kelompok SPP terhadap pengelolaan dana? 2. Motivasi Individu a. Apa yang mendorong calon anggota kelompok SPP untuk mengajukan pembiayaan/kredit? b. Upaya apa untuk membangkitkan motivasi anggota kelompok SPP untuk memenuhi kewajibannya? c. Apa motivasi Saudara terlibat di UPK/FK/PL? 3. Keterampilan Individu a. Pada umumnya digunakan untuk apakah pembiayaan oleh anggota kelompok SPP? b. Apakah pembiayaan tersebut mempengaruhi usaha dan pendapatan anggota kelompok SPP?
93
Lanjutan Lampiran 2 B. KELEMBAGAAN 1. Kelompok a. Berapa jumlah anggota kelompok SPP? b. Bagaimana proses pembentukan kelompok SPP? c. Bagaimana proses pemilihan ketua/penanggung jawab kelompok? d. Bagaimana pandangan Saudara mengenai tingkat interaksi sosial di antara sesama anggota kelompok SPP? 2. Nilai dan Norma a. Apa syarat untuk mendapatkan pembiayaan dana bergulir SPP? b. Apa yang mendasari adanya persyaratan pembiayaan tersebut? c. Berapa batas maksimum pemberian pembiayaan? Mengapa? d. Bagaimana cara pengembalian pembiayaan? e. Menurut pandangan Saudara apakah kegiatan SPP sudah memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal anggota kelompok SPP? f. Menurut pandangan Saudara, apakah ada pengaruh hubungan personal kelompok SPP dengan pengurus UPK dilihat dari jenis kelamin pengurus UPK? Seperti apa pengaruhnya? 3. Bagaimana pembagian tugas dalam kelompok SPP? Apakah mereka bisa menjalankannya sesuai dengan fungsinya masing-masing? 4. Apakah tujuan yang ingin dicapai kelompok SPP dengan bergabung di kelompoknya? 5. Apa latar belakang hubungan pribadi antar sesama anggota kelompok? (misalnya: keluarga dekat, tetangga, arisan kelompok, pengajian, dll) 6. Bagaimana suasana hubungan antar anggota dalam kelompok secara umum? 7. Seperti apakah penghargaan dan hukuman yang berlaku dalam kelompok jika ada anggota yang lebih berprestasi ataupun yang sering berbuat kesalahan?
94 Lanjutan Lampiran 2
C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN 1. Berapa jumlah dana yang disalurkan? (asumsi selama satu tahun) 2. Berapa jumlah tabungan anggota kelompok SPP di kelompoknya? 3. Apakah dengan adanya pinjaman kelompok SPP juga mempengaruhi simpanan anggota di kelompok? Seperti apa pengaruhnya? 4. Apakah kelebihan program ini dibandingkan dengan program yang sejenis lainnya? 5. Bagaimana cara UPK menyosialisasikan adanya dana program untuk SPP? 6. Bagaimana proses dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembiayaan? Siapa saja yang terlibat? 7. Bagaimana mengukur kinerja pengurus UPK? 8. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi kegiatan SPP? 9. Bagaimana jika terjadi kemacetan angsuran? Siapa yang bertanggung jawab? 10. Apakah ada target aset/kekayaan, omset, ataupun laba/keuntungan yang ingin dicapai setiap tahunnya? Jika ada, kapan penentuannya? 11. Apa hambatan dalam pengembangan pembiayaan mikro ini dan bagaimana cara mengatasinya? 12. Berdasarkan pengamatan Saudara, lembaga mana saja yang dapat dijadikan mitra untuk mengembangan kegiatan SPP? 13. Berdasarkan pengamatan Saudara, seberapa besar peranan pendamping (FK/FT/PL/KPMD) dalam kegiatan SPP? 14. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kegiatan SPP pada masa mendatang? 15. Bagaimana saran dan harapan Saudara untuk pengembangan kegiatan SPP?
95
Lampiran 3. Jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia tahun 2009 Provinsi N.A.D. Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Irian Jaya Barat Papua INDONESIA Sumber: BPS, 2009
Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan) Kota Desa K+D
Kota
Desa
K+D
182,2 710,7 892,9 688,0 811,6 1.499,7 115,8 313,5 429,3 225,6 301,9 527,5 117,3 132,4 249,7 470,0 697,8 1.167,9 117,6 206,5 324,1 349,3 1.209,0 1.558,3 28,8 47,8 76,6 62,6 65,6 128,2 323,2 323,2 2.531,4 2.452,2 4.983,6 2.420,9 3.304,8 5.725,7 311,5 274,3 585,8 2.148,5 3.874,1 6.022,6 348,7 439,3 788,1 92,1 89,7 181,7 557,5 493,4 1 050,9 109,4 903,7 1 013,1 94,0 340,8 434,8 35,8 130,1 165,9 68,8 107,2 176,0 77,1 162,2 239,2 79,3 140,3 219,6 54,7 435,2 489,8 124,5 839,1 963,6 26,2 408,2 434,3 22,2 202,4 224,6 43,5 114,7 158,2 38,8 341,2 380,0 8,7 89,3 98,0 8,6 248,3 256,8 28,2 732,2 760,3 11.910,5 20.619,4 32.530,0
15,44 11,45 7,50 8,04 12,71 16,93 19,16 16,78 5,86 7,63 3,62 10,33 15,41 14,25 12,17 5,62 4,50 28,84 14,01 7,23 4,45 4,82 4,00 8,14 10,09 4,94 4,96 7,89 12,59 11,03 3,10 5,22 6,10 10,72
24,37 11,56 10,60 10,93 6,88 15,87 18,28 21,49 8,93 8,98 14,28 19,89 22,60 21,00 10,70 5,98 18,40 25,35 10,09 8,34 5,33 13,86 11,05 21,35 15,81 23,11 32,82 16,65 34,30 13,42 44,71 46,81 17,35
21,80 11,51 9,54 9,48 8,77 16,28 18,59 20,22 7,46 8,27 3,62 11,96 17,72 17,23 16,68 7,64 5,13 22,78 23,31 9,30 7,02 5,12 7,73 9,79 18,98 12,31 18,93 25,01 15,29 28,23 10,36 35,71 37,53 14,15
% Penduduk Miskin
96 Lampiran 4. Perkembangan pembiayaan mikro kegiatan SPP per Desember 2009 (dalam satuan rupiah) Provinsi N.A.D
Alokasi Pinjaman
Target Pengembalian Kumulatif Pokok Bunga
Realisasi Pengembalian Pokok Bunga
%
136.847.844.854
85.150.209.441
10.434.964.223
77.823.987.328
9.898.562.919
91
70.026.793.900
48.280.495.485
5.898.897.543
46.368.399.780
5.778.220.721
96
654.500.000
397.883.700
42.102.000
347.196.805
38.462.975
87
Sumatera Barat
197.669.609.275
124.405.163.133
13.331.861.044
120.221.614.968
13.053.577.293
97
Riau
Sumatera Utara Nias
121.588.922.893
86.252.540.659
12.661.810.952
81.261.055.019
11.972.181.809
94
Kepulauan Riau
38.968.584.000
25.288.761.830
3.258.882.525
24.489.438.146
3.180.900.991
97
Bangka Belitung
8.716.750.000
4.045.177.900
630.667.200
3.835.146.350
620.980.200
95
Jambi
130.118.115.300
88.489.866.172
11.919.728.918
84.845.587.639
11.587.291.803
96
Sumatera Selatan
190.222.658.610
135.818.597.484
23.728.545.439
126.267.152.706
22.790.699.620
93
Bengkulu
8.089.825.000
5.028.333.208
764.663.209
4.849.543.123
733.832.654
96
Lampung
61.451.794.517
44.248.394.903
7.089.692.130
41.234.536.565
6.734.794.100
93
Banten
116.654.450.980
73.615.845.499
14.292.116.326
65.047.764.740
13.282.797.682
88
Jawa Barat
415.177.291.203
314.602.876.056
56.868.755.681
290.156.293.743
53.471.484.085
92
Jawa Tengah
898.839.812.535
529.870.073.870
88.337.962.816
518.482.696.883
87.622.013.695
98
D.I.Y
137.433.104.591
83.194.026.308
14.917.958.982
82.377.001.053
14.784.013.855
99
Jawa Timur
473.673.395.235
421.037.302.570
70.415.202.640
407.014.077.220
68.819.510.833
97
Bali
269.824.598.400
204.537.933.631
35.597.746.822
200.993.703.150
35.023.102.273
98
NTB
50.295.732.150
38.131.202.017
5.882.264.400
34.375.278.525
5.336.624.815
90
NTT
154.846.702.382
95.990.828.626
17.769.632.111
81.041.105.320
15.421.709.963
84
Kalimantan Barat
86.463.310.000
49.791.665.668
7.692.612.167
45.233.492.639
7.152.779.122
91
Kalimantan Tengah
58.839.341.268
34.708.090.839
7.030.583.192
30.822.508.718
6.486.224.343
89
Kalimantan Selatan
64.237.382.200
38.254.468.132
6.619.557.696
37.137.050.153
6.398.858.508
97
Kalimantan Timur
56.583.393.950
37.354.391.313
5.870.868.849
35.557.008.472
5.483.071.563
95
Sulawesi Utara
43.181.600.844
35.296.744.297
5.595.354.979
28.824.752.686
5.019.322.726
82
Gorontalo
40.440.171.655
29.527.017.920
5.569.493.630
25.134.625.010
4.676.804.166
85
Sulawesi Tengah
92.415.242.013
65.211.202.171
12.167.677.158
57.618.392.428
10.722.206.594
88
Sulawesi Selatan
184.541.145.080
109.311.771.482
15.484.655.997
105.924.132.551
15.120.936.366
97
Sulawesi Tenggara
102.373.872.917
67.593.911.776
10.758.569.988
60.193.684.013
9.748.845.290
89
Sulawesi Barat
58.921.075.575
34.153.889.690
4.498.262.804
31.970.476.171
4.163.950.705
94
Maluku
14.672.091.700
10.277.019.583
1.701.710.205
8.229.708.133
1.395.651.491
80
Maluku Utara
18.716.833.717
15.539.355.070
3.507.250.336
10.260.931.198
2.465.745.560
66
684.730.000
480.181.087
77.084.189
355.637.599
63.379.013
74
Papua Irian Jaya Barat TOTAL
50.000.000
49.920.000
7.358.567
18.250.000
2.359.500
37
4.303.220.676.744
2.935.935.141.520
480.424.494.718
2.768.312.228.834
459.050.897.233
94
Sumber : KM Nasional PNPM MPd (2009) NTB menggunakan laporan Juni 2009 Bengkulu menggunakan laporan Agustus 2009 Sumut & Sulut menggunakan laporan Oktober 2009 Riau menggunakan laporan November 2009
97
Lampiran 5. Neraca kegiatan microfinance UPK
Kecamatan Kabupaten Provinsi
UNIT PENGELOLA KEGIATAN NERACA KEGIATAN MICROFINANCE Per 25 MEI 2011 : Semparuk : Sambas : Kalimantan Barat
AKTIVA 1
PASIVA
HARTA
2 HUTANG
1.1 Kas 1.1.1 Kas Operasional UPK
2.1 Bonus UPK
0,00
553.200,00
2.2 Bansos Masyarakat
2.241.250,00
1.1.2 Kas Pengembalian UEP
-
2.3 Peng. Kelembagaan
18.959.500,00
1.1.3 Kas Pengembalian SPP
23.782.000,00
Total Kas
2.4 Lain-lain 24.335.200,00
1.2 Bank 1.2.1 B. Operasional UPK
0,00
3 MODAL 13.488.530,89
3.1 Modal BLM UEP
0,00
1.2.2 B. Pengembalian UEP
-
3.2 Modal BLM UEP
1.493.400.000,00
1.2.3 B. Pengembalian SPP
614.189.455,85
Total Bank
3.3 Lain-lain (donasi dsb)
0,00
627.677.986,74
1.3 Saldo Pinjaman
3.5 Surplus ditahan
265.588.489,95
1.3.1 Pinjaman UEP
0,00 3.6 Surplus berjalan
107.379.172,46
1.3.2 Pinjaman SPP
1.304.793.000,00 3.7 Modal Ops UPK
60.000.000,00
1.3.3 Pinjaman …….
1.4 Biaya dibayar di muka Ak. Amorlisasi
0,00 0,00
Nilai buku
0,00
1.5 Inventaris/aktiva tetap
31.809.000,00
Ak. Penyusutan
18.597.638,89
Nilai buku inventaris
1.8 Aktiva lain-lain
13.211.361,11
7.550.864,56
TOTAL AKTIVA 1.977.568.412,41 TOTAL PASIVA 1.977.568.412,41 Keterangan: Aktiva lain-lain Rp 7.550.864,56 merupakan bunga bersih tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp.7.450.864,56 dan buka rekening Rp 100.000,00
98 Lampiran 6. Perkembangan kelompok SPP Kecamatan Semparuk PERKEMBANGAN KELOMPOK SPP KECAMATAN SEMPARUK PER MEI 2011
No
Lokasi (desa)
Jumlah kelompok yang dilayani Awal 2009/ (2008/2009) 2010
2010/ 2011
Jenis kelompok Fungsi kelompok Tkt perkembangan Peningkatan Simpan kelompok jumlah Pertumbuhan pinjam Aneka Usaha Penyalur Pengelola kelompok jumlah kelompok usaha bersama CamBerkem- Matang (channelling) (execut-ing) yang dilayani SPP Pemula puran bang /siap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5-3
16=15/3*100%
1
Semparuk
8
19
18
0
0
18
1
6
11
1
18
0
10
125
2
Singaraya
4
9
13
0
0
13
0
6
7
0
13
0
9
225
3
Sepinggan
3
6
4
0
0
4
0
1
3
0
4
0
1
33
4
Seburing
3
4
6
0
0
6
0
3
3
0
6
0
3
100
5
Sepadu
2
2
3
0
1
1
1
2
0
1
3
0
1
50
TOTAL
20
40
44
0
1
42
2
18
24
2
44
0
24
120
Sumber: UPK Kecamatan Semparuk, 2011b
99
Lampiran 7. Peningkatan pendapatan anggota kelompok SPP Pendapatan sebelum jadi anggota (rupiah) Sartinah Julaina Ruslawati Ruslina 100.000 Patmawati 500.000 Eni Susteri 500.000 Fitriani 500.000 Mislah 500.000 Latifah 500.000 Eni 500.000 Dare 650.000 Faridah 650.000 Parila 700.000 Darmi 900.000 Farida 900.000 Rita 1.000.000 Pahlia 1.000.000 Gustina 1.000.000 Nursiah 1.000.000 Nazilam 1.000.000 Asiah 1.000.000 Murlina 1.100.000 Dahlia 1.300.000 Rusnita 1.300.000 Mulyani 1.300.000 Wasilah 1.400.000 Halimah 1.500.000 Fitria 1.500.000 Noviani 1.500.000 Ervina 1.500.000 Lina 1.500.000 Astuti 1.500.000 Anna Prihatini 1.500.000 Nursiti Amalia 1.500.000 Kartila 1.600.000 Susi 1.800.000 Rustiah 2.000.000 Suraya 2.000.000 Waspiah 2.000.000 Sri Murnengsih 2.000.000 Sabilah 2.500.000 Wahdah 3.000.000 Hasanah 3.000.000 Manina 3.300.000 Kartika 3.500.000 Mahrus 4.000.000 Hanida 4.000.000 Masnah Husin 5.000.000 Ernawani 7.000.000 Nuraini 8.000.000 Sumber: UPK Kecamatan Semparuk, 2011b Nama Anggota
Pendapatan setelah menjadi anggota (rupiah) 1.500.000 650.000 600.000 800.000 750.000 1.800.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.000.000 1.350.000 1.800.000 3.000.000 1.700.000 2.000.000 2.000.000 1.750.000 2.000.000 2.100.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 2.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 9.000.000 4.000.000 7.000.000 8.000.000 6.000.000 8.000.000 13.000.000 12.000.000
Peningkatan penghasilan/ bulan (rupiah) 1.500.000 650.000 600.000 700.000 250.000 1.300.000 2.000.000 1.000.000 500.000 500.000 350.000 550.000 300.000 450.000 900.000 2.000.000 700.000 1.000.000 1.000.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 1.700.000 600.000 1.500.000 2.000.000 500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.500.000 4.500.000 400.000 2.200.000 1.000.000 1.000.000 500.000 400.000 500.000 3.000.000 6.000.000 700.000 3.500.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 6.000.000 4.000.000
100 Lampiran 8. Kuesioner penelitian penilaian bobot dan rating faktor strategis internal dan eksternal kegiatan SPP Kec. Semparuk Kab. Sambas PETUNJUK PENGISIAN: 1. Pertanyaan yang diajukan merupakan perbandingan antara kolom sebelah kiri dengan baris sebelah kanan atas (paired comparison). 2. Penentuan bobot merupakan pandangan masing-masing responden terhadap setiap faktor-faktor strategis internal dan eksternal Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Semparuk. Dalam menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2, dan 3 dengan keterangan sebagai berikut: 1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal. 2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal. 3 = jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal.
TABEL BOBOT FAKTOR STRATEGIS INTERNAL FAKTOR INTERNAL A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan B. Ada pendampingan kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah program efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat H. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK K. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar L. Proses pencairan relatif lama M. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan N. Simpanan anggota tidak berkembang O. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah P. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Q. Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan R. UPK belum memiliki badan hukum TOTAL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R TOTAL BOBOT
101
Lanjutan Lampiran 8 TABEL BOBOT FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
A B C D E F G H I J K Total Bobot
A. Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa B. Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP C. Peluang kerjasama pengembangan jaringan D. Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha E. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir F. Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat
TOTAL
CONTOH PENGISISAN: - “Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa” (A) pada baris/horizontal kurang penting dari “Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP” (B) pada kolom/vertikal. Maka nilainya = 1 - “Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa” (A) pada baris/horizontal sama penting dengan “Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP ” (B) pada kolom/vertikal. Maka nilainya = 2 - “Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa” (A) pada baris/horizontal lebih penting dari “Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP” (B) pada kolom/vertikal. Maka nilainya = 3
102 Lanjutan Lampiran 8 A. Pemberian nilai peringkat terhadap faktor-faktor strategis internal Petunjuk Pengisian: 1. Pemberian nilai peringkat menunjukkan tingkat faktor strategis sebagai kekuatan atau kelemahan. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut: Nilai 4, jika faktor tersebut dinilai menjadi kekuatan utama, Nilai 3, jika faktor tersebut dinilai menjadi kekuatan kecil, Nilai 2, jika faktor tersebut dinilai menjadi kelemahan kecil, Nilai 1, jika faktor tersebut dinilai menjadi kelemahan utama. 2. Pengisian kolom penilaian peringkat menggunakan tanda check list (√) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi kegiatan SPP dalam hal faktor-faktor kekuatan/kelemahan yang dimiliki organisasi berikut: KEKUATAN/KELEMAHAN KEKUATAN A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan B. Ada pendampingan kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas H. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK KELEMAHAN K. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar L. Proses pencairan relatif lama M. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan N. Simpanan anggota tidak berkembang O. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah P. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Q. Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan R. UPK belum memiliki legal lending
1
2
3
4
103
Lanjutan Lampiran 8 B. Pemberian nilai peringkat terhadap faktor-faktor strategis eksternal Petunjuk pengisian: 1. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada kemampuan KSP dalam meraih peluang dan mengantisipasi ancaman yang ada. Pemberian nilai peringkat didasarkan keterangan berikut: Nilai 4, jika faktor tersebut dinilai menjadi peluang utama. Nilai 3, jika faktor tersebut dinilai menjadi peluang kecil. Nilai 2, jika faktor tersebut dinilai menjadi ancaman kecil. Nilai 1, jika faktor tersebut dinilai menjadi ancaman utama. 2. Pengisian kolom penilaian peringkat/rating menggunakan tanda check list (√). Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi kegiatan SPP dalam hal faktor-faktor peluang/ancaman yang dimiliki organisasi berikut: PELUANG/ANCAMAN PELUANG A. Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa B. Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP C. Peluang kerjasama pengembangan jaringan D. Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha E. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir F. Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan ANCAMAN G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Kondisi sosial ekonomi dan politik yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat
4
3
2
1
104
Lampiran 9. Pembobotan terhadap kekuatan dan kelemahan TABEL BOBOT FAKTOR STRATEGIS INTERNAL Pakar 1 KEKUATAN
A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah &ringan B. Ada pendampingan kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas H. Peran perempuan dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK
A 0 3 3 1
B 1 0 1 1
C 1 3 0 1
D 3 3 3 0
E 3 3 3 1
F 1 3 3 1
G 1 2 3 1
H 3 3 3 2
I 2 3 3 1
J 1 3 3 1
K 1 2 3 2
L 1 3 3 2
M 1 2 3 2
N 1 2 3 1
O 1 2 1 1
P 1 2 2 1
Q 1 2 2 1
R 3 3 3 3
Total 26 44 45 23
Bobot 0,042 0,072 0,074 0,038
1 3 3 1 2 3
1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 3 3 2 3 3
0 3 3 2 2 3
1 0 2 1 1 1
1 2 0 1 2 1
2 3 3 0 3 3
2 3 2 1 0 2
1 3 3 1 2 0
2 2 3 1 1 3
2 3 2 1 2 2
2 1 2 1 2 2
1 2 3 2 3 3
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 3 1 1 1
3 3 3 2 3 3
26 36 40 21 31 34
0,042 0,059 0,065 0,034 0,051 0,056
3 3 3 3 3 3 3 1 42
2 1 2 2 2 2 2 1 24
1 1 1 1 3 2 2 1 23
2 2 2 3 3 3 3 1 45
2 2 2 3 3 3 3 1 42
2 1 3 2 3 3 3 1 32
1 2 2 1 3 3 1 1 28
3 3 3 2 3 3 3 2 47
2 2 1 3 3 3 1 37
31 2 2 1 3 3 3 1 34
0 3 3 2 3 3 3 1 38
1 0 3 1 3 3 3 3 38
1 1 0 1 3 2 3 1 30
2 3 3 0 3 3 3 1 39
1 1 1 1 0 1 1 1 18
1 1 2 1 3 0 3 1 24
1 1 1 1 3 1 0 1 23
3 1 3 3 3 3 3 0 48
30 30 38 29 50 44 45 20 612
0,049 0,049 0,062 0,047 0,082 0,072 0,074 0,033 1,000
KELEMAHAN
K. L. M. N. O. P. Q. R.
Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar Proses pencairan relatif lama Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan Simpanan anggota tidak berkembang Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan UPK belum memiliki legal lending
TOTAL
105
Lanjutan Lampiran 9 TABEL BOBOT FAKTOR STRATEGIS INTERNAL Pakar 2 KEKUATAN A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan B. Ada pendampingan kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas H. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK KELEMAHAN K. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar L. Proses pencairan relatif lama M. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan N. Simpanan anggota tidak berkembang O. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah P. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Q. Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan R. UPK belum memiliki legal lending TOTAL
A 0 3 3 1
B 1 0 1 1
C 1 3 0 1
D 3 3 3 0
E 3 3 3 1
F 2 2 2 2
G 1 3 3 1
H 3 3 3 2
I 2 3 3 1
J 1 3 2 1
K 1 2 3 2
L 1 3 2 2
M 2 2 2 2
N 1 2 3 1
O 1 2 2 1
P 3 3 2 2
Q 1 2 2 1
R 3 3 3 3
Total 30 45 42 25
Bobot 0,049 0,073 0,069 0,041
1 2 3 1 2 3
1 2 1 1 1 1
1 2 1 1 1 2
3 2 3 2 3 3
0 2 3 2 2 3
2 0 2 1 2 1
1 2 0 1 2 1
2 3 3 0 3 3
2 2 2 1 0 2
1 3 3 1 2 0
2 2 3 2 1 3
2 3 3 1 2 2
2 1 2 1 3 2
1 2 3 2 3 3
3 1 1 1 1 2
1 2 2 2 1 1
1 1 3 1 1 1
3 3 3 2 3 3
29 35 41 23 33 36
0,047 0,057 0,067 0,038 0,054 0,059
3 3 2 3 3 1 3 1 38
2 1 2 2 2 1 2 1 23
1 2 2 1 2 2 2 1 26
2 2 2 3 3 2 3 1 43
2 2 2 3 1 3 3 1 39
2 1 3 2 3 2 3 1 33
1 1 2 1 3 2 1 1 27
2 3 3 2 3 3 3 2 46
3 2 1 1 3 3 3 1 35
1 2 2 1 2 3 3 1 32
0 3 3 2 3 2 3 1 38
1 0 3 1 3 3 2 3 37
1 1 0 1 3 2 3 1 31
2 3 3 0 3 3 2 1 38
1 1 1 1 0 1 2 1 23
2 1 2 1 3 0 2 1 31
1 2 1 2 2 2 0 1 25
3 1 3 3 3 3 3 0 48
30 31 37 30 45 38 43 20 613
0,049 0,051 0,060 0,049 0,073 0,062 0,070 0,033 1,000
106
Lanjutan Lampiran 9 TABEL BOBOT FAKTOR STRATEGIS INTERNAL Pakar 3 KEKUATAN A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan B. Ada pendampingan kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas H. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK KELEMAHAN K. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar L. Proses pencairan relatif lama M. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan N. Simpanan anggota tidak berkembang O. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah P. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Q. Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan R. UPK belum memiliki legal lending TOTAL
A 0 3 3 1
B 1 0 1 1
C 1 3 0 1
D 3 3 3 0
E 3 3 3 1
F 1 3 3 1
G 1 2 3 1
H 3 2 3 2
I 2 3 3 1
J 1 3 3 1
K 1 3 3 2
L 1 3 2 2
M 1 2 2 2
N 1 2 3 1
O 2 2 2 1
P 1 3 3 2
Q 1 2 2 1
R 3 3 3 3
Total 27 45 45 24
Bobot 0,044 0,074 0,074 0,039
1 3 3 1 2 3
1 1 2 2 1 1
1 1 1 1 1 1
3 3 3 2 3 3
0 3 3 2 2 3
1 0 2 1 1 1
1 2 0 1 2 1
2 3 3 0 3 3
2 3 2 1 0 2
1 3 3 1 2 0
2 2 3 1 1 3
2 3 2 1 2 2
2 1 2 1 2 2
2 2 3 2 3 3
1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 2 1
1 1 2 1 1 1
3 2 3 2 3 2
27 35 39 23 32 33
0,044 0,057 0,064 0,038 0,052 0,054
3 3 3 3 2 3 3 1 41
1 1 2 2 2 1 2 1 23
1 2 2 1 2 1 2 1 23
2 2 2 3 3 2 3 1 44
2 2 2 2 3 3 3 1 41
2 1 3 2 3 3 3 2 33
1 2 2 1 3 3 2 1 29
3 3 3 2 2 2 3 2 44
3 2 2 1 3 3 3 1 37
1 2 2 1 3 3 3 2 35
0 3 3 2 2 3 3 1 38
1 0 3 1 2 3 3 3 36
1 1 0 1 3 2 3 2 30
2 3 3 0 3 3 3 2 41
2 2 1 1 0 1 2 1 24
1 1 2 1 3 0 3 1 28
1 1 1 1 2 1 0 1 21
3 1 2 2 3 3 3 0 44
30 32 38 27 44 40 47 24 612
0,049 0,052 0,062 0,044 0,072 0,065 0,077 0,039 1,000
107
Lanjutan Lampiran 9 TABEL BOBOT FAKTOR STRATEGIS INTERNAL Pakar 4 KEKUATAN A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan B. Ada pendampingan kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas H. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK KELEMAHAN K. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar L. Proses pencairan relatif lama M. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan N. Simpanan anggota tidak berkembang O. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah P. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Q. Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan R. UPK belum memiliki legal lending TOTAL
A 0 3 2 1
B 1 0 2 2
C 2 2 0 1
D 3 2 3 0
E 3 3 3 1
F 1 3 3 1
G 1 3 3 1
H 3 3 3 2
I 2 3 3 1
J 1 3 3 1
K 1 3 3 2
L 1 3 2 2
M 1 2 3 2
N 1 2 3 2
O 1 2 1 1
P 1 2 2 1
Q 1 3 2 1
R 3 3 3 3
Total 27 45 44 25
Bobot 0,044 0,074 0,072 0,041
1 3 3 1 2 3
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 3 3 2 3 3
0 3 3 2 2 3
1 0 2 1 1 1
1 2 0 1 2 1
2 3 3 0 3 3
2 3 2 1 0 2
1 3 3 1 2 0
2 2 3 1 1 3
2 3 2 1 2 2
2 1 2 1 2 2
1 2 3 2 3 3
2 1 1 2 2 1
1 2 2 1 1 2
1 1 3 1 1 1
3 3 3 2 3 3
27 37 40 22 32 35
0,044 0,061 0,065 0,036 0,052 0,057
3 3 3 3 3 3 3 1 41
1 1 2 2 2 2 1 1 23
1 2 1 1 3 2 2 1 24
2 2 2 2 3 3 3 1 43
2 2 2 3 2 3 3 1 41
2 1 3 2 3 2 3 1 31
1 2 2 1 3 2 1 1 28
3 3 3 2 2 3 3 2 46
3 2 2 1 2 2 3 1 35
1 2 2 1 3 2 3 1 33
0 3 3 2 3 3 3 2 40
1 0 3 1 3 3 3 2 36
1 1 0 1 3 2 2 1 29
2 3 3 0 3 3 3 2 41
1 1 1 1 0 1 2 1 22
1 1 2 1 3 0 3 1 27
1 1 2 1 2 1 0 2 25
2 2 3 2 3 3 2 0 46
28 32 39 27 46 40 43 22 611
0,046 0,052 0,064 0,044 0,075 0,065 0,070 0,036 1,000
108
Lampiran 10. Pembobotan terhadap peluang dan ancaman TABEL BOBOT FAKTOR STRATEGIK EKSTERNAL Pakar 1 PELUANG Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP Peluang kerjasama pengembangan jaringan Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan ANCAMAN G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat TOTAL A. B. C. D. E. F.
A 0 3 1 1 1 1
B 1 0 1 1 1 1
C 3 3 0 3 3 2
D 3 3 1 0 3 3
E 3 3 1 1 0 1
F 3 3 2 1 3 0
G 3 3 2 1 2 2
H 3 3 2 1 2 2
I 3 3 3 2 2 2
J 2 2 1 1 3 1
K 2 2 1 1 3 1
Total 26 28 15 13 23 16
Bobot 0,118 0,127 0,068 0,059 0,105 0,073
1 1 1 2 2 14
1 1 1 2 2 12
2 2 1 3 3 25
3 3 2 3 3 27
2 2 2 1 1 17
2 2 2 3 3 24
0 1 1 3 3 21
3 0 3 3 3 25
3 1 0 3 3 25
1 1 1 0 3 16
1 1 1 1 0 14
19 15 15 24 26 220
0,086 0,068 0,068 0,109 0,118 1,000
A 0 3 1 2 1 1
B 1 0 1 1 1 1
C 3 3 0 3 2 2
D 2 3 1 0 3 3
E 3 3 2 1 0 1
F 3 3 2 1 3 0
G 3 3 2 2 2 2
H 3 3 2 1 2 2
I 3 2 3 2 3 2
J 2 2 1 1 3 2
K 3 2 1 1 3 1
Total 26 27 16 15 23 17
Bobot 0,118 0,123 0,073 0,068 0,105 0,077
1 1 1 2 1 14
1 1 2 2 2 13
2 2 1 3 3 24
2 3 2 3 3 25
2 2 1 1 1 17
2 2 2 2 3 23
0 1 1 3 2 21
3 0 3 2 3 24
3 1 0 3 1 23
1 2 1 0 2 17
2 1 3 2 0 19
19 16 17 23 21 220
0,086 0,073 0,077 0,105 0,095 1,000
Pakar 2 PELUANG Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP Peluang kerjasama pengembangan jaringan Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan ANCAMAN G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat TOTAL A. B. C. D. E. F.
109
Lanjutan Lampiran 10. TABEL BOBOT FAKTOR STRATEGIK EKSTERNAL Pakar 3 PELUANG Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP Peluang kerjasama pengembangan jaringan Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan ANCAMAN G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat TOTAL A. B. C. D. E. F.
A 0 3 2 1 1 1
B 1 0 1 1 1 1
C 2 3 0 3 3 2
D 3 3 1 0 3 2
E 3 3 1 1 0 2
F 3 3 2 2 2 0
G 3 2 2 1 2 3
H 3 3 1 2 3 2
I 3 2 3 3 2 2
J 2 2 1 1 3 1
K 2 1 2 1 3 2
Total 25 25 16 16 23 18
Bobot 0,114 0,114 0,073 0,073 0,105 0,082
1 1 1 2 2 15
2 1 2 2 3 15
2 3 1 3 2 24
3 2 1 3 3 24
2 1 2 1 1 17
1 2 2 3 2 22
0 1 2 3 2 21
3 0 2 3 3 25
2 2 0 2 3 24
1 1 2 0 2 16
2 1 1 2 0 17
19 15 16 24 23 220
0,086 0,068 0,073 0,109 0,105 1,000
A 0 2 1 1 1 1
B 2 0 1 1 1 1
C 3 3 0 3 3 2
D 3 3 1 0 3 3
E 3 3 1 1 0 2
F 3 3 2 1 2 0
G 2 3 2 1 2 2
H 3 3 2 1 2 2
I 3 3 3 2 2 3
J 2 2 1 1 3 1
K 1 1 3 3 2 2
Total 25 26 17 15 21 19
Bobot 0,114 0,118 0,077 0,068 0,095 0,086
2 1 1 2 3 15
1 1 1 2 3 14
2 2 1 3 1 23
3 3 2 3 1 25
2 2 2 1 2 19
2 2 1 3 2 21
0 1 1 3 2 19
3 0 3 2 3 24
3 1 0 3 2 25
1 2 1 0 3 17
2 1 2 1 0 18
21 16 15 23 22 220
0,095 0,073 0,068 0,105 0,100 1,000
Pakar 4 PELUANG A. Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa B. Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP C. Peluang kerjasama pengembangan jaringan D. Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha E. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir F. Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan ANCAMAN G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat TOTAL
110
Lampiran 11. Rekapitulasi bobot faktor internal dan eksternal REKAPITULASI BOBOT FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan B. Ada pendampingan kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas H. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK K. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar L. Proses pencairan relatif lama M. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan N. Simpanan anggota tidak berkembang O. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah P. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Q. Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan R. UPK belum memiliki legal lending TOTAL
FK/FT 0,042 0,072 0,074 0,038 0,042 0,059 0,065 0,034 0,051 0,056 0,049 0,049 0,062 0,047 0,082 0,072 0,074 0,033 1,000
UPK1 0,049 0,073 0,069 0,041 0,047 0,057 0,067 0,038 0,054 0,059 0,049 0,051 0,060 0,049 0,073 0,062 0,070 0,033 1,000
UPK2 0,044 0,074 0,074 0,039 0,044 0,057 0,064 0,038 0,052 0,054 0,049 0,052 0,062 0,044 0,072 0,065 0,077 0,039 1,000
PL 0,044 0,074 0,072 0,041 0,044 0,061 0,065 0,036 0,052 0,057 0,046 0,052 0,064 0,044 0,075 0,065 0,070 0,036 1,000
Jumlah 0,180 0,292 0,288 0,158 0,178 0,234 0,261 0,145 0,209 0,225 0,193 0,204 0,248 0,185 0,302 0,265 0,291 0,141 4,000
Rataan 0,045 0,073 0,072 0,040 0,045 0,058 0,065 0,036 0,052 0,056 0,048 0,051 0,062 0,046 0,076 0,066 0,073 0,035 1,000
FAKTOR EKSTERNAL A. Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa B. Banyak masyarakat miskin yang belum mengakses dana SPP C. Peluang kerjasama pengembangan jaringan D. Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha E. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir F. Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat TOTAL
FK/FT 0,118 0,127 0,068 0,059 0,105 0,073 0,086 0,068 0,068 0,109 0,118 1,000
UPK1 0,118 0,123 0,073 0,068 0,105 0,077 0,086 0,073 0,077 0,105 0,095 1,000
UPK2 0,114 0,114 0,073 0,073 0,105 0,082 0,086 0,068 0,073 0,109 0,105 1,000
PL 0,114 0,118 0,077 0,068 0,095 0,086 0,095 0,073 0,068 0,105 0,100 1,000
Jumlah 0,464 0,482 0,291 0,268 0,409 0,318 0,355 0,282 0,286 0,427 0,418 4,000
Rataan 0,116 0,120 0,073 0,067 0,102 0,080 0,089 0,070 0,072 0,107 0,105 1,000
111
Lampiran 12. Perhitungan rating bobot faktor internal dan eksternal PERHITUNGAN RATING BOBOT FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL A. Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan B. Ada pendampingan kelompok C. Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik D. Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat E. Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota KSP F. UPK memiliki SDM berkualitas G. Kontrol yang kuat dari masyarakat luas H. Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha I. Pemberlakuan reward and punishment J. Pelayanan yang baik dari UPK K. Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar L. Proses pencairan relatif lama M. Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan N. Simpanan anggota tidak berkembang O. Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah P. Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Q. Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan R. UPK belum memiliki legal lending TOTAL
FK/FT 3,000 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000 4,000 3,000 4,000 4,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 48,000
UPK1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 49,000
UPK2 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 45,000
PL 4,000 3,000 4,000 4,000 4,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 47,000
Jumlah 15,000 15,000 16,000 14,000 14,000 13,000 14,000 12,000 14,000 14,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 6,000 5,000 7,000 189,000
Rataan 3,750 3,750 4,000 3,500 3,500 3,250 3,500 3,000 3,500 3,500 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 1,500 1,250 1,750 2,625
FAKTOR EKSTERNAL A. Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa B. Banyak masyarakat miskin yang belum mengakses dana SPP C. Peluang kerjasama pengembangan jaringan D. Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha E. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir F. Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan G. Persaingan dengan bank H. Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank I. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat dinamis J. Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP K. Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat TOTAL
FK/FT 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 28,000
UPK1 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 30,000
UPK2 4,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 29,000
PL 4,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 29,000
Jumlah 15,000 14,000 15,000 12,000 12,000 12,000 8,000 8,000 8,000 5,000 7,000 116,000
Rataan 3,750 3,500 3,750 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,250 1,750 2,636
112 Lampiran 13. Daya tarik strategis QSPM FAKTOR PENENTU Kekuatan Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan Ada pendampingan kelompok Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota UPK memiliki SDM berkualitas Kontrol yang kuat dari masyarakat luas Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha Pemberlakuan reward and punishment Pelayanan yang baik dari UPK Kelemahan Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar Proses pencairan relatif lama Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan Simpanan anggota tidak berkembang Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan UPK belum memiliki legal lending Peluang Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa Banyak masyarakat miskin yang belum mengakses dana SPP Peluang kerjasama pengembangan jaringan Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan Ancaman Persaingan dengan bank Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat dinamis Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat Total nilai daya tarik Prioritas Strategi
Bobot
Strategi 1 AS TAS
Strategi 2 AS TAS
Strategi 3 AS TAS
Strategi Alternatif Strategi 4 Strategi 5 AS TAS AS TAS
Strategi 6 AS TAS
Strategi 7 AS TAS
0,045 0,073 0,072 0,040 0,045 0,058 0,065 0,036 0,052 0,056
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 4,000 3,500
0,180 0,292 0,288 0,158 0,178 0,234 0,261 0,091 0,209 0,197
4,000 3,500 3,750 3,500 3,500 4,000 4,000 2,250 3,500 3,250
0,180 0,256 0,270 0,139 0,156 0,234 0,261 0,082 0,183 0,183
3,750 4,000 3,750 3,750 4,000 4,000 3,250 2,500 3,750 3,500
0,168 0,292 0,270 0,149 0,178 0,234 0,212 0,091 0,196 0,197
2,000 4,000 4,000 4,000 3,000 4,000 3,250 2,500 3,000 3,000
0,090 0,292 0,288 0,158 0,134 0,234 0,212 0,091 0,157 0,169
4,000 4,000 3,250 4,000 1,000 4,000 2,500 3,250 1,750 3,500
0,180 0,292 0,234 0,158 0,045 0,234 0,163 0,118 0,092 0,197
3,250 3,250 3,250 2,500 1,000 3,250 1,500 1,250 1,750 3,750
0,146 0,238 0,234 0,099 0,045 0,190 0,098 0,045 0,092 0,211
2,250 3,500 3,750 2,500 2,750 3,500 2,500 2,250 2,750 3,000
0,101 0,256 0,270 0,099 0,122 0,204 0,163 0,082 0,144 0,169
0,047 0,051 0,063 0,046 0,076 0,067 0,073 0,035
3,000 3,250 2,750 3,250 3,500 3,000 3,500 2,750
0,142 0,167 0,172 0,150 0,265 0,200 0,254 0,097
3,750 3,250 3,250 2,500 3,000 3,000 3,750 2,500
0,178 0,167 0,203 0,115 0,227 0,200 0,273 0,088
3,500 3,750 2,750 3,000 3,250 3,000 3,500 3,000
0,166 0,193 0,172 0,138 0,246 0,200 0,254 0,105
3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 2,750 4,000 3,000
0,142 0,154 0,250 0,185 0,302 0,183 0,291 0,105
4,000 4,000 3,250 3,250 4,000 4,000 2,250 3,250
0,190 0,206 0,203 0,150 0,302 0,266 0,164 0,114
3,500 3,500 2,750 2,750 3,500 3,250 3,000 3,000
0,166 0,180 0,172 0,127 0,265 0,216 0,218 0,105
2,750 3,250 3,500 4,000 4,000 2,500 2,500 2,750
0,130 0,167 0,219 0,185 0,302 0,166 0,182 0,097
0,116 0,120 0,073 0,067 0,102 0,080
3,500 4,000 3,500 3,750 3,500 3,000
0,406 0,482 0,255 0,251 0,358 0,239
3,750 4,000 3,750 4,000 4,000 3,500
0,435 0,482 0,273 0,268 0,409 0,278
4,000 4,250 3,500 3,750 4,000 2,750
0,464 0,512 0,255 0,251 0,409 0,219
2,250 4,000 3,000 2,750 4,000 1,500
0,261 0,482 0,218 0,184 0,409 0,119
3,000 4,000 3,500 3,500 3,000 2,500
0,348 0,482 0,255 0,235 0,307 0,199
3,250 3,500 3,750 2,750 3,250 3,750
0,377 0,422 0,273 0,184 0,332 0,298
3,000 3,500 3,250 3,000 3,000 3,250
0,348 0,422 0,236 0,201 0,307 0,259
0,089 0,070 0,072 0,107 0,105
1,500 1,500 2,250 3,000 3,000
0,133 0,106 0,161 0,320 0,314 5,925 4
2,000 2,000 2,750 1,000 1,500
0,177 0,141 0,197 0,107 0,157 6,053 2
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
0,355 0,282 0,286 0,427 0,418 6,494 1
2,000 2,000 1,000 4,000 4,000
0,177 0,141 0,072 0,427 0,418 5,501 6
3,750 3,750 3,750 4,000 3,750
0,332 0,264 0,268 0,427 0,392 5,997 3
3,750 3,750 3,750 4,000 3,750
0,332 0,264 0,268 0,427 0,392 5,598 5
2,500 2,500 2,500 3,000 3,250
0,222 0,176 0,179 0,320 0,340 5,408 7
109
