perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KAJIAN IMPLEMENTASI KAPITASI BERBASIS KOMITMEN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA SURAKARTA Dimar Siswi Utami1), Bhisma Murti2), Nunuk Suryani3) 1) Program Studi Magister Kedokteran Keluarga 2) Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat 3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tujuan penelitian ini mengkaji Implementasi Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Surakarta Subjek dan Metode:Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumen. Informan penelitian ini 6 Pegawai Puskesmas, 2 masyarakat, Ketua Tim JKN Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Kepala Unit MPKP BPJS Cabang Surakarta. Analisa data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil: Pemahaman Pelaksana dalam Kebijakan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas sebagian besar sudah paham namun masih mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Proses pelayanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kepatuhan pada standar pelayanan, perilaku tenaga kesehatan yang melayani, kecukupan perbekalan kesehatan (suplai obat dan alat kesehatan). Proses pembayaran kapitasi dari BPJS ke FKTP berjalan dengan lancar, Kepuasan Pelaksana dan pengguna dalam Implementasi Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, sebagian besar informan belum puas dikarenakan masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Saran: Perlu mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan Implementasi Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh stakeholder dan BPJS Kesehatan. Kata Kunci: Kapitasi, JKN
kewajiban turut serta dalam program jaminan PENDAHULUAN kesehatan (Kemenkes RI, 2013). Pemerintah Indonesia dari tahun 1992 hingga Untuk mewujudkan komitmen konstitusi di kini belum mampu mewujudkan tercapainya peserta program jaminan sosial bagi seluruh atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat penduduk Indonesia (universal coverage) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Mukti & Moertjahjo, 2010). Hal ini sejak 1 Januari 2014. Dengan diterbitkannya berdasarkan data bahwa sekitar 37% (87 juta) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dari penduduk Indonesia belum memiliki atau tercover asuransi/jaminan kesehatan. Falsafah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan dan dasar negara Pancasila terutama sila ke – Sosial (BPJS) bidang kesehatan, selanjutnya 5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. produk hukum lain telah diterbitkan sebagai Hak ini juga termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU upaya menjawab kendala yang muncul dari No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. UU 36 para penyelenggara dan pengguna layanan Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang (UU No 24 Tahun 2011). Pelayanan kesehatan di era JKN diharapkan mempunyai hak yang sama dalam menjadi terstruktur dan berjenjang, peserta memperoleh akses atas sumber daya di bidang yang memerlukan pelayanan kesehatan kesehatan dan memperoleh pelayanan commit to user pertama-tama harus memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Sebaliknya setiap orang juga mempunyai 1
perpustakaan.uns.ac.id
Pertama (FKTP). Bila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, harus dilakukan melalui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis (Kemenkes RI, 2013). Implementasi JKN pada pelayanan primer maupun lanjutan menganut prinsip managed care. Untuk itu kinerja pelayanan kesehatan ini perlu terjaga mengingat prinsip managed care yang bertumpu pada kendali biaya dan kendali mutu. Kinerja pelayanan kesehatan dalam era JKN dapat dilihat berdasarkan Permenkes RI No 24 Tahun 2015 tentang Penilaian FKTP Berprestasi dan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan No HK.02.05/III/SK/089/2016 Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada FKTP dengan berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi indikator Angka Kontak ≥ 150 per mil, Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik < 5% dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung Ke FKTP ≥ 50 %. Apabila FKTP dapat memenuhi indikator tersebut termasuk di dalam zona aman, dan apabila melebihi dari target indikator tersebut termasuk di dalam zona prestasi (PEB No 3/ 2016). Di Kota Surakarta pelayanan primer khususnya Puskesmas dalam pelaksanaan JKN masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Puskesams Kota Surakarta. Melihat hasil data pada bulan Januari sampai dengan Mei 2016 untuk data angka kontak (AK), rasio rujukan rawat jalan non spesialistik (RRNS) dan rasio peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP (RPPB) sebagai berikut: Tabel 1.1 Hasil Data AK, RRNS dan RPPB N Kode RP AK Zona PB o FKTP 1
171000 Tidak 33. 77.4 1 Aman 33
2
171000 94.8 Tidak 0 3 3 Aman
digilib.uns.ac.id
2
% N Kode RP RRN AK Zona Zona Zona Pembaya o FKTP PB S ran 3
112401 77.2 Tidak 23. Tidak 0 3 Aman 68 Aman 01
Presta 90% si
4
112401 72.0 Tidak 9.6 Tidak 0 1 Aman 8 Aman 02
Presta 90% si
5
Tidak 112401 79.6 Tidak 22. Tidak 8.47 75% 2 Aman 56 Aman Aman 03
6
112402 98.4 Tidak 91. Presta 0 6 Aman 23 si 01
Presta 98% si
7
112402 117. Tidak 36. Tidak 0 19 Aman 11 Aman 02
Presta 90% si
8
112403 60.6 Tidak 45. Tidak 0 01 8 Aman 68 Aman
Presta 90% si
9
112403 100. Tidak 0 02 45 Aman
Tidak 0 Aman
Presta 90% si
1 112404 72.8 Tidak 17. Tidak 0 0 01 8 Aman 65 Aman
Presta 90% si
1 112404 90.7 Tidak 42. Tidak 0 1 02 6 Aman 11 Aman
Presta 90% si
1 112405 101. Tidak 21. Tidak 0 2 01 61 Aman 69 Aman
Presta 90% si
1 112405 62.7 Tidak 9.6 Tidak 0 3 02 8 Aman 8 Aman
Presta 90% si
1 112405 85.1 Tidak 4.7 Tidak 0 4 03 2 Aman 6 Aman
Presta 90% si
1 112405 104. Tidak 69. Aman 0 5 04 55 Aman 14
Presta 95% si
1 112405 96.8 Tidak 65. Aman 0 6 05 4 Aman 52
Presta 95% si
1 112405 104. Tidak 26. Tidak 0 7 06 38 Aman 05 Aman
Presta 90% si
Sumber : BPJS Kesehatan 2016 Dari hasil tersebut dapat terlihat AK dari 17 Puskesmas semua masuk dalam zona tidak aman, untuk RRNS terdapat 1 puskesmas dalam zona tidak aman dan RPPB terdapat 14 puskesmas di zona tidak aman, 2 puskesmas di zona aman dan 1 puskesmas di zona prestasi. Dengan perubahan Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 ke Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Permenkes Nomor 12 Tahun 2016 tentang Standar Tarif % Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan RRN Zona Zona Pembaya Program Jaminan Kesehatan bahwa besaran S ran tarif kapitasi berdasarkan seleksi dan Tidak Presta kredensial yang dilakukan oleh BPJS 0 90% Aman si Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota commit to user Tidak Presta dan atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan 0 90% Aman si mempertimbangkan kriteria sumber daya
perpustakaan.uns.ac.id
manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan (Permenkes 12 Tahun 2016). Untuk pelaksanaan awal disebut dengan norma kapitasi (pra) dan selanjutnya menjadi kapitasi berbasis komitmen pelayanan (pasca). Pelaksanaannya digambarkan sebagai berikut untuk evaluasi kapitasi awal menggunakan besaran kapitasi sesuai norma kapitasi hasil kredensialing/rekredensialing pada bulan pertama, selanjutnya menggunakan evaluasi kinerja untuk bulan kedua dan ketiga. Pada bulan keempat dilakukan evaluasi bulan ketiga dan dilakukan penyesuaian kapitasi berdasarkan komitmen bulan ketiga, konsekuensi pengurangan pembayaran kapitasi dilaksanakan mulai bulan keempat sejak FKTP menerapkan sistem kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dan akan disesuaikan kembali setiap 3 (tiga) bulan (BPJSK 2016). Perlu dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh FKTP untuk menjadikan pelayanan primer berkualitas, sehingga menjadi fasilitas kesehatan yang dipercaya dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta BPJS Kesehatan (BPJSK 2016). Konsep Primary Health Care (PHC) dalam penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat mendorong efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Penguatan peran petugas upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di layanan primer menjamin keberlangsungan program JKN. Kendali mutu dan kendali biaya pelayanan primer untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau perlu ditunjang oleh sumber daya kesehatan yang bekerja di pelayanan primer, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan. Berdasarkan pemikiran tersebut penelitian tentang Kajian Implementasi Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan JKN di Kota Surakarta perlu dilakukan
digilib.uns.ac.id
3
dokumen. Informan penelitian ini 6 Pegawai Puskesmas, 2 masyarakat, Ketua Tim JKN Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Kepala Unit MPKP BPJS Cabang Surakarta. Analisa data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pemahaman Pelaksana dalam Implementasi KBKP Sebagian besar informan sudah paham penerapan KPKP Program JKN namun informan tersebut mempunyai pemahaman yang berbeda-beda mengenai implementasi KBKP Program JKN. Diperlukan pemahaman yang sama dalam menjalankan pelayanan kesehatan Program JKN di fasilitas kesehatan, karena agar program dapat berjalan lancar, kebijakan harus dapat dipahami oleh setiap pelaksana di lapangan sesuai peran masing-masing. Hal ini sejalan dengan Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan dalam upaya memberikan pemahaman program Jaminan Kesehatan Nasional kepada seluruh stakeholder terkait sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (kompreensif) berdasarkan kebutuhan medis yang diperlukan. Dengan mengetahui manfaat dan peran pelaksana baik di FKTP Dinas Kesehatan dan BPJS diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaksana dalam implementasi KBKP. Dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Sekjen Kementerian Kesehatan RI Dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 Nomor METODE PENELITIAN 3 Tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Jenis penelitian kualitatif dengan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan bentuk penelitian evaluatif dan sifat penelitian commit to user Komitmen Pelayanan pada Fasilitas diskriptif.Pengumpulan data dilakukan dengan Kesehatan Tingkat Pertama dapat wawancara mendalam, observasi dan kajian
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4
pelayanan kesehatan sesuai dengan digunakan sebagai acuan bagi BPJS, prosedur pelayanan JKN dan FKTP yang bekerjasama dengan BPJS memanfaatkan pelayanan kesehatan yang Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Dan termasuk ke dalam program JKN. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Asosiasi fasilitas kesehatan. Tim kendali 2. Proses Pelayanan dalam Implementasi mutu kendali biaya, serta pemangku Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan kepentingan terkait dalam penerapan di Puskesmas Berdasarkan hasil penelitian dalam pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan proses pelayanan yang ada di Puskesmas komitmen palayanan pada FKTP secara sudah didukung dengan adanya SOP efektif dan efisien. pelayanan, namun SOP pelayanan yang Upaya pelayanan yang digunakan merupakan SOP yang sudah komprehensif terutama meningkatkan ada sebelum implementasi KBKP upaya promotif dan prefentif serta kendali dilaksanakan. Dalam proses pelayanan rujukan diharapkan dalam pelaksanaan tersebut dibutuhkan semua dukungan KBKP pada FKTP dapat menjadi bagian komponen baik SOP, sumber daya yang dari pengembangan sistem kendali mutu ada baik sumber daya manusia yang pelayanan yang bertujuan meningkatkan terlatih, sarana prasarana yang memadai, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan obat-obatan yang sesuai formularium dan pelayanan kesehatan. Sistem rujukan yang alat kesehatan sesuai standar. Dari hasil dimaksud adalah penyelenggaraan wawancara tersebut proses pelayanan pelayanan kesehatan yang mengatur masih perlu ditingkatkan dalam segala pelimpahan tugas dan tanggungjawab aspek, Puskesmas dapat segera berbenah pelayanan kesehatan secara timbal balik untuk dapat mengatasi hal tersebut baik vertikal maupun horizintal sehingga nantinya pelaksanaan KBKP ke (Permenkes RI No. 75/ 2014). depan lebih baik lagi dengan capaian Penelitian ini sejalan dengan apa indikator (QI-3) mencapai hasil yang yang disampaikan Situmorang Ketua optimal. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Puskesmas adalah fasilitas mengatakan bahwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang pelayanan kesehatan program JKN di menyelenggarakan upaya kesehatan fasilitas pemerintah tenaga kesehatan di masyarakat dan upaya kesehatan puskesmas masih belum tercipta perseorangan tingkat pertama, dengan pemahaman yang sama dalam lebih mengutamakan upaya promotif dan menjalankan pelayanan kesehatan Program preventif untuk mencapai derajat JKN. Disamping itu juga sejalan dengan kesehatan masyarakat yang setinggipenelitian dari Khariza (2015) dengan tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes hasil sebagai berikut Aparat pelaksana di RI No. 75/ 2014). Rumah Sakit Jiwa Menur sudah memiliki Pengadaan obat, alat kesehatan, pemahaman dan pengetahuan tentang bahan medis habis pakai dan pengadaan program Jaminan Kesehatan Nasional, barang/jasa yang terkait dengan dukungan sehingga menumbuhkan penerimaan dan biaya operasional pelayanan kesehatan dukungan yang positif terhadap program lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas tersebut. Para pelaksana juga dapat Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan menyelesaikan tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tugas dan peranannya. Dan sesuai (Permenkes RI No. 21/ 2016). Ciri-ciri dengan penelitian dari Amalina (2015) pelayanan yang baik adalah : bahwa pengetahuan responden tentang a. Tersedianya karyawan yang baik JKN yang termasuk dalam kategori baik commit to user b. Tersedianya sarana dan prasaran yang dapat mempengaruhi tindakan responden baik sebagai peserta JKN dalam menggunakan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5
stakeholder dalam melaksanakan c. Bertanggungjawab kepada pelanggan sosialisasi secara umum dan khusus sejak awal b. Peningkatan kualitas dan kuantitas d. Mampu melayani secara cepat dan SDM untuk melakukan sosialisasi tepat melalui koordinasi antar stakeholder e. Mampu berkomunkasi dengan pola regrouping serta f. Memberikan jaminan kerahasiaan melakukan sosialisasi secara setiap transaksi berjenjang dengan membentuk g. Memiliki pengetahuan dan fasilitator (PIP lAN, 2014). kemampuan yang baik Penelitian ini juga sejalan dengan h. Berusaha memahami kebutuhan penelitian Saputra (2015) mengenai pelaksna sumber daya manusia, dimana hasil i. Mampu memberikan kepercayaan penelitian yang disampaikan bahwa pada kepada pelanggan pelaksanaan JKN kuantitas dan distribusi Sejak diberlakukan Januari 2014 SDM pelaksana pelayanan kesehatan di implementasi kebijakan JKN sarat Puskesmas Kelua dan RSUD H. permasalahan diantaranya masih belum Badaruddin masih mengalami kekurangan meratanya sosialisasi, komitmen antara , namun sudah dilakukan penambahan, manajemen dan penyedia layanan kualitas SDM pelaksana pelayanan kesehatan dengan masyarakat berbeda kesehatan masih sama seperti sebelum sehingga memunculkan perbedaan pelaksanaan JKN. Disamping itu juga komitmen terkait mekanisme, dan masih sejalan dengan penelitian Musrin (2013) adanya kesenjangan kapasitas antar daerah yang menyimpulkan bahwa dari segi (Infrastruktur, database, anggaran, dan fasilitas kesehatan primer dan sekunder SDM). Kesenjangan yang terjadi sesama siap untuk tenaga SDMnya (tenaga wilayah akan berdampak pada pelaksanaan dokter), belum siap dari segi regulasi dari program JKN. Kurangnya sosialisasi pusat belum terselesaikan sepenuhnya sebagaimana tersebut berdampak adanya serta sosialisasinya belum siap karena kebingungan masyarakat dengan tidak maksimal dalam pelaksanaannya. pelaksanaan pelayanan kesehatan, adanya pemahaman yang berbeda-beda, serta 3. Proses Pembayaran Kapitasi dalam ketidaktahuan bahwa JKN tidak sama. Implementasi Kapitasi Berbasis Kekurangpahaman masyarakat akan Komitmen Pelayanan Dari hasil penelitian didapatkan prosedur pelayanan kesehatan bahwa proses pembayaran lancar dari mengakibatkan masyarakat sering kali BPJS langsung ke Puskesmas, dikarenakan tidak melalui puskemas rujukan akan puskesmas merupakan BLUD jadi untuk tetapi langsung ke rumah sakit yang dituju MOU langsung dari BPJS ke Puskesmas (PIP lAN, 2014). selaku pemimpin BLUD sehingga untuk Dari permasalahan yang ada dalam proses pembayarannya dari BPJS langsung pelaksanaan sosialisasi program JKN ke puskemas tidak melalui Dinas terdapat rekomendasi yang dapat Kesehatan. Berbagai jenis pengukuran, direkomendasikan: standar dan upaya untuk meningkatkan a. Peningkatan sinergi dan kolaborasi mutu pelayanan telah tersedia dan terus antar stake holder dalam melaksanakan berkembang. Salah satunya dengan metode sosialisasi program JKN kepada pembayaran berbasis komitmen pelayanan masyarakat melalui sharing sumber dimana metode ini merupakan salah satu daya, sarana dan konsep strategi yang paling banyak prasarana,perencanaan, penganggaran dibahas, bahkan berbagai kalangan di dan substansi sosialisasi serta commit to user Amerika sejak tahun 2003 telah penguatan fungsi masing-masing mendorong agar pembayaran berbasis
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6
selaras dengan kebutuhan dan preferensi komitmen pelayanan atau pay for populasi umum. Hal ini juga sejalan performance menjadi priorias utama dengan penelitian Chen (2016) dalam nasional dan program asuransi medicare. jurnal kesehatan berkitan dengan paket Disamping itu diperoleh hasil anggaran sebagai berikut.....untuk bahwa dengan pembayaran dirasakan lebih mengembangkan skema untuk disesuaikan adil oleh puskesmas. Berdasarkan dengan cakupan evaluasi NHIS dibuat Permenkes RI No 12 Tahun 2016 bahwa berdasarkan keputusan oleh NHIC tarif pelayanan kesehatan pada FKTP berkaitan dengan kesempatan besar dalam meliputi tarif kapitasi dan tarif non memastikan paket manfaat dan negosiasi kapitasi. Pembayaran kapitasi atas anggaran global. pemenuhan target indikator komitmen Penelitian Robyn (2014) dalam pelayanan dimulai pada bulan ke- 4 sejak Jurnal terkait dnegan kapitasi sebagai penerapan pembayaran kapitasi akan berikut: Jadwal pembayaran kapitasi juga dilaksanakan berdasarkan hasil. Besaran ditentukan oleh peran penting tenaga dan waktu pembayaran diatur dalam kesehatan. Fakta bahwa fasilitas kesehatan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 membiayai biaya layanan dan obat-obatan yang mengatur secara teknis operasional yang diberikan kepada pendaftar sampai mengenai besaran dan waktu pembayaran Juli setiap tahun, menyebabkan kesulitan kepada Fasilitas Kesehatan. Pada pasal 37 untuk pusat kesehatan tertentu untuk menentukan bahwa besaran pembayaran memberikan perawatan yang kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan komprehensif. berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di 4. Kepuasan Pelaksana dan Kepuasan wilayah tersebut dengan mengacu pada Pengguna Berdasarkan data dari temuan standar tarif yang ditetapkan oleh penelitian didapatkan bahwa kepuasan Kementerian Kesehatan. pelaksana dan pengguna masih belum Penelitian ini sejalan dengan sepenuhnya puas karena masih penelitian dari Jannah (2014) Pembayaran ditemukannya berbagai permasalahan yang yang dilakukan ke faskes tingkat I ada antara lain bertambahnya beban kerja, menggunakan sistem kapitasi,dimana kurangnya komunikasi dan sosialisasi pembayaran dilakukan setiap bulan terhadap peserta serta kurang optimalnya berdasarkan jumlah peserta, baik peserta input data p-care. berobat atau tidak dalam bulan tersebut. Di era JKN beban kerja tenaga Pembayaran ini dilakukan sesuai dengan kesehatan semakin meningkat dengan prosedur yang dimulai dari penetapan meningkatnya demand masyarakat jumlah kapitasi, persiapan pembayaran terhadap layanan kesehatan, karena akses kapitasi hingga proses pembayaran terhadap layanan yang makin baik. kapitasi. Pembayaran kapitasi di transfer Masyarakat yang tadinya tidak bisa ke faskes yang bekerja sama setiap berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan bulannya maksimal sampai tanggal 15 (fasyankes) karena keterbatasan biaya setiap awal bulan. dengan adanya JKN menjadi bisa Penelitian ini sejalan dengan mengakses layanan. Peningkatan beban penelitian yang berkaitan dengan paket kerja ini belum diiringi dengan kepuasan asuransi kesehatan seperti diungkapkan kerja yang diperoleh tenaga kesehatan. Victoor dkk (2014) The basket method Belum berjalannya sistim rujukan dengan cocok untuk mengukur preferensi populasi baik berkontribusi menambah beban kerja umum mengenai isi dari rencana asuransi (Yasmi, 2015). kesehatan, seperti berkinerja baik pada commit to user Jaminan Kesehatan Nasional sebagian besar kriteria. Ini memastikan (JKN) dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, bahwa paket asuransi kesehatan akan lebih
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7
mempunyai pemahaman yang berbedabeda. Diperlukan pemahaman yang sama dalam menjalankan pelayanan kesehatan Program JKN agar program berjalan dengan baik dan tepat sasaran, 2. Proses pelayanan pada implementasi KBKP sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kepatuhan pada standar pelayanan, perilaku tenaga kesehatan yang melayani, kecukupan perbekalan kesehatan (suplai obat dan alat kesehatan). Dalam Proses Pelayanan pada Implementasi KBKP diharapkan semua komponen bisa memahami prosedur dan mekanisme pelayanan JKN, baik peserta, pemberi pelayanan maupun BPJS bisa menempatkan sesuai kewenangan masingmasing. 3. Proses pembayaran kapitasi dari BPJS ke FKTP berjalan dengan lancar, dikarenakan Puskesmas sudah menjadi BLUD, maka proses pembayarannya langsung ke puskesmas tanpa lewat Dinas Kesehatan, tetapi masih perlu dilakukan peningkatan koordinasi terkait pembayaran kapitasi antara FKTP dengan BPJS Kesehatan. 4. Kepuasan Pelaksana dan pengguna dalam implementasi KBKP Program Jaminan Kesehatan, sebagian besar informan belum puas dikarenakan masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan Jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, peserta dapat menyelesaikan pengaduaan kepada fasilitas kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan IMPLIKASI 1. Implikasi Teoritis Kajian implementasi KBKP Program JKN dipengaruhi oleh beberapa variabel meliputi pemahaman pelaksana, proses pelayanan, proses pembayaran kapitasi serta kepuasan pelaksana dan pengguna. Keberhasilan program tidak hanya KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan 1. Pemahaman Pelaksana dalam Kebijakan commit to user saja melainkan faktor lain dari luar KBKP Program JKN di Puskesmas pelayanan kesehatan. Maka untuk sebagian besar sudah paham namun masih dalam rangka implementasi sistem KBKP JKN perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penyebar luasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan Jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, peserta dapat menyelesaikan pengaduaan kepada fasilitas kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan (Perpres No 19 Tahun 2016). Penelitian ini sejalan dengan Hadi (2015) bahwa terdapat hubungan antara program JKN dengan kepuasan, sosialisasi, sistem pembiayaan dan kepersertaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Royanah (2015) tingkat kepuasan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan penerima bantuan iuran (non-PBI) di puskesmas dilihat dari aspek ketersediaan SDM, sebagian kecil pasien merasa belum puas dan merasa masih perlu adanya penambahan jumlah SDM, pasien belum sepenuhnya puas dengan pelayanan di puskesmas terkait hubungan antar manusia, terdapat pasien yang merasa membutuhkan komunikasi yang lebih intens dalam proses berjalannya pelayanan. Penelitian terkait kualitas pelayanan sesuai yang terungkap dalam penelitian Boateng (2016) dalam jurnal kesehatan dengan hasil sebagai berikut: Ada peningkatan nilai paket manfaat NHIS ke pelanggan, namun respon skema untuk kebutuhan keuangan penyedia layanan kesehatan rendah. Perlu dilakukan review kebijakan NHIS untuk meningkatkan kelayakan finansial dan kualitas layanan.
perpustakaan.uns.ac.id
meningkatkan kualitas pelayanan memerlukan kerjasama banyak pihak karena bukan merupakan tanggungjawab tenaga kesehatan saja. 2. Implikasi Praktis Hasil penelitian ini menyimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi KBKP Program JKN, dalam hal proses pelayanan yaitu sumber daya masih kurang di puskesmas, sosialisasi yang belum merata dan beban kerja yang bertambah. Permasalahan pada implementasi KBKP Program JKN akan menjadikan kualitas pelayanan tidak optimal. 3. Implikasi Metodologi Penelitian ini hanya melihat dari faktor pelayanan kesehatan saja dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga faktor lain di luar pelayanan kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan belum terkaji SARAN Penyamaan pemahaman dengan cara sosialisasi dan workshop terkait dengan Implementasi KBKP Progam JKN oleh stakeholder dan BPJS Kesehatan, Koordinasi internal puskesmas dengan cara mengoptimalkan minilokakarya dan forum rapat koordinasi guna mendukung proses pelayanan yang berkualitas, Koordinasi antara stakeholder dan BPJS Kesehatan demi kelancaran proses pembayaran kapitasi dengan cara mengoptimalkan rapat koordinasi lintas sektoral,Peningkatan dan pembenahan kualitas pelayanan demi keberlanjutan program dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada dan tanggap terhadap kritik dan saran serta opini masyarakat.
digilib.uns.ac.id
8
fullpapers-kmp538de1de6ffull.pdf. Agustus, 20, 2016 Boateng E N, et al. 2016. Value And Service Quality Assessment Of The National Health Insurance Scheme In Ghana: Evidence From Ashiedu Keteke District. Value in helath regional issues 10c (2016) 7 – 13. Chen PC, et al, 2016. Proposed mechanism for reviewing the coverage of National health insurance benefits: New mission for the national health insurance committee.I journal of the formosan medical association (2016) xx,1-3 Gyakuni F, 2014. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pada Bidan Praktik di Wilayah Puskesmas Bangkalan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Surabaya. Iriani, M R. 2015. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Evaluasi Efektivitas Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosioal (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Temanggun). Surakarta. https://digilib.uns.ac.id. Agustus, 19,2016. Jannah, R. (2014). Prosedur Pembayaran Kapitasi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat I Pada BPJS Kesehatan KC. Banda Aceh. http://etd.unsyiah.ac.id. Agustus, 26, 2016.
REFERENSI Amalina R,dkk, 2015. Tingkat Pengetahuan Kementerian Kesehatan RI. 2013. Bahan Jaminan Kesehatan Nasional Paparan Jaminan Kesehatan Peserta Badan penyelenggara Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Kesehatan di Jaminan Sosial Nasional. Puskesmas Plered Kabupaten Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. Purwakarta Tahun 2015. Prosiding Pendidikan Dokter ISSN: 2460Khariza. Program Jaminan Kesehatan commit to user Nasional: Studi Deskriptif Tentang 657X. Faktor-faktor yang Dapat http://journal.unair.ac.id/download-
perpustakaan.uns.ac.id
Mempengaruhi Keberhasilan Implementais Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya journal.unair.ac.id/downloadfullpapers-kmp538de1de6ffull.pdf. Agustus,20,2016. Malik, H A, 2015.Analisis Peran Dokter Layanan Primer sebagai Gatekeeper di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Jakarta. Menko Kesra, dkk. 2012.Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 20122019. Jakarta Murti, 2006. Desain dan Ukuran Sampel Untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Musrin DI, dkk. 2013. Kesiapan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Jaminn Kesehatan Nasional Di Kota Makasar. http://repository.unhas.ac.id/ , Agustus, 20, 2016 Novayanti, 2013. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makasar. PIP LAN, 2014. Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Permasalahan dan Rekomendasi. http://inovasi.lan.go.id/ uploads/download/ 1427730699_ JKN .pdf. Agustus. 20. 2016 Pusat
digilib.uns.ac.id
9
Jaminan Sosial Nasional. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. Robyn P J, et al, 2014 Provider payment methods and health worker motivation in community-based health insuranse: A mixed-methods study.Social Science & Medicine 108 (2014) 223 – 236. Royanah, 2015. Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran (NON- PBI) di Puskesmas Halmahera Kota Semarang Tahun 2015. http://lib.unnes.ac.id, Agustus, 26, 2016. Sabrina.2015. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di RSU Haji Surabaya. Jurnal Unair Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 Saputra, M, dkk. 2015. Program Jaminan Kesehatan Nasional Dari Aspek Sumber Daya Manusia Pelaksana Pelayanan Kesehatan.Jurnal Kesehatan Masyarakat KESMAS 11(1)(2015) 32-42. Wahyu M, 2014. Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Kota Tanggeran Selatan. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Yasmi, Y. 2015. Kinerja Tenaga Kesehatan di Era JKN. http://www.kompasiana.com/yulia.ya smi/kinerja-tenaga-kesehatan-di-erajkn_54f6ea5ea3331126438b4752. Agustus,21, 2016. . Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta
Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan RI. 2013. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistemcommit to user
digilib.uns.ac.id 10
perpustakaan.uns.ac.id
.2004. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta .2009. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta .2011. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta .2013. Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta . 2013. Perpres No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta .2013. PMK No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta .2014. Perpres No. 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Jakarta . 2014. PMK No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta 2014. Permenkes RI No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta .2015. PMK No. 24 Tahun 2015 Tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi . Jakarta .2016. Perpres No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta .2016. Perpres No 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta .2016. PMK No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan . Jakarta 2016. Perpres No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta 2016. PMK No. 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah . Jakarta .
2014. Permenkes RI No 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan. Jakarta. . 2015. Permenkes No. 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomorcommit to user 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan
2016. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat. Jakarta
