KAJIAN KEBUTUHAN SDM REAKTOR DAYA EKSPERIMENTAL (RDE) TAHAP IMPLEMENTASI PROYEK

SEMINAR NASIONAL XI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2015 ISSN 1978-0176 _______________________ ________________________________________________ _____________________________________________

KAJIAN KEBUTUHAN SDM REAKTOR DAYA EKSPERIMENTAL (RDE) TAHAP IMPLEMENTASI PROYEK Moch. Djoko Birmano PKSEN, BATAN, Jakarta, Indonesia, [email protected] ABSTRAK KAJIAN KEBUTUHAN SDM REAKTOR DAYA EKSPERIMENTAL (RDE) TAHAP IMPLEMENTASI PROYEK. Saat ini BATAN sedang berencana membangun Reaktor Daya Eksperimental (RDE) yakni reaktor nuklir riset yang dapat menghasilkan daya (listrik/panas), dan rencananya akan dibangun di Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Banten dengan pilihan reaktor jenis HTGR (High Temperature Gas-cooled Reactor) berdaya 10MWth. Banyak hal yang harus dipersiapkan guna menyongsong pembangunan RDE di Indonesia, salah satunya adalah aspek penyiapan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan kajian adalah mengidentifikasi jumlah kebutuhan SDM untuk tahap implementasi proyek dari sisi BATAN sebagai pemilik/utiliti RDE. Metodologi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kegiatan pada tahap implementasi proyek, yang akan menghasilkan jenis dan rincian kegiatan selama tahap implementasi proyek RDE. Tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi jabatan, yang akan menghasilkan struktur organisasi yang akan memunculkan bermacam macam jabatan dan hirarkinya, nama-nama jabatan beserta tugas fungsinya, serta jumlah kebutuhan personil masing-masing jabatan dalam tahap implementasi proyek. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk mengimplementasikan proyek RDE perlu dibentuk Project Management Organization (PMO) yang akan melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan tahap implementasi proyek yang meliputi fase persiapan konstruksi, konstruksi dan komisioning. Struktur organisasi PMO yang disusun terdiri dari 8 kelompok jabatan yang masing-masing mempunyai tugas fungsi, tanggungjawab dan wewenang tertentu. Kebutuhan SDM pada tahap implementasi proyek RDE dari sisi BATAN sebagai pemilik berjumlah 56 orang terdiri dari 39 profesional dan 17 teknisi. Jumlah kebutuhan SDM ini lebih sedikit dibandingkan jumlah kebutuhan SDM di TRS 200 IAEA. Hal ini disebabkan lingkup kegiatan RDE lebih kecil dibandingkan lingkup kegiatan PLTN 900MWe yang menjadi reference plant TRS 200 IAEA, sehingga banyak tugas dan fungsi yang ada di TRS 200 IAEA bisa digabung dijadikan satu kelompok jabatan. Kata kunci: kebutuhan SDM, RDE, tahap implementasi proyek

ABSTRACT THE ASSESSMENT ON THE HUMAN RESOURCES NEEDS OF EXPERIMENTAL POWER REACTOR FOR PROJECT IMPLEMENTATION PHASE. Currently, BATAN has being planned to develop Experimental Power Reactor (EPR), that is the research nuclear reactor that can generate power (electricity or heat). The EPR is planned will be built in the National Center for Research of Science and Technology (Puspiptek) area at Serpong, South Tangerang, Banten Province, with the choice of reactor types is HTGR with the power size of 10 MWth. Many things must be prepared in order to meet the EPR development in Indonesia, one of which is the aspect of the preparation and development of the Human Resources (HR). The purpose of the study is to identify the number of HRs needs for the project implementation phase of the BATAN side as the RDE owner / utility. The methodology is initiated by identifying the activities at the project implementation phase, which will generate the type and details of the activities during the project implementation phase of EPR. The next phase is to do the positions identification, which will generate an organizational structure that will bring out a wide variety of positions and its hierarchy, the names of positions and its duties and functions, as well as the number of personnel needs of each positions in the project implementation phase. The results showed that to implement the EPR project need to be established Project Management Organization (PMO) which will perform the activities, duties and functions at the project implementation phase, which covers the phase of construction preparation, construction and commissioning. PMO structure that is prepared consists of 8 position groups, which each position group has a certain tasks & functions, responsibility and authority. Total HR need at the

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 180

SEMINAR NASIONAL XI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2015 ISSN 1978-0176 _______________________ ________________________________________________ _____________________________________________ EPR project implementation phase from the BATAN side as the RDE owner is 56 personnel consisting of 39 professionals and 17 technicians. This amount is less than the number of HR needs in the IAEA TRS 200. This is due to the scope of EPR activities is smaller than the scope of the NPP type PWR 900MWe activities as reference plant of IAEA TRS 200, so that many tasks and functions that exist in IAEA TRS 200 can be combined into one position group. Key words: HR needs, EPR, project implementation phase

PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan salah satu misi yang dituangkan dalam Renstra BATAN tahun 2015-2019 yakni unggul di kawasan regional serta bersama-sama institusi Pemerintah lainnya dalam menyejahterakan masyarakat, dengan didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku BATAN mempertimbangkan untuk membangun dan mengoperasikan Reaktor Daya Eksperimental (RDE), yang dikategorikan sebagai Reaktor Daya Non Komersial (RDNK) yang rencananya akan dibangun di Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Banten[1]. RDE adalah reaktor nuklir riset yang dapat menghasilkan daya (listrik atau panas), sehingga di samping sebagai reaktor demo untuk pembangkitan listrik, juga akan menjadi reaktor eksperimen aplikasi panas proses dalam rangka penguasaan konsep kogenerasi[1],[2],[3]. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran[4], dinyatakan bahwa pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir non komersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir[5], Badan Pelaksana yang dimaksud adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Sebagai Badan Pelaksana RDE, BATAN berkewajiban menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)[6],[7] untuk seluruh tahapan proyek RDE diantaranya tahap implementasi proyek (project implementation phase). Penyiapan dan pengembangan SDM ini merupakan salah satu infrastruktur dasar yang harus disiapkan seperti yang dipersyaratkan oleh IAEA, yaitu Pengembangan SDM (Human Resources Development)[8],[9]. Tahapan mendasar pertama untuk merencanakan dan melaksanakan program penyiapan dan pengembangan SDM PLTN

adalah mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan SDM secara kuantitas (jumlah) dan kualitas (kualifikasi teknis) SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan tahapan proyek PLTN[10],[11],[12],[13], yaitu sebagai berikut: 1) Tahap kegiatan pra-proyek 2) Tahap implementasi proyek 3) Tahap manufaktur peralatan dan komponen 4) Tahap konstruksi pembangkit 5) Tahap komisioning pembangkit 6) Tahap pengoperasian dan pemeliharaan 7) Tahap dekomisioning Kebutuhan personil secara keseluruhan ditimbulkan dari jenis dan jumlah semua tugas, fungsi dan kegiatan yang akan dilakukan pada setiap tahapan proyek RDE[10]. Oleh sebab itu, pertama-tama akan diidentifikasi tugas, fungsi dan kegiatan yang akan dilakukan pada setiap tahapan proyek RDE, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan SDM. Pada kajian ini, kebutuhan SDM RDE difokuskan untuk tahap implementasi proyek yang akan dimulai pada akhir tahun 2015. Informasi kebutuhan SDM tahap implementasi proyek yang disajikan meliputi tugas, fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan, struktur organisasi pelaksana, dan jumlah kebutuhan personil yang diperlukan. Kajian ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan kegiatan tahap kunci yang menjadi prioritas proyek, yaitu menyiapkan SDM untuk menjalankan kegiatan organisasi tahap implementasi proyek (Project Management Organization, PMO) pembangunan RDE. Tujuan dan Ruang Lingkup Tujuan kajian adalah mengidentifikasi tugas fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap implementasi proyek, dilanjutkan dengan menyusun struktur organisasi pelaksana/PMO dan terakhir menentukan jumlah kebutuhan personil yang diperlukan.

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 181


berpendingin gas (High Temperaturre Gas Cooled Reactor, HTGR), yang termasuk jenis reaktor generasi ke-empat, dengan ukuran daya 10 MWth (atau output listrik sekitar 3 MWe)[14]. Desain RDE dibuat dengan mengacu pada reaktor HTGR berdaya kecil (sesuai dengan klasifikasi IAEA) yang telah beroperasi. Desain RDE yang akan dibangun harus merupakan teknologi yang sudah teruji yang ditandai dengan sudah terlisensinya atau terujinya komponen-komponen penyusun RDE sesuai dengan prosedur regulasi yang berlaku[15]. Menurut Cetak Biru Pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) 20142020[1], kegiatan pembangunan dan pengembangan RDE dibagi dalam 4 tahap seperti pada Gambar 1. Pada saat ini tahap kegiatan yang dilakukan adalah Tahap PraProyek (Tahap 1) yang merupakan tahap penyiapan proyek termasuk kelayakan proyek dan desain rekayasa awal (preliminary engineering design). Tahap Implementasi Proyek (Tahap II) baru akan dimulai pada akhir tahun 2015. Tahap Komisioning dan Operasi (Tahap III) akan dimulai awal tahun 2019 setelah selesainya konstruksi. Tahap terakhir adalah tahap Pengembangan Riset Terpadu Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan kogenerasi (Tahap IV) akan dimulai akhir tahun 2019 sampai selesainya operasi RDE tahun 2060. Pada tahap ini RDE diharapkan akan menjadi pusat riset EBT seperti pengembangan hidrogen, pencairan batubara, gasifikasi batubara dan lain-lain melalui pemanfaatan panas proses RDE dan akan menjadi sinergi riset bagi Lembaga Pemerintah non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Metodologi Metodologi yang digunakan adalah melakukan studi literatur, pengumpulan data dan diskusi dengan narasumber yang berkompeten. Dalam melaksanakan kajian ini, dilakukan tahapan sebagai berikut. Diawali dengan mengidentifikasi kegiatan pada tahap implementasi proyek, yang akan menghasilkan jenis dan rincian kegiatan selama tahap implementasi proyek RDE. Tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi jabatan, yang akan menghasilkan struktur organisasi yang akan memunculkan bermacam macam jabatan dan hirarkinya, nama-nama jabatan beserta tugas fungsinya, serta jumlah kebutuhan personil masing-masing jabatan dalam tahap implementasi proyek. Tahap akhir adalah menganalisis hasil identifikasi jabatan. PEMBANGUNAN RDE Sebagai langkah awal untuk pembangunan dan pengoperasian Reaktor Daya Komersial (PLTN) mendatang di Indonesia, saat ini BATAN sedang merencanakan pembangunan RDE. RDE adalah Reaktor Daya Eksperimental, yang dikategorikan sebagai Reaktor Daya Non Komersial (RDNK). RDE ini merupakan Reaktor Daya Serba Guna mengingat kegunaannya di samping sebagai reaktor demo untuk pembangkitan listrik, juga akan menjadi reaktor eksperimen aplikasi panas proses dalam rangka penguasaan konsep kogenerasi, yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat dibangun dan dioperasikan oleh BATAN sebagai Badan Pelaksana. Jenis teknologi RDE yang akan dibangun adalah reaktor temperatur tinggi 2014

2015

2016

2019

2020

2060

Tahap IV

Tahap III Tahap II Tahap I

Gambar 1. Tahap Proyek RDE[

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 182


HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Kegiatan Tahap Implementasi Proyek RDE Manajemen proyek dalam pengertian luas merupakan fungsi dari pendefinisian, pengarahan, pengendalian dan pengoreksian terhadap proyek atau bagian dari proyek[16]. Manajemen proyek adalah kegiatan yang melibatkan arah proyek, koordinasi, penjadwalan dan pengendalian proyek yang berorientasi kinerja. Hal ini membutuhkan organisasi yang baik dan personil yang berkualitas tinggi dan berpengalaman, karena perannya sangat menentukan keberhasilan proyek. Untuk itu pemilik proyek perlu menggandeng kontraktor utama atau Architect Engineer (AE) yang mempunyai kemampuan mengerjakan proyek. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan proyek RDE diperlukan suatu manajemen proyek dengan membentuk Project Management Organization (PMO). Untuk proyek serumit dan sebesar RDE, pemilik/utiliti menyerahkan tanggungjawab untuk disain dan konstruksi kepada kontraktor utama yang terpilih. Oleh karena itu, PMO RDE terdiri dari PMO dari sisi pemilik/utiliti dan PMO dari sisi kontraktor utama. Kegiatan pada tahap implementasi proyek PLTN pada umumnya mencakup kegiatan project engineering, pengadaan peralatan dan bahan, konstruksi dan komisioning, yang meliputi[10],[17],[18]: 1. Seleksi dan kualifikasi tapak 2. Penyusunan spesifikasi 3. Persiapan penawaran 4. Evaluasi penawaran 5. Negosiasi kontrak 6. Rekayasa proyek 7. Pengurusan perizinan 8. Pengadaan peralatan dan bahan Dari hasil identifikasi, untuk PMO dari sisi pemilik/utiliti yaitu BATAN, mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut[1]: a. Fase Persiapan Konstruksi Kegiatan ini mencakup: - Manajemen enjinering yang - Manajemen kontrak utama, mencakup: a. Implementasi kontrak b. Perencanaan dan implementasi pengadaan

c. Otorisasi untuk melaksanakan - Manajemen Perizinan a. Penyiapan dokumen perizinan (untuk keselamatan ke BAPETEN, mencakup izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning, izin operasi, dan izin dekomisioning) b. penyampaian dan konsultasi teknis ke otoritas penerbit izin - Manajemen risiko proyek - Pengembangan/penyiapan infrastruktur konstruksi - Keamanan - Disain dan enjiniring rinci b. Fase Konstruksi Kegiatan ini mencakup: - Overviu organisasi (tapak dan kantor pusat) dan kegiatan utama selama konstruksi - Manajemen Site Development Plan - Manajemen manufakturing dan konstruksi a. Seleksi sub kontraktor/suplier b. Pengukuran kemajuan pekerjaan: kemajuan disain dan enjinering, kemajuan pengadaan, kemajuan manufakturing, kemajuan konstruski, kemajuan instalasi, c. Project meeting untuk memantau dan mengendalikan proyek - Koordinasi untuk aktivitas konstruksi - Kategorisasi paket pekerjaan konstruksi a. Work Breakdown Structure b. Paket-paket kerja sebagai a project management tool c. Kerja sipil / arsitektur d. Mekanikal e. Elektrikal - Penjadwalan dan pengendalian proyek dalam fase konstruksi, termasuk pengendalian biaya - Perencanaan dan manajemen mutu a. Menetapkan organisasi dan program sistem manajemen b. Menetapkan sistem manajemen c. Menjamin kendali mutu d. QA untuk desain, manufaktur, transport, intalasi, dll e. Surveilance untuk proses manufaktur f. Melakukan inspeksi komprehensif terutama untuk milestone kritis g. Kualifikasi sub kontraktor - Inspeksi konstruksi

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 183


- Sistem manajemen keselamatan dan lingkungan, meliputi a. Budaya keselamatan b. Evaluasi keselamatan sebelum negosiasi kontrak c. Manajemen lingkungan proyek d. Standar lingkungan - Pengembangan SDM a. SDM yang ada b. Penugasan supervisor terkait kemajuan pekerjaan c. Definisi tingkat keahlian (skill) SDM d. Penyelenggaraan pelatihan c. Fase Komisioning (bersama-sama dengan OO) - Proses penyelesaian konstruksi - Proses pengambil alihan (turnover) Identifikasi Jabatan Tahap Implementasi Proyek RDE

Dari hasil identifikasi jabatan tahap implementasi proyek RDE, dihasilkan struktur organisasi yang akan memunculkan bermacam macam jabatan dan hirarkinya, nama-nama jabatan dan tugas fungsinya, serta jumlah kebutuhan personil masing-masing jabatan dalam tahap implementasi proyek. Struktur Organisasi PMO Untuk melaksanakan implementasi pembangunan RDE, organisasi PKSEN dipandang belum dapat mengakomodasi sepenuhnya rangkaian kegiatan yang lebih berorientasi proyek, sedangkan PKSEN yang merupakan unit kerja teknis berorientasi pada pengkajian dan penelitian. Untuk itu, perlu dibentuk organisasi khusus sesuai kebutuhan proyek, dalam hal ini diusulkan PMO yang nantinya dapat berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menginduk pada organisasi BATAN.

Manajer Proyek Deputi Manajer Proyek

Kontrak

Mesin

Bidang Hukum, Kerjasama dan Humas

Sipil Elektro

Unit Jaminan Mutu

Kepala Bagian TU

Ka Sub Bag Keuangan

Ka Sub Bag Perencanan dan Penjadwalan

Kepala Bidang Keteknikan/ Perekayasaan

Rekayasa Nuklir

Perizinan

Rekayasa Mekanik

Keselamatan dan Kesehatan

Rekayasa Elektrik Ka Sub Bag Dokumentasi dan Komunikasi

Ka Sub Bag Administrasi Umum

Ka Sub Bag SDM dan Pelatihan Personil

Kepala Bidang Keselamatan dan Perizinan

Rekayasa Kontrol& Instrumentasi

Proteksi Radiasi dan Lingkungan

Kepala Bidang Konstruksi dan Pengadaan

Hukum dan Kerja Sama

Konsep komersialisasi

Manajemen Pekerjaan di Tapak

Teknologi Konstruksi

Bahan Bakar Nuklir

Security dan Safeguard

Kimia

Transfer Teknologi

Gambar 2. Struktur Organisasi Manajemen Proyek (PMO) RDE Tahap Implementasi Proyek

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 184


Pada Gambar 2 ditunjukkan usulan struktur organisasi PMO tahap implementasi proyek RDE dari sisi BATAN sebagai pemilik/utiliti. Struktur ini merupakan modifikasi dari struktur organisasi tahap implementasi proyek referensi dari IAEA dalam TRS 200. Untuk melaksanakan kegiatan pada tahap implementasi proyek yang terdiri dari 3 fase kegiatan yaitu persiapan konstruksi, konstruksi dan komisioning bisa dilaksanakan oleh satu organisasi proyek PMO karena struktur organisasi yang diusulkan tersebut sudah memasukkan jabatan berikut personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan 3 fase kegiatan tahap implementasi proyek RDE tersebut. Selain itu, akan ada struktur organisasi proyek tersendiri dari sisi kontraktor utama yang melaksanakan pekerjaan proyek di lapangan khususnya konstruksi dan persiapannya yang berbeda struktur organisasi dan kebutuhan SDM nya. Dari sisi BATAN sebagai pemilik RDE, adanya PMO sebagai organisasi manajemen proyek untuk tahap implementasi proyek sangatlah penting dan mendesak. PMO RDE didisain sebagai manajemen satu kepemimpinan dan satu atap dalam menjalankan proyek RDE. Kegiatan pada tahap implementasi proyek yang mencakup persiapan konstruksi, konstruksi dan komisioning sangat membutuhkan manajemen yang baik, terstruktur dan pengambilan keputusan yang serba cepat. Sebagai contoh untuk kegiatan manajemen perizinan, dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan kecepatan untuk merevisi atau memperbaiki dokumen hasil penilaian/evaluasi teknis dari BAPETEN. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan personil dan manajemen perizinan RDE. Dalam hal ini diperlukan manajemen satu kepemimpinan dan satu atap. Menurut pengalaman dalam menyiapkan dokumen teknis sebagai persyaratan permohonan persetujuan evaluasi tapak RDE pada tahap

pra-proyek tahun 2014, kecepatan BATAN dalam melengkapi data dan revisi dokumen belum maksimal. Hal ini disebabkan personil yang terlibat dalam mengurusi perizinan RDE tersebar di berbagai satuan kerja di BATAN, tidak di bawah satu atap dan satu manajemen kepemimpinan, selain itu para personil tersebut tidak fokus hanya mengurusi perizinan RDE, sehingga koordinasi berjalan lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan, melengkapi dan merevisi dokumen persyaratan perizinan. Untuk itu perlu segera diterapkan manajemen satu atap dan satu kepemimpinan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau PMO untuk mengurus manajemen tahap implementasi proyek RDE. Nantinya seluruh personil yang terlibat dalam proyek RDE yang selama ini tersebar di berbagai satuan kerja di BATAN, akan disatukan dalam satu organisasi PMO dengan satu manajemen, satu kepemimpinan dan berada dalam satu tempat. Selain itu semua personil yang terlibat proyek RDE akan fokus karena hanya khusus melaksanakan kegiatan yang terkait dengan proyek RDE. Hal ini diharapkan akan memudahkan koordinasi antar personil yang terlibat dan mempercepat pelaksanaan proyek RDE sehingga selesai tepat pada waktunya. Tugas Fungsi Jabatan Tahap Implementasi Proyek RDE Tugas fungsi, tanggung jawab dan wewenang jabatan pada tahap implementasi proyek RDE ditunjukkan pada Tabel 1. Jika dibandingkan dengan tugas fungsi jabatan yang ada pada struktur organisasi tahap implementasi proyek di TRS 200 IAEA, terdapat perbedaan diantaranya tugas dan fungsi manajemen pelatihan & personil, keuangan & bisnis, dan administrasi & hubungan masyarakat dijadikan satu dalam bagian tata usaha.

Tabel 1. Tugas Fungsi, Tanggungjawab & Wewenang[10] No. 1.

Nama Jabatan Manajer Proyek

2.

Deputi Manajer Proyek

Tugas dan Fungsi Bertanggungjawab thd keseluruhan proyek RDE: enjinering, disain, perijinan, pengadaan/pembelian, konstruksi, instalasi, tes pra-operasi dan startup, mengkoordinasikan semua aktivitas proyek untuk memastikan jadwal pertemuan, biaya dan persyaratan kualitas. Berbagi tugas dengan manajer proyek dan menggantikan nya ketika diperlukan

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 185


3. 4.

5.

6.

7.

8.

Bidang Hukum, Kerjasama dan Humas Unit Jaminan Mutu

Dukungan hukum proyek RDE: kontrak, kerjasama konsep komersialisasi Bertanggungjawab memperkenalkan dan mengkoordinasikan program jaminan mutu dan pengendalian mutu dalam disain, enjinering, pengadaan, konstruksi, ereksi, testing dan operasi proyek. Bagian Tata Usaha Bertanggungjawab thd perencanaan proyek dan mengatur jadwal serta akunting, pengendalian biaya, penganggaran, pendanaan dan pembayaran2, termasuk pengawasan perencanaan teknis dan pengendalian biaya, dokumentasi dan komunikasi pelaksanaan proyek, SDM dan pelatihan personil, dan administrasi umum, termasuk mendukung administrasi manajemen proyek, layanan tambahan, penyimpanan berkas (filing), manajemen rekaman, informasi dan hubungan masyarakat. Bidang Manajemen dan pengawasan aspek teknik dan rekayasa Keteknikan/Perekayasaan proyek yang mencakup nuklir, mekanik, elektrik, instrumentasi&kontrol, kimia, disain pembangkit dan spesifikasi teknis. Ulasan dan persetujuan teknis. Promosi partisipasi industri nasional dan tranfer teknologi. Bidang Keselamatan dan Bertanggungjawab untuk aspek perizinan, Perizinan keselamatan&kesehatan, proteksi radiasi&lingkungan, sekuriti&seifgard, termasuk memastikan disain yg aman dan diperolehnya ijin pembangkit. Koordinasi kegiatan mengenai prosedur perizinan. Penghubung dengan Badan Pengawas. Bertanggungjawab untuk studi dan program lingkungan. Bidang Konstruksi dan Bertanggungjawab terkait manajemen pekerjaan di tapak Pengadaan pada tahap konstruksi termasuk teknologi konstruksinya, serta pengadaan bahan bakar nuklir

Kebutuhan Personil Jabatan Tahap Implementasi Proyek Jumlah kebutuhan personil jabatan pada tahap implementasi proyek RDE ditunjukkan pada Tabel 2. Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa personil yang dibutuhkan pada tahap implementasi proyek RDE dari sisi pemilik/utiliti (yaitu BATAN) berjumlah 56 orang yang terdiri dari profesional 39 orang dan teknisi 17 orang. Jumlah kebutuhan personil tersebut terbagi dalam 8 (delapan) kelompok jabatan, yaitu Manajer Proyek; Deputi Manajer Proyek; Unit Jaminan Mutu; Bidang Hukum, Kerjasama dan Kontrak; Bagian Tata Usaha; Bidang Keteknikan dan Perekayasaan; Bidang Keselamatan dan Perizinan; dan Bidang Konstruksi dan Pengadaan. Jika dibandingkan dengan jumlah personil yang dibutuhkan pada tahap implementasi proyek dari referensi TRS 200

IAEA, terdapat perbedaan dimana menurut IAEA jumlah keseluruhan personil yang dibutuhkan sekitar 56-74 orang yang terdiri dari profesional 48-63 orang dan teknisi 8-11 orang[10],[19]. Lebih sedikitnya personil yang dibutuhkan untuk tahap implementasi proyek RDE dibandingkan di TRS 200 IAEA, disebabkan lingkup kegiatan RDE lebih kecil dibandingkan lingkup kegiatan PLTN 900MWe yang menjadi reference plant TRS 200 IAEA, sehingga banyak tugas dan fungsi yang ada di TRS 200 IAEA bisa digabung dijadikan satu. Kenaikan daya PLTN yang tidak terlalu mempengaruhi kebutuhan SDM hanya untuk daya PLTN yang besar sampai dengan 1300 MW. Sebagai contoh seandainya akan dibangun 2 buah PLTN dengan daya 600 MW secara bersamaan atau berselang waktu kira-kira 1 tahun, maka kebutuhan SDMnya relatif tetap atau sama dengan sebuah PLTN 600MW[20].

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 186


Tabel 2. Jumlah Kebutuhan Personil Tahap Implementasi Proyek RDE 1 2 3 4

5

6

7

8

Jabatan/Kelompok Manajer Proyek Deputi Manajer Proyek Unit Jaminan Mutu Kepala Bidang Hukum, Kerjasama dan Humas a. Monitoring Kemajuan Kontrak b. Hukum dan Kerjasama c. Konsep Komersialisasi Kepala Bagian Tata Usaha a. Subbag Keuangan b. Subbag Perencanaan dan Penjadwalan c. Subbag Dokumentasi dan Komunikasi d. Subbag Administrasi Umum e. Subbag SDM dan Pelatihan Personil Kepala Bidang Keteknikan dan Perekayasaan a. Rekayasa Nuklir b. Rekayasa Mekanik c. Rekayasa Elektrik d. Rekayasa Kontrol & Instrumentasi e. Kimia f. Transfer Teknologi Kepala Bidang Keselamatan dan Perizinan a. Perizinan b. Keselamatan dan Kesehatan c. Proteksi radiasi dan Lingkungan d. Security dan Safeguard Kepala Bidang Konstruksi dan Pengadaan a. Manajemen Pekerjaan di Tapak b. Teknologi Konstruksi c. Bahan Bakar Nuklir Jumlah personil keseluruhan

KESIMPULAN Dari hasil kajian disimpulkan bahwa: 1. Untuk mengimplementasikan proyek RDE perlu dibentuk Project Management Organization (PMO) yang akan melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan tahap implementasi proyek yang meliputi fase persiapan konstruksi, konstruksi dan komisioning. 2. Struktur organisasi PMO yang disusun terdiri dari 8 kelompok jabatan yang

Profesional 1 1 3

Teknisi -

Jumlah 1 1 3

1

-

1

1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1

2 4 2 1 2 2 2 2 2

1

-

1

2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2

39

17

56

masing-masing mempunyai tugas fungsi, tanggungjawab dan wewenang tertentu. 3. Kebutuhan SDM pada tahap implementasi proyek RDE dari sisi pemilik (BATAN) berjumlah 56 orang terdiri dari 39 profesional dan 17 teknisi. 4. Jumlah kebutuhan SDM ini lebih sedikit dibandingkan jumlah kebutuhan SDM di TRS 200 IAEA. Hal ini disebabkan lingkup kegiatan RDE lebih kecil dibandingkan lingkup kegiatan PLTN 900MWe yang menjadi reference plant TRS 200 IAEA,

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 187


sehingga banyak tugas dan fungsi yang ada di TRS 200 IAEA bisa digabung dijadikan satu kelompok jabatan. DAFTAR PUSTAKA [1]. BATAN, Cetak Biru Pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) 2014 – 2020, No. CB-001/RN01/SEN, Rev. 0., 8 Maret 2014 [2]. BATAN, Program Evaluasi Tapak Reaktor Daya Eksperimental, No. PET001/RN01/SEN, Rev. 01., 2 Mei 2014 [3]. BATAN, Sistim Manajemen Evaluasi Tapak Reaktor Daya Eksperimental, No. SMET-001/RN01/SEN, Rev. 01., 2 Mei 2014 [4]. (-------), Undang-undang No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran [5]. (-------), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2/2014 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir [6]. M.D.Birmano dan Y.D.Anggoro, “Pemetaan dan Penyiapan SDM Tahap Pengoperasian dan Perawatan PLTN di Indonesia,” Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, ISSN 1410-9816, Vol. 15, pp. 8191, 2013. [7]. Bagiyono dan F. Basuki, “Penyiapan SDM Untuk PLTN di Indonesia; Penyusunan Standar Kompetensi Personil,” di Prosiding Seminar Nasional VI SDM Teknologi Nuklir, ISSN 19780176, 2010, pp. 129-138 [8]. IAEA, Milestones in the Development of a National Infrastructure of Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G3.1, Vienna, 2007 [9]. IAEA, Evaluation of the Status of National Nuclear Infrastructure Development, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.2, Vienna, 2008 [10].IAEA, Manpower Development for Nuclear Power, A Guide Book, IAEA Technical Reports Series (TRS) No. 200, Vienna, 1980

[11].IAEA, Qujalification of Nuclear Power Plant Operations Personnel, IAEA Technical Reports Series (TRS) No. 242, Vienna, 1984 [12].IAEA, Guide Book on Training to Establish and Maintain the Qualification and Competence of Nuclear Power Plant Personnel”, IAEA Technical Document No. 525, Vienna, 1989 [13].IAEA, Recruitment, Qualification, and Training of Personnel for Nuclear Power Plant, IAEA Safety Standard Series No. NS-G-2.8, Vienna, 2002 [14].BATAN, Justifikasi Teknis Pembangunan Reaktor Daya Eksperimental, DT.001.KRN.2014, Rev. 0, Tangerang selatan, 2014 [15].BATAN, Spesifikasi Teknis Reaktor Daya Eksperimental, DT.002.KRN.2014, Rev. 0, Tangerang selatan, 2014 [16].M.S.Kasim, A.H.Kuncoro, Priyanto, Nurlaila, “Penyiapan Organisasi Pengelolaan Proyek PLTN Khususnya Pada Tahap Konstruksi Dalam Menyongsong Era Industrialisasi Di Indonesia,” Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, Vol. 1, No. 3, pp. 153-162, 1999 [17].IAEA, Basic Infrastructure For a Nuclear Power Project, IAEA TECDOC-1513, Vienna, 2006 [18].Adiwardojo, M.S.Kasim, Suparman, “Kegiatan Pra-Proyek Sampai Dengan Uji Coba Dalam Proyek Pembangunan Pusat Listrik Tenagan Nuklir,” di Prosiding Seminar Teknologi dan Keselamatan PLTN serta Fasilitas Nuklir, 1993, pp. 184-195 [19].W.A.Wardhana, Sudaryo, Supriyono, “Penyiapan Pendidikan SDM Kualifikasi Nuklir Untuk Pembangunan PLTN di Indonesia,” di Prosiding Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nukir, ISSN 19780176, 2008, pp. 127-136 [20].IAEA,Nuclear Power Plant Personnel Training And Its Evaluation, A Guide Book, IAEA Technical Report Series (TRS) No. 380, Vienna, 1996

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 188


TANYA JAWAB Pertanyaan 1. Apakah ide pembentukan PMO sudah disampaikan ke Pimpinan Batan? 2. Berapa tahun tahap implementasi proyek? 3. Berapa dana yang diperlukan selama tahap implementasi proyek termasuk konstruksi? Jawaban 1. Sudah disampaikan kepada pimpinan. 2. Sesuai dengan blue print RDE berlangsung 3 tahun (Akhir 2015 – akhir 2018) 3. Diperkirakan sebesar 1,7 sampai 2 triliyun.

_______________________ ________________________________________________ _____________________ 189

KAJIAN KEBUTUHAN SDM REAKTOR DAYA EKSPERIMENTAL (RDE) TAHAP IMPLEMENTASI PROYEK

Recommend Documents