2/27/2014
Kajian Kebijakan Privatisasi Pendidikan dan Kebijakan – Relevansinya Dengan Ketimpangan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Mike Verawati Tangka
Pendidikan dan Kesehatan dalam Konstitusi, Kebijakan dan Perjanjian Internasional • Undang‐Undang Dasar 1945 – Mukadimah alinea 4 • Undang‐Undang No. Tahun Tentang Kesehatan • Undang‐Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang‐Undang No. Tahun Tentang Pelindungan Hak Anak • Undang‐Undang no. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia • Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya • EFA , MDG’s
1
2/27/2014
Realitas pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan di Indonesia • Indeks pembangunan pendidikan untuk semua – education for all EFA menurun tiap tahunnya. Tahun 2011 posisi Indonesia pada peringkat 69 dari 127 negara, merosot dibanding tahun 2007 di peringkat 65 UNESCO • Indonesia juga masih dalam kondisi ancaman putus sekolah yang cukup serius untuk tahun 2010 1.3 juta anak usia 7‐15 tahun terancam putus sekolah • Persebaran guru belum merata kualitas guru juga belum mencapai standart yang diharapkan • Kurikullum pendidikan yang belum memiliki standart – setiap tahun mengalami perombakan
Lanjutan • Infrastruktur sekolah belum memadai ‐ Berdasarkan data Kemendiknas, secara nasional saat ini Indonesia memiliki Indonesia memiliki Kemendiknas, secara 899.016 ruang kelas SD namun sebanyak 293.098 32,6% dalam kondisi rusak. • Biaya pendidikan belum ramah terhadap masyarakat, khususnya masyarakat miskin
2
2/27/2014
Untuk kesehatan, • Derajat kesehatan masyarakat berada dalam kondisi darurat – Malnutrisi gizi buruk – Angka kematian Ibu melahirkan – Angka kematian bayi
• APBN untuk kesehatan masih belum memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, alokasi masih g standart WHO dibawah 5% sesuai dengan • Bantuan sosial untuk kesehatan masih belum diterima oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat yang benar‐benar membutuhkan
Lanjutan.. • Ketersediaan dan distribusi dokter belum masyarakat menurut BANK BANK memenuhi kebutuhan masyarakat, menurut Dunia Indonesia hanya memiliki 13 dokter untuk 100.000 penduduk rasio terendah di Asia • Innfra struktur kesehatan tidak menunjang, di beberapa daerah terpencil dan area perbatasan bahkan belum layak • PUSKESMAS sebagai rujukan di S S AS b k kesehatan k h d tingkat k paling kecil belum memenuhi kebutuhan tiap desa • Biaya kesehatan berkualitas sangat mahal
3
2/27/2014
Penerapan kebijakan privatisasi di Indonesia • Kebijakan privatisasi mulai diatur di Indonesia di Tahun 2001 • Gejalanya dimulai sejak masa orde baru hampir tumbang dan digantikan dengan masa orde baru • Sejak terjadinya krisis di era 90 an bukan hanya Indonesia, beberapa negara berkembang menerapkan kebijakan privatisasi sebagai kebijakan ekonomi nasional untuk menyelesaikan krisis. • Usulan tuntutan lembaga internasional ; IMF, Bank Dunia D i • Anggapan dunia bahwa penyerahan kebutuhan umum; pendidikan, kesehatan, air bersih, layanan publik lainnya kepada pihak swasta akan membantu keluar dari krisis
Kebijakan privatisasi pendidikan di Indonesia • Kebijakan Indonesia yang membagi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat untuk menyelenggarakan dan mendanai pendidikan, termasuk wajib belajar 9 tahun yang seharusnya menjadi kewajiban negara sepenuhnya.UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas – Kewajiban bagi orangtua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya pasal 7 ayat 2 – Kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan pasal 9 – Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pasal 46 ayat 1
4
2/27/2014
Lanjutan….. • Rancangan Peraturan Pemerintah RPP tentang Pendidikan Dasar dan Menengah – RPP ini tidak membicarakan tentang tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun bermutu dan bebas biaya. Beberapa pasalnya justru menuntut peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan. – Pasal 11 ayat 2, pasal 29 ayat 2, pasal 19, dan pasal 37
• RPP Wajib RPP Wajib Belajar – Pasal 3 ayat 2: warga negara di atas 15 tahun tidak dibiayai pemerintah jika ingin menyelesaikan wajib belajar 9 tahun à bagaimana dengan anak‐anak di wilayah pedalaman, seperti Papua dan Kalimantan misalnya.
– Pasal 13 ayat 1, 3, 4, dan 7: mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan. • Kebijakan negara yang melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan memperkenalkan Badan Hukum Pendidikan ‐ UU no.20/2003 tentang sisdiknas psl 53
5
2/27/2014
Kebijakan privatisasi kesehatan di Indonesia Arah kebijakan sistem kesehatan lebih condong pada arus kebijakan privatisasi, menyusul keterpurukan k i dan d moneter yang menyebabkan b bk menurunnya ekonomi kemampuan Pemerintah dalam pembiayaan kesehatan. Kecenderungan ini semakin jelas dengan keluarnya beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah, 1. 2.
KEPPRES Nomor 38 tahun 1991 tentang Rumah Sakit Swadana, PERMENKES Nomor 159B tahun 1998 tentang Pembangunan Rumah Sakit Pemilik Modal, ataupun PAKMEI tahun 1990 tentang Debirokratisasi Usaha Farmasi.
Pola pelaksanaan privatisasi pendidikan dan kesehatan • • • • •
Komersialisasi Menyerahkan pengelolaan pelaksanaan pendidikan kepada pihak swasta orientasi keuntungan b kb k sebanyak‐banyaknya Banyaknya sekolah‐sekolah bertaraf internasional dengan biaya yang tinggi dan mempromosikan gengsi pendidikan dengan kurikulum bertaraf internasional Pemotongan subsidi, untuk perguruan tinggi Di sektor kesehatan ditandai dengan menjamurnya , rumah sakit‐rumah sakit berplatform internasional, kepemilikan asing 67% i terhadap t h d rumah h sakit kit diperbolehkan di b l hk hingga hi Perubahan dari RSUD ke BLU Badan layanan Umum yang memberikan kebebasan kepada setiap rumah sakit untuk mengatur keuagannya sendiri
6
2/27/2014
Dampak Privatisasi Pendidikan dan Kesehatan • Semakin mahal dan susahnya masyarakat untuk akses dan layanan pendidikan dan kesehatan. menjangkau j g y p • Privatisasi semakin menjauhkan dan melemahkan pemerintah dari kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan • Ketidaksiapan negara mengelola kebijakan privatisasi akan semakin menumpuk beban utang negara sehingga beban negara untuk membayar utang negara jauh lebih besar ketimbang mengalokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat • Kehilangan generasi yang berkualitas • Menguatkan tindak korupsi
Relasi Dengan Ketimpangan • Privatisasi pendidikan dan kesehatan semakin menguatkan fakta pemiskinan bukan upaya menanggulangi kemiskinan • Semakin terkotak‐kotaknya masyarakat Indonesia berdasarkan status ekonomi, sosial dan budaya – antara kaya dan miskin. • Kelompok marjinal semakin terpuruk dan tidak menjadi bagian dari upaya perbaikan.
7
2/27/2014
Rekomendasi • Pentingnya memberikan masukan kepada penyelenggara negara untuk keluar dari permasalahan klasik yang menjebak negara melakukan upaya privatisasi privatisasi. • Privatisasi yang sudah berjalan, harus dikelola dn mengalami reformasi dari regulasi, sampai dengan pemilihan sektor swasta. • Menagih sektor swasta untuk menjalankan kewajiban perubahan sosial, ekonomi, budaya yang baik dan berkualitas • Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat. • Menguatkan inovasi‐inovasi rakyat untuk menyiasati dampak privatisasi yang memiskinkan.
TERIMAKASIH…..
8
