KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Februari. pegunungan flores

Februari 2017

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

pegunungan ﬂores

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi KPW BI Provinsi NTT Jl. El Tari No. 39 Kupang – NTT [0380] 832-364 / 827-916 ; fax : [0380] 822-103 www.bi.go.id

ii

Kata Pengantar Sejalan dengan salah satu tugas pokok Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi secara optimal dalam proses formulasi kebijakan moneter. Secara triwulanan KPw BI Provinsi NTT melakukan pengkajian dan penelitian terhadap perkembangan perekonomian daerah sebagai masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam kaitan perumusan kebijakan moneter tersebut. Selain itu kajian/analisis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi eksternal stakeholder setempat, yaitu Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat serta stakeholder lainnya. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro Regional, Perkembangan Inflasi, Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran, Keuangan Pemerintah, Kesejahteraan serta Prospek Perekonomian Daerah pada periode mendatang. Dalam menyusun kajian ini digunakan data yang berasal dari internal Bank Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini dinas/instansi terkait. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam bentuk saran, kritik, dan masukan sehingga kajian ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, kiranya dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

Kupang, Februari 2017 Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

Naek Tigor Sinaga Deputi Direktur

iii

Daftar Isi Halaman Judul

i

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

v

Daftar Grafik

viii

Daftar Tabel

xiii

Daftar Gambar

xiv

Ringkasan Umum

xvii

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur

xxi

BAB I EKONOMI MAKRO REGIONAL

1

1.1 Kondisi Umum

1

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2016

1

1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan-IV 2016

1

1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Penggunaan

2

1.2.1. Konsumsi

3

1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi

7

1.2.3. Ekspor dan Impor

9

1.2.3.1 Ekspor dan Impor Antar Daerah

9

1.2.3.2 Ekspor dan Impor Luar Negeri

9

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Sektoral

10

1.3.1. Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan

11

1.3.2. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

13

1.3.3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

14

1.3.4. Sektor Konstruksi

16

1.3.5. Sektor-Sektor Lainnya

16

BOKS 1. Karakter Ekonomi Provinsi NTT dan Kontribusi Terhadap Perekonomian Indonesia

20

BOKS 2. Kajian Growth Diagnostic Provinsi NTT

24

BOKS 3. Distribusi Bahan Bakar Minyak di Provinsi NTT

27

BOKS 4. Kondisi Konektivitas Transportasi Laut Barang di Provinsi NTT

30

BAB II KEUANGAN DAERAH

35

2.1 Kondisi Umum

35

2.2 Pendapatan Daerah

35

2.3 Belanja Daerah

37

Februari 2017

v

Daftar Isi 2.3.1. Belanja APBN

39

2.3.2. Belanja Pemerintah provinsi NTT

39

2.3.3. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota

40

2.4 Dana Pemerintah di Perbankan

41

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI

43

3.1. Kondisi Umum

43

3.1.1. Inflasi Bulanan

47

3.2. Inflasi Berdasarkan Komoditas

48

3.2.1. Bahan Makanan

45

3.2.2. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

50

3.2.3. Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau

50

3.2.4. Komoditas Lainnya

51

3.3. Disagregasi Inflasi NTT

51

3.3.1 Volatile foods

52

3.3.2 Administered prices

52

3.3.3 Inflasi Inti (Core)

52

3.4. Inflasi NTT Berdasarkan Kota

53

3.4.1 Inflasi Kota Kupang

53

3.4.2 Inflasi Kota Maumere

54

3.5. Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Triwulan I-2017

55

3.6. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID

56

BOKS 5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi NTT dalam 6 Tahun Terakhir

59

BOKS 6. Pola Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi NTT

62

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH

69

4.1. Kondisi Umum

69

4.2. Asesmen Kebutuhan Rumah Tangga

69

4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

69

4.2.2. Eksposur Rumah Tangga di Perbankan

70

4.3. Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM

73

4.3.1. Kondisi Saat Ini dan Prospek Usaha

73

4.3.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

73

4.3.3. Perkembangan Risiko Kredit UMKM

74

4.4. Asesmen Ketahanan Korporasi

vi

Februari 2017

75

Daftar Isi 4.4.1. Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi

75

4.5. Asesmen Perbankan

76

4.5.1. Kinerja Bank Umum

76

4.5.2 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat

77

BOKS 7.Penyusunan Regional Finance Accounts Provinsi NTT

78

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

85

5.1. Kondisi Umum

85

5.2. Transaksi Pembayaran Tunai

86

5.2.1. Aliran Uang Masuk (Inflow) dan Aliran Uang Keluar (Outflow)

86

5.2.2. Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

86

5.2.3. Perkembangan Uang Palsu (UPAL)

87

5.2.4. Penerbitan Uang NKRI Tahun Emisi 2016

88

5.3. Transaksi Pembayaran Non Tunai

88

5.3.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

88

5.4. Perkembangan Layanan Keuangan Digital

89

BAB VI KESEJAHTERAAN DAN KETENAGAKERJAAN

93

6.1 Kondisi Umum

93

6.2. Kondisi Kesejahteraan

93

6.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

93

6.2.2 Perkembangan Nilai Tukar Petani

95

6.2.3 Survei Konsumen (SK) dan Indeks Tendensi Kosumen (ITK)

96

6.3. Kondisi Ketenagakerjaan

96

6.3.1 Kondisi Ketenagakerjaan Secara Umum

96

6.3.2 Kondisi Tenaga Kerja Sektor Manufaktur Besar & Sedang

97

6.3.3 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

97

BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

101

7.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT

101

7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II 2017

101

7.1.1.1 Pertumbuhan Sisi Penggunaan

101

7.1.1.2 Pertumbuhan Sisi Sektoral

102

7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2017

103

7.2 Inflasi

103

7.2.1 Inflasi Triwulan-II Tahun 2017

103

7.2.2 Inflasi Tahun 2017

104

BOKS 8. Perhitungan Potensi Inflasi

105

Februari 2017

vii

Daftar Grafik Grafik 1.1 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibandingkan Nasional

1

Grafik 1.2 PDRB & Pertumbuhan PDRB Tahunan Beberapa Provinsi di Indonesia

1

Grafik 1.3 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT dibanding Nasional Triwulanan (%yoy)

2

Grafik 1.4 PDRB & Pertumbuhan PDRB Triwulanan NTT, Bali dan Nasional (% yoy)

2

Grafik 1.5 Survei Konsumen

4

Grafik 1.6 Survei Penjualan Eceran

4

Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen

5

Grafik 1.8 Indeks Kegiatan Dunia Usaha

5

Grafik 1.9 Perkembangan Konsumsi BBM

5

Grafik 1.10 Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga

5

Grafik 1.11 Penyaluran Kredit Konsumsi

5

Grafik 1.12 Perkembangan Survei Konsumen

6

Grafik 1.13 Perkembangan Survei Penjualan Eceran

6

Grafik 1.14 Proyeksi Indeks Tendensi Konsumen

7

Grafik 1.15 Perkembangan Realisasi Investasi di Provinsi NTT

8

Grafik 1.16 Realisasi Konsumsi Semen di Provinsi NTT

8

Grafik 1.17 Perkembangan Peti Kemas

9

Grafik 1.18 Aktivitas Bongkar Muat

9

Grafik 1.19 Perkembangan Ekspor dan Impor

10

Grafik 1.20 Negara Tujuan Ekspor

10

Grafik 1.21 Perkembangan Nilai Tukar Petani

12

Grafik 1.22 Data Pengiriman Ternak dari Pelabuhan Tenau

12

Grafik 1.23 Perkembangan Kredit Pertanian

12

Grafik 1.24 Perkembangan SKDU Pertanian

12

Grafik 1.25 Proyeksi SKDU Pertanian

13

Grafik 1.26 Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah Tahun 2016

14

Grafik 1.27 Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah Triwulan IV-2016

14

Grafik 1.28 Perkembangan Simpanan Pemerintah di Perbankan

14

Grafik 1.29 Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan

15

Grafik 1.30 Perkembangan Survei Konsumen

15

Grafik 1.31 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan

15

Grafik 1.32 Proyeksi SKDU Perdagangan

15

Grafik 1.33 Perkembangan Tamu Hotel

17

viii

Februari 2017

Daftar Grafik Grafik 1.34 Perkembangan Penumpang Bandara

17

Grafik 1.35 Perkembangan NTB Perbankan

18

Grafik Boks 1.1. Rangking PDRB dan Jumlah Penduduk 34 Provinsi Indonesia

20

Grafik Boks 1.2. Rangking PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi di Indonesia

20

Grafik Boks 1.3. Struktur Ekonomi Provinsi NTT Berdasarkan Sektoral

21

Grafik Boks 1.4. Struktur Ekonomi Provinsi NTT Berdasarkan Penggunaan

21

Grafik Boks 1.5. Andil Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Provinsi NTT

22

Grafik Boks 1.6. Andil Pertumbuhan Ekonomi Penggunaan di Provinsi NTT

22

Grafik Boks 1.7. Rangking PDRB dan Jumlah Penduduk 22 Kab/Kota di NTT

22

Grafik Boks 1.8. Rangking PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi 22 Kab/Kota di NTT

22

Grafik Boks 2.1. Kondisi Pendidikan Angkatan Kerja

25

Grafik Boks 2.2. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi NTT

25

Grafik Boks 3.1. Penyaluran BBM di Provinsi NTT

27

Grafik Boks 3.2. Pangsa Penyaluran BBM di Provinsi NTT

27

Grafik Boks 3.3. Rasio Penyaluran BBM dengan PDRB Sektor Transportasi dan Komunikasi

28

Grafik Boks 3.4. Rasio Penggunaan BBM Berdasarkan Rumah Tangga dan Kendaraan

29

Grafik Boks 4.1. Arus Barang Berdasarkan Perdagangan dan Distribusi di Pelabuhan Tenau

31

Grafik Boks 4.2. Arus Barang Berdasarkan Perdagangan dan Distribusi di Pelabuhan NTT

31

Grafik Boks 4.3. Kapasitas Muatan Sapi Per Tahun

32

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

35

Grafik 2.2 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBN

36

Grafik 2.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBD Provinsi/Kab-Kota

36

Grafik 2.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komponennya Triwulan-IV 2016

36

Grafik 2.5 Pangsa Belanja Kabupaten/ Kota

37

Grafik 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah

38

Grafik 2.7 Perkembangan Realisasi Belanja Modal

38

Grafik 2.8 Pertumbuhan Realisasi Belanja (% yoy)

38

Grafik 2.9 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kab/Kota di NTT

38

Grafik 2.10 Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN Pemerintah dan APBD

39

Grafik 2.11 Realisasi Belanja dan Komponennya Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota di NTT

40

Grafik 2.11 Dana Pihak Ketiga Pemerintah di Perbankan NTT

41

Grafik 3.1 Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional 2001-2016

45

Grafik 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Sepanjang 2016 di NTT

45

Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional Secara Triwulanan

46

Februari 2017

ix

Daftar Grafik Grafik 3.4 Perbandingan Inflasi 5 regional di Indonesia

48

Grafik 3.5 Perbandingan Inflasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara

48

Grafik 3.6 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan

49

Grafik 3.7 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan per Sub Kelompok Komoditas

49

Grafik 3.8 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan secara Triwulanan,

50

Tahunan dan Bulanan Grafik 3.9 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok

50

Komoditas Grafik 3.10 Inflasi Kelompok Komoditas Makanan Jadi,Minuman dan Tembakau secara Triwulanan, Tahunan 51 dan Bulanan Grafik 3.11 Inflasi Kelompok Komoditas Komoditas Makanan Jadi,Minuman Dan Tembakau per Sub

51

Kelompok Komoditas Grafik 3.12 Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

51

Grafik 3.13 Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 Bulan ke Depan

53

Grafik 3.14 Inflasi Tahunan Kota Kupang

54

Grafik 3.15 Inflasi Tahunan Kota Maumere

55

Grafik Boks 5.1. Korelasi Pergerakan Gabungan 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi di

59

Kota Kupang 6 tahun Terakhir dengan Inflasi Kota Kupang Grafik Boks 5.2. Korelasi Pergerakan Gabungan 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi di

59

Kota Maumere 6 tahun Terakhir dengan Inflasi Kota Maumere Grafik Boks 5.3. Pola Pergerakan Inflasi 19 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi di Kota Kupang 6 Tahun

60

Terakhir Grafik Boks 5.4. Pola Pergerakan Inflasi 25 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi di Kota Maumere 6 Tahun

60

Terakhir Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi RT terhadap Agregat

70

Grafik 4.2 IKK, IKE dan IEK

70

Grafik 4.3 Indeks Pengeluaran Berdasarkan Kelompok Komoditas

70

Grafik 4.4 Indeks Sikap Masyarakat Terhadap Kasus Kejahatan Perbankan

70

Grafik 4.5 Pangsa DPK Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga

71

Grafik 4.6 Pertumbuhan DPK

71

Grafik 4.7 Preferensi DPK Rumah Tangga

71

Grafik 4.8 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

71

Grafik 4.9 Kredit Konsumsi Rumah Tangga

72

x

Februari 2017

Daftar Grafik Grafik 4.10 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

72

Grafik 4.11 Perkembangan Dunia Usaha

73

Grafik 4.12 Kondisi Keuangan

73

Grafik 4.13 Pertumbuhan Kredit UMKM

73

Grafik 4.14 NPL UMKM

73

Grafik 4.15 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Usaha

74

Grafik 4.16 Pertumbuhan Kredit UMKM 7 Sektor Ekonomi

74

Grafik 4.17 NPL UMKM Berdasarkan Jenis Usaha

75

Grafik 4.18 NPL UMKM 3 Sektor

75

Grafik 4.19 Pertumbuhan Tahunan Kredit Korporasi

75

Grafik 4.20 NPL Kredit Sektor Korporasi

75

Grafik 4.21 NPL Kredit 4 Sektor Korporasi

76

Grafik 4.22 Pertumbuhan DPK (yoy) dan Kredit (yoy)

77

Grafik 4.23 Perkembangan LDR

77

Grafik 4.24 BOPO dan ROA Bank Umum

77

Grafik 4.25 LDR dan CAR BPR

78

Grafik 4.26 BOPO, ROA, NPL BPR

78

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow/Outflow di Provinsi NTT

85

Grafik 5.2 Perkembangan Transaksi Tunai

85

Grafik 5.3 Perkembangan Transaksi Kliring

85

Grafik 5.4 Share Setoran Bank 2016

86

Grafik 5.5 Share Bayaran Bank 2016

86

Grafik 5.6 Perkembangan Inflow, Outflow dan UTLE

87

Grafik 5.7 Perkembangan UTLE di Provinsi NTT

87

Grafik 5.8 Perkembangan UPAL di Provinsi NTT

88

Grafik 5.9 5 Daerah Terbesar Tujuan SKNBI NTT

89

Grafik 5.10 5 Daerah Terbesar Asal SKNBI NTT

89

Grafik 6.1 Perbandingan Prosentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional

93

Grafik 6.2 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Prosentase Penduduk Miskin Tertinggi

93

Grafik 6.3 Prosentase Penduduk Miskin di NTT

94

Grafik 6.4 Gini Ratio Nasional dan NTT

94

Grafik 6.5 Perkembangan Garis Kemiskinan

94

Grafik 6.6 Sepuluh Peringkat Terendah Garis Kemiskinan

94

Februari 2017

xi

Daftar Grafik Grafik 6.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan

95

Grafik 6.8 Indeks Keparahan Kemiskinan

95

Grafik 6.9 Perkembangan Nilai Tukar Petani

96

Grafik 6.10 Perkembangan Nilai Tukar Petani Per Sektor

96

Grafik 6.11 Perkembangan Survei Konsumen-BI dan Indeks Tendensi Konsumen BPS

96

Grafik 6.12 Perkembangan Tenaga Kerja di NTT

97

Grafik 6.13 Perkembangan Status Pekerja

97

Grafik 6.14 Porsentase Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar dan Sedang

97

Grafik 6.15 Perkembangan Produktivitas Industri Manufaktur Besar dan Sedang

97

Grafik 6.16 Perkembangan Indeks Tenaga Kerja SKDU

98

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan-II 2017

101

Grafik 7.2 Survei Konsumen

101

Grafik 7.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2017

103

Grafik 7.4 Prediksi Inflasi Tw II 2017 dan 2017

104

xii

Februari 2017

Daftar Tabel Tabel 1.1 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran 2016

3

Tabel 1.2 PDRB Komponen Konsumsi Rumah Tangga Provinsi NTT 2016

4

Tabel 1.3 PDRB Komponen Konsumsi Pemerintah Provinsi NTT 2016

6

Tabel 1.4 PDRB Komponen PMTB/Investasi Provinsi NTT 2016

8

Tabel 1.5 Lokasi dan Sektor Utama Investasi di NTT Tahun 2016

8

Tabel 1.6 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi 2016

11

Tabel 1.7 Perkembangan Pengiriman Sapi

12

Tabel Boks 2.1 Matriks Hambatan Utama Perekonomian di Provinsi NTT

24

Tabel Boks 2.2 Matriks Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

26

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten /Kota di Provinsi NTT

38

Tabel 2.2 Komposisi DPK Pemerintah di NTT

41

Tabel 2.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di

42

Provinsi NTT Tabel 3.1 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan di Provinsi NTT

46

Tabel 3.2 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Bulanan di Provinsi NTT

47

Tabel 3.3 Komoditas Penyumbang Deflasi Utama Bulanan di Provinsi NTT

48

Tabel 3.4 Inflasi di NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas

49

Tabel 3.5 Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok Komoditas

54

Tabel 3.6 Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok Komoditas

55

Tabel 4.1 Komposisi Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTT

72

Tabel 4.2 Perkembangan Indikator Utama Bank Umum di NTT

76

Tabel Boks 7.1 Regional Financial Accounts

81

Tabel Boks 7.2 Aliran Perpindahan Aset & Kewajiban Antar Pelaku Ekonomi

81

Tabel 5.1 Perkembangan Kegiatan KPw BI Provinsi NTT

87

Tabel Boks 8.1 Perhitungan Potensi Inflasi di Kota Kupang dan Kota Maumere Menggunakan Pendekatan

105

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Daerah

Februari 2017

xiii

Daftar Gambar Gambar Boks 3.1 Peta Distribusi BBM Per Kab/Kota di Provinsi NTT

28

Gambar Boks 4.1 Peta Alur Transportasi Laut Barang

31

Gambar 2.1 Realisasi Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi NTT

41

Gambar 3.1 Kegiatan TPID Provinsi NTT 2016 & Sebaran Pembentukan TPID

57

Gambar Boks 6.1 Pola Perdagangan Antar Wilayah Komoditas Beras

62

Gambar Boks 6.2 Pola Perdagangan Antar Wilayah Komoditas Gula Pasir

63

Gambar Boks 6.3 Pola Perdagangan Antar Wilayah Komoditas Cabai Merah

63

Gambar Boks 6.4 Pola Perdagangan Antar Wilayah Komoditas Bawang Merah

64

Gambar Boks 7.1 Kerangka Integrated Economic Accounts

80

Gambar Boks 7.2 Konsep Penyusunan FABS

80

xiv

Februari 2017

Ringkasan Umum

Foto : Nelayan di Maumere

Ringkasan Umum EKONOMI MAKRO REGIONAL Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi NTT pada tahun 2016 mencapai Rp 84,17 triliun (harga berlaku) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 5,03% (yoy) dan nasional yang sebesar 5,02% (yoy). Komponen pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2016 terutama adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh mencapai 6,80% (yoy). Perbaikan daya beli masyarakat timbul karena peningkatan pendapatan seiring adanya gaji ke-13 & 14 PNS, peningkatan pendapatan sektor pertanian dan dorongan kegiatan proyek-proyek Pemerintah dan Swasta. Selain itu, kegiatan bersifat regional maupun nasional di NTT, seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas), Alor Expo, Sunda Kecil Expo, Pameran Pembangunan, dan Tour De Flores juga mendorong tumbuhnya konsumsi masyarakat di NTT. Sementara itu, PDRB NTT pada triwulan IV-2016 mencapai Rp 22,09 triliun (ADHB) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 5,11% (yoy) dan nasional yang sebesar 4,94% (yoy). Dari sisi penggunaan, pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang mencapai 7,27% (yoy) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,45% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahunan pada periode triwulan III-2016. Peningkatan ini ditengarai disebabkan oleh musim panen komoditas perkebunan seperti jambu mete, kopra dan kakao dan telah masuknya panen komoditas padi, serta adanya momen natal, libur sekolah dan menjelang akhir tahun. Sementara itu, peningkatan kegiatan investasi didorong oleh beberapa kegiatan proyek pemerintah dan swasta, diantaranya bendungan, sarana irigasi dan perairan, gedung pemerintahan, pasar, pos lintas batas negara, rumah sakit, sarana perbelanjaan dan hotel. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I-2017 diperkirakan akan cukup stabil dengan kisaran 55,4% (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan dan administrasi pemerintahan seiring penyelenggaraan pemilu di 3 (tiga) daerah dan kegiatan konstruksi seiring adanya proyek multiyears, seperti bendungan dan Pos Lintas Batas Negara serta perpanjangan proyek tahun 2016 selama 50 hari di tahun 2017. Selain itu, panen komoditas padi yang masih terjadi juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya.

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Berdasarkan data sementara per 30 Desember 2016, realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT pada hingga akhir tahun 2016 telah mencapai Rp 25,99 triliun atau 104,27% dari total rencana pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 24,92 triliun. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 30,95 triliun atau 87,11% dari pagu belanja tahun 2016 sebesar Rp 35,52 triliun, jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2015 yang sebesar Rp 24,98 triliun yang terutama didorong oleh peningkatan realisasi belanja konsumsi di tengah penurunan realisasi belanja modal. Upaya pemerintah dalam merealisasikan anggaran sejak paruh pertama 2016 dinilai cukup efektif, sehingga secara kumulatif realisasi APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

PERKEMBANGAN INFLASI Inflasi Provinsi NTT tahun 2016 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 4,92% (yoy) di tahun 2015 menjadi 2,48% (yoy) di tahun 2016, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 3,02% (yoy) atau rata-rata inflasi NTT dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 5,05% (yoy). Hal ini menjadikan inflasi tahunan NTT menjadi capaian inflasi terendah setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Besarnya penurunan tersebut, selain disebabkan oleh kondisi pasokan yang relatif lebih terjaga dibanding tahun sebelumnya, juga disebabkan oleh kenaikan inflasi di triwulan IV 2016 yang tidak setinggi tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan mengalami penurunan. Komoditas padi-padian, sayursayuran serta daging dan hasil-hasilnya yang pada tahun sebelumnya menjadi penyumbang utama inflasi NTT, cenderung

Februari 2017

xvii

relatif stabil dan bahkan untuk komoditas padi-padian mengalami penurunan di tahun 2016. Penurunan inflasi juga didorong kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi seiring adanya penurunan tarif penerbangan sebagai dampak positif bertambahnya jumlah penerbangan di NTT. Di sisi lain, inflasi pada triwulan I-2017 diperkirakan mengalami peningkatan yang terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga 900VA pada bulan Januari dan potensi kenaikan kembali pada bulan Maret 2017. Dorongan inflasi juga terjadi dari kenaikan biaya perpanjangan STNK dan kenaikan harga bahan makanan seiring kondisi cuaca yang kurang baik di awal tahun.

PERKEMBANGAN STABILITAS KEUANGAN Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Provinsi NTT pada triwulan laporan masih cukup terjaga yang terindikasi pada masih positifnya pertumbuhan indikator perbankan berupa aset dan kredit. Di sisi lain meskipun terjadi perlambatan pada komponen kredit UMKM, namun pertumbuhan yang masih cukup tinggi sebesar 16,71% (yoy) dan rasio kredit bermasalah yang masih terjaga sebesar 2,97% menunjukkan perkembangan kredit yang masih cukup baik. Sementara itu, adanya peningkatan rasio NPL kredit korporasi perlu untuk menjadi perhatian perbankan agar lebih mencermati profil debitur dan model bisnis debitur selain mengejar pencapaian pertumbuhan kredit kepada korporasi.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Selama tahun 2016, transaksi sistem pembayaran tunai di NTT cenderung mengalami perlambatan. Jumlah uang yang beredar di masyarakat atau net-outflow pada tahun 2016 sebesar Rp.1.407,97 miliar, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp.1.896,83 miliar. Sementara itu, transaksi sistem pembayaran tunai di triwulan IV 2016 tercatat cukup stabil yang didorong oleh aliran net-outflow pada triwulan IV 2016 yang mencapai Rp.1.566,87 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang hanya sebesar Rp.394,56 miliar. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTT pada komponen konsumsi rumah tangga yang berkaitan dengan momen hari raya natal dan tahun baru 2017. Sementara itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan uang layak edar, pada tahun 2016 Bank Indonesia telah meresmikan penambahan kas titipan di 3 (tiga) daerah yaitu Ende, Ruteng (Kab. Manggarai) serta Lewoleba (Kab. Lembata). Di sisi lain, transaksi non tunai yaitu kliring di NTT juga mengalami perlambatan. pada triwulan IV 2016 baik secara nominal maupun volume warkat yang ditengarai seiring dengan perlambatan investasi pemerintah. Sementara itu, dalam upaya menjaga kelancaran transaksi pembayaran non tunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT terus mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) dan elektronifikasi serta melakukan monitoring pada bank Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan September 2016 menunjukkan perbaikan walaupun tidak terlalu signifikan menjadi 22,01% dibandingkan dengan Maret 2016 yang sebesar 22,19% dan September 2015 (22,58%). Menurunnya presentase penduduk miskin ini juga dibarengi dengan menurunnya angka indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial masyarakat NTT pada tahun 2016 dibandingkan 2015 dan potensi penurunan penduduk miskin di masa datang.

xviii

Februari 2017

Dari sisi ketenagakerjaan, terjadi perbaikan kondisi tenaga kerja yang terlihat pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2016 yang tercatat sebesar 3,25% dibandingkan bulan Februari yang 3,59%. Perbaikan juga terindikasi dari peningkatan porsi tenaga kerja formal yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas SDM di NTT. Kondisi tenaga kerja yang positif juga terindikasi pada indikator Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia triwulan IV-2016.

PROSPEK PEREKONOMIAN Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,1-5,5% (yoy) yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian seiring panen Perdana padi musim 2017 serta pencairan gaji ke-13 dan 14 PNS. Adanya libur keagamaan (Idul Fitri) dan libur sekolah pada bulan Juni diperkirakan turut mendorong belanja masyarakat. Sementara itu pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2017 diperkirakan juga berada pada kisaran 5,15,5% (yoy) yang masih didorong oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintahan. Selain juga didukung pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor utama. Dari sisi perkembangan inflasi, pencapaian inflasi pada triwulan-II 2017 diperkirakan berada pada rentang 4-4,4% (yoy) yang disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif pada komponen harga yang diatur pemerintah (listrik dan STNK) serta kondisi cuaca awal tahun. Sementara pencapaian inflasi sepanjang tahun 2017 diperkirakan berada pada rentang 4,85,2% (yoy) yang dipengaruhi oleh cukup rendahnya harga komoditas bahan makanan di tahun sebelumnya serta kenaikan harga komponen yang diatur pemerintah.

Februari 2017

xix

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR I. EKONOMI MAKRO REGIONAL INDIKATOR

2015

2016*

2016

2015

%yoy

IV

III

IV

2016 %QTQ** %YOY***

Berdasarkan Sektor/ Lapangan Usaha (Harga Berlaku) Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)

76.190,9

84.172,6

5,18

20.299,5

21.875,2

22.096,6

0,28

5,19

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

22.765,5

24.315,8

2,23

5.627,5

6.417,8

6.094,6

-6,05

4,53

1.073,5

1.166,8

5,66

292,4

301,7

309,4

2,43

3,19

940,9

1.034,3

4,98

259,3

265,2

279,2

4,17

3,41

43,6

59,4

14,61

13,7

15,3

16,0

3,72

11,52

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas

47,2

49,0

0,38

12,3

12,7

12,8

1,10

1,27

Konstruksi

7.908,2

9.095,3

8,46

2.244,0

2.389,2

2.465,0

2,80

8,48

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8.272,3

9.321,8

6,77

2.217,5

2.456,3

2.487,9

0,40

7,57

Transportasi dan Pergudangan

3.986,6

4.528,3

6,73

1.089,8

1.186,1

1.210,7

2,07

5,48

487,1

586,1

14,46

137,0

154,6

159,8

2,72

13,01

Informasi dan Komunikasi

5.477,4

5.878,5

6,76

1.462,3

1.511,0

1.569,3

3,23

7,23

Jasa Keuangan dan Asuransi

2.995,5

3.362,9

8,47

799,2

838,7

899,0

5,90

8,38

Real Estate

2.054,3

2.209,5

3,41

550,9

567,4

577,5

1,72

3,53

235,5

257,2

2,83

62,3

66,4

69,5

4,13

5,57

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

9.375,0

10.665,0

5,63

2.628,6

2.731,1

2.827,9

2,15

1,60

Jasa Pendidikan

7.303,2

8.103,3

4,18

2.041,2

2.068,0

2.182,0

4,88

2,51

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1.585,5

1.768,0

6,19

432,9

443,9

473,6

5,89

5,20

Jasa lainnya

1.639,5

1.771,4

3,55

428,6

449,9

462,3

1,90

4,32

Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)

76.190,9

84.172,6

5,18

20.299,5

21.875,2

22.096,6

0,28

5,19

1. Konsumsi Rumah Tangga

57.361,6

64.246,5

6,80

15.875,4

16.073,1

17.390,2

4,01

7,27

2.539,4

2.636,9

0,41

727,6

677,2

744,9

8,95

-0,29

3. Konsumsi Pemerintah

21.765,7

22.518,3

-0,36

7.289,5

6.946,7

7.359,4

3,08

-3,08

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

30.996,1

35.725,0

5,06

8.827,5

9.341,9

10.143,2

6,41

4,42

967,6

458,3

-55,80

352,4

136,7

166,7

19,70

-55,29

1.592,0

1.287,6

-20,81

349,5

330,6

315,3

5,01

-1,86

261,5

274,8

5,91

72,6

93,4

51,9

-44,96

-29,03

-38.770,0

-42.425,1

2,00

-13.049,8

-11.537,6

-13.971,3

12,15

0,99

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Jasa Perusahaan

Berdasarkan Permintaan / Penggunaan (Harga Berlaku)

2. Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)

5. Perubahan Inventori 6. Ekspor Luar Negeri 7. Impor Luar Negeri 8. Net Ekspor Antar Daerah (Impor) Data Ekspor Impor di Provinsi NTT Ekspor Nilai Ekspor Nonmigas (ribu USD)

21.194

21.393

0,94

5.655

5.042

6.074

20,46

7,40

Volume Ekspor Nonmigas (ton)

78.589

102.733

30,72

24.964

32.105

25.575

-20,34

2,45

Nilai Impor Nonmigas (ribu USD)

5.465

12.367

126,32

1.439

3.388

652

-80,75

-54,67

Volume Impor Nonmigas (ton)

3.633

22.401

516,68

760

614

1.518

147,25

99,60

Impor

Ket:*) dalam Miliar Rupiah (ADHB) **) Pertumbuhan Q4 2016 dibandingkan Q3 2016 ***) Pertumbuhan Q4 2016 dibandingkan Q4 2015 ****) Untuk mengukur pertumbuhan digunakan PDRB harga konstan

II. INFLASI Indikator

2013 I

II

2014 III

IV

I

II

2015 III

IV

I

II

2017

2016 III

IV

I

II

III

IV

JAN

Indeks Harga Konsumen NTT

104.41 104.78 108.66

110.58 112.52 113.27

113,15 119,15

118.59

120,07 120.78

125.02

124.56

126,10

124,48

128,12

129,07

- Kota Kupang

104.56 104.91 108.85

110.84 112.91 113.63

113,50 120,06

119.47

121,09 121.54

126.15

125.64

127,42

125,41

129,07

130,09

- Maumere

103.39 103.96 107.42

108.85 110.00 110.93

110,85 113,20

112.81

113,42 115.77

117.60

117.50

117,47

118,41

121,86

122,35

Laju Inflasi Tahunan (yoy %) NTT

7.11

5.26

8.29

8.41

7.78

8.10

4,13

7,76

5.39

6,01

6.74

4.92

5.04

5,02

3,07

2,48

2,48

- Kota Kupang

7.06

5.56

8.88

8.84

7.99

8.31

4,27

8,32

5.81

6,57

7.08

5.07

5.16

5,23

3,18

2,31

2,32

- Maumere

7.38

3.73

5.32

6.24

6.39

6.70

3,19

4,00

2.55

2,24

4.44

3.89

4.16

3,57

2,28

3,62

3,61

Februari 2017

xxi

III. PERBANKAN INDIKATOR

2015

2014

2016

I

II

2015 III

IV

2016

II

III

IV

II

III

IV

A. Bank Umum Konvensional dan Syariah (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain) 1. Total Aset

28.602

29.757

23.316

26.398

27.114

25.600

29.877

32.778

32.750

28.602

30.931

32.321

30.327

29.757

2. DPK

21.478

21.466

16.804

18.465

18.895

18.367

19.648

21.581

22.341

21.478

21.945

23.829

22.405

21.466

4.372

3.722

3.954

5.310

5.015

3.634

5.412

6.290

6.537

4.372

5.604

6.429

5.059

3.722

11.933

12.819

8.515

8.475

8.959

10.306

9.046

9.106

9.644

11.933

10.449

11.150

11.063

12.819

- Giro - Tabungan

5.173

4.924

4.336

4.680

4.922

4.427

5.190

6.186

6.159

5.173

5.893

6.250

6.283

4.924

20.284

22.837

15.695

16.587

17.153

17.698

17.843

18.908

19.742

20.284

20.525

21.731

22.383

22.837

- Investasi

6.110

7.121

4.385

4.822

5.061

5.261

5.260

5.698

6.072

6.110

6.127

6.693

7.050

7.121

- Modal Kerja

1.650

1.659

1.343

1.443

1.443

1.536

1.533

1.641

1.570

1.650

1.567

1.696

1.661

1.659

12.524

14.057

9.968

10.322

10.649

10.900

11.049

11.569

12.100

12.524

12.830

13.342

13.672

14.057

- Deposito 3. Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek

- Konsumsi

19.492

21.913

15.071

15.947

16.532

17.094

17.226

18.198

18.897

19.492

19.556

20.845

21.508

21.913

- Investasi

5.922

6.813

4.322

4.742

5.008

5.252

5.218

5.626

5.848

5.922

5.748

6.409

6.764

6.813

- Modal Kerja

1.381

1.474

1.115

1.201

1.235

1.309

1.318

1.359

1.338

1.381

1.317

1.442

1.472

1.474

12.189

13.627

9.634

10.004

10.289

10.534

10.690

11.212

11.710

12.189

12.491

12.995

13.272

13.627

90,8% 102,1%

89,7%

86,4%

87,5%

93,1%

87,7%

84,3%

84,6%

90,8%

89,1%

87,5%

96,0%

102,1%

7.358

4.324

4.922

5.176

5.329

5.422

5.814

6.180

6.301

6.395

6.933

7.308

7.358

4. Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang

- Konsumsi LDR (%) Kredit UMKM

6.301

B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain). Total Aset

510

620

343

355

374

415

437

454

482

510

535

545

572

620

Dana Pihak Ketiga

381

469

250

257

275

309

311

331

353

381

403

412

434

469

Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang

366

449

270

294

306

319

330

349

354

366

368

389

421

449

76,7%

75,2%

82,6%

85,6%

84,1%

79,4%

80,5%

82,4%

80,5%

76,70%

77,6%

79,8%

77,9%

75,2%

1. Total Aset

29.112

30.377

23.660

26.753

27.487

26.016

30.314

33.233

33.232

29.112

31.466

32.866

30.900

30.377

2. Dana Pihak Ketiga

21.859

21.935

17.055

18.723

19.170

18.676

19.959

21.912

22.694

21.859

22.348

24.241

22.839

21.935

3. Pembiayaan berdasarkan Lokasi Kantor Cabang

19.858

22.362

15.341

16.241

16.838

17.413

17.556

18.546

19.250

19.858

19.924

21.235

21.929

22.362

1. Total Aset (%)

1,8%

2,0%

1,5%

1,3%

1,4%

1,6%

1,4%

1,4%

1,4%

1,8%

1,7%

1,7%

1,9%

2,0%

2. Dana Pihak Ketiga (%)

1,7%

2,1%

1,5%

1,4%

1,4%

1,7%

1,6%

1,5%

1,6%

1,7%

1,8%

1,7%

1,9%

2,1%

3. Pembiayaan berdasarkan Lokasi Kantor Cabang (%)

1,8%

2,0%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,9%

1,9%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,9%

2,0%

I

II

III

LDR (%) C. Grand Total (A+B)

D. Pangsa BPR Terhadap Grand Total

IV. SISTEM PEMBAYARAN INDIKATOR

2014

2016

2015

2015

2016

Inflow (Rp. Triliun)

3,7

4,2

1,4

0,7

0,8

0,5

Outflow (Rp. Triliun)

5,6

5,6

0,3

0,8

1,3

2,1

Uang Palsu (lembar)

1.098

178

14

11

39

IV

II

III

IV

I

II

III

IV

1,8

0,5

0,8

0,5

1,8

0,7

0,9

0,7

0,4

0,9

1,7

2,6

0,3

1,7

1,3

2,3

8

27

966

52

53

25

89

38

26

Transaksi Non Tunai BI-RTGS To NTT Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp. Triliun)

135,76

15

14,18

13,05

29,84

35,63

34,61

43,75

41,55

15,84

8,69

6,76

0,00

0,00

Volume Transaksi BI-RTGS (lembar warkat)

21.758

658

7.809

7.868

8.776

9.294

5.984

6.086

5.877

3.811

323

335

0,00

0,00

6,32

12,66

0,84

0,85

0,91

1,19

0,99

Volume Perputaran Kliring Penyerahan (lembar warkat) 201.975 302.914

34.677

36.188

37.809

43.610

179

175

276

267

Kliring Nominal Kliring Penyerahan (Rp. Triliun) Cek/BG Kosong

xxii

Februari 2017

1.203

1.020

0,93

1,38

3,01

3,11

3,36

2,81

3,38

39.971 40.708

48.453

72.843

67.315

75.723

73.560

86.316

254

342

307

229

247

244

300

300

01

Ekonomi Makro Regional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2016 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi terutama berasal dari peningkatan daya beli masyarakat yang terlihat dari komponen konsumsi rumah tangga. Sementara pertumbuhan sisi sektoral terutama berasal dari sektor 1) Konstruksi serta 2)Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,18% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 5,03% (yoy) ataupun nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy) pada tahun 2016. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 5,19% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 5,11%(yoy). Sumber pertumbuhan terutama berasal dari peningkatan pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor utama dan didukung pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran. Dari tracking pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 diperkirakan cukup stabil seiring dorongan pertumbuhan tahunan pada sektor perdagangan, konstruksi dan administrasi pemerintahan.

Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.1 KONDISI UMUM 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT tahun 2016 PDRB NTT pada tahun 2016 mencapai Rp 84,17 triliun (harga berlaku) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 5,03% (yoy) dan nasional yang sebesar 5,02% (yoy). Komponen pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2016 terutama adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh mencapai 6,80% (yoy). Perbaikan daya beli masyarakat timbul karena peningkatan pendapatan seiring adanya gaji ke-13 & 14 PNS, peningkatan pendapatan sektor pertanian dan dorongan kegiatan proyek-proyek Pemerintah dan Swasta. Selain itu, kegiatan bersifat regional maupun nasional di NTT, seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas), Alor Expo, Sunda Kecil Expo, Pameran Pembangunan, dan Tour De Flores juga mendorong tumbuhnya konsumsi masyarakat di NTT. Dari sisi sektoral, tingginya pertumbuhan beberapa sektor utama seperti sektor konstruksi dan perdagangan juga menggambarkan adanya perbaikan daya beli dan kegiatan proyek yang meningkat sepanjang tahun 2016. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2016 cenderung masih lebih rendah apabila dibandingkan beberapa Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Provinsi NTT hanya berada diatas Provinsi Papua Barat. Pertumbuhan yang cukup tinggi di KTI sendiri terutama disebabkan oleh adanya relaksasi ekspor pertambangan, relaksasi moratorium perikanan, produksi pengolahan tambang yang meningkat seiring beroperasinya smelter serta peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Masih tingginya tingkat kunjungan wisatawan juga mendorong perekonomian KTI terutama Provinsi Bali. GRAFIK 1.2. PDRB DAN PERTUMBUHAN PDRB TAHUNAN BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA

GRAFIK 1.1. PDRB (ADHB) DAN PERTUMBUHAN PDRB TAHUNAN PROVINSI NTT DIBANDING NASIONAL 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

%

TRILIUN RP

PDRB NASIONAL RP 12.406,8 T

6.50

84,17

6.00

84,2

5.50

NTT

76,19 5.18

379,2

37,1

29,2

195,4

116,2

BALI

SULSEL MALUKU MALUT NTB Nominal PDRB (RP TRILIUN)

66,6

PABAR

178,4

PAPUA

5.00 5.02

4.50 4.00 2011

2012 PDRB NTT

Sumber : BPS, diolah

2013

2014

NTT (%YOY)

2015

2016

5,18

6,24

5,82

NTT

BALI

NTB

7,41

5,76

SULSEL MALUKU 2016 (%YOY)

5,77

4,52

9,21

MALUT

PABAR

PAPUA

NAS (%YOY) Sumber : BPS, diolah

1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan-IV 2016 Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT pada triwulan IV-2016 mencapai Rp 22,09 triliun (ADHB) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19% (yoy). Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV tercatat meningkat apabila dibandingkan triwulan III yang sebesar 5,11% (yoy). Dari sisi penggunaan, pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang mencapai 7,27% (yoy) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,45% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahunan pada periode triwulan III-2016. Peningkatan kedua sektor tersebut juga tercermin pada pertumbuhan sisi sektoral. Sektor pertanian sebagai sektor utama tercatat tumbuh sebesar 4,53% (yoy) lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan III yang hanya tumbuh 3% (yoy). Peningkatan ini ditengarai disebabkan oleh musim panen komoditas perkebunan seperti jambu mete, kopra dan kakao serta telah masuknya panen komoditas padi. Dampak positif meningkatnya pasokan air karena La Nina dan perbaikan irigasi, serta berkurangnya serangan hama menjadi beberapa pendorong peningkatan produksi. Pertumbuhan cukup tinggi juga terlihat pada sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 7,57% (yoy) seiring perbaikan daya beli dan pendapatan masyarakat serta adanya momen natal, libur sekolah dan menjelang akhir tahun. Adanya peningkatan

Februari 2017

1


kegiatan investasi juga melalui proyek pemerintah dan swasta juga terlihat pada tingginya pertumbuhan sisi konstruksi yang mencapai 8,48% (yoy). Beberapa proyek yang berjalan diantaranya bendungan, sarana irigasi dan perairan, gedung pemerintahan, pasar, pos lintas batas negara, rumah sakit, sarana perbelanjaan dan hotel. Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT triwulan IV-2016 yang sebesar 5,19% (yoy) tercatat masih lebih tinggi apabila dibandingkan nasional dan Prov. Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan nasional tercatat hanya sebesar 4,94% (yoy) melambat dibandingkan triwulan III yang sebesar 5,01% (yoy) seiring perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi NTB tercatat sebesar 3,77% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 3,43% (yoy) seiring peningkatan pada sektor pertambangan yang ditopang oleh produksi tembaga dan industri pengolahan seiring beroperasinya pabrik gula di Kab. Dompu. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tercatat sebesar 5,47% (yoy) melambat dibandingkan triwulan III yang sebesar 6,61% (yoy). Perlambatan pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum (Hotel dan Restoran) sebagai sektor utama menjadi salah satu penyebab utama. GRAFIK 1.3. PDRB (ADHB) DAN PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI NTT DIBANDING NASIONAL TRIWULANAN (%YOY) 22 TRILIUN RP

6.5

20

6

18

5.5

5.19

16

GRAFIK 1.4. PDRB DAN PERTUMBUHAN PDRB TRIWULANAN NTT, BALI, NTB DAN NASIONAL (% YOY) PDRB ADHB (TRILIUN)

22.09

29.04

50.78

3194.78

NTT

NTB

BALI

NAS

5

14

20,69

21.98

4.94

II III 2016

IV

12 10 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

PDRB NTT (TRILIUN RP)

Sumber:BPS (diolah)

IV

I

II III 2015

NTT (%YOY)

IV

I

4.5 4

4.94

5.19

3.77

5.47

NAS

NTT

NTB

BALI

NASIONAL (%YOY)

Sumber : BPS (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I-2017 diperkirakan akan cenderung stabil dengan kisaran 5-5,4% (yoy). Adanya penyelenggaraan pilkada di 3 (tiga) daerah, yaitu Kota Kupang, Kab. Flores Timur dan Kab. Lembata diperkirakan dapat mendorong sektor perdagangan seiring kebutuhan untuk kegiatan kampanye dan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga diperkirakan dapat mendorong sektor administrasi pemerintahan seiring adanya penggunaan dana hibah untuk kegiatan pemilu. Pertumbuhan triwulan I juga diperkirakan didorong oleh peningkatan sektor konstruksi seiring adanya kegiatan proyek yang belum selesai pada tahun 2016 dan diundur hingga 50 hari di tahun 2017 serta pengerjaan proyek multiyears seperti bendungan, Pos Lintas Batas Wini dan Motamasin serta Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di Motaain dan Motamasin. Di sisi lain, pertumbuhan sektor pertanian juga diperkirakan masih positif seiring dengan panen komoditas padi yang masih terjadi hingga awal tahun 2017.

1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENGGUNAAN Secara tahunan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 6,80% (yoy) menjadi pendorong utama pada tahun 2016. Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari sub komponen konsumsi restoran dan hotel serta konsumsi makanan dan minuman yang ditengarai turut didorong adanya kegiatan bersifat nasional di NTT dan momenmomen libur sekolah serta libur keagamaan. Selain itu, adanya perbaikan daya beli masyarakat seiring peningkatan produksi sektor pertanian, tambahan gaji ke-13 dan 14 PNS, serta dorongan proyek menjadi penyebab lainnya.

2

Februari 2017


Pada triwulan IV 2016 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga juga tercatat menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 7,27% (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat cukup stabil dibandingkan triwulan-III yang sebesar 7,22% (yoy). Faktor pendorong ditengarai berasal dari konsumsi masyarakat di akhir tahun seiring masa liburan sekolah dan libur keagamaan serta akhir tahun. Perbaikan pendapatan masyarakat seiring panen komoditas pertanian juga mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Sementara itu, komponen PMTB tercatat tumbuh meningkat menjadi 4,42% (yoy) dibandingkan triwulan III yang sebesar 3,87% (yoy) seiring dengan adanya peningkatan kegiatan proyek pemerintah di akhir tahun. Tabel 1.1. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran 2016 YOY

URAIAN

Thn yoy

17,390,210

78.70

4.01

7.27

677,222

744,944

3.37

8.95

-0.29

(0.36)

7,289,527

6,946,749

7,359,416

33.31

3.08

-3.08

5.06

8,827,478

9,341,925

10,143,179

45.90

6.41

4.42

458,340

(55.80)

352,370

136,664

166,701

0.75

19.70

-55.29

1,592,015

1,287,553

(20.81)

349,505

330,630

315,296

1.43

5.01

-1.86

261,549

274,813

5.91

72,579

93,436

51,931

0.24

-44.96

-29.03

(38,769,998)

(42,425,100)

2.00

(13,049,790)

(11,537,570)

(13,971,251)

-63.23

12.15

0.99

76,190,854

84,172,637

5.18

20,299,511

21,875,236

22,096,563

100.00

0.28

5.19

0.41

PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH

21,765,744

22,518,264

PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

30,996,063

35,724,984

967,562

EKSPOR LUAR NEGERI IMPOR LUAR NEGERI NET EKSPOR ANTAR DAERAH PDRB

IV yoy

16,073,052

6.80

2,636,946

PERUBAHAN INVENTORI

yoy

727,600

64,246,464

2,539,408

IV

Bobot

15,875,399

57,361,610

PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT

2016 IV

2016

PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

2015 III

2015

Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah)

1.2.1 Konsumsi Pengeluaran konsumsi secara umum pada tahun 2016 tercatat tumbuh 4,70% (yoy) melambat dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh 6,63% (yoy). Penyebab perlambatan terutama berasal dari belanja konsumsi pemerintah yang tercatat kontraksi -0,36% (yoy) walaupun berdasarkan data APBN, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi realisasi belanja konsumsi pada tahun 2016 mencapai Rp 23,29 triliun atau meningkat sebesar 15% (yoy) dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 20,19 triliun. Namun di sisi lain terdapat beberapa indikator penurunan belanja tahun 2016, diantaranya penurunan pagu belanja APBN di Provinsi NTT yang mencapai 23,9% (yoy) (Rp 11,34 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 8,63 triliun pada tahun 2016) seiring upaya penghematan anggaran APBN oleh Pemerintah Pusat serta adanya penundaan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada rentang September sd. Desember 2016 untuk 5 (lima) Pemerintah Daerah, yaitu Provinsi NTT, Kab. Kupang, Kab. Ende, Kab. Sumba Timur dan Kab. Manggarai Barat, meskipun untuk bulan Desember akhirnya terjadi pencairan. Untuk komponen konsumsi sendiri, pertumbuhan pada tahun 2016 terutama terbantu oleh peningkatan pertumbuhan sektor konsumsi rumah tangga dari 6,21% (yoy) tahun 2015 menjadi 6,80% (yoy) di tahun 2016 seiring peningkatan daya beli masyarakat, dorongan kegiatan bersifat nasional, pameran, momen libur sekolah serta keagamaan. Sementara itu komponen pengeluaran konsumsi secara umum (Gabungan antara sub komponen konsumsi rumah tangga, Konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah) untuk triwulan IV-2016 tercatat sedikit meningkat menjadi 3,83% (yoy) dari triwulan III yang 3,68%(yoy). Sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama peningkatan. Sementara konsumsi pemerintah dan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) cenderung masih mengalami kontraksi negatif seperti triwulan IV-2016. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV tercatat 7,27% (yoy) sedikit meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 7,22% (yoy). Pertumbuhan sendiri didorong oleh beberapa faktor, diantaranya libur natal dan libur sekolah di akhir tahun, peningkatan pendapatan seiring mulainya panen padi dan komoditas perkebunan (jambu mete, kakao dan kopra), serta peningkatan kegiatan proyek-proyek pemerintah di akhir tahun. Selain itu, adanya program dana desa dengan alokasi mencapai Rp 1,84 triliun pada tahun 2016 juga diperkirakan mendorong penciptaan kegiatan ekonomi di

Februari 2017

3


pedesaan. Di sisi lain, peningkatan sisi konsumsi tertinggi berasal dari pertumbuhan komponen restoran dan hotel yang mencapai 70,9% (yoy) seiring momen akhir dan kegiatan bersifat nasional, seperti Hari Nusantara di Kab. Lembata. Hal ini terindikasi dari data BPS yang juga menunjukkan peningkatan jumlah tamu hotel di NTT tahun 2016 sebesar 35,7% (yoy) dibandingkan 2015. Peningkatan juga terjadi pada konsumsi pakaian dan alas kaki seiring momen libur sekolah dan perayaan keagamaan, konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga yang turut didukung pameran perumahan dan peningkatan biaya listrik, serta konsumsi transportasi dan komunikasi yang turut didorong penambahan rute pesawat serta kapal laut selain tingginya frekuensi perjalanan masyarakat dan penggunaan sarana telekomunikasi di akhir tahun. Sementara itu, komponen konsumsi makanan dan minuman sebagai komponen utama konsumsi dengan bobot mencapai 43% masih tumbuh positif sebesar 5,7% (yoy). Tabel 1.2. PDRB Komponen Konsumsi Rumah Tangga Provinsi NTT 2016 YOY

URAIAN KONS MAKANAN DAN MINUMAN

2015

2016

2015

Thn yoy

2016

IV

III

IV yoy

Bobot

IV

24,081,155

27,349,820

5.23

6,726,088

6,718,367

7,476,732

43.0

5.70

KONS PAKAIAN & ALAS KAKI

2,775,990

3,104,885

0.75

797,041

833,572

889,303

5.1

4.52

KONS PERUMAHAN & PERL RT

10,073,481

10,341,297

-1.42

2,757,343

2,744,537

2,895,669

16.7

4.43

4,053,827

4,905,624

18.24

1,121,180

1,293,448

1,325,072

7.6

17.66

12,928,430

13,351,581

8.81

3,502,821

3,138,881

3,350,726

19.3

4.89

2,038,602

3,894,964

72.81

559,594

994,088

1,099,524

6.3

70.90

1,410,124

1,298,292

-13.98

411,333

350,160

353,184

2.0

-14.68

57,361,610

64,246,464

6.80

15,875,399

16,073,052

17,390,210

100.0

7.27

KESEHATAN & PENDIDIKAN TRANSPORTASI & KOMUNIKASI RESTORAN & HOTEL KONSUMSI LAINNYA KONSUMSI Sumber: BPS (diolah)

Indikasi pertumbuhan ekonomi yang positif pada triwulan-IV juga terlihat dari hasil Survei Konsumen-Bank Indonesia yang meningkat dari sisi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE). Selain itu, indikator Survei Penjualan Eceran (SPE)-Bank Indonesia juga masih menunjukkan pertumbuhan angka omset yang positif sebesar 27,13% (yoy). Pertumbuhan terutama berasal dari perdagangan suku cadang & aksesori sepeda motor, peralatan elektronik serta tembakau. Peningkatan penjualan barang dagangan non pokok tersebut, kembali mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat. GRAFIK 1.6. SURVEI PENJUALAN ECERAN

GRAFIK 1.5. SURVEI KONSUMEN

60,000

160 150

35% 30%

50,000

25%

140 40,000

130

20% 15%

30,000

120 110

10%

20,000

5%

100 90 80

0%

10,000 II

III IV 2013

I

II III 2014

IV

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK) Sumber : Bank Indonesia

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

0

-5% I

INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)

II III 2014

IV

I

II III 2015

SURVEI PENJUALAN ECERAN (RP JUTA)

IV

I

II III 2016

IV

-10%

PERTUMBUHAN (%YOY)

Sumber : Bank Indonesia

Pertumbuhan positif juga terlihat pada beberapa indikator seperti Indeks Tendensi Konsumen (ITK)-Badan Pusat Statistik dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)-Bank Indonesia. Indikator ITK menunjukkan peningkatan pada triwulan IV termasuk pada komponen pendapatan rumah tangga, yang mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan masyarakat NTT. Hal serupa juga terjadi pada indeks kegiatan dunia usaha-SKDU yang menunjukkan peningkatan dan mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan usaha terutama dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Peningkatan juga terjadi pada penjualan BBM (Minyak Tanah, Solar, Premium, Pertamax dan Pertalite) yang tumbuh sebesar 9,5% (yoy) pada triwulan IV, meningkat dibandingkan triwulan III yang tumbuh sebesar 3,56% (yoy). Di sisi lain, indikator konsumsi listrik rumah tangga

4

Februari 2017


cenderung mengalami perlambatan walaupun secara tahunan masih tumbuh 1,77% (yoy). Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya beberapa kali gangguan distribusi pada akhir tahun yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan persiapan koneksi jaringan untuk penambahan daya melalui kapal listrik. Pertumbuhan cukup tinggi juga terjadi pada penyaluran kredit konsumsi pada triwulan IV yang sebesar 12,2% (yoy) dan menunjukkan positifnya indikator perekonomian di NTT. Hal ini juga terlihat dari angka Non Performing Loan (NPL)/Kredit Macet kredit konsumsi yang hanya 0,71% di triwulan-IV 2016 membaik dibandingkan triwulan III yang sebesar 0,82%. GRAFIK 1.7. INDEKS TENDENSI KONSUMEN

GRAFIK 1.8. INDEKS KEGIATAN DUNIA USAHA

115

60

110

50

105

40 30

100

20 10

95 90

0 -10

85

-20

80

I

II

III 2014

IV

I

ITK

II

III 2015

PENDAPATAN RT

IV

I

II

III 2016

-30

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

KEGIATAN USAHA

PROYEKSI ITK

I

II III 2015

HARGA JUAL

IV

I

II III 2016

IV

TENAGA KERJA

Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah

Sumber:BPS (diolah)

GRAFIK 1.10. PERKEMBANGAN LISTRIK RUMAH TANGGA

GRAFIK 1.9. PERKEMBANGAN KONSUMSI BBM 850

12%

800

10% 8%

750 700

140000

30%

120000

25%

6%

100000

4%

80000

2%

650

20% 15%

60000

0%

600

-4%

20000

500

-6%

0

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

PENJUALAN BBM HK-2016 (RP JUTA)

IV

I

II III 2016

IV

10%

40000

-2%

550

5% I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

KONSUMSI (RIBU KWH)

PERTUMBUHAN (%-YOY)

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

0%

GROWTH (YOY)

Sumber : PT PLN, diolah

Sumber : PT Pertamina (Persero), diolah

GRAFIK 1.11. PENYALURAN KREDIT KONSUMSI 16

17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8%

TRILIUN

14 12 10 8 6 4 2 0 I

II III 2014

IV

I KONSUMSI

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

KONSUMSI (YOY)

Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah

Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tercatat masih berada pada tren kontraksi sebesar -0,29% (yoy). Adanya kontraksi/penurunan tersebut diperkirakan disebabkan oleh menurunnya kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial ataupun LSM pada triwulan IV 2016 dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Ketiadaan kegiatan pemilu yang baru akan terjadi pada tahun 2017 diperkirakan menjadi salah satu penyebab.

Februari 2017

5


Pertumbuhan negatif/kontraksi masih terjadi pada sub kelompok konsumsi pemerintah di triwulan IV-2016. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat -3,08% (yoy) dan masih berada pada trend negatif seperti angka revisi pertumbuhan konsumsi pemerintah triwulan III yang sebesar -3,25%(yoy). Kontraksi masih terjadi pada konsumsi individu pemerintah sebesar -15,32% (yoy). Berdasarkan data APBN, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi secara umum masih terjadi peningkatan realisasi belanja konsumsi pemerintah tahun 2016 menjadi Rp 23,3 triliun, meningkat

15,3% (yoy)

dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 20,2 triliun. Namun terdapat penurunan pada realisasi belanja konsumsi APBN dari Rp 5,07 triliun (2015) menjadi Rp 5,03 triliun (2016). Hal ini diperkirakan turut dipengaruhi oleh program penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat sehingga terjadi penurunan pagu belanja yang berimbas pada penurunan belanja pemerintah pusat di Provinsi NTT. Di sisi lain, terdapat pula penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada beberapa Pemerintah Daerah dan hanya dilakukan pencairan untuk bulan Desember sehingga menyebabkan kurang optimalnya realisasi anggaran pada daerah tersebut. Menurut informasi¹, penundaan DAU yang belum dicairkan pada tahun 2016 akan dikompensasikan pada penganggaran tahun 2017. Sementara untuk kinerja triwulan IV, realisasi belanja konsumsi tercatat sebesar Rp 8,23 triliun, sedikit meningkat dibandingkan triwulan IV-2015 yang sebesar Rp 8,04 triliun. Namun, terdapat beberapa komponen yang mengalami penurunan dibanding triwulan IV-2015 seperti belanja barang dan jasa, bantuan sosial dan belanja bagi hasil. Tabel 1.3. PDRB Komponen Konsumsi Pemerintah Provinsi NTT 2016 YOY

URAIAN

2015

Thn yoy

2016

IV

III

Bobot

IV

IV yoy

2015

2016

KONS KOLEKTIF PEMERINTAH

12,815,032

14,222,574

9.22

4,315,054

4,461,147

4,724,563

64.2

7.46

KONS INDIVIDU PEMERINTAH

8,950,713

8,295,690

(11.35)

2,974,472

2,485,602

2,634,853

35.8

(15.32)

21,765,744

22,518,264

(0.36)

7,289,527

6,946,749

7,359,416

100.0

(3.08)

KONSUMSI PEMERINTAH Sumber: BPS (diolah)

Di sisi lain, tracking pertumbuhan komponen konsumsi pada triwulan-I 2017 diperkirakan cenderung stabil. Pertumbuhan terutama diperkirakan terjadi pada seluruh komponen konsumsi seiring dengan adanya dorongan belanja untuk kegiatan Pemilu di tiga daerah yaitu Kota Kupang, Kab. Lembata dan Kab. Flores Timur. Pertumbuhan tersebut didorong penjualan alat-alat kampanye dan kegiatan pemilu, serta belanja hibah pemerintah. Pertumbuhan juga diperkirakan turut didorong oleh Pendapatan masyarakat seiring panen pada bulan Desember yang sebagian dibelanjakan pada Januari serta perpanjangan kegiatan proyek pemerintah yang belum selesai 2016 selama 50 hari pada tahun 2017 dan membuka lapangan kerja bagi pegawai proyek. Indikasi pertumbuhan juga terlihat pada Survei Konsumen-Bank Indonesia pada bulan Januari yang menunjukkan peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen, walaupun Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan perlambatan, namun dengan angka masih >100 maka masih terjadi optimisme pada masyarakat. Indikasi pertumbuhan positif juga terlihat pada proyeksi Survei Penjualan Eceran (SPE)-Bank Indonesia bulan Januari yang masih berada pada trend pertumbuhan. Indikasi yang sama juga terlihat pada proyeksi Indeks Tendensi Konsumen-Badan Pusat Statistik yang menunjukkan adanya peningkatan proyeksi indeks dan pendapatan rumah tangga di triwulan-I 2017. GRAFIK 1.12. PERKEMBANGAN SURVEI KONSUMEN

GRAFIK 1.13. PERKEMBANGAN SURVEI PENJUALAN ECERAN

150

18.50

140

18.00 17.50

130

17.00

120

16.50

110

16.00

100

15.50

90 80

RP MILIAR

15.00 I

II

III

IV

2015 INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK) Sumber : SK – Bank Indonesia

I

II

III 2016

IV

JAN 2017

14.50 JAN

FEB

MAR APR

MEI

JUN JUL 2016

AGS

SEP

OCT NOV DEC JAN* 2017


Sumber: SPE – Bank Indonesia

1. sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.07/2016 tgl 16 Agustsu 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016

6

Februari 2017


GRAFIK 1.14. PROYEKSI INDEKS TENDEKSI KONSUMEN 115 110 105 100 95 90 85 I

II III 2014

IV

I

II III 2015

PROYEKSI PEND RT

IV

I

II III 2016

IV

IP 2017

PROYEKSI ITK

Sumber : BPS Provinsi NTT

1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ Investasi Pertumbuhan PMTB/Investasi pada tahun 2016 tercatat mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,06% (yoy) walaupun cenderung melambat apabila dibandingkan 2015 yang sebesar 11,88% (yoy). Perlambatan lebih disebabkan oleh tingginya lonjakan pembangunan proyek pemerintah di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 terutama di bidang aksesbilitas perhubungan (pelabuhan dan dermaga serta aksesbilitas air (bendungan,jaringan irigasi dan embung). Sementara itu, PMTB/Investasi pada tahun 2016 sendiri masih berasal dari pembangunan infrastruktur publik, seperti proyek Multiyears Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklot, jalan jalur sabuk perbatasan, Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) di Perbatasan, gedung pemerintahan dan Pos Lintas Batas Negara. Selain itu, masih terus pula dilakukan proyek perbaikan jalan, sarana irigasi, embung, pembangunan rumah sakit dan pasar. Dari sisi swasta dan BUMN, investasi yang dilakukan diantaranya pembangunan pembangkit listrik, jaringan kelistrikan, Base Transceiver Station (BTS), hotel, sarana perbelanjaan dan investasi lainnya. Adanya pemakaian anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan (jalan,jembatan dan irigasi) juga diperkirakan membantu pertumbuhan komponen PMTB/Investasi. Sementara itu, berdasarkan data BKPMD Provinsi NTT sendiri, realisasi investasi pada tahun 2016 mencapai Rp 3,15 triliun meningkat dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 3 triliun. Realisasi investasi sepanjang tahun 2016 terbesar berada di sektor telekomunikasi sebesar Rp 738,2 miliar walaupun dari sisi jumlah, sektor pariwisata atau pembangunan hotel berbintang menjadi yang terbanyak yaitu 22 investasi. Sementara dari sisi wilayah, Kota Kupang menjadi daerah dengan nominal investasi terbesar (Rp 1,47 triliun) sedangkan dari banyaknya investasi baru, Kab. Manggarai Barat menjadi yang terbanyak dengan 48 investasi dan mayoritas merupakan investasi sektor penunjang pariwisata. Di sisi lain, pertumbuhan PMTB/ Investasi di NTT pada triwulan IV-2016 tercatat tumbuh sebesar 4,42% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III yang tumbuh 3,87% (yoy). Peningkatan terutama berasal dari PMTB bangunan yang tumbuh mencapai 14,72% (yoy). Pertumbuhan ini diperkirakan berasal dari peningkatan kegiatan proyek pemerintah di akhir tahun, terutama jalan, gedung pemerintahan, rumah sakit, pasar dan sarana perhubungan (dermaga), pos lintas batas negara. Selain itu, terdapat pula investasi sebagai dampak alokasi dana desa seperti pembangunan jalan pedesaan, pipanisasi untuk akses air, sarana irigasi dan jembatan. Di sisi lain terdapat pula pembangunan sektor swasta, berupa pembangkit listrik Tenaga Surya (Independent Power Producer), pusat perbelanjaan dan hotel serta BUMN diantaranya perbaikan bandara. Sementara sektor non bangunan tercatat tumbuh negatif sebesar -32,87% (yoy) walaupun tercatat masih terdapat beberapa realisasi investasi yang dilakukan seperti penambahan dua unit Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG) baterei senilai Rp 36 miliar dan truk trailer pada PT. Pelindo III cabang Tenau serta telah tibanya kapal listrik MVPP Gokhan Bey berkapasitas 60 MW yang akan disewa PT. PLN (Persero) guna meningkatkan kapasitas listrik di Pulau Timor.

Februari 2017

7


Tabel 1.4. PDRB Komponen PMTB/Investasi Provinsi NTT 2016 Thn yoy

2015

28,518,052

11.94

6,800,994

7,683,971

8,393,027

82.75

14.72

7,206,932

-19.15

2,026,485

1,657,954

1,750,152

17.25

-32.87

35,724,984

5.06

8,827,478

9,341,925

10,143,179

100.00

4.42

YOY

URAIAN PMTB BANGUNAN PMTB NON BANGUNAN PMTB

2015

2016

24,089,547 6,906,516 30,996,063

2016

IV

III

IV yoy

Bobot

IV

Sumber: BPS (diolah)

Data realisasi BKPM Menunjukkan adanya peningkatan realisasi investasi pada triwulan-IV 2016. Berdasarkan data BKPMD Provinsi NTT dan tracking data sebelumnya, pada triwulan-IV 2016 telah terealisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 1,44 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi triwulan-III yang diperkirakan mencapai Rp 391 miliar. Peningkatan realisasi pada triwulan IV terutama di bidang Telekomunikasi Tanpa Kabel oleh Perusahaan Telekomunikasi Nasional, wisata tirta, hotel, restoran, perumahan, serta kelistrikan. Sementara itu, pertumbuhan penjualan semen di Provinsi NTT cenderung melambat walaupun masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,5% (yoy). GRAFIK 1.15. PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI DI PROVINSI NTT

GRAFIK 1.16. REALISASI KONSUMSI SEMEN PROVINSI NTT

2,500 RP MILIAR 2,000 1,444

1,500 1,000 500

819 501 232

0

50%

350 2,101

445 253

300

40%

250

30%

200

20%

150

10%

100

0% -10%

50

391

-20%

0 I

II

III

2015

I

IV

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

RIBU TON

2016

Sumber : BKPMD NTT, diolah

IV

I

II

III 2016

IV

YOY

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Tabel 1.5. Lokasi dan Sektor Utama Investasi di NTT Tahun 2016 LOKASI INVESTASI JUMLAH REALISASI

NOMINAL

KAB. MANGGARAI BARAT (48)

KOTA KUPANG (RP 1,47 T)

KAB. SUMBA TIMUR (13)

KAB. SUMBA TIMUR (RP 724,3 M)

KOTA KUPANG (12)

KAB. MANGGARAI BARAT (RP 299,5 M)

KAB. KUPANG (7)

KAB. FLORES TIMUR (RP 210,1 M)

KAB. SUMBA BARAT (5)

KAB. ROTE NDAO (RP 125,5 M)

INVESTASI SEKTORAL JUMLAH REALISASI

NOMINAL

HOTEL BINTANG (22)

TELEKOMUNIKASI (RP 738,2 M)

WISATA TIRTA (22)

PERTANIAN TANAMAN SERELIA (RP 361,1 M)

RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN (10)

REAL ESTATE (RP 341,8 M)

KETENAGALISTRIKAN (6)

HOTEL BINTANG (RP 273 M)

PETERNAKAN, HOTEL MELATI (4)

PENANGKAPAN IKAN DI LAUT (RP 210,1 M)

Sumber: BKPMD NTT, diolah

Sementara itu, berdasarkan tracking pada triwulan I-2017 pertumbuhan PMTB/investasi secara tahunan diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan triwulan IV-2016. Secara historis, nominal investasi/PMTB pada triwulan I cenderung selalu menurun dibandingkan triwulan IV pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena belum masifnya kegiatan proyek pemerintah di awal tahun. Namun apabila dilihat dari sisi pertumbuhan tahunan (%yoy), tracking investasi pada triwulan I-2017 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahunan investasi triwulan IV-2016. Dorongan investasi terutama berasal dari adanya perpanjangan kegiatan proyek pemerintah yang belum selesai pada tahun 2016 selama 50 hari di tahun 2017, adanya tambahan proyek multiyears (bendungan raknamo dan rotiklot), rencana penyelesaian proyek pembangkit listrik dan kegiatan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Kupang investasi di sektor non bangunan seperti pembelian mesin dan kendaraan.

8

Februari 2017


1.2.3 Ekspor – Impor 1.2.3.1 Ekspor-Impor Antar Daerah Secara tahunan, kinerja net impor antar daerah Provinsi NTT mengalami perlambatan dari 14,31% (yoy) pada tahun 2016 menjadi 2% (yoy) pada tahun 2015. Apabila dilihat dari sisi komponen, penurunan terjadi pada ekspor antar provinsi yang mencapai -50,99% (yoy) dan impor antar provinsi yang sebesar -9,45% (yoy). Penurunan diperkirakan terjadi seiring dengan melambatnya kegiatan PMTB/investasi yang mengurangi kebutuhan barang investasi dari Provinsi lain. Sementara itu secara triwulan pertumbuhan net impor antar daerah mencatatkan peningkatan dari kontraksi sebesar -2,46%(yoy) pada triwulan III-2016 menjadi tumbuh 0,99% pada triwulan IV-2016. Pertumbuhan juga terindikasi dari adanya peningkatan perputaran peti kemas di Pelabuhan Tenau yang mencapai 22,6% (yoy) atau 33.100 teus selama triwulan IV. Sementara itu, kondisi bongkar muat juga mencatatkan adanya pertumbuhan net bongkar sebesar 62.386 ton untuk komoditas yang bersifat curah. Peningkatan pada triwulan IV tersebut ditengarai terkait dengan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan masyarakat untuk persiapan perayaan hari keagamaan serta peningkatan kegiatan proyek/investasi di akhir tahun. GRAFIK 1.17. PERKEMBANGAN PETI KEMAS 35,000

GRAFIK 1.18. AKTIVITAS BONGKAR MUAT 70%

TEUS

30,000

60%

25,000

50% 40%

20,000

30%

15,000

20%

10,000

10%

5,000 0

0% I

II III 2013

IV

I

II III 2014 TEUS

Sumber : Pelindo III, diolah

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

-10%

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 -20,000 -40,000 -60,000 -80,000 -100,000

TON

I

II III IV 2012

PERTUMBUHAN (% YOY)

I

BONGKAR

II III IV 2013 MUAT

I

II III IV 2014 NET

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

1800% 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200%

NET UNLOADING (% YOY)

Sumber : Pelindo III, diolah

Pada triwulan I-2017 diperkirakan net impor akan mengalami perlambatan. Perlambatan diperkirakan terjadi karena menurunnya kebutuhan masyarakat paska perayaan hari raya keagamaan di akhir tahun 2016. Selain itu, dengan kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi yang secara historis selalu terjadi di awal tahun diperkirakan telah diantisipasi oleh para pedagang dengan pengiriman stok barang dagangan dan kebutuhan proyek pada periode sebelumnya. 1.2.3.2 Ekspor-Impor Luar Negeri Secara tahunan, net ekspor luar negeri mengalami kontraksi sebesar -25,8% (yoy). Menurut data BPS, nilai ekspor NTT pada tahun 2016 mencapai US$ 23,65 Juta menurun dibandingkan 2015 yang mencapai US$ 23,94 juta. Sementara itu, nilai impor meningkat dari US$ 7,87 juta (2015) menjadi US$ 29,09 juta (2016). Penurunan ekspor terutama terjadi pada komoditas kendaraan dan komponennya serta bahan bakar mineral ke Timor Leste. Sementara komoditas lokal cukup terbantu dengan peningkatan ekspor garam, belerang dan kapur. Sementara itu, peningkatan impor terutama berasal dari impor beras di awal tahun dari Thailand serta bahan bakar mineral dan aspal dari Singapura yang dipergunakan bagi kegiatan proyek dan bahan bakar kendaraan. Dilihat dari kinerja pertumbuhan di setiap triwulannya, terjadi peningkatan net ekspor pada triwulan-IV menjadi 5,2% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi. Peningkatan terutama pada ekspor semen, besi dan baja, kendaraan dan komponennya ke Timor Leste serta didukung oleh ekspor komoditas garam dan ikan (tuna dan cakalang). Angka net ekspor triwulan IV sendiri mencapai US$ 5,86 Juta (tidak termasuk BBM),

Februari 2017

9


sementara impor non BBM tercatat sebesar US$ 208 ribu yang terutama merupakan komoditas kopi dan biji-bijian dari Timor Leste. Di sisi lain, berdasarkan data Exim Bank Indonesia, terdapat ekspor buah olahan ke Vietnam dan India yang mencapai US$ 9,8 juta yang diperkirakan merupakan komoditas jambu mete dan tidak tercatat sebagai sumbangan PDRB untuk NTT karena pengiriman ke luar negeri yang berasal dari luar daerah NTT. GRAFIK 1.19.PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR 13 JUTA USD 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 I II

GRAFIK 1.20. NEGARA TUJUAN EKSPOR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

III 2014

IV

I

EKSPOR

II

III 2015

IMPOR

IV

I

II

III 2016

IV

JUTA USD

I

NET EKSPOR

Sumber : Cognos BI, diolah

II

III 2014

USA

IV

AUSTRALIA

I

INDIA

II

III 2015

JAPAN

RRC

IV

I

TIMOR LESTE

II

III 2016

IV

SINGAPURA

Sumber : Cognos BI, diolah

Aktivitas ekspor luar negeri NTT pada triwulan-I 2017 diperkirakan mengalami perlambatan. Perlambatan diperkirakan turut didorong oleh penurunan kebutuhan dari negara lain, terutama Timor Leste sebagai negara tujuan utama ekspor NTT. Penurunan kegiatan masyarakat paska perayaan hari raya Natal juga diperkirakan menjadi faktor utama. Selain itu, kondisi cuaca yang kurang baik juga diperkirakan berpengaruh pada penurunan produksi lokal NTT seperti ikan tuna dan cakalang.

1.3 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI SEKTORAL Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2016 terutama didorong oleh sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar & eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor kontruksi tercatat tumbuh sebesar 8,46% (yoy) yang didorong oleh peningkatan kegiatan proyek di Provinsi NTT, termasuk bendungan Raknamo yang telah memasuki tahap konstruksi serta penyelesaian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota’ain, Motamasin dan Wini serta program infrastruktur pemukiman (PIP) berupa pembangunan sumur bor serta infrastruktur pendukung akses lainnya di Mota’ain dan Motamasin. Sementara itu pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 6,77% (yoy) yang didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan, peningkatan kegiatan proyek dan pendapatan gaji ke-13 serta 14 PNS. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan juga didukung pertumbuhan positif pada sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor utama serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masih terus tumbuh walaupun mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2015. Dari sisi triwulan, peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV-2016 terutama terjadi pada sektor pertanian sebagai sektor utama dan didukung oleh pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor Pertanian tercatat tumbuh 4,53% (yoy) pada triwulan IV atau meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 3% (yoy). Peningkatan tersebut didukung oleh adanya panen komoditas pertanian seperti padi serta komoditas perkebunan (jambu mete, kakao dan kopra), dari sektor peternakan tercatat adanya pengiriman sapi yang meningkat dari 30% (yoy) atau dari 8.524 ekor pada triwulan IV- 2015 menjadi 11.129 ekor di periode yang sama tahun 2016. Selain itu, terjadi pula pertumbuhan cukup tinggi pada sektor konstruksi yang mencapai 8,48% (%) seiring dengan peningkatan kegiatan proyek pemerintah seperti jalan, rumah sakit, gedung pemerintahan,

10

Februari 2017


pasar dan sarana irigasi di akhir tahun, serta swasta melalui pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan. Peningkatan juga didukung oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 7,57% (yoy) seriring perbaikan daya beli masyarakat memasuki momen perayaan libur sekolah, keagamaan dan akhir tahun. Tabel 1.6. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi 2016 YOY

URAIAN A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B

Pertambangan dan Penggalian

C

Industri Pengolahan

D

Pengadaan Listrik dan Gas

Thn yoy

2015 IV

2016

IV yoy

Bobot

yoy

6,094,647

27.58

-6.05

4.53

309,436

1.40

2.43

3.19

265,244

279,169

1.26

4.17

3.41

15,331

15,975

0.07

3.72

11.52

III

2015

2016

22,765,546

24,315,826

2.23

5,627,528

6,417,780

1,073,475

1,166,764

5.66

292,383

301,698

940,862

1,034,289

4.98

259,276

43,569

59,409

14.61

13,747

IV

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

47,150

48,990

0.38

12,305

12,691

12,841

0.06

1.10

1.27

F

Konstruksi

7,908,227

9,095,349

8.46

2,243,992

2,389,245

2,464,950

11.16

2.80

8.48

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8,272,331

9,321,848

6.77

2,217,468

2,456,270

2,487,909

11.26

0.40

7.57

H

Transportasi dan Pergudangan

3,986,583

4,528,290

6.73

1,089,803

1,186,069

1,210,726

5.48

2.07

5.48

487,091

586,079

14.46

137,030

154,603

159,845

0.72

2.72

13.01

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J

Informasi dan Komunikasi

5,477,449

5,878,513

6.76

1,462,281

1,511,013

1,569,272

7.10

3.23

7.23

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

2,995,475

3,362,944

8.47

799,178

838,662

898,971

4.07

5.90

8.38

L

Real Estate

2,054,341

2,209,476

3.41

550,863

567,351

577,531

2.61

1.72

3.53

235,528

257,185

2.83

62,344

66,388

69,530

0.31

4.13

5.57

M,N

Jasa Perusahaan

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

9,374,991

10,664,989

5.63

2,628,642

2,731,064

2,827,864

12.80

2.15

1.60

P

Jasa Pendidikan

7,303,246

8,103,265

4.18

2,041,237

2,067,982

2,181,982

9.87

4.88

2.51

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1,585,475

1,767,997

6.19

432,868

443,925

473,595

2.14

5.89

5.20

Jasa lainnya

1,639,515

1,771,425

3.55

428,566

449,919

462,317

2.09

1.90

4.32

76,190,854

84,172,637

5.18

20,299,511

21,875,236

22,096,563

100.00

0.28

5.19

R,S,T,U

PDRB Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah) *Dalam Juta Rp

1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pada tahun 2016, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 2,73% (yoy) melambat apabila dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 3,40% (yoy). Berdasarkan refleksi kinerja sepanjang tahun 2016, perlambatan sektor pertanian terutama terjadi pada triwulan I dan triwulan II seiring dengan kondisi kekeringan, serangan hama serta proses perbaikan irigasi yang sempat mengganggu produksi pertanian dan perkebunan, serta menurunnya harga komoditas (jambu mete, kakao dan rumput laut) di tingkat global. Namun, produksi pertanian mulai meningkat pada semester 2 seiring selesainya perbaikan irigasi dan peningkatan curah hujan, serta penambahan luas tanam yang mendorong peningkatan produksi jagung dan padi. Adanya pengiriman sapi melalui kapal ternak dan produksi garam di Sabu Raijua dan Kab. Kupang juga turut mendorong pertumbuhan secara tahunan. Pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 4,53% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 3% (yoy). Peningkatan ini diperkirakan terjadi seiring dengan adanya panen ke-2 padi pada akhir tahun 2016 terutama di beberapa sentra padi NTT (Kab Ngada, Kab. Manggarai Barat dan Kab. Manggarai). Selain itu, panen komoditas jambu mete, kopra dan kakao juga diperkirakan turut mendorong pertumbuhan pada triwulan IV. Indikasi ini terlihat dari adanya peningkatan Nilai Tukar Petani pada triwulan IV-2016 dibandingkan triwulan III yang terutama berasal dari sub sektor tanaman padi-palawija. Di sisi lain, pertumbuhan juga masih ditopang oleh pengiriman ternak ke luar Provinsi NTT. Tercatat pertumbuhan pengiriman dari pelabuhan Tenau secara tahunan meningkat 35,8% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2015 atau sebanyak 7.232 ternak. Untuk keseluruhan NTT, menurut data Dinas Peternakan Provinsi NTT tercatat telah dikirimkan 12.755 ternak pada triwulan IV yang terdiri dari Sapi (11.129 ekor), Kerbau (975 ekor) dan Kuda (651 ekor). Jumlah ini meningkat sebesar 11,75% (yoy) dibandingkan triwulan IV-2015 yang sebanyak 11.414 ternak. Untuk ternak sendiri pengiriman dilakukan ke DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan IV juga terbantu oleh produksi perdana garam sebanyak 300 ton di Bipoli, Kab. Kupang. Di sisi lain, kondisi subsektor perikanan diperkirakan melambat pada triwulan IV yang disebabkan kondisi cuaca dan gelombang tinggi.

Februari 2017

11


GRAFIK 1.21. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI

GRAFIK 1.22. DATA PENGIRIMAN TERNAK DARI PELABUHAN TENAU

130

104

14000

125

103

12000

102

120

150% 100%

10000

101

115

100

8000

50%

110

99

6000

0%

98

105

4000

97

100

96

2000

95

95

0

I

II

III 2014

IV

I

II

IT

IB

III 2015

IV

I

II

III 2016

-50%

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

PENGIRIMAN TERNAK

NTP-AXIS KANAN

Sumber :BPS, diolah

I

II III 2015

BONGKAR

IV

I

II III 2016

IV

100%

PERT (%YOY)

Sumber : Pelindo II, diolah

Tabel 1.7. Tabel Perkembangan Pengiriman Sapi 2015

TERNAK (EKOR) I SAPI

2016 III

II

I

IV

5,836 14,013 24,402

8,524

III

II

9,992 24,825 17,483

IV 11,129

KERBAU

308

840

876

1,207

490

2,023

1,250

KUDA

593

2,357

2,166

1,683

1,052

2,780

1,089

651

11,534 29,628 19,822

12,755

TOTAL

6,737 17,210 27,444 11,414

975

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi NTT, diolah

Pertumbuhan sektor pertanian juga tercermin dari peningkatan kredit pertanian dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)-Bank Indonesia. Pertumbuhan kredit pertanian pada triwulan IV-2016 mencapai 40,6% (yoy) atau sebesar Rp 278,25 miliar meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan III sebesar 37,9% (yoy) atau sebesar Rp 259,5 miliar. Hal ini juga terindikasi dari trend SKDU yang menunjukkan perbaikan kegiatan usaha masyarakat di sektor pertanian meskipun masih berada di level negatif karena rendahnya harga komoditas dan potensi produksi yang negatif karena kondisi cuaca (terutama di sub sektor perikanan). GRAFIK 1.24. PERKEMBANGAN SKDU PERTANIAN

GRAFIK 1.23. PERKEMBANGAN KREDIT PERTANIAN 200%

30

250

150%

20

200

100%

150

50%

100

0%

300

MILYAR RP

10 0 -10 -20

50

-50%

-30

0

-100%

-40

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah

I

II III 2016

PERTANIAN (%YOY)

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

KEGIATAN USAHA

IV

I

HARGA JUAL

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

TENAGA KERJA


Pada triwulan-I 2017, kinerja sektor pertanian diperkirakan mengalami perlambatan. Indikasi ini terlihat pada hasil indeks proyeksi SKDU yang menunjukkan trend penurunan. Kondisi ini diperkirakan terjadi akibat telah lewatnya musim panen ke-2 padi di triwulan IV dan produksi komoditas yang cenderung terbatas akibat kondisi cuaca dan gelombang (terutama untuk perikanan dan sayur-sayuran). Selain itu juga, permintaan ternak yang masih terbatas dari daerah lain dan pengoperasian kapal ternak (KM Camara Nusantara I) yang sempat terhenti karena kontrak yang telah selesai antara Kementerian Perhubungan dan PT. Pelni. Namun, potensi pertumbuhan secara tahunan masih dapat terjadi seiring panen komoditas padi yang masih terjadi hingga awal tahun 2017 dan komoditas perkebunan (jambu mete).

12

Februari 2017


GRAFIK 1.25. PROYEKSI SKDU PERTANIAN 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

I

II III 2014

IV

I

KEGIATAN USAHA

II III 2015

IV

HARGA JUAL

I

II III 2016

IV

IP 2017

TENAGA KERJA


1.3.2 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Secara tahunan, pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 5,63% (yoy) di tahun 2016. Pertumbuhan tersebut tercatat melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 6,81% (yoy). Secara tahunan sendiri, terjadi peningkatan realisasi belanja pegawai (10,1%-yoy), belanja barang dan jasa (16,3%), hibah (16,7%) dan bantuan keuangan (85,6%) dengan total realisasi mencapai Rp 22,84 triliun. Pertumbuhan sendiri diperkirakan didorong oleh peningkatan realisasi alokasi dana desa dan gaji pegawai negeri sipil seiring adanya THR atau gaji ke-14 di tahun ini. Di sisi lain, adanya perlambatan pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan pada tahun 2016 diperkirakan disebabkan oleh adanya perlambatan pertumbuhan secara tahunan pada realisasi belanja hibah dan bantuan sosial dibandingkan pertumbuhan tahun 2015. Pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan pada triwulan IV tercatat sebesar 1,60% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan III yang sebesar 4,56% (yoy). Perlambatan dari sisi triwulan IV diperkirakan diperkirakan terjadi seiring adanya langkah penghematan belanja pemerintah pusat di Provinsi NTT dan penundaan DAU pada periode triwulan IV-2016 yang hanya direalisasikan selama satu bulan di Bulan Desember dan sisanya akan dikompensasikan pada tahun 2017. Apabila dilihat dari indikator realisasi anggaran pemda terlihat bahwa pertumbuhan relisasi belanja pegawai untuk triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan IV 2015 hanya sebesar 0,9% (yoy) bahkan untuk belanja barang dan jasa cenderung tumbuh negatif (-2,7%), sementara belanja hibah dan bantuan keuangan masih tumbuh cukup tinggi. Total realisasi keempat komponen belanja konsumsi pemerintah tersebut tercatat sebesar Rp 8,17 triliun pada 2016. Indikasi Penghematan anggaran pemerintah pusat dan penundaan DAU menjadi penyebab perlambatan terlihat dari adanya kontraksi pada pertumbuhan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara dari indikator perbankan, simpanan pemerintah di perbankan tercatat sebesar Rp 2,01 triliun pada akhir 2016 atau tumbuh negatif sebesar -26,6% (yoy) dibandingkan tahun 2015 yang Rp 2,74 triliun. Penurunan ini ditengarai karena adanya peningkatan realisasi pemerintah di akhir tahun yang dibarengi penghematan anggaran pemerintah pusat di daerah sehingga simpanan pemerintah cenderung terkontraksi di akhir tahun 2016.

Februari 2017

13


GRAFIK 1.26. REALISASI BELANJA KONSUMSI PEMERINTAH TAHUN 2016 14.00 12.00

GRAFIK 1.27. REALISASI BELANJA KONSUMSI PEMERINTAH TRIWULAN IV-2016 4.00

*RP TRILIUN

11.78

3.39 2.98

3.00

10.00

2.90

2.50

8.00 6.00

*RP TRILIUN

3.35

3.50

10.70

10.1%

5.56

4.00

6.47

2.00 2.94 1.42 1.66 16.7%

2.00 0.00 BELANJA PEGAWAI

0.9%

1.45

1.50

16.3%

BELANJA BARANG DAN JASA

2015

BELANJA HIBAH

1.00

1.58

-2.7%

0.50 85.6%

0.00

BANTUAN KEUANGAN

BELANJA PEGAWAI


2016

IV-2015

Sumber : Ditjen Perbendaharaan+Biro Keuangan NTT

0.38 0.43 12.5% BELANJA HIBAH

0.85 70.2% BANTUAN KEUANGAN

IV-2016

Sumber: Ditjen Perbendaharaan+Biro Keuangan NTT

GRAFIK 1.28. PERKEMBANGAN SIMPANAN PEMERINTAH DI PERBANKAN 8,000 110%

7,000

90%

6,000

70%

5,000

50%

4,000

30%

3,000

10% -10%

2,000

-30%

1,000 0

-50%

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

SIMPANAN (RP MILIAR)

IV

I

II III 2016

IV

-70%

PERT (%YOY)

Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan I-2017 diperkirakan pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan akan meningkat. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh realisasi anggaran hibah untuk kegiatan pilkada pada 3 Kota/Kabupaten di Provinsi NTT, yaitu Kota Kupang, Kab. Lembata dan Kab. Flores Timur. Pemilu yang terjadi di awal tahun dan tidak terjadi pada tahun sebelumnya diperkirakan mendorong pertumbuhan sektor administrasi pemerintah yang meningkat. Sementara itu, untuk realisasi anggaran lainnya diperkirakan masih terbatas seiring tahapan konsolidasi anggaran, baru dimulainya proses lelang barang dan jasa serta reorganisasi di pemerintah daerah.

1.3.3 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Secara tahunan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,77% (yoy) pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh 6,07% (yoy). Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan daya beli masyarakat NTT pada tahun 2016 yang diperkirakan turut ditopang oleh peningkatan penghasilan di sektor pertanian dan perkebunan, dorongan gaji ke-13 dan ke-14 PNS dan peningkatan kegiatan proyek-proyek pemerintah dan swasta pada tahun 2016. Selain itu, kegiatan bersifat nasional seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Alor Expo, serta pameran-pameran yang dilakukan di daerah (Pameran Pembangunan) diperkirakan turut mendorong kinerja penjualan komoditas di Provinsi NTT. Momen keagamaan dan liburan, seperti Natal, Paskah, Idul Fitri dan Idul Adha juga turut mendorong sektor perdagangan. Sementara itu pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran pada triwulan IV-2016 tercatat 7,57% (yoy) melambat apabila dibandingkan triwulan III yang sebesar 8,10% (yoy). Perlambatan lebih disebabkan oleh tingginya pertumbuhan sektor perdagangan secara historis setiap triwulan-IV seiring momen natal, liburan sekolah dan menjelang tahun baru di triwulan IV. Namun, angka pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 7,57% (yoy) menggambarkan masih terjaganya daya beli masyarakat di akhir tahun 2016. Adanya panen komoditas pertanian (padi dan jambu mete), kegiatan proyek-proyek, dorongan alokasi dana desa yang digunakan untuk kegiatan infrastruktur dan

14

Februari 2017


pemberdayaan masyarakat di pedesaan sehingga membuka lapangan kerja baru serta kegiatan Hari Nusantara di Kab. Lembata diperkirakan menjadi faktor yang menjaga konsistensi daya beli masyarakat NTT di akhir tahun. Pertumbuhan positif juga terlihat dari beberapa indikator survei Bank Indonesia, yaitu Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Survei Konsumen (SK). Indikator SKDU berupa Indeks Kegiatan Dunia Usaha dan Indeks Harga Jual menunjukkan adanya trend meningkat yang menggambarkan peningkataan kegiatan usaha yang dirasakan oleh para pelaku usaha pada triwulan IV-2016. Selain itu indikator Survei Konsumen juga menunjukkan adanya peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menggambarkan adanya kenaikan optimisme konsumen dalam melihat kondisi ekonomi NTT di triwulan IV yang menandakan adanya kecenderungan potensi kenaikan belanja konsumen. Di sisi lain, indikator perbankan berupa kredit perdagangan menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan dari 18,2% (yoy) di triwulan III menjadi 15,3% (yoy) di triwulan IV dengan nominal kredit mencapai Rp 5,84 triliun. Namun, pertumbuhan kredit yang masih cukup tinggi ini menunjukkan pergerakan sektor perdagangan yang masih terjaga cukup tinggi di akhir tahun. GRAFIK 1.29. PERKEMBANGAN SKDU SEKTOR PERDAGANGAN 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

GRAFIK 1.30. PERKEMBANGAN SURVEI KONSUMEN 160

140

120

100

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015 KEGIATAN USAHA

HARGA JUAL

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016


GRAFIK 1.32. PROYEKSI SKDU PERDAGANGAN 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

TRILIUN

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 II III 2014

IV

Sumber : SK-Bank Indonesia, diolah

6.0

I

III

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)

TENAGA KERJA

GRAFIK 1.31. PERKEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN

IV 2016

II 2014


7.0

I

2016

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

I

II III 2014

IV

I

KEGIATAN USAHA

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

II III 2015 HARGA JUAL

IV

I

II III 2016

IV

IP 2017

TENAGA KERJA

PERT (%YOY) Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah

Pada triwulan I-2017, perkembangan sektor perdagangan diperkirakan cukup stabil dibandingkan triwulan IV2016. Secara historis, pertumbuhan sektor perdagangan pada triwulan I cenderung selalu mengalami perlambatan karena ketiadaan momen-momen keagamaan yang dapat mendorong kenaikan konsumsi masyarakat secara umum. Namun, untuk triwulan I-2017 terdapat momen Pemilu Kepala Daerah yang diperkirakan dapat menjaga pertumbuhan penjualan tahunan terutama untuk alat-alat kampanye seperti spanduk, sandang dan keperluan konsumsi. Selain itu, keperluan alat tulis untuk kegiatan pemilu juga diperkirakan mendorong sektor perdagangan. Di sisi lain, berdasarkan hasil SKDU-Bank Indonesia terdapat trend penurunan pada indikator kegiatan dunia usaha dan harga jual. Namun dengan angka yang masih positif (>0), maka masih terdapat potensi optimisme pelaku usaha akan terjadinya pertumbuhan kegiatan dunia usaha pada triwulan I-2017.

Februari 2017

15


1.3.4 Sektor Konstruksi Pertumbuhan sektor konstruksi sepanjang 2016 mencapai 8,46% (yoy) meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 5,22% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ini diperkirakan turut ditopang oleh kegiatan proyek multiyear pemerintah yang telah memasuki tahap kontruksi seperti bendungan raknamo,jalan sabuk perbatasan, dan pos lintas batas negara. Proyek-proyek lainnya yang dilakukan pemerintah diantaranya pembangunan dan perbaikan jalan di berbagai kabupaten-kota, pembangunan jembatan, jaringan irigasi, pasar, embung, dermaga, rumah sakit dan gedung pemerintahan. Sementara pembangunan dari pihak swasta dan BUMN, diantaranya hotel, pusat perbelanjaan, jaringan BTS dan pembenahan bandara. Pertumbuhan sektor konstruksi pada triwulan-IV 2016 tercatat 8,48% (yoy) melambat dibandingkan triwulanIII yang sebesar 9,30% (yoy). Perlambatan lebih disebabkan oleh tingginya kegiatan konsentrasi pembangunan pemerintah pada triwulan III karena didukung kondisi cuaca yang menyebabkan banyak investor swasta lebih memilih memulai proses pembangunan dan percepatan kegiatan proyek yang akan diresmikan pada triwulan IV (Gedung Pemerintahan dan Pos Lintas Batas Negara). Namun, pertumbuhan konstruksi tercatat tetap terjaga (>8%-yoy) pada triwulan IV yang didukung oleh penyelesaian proyek multiyear yang masih dilakukan (bendungan, PLBN Motamasin dan PLBN Wini) serta kelanjutan proyek jalur sabuk perbatasan dan Proyek Pengembangan Infrastruktur pemukiman (PIP) di Motaain dan Motamasin. Selain itu, pengembangan proyek konstruksi pada triwulan IV juga diperkirakan masih didorong oleh percepatan kegiatan proyek single year pemerintah seperti pembangunan dan perbaikan jalan, sarana irigasi dan gedung pemerintahan. Selain juga pembangunan dari BUMN dan swasta, seperti sarana komunikasi tanpa kabel (BTS), pengembangan bandara, hotel dan pusat perbelanjaan yang masih dilakukan. Tracking pertumbuhan sektor konstruksi pada triwulan I-2017 diperkirakan masih tumbuh cukup stabil. Kegiatan konstruksi di awal tahun terjadi pada proyek-proyek multiyears pemerintah yang terus berlanjut dan telah memasuki masa kontruksi serta kegiatan proyek 2016 yang diperpanjang jangka waktu penyelesaian hingga 50 hari di tahun 2017. Selain itu, kegiatan proyek lainnya juga diindikasikan akan dimulai pada awal tahun, seperti pembangunan RSUD, perbaikan jalan dan jembatan serta proyek swasta seperti pembangunan perumahan.

1.3.5 Sektor-sektor Lainnya Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh cukup tinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 14,46% (yoy) jauh meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 6,17% (yoy). Peningkatan pertumbuhan sektor akomodasi pada tahun 2016 diperkirakan turut didorong oleh kegiatan-kegiatan bersifat nasional dan regional yang mendorong kenaikan tingkat okupansi hotel dan restoran. Beberapa kegiatan bersifat nasional diantaranya Hari Keluarga Nasional (Harganas), Alor Expo, Sunda Kecil Expo, Hari Nusantara, dan Tour De Flores. Selain itu, dorongan juga berasal dari kegiatan rapat yang diadakan di hotel seperti Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakor Pusda) di Kota Kupang dan rapat intra pemerintah lainnya. Pada triwulan IV-2016, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan sebesar 13,01% (yoy) melambat dibandingkan triwulan-III yang sebesar 16,51% (yoy). Perlambatan terutama disebabkan oleh menurunnya kegiatan bersifat nasional serta pameran-pameran. Tercatat hanya terdapat satu even nasional yaitu Hari Nusantara di Kab. Lembata, selain itu kondisi cuaca dan gelombang tinggi di akhir tahun juga menghambat kegiatan wisata alam yang banyak terdapat di NTT sehingga berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan di triwulan IV. Namun, adanya kenaikan permintaan dari internal NTT terutama memasuki momen natal dan menjelang tahun baru

16

Februari 2017


diperkirakan menjadi penyangga pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Hal ini terindikasi dari tidak begitu signifikannya penurunan jumlah tamu hotel dari 65.360 orang (triwulan III) menjadi 65.320 orang (triwulan IV). Namun secara pertumbuhan, terjadi perlambatan cukup tajam untuk kunjungan tamu hotel dari 28,6% (yoy) di triwulan III menjadi 6,7% (yoy) di triwulan IV. Indikasi lainnya adalah penurunan perputaran penumpang bandara yang cukup besar. Pada triwulan IV tercatat penumpang berangkat dan pulang dari bandara-bandara di NTT mencapai 88.750 orang atau tumbuh 13,9% (yoy) namun menurun dibandingkan triwulan III yang sebesar 924.015 orang atau tumbuh mencapai 29,1% (yoy). Di sisi lain, tracking pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum pada triwulan I-2017 diperkirakan mengalami perlambatan. Hal ini diperkirakan terjadi karena ketiadaan even bersifat nasional dan momen liburan keagamaan ataupun hari besar di awal tahun. Selain itu, kondisi cuaca yang masih cukup buruk menjadi penghambat antusiasme kunjungan wisatawan ke NTT. Namun, pertumbuhan positif masih terjadi seiring kegiatan-kegiatan rapat koordinasi pemda dan timses pilkada di hotel atau restoran. GRAFIK 1.33. PERKEMBANGAN TAMU HOTEL 70

GRAFIK 1.34. PERKEMBANGAN PENUMPANG BANDARA 80%

RIBU ORANG

70%

60

60%

50

50%

40

40%

30

30%

20

6.7%

10 0

20% 10%

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

TAMU HOTEL Sumber : BPS, diolah

IV

I

II III 2016

IV

0%

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

RIBU ORANG

13.9%

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

PENUMPANG

PERT (%YOY)

IV

I

II III 2016

IV

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

PERT (%YOY)


Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tercatat tumbuh sebesar 8,47% (yoy) pada tahun 2016. Sementara itu pertumbuhan triwulan IV meningkat menjadi 8,38% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang 4,45% (yoy). Peningkatan kegiatan jasa keuangan dan asuransi terindikasi dari pertumbuhan indikator Nilai Tambah Bank (NTB) untuk Bank Umum yang mencapai 15,7% (yoy) pada tahun 2016. Pertumbuhan didorong oleh adanya perkembangan pada pendapatan FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) atau pendapatan bank dari margin suku bunga, Pendapatan Provisi/Komisi dan Pendapatan Sekunder Bank yang mencapai Rp 2,14 triliun (2016) dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 1,86 triliun. Hal ini terlihat pula pada tingginya kredit Bank Umum di Provinsi NTT hingga akhir tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 22,84 triliun atau tumbuh 12,59% (yoy). Sementara itu secara triwulanan, pertumbuhan NTB Bank Umum juga mengalami kenaikan dari 7,07% (yoy) pada triwulan III menjadi 15,2% (yoy) pada triwulan IV. Adanya peningkatan nominal kredit yang mencapai Rp 454,6 miliar pada triwulan IV dibanding triwulan III diperkirakan menjadi salah satu penyebab. Di sisi lain, perkembangan jasa keuangan dan asuransi pada triwulan I-2017 diperkirakan tumbuh cukup stabil. Pertumbuhan diperkirakan terjadi karena masih tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan dan asuransi di NTT, selain itu pertumbuhan juga ditopang kredit masyarakat seiring kebutuhan pendanaan untuk musim tanam dan pengiriman pendanaan untuk kegiatan perusahaan dan pemerintah di awal tahun.

Februari 2017

17


GRAFIK 1.35. PERKEMBANGAN NTB PERBANKAN 700

% (YOY)

NTB (RP MILIAR)

35 30

600

25

500

20

400

15

300

10 5

200

0

100 0

-5 I

II III 2014

IV

I

II III 2015 NTB

IV

I

II III 2016

IV

-10

% (YOY)

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 6,73% (yoy) pada tahun 2016 dan tumbuh 5,48% (yoy) di triwulan IV. Pertumbuhan sepanjang tahun 2016 diperkirakan turut ditopang oleh adanya pembukaan beberapa rute penerbangan baru seperti Denpasar-Maumere, Jakarta-Kupang (direct), Labuan Bajo-Ruteng, Ngada-Kupang, DenpasarLabuan Bajo, Kupang-Alor dan Kupang-Atambua. Selain itu, terdapat pula penambahan rute kapal laut, seperti Kapal Motor Tilongkabila (Rinca dan Komodo) serta 18 rute baru ASDP dan mulai beroperasinya taksi argo (Go Go Taxi) di Kota Kupang. Selain itu juga, peningkatan penumpang pesawat hingga 20% dan kapal laut (10%) pada libur perayaan Idul Fitri menjadi indikasi peningkatan lainnya. Secara triwulanan, pertumbuhan triwulan IV cenderung melambat. Perlambatan disebabkan oleh minimnya pembukaan rute baru pesawat yang tercatat hanya Lion Air tujuan Kupang-Lombok dan Wings Air tujuan KupangTambolaka-Ende, serta kondisi cuaca yang menyebabkan penurunan penggunaan kapal laut untuk perjalanan di akhir tahun, walaupun pertumbuhan masih tetap terjadi seiring adanya perayaan hari raya natal dan tahun baru di akhir tahun. Di sisi lain, pertumbuhan pada triwulan I-2017 diperkirakan juga melambat. Ketiadaan momen libur hari besar dan libur keagamaan diperkirakan mengurangi frekuensi penggunaan pesawat terbang dan kapal laut di awal tahun. Selain itu, kondisi cuaca yang kurang baik juga diperkirakan mengurangi pengiriman stok barang dagangan dari daerah lain, sehingga berdampak pada terbatasnya pertumbuhan sektor pergudangan. Sektor real estate tercatat tumbuh 3,41% (yoy) pada tahun 2016 dan tumbuh sebesar 3,53% (yoy) pada triwulan IV-2016. Pertumbuhan sektor real estate pada tahun 2016 turut terbantu oleh beberapa kegiatan pameran perumahan seperti kegiatan Real Estate Indonesia (REI) Expo 2016 dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara itu pertumbuhan triwulan IV turut ditopang pameran perumahan oleh salah satu bank pemerintah pada bulan Oktober dan REI-Bank NTT Expo di akhir tahun 2016. Tracking pertumbuhan sektor real estate pada triwulan I-2017 diperkirakan sedikit meningkat karena adanya tindak lanjut penyediaan rumah sebagai hasil kegiatan pameran sepanjang tahun 2016. Sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 4,98% (yoy) di tahun 2016 dan tumbuh sebesar 3,41% (yoy) di triwulan IV-2016. Sepanjang tahun 2016 belum terdapat lonjakan pertumbuhan berarti pada sektor industri pengolahan karena belum adanya penambahan industri besar di NTT. Tercatat hanya terdapat beberapa pabrik kelas menengah kecil, seperti air kemasan dan rumput laut di Sabu Raijua. Pengembangan industri cukup besar seperti semen kupang III dan pabrik gula (Sumba Timur) baru akan mulai dibangun pada tahun 2017. Minimnya produksi pengolahan juga terjadi pada triwulan-IV 2016 yang diperkirakan lebih didorong oleh peningkatan industri makan minum memasuki momen natal dan akhir tahun. Sementara itu, prospek pada triwulan I-2017 diperkirakan masih cukup stabil dan belum tumbuh terlalu besar karena baru akan dimulainya pembangunan pabrik skala besar.

18

Februari 2017


Pada tahun 2016, sektor pengadaan Listrik dan gas tumbuh sebesar 14,61% (yoy) dan 11,52% (yoy) pada triwulan IV 2016. Pertumbuhan tahunan yang cukup tinggi diperkirakan turut didorong oleh penambahan kapasitas melalui pasokan mesin (diantaranya Kab. Sikka, Sumba dan Kab. Flores Timur), Gardu Induk, dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET). Sementara itu pertumbuhan triwulan IV cenderung melambat karena masih terbatasnya penambahan infrastruktur ketenagalistrikan. Kedatangan Kapal Pembangkit Listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) Gokhan Bey berkapasitas 60 MW baru akan dioptimalisasikan pada tahun 2017. Sementara itu dengan adanya kapal MVPP dan rencana penambahan kapasitas melalui PLTU IPP Bolok (2 x 15 MW) pada bulan Maret, diperkirakan pertumbuhan triwulan I-2017 akan meningkat. Sektor informasi dan komunikasi tercatat tumbuh 6,76% (yoy) pada tahun 2016 dan sebesar 7,23% (yoy) pada triwulan IV-2016. Sepanjang tahun 2016 pertumbuhan turut didorong penguatan layanan melalui pengembangan jaringan oleh perusahaan telekomunikasi nasional. Selain itu, dilakukan pula proses migrasi dan promosi pengguna layanan Seluler Nasional ke 4G di tahun 2016 serta adanya kenaikan tarif pulsa ponsel di bulan September. Sementara itu, pertumbuhan triwulan IV-2016 diperkirakan turut ditunjang peningkatan trafik data internet dan telepon di akhir tahun. Pertumbuhan pada triwulan I-2017 diperkirakan melambat karena belum adanya langkah promosi paket dari provider dan ketiadaan momen keagamaan atau hari besar yang dapat meningkatkan penggunaan trafik data dan telepon secara signifikan. Namun, potensi peningkatan terjadi dari adanya kenaikan tarif pulsa ponsel di awal tahun. Secara tahunan sektor lainnya, jasa pendidikan mengalami perlambatan pertumbuhan yang kemungkinan disebabkan oleh terhambatnya penyaluran tunjangan sertifikasi guru.Sementara sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa perusahaan dan sektor jasa lainnya cenderung mengalami perlambatan. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial cenderung meningkat. Di sisi lain secara pertumbuhan triwulan IV dibandingkan triwulan III, sektor pertambangan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial cenderung melambat, sementara sektor jasa pendidikan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa perusahaan dan sektor jasa lainnya cenderung meningkat di akhir tahun. Peningkatan sektor pengadaan air diperkirakan turut ditopang oleh kegiatan PDAM Kota Kupang untuk pemasangan 2.000 sambungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2016 yang telah mencapai target di bulan Desember. Sementara itu, pencairan DAU pada bulan Desember diperkirakan turut berpengaruh bagi pencairan untuk kegiatan tunjangan sertifikasi guru. Sementara itu, tracking untuk sektor lainnya pada triwulan I-2017 secara umum diperkirakan mengalami peningkatan yang ditopang oleh percepatan kegiatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Februari 2017

19


Karakter Ekonomi Provinsi NTT dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Indonesia

01

PDB Indonesia pada tahun 2016 mencapai 12.407 triliun rupiah, meningkat 5,02% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11,531 triliun rupiah. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PDRB terbesar mencapai 2,122 triliun rupiah, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan PDRB sebesar 1.855 triliun, Jawa Barat (1.653 triliun), Jawa Tengah (1.095 triliun) dan Provinsi Riau (682 triliun). Total PDRB Provinsi NTT pada tahun 2016 sebesar 84 triliun rupiah, atau sebesar 0,66% dari total PDB Indonesia, menempatkan PDRB Provinsi NTT pada ranking 9 terendah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk sebesar 5,2 juta (estimasi 2016), membuat PDRB perkapita di NTT menempati urutan terbawah dengan nilai sebesar 16 juta perkapita per tahun, cukup jauh dibandingkan rata-rata PDB perkapita nasional yang sebesar 45 juta perkapita per tahun atau Provinsi DKI Jakarta dengan PDRB per kapita mencapai 212 juta perkapita per tahun. GRAFIK BOKS 1.1. RANKING PDRB DAN JUMLAH PENDUDUK 34 PROVINSI DI INDONESIA DKI JATIM JABAR JATENG RIAU SUMUT BANTEN KALTIM SULSEL SUMSEL LAMPUNG KEPRI SUMBAR BALI PAPUA JAMBI KALBAR KALSEL ACEH SULTENG NTB KALTENG DIY SULUT SULTRA NTT KALTARA PABAR BABEL BENGKULU MALUKU SULBAR GORONTALO MALUT

PDRB 200

700

1200

1700

2200

JABAR JATIM JATENG SUMUT BANTEN DKI SULSEL LAMPUNG SUMSEL RIAU SUMBAR NTT ACEH NTB KALBAR BALI KALSEL DIY KALTIM JAMBI PAPUA SULTENG SULTRA KALTENG SULUT KEPRI BENGKULU MALUKU BABEL SULBAR MALUT GORONTALO PABAR KALTARA

JUMLAH PENDUDUK 0

10000

20000

30000

40000


50000

GRAFIK BOKS 1.2. RANKING PDRB PERKAPITA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 34 PROVINSI DI INDONESIA DKI KALTIM KEPRI RIAU KALTARA PABAR PAPUA JAMBI JATIM BALI BABEL SUMUT KALTENG SULSEL SUMSEL BANTEN SULUT SULTENG SULTRA SUMBAR KALSEL JABAR LAMPUNG KALBAR JATENG DIY BENGKULU GORONTALO SULBAR ACEH MALUT NTB MALUKU NTT

PDRB PERKAPITA 0

50

100

150

200

250

SULTENG PAPUA SULSEL GORONTALO SULTRA KALTENG BALI SULUT SULBAR DKI NTB MALUT MALUKU JABAR JATIM BENGKULU JATENG SUMBAR BANTEN KALBAR NTT SUMUT LAMPUNG DIY KEPRI SUMSEL PABAR KALSEL JAMBI BABEL KALTARA ACEH RIAU KALTIM

GROWTH TAHUNAN 0

2

4

6

8

10

12


Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT tahun 2016 mencapai 5,18% (yoy), cukup meningkat bila dibandingkan PDRB tahun 2015 yang sebesar 5,03% (yoy) atau PDB Nasional yang sebesar 5,02% (yoy). Secara keseluruhan, terdapat 26 Provinsi yang memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan nasional atau hanya 8 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi negatif -0,38% (yoy) terutama disebabkan oleh masih belum pulihnya kinerja pertambangan yang juga berdampak pada menurunnya kinerja konstruksi di Kalimantan Timur. Berdasarkan pangsa sektoral, sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama PDRB, diikuti oleh sektor administrasi pemerintah, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan jasa pendidikan. Berdasarkan rincian sub sektor pertanian, tanaman pangan dan peternakan memiliki pangsa terbesar ke-3 dan ke-4, setelah administrasi pemerintahan dan konstruksi. Dibanding pangsa nasional, subsektor tanaman pangan memiliki nilai bobot relatif terbesar ke-3 di Indonesia setelah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Lampung. Bahkan, subsektor peternakan memiliki pangsa terbesar dibanding ratarata nasional yang terlihat dari nilai LQ² peternakan yang mencapai 3,11 dan pangsa terhadap total PDRB NTT mencapai 9,57%. Subsektor peternakan NTT juga memiliki kontribusi terbesar ke-8 nasional dengan besar pangsa terhadap PDB Indonesia mencapai 3,76% yang terutama disumbang oleh peternakan sapi. Adapun sektor lain yang memberikan

2. LQ adalah analisis untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah

20

Februari 2017


sumbangan cukup besar terhadap perekonomian NTT relatif dibanding nasional antara lain sektor informasi dan komunikasi (LQ-2,01, bobot 7,48%), jasa pendidikan (LQ-2,89%, bobot 9,57%) dan administrasi pemerintahan (LQ-3,16, bobot 12,23%). Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi di NTT masih sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah. GRAFIK BOKS 1.3. STRUKTUR EKONOMI EKONOMI PROVINSI NTT BERDASARKAN SEKTORAL

GRAFIK BOKS 1.4. STRUKTUR EKONOMI EKONOMI PROVINSI NTT BERDASARKAN PENGGUNAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2.42 2.71 2.80

TANAMAN PANGAN

8.76

PETERNAKAN/LIVESTOCK

12.23

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERIKANAN

2.92 10.34

80

KONSTRUKSI

10.17

5.20

14.37 8.56 33.88 9.86 16.90

PERDAGANGAN MOBIL, MOTOR 43.83

REAL ESTAT

3.96 4.70

30 32.49

JASA PENDIDIKAN DAGANG, NON MOBIL DAN MOTOR TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

9.57

7.48 7.70

9.01

TANAMAN HORTIKULTURA

1

(20)

(64.77)

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI TANAMAN PERKEBUNAN


130

KONS. MAKANAN DAN MINUMAN KONSUMSI LNPRT KONSUMSI INDIVIDU PEMERINTAH PMTB NON BANGUNAN EKSPOR LN EKSPOR ANTAR DAERAH KONS. NON MAKANAN DAN MINUMAN KONSUMSI KOLEKTIF PEMERINTAH PMTB BANGUNAN PERUBAHAN INVENTORY IMPOR LN IMPOR ANTAR DAERAH

(70)

Sumber : BPS dan Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, didapatkan bahwa 32,5% pengeluaran rumah tangga digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman, dan 43,83% digunakan untuk konsumsi non makanan dan minuman, dengan pengeluaran terbesar pada konsumsi untuk keperluan transportasi (15,86%) dan perumahan (12,29%). Konsumsi pemerintah menyumbang 26,75% dari total PDRB NTT. Pengeluaran besar lainnya didapatkan dari investasi pembangunan fisik dengan pangsa hingga 33,88% dari total PDRB NTT, diikuti investasi non bangunan (8,56%). Namun demikian, tingginya belanja domestik ini tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat di NTT yang terlihat dari besarnya impor antar daerah yang mencapai 64,77% dari total PDRB NTT. Hal ini berarti terdapat lebih dari 54 triliun rupiah uang keluar NTT yang digunakan untuk keperluan konsumsi dan investasi di NTT. Tingginya impor antar daerah tersebut berdampak negatif terhadap PDRB NTT yang secara langsung mengurangi potensi total pendapatan atau pengeluaran yang bisa dihasilkan Provinsi NTT dalam waktu satu tahun. Ekspor antar daerah di NTT juga masih relatif kecil dengan pangsa hanya 14, 37% terutama berasal dari ekspor peternakan, perikanan, garam, dan hasil perkebunan di NTT. Adapun kegiatan ekspor dan impor antar negara masih didominasi oleh kegiatan ekspor jasa luar negeri terutama disumbang oleh pengiriman TKI walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan seiring dengan adanya moratorium pengiriman TKI ataupun banyaknya ditemukan praktek pengiriman TKI ilegal dari Provinsi NTT. Sektor pariwisata belum terlalu berkontribusi besar walaupun pada tahun 2016, jumlah kunjungan wisatawan sudah mencapai 1 juta orang. Walaupun pangsa terhadap perekonomian masih sangat kecil, sektor pariwisata berpotensi untuk berkontribusi lebih terhadap perekonomian di NTT yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 14,46% (yoy) dan menjadi pertumbuhan sektoral terbesar di Indonesia. Tingginya potensi sumbangan pariwisata terhadap perekonomian NTT juga terlihat dari banyaknya investasi pembangunan hotel, restoran dan jasa pariwisata di NTT yang mencapai lebih dari 50% dari total 104 komitmen investasi di tahun 2016. Berdasarkan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi didapatkan bahwa sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh adanya El Nino di awal tahun yang mempengaruhi turunnya produksi pertanian tanaman pangan. Gejala La Nina di tengah dan akhir tahun juga menurunkan produksi tanaman perkebunan dan hasil tangkap ikan. Di tengah perlambatan tersebut, sektor konstruksi mampu memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi terbesar, disusul oleh sektor perdagangan dan administrasi pemerintah. Kegiatan administrasi pemerintah juga mengalami perlambatan terutama disebabkan oleh adanya penghematan belanja yang dilakukan oleh satker pemerintah pusat di NTT.

Februari 2017

21


GRAFIK BOKS 1.5. ANDIL PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI PROVINSI NTT

5.46

5.41

5

5.05

5.03

5.18

0 2011

2012

2013

2014

2015

15.78

PERTANIAN PERTAMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN PENGADAAN LISTRIK DAN GAS PENGADAAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN TRANSPORTASI DAN GUDANG AKOMODASI DAN MAMIN INFOKOM JASA KEUANGAN JASA PERANTARA KEUANGAN REAL ESTATE JASA PERUSAHAAN ADM. PEMERINTAHAN JASA PENDIDIKAN JASA KESEHATAN JASA LAINNYA PDRB

10

5.67

GRAFIK BOKS 1.6. ANDIL PERTUMBUHAN EKONOMI PENGGUNAAN DI PROVINSI NTT

2016

13.95 11.42 9.80

10.09

10.23

8.13 6.38

4.01

2009

5.06

5.67

5.46

2010

2011

2012

5.41

5.05

5.03

5.18

2013

2014

2015

2016

TAHUN KONSUMSI RT KONSUMSI RT

KONSUMSI LNPRT PERUBAHAN INVENTORY

KONSUMSI PEMERINTAH PDRB

Perlambatan investasi juga terlihat dari rendahnya realisasi investasi di NTT terutama disebabkan oleh penurunan belanja modal pemerintah pusat di NTT. Turunnya investasi juga langsung berimbas terhadap turunnya impor antar daerah yang dilakukan. Penurunan tersebut terjadi karena barang-barang terkait investasi, seperti kendaraan dan mesin-mesin yang masih berasal dari daerah lain. GRAFIK BOKS 1.7. RANKING PDRB DAN JUMLAH PENDUDUK 22 KABUPATEN KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR

GRAFIK BOKS 1.8. RANKING PDRB PERKAPITA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 22 KABUPATEN KOTA DI NTT KOTA KUPANG

KOTA KUPANG KOTA KUPANG

TTS

TTS

KOTA KUPANG

KUPANG

KUPANG

ENDE

MANGGARAI

SUMTIM

SBD

FLOTIM

SIKKA

SIKKA

MATIM

MANGGARAI

ENDE

TTU

FLOTIM

SBD

SUMTIM

NGADA

TTU

MABAR

BELU

MATIM

ALOR

RONDA

MALAKA NGADA

ALOR MALAKA

RONDA

NAGEKEO

NAGEKEO

SUMBAR

LEMBATA

LEMBATA

SUMBAR

PDRB 0

5

10

15

20

ENDE

NGADA

MATIM

FLOTIM

MANGGARAI

KUPANG

RONDA SARAI

RONDA

SUMTIM

SUMBAR

KUPANG

NAGEKEO

MALAKA

SUMTENG

LEMBATA

TTS

FLOTIM

TTU

NGADA

SARAI

SUMBAR

SIKKA

SUMTENG

MALAKA

NAGEKEO

ALOR

SBD

MANGGARAI

TTU

LEMBATA

TTS

MABAR

SIKKA ALOR

SBD

SARAI

SARAI SUMTENG

BELU

ENDE

BELU

MABAR

BELU

SUMTIM

JUMLAH PENDUDUK

SUMTENG 0

100

200

300

400

500


PDRB PERKAPITA

MATIM 0

10

20

30

40

50

GROWTH

MABAR 0

2

4

6

8

Sumber : BPS dan Bank Indonesia, diolah

Apabila kembali dirinci berdasarkan data kabupaten kota tahun 2015, PDRB terbesar dihasilkan oleh Kota Kupang dengan total nilai PDRB mencapai 16,62 triliun rupiah, diikuti kabupaten Timor Tengah Selatan (5,52 T), Kabupaten Kupang (5,44 T), Ende (4,58T) dan Sumba Timur (4,56T). Masih terdapat 2 kabupaten yang memiliki PDRB kurang dari satu triliun yaitu Kabupaten Sumba Tengah dan Sabu Raijua. Dengan jumlah penduduk yang besar, dan di sisi lain nilai nominal PDRB yang dihasilkan relatif rendah membuat PDRB perkapita di NTT juga sangat rendah, bahkan terendah di Indonesia. Hanya Kota Kupang yang memiliki nilai PDRB per kapita mendekati rata-rata nasional, selebihnya berada di kisaran 12 juta rupiah per kapita per tahun dengan Kabupaten Manggarai Timur dan Sumba Barat Daya sebagai daerah dengan pendapatan perkapita terendah di NTT dengan nilai hanya 8,35 juta dan 8,43 juta per kapita per tahun. Berdasarkan total pangsa ekonomi per sektor, didapatkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang menjadi sentra pertanian terbesar di NTT dengan pangsa masing-masing sebesar 11,45% dan 10,99% dari total PDRB Sektor pertanian di NTT. Subsektor peternakan menjadi komoditas utama penyumbang pertanian di kedua daerah tersebut, selain juga disumbang oleh sub sektor tanaman pangan.

22

Februari 2017


Berdasarkan pangsa sektoral, didapatkan bahwa 15 kabupaten di NTT masih sangat tergantung pada sektor pertanian dan 12 kabupaten juga menggantungkan ekonominya dari belanja pemerintah. Tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian tersebut berdampak pada tren rendahnya PDRB di daerah-daerah tersebut. Dengan kondisi ekonomi yang terlalu tergantung pada pertanian dan pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pemerintah atau inovasi pertanian yang dilakukan. Dengan karakter ekonomi di Provinsi NTT yang masih dominan digerakkan oleh sektor primer dan pengeluaran pemerintah, maka dengan kondisi pengetatan anggaran yang terjadi, pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT diperkirakan akan cenderung rendah pada kisaran 5% dalam beberapa tahun ke depan. Akselerasi ekonomi diperkirakan baru akan terjadi setelah pembangunan waduk, industri semen, garam dan gula selesai dilakukan. Potensi pertumbuhan sebenarnya juga masih dapat diraih apabila kelebihan pasokan daya listrik yang saat ini terjadi benar-benar dapat dimanfaatkan dengan mengupayakan industrialisasi ekonomi yang sudah direncanakan dalam Kawasan Industri Bolok. Apabila peluang industrialisasi ekonomi dapat segera ditangkap, maka pertumbuhan ekonomi di atas 6% dapat segera diraih.

Februari 2017

23


Kajian Growth Diagnostic ProvinsiNTT

02

Pertumbuhan ekonomi provinsi NTT selama periode 2010-2016 cenderung stabil dalam kisaran 5% (yoy) dan belum mengalami lonjakan pertumbuhan yang cukup tinggi. pangsa perekonomian provinsi NTT yang cenderung bertumpu pada sektor pertanian dengan peningkatan produksi yang terbatas menjadi salah satu penyebab terjadinya trend tersebut. Apabila dilihat dari satu sisi, pencapaian tersebut merupakan hal yang positif karena menunjukkan keberhasilan Provinsi NTT dalam menjaga stabilitas perekonomiannya. Namun disisi lain perlu adanya reformasi struktural guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebagai landasan perumusan strategi pembangunan, maka Bank Indonesia Provinsi NTT bersama Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter telah melakukan kajian mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan Growth Diagnostic melalui metode HRV Tree (Hausmann, Rodrik, dan Velasco, 2005) yang mencakup analisis hambatan utama perekonomian NTT. Sebagai langkah kuantifikasi terhadap dampak simulasi kebijakan, juga digunakan Model Computable General Equilibrium (CGE)-INDOTERM yang dibangun oleh Bappenas, CoPS Australia, CEDS UNPAD, ADB dan USAID. Dalam metode HRV Tree dilakukan analisis untuk menentukan prioritas hambatan utama yang dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi paling besar (most binding constraint). Dalam metode ini terdapat dua hal utama penghambat investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, yaitu 1) Tingkat pengembalian dari aktivitas ekonomi yang rendah (didalamnya terdiri dari: rendahnya kualitas SDM, kurangnya infrastruktur, geografis yang buruk, manajemen SDA yang buruk, serta kegagalan pemerintah dan kegagalan pasar), dan 2) Ongkos dari pembiayaan yang tinggi (ketidakcukupan pembiayaan domestik dan internasional karena tabungan yang rendah atau fungsi intermediasi yang buruk). Data yang digunakan merupakan data-data sekunder dari BPS ataupun lembaga lainnya. Dari hasil analisis ditemukan beberapa faktor penghambat utama investasi di NTT, diantaranya adalah Kualitas Sumber Daya Manusia dan kurangnya infrastruktur terutama listrik. Tabel Boks 2. 1. Matriks Hambatan Utama Perekonomian di Provinsi NTT ANALISIS

PENJELASAN RASIO KREDIT/PDRB DAN SIMPANAN/PDRB MASIH CUKUP RENDAH (<30%)

KEUANGAN

DOMESTIK

KOMPETISI

LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) MASIH TERGOLONG RENDAH (SEKITAR 80%)

GEOGRAFIS

SUKU BUNGA INVESTASI TINGGI (RATA-RATA >14%)

PANGSA KREDIT KONSUMSI SANGAT TINGGI (RATA-RATA 63%) MANAJEMEN SDA BURUK

TERDIRI DARI 8 MUSIM KEMARAU DAN 4 MUSIM HUJAN DENGAN CURAH HUJAN RENDAH. PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN ALOKASI PUPUK SUBSIDI YANG RENDAH RASIO ELEKTRIFIKASI MASIH RENDAH (58,6%) DENGAN KONSUMSI PERKAPITA SANGAT RENDAH 139 KWH/KAPITA JUMLAH JALAN BERASPAL MASIH RENDAH

PENDAPATAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL

MASIH BANYAK TERJADI SENGKETA LAHAN. NAMUN RASIO PENYELESAIAN CUKUP TINGGI 80% AKSES SANITASI DAN AIR BERSIH MASIH RENDAH BIAYA KIRIM LOGISTIK MASIH CUKUP TINGGI

PENDAPATAN

TENAGA KERJA MAYORITAS TIDAK TERIDIDIK (>60%), IPM MASIH RENDAH PERINGKAT KE 31 DARI 34 PROVINSI

DARI AKTIVITAS EKONOMI

SDM

PRODUKTIVITAS MASIH RENDAH 33,6 JUTA/TAHUN DENGAN SEKTOR TERENDAH INDUSTRI (RP 8,2 JUTA/KAPITA) PANGSA PENGANGGURAN TERDIDIK SELALU MENINGKAT SETIAP TAHUN (MISS MATCH LAPANGAN KERJA) AKSES PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASIH CUKUP RENDAH

RESIKO MAKRO

MAKRO

RESIKO MIKRO

MIKRO

INFLASI MASIH SEARAH DENGAN NASIONAL ALOKASI BELANJA MODAL PEMDA MASIH SANGAT RENDAH INDEKS TATA KELOLA DAERAH, INDEKS PERSEPSI KORUPSI, INDEKS TATA EKONOMI DAERAH DAN DAYA SAING MASIH RENDAH PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS MASIH CUKUP TINGGI JUMLAH TINDAK PIDANA MASIH RENDAH JUMLAH KASUS SENGKETA LAHAN RENDAH DAN PERSENTASI PENYELESAIAN CUKUP TINGGI

24

Februari 2017


Sesuai temuan awal tersebut kemudian dilakukan Focus Group Discussion dengan Pemerintah Daerah, Akademisi dan Pelaku Usaha di Provinsi NTT dalam rangka pengayaan informasi dan masukan tambahan mengenai faktor-faktor penghambat investasi di NTT. Sehingga akhirnya ditemukan 6 hal (permasalahan dan potensi ekonomi) yang dapat menghambat perekonomian NTT, diantaranya: 1) Kurangnya Kualitas SDM, 2) Kurangnya akses listrik, 3) Kurangnya akses air, 4) Permasalahan pembebasan lahan, 5) Permasalahan akses jalan dan 6) Potensi pariwisata sebagai alternatif pendorong ekonomi di Provinsi NTT. Rendahnya kualitas SDM sendiri terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang berada di peringkat ke-32 dari 34 Provinsi di Indonesia. Di sisi lain, tenaga kerja di NTT juga masih didominasi oleh tingkat Sekolah Dasar ke bawah (>60%). Hal ini juga tergambar dari tingginya tingkat partisipasi murni sekolah untuk tingkat SD yang mencapai 94,56%. Sementara itu tingkat SMP baru mencapai 65,86% dan SMA (52,15%). Konsentrasi tenaga kerja yang berada di sektor pertanian sehingga tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab. GRAFIK BOKS 2. 1. KONDISI PENDIDIKAN ANGKATAN KERJA

GRAFIK BOKS 2.2. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PROVINSI NTT 1998-2015

SD KEBAWAH

SMP

SMA/SMK

DIPLOMA


UNIVERSITAS

SD/MI

SMP/MTS

2015

2014

2013

100%

2012

90%

2011

80%

2010

70%

2009

60%

2008

50%

2007

40%

2006

30%

2005

20%

2004

10%

1998

0%

2003

INDONESIA

2002

DKI JAKARTA

2001

SULSEL MALUKU UTARA

2000

NTT NTB

1999

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PAPUA

SMA/SMK


Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur yang masih kurang baik seperti rendahnya kapasitas listrik, akses sanitasi dan kelayakan jalan dapat menjadi kendala kritikal lainnya bagi pengembangan investasi di Provinsi NTT. Rasio elektrifikasi Provinsi NTT pada tahun 2015 baru mencapai 58,38% atau ke-2 terendah diatas Provinsi Papua yang sebesar 45,6%. Kondisi NTT yang merupakan daerah kepulauan mendorong pembangunan pembangkit listrik yang isolated dan tidak terkoneksi antar pulau. Akses air bersih sendiri baru mencapai 52,7% lebih rendah daripada nasional yang 68,1%. Dari sisi konektivitas, jumlah ketersediaaan jalan aspal baru 56,2% dari total panjang jalan di NTT, kondisi jalan yang buruk dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan sirkulasi barang antar daerah. Sementara itu, permasalahan pembebasan lahan juga menghambat beberapa rencana investasi BUMN/ swasta, seperti pabrik semen dan pengolahan mangan, serta proyek pemerintah seperti bendungan Kolhua. Berdasarkan temuan tersebut maka dilakukan simulasi dengan model CGE-INDOTERM untuk mengkuantifikasikan dampak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja apabila dilakukan pembenahan terhadap faktor-faktor tersebut. Adapun asumsi yang dilakukan menggunakan dokumen RPJMN, RPJMD, dan informasi dari media massa dan FGD terkait rencana pemerintah hingga tahun 2020. Asumsi yang digunakan diantaranya 1) peningkatan lama sekolah dari 7,35 tahun (2014) menjadi 8,82 tahun (2020) untuk perbaikan kualitas SDM, 2) Peningkatan kapasitas listrik sebesar 313,6 MW, 3)Peningkatan kategori jalan baik dari 54,4% (2014) menjadi 70% (2018), 4) Pembangunan 7 bendungan di NTT, 5) Penyelesaian permasalahan lahan untuk investasi beberapa perusahaan di NTT dan 6) Peningkatan kunjungan wisatawan mancanagera ke NTT hingga 2011 ribu orang (2020).

Februari 2017

25


Tabel Boks 2. 2. Matriks Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja KEBIJAKAN

ASUMSI

DAMPAK MAKRO EKONOMI PDRB

TENAGA KERJA

PENINGKATAN RATA-RATA SEKOLAH

Peningkatan rata-rata lama sekolah dari yang semula selama 7,35 tahun menjadi 8,82 tahun.

0.35

0.41

PENINGKATAN KAPASITAS LISTRIK

Kenaikan kapasitas terpasang listrik di NTT dari 249 MW (2015) menjadi 474 MW (2020).

0.39

0.18

PERBAIKAN JALAN

Peningkatan jalan kategori baik dari 54,4% menjadi 70%

0.06

0.03

PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Pembangunan 7 Bendungan, peningkatan produksi Pertanian 10,09% (2020) dan akses air

0.22

0.08

0.2

0.08

PERMASALAHAN LAHAN

Penyelesaian proyek mangan dan semen di NTT

DIVERSIFIKASI PARIWISATA

Peningkatan jumlah Kunjungan Wisman

TOTAL

0.39

0.25

1.61

1.03

Berdasarkan hasil simulasi CGE-INDOTERM diketahui bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah di NTT dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun sebesar 0,35% dari kondisi normal (baseline) dan peningkatan penyerapan tenaga kerja 0,41%. Hal ini menggambarkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengembangan ekonomi di NTT. Sementara prioritas kedua adalah pengembangan pariwisata yang memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun sebesar 0,39% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,25%. Prioritas ketiga yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas listrik yang berdampak peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun sebesar 0,39% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,18%. Kebijakan selanjutnya yang dapat dilakukan secara berturut-turut adalah peningkatan akses terhadap air dengan pembangunan bendungan, penyelesaian masalah lahan dan perbaikan kondisi jalan. Adapun beberapa masukan yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi dan investasi di Provinsi NTT, diantaranya: 1. Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia: a) Peningkatan pembentukan pendidikan non formal (kepelatihan/ kursus) terutama di bidang pariwisata, b) Peningkatan sarana penunjang di sekolah pedesaan, seperti internet dan komputer, c) Perlunya peningkatan kualitas guru dan dosen melalui pemberian beasiswa atau pelatihan, serta e) Upaya pengiriman SDM NTT secara massif untuk bersekolah di Pulau Jawa yang kemudian harus kembali ke NTT untuk mengembangkan daerahnya. 2. Upaya Pengembangan Pariwisata: a) Dukungan terhadap rencana pembangunan kawasan Strategis Pariwisata Nasional di NTT, b)Pembenahan SDM dan kemudahan investasi sektor pariwisata, c) Promosi melalui media sosial dan elektronik, d)Pembenahan akses dan fasilitas penunjang (seperti WC Umum) di daerah wisata. 3. Upaya Pengembangan Tenaga Listrik: a) Pengembangan energi alternatif seperti hidro, arus laut, surya dan bayu, dan b) Pendirian Pembangkit Listrik Kapasitas besar >500 MW. 4. Upaya Peningkatan Akses terhadap Air dan Produktivitas Padi: a) Dukungan terhadap pembangunan 7 bendungan di NTT, b) Penggunaan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar, dan c) Konservasi daerahdaerah serapan air di NTT. 5. Upaya Mengatasi Permasalahan Lahan: a)Perlunya melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan investasi, b) Pembenahan dokumen administrasi dan pertanahan oleh BPN, serta c) Peningkatan koordinasi pusat dan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih izin. 6. Upaya Perbaikan Konektivitas/Jalan: 1)Evaluasi status jalan menjadi jalan negara, dan b) pembenahan transportasi alternatif seperti kapal laut dan sarana penunjangnya.

26

Februari 2017


Distribusi Bahan Bakar Minyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur

03

Pada tahun 2016, PT Pertamina telah berhasil menyalurkan 550 ribu kilo liter BBM di Provinsi NTT dengan total nilai omset lebih kurang mencapai 3 triliun rupiah. Secara tahunan, penyaluran BBM mengalami pertumbuhan hingga 9,08% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang relatif tetap, ataupun dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang tumbuh 5,18%. Tingginya pertumbuhan konsumsi BBM kemungkinan besar lebih disebabkan oleh membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi NTT, yang membuat konsumsi masyarakat juga mengalami peningkatan. Selain itu, Penurunan harga BBM yang terjadi di tahun 2016 mampu meningkatkan gairah masyarakat untuk beraktivitas yang terlihat dari tingginya konsumsi transportasi dan komunikasi masyarakat terutama pada triwulan I dan II 2016. Gejala peningkatan konsumsi BBM mulai terlihat di triwulan IV 2015 yang disebabkan oleh menurunnya harga BBM. Pada triwulan I hingga III 2015, penggunaan BBM cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh sentimen negatif paska kenaikan harga BBM di akhir tahun 2014. Berdasarkan pangsa penyaluran BBM, penjualan BBM di tahun 2016 masih didominasi oleh penjualan BBM bersubsidi berupa premium, solar dan minyak tanah dengan total pangsa mencapai 95,84%. Namun demikian, penjualan BBM Non Subsidi di tahun 2016 menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan, dengan pertumbuhan mencapai lebih dari 10 kali lipat, terutama disebabkan oleh mulai dijualnya beragam BBM Non subsidi lainnya seperti pertalite di 8 kota, Dexlite dan pertamina dex di Kota Kupang dan Timor Tengah Utara, solar non subsidi di 12 kabupaten/kota di NTT, dan pertamax plus Kota Kupang. Pangsa BBM non subsidi juga mengalami kenaikan signifikan, dari hanya 0,40% di tahun 2015 menjadi 4,16% di tahun 2016. GRAFIK BOKS 3. 1. PENYALURAN BBM DI PROVINSI NTT

GRAFIK BOKS 3.2. PANGSA PENYALURAN BBM DI PROVINSI NTT 12

160 RIBU KL 150 140 130

10

Total BBM Tersalur 2016 : 550 Rb KL / Rp 3 Triliun Growth 9,08%

8 17.87%

6

120

4

110

2

100

0

90

-2

51.65%

-4

80

28.18%

-6

70 I

II

III

IV

I

2015

III

IV

2016 BBM

Sumber: PT Pertamina, diolah

II

PREMIUM SOLAR MINYAK TANAH PERTAMAX PERTALITE DEXLITE PERTAMINA DEX PERTAMAX PLUS

GROWTH YOY


Berdasarkan jaringan distribusi, PT Pertamina saat ini memiliki 8 depot distribusi yang tersebar di Pulau Timor, Flores dan Sumba. Adapun dalam pendistribusiannya, TBBM Tenau Kupang, akan mendapat BBM dari Kilang Balikpapan atau Termintal Transit Utama (TTU) Tuban, Bali, untuk didistribusikan ke TBBM Sumba Timur, Ende dan Atapupu. Adapun TBBM Maumere,akan mendapatkan suplai BBM dari TTU Bau-Bau untuk didistribusikan ke TBBM Reo, TBBM Larantuka dan TBBM Kalabahi. Apabila terdapat kekurangan pasokan, TT Manggis, Bali akan melakukan suplai ke 5 TBBM, sedangkan TBBM Tenau akan disuplai dari TT Tanjung Wangi. Sebagai cadangan, TBBM Atapupu dapat disuplai via jalur darat dari TBBM Tenau.

1. BBM yang disalurkan adalah realisasi lembaga penyalur ritel yaitu data agen minyak tanah dan penyaluran Pertamina ke SPBU, APMS, dan SPDN dimana lembaga penyalur tersebut melayani sektor ritel yaitu kendaraan, usaha mikro, sektor pertanian, dan layanan umum seperti rumah sakit tipe C dan D, tempat ibadah, dll).

Februari 2017

27


GAMBAR BOKS 3.1. PETA DISTRIBUSI BBM PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT


Dari total 550 ribu kilo liter yang didistribusikan, 118 ribu kilo liter didistribusikan di Kota Kupang, terdiri dari 111 kilo liter BBM bersubsidi dan 7 ribu KL BBM non subsidi. Besarnya pendistribusian di Kota Kupang lebih disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan skala ekonomi yang dilakukan. Kabupaten Sikka menjadi daerah dengan penggunaan BBM terbesar ke-3 dengan jumlah mencapai 40 ribu kl, disusul oleh Kabupaten Manggarai (37 ribu kl), Belu (36 ribu kl), Sumba Timur (31 ribu kl) dan Ende (29 ribu kl). Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Lembata menjadi daerah dengan penggunaan BBM terendah di Provinsi NTT dengan penggunaan masing-masing sebesar 4 ribu kl, 5 ribu kl, 9 ribu kl dan 10,5 ribu kl. Berdasarkan volume penggunaan BBM, hanya Kota Kupang yang menggunakan BBM lebih dari 100 ribu kl, 10 kabupaten dengan rentang penggunaan antara 20 hingga 50 ribu kl, 8 Kabupaten dengan penggunaan antara 10 hingga 20 ribu kl, dan 3 kabupaten dengan penggunaan kurang dari 10 ribu kl. Apabila besar penyaluran BBM tersebut dibandingkan dengan PDRB sektor transportasi dan komunikasi ataupun dengan sebaran jumlah penduduk, didapatkan bahwa nilai distribusi BBM bersubsidi berkorelasi positif signifikan dengan nilai PDRB sektor transportasi dan komunikasi serta dengan jumlah penduduk. Baik bahan bakar premium, solar maupun minyak tanah menunjukkan nilai korelasi (R2) di atas 90% yang artinya besaran jumlah BBM yang didistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota sudah mengikuti penyebaran jumlah penduduk dan kapasitas ekonomi di masing-masing wilayah. Arah sebaran grafik cenderung bias ke kanan yang menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas ekonomi, maka peningkatan kebutuhan BBM akan bertambah lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi yang ada. Hanya Kota Kupang yang terlihat keluar dari sebaran normal yang kemungkinan lebih disebabkan oleh fungsi Kota Kupang sebagai pusat ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga untuk beberapa moda transportasi seperti kapal dan pesawat dimungkinkan mendapat pasokan dari luar daerah. GRAFIK BOKS 3. 3. RASIO PENYALURAN BBM DENGAN PDRB SEKTOR TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

PDRB SEKTRO TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

600

ENDE FLOTIM LEMBATA MANGGARAI MABAR MATIM NAGEKEO NGADA SIKKA SBD SUMBAR SUMTENG SUMTIM ALOR KOTA KUPANG

Korelasi (R2) Mitan Premium

500

PDRB

400

Solar

0.95

0.97

0.94

Penduduk 0.98

0.97

0.98

300 200 100 0 -100 0

5

10

15

20

25

30

BBM SUBSIDI (RIBU KL) Sumber: PT Pertamina, diolah

28

Februari 2017

35

40

45

BELU KUPANG MALAKA RONDA SARAI TTS TTU


GRAFIK BOKS 3.4. RASIO PENGGUNAAN BBM BERDASARKAN RUMAH TANGGA DAN KENDARAAN Rasio Penggunaan Mitan Harian per Rumah Tangga

Rasio Penggunaan Premium Harian per Kendaraan

Rasio Penggunaan Premium Harian per Rumah Tangga

SARAI

KOTA KUPANG

Rasio Penggunaan Solar Harian per Kendaraan SARAI

KOTA KUPANG

MANGGARAI

SBD

BELU

MABAR

SIKKA

SUMTENG

SUMBAR

SUMTENG

SIKKA

SUMBAR

BELU

MALAKA

ENDE

NAGEKEO

SUMTIM

FLOTIM

MABAR

NAGEKEO

SUMTIM

ALOR

SUMBAR

NGADA

NAGEKEO

ALOR

NGADA

RONDA

SUMTIM

SUMTIM

TTU

MATIM

TTU

NGADA

MANGGARAI

MALAKA

ENDE

FLOTIM

MALAKA SUMBAR

MABAR

BELU

LITER

LEMBATA

MANGGARAI

FLOTIM

KM/PP

SIKKA

RONDA

MABAR

NGADA

LITER

SUMTENG

ALOR

NAGEKEO

SBD

BELU SIKKA

TTU

LEMBATA

TTS

MANGGARAI

MALAKA

TTS

KUPANG

ENDE

ALOR

KOTA KUPANG

RONDA

MATIM

KUPANG

ENDE

SBD

LEMBATA

SARAI

TTS

MATIM

LEMBATA

TTS

TTU

SUMTENG

KUPANG

SARAI

RONDA

SBD

MATIM

KOTA KUPANG

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0

50

100

150

200

250

KM/PP

FLOTIM

KUPANG

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

100

200

300

400

500


Apabila dilihat lebih detil, Rasio penggunaan minyak tanah di Kota Kupang terlihat paling besar dibanding daerah lain. Rata-rata tiap rumah tangga menggunakan 0,6 liter minyak tanah per hari, lebih besar dibanding daerah lainnya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh tidak adanya alternatif bahan bakar lain sebagaimana biasa digunakan oleh penduduk pedesaan. Secara rata-rata, rumah tangga di Provinsi NTT menggunakan 1 liter minyak tanah untuk 4 hari memasak. Rasio penggunaan minyak tanah per rumah tangga terendah di Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya yang kemungkinan besar lebih disebabkan oleh penggunaan bahan bakar lain dalam memasak makanan seperti menggunakan kayu bakar atau arang bakar. Setiap rumah tangga di Provinsi NTT dalam sehari rata-rata menggunakan 0,7 liter premium untuk kendaraannya. Tingkat konsumsi premium tertinggi terjadi di Kota Kupang, dengan rata-rata per hari mengkonsumsi 2 liter premium atau setara dengan 3 kali lipat rata-rata konsumsi premium di NTT. Hal ini dinilai wajar mengingat cakupan nilai PDRB per kapita Kota Kupang yang juga mencapai 3 kali lipat dibanding rata-rata NTT. Berdasarkan rasio jumlah kendaraan per rumah tangga juga terbukti bahwa rumah tangga di Kota Kupang rata-rata memiliki 2 buah kendaraan bermotor, bandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur yang di tiap 4 rumah tangga baru memiliki 1 kendaraan bermotor. Berdasarkan rasio penggunaan premium per jumlah kendaraan juga terlihat bahwa rata-rata penggunaan premium per kendaraan di Kota Kupang justru paling rendah dibanding Kota Lainnya di Nusa Tenggara Timur. Temuan yang cukup menarik adalah tingginya rasio penggunaan premium di Kota Sabu Raijua yang mencapai 218 km/ per kendaraan yang menunjukkan bahwa pasokan premium yang dikirimkan sudah sangat memenuhi kebutuhan, walaupun di sisi lain, konsumsi premium per rumah tangga menunjukkan nilai yang rendah. Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah tingginya minat masyarakat untuk membeli kendaraan dari luar daerah dikarenakan bea balik nama kendaraan yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut selain menyebabkan pemerintah tidak mendapatkan pendapatan pajak, kendaraan dari luar NTT yang tidak tercatat sebagai kendaraan di NTT juga membuat perhitungan rasio penggunaan BBM per kendaraan menjadi bias yang dapat berpengaruh pada kesalahan kebijakan distribusi yang diambil. Perlu adanya pertimbangan untuk Bea Balik Nama yang lebih murah atau perlunya adanya pemutihan Bea Balik Nama untuk meningkatkan pembayaran STNK.

Februari 2017

29


04

Kondisi Konektivitas Transportasi Laut Barang di Provinsi NTT

Sebagai negara kepulauan, pembenahan sektor logistik menjadi agenda penting Indonesia untuk menurunkan biaya transportasi barang serta meningkatkan daya saing. Sampai dengan tahun 2016, kinerja sektor logistik Indonesia masih tergolong tertinggal dibandingkan negara tetangga di Asia termasuk Asia Tenggara. Berdasarkan data Logistic Performance Index oleh Bank Dunia (2016), Indonesia masih menempati posisi cukup rendah yakni peringkat 63 dari 160 negara. Sementara dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat 4 dari 10 negara. Posisi tersebut masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai provinsi kepulauan dengan 1.192 pulau (44 pulau di antaranya berpenghuni) merupakan representasi penting Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga dengan mempelajari karakteristik logisitik yang ada di provinsi ini maka dimungkinkan dapat membantu menggambarkan karakteristik logistik di Indonesia pada umumnya. Transportasi laut memegang peranan sangat penting di Provinsi NTT sebagai sarana perpindahan barang antara pulau satu ke pulau yang lain maupun dari dan ke Provinsi NTT. Terdapat 5 pelabuhan laut komersial di NTT, yaitu Pelabuhan Laut Tenau (Kupang), Waingapu (Sumba), Kalabahi (Alor), Maumere (Sikka) dan Ende. Pelabuhan Laut Tenau (Kupang) masih menjadi satu-satunya pelabuhan yang dapat disandari kapal besar hingga 10.000 dead weight ton (DWT), sementara pelabuhan lain berkapasitas relatif kecil atau kurang dari 2.000 DWT dan sebagai pelabuhan pengumpan. Dengan demikian, sebagian besar logistik dengan tujuan Provinsi NTT melalui Pelabuhan Laut Tenau sebagai pelabuhan pengumpul, serta sebagian melalui Pelabuhan Labuan Bajo dan Maumere untuk daratan Flores. Peran Pelabuhan Laut Tenau sebagai hub sentral atau pintu masuk dan keluar utama transportasi laut barang menyebabkan kinerja pelabuhan tersebut berpengaruh besar terhadap keseluruhan kinerja transportasi laut barang di Provinsi NTT. Sampai saat ini ketergantungan Provinsi NTT terhadap wilayah lain di Indonesia masih sangat tinggi, terutama Surabaya. Banjarmasin, Makassar dan sekitarnya juga memasok barang ke Provinsi NTT berupa general cargo, namun dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Pola ketergantungan Provinsi NTT berupa pusat-pinggiran. Artinya, sebagian besar barang yang datang ke Provinsi NTT mengarah ke Pelabuhan Laut Tenau di Kupang baru kemudian diantar ke wilayah-wilayah lain menggunakan kapal yang lebih kecil. Setelah Tenau, pelabuhan dengan aktivitas bongkar-muat barang relatif ramai di antaranya Waingapu (Sumba), Kalabahi (Alor), Atapupu (Timor), Maumere, Ende dan Aimere (tiga pelabuhan di Flores). Berdasarkan sebaran rute pelayaran sebagaimana Gambar Boks 2.1, terlihat bahwa jalur Surabaya-Kupang menjadi jalur utama kapal laut antarprovinsi, sementara Surabaya-Labuan Bajo menjadi jalur masuk terdekat untuk barang ke Flores yang dilayani dengan truk-feri. Jalur Surabaya-Maumere juga menjadi jalur masuk barang ke Flores yang dilayani dengan kapal laut dan truk-feri. Selain itu, terlihat pula bahwa jalur laut barang antarpulau di Provinsi NTT cukup ramai dengan hampir seluruh pelabuhan terhubung satu sama lain dengan peran sebagai hub utama dipegang Pelabuhan Laut Tenau di Kupang.

30

Februari 2017


GAMBAR BOKS 4.1. PETA ALUR TRANSPORTASI LAUT BARANG

Sumber : Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang, diolah

Saat ini terjadi tren peningkatan arus barang masuk ke Provinsi NTT, sementara pengiriman barang keluar masih sangat rendah. Berdasarkan data agregat tahun 2016, volume barang yang dimuat di seluruh pelabuhan Provinsi NTT hanya 3,5% dari total volume barang yang dibongkar. Ketidakseimbangan volume bongkar-muat tidak hanya terjadi pada pengiriman barang antarprovinsi namun juga pada pengiriman barang antarpulau dalam provinsi. Volume barang yang dimuat di Kupang jauh lebih rendah dibandingkan barang yang masuk ke Kupang dengan data agregat 2016 menunjukkan bahwa barang yang dimuat hanya 4,89% dari total volume barang yang dibongkar. Hal tersebut menyebabkan biaya transportasi per satuan berat di Provinsi NTT menjadi lebih tinggi dan waktu tunggu pengumpulan barang yang akan dikirim menjadi lebih lama karena harus menunggu muatan penuh. Ketidakseimbangan perdagangan ini pulalah yang turut menyebabkan tingginya Indeks Harga Konsumen di Provinsi NTT, yakni rata-rata sebesar 125,46 selama periode JanuariDesember 2016. Dalam rangka mengurangi ketidakseimbangan perdagangan antarprovinsi dan antarpulau tersebut, maka peningkatan kinerja perekonomian daerah serta peningkatan kualitas dan pengelolaan infrastruktur sejalan dengan fokus pemerintah pusat saat ini perlu menjadi prioritas pemerintah Provinsi NTT. GRAFIK 4.1. ARUS BARANG BERDASARKAN PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI DI PELABUHAN TENAU 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

RIBU TON

GRAFIK 4.2. ARUS BARANG BERDASARKAN PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI DI PELABUHAN NTT 350

RIBU TON

300 250 200 150 100 50 0 2014

2015 BONGKAR

Sumber: PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), diolah

2016

2014

MUAT

2015 BONGKAR

2016 MUAT

Sumber: PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), diolah

Selain menggunakan kapal laut, pengiriman barang di Provinsi NTT juga dilakukan melalui truk dan feri. Namun demikian, pengiriman barang antarprovinsi di Provinsi NTT lebih dominan menggunakan kapal laut karena selain jarak SurabayaKupang yang jauh, juga karena biaya yang lebih rendah dan kapasitas lebih besar meskipun waktu yang diperlukan lebih lama. Sementara pengiriman barang menggunakan truk dan feri umumnya banyak dimanfaatkan untuk pengiriman barang antarpulau dalam provinsi dan dari/ke Flores barat, dengan pertimbangan volume barang yang rendah dan waktu tempuh yang lebih singkat. Karakteristik barang yang dimuat dan dibongkar secara keseluruhan berbeda dan tercermin dari struktur ekonomi Provinsi NTT. Banyaknya barang primer berupa hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang

Februari 2017

31


dimuat tercermin dari distribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurut lapangan usaha yang terbesar dibandingkan sektor lain, yaitu 28,89% (triwulan IV 2016). Di sisi lain, barang sekunder dan tersier dengan nilai tambah tinggi mendominasi barang-barang yang dibongkar, menunjukkan Provinsi NTT sebagai hilir dalam perdagangan kategori barang tersebut. Sementara itu, transportasi ternak di Provinsi NTT khususnya sapi berdasarkan hasil pencatatan diangkut menggunakan kapal khusus ternak sebanyak 11 buah yang beroperasi mengangkut sapi dari Provinsi NTT ke daerah lain. Kapasitas angkut tiap kapal mulai dari 2.420-13.200 ekor sapi per tahun dan secara total seluruh kapal dapat mengangkut sebanyak 53.500 sapi. Dapat diketahui bahwa rata-rata sapi yang diangkut dari Provinsi NTT sebesar 53.000-54.000 ekor per tahun. Dengan terus adanya peningkatan permintaan sapi dari Provinsi NTT sebagai salah satu penghasil utama sapi di Indonesia, maka kebutuhan akan kapal pengangkut sapi dan skema rute perjalanan yang lebih efisien dibutuhkan sehingga mampu menekan biaya pengiriman dan dapat menekan harga sapi serta turut berperan dalam menekan inflasi nasional. GRAFIK 4.3. KAPASITAS MUATAN SAPI PER TAHUN 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

KM. KONAWE

KM. CHRISTY

KM. SAPPORO

KM. MULTI UTAMA

KM. MULTI PERMAI

KM. LOTUS

KM. KINTAMANI

KM. DANDELION

KM. CAMARA NUSANTARA 1

KM. SAKURA

KM. CATTLEYA

0

Sumber: PELNI, ASDP, PT Flobamora, diolah

Mengingat pentingnya transportasi laut barang di Provinsi NTT yang memiliki kondisi geografis kepulauan, peningkatan kinerja transportasi ini mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dengan daerah lain. Peningkatan kinerja dapat dari sisi pembangunan infrastruktur, sistem pengelolaan yang menekankan optimalisasi waktu bongkar-muat dan rute kapal sejalan dengan fokus pemerintah pusat saat ini, serta yang tidak kalah penting saat ini adalah ketersediaan data dan informasi yang memadai. Data dan informasi mengenai pelabuhan-pelabuhan di Provinsi NTT baik arus lalu lintas barang beserta kinerjanya saat ini terbilang masih minim sehingga cukup menyulitkan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menganalisis permasalahan dalam transportasi laut barang dan menetapkan kebijakan secara tepat yang mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

32

Februari 2017

02

Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan data sementara per 30 Desember 2016, realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT pada triwulan IV-2016 telah mencapai Rp 25,99 triliun atau 104,27% dari total rencana pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 24,92 triliun. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 30,95 triliun atau 87,11% dari pagu belanja tahun 2016 sebesar Rp 35,52 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu didorong oleh peningkatan realisasi belanja konsumsi di tengah penurunan realisasi belanja modal.

Foto : Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur


2.1. KONDISI UMUM Berdasarkan data sementara per 30 Desember 2016, realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT pada triwulan IV 2016 sebesar Rp 25,99 triliun atau 104,27% dari total rencana pendapatan tahun 2016 yang sebesar Rp 24,92 triliun. Secara persentase, realisasi pendapatan APBN Pemerintah Pusat di Provinsi NTT menjadi yang tertinggi yakni sebesar 446,51% atau Rp 2,81 triliun yang terutama diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh). Sementara realisasi belanja pemerintah di Provinsi NTT sebesar Rp 30,95 triliun atau 87,11% dari total pagu belanja tahun 2016 sebesar Rp Rp 35,52 triliun yang disertai adanya peningkatan pagu belanja pada triwulan IV sebesar Rp 1,42 triliun. Pencapaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian triwulan IV tahun 2015 yang sebesar Rp 29,48 triliun atau 85,44% dari pagu anggaran 2015. Upaya pemerintah dalam merealisasikan anggaran sejak paruh pertama 2016 tampaknya cukup efektif, sehingga secara kumulatif realisasi APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota lebih baik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Secara agregat pencapaian realisasi belanja tertinggi oleh Pemerintah Provinsi sebesar 97,41%. GRAFIK 2.1. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Total Pendapatan dan Belanja Pemerintah

Realisasi Pendapatan Pemerintah

Realisasi Belanja Pemerintah Triliun Rp

TRILIUN RP

15%

25 ANGGARAN REALISASI

24.92

11%

11%

25

35.52

ANGGARAN

30.95

Triliun Rp

2%

15%

REALISASI

20

20.61

24%

12%

23%

23.10 ANGGARAN

ANGGARAN

19.32

20

REALISASI

20.02

ANGGARAN

25.99 83%

15

APBN

74% KAB

PROV

65%

15

APBN

PORSI REALISASI PENDAPATAN

10

10

5

3.68

2.81

3.86

65% KAB

PROV

PORSI REALISASI BELANJA

8.63

7.24

5

3.79

3.69

0.63 PENDAPATAN DAERAH

BELANJA DAERAH

0

APBN

KAB

PROV

0 APBN

KAB

PROV

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah

2.2 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan pemerintah di Provinsi NTT sampai dengan triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp 25,99 triliun. Komposisi pendapatan terdiri dari pendapatan APBN sebesar Rp 2,81 triliun atau di atas target sebesar 446,51% dengan sumber pendapatan terutama dari Pajak Penghasilan sebesar Rp 1,20 triliun atau 42,76% dari total pendapatan APBN, Pajak Pertambahan Nilai (Rp 807,80 miliar) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp 739,14 miliar) terutama dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (Rp 304,66 miliar). Pada triwulan IV 2016, realisasi pendapatan tingkat provinsi mencapai Rp 3,86 triliun atau 104,92% dengan sumber utama dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,41 triliun disusul oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,34 triliun. Masih dominannya DAK dan DAU didukung derajat otonomi fiskal (DOF) APBD Provinsi NTT, yaitu perbandingan antara rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan yang masih rendah sebesar 9,33%. Di samping itu, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota mencapai Rp 19,32 triliun atau 93,72% dengan dominasi masih berasal dari pendapatan DAU sebesar Rp 11,67 triliun dan pencapaian sebesar 101,00%. Pencairan kembali DAU yang sempat tertunda pada bulan November dan Desember 2016 sesuai pagu anggaran awal oleh pemerintah pusat untuk Kab. Kupang, Kab. Ende, Kab. Sumba Timur dan Kab. Manggarai Barat membantu pencapaian pendapatan Kabupaten/Kota tersebut yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Februari 2017

35


GRAFIK 2.3 PANGSA REALISASI SUMBER PENDAPATAN APBD PROVINSI/ KAB-KOTA

GRAFIK 2.2 PANGSA REALISASI SUMBER PENDAPATAN APBN

2,5% 0,9% 25,5% 5,1% 5,1% 5,2%

36,5%

0.10% 14.61% 1.40% 33.34% 49.55% 0.60% 0.41%

9,5% 9,5%

12,9%

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 67,4%

PENDAPATAN PAJAK LAINNYA PENDAPATAN BEA MASUK

34,6%

PAJAK BUMI & BANGUNAN CUKAI PAJAK PENGHASILAN PAD

DAU

DAK

OTSUS

LAINNYA

Sumber: Biro Keuangan Provinsi NTT

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT

Secara spasial, Kab. Manggarai Barat dan Kab. Manggarai Timur menjadi kabupaten yang memiliki pencapaian realisasi pendapatan di atas 100%, yaitu masing-masing sebesar 106,91% dan 100,34% dari rencana 2016. Pencapaian tinggi Kab. Manggarai Barat disumbangkan terutama oleh realisasi dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum sebesar Rp 499,05 miliar atau 116,94% dari rencana 2016. Peringkat realisasi pendapatan tertinggi selanjutnya diikuti oleh Kab. Flores Timur (98,19%), Kab. Sumba Tengah (97,43%) dan Kab. Sabu Raijua (97,19%). Sementara itu, Kab. Manggarai (85,58%), Kab. Malaka (86,99%) dan Kab. Sumba Barat Daya (89,67%) menjadi daerah dengan realisasi pendapatan terendah sampai dengan Triwulan IV 2016. Dominasi DAU dalam realisasi pendapatan di masing-masing daerah pada triwulan laporan masih cukup tinggi dengan rata-rata mencapai 56,12%, meskipun sedikit turun dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 67,7%. Sementara itu, komposisi PAD tertinggi masih dipegang oleh Kota Kupang sebesar 12,26%, komposisi DAK tertinggi oleh Kab. Nagekeo (23,33%) dan pendapatan lain-lain tertinggi oleh Kab. Timor Tengah Utara (17,64%) terutama disumbangkan pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 144,14 miliar. Di sisi lain, realisasi pendapatan DAK terendah terjadi di Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara dan Kab. Ngada masingmasing sebesar 42,86%, 47,28% dan 56,95%. Di Kab. Malaka, realisasi pendapatan DAK rendah salah satunya karena keterlambatan rencana pelaksanaan pengadaan per paket proyek. Di Kab. Timor Tengah Utara penyebabnya hampir sama yakni karena keterlambatan perencanaan proyek yang baru dilakukan pada bulan April hingga Juni dengan target selesai bulan Desember 2016. Sementara di Kab. Ngada, rendahnya realisasi pendapatan DAK terutama dipengaruhi adanya pemotongan DAK oleh pemerintah pusat senilai lebih dari Rp 14,32 miliar sehingga pemerintah daerah mempertimbangkan kembali kemampuan untuk pendanaan proyek yang bersumber dari DAK dengan mengurangi paket pekerjaan dari 210 paket menjadi 179 paket.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah

36

Februari 2017

BAGI HASIL

DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI KHUSUS

PENDAPATAN LAIN-LAIN

REALISASI (LINE KANAN)

MANGGARAI

MALAKA

SBD

NGADA

TTU

KAB. KUPANG

BELU

TTS

LEMBATA

SIKKA

ENDE

ALOR

KOTA KUPANG

SUMBA BARAT

NAGEKEO

SUMBA TIMUR

ROTE

SABU RAIJUA

SUMBA TENGAH

FLOTIM

MATIM

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

MABAR

GRAFIK 2.4. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KOMPONENNYA TRIWULAN-III 2016 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%


2.3 BELANJA DAERAH Pada triwulan IV 2016, perkembangan realisasi belanja APBN dan APBD Pemerintah di Provinsi NTT mencapai Rp 30,95 triliun atau 87,11% dari pagu belanja tahun 2016 sebesar Rp 35,52 triliun. Pagu belanja pemerintah meningkat dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 4,15% atau Rp 1,42 triliun. Realisasi belanja pemerintah tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar Rp 29,48 triliun (85,44%). Pencairan kembali DAU 4 (empat) daerah yaitu Kab. Kupang, Kab. Ende, Kab. Sumba Timur dan Kab. Manggarai Barat yang sempat tertunda pada November dan Desember 2016 membantu pencapaian realisasi belanja kabupaten-kabupaten tersebut dan berkontribusi pada realisasi belanja daerah secara umum. Secara pertumbuhan year-on-year, terdapat perlambatan pertumbuhan realisasi belanja pada triwulan III dan IV 2016 yang terjadi di semua pos terutama APBN karena terkait dengan isu penghematan anggaran oleh pemerintah pusat pada periode tersebut sehingga pemerintah pusat cukup menahan diri untuk mendorong realisasi belanja. Dari sisi komponen belanja, Kota Kupang (57,75%), Kab. Timor Tengah Utara (47,16%) dan Kab. Belu (45,09%) masih menjadi tiga daerah dengan komponen belanja pegawai tertinggi. Adapun untuk komponen belanja modal, Kab. Sabu Raijua (41,66%), Sumba Barat (35,16%) dan Nagekeo (33,44%) masih menjadi tiga daerah tertinggi. GRAFIK 2.5. PANGSA BELANJA KABUPATEN/KOTA

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

BELANJA PEGAWAI

BELANJA MODAL


PROV NTT

SABU RAIJUA

APBN

NAGEKEO

SBD

SUMBA BARAT

SUMBA TENGAH

MABAR

MANGGARAI

SUMBA TIMUR

KAB. KUPANG

LEMBATA

MALAKA

NGADA

ROTE

ALOR

ENDE

SIKKA

TTS

FLOTIM

MATIM

BELU

TTU

0%

KOTA KUPANG

10%

BELANJA LAIN-LAIN


Secara kumulatif, sampai dengan triwulan IV 2016 realisasi belanja pemerintah mencapai 87,11%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar 85,44%. Realisasi belanja secara umum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 dengan didorong oleh berbagai upaya percepatan realisasi anggaran pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sejak awal tahun. Meskipun pada triwulan laporan realisasi belanja modal sedikit menurun menjadi 81,72% dibandingkan triwulan IV 2015 sebesar 84,57%, realisasi belanja secara umum meningkat karena didorong oleh belanja konsumsi terutama belanja pegawai (93,50%) dan belanja bantuan sosial (88,25%). Sementara turunnya realisasi belanja modal terjadi terkait dengan adanya penghematan dari pemerintah pusat dalam rangka mengembalikan neraca keuangan negara agar lebih realistis di tengah perekonomian global yang cenderung stagnan. Realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi menjadi yang tertinggi dengan pencapaian sebesar 106,41% (Rp 598,15 miliar) dari total pagu sebesar Rp 562,14 miliar.

Februari 2017

37


GRAFIK 2.6. PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA

GRAFIK 2.7. PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA MODAL

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

120 100 80 60 40 20 I

II

III

IV

I

II

2015 APBN

III

0

IV

I

II

2016 KAB/KOTA

PROVINSI

III

IV

I

II

2015

TOTAL

APBN

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT & Biro Keuangan

III

IV

2016 KAB/KOTA

PROVINSI

TOTAL

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT & Biro Keuangan

GRAFIK 2.8. PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA (YOY) 45

40.6%

40 35 30

22.7%

23.6%

25

21.2%

20 15 10

5.0%

5 0

IV 2016

I

II

III

IV

2016

Sementara itu, realisasi belanja konsumsi tertinggi oleh Pemerintah Provinsi sebesar 97,28% atau Rp 3,10 triliun dari total pagu Rp 3,18 triliun. Berdasarkan komposisi belanja konsumsi, realisasi belanja pegawai pada triwulan laporan meningkat menjadi 93,50% dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar 90,15%. Peningkatan realisasi belanja konsumsi lebih besar terjadi pada belanja bantuan sosial yang meningkat menjadi 88,25% dibandingkan triwulan IV 2015 sebesar 82,12%. Hal ini sejalan dengan rencana belanja Pemerintah Provinsi NTT yaitu bahwa belanja bantuan sosial sebagai manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi risiko sosial. Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT GRAFIK 2.9. REALISASI BELANJA APBN DAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT

REALISASI URAIAN

PANGSA (%)

RENCANA NOMINAL

%

106.4 97.4 83.8

86.6

86.6 78.1

BELANJA DAERAH

97.3

88.6

87.1

81.1

89.2

% APBN

KAB

PROV

TOTAL

35,524.7

30,946.7

87.11

100

9,371.7

7,658.3

81.72

24.75

BELANJA KONSUMSI

26,105.4

23,288.4

89.21

75.25

BELANJA PEGAWAI

12,600.2

11,781.0

93.50

38.07


8,283.3

6,465.1

78.05

20.89

BELANJA HIBAH

1,667.1

1,657.6

99.43

5.36

77.9

68.8

88.25

0.22

394.1

356.5

90.44

1.15

2,995.4

2,938.5

98.10

9.50

KONSUMSI LAINNYA

87.3

20.9

23.98

0.07

BELANJA LAINNYA

47.6

-

-

-

BELANJA MODAL

81.7

BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN

BELANJA DAERAH

BELANJA MODAL

BELANJA KONSUMSI

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah (*Miliar Rp)

38

Februari 2017


2.3.1 Belanja APBN Sampai dengan triwulan IV 2016, realisasi belanja APBN tercatat sebesar 83,83% (Rp 7,24 triliun) dari total pagu sebesar Rp 8,63 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun 2015 sebesar 89,17%. Penurunan realisasi belanja APBN terutama disumbang oleh penurunan realisasi belanja modal tahun 2016 menjadi 78,10% (Rp 2,21 triliun) dibandingkan tahun 2015 sebesar 92,75% (Rp 5,04 triliun) disebabkan adanya upaya penghematan dari pemerintah pusat dalam rangka mengembalikan neraca keuangan negara agar lebih realistis di tengah perekonomian global yang cenderung stagnan. Penghematan pemerintah pusat ditunjukkan dengan penurunan pagu belanja modal APBN tahun 2016 sebesar 48,05% dibandingkan pagu tahun 2015, yakni sebesar Rp 5,44 triliun menjadi hanya Rp 2,82 triliun sehingga hal tersebut cukup menghambat pencapaian realisasi belanja yang optimal. Pangsa realisasi belanja APBN di triwulan IV 2016 tertinggi masih dipegang oleh belanja barang dan jasa sebesar Rp 2,53 triliun (34,96%), diikuti oleh belanja pegawai sebesar Rp 2,48 triliun (34,26%) dan belanja modal sebesar Rp 2,21 triliun atau 30,49%. Ke depan pangsa realisasi belanja modal dapat terus ditingkatkan untuk dapat lebih mendorong aktivitas ekonomi di Provinsi NTT, seperti yang saat ini mulai terlihat dengan pembangunan beberapa infrastruktur utama yaitu bendungan, irigasi dan jalan raya.

2.3.2 Belanja Pemerintah Provinsi NTT Realisasi belanja Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp 3,69 triliun atau 97,41% dari total pagu sebesar Rp 3,79 triliun. Sebelumnya penundaan pencairan DAU oleh pemerintah pusat pada Agustus 2016 sebesar Rp 242 miliar sedikit menghambat pencapaian realisasi yang optimal pada triwulan III 2016. Namun demikian keputusan pencairan DAU yang tertunda tersebut oleh Menkeu pada bulan November dan Desember 2016 serta upaya dari Pemerintah Provinsi meningkatkan pendapatan daerah melalui penagihan wajib pajak, wajib retribusi dan kontrak sewa bangunan yang cukup gencar di triwulan IV 2016 untuk membantu pendanaan belanja mampu membantu pencapaian realisasi triwulan IV 2016 sehingga mencapai 97,41% atau lebih tinggi dari triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 95,42%. Dari segi komposisi, pangsa realisasi belanja Pemerintah Provinsi pada triwulan IV 2016 tetap didominasi oleh belanja hibah yang mencapai 39,84% atau Rp 1,47 triliun untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta program Desa Mandiri Anggur Merah yang masih terus berjalan sesuai strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Provinsi NTT. Selain itu, belanja pegawai memiliki pangsa realisasi sebesar 17,20% atau Rp 635,64 miliar diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 16,51% atau Rp 610,08 miliar. Sementara pangsa realisasi belanja modal masih perlu untuk ditingkatkan dimana saat ini baru sebesar 16,19% atau Rp 598,15 miliar. GRAFIK 2.10. PANGSA REALISASI BELANJA KONSUMSI APBN PEMERINTAH DAN APBD 100%

7.10

90% 80%

34.96 39.84

70% 60% 50%

BANTUAN KEUANGAN

34.26

40% 30% 20% 10%

KONSUMSI LAINNYA

BELANJA BAGI HASIL

16.51 17.20

30.49

BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAH BELANJA BARANG DAN JASA

16.19

0%

BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL

APBN

PROV

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah

Februari 2017

39


2.3.3 Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Hingga triwulan IV 2016, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten/Kota tercatat Rp 20,02 triliun atau 86,65% dari total pagu belanja sebesar Rp 23,10 triliun. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar 81,50% dari total pagu belanja. Realisasi belanja terbesar yakni belanja pegawai yang mencapai Rp 8,67 triliun atau 91,54% dari total pagu belanja sebesar Rp 9,47 triliun, dengan pangsa realisasi sebesar 43,30% terhadap total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, bantuan keuangan juga mencatatkan pencapaian realisasi yang tinggi yakni 98,12% (Rp 2,92 triliun) dari total pagu Rp 2,97 triliun. Sementara itu, realisasi belanja modal masih perlu ditingkatkan karena sampai dengan triwulan IV 2016 baru mencapai Rp 4,85 triliun atau 81,11% dari total pagu belanja sebesar Rp 5,99 triliun dengan pangsa 24,25%. Begitu pula dengan belanja barang dan jasa yang baru mencapai Rp 3,33 triliun atau 76,98% dari total pagu belanja sebesar Rp 4,32 triliun. Di sisi lain, rata-rata realisasi belanja di tiap Kabupaten/Kota mencapai 86,94% dengan rata-rata realisasi belanja pegawai sebesar 91,88% dan modal kerja baru tercatat 81,59%. Secara spasial, Kab. Manggarai Timur menjadi daerah di Provinsi NTT dengan realisasi belanja terbesar yakni 94,42% atau Rp 862,44 miliar, diikuti oleh Kab. Manggarai Barat dengan realisasi sebesar 94,27% atau Rp 902,80 miliar dan Flores Timur sebesar 94,18% atau Rp 1,07 triliun. Sebaliknya, Kab. Malaka, Kab. Sumba Barat Daya dan Kab. Ende menjadi daerah dengan realisasi belanja terendah yakni masing-masing 75,48%, 81,48% dan 82,06%. Dilihat dari pangsa realisasi belanja modal terhadap total realisasi belanja, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sumba Barat Daya dan Kab. Nagekeo memiliki pangsa realisasi belanja modal yang tertinggi yakni 39,08%, 35,54% dan 31,23%. Sebaliknya, pangsa realisasi belanja modal terendah di Kab. Flores Timur (16,2%), Kab. Timor Tengah Selatan (16,3%) dan Kab. Lembata (18,2%). Sampai dengan triwulan IV 2016, sebagian besar realisasi belanja masih digunakan untuk belanja pegawai dengan pangsa tertinggi adalah Kota Kupang sebesar 58,7% terhadap total realisasi belanjanya. Sementara itu, pencapaian realisasi belanja Kab. Rote sebesar 91,20% (tertinggi ke-5) didukung oleh komposisi belanja yang relatif berimbang, yakni belanja pegawai (39,6%), belanja modal (29,8%), belanja barang dan jasa (18,5%) dan belanja lainnya (12,0%). Hal ini menggambarkan bahwa Pemda cukup mempertimbangkan kebutuhan belanja produktif untuk kemajuan ekonomi daerah setempat. GRAFIK 2.10. REALISASI BELANJA DAN KOMPONENNYA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

BELANJA PEGAWAI

BELANJA MODAL


BELANJA LAINNYA

MALAKA

SBD

ENDE

TTU

TTS

SABU RAIJUA

SIKKA

SUMBA TIMUR

BELU

KOTA KUPANG

MANGGARAI

SUMBA BARAT

KAB. KUPANG

LEMBATA

NGADA

NAGEKEO

ALOR

ROTE

SUMBA TENGAH

FLOTIM

MABAR

0%

MATIM

10%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

% REALISASI


Keputusan pencairan seluruh DAU empat daerah yang sempat ditunda pemerintah pusat pada bulan November dan Desember 2016 mampu mendorong pencapaian realisasi empat daerah tersebut pada triwulan IV 2016, yakni Kab. Kupang (87,94%), Kab. Ende (82,06%), Kab. Sumba Timur (85,03%) dan Kab. Manggarai Barat (94,27%). Hanya pencapaian realisasi belanja Kab. Sumba Timur yang tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun

40

Februari 2017


2015 sementara tiga daerah lainnya meningkat. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan terkait pencairan DAU tertunda serta upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui penagihan wajib pajak, wajib retribusi dan kontrak sewa bangunan yang cukup gencar di triwulan IV 2016 untuk membantu pendanaan belanja Kota/Kabupaten dalam rangka mengejar realisasi belanja yang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi pajak daerah yang melebihi target baik di tingkat Provinsi NTT maupun Kabupaten masing-masing sebesar 102,16% (Rp 745,44 miliar) dan 113,66% (Rp 337,28 miliar). GAMBAR 2.1. REALISASI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


2.4 DANA PEMERINTAH DI PERBANKAN Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah yang disimpan di perbankan pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp 2,01 triliun. Jumlah tersebut turun 64,75% (qtq) dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar Rp 5,70 triliun. Berdasarkan jenis simpanan, giro turun sebesar 64,97% (qtq) dari sebelumnya Rp 3,89 triliun, tabungan meningkat sebesar 38,16% (qtq) dari sebelumnya Rp 143,97 miliar dan deposito turun sebesar 73,14% (qtq) dari sebelumnya Rp 1,67 triliun. Simpanan pemerintah terbanyak dalam bentuk giro sebesar Rp 1,36 triliun. Penurunan DPK pemerintah terutama giro adalah dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran pada triwulan IV 2016. Penurunan DPK pemerintah terjadi terutama di Kabupaten/Kota yakni 68,72% (qtq) dari triwulan sebelumnya Rp 4,73 triliun. TABEL 2.2. KOMPOSISI DPK PEMERINTAH DI NTT

GRAFIK 2.11. DANA PIHAK KETIGA PEMERINTAH DI PERBANKAN NTT 8

TRILIUN RP

PEMERINTAH

7

GIRO

TABUNGAN

DEPOSITO

TOTAL DPK

6 5 3

2.56

-

59.08

175.94

1.42

100.16

277.52

95.54

17.50

80.02

193.06

KABUPATEN

1,034.06

177.43

267.10

1,478.59

TOTAL

1,362.06

198.92

447.28

2,008.25

PROVINSI

2 1 0

56.52

PUSAT

4

KOTA I

II

III 2014 PUSAT

IV

I

PROVINSI

II

III 2015

PEMKOT

IV

PEMKAB

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah

I

II

III 2016

TOTAL

IV


Februari 2017

41


Tabel 2.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur APBN / APBD APBN

REALISASI

KAB

PROV

TOTAL

628,955

20,611,135

3,681,480

24,921,570

2,808,318

19,315,997

3,862,469

25,986,784

BELANJA DAERAH

8,630,135

23,101,823

3,792,776

35,524,735

7,235,046

20,016,986

3,694,627

30,946,659

Belanja Modal

2,824,440

5,985,164

609,740

9,419,344

2,205,873

4,854,274

598,155

7,658,302

Belanja Konsumsi

5,805,695

17,116,659

3,183,037

26,105,390

5,029,173

15,162,713

3,096,472

23,288,358

Belanja Pegawai

2,480,188

9,467,678

652,293

12,600,159

2,478,951

8,666,441

635,639

11,781,030

Belanja Barang dan Jasa

3,303,991

4,320,345

659,013

8,283,349

2,529,108

3,325,937

610,080

6,465,126

-

210,029

1,457,069

1,667,097

-

185,532

1,472,021

1,657,552

21,516

45,553

10,849

77,918

21,114

36,802

10,849

68,765

Belanja Bagi Hasil

-

12,803

381,324

394,127

-

9,180

347,285

356,465

Bantuan Keuangan

-

2,974,954

20,489

2,995,444

-

2,919,034

19,449

2,938,483

Konsumsi Lainnya

-

85,297

2,000

87,297

-

19,787

1,149

20,937

Belanja Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

-

(8,001,180)

(2,490,688)

(111,296)

(10,603,164)

(4,426,728)

(700,989)

167,842

(4,959,875)

Penerimaan

2,613,528

166,296

2,779,825

2,608,762

164,662

2,773,425

SILPA Tahun Lalu

2,592,783

158,726

2,751,509

2,592,719

158,726

2,751,445

20,745

7,570

28,316

16,044

5,936

21,980

Pengeluaran

123,840

55,000

178,840

108,575

54,960

163,535

Penyertaan Modal

109,700

50,000

159,700

97,699

50,000

147,699

14,140

5,000

19,140

10,876

4,960

15,836

2,489,688

111,296

2,600,985

2,500,147

109,702

2,609,850

(1,000)

-

(1,000)

1,799,158

277,544

2,076,703

PENDAPATAN DAERAH

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

SURPLUS/DEFISIT

APBN

KAB

PROV

TOTAL

PEMBIAYAAN DAERAH

Lainnya

Lainnya PEMBIAYAAN NETTO SILPA SEKARANG Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah

42

Februari 2017

Foto : Pasar Tradisional Soe

03

Perkembangan Inflasi

Laju Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2016 cukup rendah mencapai 2,48% (yoy) dan menjadi capaian inflasi terendah dalam 15 tahun terakhir. Adanya penurunan harga BBM, beras, bahan bangunan, angkutan udara dan beberapa komoditas bahan makanan mampu menahan inflasi pada angka yang cukup rendah. Penurunan harga tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia, cukup berlimpahnya pasokan beras, tersedianya pasokan bahan bangunan serta adanya penambahan rute dan frekuensi penerbangan di NTT sehingga mampu membuat inflasi tahun 2016 terjaga rendah. Berdasarkan disagregasi inflasi, hampir semua kelompok komoditas mengalami penurunan inflasi walaupun komoditas volatile food kembali meningkat pada triwulan IV 2016 seiring dengan buruknya cuaca di Provinsi NTT. Komoditas administered prices mampu menjadi penahan inflasi utama di NTT terutama disebabkan oleh turunnya harga bensin, solar dan angkutan udara. Namun demikian, tingginya harga rokok menahan penurunan inflasi yang terjadi. Inflasi pada triwulan I 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas yang diatur oleh pemerintah seperti biaya perpanjangan STNK, kenaikan tarif listrik rumah tangga golongan 900VA, kenaikan cukai rokok yang berimbas pada kenaikan biaya rokok dan tembakau serta adanya kenaikan tarif pulsa ponsel seiring tingginya biaya investasi yang telah dilakukan.


3.1. KONDISI UMUM Inflasi Provinsi NTT tahun 2016 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 4,92% (yoy) di tahun 2015 menjadi 2,48% (yoy) di tahun 2016, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 3,02% (yoy) atau rata-rata inflasi NTT dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 5,05% (yoy). Hal ini menjadikan inflasi tahunan NTT menjadi capaian inflasi terendah setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Besarnya penurunan tersebut, selain disebabkan oleh kondisi pasokan yang relatif lebih terjaga dibanding tahun sebelumnya, juga disebabkan oleh kenaikan inflasi di triwulan IV 2016 yang tidak setinggi tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan mengalami penurunan. Komoditas padi-padian, sayur-sayuran serta daging dan hasil-hasilnya yang pada tahun sebelumnya menjadi penyumbang utama inflasi NTT, di tahun 2016 sudah relatif stabil dan bahkan mengalami penurunan untuk komoditas padi-padian. Komoditas makanan jadi, minuman dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi terutama disebabkan oleh adanya peningkatan cukai rokok, selain juga kenaikan harga minuman dan makanan jadi. Inflasi komoditas perumahan, listrik dan bahan bakar, sandang, kesehatan dan pendidikan pada tahun 2016 juga relatif stabil, bahkan kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi yang terutama disebabkan oleh adanya penurunan tarif penerbangan seiring dengan bertambahnya jumlah penerbangan di NTT. GRAFIK 3.1. INFLASI TAHUNAN PROVINSI NTT DAN NASIONAL 2001-2016 18 INFLASI TAHUNAN (%) 16 14 12 10 8 6 4 2 0

GRAFIK 3.2. KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI SEPANJANG TAHUN 2016 DI PROVINSI NTT 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TAHUN NTT

INDONESIA

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OCT NOV DEC

ANGKUTAN UDARA BERAS DAUN SINGKONG KENTANG TARIP LISTRIK TONGKOL AYAM HIDUP CABAI MERAH GULA PASIR ROKOK KRETEK FILTER TELUR AYAM RAS BAWANG MERAH CABAI RAWIT KANGKUNG SAWI PUTIH TEMBANG BAYAM DAGING AYAM RAS KEMBUNG SEMEN TOMAT SAYUR GAB 21 KOM INFLASI

Berdasarkan komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi di Provinsi NTT di sepanjang tahun 2016, didapatkan 21 komoditas yang secara terus menerus menjadi penyumbang inflasi utama di Provinsi NTT terdiri dari 16 Komoditas bahan makanan, 2 komoditas makanan jadi, minuman dan tembakau, 2 komoditas perumahan, listrik, gas dan bahan bakar serta 1 komoditas transportasi. Komoditas sawi putih menjadi komoditas utama yang paling bergejolak di sepanjang tahun 2016 dengan total sebanyak 12 kali menjadi penyumbang inflasi dan deflasi utama di NTT, diikuti oleh komoditas angkutan udara sebanyak 11 kali, kangkung, daging ayam ras dan tomat sayur (10 kali), bayam dan ikan kembung (9 kali), kentang (8 kali), tongkol, ayam hidup, cabai merah, tarif listrik, dan gula pasir (7 kali), bawang merah dan cabai rawit (6 kali), rokok kretek filter, ikan tembang, telur ayam ras, beras, daun singkong dan semen masing-masing sebanyak 5 kali. Fluktuasi harga sayur-sayuran, bumbu-bumbuan dan ikan-ikanan lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan pasokan terutama pada saat cuaca buruk, begitu pula dengan komoditas ayam yang mengalami keterbatasan DOC. Komoditas angkutan udara walaupun mengalami deflasi, namun besarnya fluktuasi harga yang terjadi masih menunjukkan adanya keterbatasan daya angkut pesawat, sehingga adanya sedikit kenaikan permintaan langsung berimbas terhadap kenaikan harga. Kenaikan harga komoditas rokok lebih disebabkan oleh kenaikan bea cukai yang dibebankan bertahap di tiap bulannya, demikian juga dengan tarif listrik yang meningkat mengikuti kenaikan biaya bahan bakar. Secara umum, besarnya fluktuasi inflasi yang terjadi tersebut mencerminkan adanya keterbatasan pasokan, sehingga menjaga keseimbangan neraca konsumsi dengan menyediakan pasokan yang berimbang menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Februari 2017

45


Rendahnya inflasi tersebut selain disebabkan oleh relatif rendahnya nilai inflasi bulanan, juga pada tahun 2016 terjadi 5 kali deflasi di bulan Februari, Maret, Juli, Agustus dan September 2016, sehingga nilai inflasi relatif dapat terkendali. Berdasarkan pergerakan inflasi di tiap triwulan, terlihat bahwa inflasi mulai mengalami penurunan signifikan pada triwulan III dan berlanjut di triwulan IV 2016. Dengan nilai inflasi sebesar 2, 48% (yoy), Provinsi NTT menjadi provinsi dengan nilai inflasi terendah ke-10 di Indonesia. GRAFIK 3.3. INFLASI TAHUNAN PROVINSI NTT DAN NASIONAL SECARA TRIWULANAN

3.49

2.48

I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

NASIONAL

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

2017 1

10.01 9.01 8.01 7.01 6.01 5.01 4.01 3.01 2.01 1.01 0.01

NTT


Tabel 3.1. 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan di Provinsi NTT PENYUMBANG INFLASI UTAMA KOMODITAS INFLASI

PENYUMBANG DEFLASI UTAMA

YOY

SUM YOY

KOMODITAS DEFLASI

137.29

YOY

SUM YOY

0.63

BENSIN

(11.52)

ROKOK KRETEK FILTER

(0.31)

19.56

0.37

BERAS

(3.55)

(0.24)

SAWI PUTIH

29.93

0.27

KEMBUNG

(24.03)

(0.20)

CABAI MERAH

72.68

0.22

SEMEN

(6.95)

(0.17)

PISANG

43.37

0.20

ANGKUTAN UDARA

(3.22)

(0.08)

TAHU MENTAH

44.93

0.19

DAUN SINGKONG

(45.82)

(0.07)

KANGKUNG

25.49

0.17

BESI BETON

(6.21)

(0.05)

ROKOK KRETEK

24.14

0.17

SOLAR

(23.03)

(0.05)

BAWANG PUTIH

45.00

0.15

WORTEL

(49.35)

(0.05)

TONGKOL

28.05

0.15

DAGING AYAM RAS

(3.39)

(0.04)

BAWANG MERAH

Sumber : BPS diolah

Komoditas bawang merah menjadi komoditas penyumbang inflasi utama di tahun 2016 seiring dengan tingginya inflasi yang terjadi pada bulan Januari, Mei dan Desember 2016 karena gangguan pasokan. Pada bulan Desember, bahkan terdapat pengiriman ke luar daerah dikarenakan tingginya harga di luar NTT yang berdampak pada meningkatnya harga di NTT. Komoditas rokok kretek dan kretek filter menjadi komoditas terbesar ke-2 penyumbang inflasi di NTT yang lebih disebabkan oleh adanya kenaikan cukai rokok. Tingginya inflasi sawi putih, cabai merah, kangkung dan ikan tongkol lebih disebabkan oleh penurunan pasokan di pasar. Sedangkan tingginya inflasi tahu mentah dan bawang putih lebih disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan baku kedelai dan impor bawang putih dari pemasok. Rendahnya harga minyak dunia di tahun 2016 juga direspon oleh penurunan harga BBM yang terjadi. Harga komoditas beras juga relatif stabil di sepanjang tahun 2016 yang lebih disebabkan oleh lancarnya pasokan dari Makasar, Sumbawa dan Surabaya seiring dengan adanya pelonggaran proteksi cadangan pangan di daerah tersebut. Penurunan harga bahan bangunan lebih disebabkan oleh kondisi ketersediaan barang yang cukup, disertai dengan kondisi permintaan yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Penambahan rute dan frekuensi penerbangan telah mampu menurunkan harga tiket walaupun ketersediaan armada masih relatif terbatas yang terlihat dari tingginya fluktuasi yang terjadi, sedangkan penurunan harga daging ayam lebih disebabkan oleh tingginya posisi harga di tahun sebelumnya.

46

Februari 2017


3.1.1 Inflasi Bulanan Secara triwulanan, inflasi di triwulan IV 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding 3 triwulan sebelumnya. Secara total, inflasi triwulanan pada triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 2,92% (qtq), terutama disebabkan oleh buruknya kondisi cuaca di NTT, peningkatan permintaan karena hari raya Natal dan tahun baru, serta tingginya permintaan angkutan udara seiring dengan adanya acara nasional Hari Nusantara yang diadakan di Kabupaten Lembata. Pada bulan Oktober 2016, NTT mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm). Terbatasnya pasokan DOC membuat pasokan ayam ras berkurang dan harga ayam ras mengalami kenaikan cukup tinggi. Harga sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan juga mulai mengalami peningkatan setelah mengalami deflasi dalam 3 bulan terakhir. Ketersediaan pasokan ikan masih relatif melimpah yang berkontribusi dalam menahan laju inflasi bulan Oktober 2016. Pada bulan November, inflasi mulai meningkat cukup besar hingga 0,79% (mtm) terutama disebabkan oleh turunnya pasokan sayur-sayuran, bumbu-bumbuan dan daging ayam ras yang disebabkan oleh buruknya kondisi cuaca yang berdampak pada menurunnya pasokan komoditas dan gangguan distribusi. Dari 10 komoditas utama penyumbang inflasi, hanya komoditas rokok kretek filter yang bukan merupakan komoditas bahan makanan. Namun demikian, adanya penurunan tarif angkutan udara mampu membantu menahan inflasi yang terjadi. Tabel 3.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Bulanan di Provinsi NTT OKTOBER Komoditas

NOVEMBER

Inflasi (%) Andil (%)

Komoditas

DESEMBER


Komoditas

JANUARI


Komoditas


43.98

0.27

Angkutan Udara

16.23

0.41

Tarip Listrik

6.51

0.18

9.68

0.11

Kembung

32.59

0.27

Tarip Pulsa Ponsel

9.18

0.16

Tomat Sayur

50.67

0.09

Ayam Hidup

28.45

0.19

Cabai Rawit

58.00

0.13

0.05

Cabai Merah

38.77

0.08

Sawi Putih

19.40

0.18

Tembang

39.95

0.12

1.64

0.05

Bawang Merah

17.46

0.07

Kangkung

24.51

0.17

Perpanjangan STNK

102.93

0.10

12.96

0.03

Tongkol

13.43

0.07

Bawang Merah

26.75

0.12

Mobil

7.58

0.10

Ayam Hidup

4.03

0.03

Cabai Rawit

79.19

0.06

Cabai Rawit

66.99

0.09

Kangkung

8.52

0.07

Tembang

9.58

0.02

Rokok Kretek Filter

1.89

0.04

Tomat Sayur

20.19

0.06

Kakap Merah

34.56

0.07

Bawang Putih

7.73

0.02

Pepaya

36.97

0.03

Tongkol

10.20

0.06

Daging Babi

10.59

0.07

33.81

0.02

Telur Ayam Ras

3.13

0.02

Cakalang/Sisik

47.66

0.05

Cakalang/Sisik

34.32

0.06

Daging Ayam Ras

12.95

0.14

Sawi Putih

Sawi Putih

20.16

0.11

Daging Ayam Ras

Beras

0.79

0.05

Buncis

74.74

Tarip Listrik Bayam

Kubis Sumber : BPS diolah

Pada bulan Desember, Provinsi NTT mengalami kenaikan inflasi yang signifikan hingga mencapai 1,92% (mtm). Tingginya inflasi yang terjadi tersebut, membuat capaian inflasi NTT mengalami lonjakan dari posisi 0,55% (ytd) hingga bulan November 2016 menjadi 2,48% (ytd/yoy) di bulan Desember 2016. Tingginya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh tingginya inflasi angkutan udara seiring dengan adanya even nasional Hari Nusantara dan libur Natal dan tahun baru. Harga komoditas ikan-ikanan juga mengalami kenaikan luar biasa terutama disebabkan oleh buruknya kondisi cuaca, sehingga banyak dari nelayan yang tidak bisa melaut. Pasokan komoditas sayur-sayuran juga mengalami penurunan dikarenakan petani khawatir mengalami gagal panen sehingga lebih memilih untuk menanam dengan tanaman pangan. Demikian pula dengan komoditas bawang merah dan cabai rawit yang juga mengalami kenaikan, selain karena adanya penurunan pasokan, juga disebabkan oleh tingginya harga komoditas tersebut secara nasional, sehingga membuat pedagang dan petani turut menaikkan harga sesuai dengan kenaikan yang terjadi secara nasional.

Februari 2017

47


Tabel 3.3. Komoditas Penyumbang Deflasi Utama Bulanan di Provinsi NTT OKTOBER

NOVEMBER

Deflasi (%) Andil (%)

Komoditas Kangkung

DESEMBER


Komoditas

(11.39)

(0.09)

Angkutan Udara

(5.69)

(0.15)

Cabai Merah

Angkutan Udara

(2.92)

(0.08)

Kakap Merah

(22.33)

(0.05)

Kembung

(5.61)

(0.05)

Kangkung

(5.42)

Kakap Merah

(15.62)

(0.04)

Sepatu

Tomat Sayur

(18.87)

(0.04)

Ekor Kuning

(2.01)

(0.04)

Wortel

(22.85)

Ekor Kuning

JANUARI


Komoditas


Komoditas

(25.91)

(0.08)

Angkutan Udara

(10.48)

(0.30)

Daging Ayam Ras

(4.59)

(0.06)

Sawi Putih

(25.45)

(0.27)

(0.04)

Air Minum Pikulan

(9.05)

(0.04)

Ayam Hidup

(10.04)

(0.08)

(13.30)

(0.03)

Tempe

(5.60)

(0.02)

Bawang Merah

(7.34)

(0.04)

(17.21)

(0.02)

Daun Singkong

(14.34)

(0.02)

Daging Ayam Ras

(3.25)

(0.04)

Beras

(0.37)

(0.02)

Labu Siam/Jipang

(28.98)

(0.02)

Tomat Sayur

(9.38)

(0.03)

(0.03)

Kembung

(1.98)

(0.02)

Merah

(19.99)

(0.02)

Bunga Pepaya

(17.70)

(0.03)

(12.39)

(0.02)

Cakalang

(12.11)

(0.01)

Jeruk

(11.79)

(0.02)

Beras

(0.38)

(0.03)

Telur Ayam Ras

(2.30)

(0.02)

Daging Ayam Kampung (8.74)

(0.01)

Gula Pasir

(1.47)

(0.01)

Pucuk Labu

(16.64)

(0.02)

Gula Pasir

(1.92)

(0.02)

Jagung Manis

(0.01)

Minyak Goreng

(0.91)

(0.01)

Sepatu

(4.07)

(0.01)

Tarip Pulsa Ponsel

(19.60)

Sumber : BPS diolah

Berdasarkan kawasan, regional Sulampua mampu menjadi daerah dengan capaian inflasi terendah di Indonesia, diikuti wilayah Jawa, Balinusra, Kalimantan dan Sumatera. Secara triwulanan, inflasi di Wilayah Balinusra mengalami inflasi terbesar kedua setelah Sumatera. Tingginya inflasi di Balinusra secara triwulanan terutama disebabkan oleh tingginya inflasi di Provinsi NTT yang disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan jelang hari raya Natal dan tahun baru. Namun demikian, secara tahunan, inflasi Provinsi NTT menjadi inflasi terendah di kawasan, diikuti oleh NTB (2,60% - yoy) dan Bali (3,34% - yoy). GRAFIK 3.4. PERBANDINGAN INFLASI 5 REGIONAL DI INDONESIA

GRAFIK 3.5. PERBANDINGAN INFLASI DI WILAYAH BALINUSRA

4.52 3.38

4,50 3,50

3.01

3.34 2.60

2.56

2.46

2,50 0.96

1.25 0.80

2.92 2.48

1.62

1,50

0.88

0.86

1.07

TAHUNAN


SUMATERA

JAWA

BALINUSRA

SULAMPUA

KALIMANTAN

SUMATERA

JAWA

SULAMPUA

BALINUSRA

0,50 KALIMANTAN

5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 -

(0,50)

NTB

BALI

NTT

BALI

NTB

NTT

(1,50) TAHUNAN

TRIWULANAN

TRIWULANAN


3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITAS Konsistensi kenaikan harga rokok dan tembakau di sepanjang tahun 2016 dan kenaikan harga makanan jadi dan minuman tak beralkohol telah membuat kelompok komoditas makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di Provinsi NTT tahun 2016. Adapun komoditas bahan makanan menjadi penyumbang terbesar ke-2 terutama disebabkan oleh tingginya harga bumbu-bumbuan. Beberapa kelompok komoditas lainnya seperti perumahan, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan dan pendidikan cenderung stabil di sepanjang tahun 2016, dengan hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Bahkan, kelompok komoditas transportasi, rekreasi dan olah raga justru mengalami deflasi secara tahunan, walaupun secara bulanan mengalami fluktuasi inflasi yang cukup tinggi terutama disebabkan oleh fluktuasi tarif angkutan udara. Adanya peningkatan rute dan tarif berhasil menjaga nilai inflasi tetap rendah. Namun demikian, jumlah angkutan dirasa masih kurang mencukupi pada saat-saat tertentu yang terlihat dari lonjakan tarif yang cukup besar terutama menjelang hari raya atau even-even nasional yang diselenggarakan di Provinsi NTT.

48

Februari 2017


Tabel 3.4. Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas IHK 2016

KOMODITI

IHK 2017

YOY

OCT

NOV

DES

JAN

IV

INFLASI UMUM

124.7

125.7

128.1

129.1

2.48

2.48

BAHAN MAKANAN

116.5

120.4

126.7

128.5

3.86

2.25

MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU

143.7

144.4

144.5

145.1

8.83

7.69

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR

123.2

123.6

123.6

124.9

0.77

0.55

SANDANG

124.3

123.7

125.0

124.1

3.84

3.42

KESEHATAN

115.3

115.4

115.7

115.9

2.72

3.00

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

126.1

126.2

127.0

127.5

2.82

3.15

TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA

127.8

126.8

130.1

130.7

(2.52)

0.71

JAN

Sumber : BPS diolah

3.2.1 Bahan Makanan Nilai inflasi bahan makanan pada akhir tahun 2016 sebesar 3,86% (yoy) jauh lebih rendah dibanding rata-rata inflasi bahan makanan dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 6,12% (av-yoy). Rendahnya posisi harga bahan makanan hingga triwulan III 2016 cukup membantu menahan kenaikan harga yang cukup tinggi di triwulan IV 2016 yang mencapai 9,62% (qtq), lebih tinggi dibanding kenaikan tahun sebelumnya yang sebesar 8,79% (qtq). Tingginya inflasi bahan makanan di triwulan IV 2016 lebih disebabkan oleh adanya anomali musim La-Nina, yang berdampak pada buruknya kondisi cuaca di NTT. Hal ini menyebabkan adanya penurunan produksi beberapa produk hortikultura karena serangan hama, penurunan produktivitas ataupun perubahan tanaman ke tanaman pangan untuk menghindari serangan hama. Selain itu, banyak nelayan tidak berani melaut seiring dengan tingginya ombak di perairan NTT yang mencapai 5 meter, sehingga pasokan ikan mengalami penurunan. Tingginya gelombang juga membuat distribusi barang terganggu seiring dengan ditutupnya beberapa pelabuhan penyeberangan utama di NTT. Semua hal tersebut membuat pasokan secara umum mengalami penurunan dan meningkatkan harga jual. GRAFIK 3. 6. INFLASI KELOMPOK KOMODITAS BAHAN MAKANAN SECARA TRIWULANAN, TAHUNAN DAN BULANAN

GRAFIK 3.7. INFLASI KELOMPOK KOMODITAS BAHAN MAKANAN PER SUB KELOMPOK KOMODITAS

15.00

YOY

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN DAN HASILNYA

10.00

10.35

BAHAN MAKANAN LAINNYA

2.25 1.40

LEMAK DAN MINYAK

20

QTQ

DAGING DAN HASIL-HASILNYA

10 0

5.00 -

-10

IKAN SEGAR

-20 -30

(5.00) (10.00) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014

2015 YOY

QTQ

2016

2017 1

BUMBU - BUMBUAN

BUAH - BUAHAN KACANG - KACANGAN

MTM


IKAN DIAWETKAN

TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA SAYUR-SAYURAN


Adanya perayaan hari raya Natal dan tahun baru juga telah meningkatkan permintaan komoditas bahan makanan secara cukup signifikan. Berdasarkan sub kelompok komoditas, komoditas bumbu-bumbuan menjadi komoditas dengan kenaikan inflasi tertinggi mencapai 41,70% (yoy) terutama disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit karena adanya penurunan pasokan dan gangguan distribusi akibat dari gangguan cuaca yang terjadi. Komoditas kacang-kacangan dan sayur-sayuran menjadi komoditas lainnya yang menjadi penyumbang utama inflasi bahan makanan dengan nilai inflasi masing-masing sebesar 17,58% (yoy) dan 3,73% (yoy). Tingginya inflasi kacang-kacangan lebih disebabkan oleh tingginya kenaikan harga tahu mentah pada awal triwulan II 2016, sedangkan inflasi sayur-sayuran disebabkan oleh tingginya kenaikan harga sawi putih, kangkung, seledri, sawi putih, tomat sayur, buncis dan bayam di triwulan IV seiring dengan adanya penurunan pasokan karena kondisi cuaca. Beberapa komoditas sayur lainnya cenderung memiliki inflasi yang rendah bahkan deflasi terutama disebabkan oleh tingginya kenaikan harga di tahun sebelumnya sehingga dibandingkan dengan posisi harga tahun sebelumnya, harga komoditas sayur lainnya cenderung lebih rendah.

Februari 2017

49


Kenaikan harga daging dan hasil-hasilnya lebih disebabkan oleh lonjakan permintaan menjelang hari raya Natal dan di sisi lain juga terjadi keterbatasan pasokan karena terbatasnya jumlah DOC yang ada di pasar. Komoditas ikan segar mengalami kenaikan secara triwulanan sebesar 13,34% (qtq) terutama dikarenakan kondisi nelayan yang tidak dapat melaut seiring dengan buruknya cuaca. Namun demikian, secara tahunan, harga komoditas ikan segar tidak mengalami kenaikan berarti.

3.2.2 Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan pada tahun 2016 justru menjadi satu-satunya kelompok komoditas yang mengalami deflasi (-2,52% - yoy), melanjutkan tren di tahun sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar -1,04% (yoy). Adanya penurunan harga BBM bersubsidi seiring dengan masih rendahnya harga minyak dunia dan kecenderungan penurunan tarif angkutan udaran seiring penambahan rute dan frekuensi angkutan udara menjadi penyebab utama deflasi di kelompok komoditas ini. Dampak positif perluasan runway bandara masih dirasakan hingga saat ini yang terlihat dari banyaknya penambahan rute dan frekuensi pesawat di sepanjang tahun 2016. Penambahan rute baru tersebut berdampak positif dalam meningkatkan persaingan dan pelayanan angkutan udara yang terlihat dari turunnya tarif angkutan udara di NTT. Namun demikian, jumlah tersebut dirasakan masih kurang mencukupi yang terlihat dari besarnya fluktuasi harga yang terjadi, sehingga di sepanjang tahun 2016, angkutan udara hampir selalu menjadi komoditas penyumbang inflasi dan deflasi utama di NTT. Sinergi kebijakan perlu terus dilakukan oleh pemerintah seperti halnya terkait pengembangan kebijakan pariwisata. Selain berpotensi meningkatkan ekonomi, investasi dan lapangan kerja seiring dengan datangnya wisatawan, peningkatan pariwisata juga dapat menambah frekuensi penerbangan, sehingga fluktuasi inflasi dapat lebih terjaga seiring dengan adanya peningkatan pasokan angkutan udara. Kenaikan harga secara tahunan juga terjadi pada komoditas jasa keuangan yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya administrasi di awal tahun, sedangkan inflasi pada komoditas komunikasi dan pengiriman, serta komoditas sarana dan penunjang transportasi pada triwulan IV 2016 cenderung tetap. GRAFIK 3.8. INFLASI KELOMPOK KOMODITAS TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN SECARA TRIWULANAN, TAHUNAN DAN BULANAN

GRAFIK 3.9. INFLASI KELOMPOK KOMODITAS TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN PER SUB KELOMPOK KOMODITAS

23.0

25%

18.0

20%

13.0

15%

8.0

TAHUNAN

10%

(7.0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014

2015 YOY

QTQ

2016

2017 1

(2.0)

MTM


5% 0% -5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014

2015

2016

2017 1

2.27 0.71 0.49

3.0

TRANSPOR, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN TRANSPOR JASA KEUANGAN SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR Sumber : BPS, diolah

3.2.3 Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau Makanan jadi, minuman dan tembakau pada tahun 2016 menjadi penyumbang utama inflasi di Provinsi NTT dengan nilai inflasi mencapai 8,83% (yoy), lebih tinggi dibanding rata-rata inflasi komoditas dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 7,74% (av-yoy). Tingginya inflasi sub kelompok komoditas tembakau dan minuman beralkohol terutama disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan menteri keuangan nomor 198/PMK.010/2015 yang isinya tentang perubahan pengenaan tarif cukai rokok dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,5%. Kenaikan cukai rokok tersebut ditanggapi produsen dengan menaikkan harga rokok secara bertahap di tiap bulannya hingga total mengalami inflasi sebesar 18,31% (yoy) dengan kenaikan harga terbesar pada rokok kretek yang mencapai 24,14% (yoy) dan rokok kretek filter yang mencapai 19,56% (yoy). Inflasi pada sub kelompok komoditas minuman yang tidak beralkohol terutama disebabkan oleh kenaikan harga

50

Februari 2017


gula hingga 10,54% (yoy), sedangkan inflasi pada sub kelompok komoditas makanan jadi disebabkan oleh adanya kenaikan inflasi komoditas mie, kue kering, ikan bakar, dan roti manis. Secara keseluruhan, hampir semua komoditas makanan jadi mengalami kenaikan, walaupun tren pergerakannya mengalami penurunan yang terlihat dari rata-rata inflasi 3 tahun terakhir yang mencapai 6,17% (av-yoy), lebih tinggi dibanding inflasi inflasi komoditas makanan jadi tahun 2016 yang sebesar 5,44% (yoy). Tingginya posisi harga makanan jadi di Provinsi NTT sekiranya dapat diturunkan dengan terus membuka pusat kuliner baru di Kota Kupang pada khususnya. GRAFIK 3. 10. INFLASI KELOMPOK KOMODITAS MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU SECARA TRIWULANAN, TAHUNAN DAN BULANAN

GRAFIK 3.11. INFLASI KELOMPOK KOMODITAS MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU PER SUB KELOMPOK KOMODITAS 25%

12.00 10.00

YOY

20%

8.00 6.00 4.00 2.00

7.69

15%

0.99 0.43

10%

17.90 7.12

5%

-

2014

2015 QTQ

YOY

2016

0%

2017 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014

2015

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL

MTM


2016

2017 1

3.92

(2.00)

MAKANAN JADI TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL


Secara triwulanan, deflasi hanya terjadi pada komoditas minuman yang tidak beralkohol yang disebabkan oleh mulai lancarnya pasokan gula pasir di NTT, sehingga harga gula pasir berangsur-angsur mengalami penurunan.

3.2.4 Komoditas Lainnya Inflasi pada kelompok komoditas lainnya seperti komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, komoditas sandang, kesehatan maupun pendidikan masih relatif stabil. Kenaikan inflasi pada triwulan IV 2016 hanya terjadi pada beberapa komoditas seperti kenaikan biaya sewa rumah, upah pembantu rumah tangga pada kelompok komoditas perumahan, serta kenaikan harga sandang laki-laki pada kelompok komoditas sandang. Penurunan harga justru terjadi pada komoditas sandang wanita, anak-anak serta barang pribadi dan sandang lain walaupun tidak terlalu besar.

3.3. DISAGREGASI INFLASI Berdasarkan disagregasi, pada triwulan IV 2016 terjadi peningkatan inflasi komoditas volatile food yang cukup tinggi seiring dengan memburuknya kondisi cuaca di NTT. Namun demikian, kondisi peningkatan masih relatif terjaga dibanding tahun sebelumnya, sehingga inflasi masih relatif terjaga. Komoditas inti menunjukkan adanya perlambatan inflasi, demikian pula halnya dengan komoditas administered prices. GRAFIK 3. 12. DISAGREGASI INFLASI DAN SUMBANGAN INFLASI TAHUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

2014

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3 4

5

2015 SUM CORE

SUM VF

SUM AP

INF VF

6

7

2016 INF CORE

INFLASI (YOY)

8

9 10 11 12

1

2017

1

INF AP


Februari 2017

51


3.3.1 Kelompok Volatile foods Setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada triwulan III 2016, inflasi kelompok komoditas volatile foods kembali mengalami kenaikan signifikan terutama pada bulan November dan Desember yang disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang hari raya Natal dan tahun baru, serta memburuknya kondisi cuaca yang mengganggu distribusi barang dan menurunkan pasokan komoditas. Namun demikian, secara tahunan, nilai inflasi volatile foods masih dapat terjaga seiring dengan nilai kenaikan inflasi triwulan IV yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Nilai inflasi volatile food pada triwulan IV sebesar 3,62% (yoy), meningkat dibanding posisi inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,86% (yoy), namun lebih rendah dibanding nilai inflasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,86% (yoy). Relatif tingginya posisi harga di tahun sebelumnya berhasil meredam kenaikan inflasi di tahun 2016. Beberapa komoditas sayur-sayuran mengalami deflasi, demikian pula dengan komoditas daging dan hasil-hasilnya, maupun komoditas ikan segar. Pasokan beras yang cukup lancar dan melimpah juga berhasil menurunkan inflasi padi-padian sebesar -3,02% (yoy).

3.3.2 Kelompok Administered prices. Berdasarkan pergerakan harga yang terjadi, inflasi volatile food mengalami titik terendah pada triwulan III 2016. Pada triwulan IV 2016, harga komoditas volatile food berangsur-angsur mengalami peningkatan seiring dengan mulai datangnya musim penghujan dan mencapai titik inflasi tertinggi pada bulan Desember dengan nilai inflasi mencapai 5,38% (mtm) yang disebabkan oleh tingginya permintaan komoditas bahan makanan untuk merayakan hari raya Natal dan tahun baru. Walaupun pada bulan Desember inflasi administered price mengalami kenaikan seiring dengan tingginya kenaikan tarif angkutan udara menjelang hari raya Natal dan tahun baru maupun adanya perayaan Hari Nusantara, Secara tahunan inflasi administered price relatif rendah bahkan hanya tumbuh sebesar 0,79% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan cukai rokok masih menjadi penyebab utama inflasi komoditas administered prices. Namun demikian, adanya penurunan tarif angkutan udara, bensin dan solar mampu menahan kenaikan inflasi pada komoditas tembakau dan minuman beralkohol.

3.3.3 Kelompok Inti (core) Inflasi kelompok inti pada triwulan IV 2016 hanya sebesar 2,63% (yoy), menurun dibanding posisi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,58% (yoy) atau tahun sebelumnya yang mencapai 4,69% (yoy). Rendahnya inflasi komoditas inti lebih disebabkan oleh adanya penurunan biaya tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan pendidikan. Dibanding tahun sebelumnya, hampir semua komoditas pembentuknya juga mengalami penurunan inflasi. Dari 22 kelompok komoditas pembentuknya, hanya 5 komoditas yang mengalami kenaikan inflasi yaitu penyelenggaraan rumah tangga, rekreasi, olah raga, barang pribadi dan jasa kesehatan. Berdasarkan andil inflasi, komoditas makanan jadi masih menjadi pendorong utama inflasi, diikuti oleh komoditas minuman tidak beralkohol, pendidikan dan penyelenggaraan rumah tangga. Kenaikan harga makanan jadi dan minuman yang tidak beralkohol lebih disebabkan oleh ketersediaan pusat kuliner yang masih kurang, walaupun membaik dibanding tahun sebelumnya. Tingginya harga jual makanan jadi diharapkan dapat menarik pengusaha makanan untuk berinvestasi di NTT. Kenaikan biaya penyelenggaraan rumah tangga lebih disebabkan oleh kenaikan upah pembantu rumah tangga yang mengalami kenaikan 7,94% (yoy). Rata-rata kenaikan tersebut masih sangat wajar mengikuti kenaikan UMP yang terjadi.

52

Februari 2017


Ekspektasi harga konsumen dalam 3 dan 6 bulan mendatang menunjukkan adanya penurunan setelah bulan Januari 2017. Kenaikan diperkirakan akan terjadi pada bulan Mei, melambat di bulan Juni dan kembali meningkat di bulan Juli. Namun demikian, arah ekspektasi inflasi ini sepertinya masih dipengaruhi kondisi historis yang cenderung meningkat di bulan Juli karena adanya hari raya Idul Fitri dan libur sekolah. Dengan kondisi hari raya Idul Fitri yang di tahun 2017 terjadi di akhir bulan Juni, maka kenaikan inflasi diperkirakan terjadi pada bulan Juni dan Juli 2017.

GRAFIK 3.13. EKSPEKTASI HARGA KONSUMEN 3 DAN 6 BULAN KE DEPAN 200.00

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 (0.50) (1.00) (1.50)

190.00 180.00 170.00 160.00 150.00 140.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2015 EKSPEKTASI HARGA 3 BLN YAD

2016 EKSPEKTASI HARGA 6 BLN YAD

2017 INFLASI


3.4. INFLASI NTT BERDASARKAN KOTA 3.4.1 Inflasi Kota Kupang Pada tahun 2016, Kota Kupang mengalami inflasi terendah dalam 15 tahun terakhir dengan nilai inflasi sebesar 2,31% (yoy), jauh lebih rendah dibanding inflasi pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,07% (yoy). Deflasi yang terjadi pada komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -2,4% (yoy) menjadi pendorong utama rendahnya inflasi di Kota Kupang. Selain itu, komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga juga menunjukkan nilai yang rendah dan stabil. Inflasi bahan makanan juga relatif rendah dengan nilai inflasi hanya sebesar 3,88% (yoy), jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 9,55% (yoy). Komoditas makanan jadi, minuman dan tembakau pada tahun 2016 ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kota Kupang dengan nilai inflasi sebesar 9,10% (yoy), lebih tinggi dibanding nilai inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 8,63% (yoy). Tingginya kenaikan cukai rokok ditambah dengan kenaikan biaya dan keuntungan lainnya pada komoditas tembakau dan minuman beralkohol membuat inflasi pada komoditas ini mengalami peningkatan signifikan hingga 18,88% (yoy) di sepanjang tahun 2016. Berdasarkan komoditas, adanya penurunan harga beras, BBM, angkutan udara, ikan segar dan biaya tempat tinggal telah mampu menahan inflasi dengan andil deflasi mencapai -0,94% (sum - yoy). Adapun kenaikan harga bumbu-bumbuan, tembakau dan minuman beralkohol, makanan jadi dan minuman tak beralkohol, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan pendidikan telah menyebabkan inflasi dengan andil mencapai 2,94% (sum - yoy). Walaupun secara triwulanan harga ikan segar mengalami peningkatan yang cukup besar, namun dikarenakan tingginya posisi harga di tahun sebelumnya, membuat secara tahunan, harga ikan segar masih mengalami penurunan. Kenaikan harga signifikan pada komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit telah menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Kupang yang terutama disebabkan oleh adanya penurunan pasokan maupun perdagangan barang ke luar daerah yang disebabkan oleh harga barang yang lebih tinggi di daerah lain, sehingga harga di Kota Kupang juga bergerak naik. Kenaikan harga sandang anak-anak dan laki-laki juga mampu menyumbang inflasi, namun masih dalam batas wajar.

Februari 2017

53


GRAFIK 3.14. INFLASI TAHUNAN KOTA KUPANG

2.48 2.32

I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

KUPANG

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

2017 1

10.02 9.02 8.02 7.02 6.02 5.02 4.02 3.02 2.02 1.02 0.02

NTT


Tabel 3.5. Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok Komoditas IHK 2016

KOMODITI

IHK 2017

YOY

OCT

NOV

DES

JAN

IV

INFLASI UMUM

125.6

126.6

129.1

130.1

2.31

JAN 2.32

BAHAN MAKANAN

118.1

122.1

128.7

130.9

3.88

1.92


143.4

144.2

144.2

144.9

9.10

8.06


123.8

124.1

124.2

125.5

0.10

0.18

SANDANG

126.2

125.5

126.9

125.7

3.86

3.47

KESEHATAN

115.6

115.6

115.9

116.0

2.63

2.95


123.6

123.7

124.6

125.2

3.04

3.41


130.2

128.9

132.6

132.9

(2.40)

0.70

Sumber : BPS diolah

Selain ikan segar, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup besar pada triwulan IV antara lain sayur-sayuran (28,27% - qtq), bumbu-bumbuan (25,67% - qtq), serta daging dan hasil-hasilnya (11,86 – qtq). Kenaikan harga komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan lebih disebabkan oleh memburuknya cuaca seiring dengan datangnya musim penghujan. Kenaikan harga daging lebih disebabkan oleh terbatasnya pasokan daging ayam ras dan ayam hidup yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan DOC secara nasional, sehingga berdampak pada terbatasnya pasokan ayam di pasar. Di sisi lain, adanya peningkatan permintaan yang cukup tinggi untuk perayaan hari raya Natal dan tahun baru membuat harga jual melonjak dikarenakan kekurangan pasokan komoditas yang ada.

3.4.2 Inflasi Kota Maumere Berbeda dengan pola pergerakan inflasi di Kota Kupang, ketika inflasi di Kota Kupang bergerak menurun, inflasi di Kota Maumere justru menunjukkan adanya kenaikan terutama di triwulan IV 2016 yang mengalami inflasi sebesar 3,61% (yoy). Walaupun masih tergolong rendah, adanya kenaikan harga bahan makanan yang tinggi di triwulan IV 2016 telah membuat inflasi bergerak naik dibanding posisi triwulan III yang hanya sebesar 2,28% (yoy). Kenaikan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya inflasi komoditas daging dan hasil-hasilnya (25,29% - yoy) dan buah-buahan (23,14% - yoy). Kenaikan harga daging dan hasil-hasilnya terutama disebabkan oleh tingginya kenaikan harga ayam hidup dan daging ayam ras masing-masing sebesar 25,65% (yoy) dan 8,37% (yoy). Kelangkaan penyediaan DOC menjadi masalah utama penyediaan pasokan ayam ras di Pulau Flores, dikarenakan pemenuhan bibit ayam tersebut harus dipenuhi dari Kupang, Bali atau Surabaya, sehingga adanya gangguan distribusi langsung berdampak pada kelangkaan penyediaan DOC di Maumere. Permasalahan distribusi juga menjadi penyebab utama berkurangnya pasokan buah-buahan dari Jawa, sehingga harga buah mengalami kenaikan yang cukup besar. Secara triwulanan, selain komoditas ayam ras hidup dan buah-buahan, kenaikan inflasi juga terjadi pada komoditas sayursayuran (19,89 – qtq) dan ikan segar (16,14 – qtq). Setelah cenderung mengalami penurunan harga hingga triwulan III 2016, harga komoditas sayur-sayuran dan ikan segar meningkat pada triwulan IV 2016 disebabkan oleh memburuknya

54

Februari 2017


cuaca yang berdampak pada penurunan pasokan ikan segar dan sayur-sayuran di pasar. Meskipun demikian, secara tahunan harga masih relatif terkendali bahkan cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan andil komoditas terhadap inflasi di Kota Maumere, komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menjadi komoditas penyumbang utama inflasi dengan nilai inflasi sebesar 5,55% (yoy) dan memiliki andil terhadap inflasi hingga sebesar 1,34% (sum-yoy). Tingginya sumbangan kelompok komoditas ini lebih disebabkan oleh meningkatnya biaya kontrak rumah sejak awal tahun 2016 dan sewa rumah yang kembali meningkat pada triwulan IV 2016 yang mampu memberikan andil pada inflasi Maumere hingga 0,90% (sum – yoy). Kenaikan tarif air minum PAM hingga sebesar 19,80% (yoy) pada bulan September 2016 juga menyumbang inflasi hingga 0,20% (sum-yoy). Komoditas makanan jadi menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua di Maumere dengan andil hingga 1,2% (sum-yoy) terutama disebabkan oleh meningkatnya harga rokok dan tembakau mengikuti kenaikan cukai rokok yang ada. GRAFIK 3.15. INFLASI TAHUNAN KOTA MAUMERE 9.02 8.02 7.02 6.02 5.02 4.02 3.02 2.02 1.02 0.02

3.61

I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

MAUMERE

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

2017 1

2.48

NTT


Grafik 3.6. Inflasi Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok Komoditas IHK 2016

KOMODITI

IHK 2017

YOY

OCT

NOV

DES

JAN

IV

INFLASI UMUM

118.7

119.9

121.9

122.4

3.62

JAN 3.61

BAHAN MAKANAN

105.9

108.7

113.7

113.2

3.70

4.89


145.4

145.6

146.0

146.5

7.14

5.30


119.3

120.0

120.1

121.1

5.55

3.08

SANDANG

111.8

111.9

113.0

113.1

3.70

3.06

KESEHATAN

113.4

113.8

115.0

115.4

3.34

3.33


142.6

142.6

142.7

142.8

1.57

1.69


112.8

112.8

113.8

116.5

(3.44)

0.75

Sumber : BPS diolah

Adapun sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mampu menjadi komoditas utama yang menahan laju inflasi di Kota Maumere. Deflasi pada komoditas ini terutama disebabkan oleh turunnya harga bensin hingga -11,45% (yoy), angkutan udara hingga -35,63% (yoy), dan solar sebesar -23,13% (yoy). Penurunan tarif angkutan udara kemungkinan disebabkan oleh turunnya jumlah penumpang yang berangkat dari bandara Frans Seda Maumere pada bulan Desember 2016 sebesar 0,55% (mtm) dan di sisi lain, frekuensi penerbangan justru mengalami penambahan.

3.5. PROYEKSI INFLASI PROVINSI NTT TRIWULAN I 2017 Inflasi pada triwulan I 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan, terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga 900VA pada bulan Januari dan Maret 2017. Adanya kenaikan listrik hingga dua kali tersebut, berpotensi menyebabkan inflasi tarif listrik hingga 14,5% dan memberikan andil terhadap inflasi triwulan I 2017 hingga 0,42%. Adanya kenaikan cukai rokok dengan kenaikan harga eceran rata-rata hingga 12,26% diperkirakan juga akan membuat kenaikan harga rokok dilakukan rutin setiap bulannya sebagaimana terjadi pada tahun 2016. Kondisi

Februari 2017

55


cuaca diperkirakan membaik yang berdampak pada turunnya harga bahan makanan. Harga komoditas transportasi diperkirakan masih cenderung rendah seiring dengan masih rendahnya mobilitas antar wilayah menggunakan angkutan udara, namun adanya kenaikan biaya perpanjangan STNK hingga 102,09% (mtm) pada bulan Januari dan kenaikan tarif pulsa ponsel diperkirakan menahan potensi deflasi yang terjadi. Berdasarkan perkembangan inflasi triwulan I 2017 di bulan Januari, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,74% (mtm) terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan seiring dengan kondisi cuaca yang memburuk dan berdampak pada adanya himbauan dilarang melaut bagi nelayan, ditutupnya pelabuhan penyeberangan dan berhentinya kegiatan pelayaran lainnya yang mengganggu penyediaan pasokan di NTT. Dampak buruknya cuaca tersebut terlihat dari tingginya nilai inflasi ikan segar pada bulan Januari yang mencapai 14,19% (mtm), seiring dengan kosongnya persediaan ikan di pasar. Pada bulan ini juga terjadi kelangkaan penyediaan cabai rawit yang menyebabkan kenaikan harga hingga 58,00% (mtm), sehingga dibanding triwulan sebelumnya, harga cabai rawit telah mengalami kenaikan hingga 367,70% (qtq). Dibanding nasional yang mengalami inflasi 0,97% (mtm), inflasi Provinsi masih relatif lebih terjaga. Adanya penurunan permintaan di bulan Januari 2017 dinilai mampu meredam permintaan komoditas yang juga mengalami penurunan pasokan, sehingga inflasi tidak naik signifikan. Kenaikan inflasi yang cukup signifikan adalah adanya kenaikan tarif listrik rumah tangga dengan 900VA dan biaya perpanjangan STNK yang naik lebih dari 100%. Pada bulan Februari, inflasi diperkirakan akan lebih stabil seiring dengan kondisi cuaca yang membaik. Namun demikian, adanya La Nina yang terjadi diperkirakan akan memperpanjang musim hujan di NTT yang terlihat dari hasil survei pemantauan harga minggu ke-1 Februari 2017 yang masih menunjukkan adanya inflasi pada nilai yang rendah. Komoditas cabai rawit sudah mulai menunjukkan adanya penurunan harga di pasar, demikian pula dengan penurunan harga telur dan daging ayam ras seiring mulai tersedianya pasokan di pasar dan kondisi distribusi komoditas yang mulai membaik. Harga ikan segar juga sudah berangsur menurun, begitu juga dengan harga tahu mentah, gula pasir dan emas perhiasan. Hingga akhir bulan Februari 2017, inflasi diperkirakan rendah dan cenderung deflasi walaupun tidak terlalu besar.

3.6. AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI OLEH TPID Sebagai upaya untuk terus menjaga inflasi yang rendah dan stabil di Provinsi NTT, TPID telah melakukan beberapa kegiatan pengendalian inflasi di triwulan IV 2016 dengan berbagai macam kegiatan sebagai berikut : 1. Telah dilakukan penyusunan dan pembahasan draft final Roadmap TPID Provinsi NTT untuk panduan kegiatan hingga tahun 2018 dengan program unggulan “JUPE RUN 10K” yang berarti tujuh kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan TPID yang sudah diupdate dan direvisi ditambah dengan 10 program penguatan TPID hasil kompilasi RKPD yang telah disusun oleh masing-masing dinas. 2. Telah dilakukan sosialisasi TPID di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 29 Oktober 2016. 3. Telah dilakukan rapat koordinasi daerah TPID Provinsi NTT yang dipimpin oleh sekretaris daerah provinsi NTT dan dihadiri oleh seluruh anggota TPID Kabupaten Kota di Provinsi NTT. Adapun beberapa hasil rapat koordinasi tersebut meliputi : a. Telah dilakukan penandatanganan Roadmap TPID NTT tahun 2016-2018 dengan program yang diangkat yaitu JUPE RUN 10 K. b. Permasalahan yang teridentifikasi dalam rapat, diantaranya

56

Februari 2017


1. Belum adanya standarisasi ukuran di level pedagang eceran dan konsumen, 2. Kendala cuaca terhadap kestabilan pasokan dan bibit penyakit pada ternak. 3. Pemasalahan struktural seperti biaya distribusi yang mahal dan pasar yang Oligopoli. 4. Minimnya industri pengolahan di Provinsi NTT. 5. Sulitnya penyerapan beras oleh Bulog akibat harga pasar di petani dan penggilingan lebih tinggi dari harga penetapan pemerintah 6. Pasokan minyak tanah dan BBM yang masih terbatas di beberapa daerah sehingga harga meningkat di tingkat pengecer. Di NTT sendiri masih terdapat 13 wilayah yang belum memiliki penyalur c. Hal-hal yang disepakati dalam rapat diantaranya: 1. Perlunya penyelarasan roadmap TPID dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan program kerja Provinsi/Kab-Kota di NTT tahun 2017-2018. 2. Peningkatan keaktifan TPID Kab/kota dengan diketuai Sekretaris Daerah yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga diharapkan kebijakan bisa lebih efektif dan sejalan dengan perencanaan anggaran. 3. Perlunya koordinasi antar sektor melalui rapat koordinasi dan peningkatan kerjasama antar kabupaten/kota. 4. Perlu adanya monitoring dan pemeriksaan di gudang-gudang bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menghindari penimbunan di akhir tahun. 5. Perlunya pengembangan sektor pariwisata masyarakat melalui alokasi anggaran di daerah bagi pengembangan usaha kecil di daerah guna mendukung pariwisata. 6. Perlunya dibentuk sub penyalur resmi di kabupaten yang kesulitan mendapatkan distribusi minyak tanah maupun bbm. Adanya dana desa dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pembentukan sub penyalur resmi tersebut. 7. Perlunya kerjasama yang berkelanjutan dengan BPS untuk kegiatan perhitungan inflasi di setiap daerah sehingga data historis dapat dimiliki guna mendukung identifikasi pengendalian inflasi di setiap daerah. 8. Perlu dilaksanakannya hasil pembahasan rakorwil TPID di Ternate oleh seluruh kab/kota. 4. Dalam rangka menjaga inflasi menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru di NTT, TPID Provinsi NTT bersama dengan TPID Kota Kupang telah melakukan beberapa kegiatan penanggulangan dan pemantauan harga diantaranya inspeksi mendadak bersama dengan Gubernur NTT di gudang BULOG divre NTT dan pelabuhan peti kemas PELINDO 3, operasi pasar BULOG dan pasar murah oleh BMPD di Pasar Kasih Naikoten. GAMBAR 3.1. KEGIATAN TPID PROVINSI NTT TRIWULAN III 2016

Sumber : Sekretariat TPID, diolah

Februari 2017

57


5. Pada tanggal 11 Januari 2017 telah dilakukan rapat HLM TPID Provinsi NTT dan dipimpin oleh sekretaris daerah Provinsi NTT dengan bahasan utama berupa langkah-langkah pengendalian harga cabai rawit di Kota Kupang. Dalam rapat tersebut disepakati untuk dibentuk satgas pengendalian harga cabai rawit merah dengan dinas pertanian sebagai koordinator. Dalam pelaksanaannya, satgas telah menjual lebih dari 1 ton cabai rawit merah, dengan harga 60 ribu rupiah. Adapun harga cabai rawit juga menunjukkan adanya penurunan, dari 120 ribu pada minggu kedua dapat turun hingga mencapai 60 ribu di minggu ke-5 Januari 2017.

58

Februari 2017


05

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi di NTT dalam 6 tahun terakhir

Secara konseptual, Inflasi pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai rata-rata pergerakan harga-harga komoditas yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga. Dengan pendekatan Laspeyres sebagaimana digunakan di Indonesia, inflasi dihitung menggunakan indeks harga yang disusun di tiap tahun dasar melalui survei biaya hidup yang dilakukan oleh BPS. Pendekatan ini juga mengatur bahwa bobot masing-masing komoditas menggunakan bobot yang dihasilkan pada saat survei di tahun dasar, sehingga yang dihitung tiap bulannya hanyalah perubahan harga yang terjadi. Adapun komoditas yang diperhitungkan adalah komoditas yang secara signfikan memiliki proporsi nilai konsumsi lebih dari 0,02% dari total pengeluaran rumah tangga, atau bisa kurang dari 0,02% namun signifikan dibutuhkan oleh suatu rumah tangga seperti pembelian saus tomat,

sikat gigi atau popok bayi di Kota Kupang. Dari ribuan komoditas yang disurvei, dengan

menggunakan prasyarat di atas, didapatkan 430 komoditas yang akan disurvei secara rutin oleh BPS di tiap bulannya di Provinsi NTT. GRAFIK BOKS 5. 1. KORELASI PERGERAKAN GABUNGAN 10 KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI DAN DEFLASI DI KOTA KUPANG 6 TAHUN TERAKHIR DENGAN INFLASI KOTA KUPANG

GRAFIK BOKS 5.2. KORELASI PERGERAKAN GABUNGAN 10 KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI DAN DEFLASI DI KOTA MAUMERE 6 TAHUN TERAKHIR DENGAN INFLASI KOTA MAUMERE

Dari 430 komoditas yang disurvei tiap bulannya, secara rata-rata 220 komoditas tidak mengalami perubahan harga dan hanya sekitar 210 komoditas yang berubah dengan besar kenaikan/penurunan yang beraneka ragam. Perubahan harga tersebut yang berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Berdasarkan pola pergerakan inflasi, didapatkan bahwa secara rata-rata hanya terdapat 20 komoditas yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi di suatu daerah atau setara dengan hanya 10% dari total komoditas yang mengalami perubahan harga. Apabila andil inflasi dari komoditas terbesar tersebut dijumlahkan, maka nilai inflasi bulanan akan mendekati hasil penjumlahan 10 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi utama tersebut dengan korelasi di kisaran 90%. Maka berdasarkan kecenderungan tersebut, telah dilakukan light research / penelitian ringkas terhadap 10 komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi bulanan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Kota Maumere. Adapun jumlah sampel per masing-masing kota sebanyak 1.440 sampel meliputi total 20 komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi utama pada 3 daerah tersebut di tiap bulannya dalam jangka waktu 6 tahun terakhir dan didapatkan hasil sebagai berikut: Berdasarkan data 10 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi utama di Provinsi NTT selama 6 tahun terakhir, didapatkan bahwa dari 1.440 sampel, ternyata hanya terdapat 140 komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di provinsi NTT dalam 6 tahun terakhir, 146 komoditas di Kota Kupang dan 141 komoditas di Kota Maumere. Apabila dalam 72 bulan pencacahan tersebut diambil komoditas yang secara persisten setidaknya 10 kali menjadi penyumbang inflasi utama dalam 6 tahun terakhir, maka didapatkan bahwa hanya terdapat 41 komoditas yang secara persisten menyumbang inflasi di Provinsi NTT dan Kota Maumere, serta 44 komoditas yang secara persisten menyumbang inflasi di Kota Kupang.

Februari 2017

59


Apabila dilihat dari 10 komoditas utama yang secara persisten menyumbang fluktuasi inflasi di Kota Kupang dan Kota Maumere, didapatkan bahwa terdapat 6 komoditas yang sama-sama menjadi penyebab utama inflasi di Kota Kupang dan Maumere antara lain angkutan udara, kangkung, ikan kembung, bawang merah, cabe rawit dan tongkol. Adapun komoditas lainnya yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Kupang adalah daging ayam ras, sawi putih, tomat sayur dan beras. Sedangkan komoditas lainnya yang secara persisten menjadi 10 besar penyumbang inflasi utama di Maumere adalah ikan selar, ikan layang, sawi hijau dan bayam. Di Kota Kupang, setidaknya terdapat 4 komoditas yang menjadi penyumbang fluktuasi tertinggi hingga di atas 55 kali dalam 6 tahun atau berarti setidaknya dalam 12 bulan, keempat komoditas tersebut minimal 9 kali menjadi penyumbang inflasi atau deflasi utama di Kota Kupang, yaitu komoditas angkutan udara, kangkung, daging ayam ras dan sawi putih,. Di Kota Maumere juga terdapat 4 komoditas yang setidaknya dalam 1 tahun menjadi penyumbang inflasi dan deflasi utama dengan frekuensi lebih dari 9 kali antara lain komoditas ikan selar, ikan layang, sawi hijau dan komoditas kangkung. Dengan tingginya frekuensi komoditas tersebut dalam menyumbang fluktuasi inflasi di NTT, maka proses menjaga pasokan komoditas tersebut menjadi hal yang mutlak harus dilakukan dalam menanggulangi inflasi di NTT. . GRAFIK BOKS 5. 3. POLA PERGERAKAN INFLASI 19 KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI DI KOTA KUPANG 6 TAHUN TERAKHIR

GRAFIK BOKS 5.4. POLA PERGERAKAN INFLASI 25 KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI DI KOTA MAUMERE 6 TAHUN TERAKHIR

Dalam rangka mencari komoditas utama yang secara persisten menjadi penyumbang inflasi NTT dalam 6 tahun terakhir, maka diambil 10 komoditas yang menjadi penyumbang fluktuasi inflasi utama di masing-masing kota, ditambah dengan beberapa komoditas dari 44 dan 41 komoditas yang memiliki korelasi positif terbesar terhadap pergerakan inflasi di masing-masing daerah. Dari hal tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa untuk mengetahui dan mengendalikan pergerakan inflasi di Kota Kupang sebenarnya dapat dilakukan dengan hanya menjaga harga dan pasokan pada 19 komoditas saja, antara lain komoditas angkutan udara, kangkung, daging ayam, sawi putih, tomat sayur, ikan kembung, beras, bawang merah, cabe rawit, ikan tongkol, bensin, ikan tembang, pasir, tarif listrik, telur ayam ras, cabai merah, wortel, bayam, dan semen. Ke-19 komoditas tersebut sudah dapat memprediksi arah inflasi dengan tingkat korelasi mencapai 98%, artinya baik arah dan besaran inflasi dapat diprediksi dengan hanya melihat pergerakan harga ke-19 komoditas tersebut dengan ketepatan mencapai 98%. Adapun untuk pengendalian inflasi di Kota Maumere, terdapat 25 komoditas yang paling mempengaruhi pergerakan inflasi antara lain komoditas ikan selar, ikan layang, sawi hijau, kangkung, cabai rawit, ikan tongkol, angkutan udara, bawang merah, ikan kembung, bayam, bensin, pisang, beras, ayam hidup, telur ayam ras, daging ayam ras, kubis, tarif listrik, rokok kretek filter, daun singkong, rokok putih, ikan tembang, ketela pohon, dan tauge. Dengan hanya mengetahui pergerakan harga ke-25 komoditas tersebut, maka nilai inflasi bisa diprediksi dengan tingkat korelasi mencapai 90%. Dari semua komoditas di atas, ternyata terdapat 14 komoditas yang menjadi penyumbang utama fluktuasi inflasi baik di kota Kupang maupun Maumere, yang berarti program pengendalian inflasi untuk ke-14 komoditas tersebut dapat saling disinergikan.

60

Februari 2017


Hasil analisa di atas juga sesuai dengan hasil analisa dalam roadmap TPID yang menunjukkan bahwa dari 16 komoditas prioritas dalam pengendalian inflasi, 10 diantaranya menjadi 10 komoditas dengan fluktuasi inflasi tertinggi, sehingga apabila pemerintah ingin mengendalikan inflasi di daerah, maka pengendalian harga dan stabilisasi pasokan terhadap ke19 dan 25 komoditas tersebut di atas sekiranya dapat menjadi perhatian utama TPID di kota perhitungan inflasi. Bentuk pengendalian yang dilakukan cukup mengikuti roadmap TPID yang telah ditandatangani bersama oleh TPID Provinsi NTT. diharapkan, dengan penanganan pengendalian inflasi yang lebih terfokus, inflasi di Provinsi NTT dapat semakin dijaga rendah dan stabil.

Februari 2017

61


06

Pola Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi NusaTenggaraTimur

Selain memastikan pasokan komoditas tersedia dalam jumlah yang cukup, pemahaman terkait pola perdagangan komoditas antar wilayah menjadi hal yang mutlak dipahami oleh pemangku kebijakan dalam upaya menjaga pasokan dan mengendalikan harga di daerah. Dalam upaya memetakan pola perdagangan komoditas pangan strategis di Nusa Tenggara Timur (NTT), telah dilakukan penelitian pola perdagangan antar wilayah terhadap 5 komoditas penyumbang inflasi terbesar di NTT yaitu komoditas beras, gula pasir, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Adapun pembahasan hanya akan difokuskan pada 4 komoditas yaitu beras, gula pasir, cabai merah dan bawang merah, sedangkan komoditas daging ayam ras, lebih kurang sudah dibahas pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian1 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pola perdagangan yang cukup besar antara pola perdagangan di Pulau Timor dan Pulau Flores bagian timur. Pola perdagangan di Pulau Timor terpusat di Kota Kupang, sedangkan di Pulau Flores bagian timur tidak ada daerah yang terlalu menonjol sebagai pusat perdagangan. Pola perdagangan tiap-tiap komoditas juga relatif berbeda tergantung dari karakteristik masing-masing komoditas, kemudahan sarana transportasi, kedekatan dengan sentra produksi, ketersediaan modal usaha dan ukuran pasar, serta efisiensi persaingan yang terjadi. Hasil penelitian juga tidak menunjukkan adanya hubungan perdagangan antar wilayah yang kuat antara Pulau Timor dan Flores bagian timur, bahkan dengan Flores bagian barat dan Pulau Sumba. GAMBAR BOKS 6.1. POLA PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH KOMODITAS BERAS

Berdasarkan jenis komoditas, konsumsi beras di Provinsi NTT setiap tahun sebesar 600 ribu ton beras, sedangkan produksinya hanya sebesar 450 ribu ton beras sehingga mengalami defisit hingga sekitar 150 ribu ton per tahun yang pemenuhan kekurangan pasokan dilakukan melalui penyediaan beras BULOG ataupun melalui mekanisme pasar. Total penyaluran beras BULOG di tahun 2016 mencapai 110 ribu ton beras dengan rincian 76 ribu ton beras sejahtera dan sekitar 35 ribu ton beras disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan beras PNS dan operasi pasar. Adapun pemenuhan beras melalui mekanisme pasar per tahun lebih kurang disalurkan 55 ribu ton beras, dengan Sulawesi Selatan sebagai pemasok beras utama dengan pangsa mencapai 62,3%, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan pangsa mencapai 23,8% dan Provinsi NTB dengan pangsa sebesar 7,0%. Fokus distribusi beras hanya pada Pulau Timor dan Flores bagian timur dikarenakan kondisi produksi beras di Flores Bagian Barat dan Sumba yang mengalami surplus, sehingga tidak membutuhkan pasokan dari luar.

1. Data didapatkan berdasarkan data sekunder dari BPS (diolah) dan survei kepada pelaku usaha.

62

Februari 2017


Perdagangan beras di Pulau Timor sangat terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai hub perdagangan ke semua Kabupaten di daratan Timor, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Di sisi lain, pola perdagangan antar wilayah di Pulau Flores bagian timur cenderung tersebar dengan Kabupaten Sikka sebagai hub utama perdagangan antar wilayah. Adanya perbaikan pelabuhan membuat kebanyakan pengusaha di masing-masing kota langsung mengambil barang dari produsen atau distributor besar di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sumbawa karena adanya perbedaan harga yang cukup material. GAMBAR BOKS 6.2. POLA PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH KOMODITAS GULA PASIR

Pola perdagangan gula pasir lebih terkonsentrasi dibanding beras, dengan lebih dari 90% pasokan berasal dari Jawa Timur. Hal ini terutama disebabkan oleh 60% pasokan gula pasir nasional diproduksi oleh pabrik-pabrik di Jawa Timur. Pola perdagangan di Pulau Timor masih terkonsentrasi di Kota Kupang dengan pola perdagangan lebih kurang sama dengan pola perdagangan beras. Adapun pola perdagangan di Pulau Flores lebih tersebar dengan masing-masing daerah langsung mengambil pasokan gula pasir dari pedagang besar di Surabaya dengan beberapa diantaranya memanfaatkan fasilitas tol laut yang melewati daerah mereka. Pemain besar hanya terdapat di Ende yang juga melakukan distribusi di Ende dan daerah sekitarnya, namun sebagian besar pasokan tetap didatangkan dari Surabaya. Konsumsi komoditas cabai merah sebenarnya tidak terlalu besar. Namun karena hasil produksi juga relatif rendah, menjadikan provinsi NTT sebagai daerah yang mengalami defisit pasokan cabai. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Kupang masih menjadi hub utama distribusi cabai merah di daratan Timor, walaupun terbatas di Kabupaten TTU, Belu, Alor dan Sabu Raijua. Suplai komoditas cabai merah paling banyak diperoleh dari Provinsi NTT sendiri seperti Kabupaten Belu dan Kupang, disusul oleh suplai dari Surabaya dan Makasar. Kabupaten Kupang bahkan juga memasok ke daerah lain seperti Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Timor Tengah Selatan. Adapun struktur pasar pada komoditas ini masih cenderung oligopoli lemah, dengan beberapa pedagang besar yang tidak mengendalikan harga. GAMBAR BOKS 6.3. POLA PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH KOMODITAS CABAI MERAH

Februari 2017

63


Kondisi perdagangan antar wilayah yang berbeda ditunjukkan oleh peta distribusi di Pulau Flores. Daerah Sikka yang seharusnya surplus, ternyata mendapatkan pasokan cabai merah dari Makasar, Ende, Sikka sendiri dan Kabupaten Ngada, baru didistribusikan di Kabupaten Sikka dan Lembata. Kabupaten Ende yang seharusnya defisit cukup besar ternyata justru dapat memproduksi cabai merah dan mendistribusikannya ke Kabupaten Sikka. Adapun pasokan komoditas selain dari Kabupaten Ende sendiri, juga mendapat pasokan dari Kabupaten Nagekeo. Pasokan cabai merah di Kabupaten Flores Timur terutama berasal dari Kabupaten Ende, selain juga mendapatkan pasokan dari Kabupaten Kupang atau Makasar terlebih ketika harga mengalami kenaikan. Temuan penelitian yang cukup menarik adalah mulai adanya interaksi perdagangan antara Flores bagian barat dan Flores bagian timur seiring dengan adanya kegiatan perdagangan dengan Kabupaten Ngada. Pola perdagangan antar wilayah komoditas bawang merah justru menunjukkan luasnya rantai distribusi komoditas ini. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa 65% pasokan bawang merah dapat diperoleh dari NTT sendiri antara lain Pulau Semau di Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua dan Kabupaten Manggarai Timur. Selebihnya, pasokan diperoleh dari Kabupaten Bima, NTB dan Brebes, Jawa Tengah. Sebagian kecil pasokan juga diperoleh dari Makasar, terutama hanya di Kabupaten Sikka dan ketika terjadi kelangkaan pasokan. GAMBAR BOKS 6.3. POLA PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH KOMODITAS CABAI MERAH

Pola perdagangan antar wilayah di Pulau Timor menunjukkan pola yang terkonsentrasi di Kota Kupang. Pasokan dari daerah penghasil utama seperti Kabupaten Rote Ndao, dan Pulau Semau, ditambah dengan pasokan dari Brebes, Jawa Tengah dan sebagian kecil dari Surabaya dikumpulkan terlebih dahulu di Kota Kupang untuk kemudian kembali didistribusikan ke 11 kabupaten/kota baik di Provinsi NTT maupun di luar NTT. Bawang Merah dari Pulau Rote selain didistribusikan ke Kota Kupang, juga langsung didistribusikan ke Kabupaten Flores Timur, Alor dan Timor Tengah Selatan. Berbeda dengan pola perdagangan di Pulau Timor, perdagangan antar wilayah di Pulau Flores juga relatif terdistribusi walaupun konsentrasi perdagangan utama masih terjadi di Kabupaten Sikka. Suplai utama bawang merah di Pulau Flores dari luar NTT didapatkan dari Kabupaten Bima, NTB yang disebabkan oleh kedekatan personal para pedagang besar yang sebagian besar berasal dari daerah tersebut. Luasnya distribusi juga terlihat dari rantai pasokan yang juga berasal dari Flores bagian barat dan Kabupaten Sabu Raijua. Penjualan di Kabupaten Sikka juga mencapai daerah Ambon walaupun dalam nilai yang tidak terlalu besar. Harga beli dan harga jual akan cenderung rendah pada daerah yang menjadi pusat distribusi per masing-masing komoditas. Tidak ditemukan pula adanya keterkaitan harga yang membentuk suatu klaster antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Adapun biaya pengiriman di NTT relatif besar, dengan jarak pengangkutan, moda transportasi,

64

Februari 2017


dan tonase angkutan menjadi variabel utama yang mempengaruhi besarnya biaya pengiriman. Sebagian besar pengusaha memiliki fasilitas pergudangan, namun daya simpan komoditas tidak terlalu besar. Pembentukan harga jual sangat dipengaruhi oleh harga pembelian dan besarnya biaya transportasi yang timbul. Selain itu, gangguan cuaca dan keterbatasan moda transportasi masih menjadi faktor penghambat utama dalam distribusi barang di Provinsi NTT yang berpotensi menyebabkan fluktuasi harga yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk menjaga pasokan, pertama-tama diharapkan untuk dapat dilakukan peningkatan produksi komoditas. Adanya rencana pembangunan pabrik gula di Sumba Timur perlu dukungan ekstra pemerintah agar neraca konsumsi tidak selalu negatif. Adanya hasil penelitian ini, sekiranya dapat dijadikan alat bagi pemangku kebijakan dalam menjaga pasokan komoditas penyumbang inflasi ke depan, agar harga dan pasokan barang dapat senantiasa terjaga.

Februari 2017

65

04

Stabilitas Keuangan Daerah

Walaupun terjadi perlambatan pada kinerja kredit di sektor konsumsi dan UMKM, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Provinsi NTT pada triwulan laporan masih cukup terjaga.

Kredit sektor rumah tangga secara agregat tumbuh sebesar 6,80% (yoy) dengan rasio NPL terjaga sebesar 1,15%. Walau melambat, kredit UMKM masih dapat tumbuh sebesar 16,71% (yoy) dengan rasio NPL masih relatif terjaga sebesar 2,97%. Meskipun porsi kredit korporasi relatif kecil, perbankan perlu lebih mencermati peningkatan risiko kredit bermasalah dengan adanya peningkatan rasio NPL dari triwulan sebelumnya menjadi di atas 5% yaitu sebesar 8,04%. Industri perbankan masih menunjukkan kinerja yang cukup positif dengan aset meningkat 4,04% (yoy), sementara kredit tumbuh sedikit melambat sebesar 12,59% (yoy) dan penghimpunan dana mengalami kontraksi -0,06% (yoy) terutama karena penarikan dana oleh pemerintah. Foto : Gedung Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara TImur


4.1 KONDISI UMUM Walaupun terjadi perlambatan pada kinerja kredit di sektor konsumsi dan UMKM, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Provinsi NTT pada triwulan laporan masih cukup terjaga. Sampai dengan triwulan laporan, adanya relaksasi ketentuan rasio Loan To Value (LTV) atau Financing To Value (FTV) pada bulan Agustus 2016 belum cukup mampu mendorong fungsi intermediasi perbankan NTT terutama di sektor properti, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Rumah tangga tetap optimis terhadap kondisi ekonomi ke depan sehingga terdapat prospek peningkatan kinerja kredit konsumsi pada periode selanjutnya. Perlambatan kinerja kredit UMKM disebabkan terutama oleh melambatnya pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran yang memegang porsi dominan kredit UMKM di Provinsi NTT. Sementara kredit sektor pertanian dan penyediaan akomodasi masih mampu tumbuh di tengah perlambatan sektor-sektor lain. Tekanan risiko kredit UMKM cukup rendah melihat rasio NPL yang membaik di tengah perlambatan. Perbankan perlu lebih mencermati tekanan risiko kredit pada sektor korporasi sebagaimana tercermin dari rasio NPL yang meningkat. Kinerja industri perbankan di Provinsi NTT secara umum masih cukup positif. Posisi aset terpantau meningkat pada triwulan laporan, sementara penyaluran kredit cukup kondusif. Hal yang perlu dicermati yaitu posisi rasio LDR yang menunjukkan tren meningkat seiring dengan penghimpunan dana dari masyarakat yang masih melambat. Selain itu kinerja intermediasi Bank Perkreditan Rakyat juga masih cukup terjaga dengan rasio permodalan CAR (Capital Adequacy Ratio) yang cukup kuat.

4.2 ASESMEN KETAHANAN RUMAH TANGGA 4.2.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga Rumah tangga memiliki dua fungsi dalam sistem keuangan, yakni sebagai penyedia dana dan sebagai penerima dana. Jika rumah tangga menempatkan kelebihan dana kepada institusi keuangan atau instrumen keuangan yang kemudian digunakan sebagai sumber dana pelaku ekonomi lainnya, maka disebut sebagai penyedia dana. Sedangkan apabila rumah tangga meminjam dana dari institusi keuangan yang dananya berasal dari pelaku ekonomi yang mengalami surplus, maka disebut sebagai penerima dana. Oleh karena itu, semakin besar peran rumah tangga dalam aktivitas ekonomi dan keuangan suatu daerah maka semakin penting peran ketahanan sektor rumah tangga dalam menjaga stabilitas keuangan daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga di antaranya tingkat pendapatan, tingkat konsumsi, lapangan kerja dan stabilitas harga. Konsumsi sektor Rumah Tangga (RT) sebagai kontributor utama dalam PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 7,27% (yoy) di triwulan laporan atau meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,77% (yoy), sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang tercatat 5,18% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,03% (yoy). Sementara apabila dibandingkan triwulan sebelumnya, konsumsi RT tumbuh melambat yakni sebesar 3,94% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,37% (qtq). Perlambatan konsumsi RT triwulanan pada akhir tahun juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang menggambarkan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian, serta pengeluaran membeli barang tahan lama yang mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. IKK juga menurun bila dibandingkan tahun lalu, didukung ekspektasi konsumen dengan kondisi ekonomi enam bulan ke depan yang juga menurun. Namun demikian, tingkat keyakinan konsumen masih terjaga di level optimis. Grafik 4.2 juga menunjukkan kecenderungan pergeseran puncak keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi dari tahun ke tahun, dengan tahun 2016 puncaknya telah terjadi pada Triwulan III dari sebelumnya Triwulan IV tahun 2015 dan seterusnya. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen memiliki ekspektasi bahwa dalam setiap triwulan terdapat peningkatan kondisi ekonomi. Februari 2017

69


GRAFIK 4.1. KONTRIBUSI KONSUMSI RT TERHADAP KONSUMSI AGREGAT 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

I

II III 2013

IV

RT

I

II III 2014

LNRT

IV

I

PEMERINTAH

II III 2015

IV

G RT(YOY)

I

II III 2016

GRAFIK 4.2. IKK, IKE, DAN IEK

IV

10%

170

8%

160

6%

150

4%

140

2%

130

0%

120

122.8

-2%

110

117.0

-4%

100

-6%

90

-8%

80

128.7

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III 2016

IV

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE) INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)

G RT (QTQ)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain itu, berdasarkan hasil Survei Konsumen bulan Desember 2016 didapatkan informasi bahwa pertumbuhan konsumsi secara tahunan menunjukkan adanya peningkatan, di antaranya disebabkan oleh peningkatan indeks pengeluaran rumah tangga untuk makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan biaya sandang. Peningkatan tersebut salah satunya karena adanya perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2017 yang didukung meningkatnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan pada triwulan laporan sedikit menurun yang tercermin dari peningkatan nilai indeks dari 1,56 di triwulan III 2016 menjadi 1,60 yang berarti masyarakat masih meyakini tingkat keamanan dananya di perbankan, terutama karena jumlah simpanan yang masih dalam batas penjaminan pemerintah. GRAFIK 4.3. INDEKS PENGELUARAN BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITAS 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

GRAFIK 4.4. INDEKS SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERBANKAN 2,00 179.6

1,80

167.3

1,60

1.60

1,40 136.7

1,20 1,00 0,80

I

II

III 2014

SANDANG

IV

I

II

III 2015

IV

I

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK, DAN TEMBAKAU

II

III 2016

IV

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III 2016

IV

KESEHATAN



Indeks lain yang menggambarkan tingkat ketahanan keuangan sektor rumah tangga juga menunjukkan kondisi yang relatif stabil meskipun sedikit mengalami penurunan ketahanan. Pada triwulan ini, ada sedikit kenaikan keterlambatan pembayaran cicilan yang lebih disebabkan oleh kelalaian konsumen. Namun demikian, secara umum masih relatif lancar yang ditunjukkan oleh nilai indeks sebesar 1,78, walaupun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 1,30 dan 1,74. Indeks kepemilikan dana cadangan rumah tangga untuk kebutuhan tak terduga pada triwulan laporan turun menjadi 1,21 dari triwulan III 2016 yakni 1,24, menunjukkan bahwa mayoritas (hampir 80%) rumah tangga masih memiliki dana cadangan sampai dengan 1 bulan pendapatan namun terdapat kecenderungan penurunan penyimpanan dana yang dapat berpotensi mengganggu pembayaran cicilan. Penurunan simpanan kemungkinan besar disebabkan oleh adanya peningkatan konsumsi menjelang hari raya dan tahun sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan indeks pengeluaran konsumen.

4.2.2 Eksposur Rumah Tangga di Perbankan Sektor rumah tangga masih mendominasi penghimpunan Dana Pihak Ketiga di bank umum dengan porsi sebesar 72,63% (Rp 15,71 triliun) dari seluruh DPK terhimpun di NTT, atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 62,08% dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar 67,95%. Sebagian besar simpanan dana rumah tangga dalam bentuk tabungan (73,12%), diikuti deposito (22,34%) dan sebagian kecil giro (4,54%). Porsi tabungan rumah tangga mencapai 89,63% dari dana terhimpun, sementara deposito tercatat 71,29%, sehingga peran rumah tangga sebagai penyedia dana di perbankan NTT cukup tinggi.

70

Februari 2017


GRAFIK 4.5. PANGSA DPK RUMAH TANGGA DAN NON RUMAH TANGGA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

GRAFIK 4.6. PERTUMBUHAN DPK 40%

41.58

32.05 45.90

46.44

39.44

37.92

41.66

27.37

30% 20% 10%

6.61%

0% 58.42

67.95 54.10

53.56

60.56

62.08

58.34

-0.24%

72.63

-10% -14.79%

-20% I

II

III

IV

I

II

III

2015

IV

-30%

I

II

2016 RT/ PERSEORANGAN

III

IV

I

II

III

2015

NON RT

RT/ PERSEORANGAN


IV

2016 NON RT

TOTAL DPK


Pada triwulan IV 2016, penghimpunan DPK rumah tangga kembali mengalami perlambatan. DPK tumbuh sebesar 6,61% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,05% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK rumah tangga berkontribusi terhadap penurunan DPK bank umum di Provinsi NTT sebesar 0,24% (yoy) dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh 0,26% (yoy). Hal tersebut dikonfirmasi pula oleh indeks simpanan rumah tangga yang menurun menjadi 1,21 dibandingkan triwulan III 2016 yakni 1,24. GRAFIK 4.7. PREFERENSI DPK RUMAH TANGGA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

GRAFIK 4.8. PERTUMBUHAN DPK RUMAH TANGGA 70%

26.91

26.52

25.82

22.08

26.40

25.42

25.60

22.34

60% 50% 40% 30%

69.57

69.08

69.55

72.40

69.50

69.88

69.90

73.12

20% 7.85% 7.68%

10% 0%

3.52

I

4.40

II

4.63

III

5.52

IV

4.10

I

4.69

4.50

II

2015

III

4.54

IV

-10% -20%

-12.35%

I

2016 GIRO

TABUNGAN

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016 GIRO

DEPOSITO


II

TABUNGAN

DEPOSITO


Perlambatan DPK rumah tangga terjadi pada seluruh jenis simpanan, yaitu tabungan, giro dan deposito. Tak berbeda jauh dengan giro pemerintah daerah yang mengalami penurunan karena realisasi anggaran di akhir tahun, giro rumah tangga juga mengalami penurunan cukup dalam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Giro mengalami kontraksi menjadi -12,35% (yoy) dari 11,69% (yoy) di triwulan III 2016 karena adanya perbaikan daya beli masyarakat sehingga konsumsi untuk perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi meningkat. Sementara tabungan melambat menjadi 7,68% (yoy) dari 15,63% (yoy) serta deposito menjadi 7,85% (yoy) dari 14,09% (yoy). Kecenderungan rumah tangga tiap tahun masih sama yaitu menjelang akhir tahun lebih meningkatkan simpanan dalam bentuk tabungan dan giro yang lebih mudah dicairkan untuk mencukupi kebutuhan dana akhir tahun dengan mengurangi atau mencairkan simpanan deposito.Sementara itu, pada triwulan laporan penyaluran kredit ke rumah tangga mencapai Rp 8,62 triliun atau 37,75% dari total kredit yang disalurkan ke NTT. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 6,98 triliun atau 80,91% disalurkan dalam bentuk kredit multiguna, sementara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 1,31 triliun (15,19%) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar Rp 324 miliar (3,76%). Kredit rumah tangga pada triwulan laporan secara agregat mengalami pertumbuhan yakni sebesar 6,80% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya 5,92% (yoy). Pertumbuhan terutama didorong oleh Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang meningkat dari sebelumnya 3,14% (yoy) menjadi 28,57% (yoy) dan Kredit Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari sebelumnya 34,93% (yoy) menjadi 53,63% (yoy). Kredit Multiguna masih menunjukkan perlambatan namun relatif lebih stabil dari 6,97% (yoy) menjadi 5,95% (yoy).

Februari 2017

71


GRAFIK 4.9. KREDIT KONSUMSI RUMAH TANGGA

GRAFIK 4.10. PERTUMBUHAN DPK RUMAH TANGGA

9.000

50

8.000

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40

40

7.000 6.000

30

5.000

20

4.000 6.80

3.000 2.000

10 0

1.000 0

-10

I

II

III 2014

IV

I

RUMAH TINGGAL

II

III 2015

KKB

IV

I

MULTIGUNA

II

III 2016

IV

28.57 6.26 5.95

I

II III 2014

G TOTAL

IV

I

II III 2015

G MULTIGUNA


IV

I

G RUMAH TINGGAL

II III 2016

IV

G KKB


Meskipun kredit sektor properti menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan laporan dengan tumbuh sebesar 6,26% (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar 5,34% (yoy), namun relaksasi ketentuan rasio Loan To Value (LTV) atau Financing To Value (FTV) pada Agustus 2016 masih belum mampu mendorong fungsi intermediasi perbankan NTT. Hal ini terkonfirmasi pula dari hasil survei konsumen dalam indeks pengeluaran membeli barang tahan lama yang sedikit menurun dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, implementasi paket kebijakan ekonomi pemerintah dalam percepatan izin pembangunan perumahan, program sejuta rumah serta insentif pembangunan rumah sederhana masih perlu terus digencarkan untuk lebih mendorong kredit rumah tangga. Risiko gagal bayar KKB, KPR dan kredit multiguna masih terjaga dengan rasio NPL berkisar antara 0,68%-1,5%. Secara agregat NPL kredit pada sektor rumah tangga juga masih rendah sebesar 1,15% atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,35%. Dengan masih rentannya perekonomian domestik saat ini, maka NPL masih tetap perlu dicermati terutama bagi perbankan agar dalam mendorong pertumbuhan penyaluran kredit tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Secara spasial, kredit rumah tangga mayoritas disalurkan di Kota Kupang, dengan pertumbuhan terbesar di Kab. Sabu Raijua, Kab. Nagekeo dan Kab. Manggarai Barat. Kredit yang disalurkan di Kota Kupang sebesar Rp 2,44 triliun atau 28,27% dari total Provinsi NTT dengan pertumbuhan 11,46% (yoy) pada triwulan IV 2016. Pertumbuhan kredit di Kab. Sabu Raijua meningkat signifikan sebesar 93,87% (yoy), sementara Kab. Nagekeo sebesar 46,24% (yoy) dan Kab. Manggarai Barat sebesar 24,02% (yoy). Hal ini mengindikasikan peningkatan akses kredit pada tiga wilayah tersebut. Tabel 4.1 Komposisi Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTT NOMINAL KREDIT (RP MILIAR)

URAIAN 189.57

85.42

2.21

387.58

664.79

15.17

7.71

KAB. TIMOR-TENGAH SELATAN

31.68

7.38

0.33

496.81

536.21

1.51

6.22

KAB. TIMOR-TENGAH UTARA

43.11

3.47

1.01

334.98

382.57

15.42

4.44

KAB. BELU

11.97

5.54

0.03

684.29

701.83

4.01

8.14

KAB. ALOR

6.57

0.48

0.01

261.86

268.91

3.50

3.12

KAB. FLORES TIMUR

76.07

1.51

1.21

371.14

449.92

-20.95

5.22

KAB. SIKKA

54.79

60.00

1.53

412.60

528.92

-2.34

6.13

KAB. ENDE

46.14

16.82

0.48

451.16

514.61

14.73

5.97

110.47

2.00

0.70

259.76

372.93

8.95

4.33

KAB. MANGGARAI

16.15

2.89

0.29

395.52

414.86

3.39

4.81

KAB. SUMBA TIMUR

24.14

1.98

0.04

393.16

419.33

11.54

4.86

KAB. SUMBA BARAT

7.83

1.50

0.03

360.33

369.68

6.79

4.29

KAB. LEMBATA

2.32

0.38

0.01

191.26

193.98

6.74

2.25

KAB. ROTE

46.10

0.09

0.28

64.49

110.96

4.93

1.29

KAB. MANGGARAI BARAT

31.64

2.10

0.02

83.19

116.96

24.02

1.36

KAB. SUMBA TENGAH

0.00

0.69

0.00

11.79

12.48

9.43

0.14

KAB. SUMBA BARAT DAYA

1.79

1.16

0.00

24.47

27.42

0.04

0.32

KAB. MANGGARAI TIMUR

2.29

0.71

0.02

29.96

32.98

17.68

0.38

KAB. NAGEKEO

1.28

0.19

0.00

45.47

46.94

46.24

0.54

KAB. SABU RAIJUA

0.20

0.10

0.00

17.98

18.28

93.87

0.21

KOTA KUPANG

605.74

129.74

3.47

1,698.13

2,437.07

11.46

28.27

PROVINSI NTT

1,309.85

324.15

11.66

6,975.97

8,621.63

6.80

100.00

KAB. NGADA


72

Februari 2017

TOTAL

PANGSA (%)

KKB

KAB. KUPANG

PERALATAN RT MULTIGUNA

GROWTH (% YOY)

KPR


4.3 PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 4.3.1 Kondisi Saat Ini dan Prospek Usaha Kredit yang disalurkan untuk UMKM di Provinsi NTT terus meningkat meskipun tumbuh melambat, dengan kualitas yang terjaga cukup baik. Pada triwulan IV 2016 kredit UMKM mencapai Rp 7,36 triliun. Hal ini didukung oleh dunia usaha yang menilai kondisi ekonomi saat ini masih cukup kondusif, ditunjukkan dengan masih meningkatnya kegiatan usaha yang didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan SBT sebesar 6,18% dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,89%. GRAFIK 4.12. KONDISI KEUANGAN

GRAFIK 4.11. PERKEMBANGAN DUNIA USAHA 60

8

70

50

6

60

4

50

20

2

40

10

0

30

-2

20

-4

10

-6

0

40 30

17.12

0.28

0 -10 -20 -30

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

SBT KEGIATAN USAHA (SKALA KIRI) %

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

4,5 4,0 2.97

3,5 3,0 2,5

39.28

2,0 1,5 1,0 0,5

I

II III 2013

PDRB QTQ (SKALA KANAN) %

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

SBT KONDISI KEUANGAN % (SKALA KIRI)

IV

I

II III 2016

IV

0,0

NPL % (SKALA KANAN)


Sumber: Bank Indonesia, 2016

Kondisi usaha yang kondusif pada triwulan laporan juga didukung kondisi keuangan yang masih terjaga cukup baik. SBT kondisi keuangan meskipun sedikit menurun menjadi 39,28% pada triwulan laporan dari sebelumnya sebesar 43,06%, namun risiko keterlambatan pemenuhan kewajiban dunia usaha terutama kepada perbankan relatif kecil karena NPL tetap terjaga di bawah 5% bahkan membaik menjadi 2,97% dari sebelumnya 3,27%.

4.3.2 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Kredit UMKM kembali melambat meskipun masih tumbuh 2 digit dibandingkan triwulan III 2016 yakni menjadi sebesar 16,71% (yoy) dari sebelumnya 18,21% (yoy). Pertumbuhan tersebut juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar 18,24% (yoy). Perlambatan kredit UMKM diikuti perbaikan rasio NPL triwulan berjalan yang berada di angka 2,97% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,27%. Hal ini menunjukkan perbankan cukup berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Tercatat penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada triwulan laporan sebesar Rp 7,36 triliun atau mencapai 32,13% dari total penyaluran kredit perbankan di NTT. Pertumbuhan kredit UMKM yang tetap berada di kisaran 2 digit mengindikasikan pergerakan sektor riil yang terus konsisten di Provinsi NTT dengan dukungan dari perbankan yang juga tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dananya. GRAFIK 4.13. PERTUMBUHAN KREDIT UMKM

Grafik 4.14. NPL UMKM

8.000 RP MILIAR

%, YOY

7.000

60% 50%

6.000 40%

5.000

6,0% 5,0% 4,0%

4.000

30%

3.000

20%

2.000 1.000 0

7,0%

I

II III 2013

MODAL KERJA Sumber: Bank Indonesia, diolah

IV

I

INVESTASI

II III 2014

IV

I

GROWTH KREDIT

II III 2015

IV

I

G MODAL KERJA

II III 2016

IV

3.53% 2.97% 2.85%

3,0% 2,0%

10%

1,0%

0%

0,0%

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

KREDIT UMKM

G INVESTASI

IV

I

MODAL KERJA

II III 2015

IV

INVESTASI

I

II III 2016

IV

BATAS


Februari 2017

73


Perlambatan kredit terutama disumbang oleh perlambatan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). KMK mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,73%, melambat dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 17,89%. Sementara KI mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,02%, melambat dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 19,77%. Selain itu berdasarkan jenis usaha, kredit menengah mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit ditopang oleh kenaikan pertumbuhan kredit usaha mikro dan kecil yang tumbuh masing-masing sebesar 27,57% (yoy) dan 16,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,55% (yoy) dan 6,86% (yoy). GRAFIK 4.15. PERTUMBHAN KREDIT UMKM BERDASARKAN JENIS USAHA 8.000

%, YOY

RPMILIAR

7.000

GRAFIK 4.16. PERTUMBUHAN KREDIT UMKM 7 SEKTOR EKONOMI 70% 60%

6.000

50%

5.000

200% 150% 100%

40%

4.000

55.12 48.57

50% 22,57%

3.000 2.000

16,74%

1.000

8,70%

0

I

II III 2013

IV

MIKRO

I KECIL

II III 2014

IV

MENENGAH

I

II III 2015

G MENENGAH

IV

I

G KECIL

II III 2016

IV

G MIKRO


23.50

30% 20%

16.62

0%

7.59 3.34

10%

-50%

0%

-100%

I

II

III 2014

PERTANIAN PERDAGANGAN

IV

I

II

KONSTRUKSI REAL ESTATE

III 2015

IV

I

II

III 2016

IV

AKOMODASI DAN MAMIN TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI


Berdasarkan sektor ekonomi, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM terjadi terutama di sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 70,65%) dari total kredit UMKM) yang melambat di triwulan laporan menjadi 16,62% (yoy) dari triwulan sebelumnya 20,08% (yoy). Beberapa sektor yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya antara lain sektor pertanian dan penyediaan akomodasi. Adapun sektor lain yang mengalami perlambatan antara lain sektor konstruksi, transportasi dan real estate.

4.3.3 Perkembangan Risiko Kredit UMKM Pada triwulan laporan, rasio NPL gross sedikit membaik menjadi 2,97% dari 3,27% pada triwulan sebelumnya. Perbaikan rasio NPL disebabkan menurunnya kredit bermasalah pada kredit mikro dan kecil menjadi masing-masing 1,39% dan 2,01% dari triwulan sebelumnya sebesar 1,58% dan 2,64%, sementara NPL kredit menengah sedikit meningkat menjadi 5,61% dari 5,57% pada triwulan sebelumnya. Dibandingkan triwulan sebelumnya, sektor yang mengalami peningkatan NPL terbesar adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang naik menjadi 31,38% dari sebelumnya 23,44%. Sementara sektor lain yang memiliki NPL tinggi yaitu sektor konstruksi (9,94%). Kredit bermasalah sektor listrik, gas dan air hampir seluruhnya disumbangkan oleh subsektor ketenagalistrikan lainnya yang mencatatkan rasio sebesar 46,43% di triwulan laporan, atau meningkat dari triwulan sebelumnya 31,18%. Sementara dari sektor konstruksi, kredit bermasalah disumbang terutama oleh subsektor bangunan jalan raya (pangsa 25,37% terhadap total kredit konstruksi) dengan rasio NPL sebesar 15,55%, atau meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 12,05%. Secara umum risiko kredit UMKM masih cukup terjaga. Meskipun demikian perbankan perlu lebih cermat dan selektif dalam menyalurkan kredit terutama pada sektor-sektor penyumbang rasio NPL di atas 5%.

74

Februari 2017


GRAFIK 4.17. NPL UMKM BERDASARKAN JENIS USAHA 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

GRAFIK 4.18. NPL UMKM 3 SEKTOR 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

5.61%

2.01% 1.39%

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

MIKRO

IV

I

II III 2015 MENENGAH

KECIL

IV

I

II III 2016

IV

31.38%

9.94% 3.44%

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

PERANTARA KEUANGAN

BATAS


IV

I

KONSTRUKSI

II III 2015

IV

I

LISTRIK, GAS DAN AIR

II III 2016

IV

BATAS


4.4 ASESMEN KETAHANAN KORPORASI 4.4.1 Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi Badan usaha/korporasi secara umum berfungsi sebagai penerima dana, yang selanjutnya menggunakan dana pinjaman dari institusi keuangan atau pemilik modal untuk kegiatan produksi. Semakin besar aktivitas badan usaha dalam aktivitas ekonomi suatu daerah, maka perlu dilakukan pemantauan kondisi ketahanan badan usaha di daerah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas keuangan daerah. Kategori badan usaha dengan porsi kredit terbesar di Provinsi NTT yaitu perdagangan, konstruksi dan penyediaan akomodasi. Kredit korporasi menyumbang sebesar 6,49% dari total penyaluran kredit di Provinsi NTT. Kredit korporasi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 0,08% dari triwulan III 2016 sebesar -3,24%. Pertumbuhan kredit korporasi disumbangkan oleh kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 13,30% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,93% (yoy). Meskipun demikian, pertumbuhan penyaluran kredit modal kerja disertai dengan peningkatan risiko kredit, ditunjukkan dengan rasio NPL yang meningkat di triwulan berjalan menjadi 10,47% dari triwulan sebelumnya 5,48% sehingga rasio NPL kredit korporasi juga turut meningkat menjadi 8,04% dari triwulan sebelumnya 4,28%. Hal ini perlu menjadi perhatian perbankan agar lebih mencermati profil debitur dan model bisnis debitur selain mengejar pencapaian pertumbuhan kredit kepada korporasi. GRAFIK 4.19. PERTUMBUHAN TAHUNAN KREDIT KORPORASI 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

RPMILIAR

GRAFIK 4.20. NPL KREDIT SEKTOR KORPORASI %, YOY

50% 40% 30% 20%

0.08%

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

MODAL KERJA

IV

I

INVESTASI

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

10%

12% 10%

10.47%

8%

8.04%

6%

0%

4%

-10%

2%

-20%

0%

1.35%

I

II III 2013

GROWTH KREDIT


IV

I

II III 2014

MODAL KERJA

IV

I

INVESTASI

II III 2015 KREDIT

IV

I

II III 2016

IV

BATAS


Kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan laporan secara umum meningkat pada hampir seluruh sektor. Peningkatan disumbangkan terutama oleh sektor-sektor antara lain konstruksi sebesar 78,92% (yoy) dan perdagangan sebesar 10,06% (yoy) dengan pangsa kredit masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 46,40%, diikuti konstruksi 16,89% dan sektor penyediaan akomodasi 13,32%. Peningkatan oleh sektor-sektor tersebut terutama berkaitan dengan realisasi pembangunan pada akhir tahun oleh kontraktor serta libur panjang Natal dan tahun baru yang mendorong kegiatan konsumsi masyarakat.

Februari 2017

75


GRAFIK 4.21. NPL KREDIT 2 SEKTOR KORPORASI 120%

35%

100%

30% 100,00%

25%

80%

20%

60%

15%

12,05%

40%

10%

10,23% 9,71%

20% 0%

5%

-20%

0%

I

II III 2013

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN BATAS

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN KONSTRUKSI REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN Sumber: Bank Indonesia, diolah

Potensi risiko gagal bayar sektor korporasi yang perlu dicermati antara lain di sektor konstruksi, perdagangan, pertambangan dan real estate. Di sektor konstruksi, NPL terbesar disumbang oleh subsektor konstruksi bangunan elektrikal dan komunikasi lainnya yang menyumbang 62,19% dari keseluruhan posisi NPL. Di samping itu, sektor perdagangan disumbang terutama oleh subsektor perdagangan dalam negeri semen sebesar 70,06% dari total posisi NPL. Sementara tingginya NPL di sektor pertambangan terkonsentrasi sepenuhnya di Kabupaten Kupang kemungkinan terkait aktivitas pertambangan galian C yang sampai saat ini masih bermasalah terkait izin dari pemerintah setempat dan masyarakat. NPL di sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebesar 10,23% didominasi oleh perusahaan swasta di subsektor jasa perusahaan.

4.5 ASESMEN PERBANKAN 4.5.1 Kinerja Bank Umum Tabel 4.2 Perkembangan Indikator Utama Bank Umum di NTT NOMINAL (DALAM RP MILIAR)

INDIKATOR

2015 I

II

PERTUMBUHAN (%YOY)

2016 III

IV

I

II

2015 III

IV

2016

I

II

III

IV

I

II

III

IV

ASET

29,877.07 32,778.45 32,749.99 28,601.62 30,931.31 32,321.36 30,327.22 29,756.92

28.14

24.17

20.79

11.72

3.53

-1.39

-70

4.04

DPK

19,648.08 21,581.34 22,340.75 21,477.98 21,945.14 23,828.93 22,405.34 21,465.81

16.92

16.87

18.23

16.94

11.69

10.41

0.29

-0.06 -14.85

GIRO

5,412.36

6,289.55

6,537.34

3,722.19

36.88

18.44

30.35

20.31

3.53

2.22

-22.61

TABUNGAN

9,045.92

9,105.66

9,644.27 11,933.29 10,448.62 11,149.53 11,062.67 12,819.48

6.24

7.44

7.65

15.79

15.51

22.45

14.71

7.43

DEPOSITO

5,189.80

6,186.12

6,159.14

4,924.14

19.70

32.17

25.14

16.84

13.55

1.04

2.02

-4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,842.68 18,907.63 19,742.32 20,283.78 20,524.71 21,730.69 22,382.83 22,837.49

13.68

13.99

15.10

14.61

15.03

14.93

13.37

12.59 16.55

KREDIT

4,371.54

5,173.15

5,603.55

5,892.97

6,429.23

6,250.17

5,059.30

6,283.37

MODA KERJA

5,260.39

5,697.91

6,072.38

6,109.97

6,127.34

6,692.83

7,050.03

7,120.99

19.97

18.16

19.99

16.13

16.48

17.46

16.10

INVESTASI

1,532.98

1,640.66

1,569.67

1,649.90

1,567.42

1,696.28

1,661.22

1,659.18

14.18

13.71

8.77

7.42

2.25

3.39

5.83

0.56

11,049.32 11,569.06 12,100.27 12,523.91 12,829.94 13,341.58 13,671.58 14,057.33

10.85

12.08

13.63

14.90

16.12

15.32

12.99

12.24

KONSUMSI LDR % NPL (GROSS)

90.81

87.61

88.37

94.44

93.53

91.19

99.90

106.39

1.71

2.12

2.00

1.50

1.88

1.84

1.84

1.91


Total aset industri perbankan di Provinsi NTT pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar Rp 29,76 triliun (pangsa 0,36% terhadap nasional), mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan III 2016 yaitu dari -7,40% (yoy) menjadi 4,04% (yoy). Peningkatan aset dialami baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta yang masing-masing meningkat sebesar 3,80% (yoy) dan 5,66% (yoy). Kredit perbankan tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara penghimpunan dana dari masyarakat masih menurun sehingga rasio LDR di triwulan laporan kembali meningkat menjadi 106,39% dari triwulan sebelumnya 99,90%. Pertumbuhan kredit melambat menjadi 12,59% (yoy) dari triwulan sebelumnya 13,37% (yoy). Pertumbuhan DPK pada triwulan laporan tercatat kontraksi sebesar -0,06% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,29% (yoy).

76

Februari 2017


GRAFIK 4.22. PERTUMBUHAN DPK (YOY) DAN KREDIT (YOY)

GRAFIK 4.23. PERKEMBANGAN LDR

24%

30.000

19%

25.000

100%

20.000

80%

12.59%

14%

106.39% 120%

15.000

60%

10.000

40%

5.000

20%

9% 4% -0.06%

-1% I

II

III

IV

I

II

2015

III

0

IV

I

II

2016 DPK

III

IV

I

II

2015 DPK

KREDIT


III

IV

0%

2016 KREDIT

LDR


Berdasarkan jenis simpanan, hanya tabungan yang masih mampu untuk tumbuh meskipun melambat menjadi 7,43% dari triwulan IV 2015 sebesar 15,79%. Sementara giro dan deposito seluruhnya turun signifikan masing-masing menjadi 14,85% dan -4,81% dibandingkan triwulan IV 2015 sebesar 20,31% dan 16,84%. Penurunan giro agregat terutama disebabkan turunnya giro pemerintah daerah sebesar -66,15% (yoy). GRAFIK 4.24. BOPO DAN ROA BANK UMUM 72 71

4.16

70 69 68

68.95

67 66 65 64 63

I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4

2016 BOPO (%)

ROA (%)


Dari sisi kredit, tercatat kredit investasi dan konsumsi mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara kredit modal kerja mampu tumbuh tipis. Perlambatan kredit secara agregat pada triwulan laporan menyebabkan efisiensi bank umum secara industri mengalami cukup tekanan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni BOPO meningkat dari 66,56% menjadi 68,95% karena peningkatan beban operasional (12,04% yoy) lebih besar dibandingan peningkatan pendapatan operasional (8,15% yoy). Hal tersebut menurunkan rentabilitas perbankan yang tercermin dari rasio ROA yang menurun menjadi 4,17% dari triwulan IV 2015 sebesar 4,31%.

4.5.2 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Pada triwulan IV 2016, BPR di Provinsi NTT mengalami peningkatan kinerja. Permodalan menguat ditunjukkan dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang meningkat menjadi 29,92% dari triwulan sebelumnya 29,47%, sementara operasional sedikit lebih efisien ditunjukkan dengan rasio BOPO yang turun menjadi 81,18% dari sebelumnya 82,00%. Kemampuan BPR menghasilkan laba relatif stabil dan sedikit meningkat pada triwulan laporan menjadi 2,60% dari triwulan sebelumnya 2,59%. Hal tersebut juga didukung dengan rasio NPL yang membaik menjadi 5,82% dari sebelumnya 6,56%. Namun demikian, tren rasio NPL yang relatif konsisten di angka 5% dengan kecenderungan meningkat patut menjadi perhatian oleh BPR terutama dalam rencana penyaluran kreditnya. Selain itu, penurunan LDR menunjukkan intermediasi BPR menurun disebabkan penyaluran kredit yang melambat sementara penghimpunan dana relatif stabil di triwulan IV 2016. Penghimpunan dana BPR yang relatif stabil di triwulan laporan didukung dengan peningkatan kemampuan BPR membayar kembali simpanan nasabah, ditunjukkan Cash Ratio (CR) yang naik menjadi 18,86% dari triwulan sebelumnya 15,90%.

Februari 2017

77


GRAFIK 4.25. LDR DAN CAR BPR

GRAFIK 4.26. BOPO, ROA, NPL BPR

88

32

86 29.92

84

30

82

29

80

28

78

27

76 74

75.21

26

72

25

70

24

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

% CAR (SKALA KANAN) Sumber: Bank Indonesia, diolah

78

31

Februari 2017

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73

5.82

7 6

81.18

5 4 3

2.60

2 1

I

II III 2013

IV

I

% BOPO

% LDR Sumber: Bank Indonesia, diolah

II III 2014

IV

% ROA

I

II III 2015

IV

I

% NPL (SKALA KANAN)

II III 2016

IV

0


07

Penyusunan Regional Financial Account Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kegiatan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini telah berkembang sangat pesat dan kompleks. Kompleksitas sistem perekonomian dan keuangan menuntut pemahaman yang cukup atas interaksi dan keterkaitan di antara unit/ sektor dalam perekonomian yang memiliki beragam fungsi, motivasi, jenis aktivitas, serta karakteristik dan perilaku. Di sisi lain, indikator makro ekonomi utama untuk mengetahui kegiatan perekonomian yang ada saat ini hanyalah PDRB yang lebih menitikberatkan pada aktivitas menghasilkan pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu wilayah dalam satu tahun, tetapi tidak menyentuh bagaimana proses pemenuhan aktivitas tersebut. Indikator yang menerangkan tentang bagaimana harta dan kepemilikan modal digunakan untuk memenuhi aktivitas ekonomi tersebut hingga saat ini belum ada. Bahkan indikator yang menerangkan tentang bagaimana menempatkan penambahan/pengurangan aset, modal ataupun peningkatan pinjaman karena pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan juga belum ada hingga sekarang, sehingga Bank Indonesia berinisiatif untuk membuat suatu indikator yang bisa digunakan untuk menerangkan posisi aset suatu perekonomian, aktivitas ekonomi yang dilakukan, sumber pembiayaan, hingga proses netting/ penyesuaian nilai aset, modal dan hutang yang dimiliki oleh suatu perekonomian. Dengan adanya indikator yang mampu mengukur perpindahan uang tersebut, maka adanya potensi kerentanan sektor riil dan keuangan, hingga potensi kerentanan yang menimbulkan efek menular terhadap entitas ekonomi yang lain dapat diketahui. Adapun indikator tersebut antara lain adalah penyusunan statistic National dan Regional Financial accounts and Balance Sheet (FABS). Melalui statistik FABS diharapkan dapat diketahui keterkaitan, ketidak-seimbangan keuangan dan potensi terjadinya krisis maupun jalur efek menular yang menimbulkan risiko sistemik sehingga tindakan dan kebijakan yang lebih bersifat preventif dapat segera dilakukan. Penyusunan FABS, khususnya National FABS, mengacu pada Standar Internasional yakni System of National Account (SNA) 2008 yang berisi tentang pedoman pencatatan aktivitas ekonomi bedasarkan prinsip ekonomi dan akuntansi. Dalam pedoman tersebut, aktivitas ekonomi dan keuangan suatu negara/ daerah yang terintegrasi digambarkan melalui akun ekonomi yang terintegrasi /Integrated Economic Account. Dalam buku Konsep dan Metodologi Penyusunan Financial account and Balance Sheet oleh Departemen Statistik Bank Indonesia (terbit tahun 2015), dijelaskan bahwa akun ekonomi yang terintegrasi (Integrated Economic Account) menyajikan data posisi dan arus (flows) uang yang menggambarkan keterkaitan antar unit institusi dalam perekonomian baik domestik maupun internasional, antar sektor finansial dan non finansial guna mengetahui konsistensi kegiatan antar berbagai sektor. Lebih lanjut, akun ekonomi yang terintegrasi tersebut dapat menjadi alat dalam menganalisis hubungan antara sektor riil (aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi) dan sektor finansial (arus dana dan pembiayaan antar institusi.

Februari 2017

78


GAMBAR BOKS 7.1. KERANGKA INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS

Sumber: Paparan Departemen Statistik, Overview of Integrated Economic Accounts

Cakupan akun ekonomi yang terintegrasi /Integrated Economic Account: -

Current Account: neraca berjalan yang mencatat produksi barang dan jasa, pendapatan yang tercipta dari aktivitas produksi, distribusi dan redistribusi pendapatan di antara unit institusi, serta penggunaan pendapatan untuk tujuan konsumsi atau tabungan. Berada di dalamnya meliputi akun produksi berupa PDB dan akun distribusi dan penggunaan pendapatan.

-

Accumulation Account: mencatat perubahan aliran aset dan kewajiban yang memengaruhi posisi neraca yang terdiri atas akun modal (capital account), akun keuangan (financial account), perubahan aset lainnya (other changes in asset), dan akun penyesuaian nilai kekayaan (revaluation account).

-

Balance Sheet: posisi neraca non keuangan, neraca keuangan, dan hutang, serta selisih antara aset dan hutang/kewajiban. GAMBAR BOKS 7.2. KONSEP PENYUSUNAN FABS

Sumber: Paparan Departemen Statistik, Financial accounts And Balance Sheet

Secara terpisah, konsep akun keuangan regional/ Regional Financial account (RFA) mencatat transaksi aset dan kewajiban finansial antar sektor yang menunjukkan aliran keuangan antar sektor institusi. RFA disajikan dalam dua sisi yakni: perubahan aset dan kewajiban dan perubahan aset dan kewajiban bersih, dengan penyajian sebagai berikut:

80

Februari 2017


Tabel Boks 7.1. Regional Financial accounts PROVINSI NTT INSTRUMEN

LUAR NTT

" KORPORASI NONFINANSIAL (NFC) "

BANK (ODC)

IKNB (OFC)

FINANCIAL ASSET

PEMDA (LG)

RUMAH TANGGA (HH)

TOTAL DOMESTIK

LUAR NEGERI (ROW)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

MONETARY AND GOLD SDRS

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

CURRENCY AND DEPOSITS

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

DEBT SECURITIES

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

LOANS

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

EQUITY

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

INSURANCE AND PENSION

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

FINANCIAL DERIVATIVES

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

MONETARY AND GOLD SDRS

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

CURRENCY AND DEPOSITS

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

DEBT SECURITIES

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

LOANS

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

EQUITY

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

INSURANCE AND PENSION

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

FINANCIAL DERIVATIVES

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

OTHER ACCOUNTS PAYABLE

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

FINANCIAL LIABILITIES

NETO ASET/LIABILITIES

FINANCIAL ASSET > FINANCIAL LIABILITIES

NETO LIABILITIES

FINANCIAL ASSET < FINANCIAL LIABILITIES

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah

Untuk mengetahui aliran perpindahan aset dan kewajiban antar sektor ekonomi, maka dilakukan perhitungan untuk menghasilkan tabel (matriks) sebagai berikut Tabel Boks 7.2. Aliran Perpindahan Aset dan Kewajiban Antar Pelaku Ekonomi LIABILITIES

CLOSING POSITION TOTAL TOTAL

ASSETS

NTT

NFC

ODC

OFC

LG

ROI

HH

ROW

-

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

NFC

xxx

-

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

ODC

xxx

xxx

-

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

OFC

xxx

xxx

xxx

-

xxx

xxx

xxx

xxx

LG

xxx

xxx

xxx

xxx

-

xxx

xxx

xxx

HH

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

-

xxx

xxx

ROI

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

-

-

ROW

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

-

-

Berdasarkan hasil penyusunan RFA Provinsi NTT untuk tahun 2015, diperoleh gambaran sebagai berikut 2: -

Secara agregat di akhir tahun 2015, provinsi NTT mengalami net hutang (net liabilities) sebesar Rp.2,19 triliun atau sedikit meningkat dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp.2,18 triliun. Adapun pembiayaan berasal dari domestik sebesar 53,47% dan dari luar negeri sebesar 46,53%.

-

Sumbangan peningkatan hutang terbesar diperoleh dari sektor korporasi non finansial disusul oleh sektor perbankan, dan sektor rumah tangga. Kenaikan pinjaman yang terjadi di sektor korporasi disebabkan antara lain karena peningkatan modal dan hutang.

-

Peningkatan pinjaman bersih terjadi seiring meningkatnya pinjaman keuangan berupa peningkatan mata uang dan simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) sedangkan di sektor rumah tangga disebabkan oleh peningkatan kredit kepada perbankan.

-

Sementara itu, di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) terpantau mengalami peningkatan aset bersih disebabkan oleh penurunan hutang dan peningkatan jumlah kas/setara kas. Demikian pula halnya dengan sektor Pemerintah Daerah yang mengalami net assets karena peningkatan jumlah antara lain kas/setara kas.

-

Dari hasil analisis RFA, diketahui bahwa sektor yang memiliki keterkaitan paling besar dari segi nilai adalah Rumah Tangga dan Perbankan karena perbankan memberikan kredit kepada rumah tangga, dan sebaliknya rumah tangga menyimpan dana di perbankan. 2. Data yang digunakan merupakan data sementara dan berbagai metode yang digunakan dalam penyusunan masih akan terus disempurnakan mengingat RFABS ini pada dasarnya belum final.

Februari 2017

81


Data RFABS tersebut masih dalam tahap penyempurnaan karena ke depan melalui data tersebut dapat diperoleh informasi yang lebih baik mengenai kondisi

perekonomian dan sistem keuangan. Selain itu, dengan adanya RFABS dapat

menggambarkan aktivitas perekonomian secara terintegrasi melalui identifikasi keterkaitan antara sektor riil dan sektor keuangan. Lebih lanjut, RFABS dapat menggambarkan sinyal risiko di sektor keuangan sebagai bahan penyusunan analisis dan kebijakan ekonomi di level regional.

82

Februari 2017

05

Penyelenggaran Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aktivitas sistem pembayaran di Provinsi NTT pada triwulan IV 2016 mengalami perlambatan. Sistem pembayaran tunai pada triwulan IV 2016 relatif baik karena ditopang oleh daya beli/konsumsi masyarakat NTT yang tinggi pada hari raya natal dan tahun baru

Foto : Pelabuhan Ende


5.1. KONDISI UMUM Selama tahun 2016, transaksi sistem pembayaran tunai di NTT mengalami perlambatan. Jumlah uang yang beredar di masyarakat atau net-outflow pada tahun 2016 sebesar Rp.1.407,97 miliar, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp.1.896,83 miliar. Sementara itu, transaksi sistem pembayaran tunai di triwulan IV 2016 juga masih relatif stabil. Hal ini didorong oleh aliran net-outflow pada triwulan IV 2016 yang mencapai Rp.1.566,87 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang hanya sebesar Rp.394,56 miliar. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTT pada komponen konsumsi rumah tangga yang berkaitan dengan momen hari raya natal dan tahun baru 2017. GRAFIK 5.1 PERKEMBANGAN INFLOW/OUTFLOW DI POVINSI NTT 3,000

160%

2,500 2,000

80%

1,500 1,000

0%

500 0

-80% I

II III 2013

IV

I

INFLOW (RP. MILIAR)

II III 2014

IV

I

OUTFLOW (RP. MILIAR)

II III 2015

IV

YOY INFLOW

I

II III 2016

IV

YOY OUTFLOW

Jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di NTT juga tercatat melambat, tercermin dari pertumbuhan UTLE triwulan IV 2016 yang sebesar 14,11% (yoy) dari 60,79% pada triwulan III 2016. Secara nominal jumlah setoran UTLE pada triwulan IV 2016 sebesar Rp.309,61 miliar, sedangkan triwulan sebelumnya sebesar Rp.459,04 miliar. Temuan uang palsu di NTT juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, sebesar -50,94% (yoy), dengan total jumlah uang palsu sebesar 26 lembar. Seiring dengan perlambatan investasi pemerintah, transaksi non tunai yaitu kliring di NTT juga mengalami perlambatan. Transaksi kliring pada triwulan IV 2016 baik secara nominal maupun volume warkat tumbuh melambat. Dalam upaya menjaga kelancaran transaksi pembayaran non tunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) dan elektronifikasi serta melakukan monitoring pada bank Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD). GRAFIK 5.2 PERKEMBANGAN TRANSAKSI TUNAI

GRAFIK 5.3 PERKEMBANGAN TRANSAKSI KLIRING

2000

700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% -300%

1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 -2000 -2500

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

NET IN/OUT (RP. MILIAR)

I

II III 2015 QTQ

IV YOY

I

II III 2016

IV

500%

80%

Y-O-Y

60%

400% 300%

40%

200%

20%

100%

0% -20%

0% -100%

I

II III 2013

VOLUME KLIRING

IV

I

II III 2014

NOMINAL KLIRING

IV

I

II III 2015

IV

NOMINAL CEK/BG KOSONG

I

II III 2016

IV

-40%

VOLUME CEK/BG KOSONG

Februari 2017

85


5.2. TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI 5.2.1.Aliran Uang Masuk (inflow) dan Aliran Uang Keluar (Outflow) Aktivitas peredaran uang pada triwulan IV mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding triwulan III 2016, namun cenderung melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adanya peningkatan konsumsi rumah tangga jelang hari raya Natal dan tahun baru serta pembayaran realisasi proyek-proyek pemerintah dan swasta telah meningkatkan aliran uang keluar bersih (net outflow) Bank Indonesia. Namun demikian, apabila dibandingkan triwulan IV 2015, jumlah uang keluar bersih cenderung mengalami perlambatan yang terlihat dari penurunan nilai net outflow dari Rp.2,1 triliun di triwulan IV 2015 menjadi Rp.1,6 triliun pada triwulan IV 2016, atau menurun sebesar 24,12%. Penurunan aktivitas peredaran uang rupiah ini diduga disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi, seiring dengan adanya beberapa investasi yang sudah terealisasi sebelumnya yang terlihat dari tingginya kegiatan pertukaran uang antar bank TUKAB pada triwulan I dan III 2016. Sementara di triwulan IV 2016, kegiatan pertukaran uang antar bank (TUKAB) menunjukkan adanya penurunan sebesar -6,01% (yoy). Namun demikian secara tahunan, pertukaran uang antar bank masih bertumbuh sebesar 9,70% (yoy). GRAFIK 5.4 SHARE SETORAN BANK 2016

GRAFIK 5.5 SHARE BAYARAN BANK 2016

67,94% 32,02% 0,04%

BANK PEMERINTAH

BANK SWASTA

99,27% 0,50% 0,23%

BUKAN BANK

BANK PEMERINTAH

BANK SWASTA

BUKAN BANK

Berdasarkan jenis bank, kegiatan setoran (inflow) ke Bank Indonesia masih dominan dilakukan oleh bank pemerintah, namun terdapat 32,02% bank swasta yang juga melakukan kegiatan setoran. Hal ini berbeda dibanding kegiatan bayaran yang 99,27% (outflow) didominasi oleh bank pemerintah. Hal ini menunjukkan pola perputaran dan penyimpanan uang yang sebagian besar pembayaran transaksi proyek atau belanja dilakukan melalui bank pemerintah, untuk kemudian kembali ditabung di bank swasta.

5.2.2. Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) Setoran UTLE selama tahun 2016 tercatat sebesar Rp.1.776,78 miliar atau tumbuh 69,70% (yoy) lebih tinggi dari tahun 2015 yang sebesar Rp.1.047,04 miliar. Sementara itu, pada triwulan IV 2016 setoran UTLE mencapai Rp.309,61 miliar atau mengalami perlambatan sebesar 52,88% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan III 2016 yang tumbuh 86,79% (yoy). Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang telah dimusnahkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp.304,75 miliar, atau tumbuh 20,55% (yoy) lebih rendah dari triwulan III 2016 yang sebesar Rp.456,75 miliar. Sedangkan total pemusnahan UTLE selama tahun 2016 mencapai Rp.1.788,92 miliar dari Rp.1.066,73 miliar atau tumbuh 67,70% (yoy) lebih tinggi dari tahun 2015.

86

Februari 2017


GRAFIK 5.6 PERKEMBANGAN INFLOW, OUTFLOW DAN UTLE

GRAFIK 5.7 PERKEMBANGAN UTLE DI PROVINSI NTT

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 -500 -1,000 -1,500 -2,000

3,000

1600% 1400%

2,500

1200%

2,000

1000% 800%

1,500

600%

1,000

400% 200%

500 I

II III 2013

IV

I

INFLOW (RP. MILIAR)

II III 2014

IV

I

II III 2015

UTLE


IV

I

II III 2016

0

IV

NET OUTFLOW

0% I

II III 2013

IV

INFLOW (RP. MILIAR)

I

II III 2014

IV

I

II III 2015


UTLE

IV

I

II III 2016

QTQ UTLE

IV

-200%

YOY UTLE

Dalam upaya Bank Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan uang rupiah yang baik dan benar serta pengenalan terhadap keaslian uang rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT selalu memberikan sosialisasi pada saat kegiatan penukaran uang/kas keliling di berbagai tempat. Tabel 5.1.Perkembangan Kegiatan KPw BI Provinsi NTT PERIODE

KAB/KOTA

IV - 2016

III - 2016 SUMBA

TIMOR

FLORES

KAS KELILING

1

17

6

KAS TITIPAN

3

5

4

TOTAL

4

22

10

SUMBA

TIMOR

FLORES

24

1

4

3

8

12

4

4

6

14

36

5

8

9

22

JUMLAH

JUMLAH

INDIKATOR*

*) Frekuensi Sumber : Kpw BI Provinsi NTT diolah

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga bekerjasama dengan perbankan di daerah untuk membuka Kas Titipan Bank Indonesia demi kelancaran distribusi uang rupiah layak edar hingga pelosok-pelosok di daerah NTT. Hingga saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT telah mempunyai 6 kantor kas titipan yang tersebar di beberapa daerah, diantaranya Kabupaten Sikka, Sumba Timur, Belu (Atambua), Ende, Manggarai dan Lembata. Kegiatankegiatan yang dilakukan dalam rangka kas titipan diantaranya melakukan dropping Uang Layak Edar (ULE) dan menarik Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari wilayah kas titipan. Selama tahun 2016, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT telah melaksanakan 48 kali kegiatan dropping dan penarikan UTLE di kas titipan. Walaupun telah mempunyai beberapa kas titipan didaerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga tetap melakukan kegiatan Kas Keliling untuk penukaran uang di daerah-daerah. Kegiatan kas keliling tersebut dilakukan di dalam kota Kupang maupun di daerahdaerah, dan selama tahun 2016 sudah sebanyak 83 kali kegiatan kas keliling dilakukan.

5.2.3. Perkembangan Uang Palsu (UPAL) Pada triwulan IV 2016, pertumbuhan uang palsu di Provinsi NTT terus mengalami penurunan, dari 38 lembar pada triwulan III 2016 menjadi 26 lembar. Dari sisi pertumbuhan, pada triwulan IV 2016 uang palsu mengalami penurunan signifikan sebesar 50,95% (yoy), atau lebih rendah dari triwulan III 2016 yang hanya sebesar 26,92% (yoy). Pecahan uang palsu yang ditemukan pada triwulan IV 2016 dominan seperti periode-periode sebelumnya yaitu uang kertas pecahan Rp.100.000,- dan Rp.50.000,-. Untuk mencegah beredarnya uang palsu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga terus melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR) kepada masyarakat, akademisi maupun aparat di Provinsi NTT.

Februari 2017

87


GRAFIK 5.8 PERKEMBANGAN UPAL DI POVINSI NTT 950 850 750 650 550 450 350 250 150 50 -50

I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

Upal (Lembar)

Pada tahun 2016 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi CIKUR sekitar 20 kali kegiatan, yang diadakan di Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Ngada, TTU, Sikka, Alor, Belu dan Kabupaten Manggarai Timur.

5.2.4. Penerbitan Uang NKRI Tahun Emisi 2016 Pada tanggal 19 Desember 2016, Bank Indonesia telah menerbitkan uang NKRI tahun emisi 2016. Penerbitan uang baru tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang yang mengatur ciri-ciri umum dan khusus yang dimuat dalam uang rupiah. Adapun ciri-ciri khusus yang ada dalam mata uang NKRI adalah adanya tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, dibanding mata uang lama yang hanya ditanda tangani oleh Gubernur Bank Indonesia, gambar utama adalah pahlawan yang telah meninggal, memuat gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, maupun frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa ciri umum yang terdapat dalam mata uang kertas adalah adanya gambar pahlawan nasional, tari daerah, obyek wisata alam unggulan dan bunga khas nusantara. Adapun ciri umum mata uang logam adalah gambar pahlawan nasional, lambang negara “garuda pancasila dan tulisan nilai pecahan. Terdapat 11 pecahan yang dikeluarkan, meliputi 7 uang kertas pecahan Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000, serta 4 uang logam pecahan Rp 100, Rp 200, Rp 500, dan Rp 1.000. Terkait dengan penerbitan uang baru tersebut, Provinsi NTT patut berbangga karena dapat menyumbang 2 ikon dalam penerbitan uang baru tersebut, yaitu Pahlawan Nasional Prof. Dr. Ir. Herman Johanes yang diabadikan dalam uang logam Rp 100,- dan Taman Nasional Komodo yang diabadikan dalam mata uang pecahan Rp 50.000,-. Dari sisi keamanan, tingkat keamanan uang baru juga mengalami penambahan dengan total fitur keamanan mencapai 912 unsur pengamanan antara lain cetak kasar, tanda air, benang pengaman, tulisan mikro, tinta berubah warna, gambar tersembunyi, gambar saling isi, pewarnaan yang cukup unik, intaglio, dll. Dengan diterbitkannya uang baru ini diharapkan tingkat keamanan uang akan semakin bagus, sehingga menekan pemalsuan uang. Desain yang lebih bagus diharapkan juga dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kebanggan masyarakat terhadap Negara Indonesia.

5.3. TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI 5.3.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Penggunaan transaksi kliring di NTT pada triwulan IV 2016 mengalami perlambatan. Nominal transaksi kliring tercatat sebesar Rp.3.382,88 miliar, atau tumbuh melambat 12,29% (yoy), jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan III 2016 yang mencapai 102,94% (yoy). Sementara itu, dari sisi volume pada triwulan ini sebanyak 86.316 warkat

88

Februari 2017


atau tumbuh 18,50% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan III 2016 yang mampu tumbuh 51,82% (yoy). Ini artinya bahwa fasilitas kliring di NTT pada triwulan IV 2016 penggunaannya masih stabil namun peningkatannya tidak setinggi pertumbuhan pada awal tahun 2016. Selain itu, sejak triwulan I 2015 hingga triwulan II 2016 batas maksimal transfer dana menggunakan SKNBI tidak dibatasi, namun mulai tanggal 1 Juli 2016 atau masuk triwulan III 2016 maksimal nominal transaksi menggunakan SKNBI adalah Rp.500 juta. Hal ini juga disinyalir menjadi penyebab perlambatan transaksi SKNBI di NTT. Pertumbuhan penyerahan Cek/BG kosong di NTT mengalami penurunan. Pada triwulan IV 2016, volume penyerahan Cek/BG kosong sebesar 300 warkat, atau menurun 2,28% (yoy). Kendati demikian, secara qtq mengalami peningkatan 22,95% atau dari 244 warkat menjadi 300 warkat. Dengan demikian masih perlu adanya sosialisasi dari perbankan kepada nasabahnya terkait transaksi dengan warkat Cek/BG untuk memperhatikan dana simpanannya. GRAFIK 5.10. 5DAERAH TERBESAR ASAL SKNBI DINTT

GRAFIK 5.9. 5DAERAH TERBESAR TUJUAN SKNBI NTT

98,24% 0,65% 0,61% 0,50% 0,00%

DKI JAKARTA

NTT *)

JAWA TIMUR

69,51% 27,15% 2,37% 0,67% 0,29%

JAWA BARAT

BALI

NTT *)

DKI JAKARTA

JAWA TIMUR

BALI

SULAWESI SELATAN

5.4. PERKEMBANGAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL Jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) di Provinsi NTT pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada triwulan IV 2016, jumlah agen LKD berjumlah 3.170 agen atau tumbuh 185,33% (qtq), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2016 yang hanya mencapai 10,11% (qtq). Selain itu, jumlah transaksi yang dilakukan selama triwulan IV 2016 mencapai Rp.440,78 juta. Beberapa kegiatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dalam usaha meningkatkan jumlah LKD didaerah diantaranya adalah : a. Sosialisasi penggunaan Uang Elektronik kepada Ikatan Wanita Perbankan NTT. b. Melakukan koordinasi dengan bank penyelenggara LKD terkait perkembangan transaksi agen LKD. c. Melakukan pemantauan data dan perkembangan proram LKD Bank.

Februari 2017

89

06

Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT mengalami penurunan dari 22,19% (Maret 2016) menjadi 22,01% (September 2016). Sementara itu dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Agustus menunjukkan penurunan dan ditandai peningkatan porsi tenaga kerja formal.

Foto : Gunung Meja, Kab. Ende


6.1. KONDISI UMUM Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT menunjukkan perbaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Presentase penduduk miskin di Provinsi NTT tercatat menurun menjadi 22,01% pada bulan September 2016 dibandingkan dengan Maret 2016 yang sebesar 22,19% dan September 2016 (22,58%). Menurunnya presentase penduduk miskin ini juga dibarengi dengan menurunnya angka indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan makin mendekatnya pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk yang makin rendah. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial masyarakat NTT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dan potensi penurunan penduduk miskin di masa datang. Di sisi lain, permasalahan struktural seperti minimnya akses bahan bakar layak, akses sumber penerangan, akses air bersih dan sanitasi (IRGSC, 2016) serta pendidikan menjadi tantangan utama dalam upaya pengurangan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT. Dari sisi ketenagakerjaan, terjadi perbaikan kondisi tenaga kerja yang terlihat pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2016. TPT NTT tercatat sebesar 3,25% dibandingkan bulan Februari yang 3,59%. Perbaikan juga terlihat dari peningkatan porsi tenaga kerja formal yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas SDM di NTT. Hal serupa juga terindikasi pada indikator Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia triwulan IV-2016 yang menunjukkan perkembangan positif.

6.2. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN 6.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Secara nasional, persentase penduduk miskin Provinsi NTT masih lebih tinggi dibandingkan nasional. Persentase penduduk miskin NTT pada bulan September 2016 mencapai 22,01% atau diatas nasional yang sebesar 10,70% dengan jumlah 27,76 juta orang. Apabila dilihat dari segi konsentrasi penduduk miskin terbanyak masih berada di pedesaan dengan jumlah sebesar 17,28 juta jiwa dibandingkan perkotaan yang 10,49 juta jiwa. Di sisi lain, secara historis terjadi perkembangan positif dimana persentase penduduk miskin pada tingkat nasional dan NTT cenderung berada pada trend menurun sejak tahun 2015. Dari sisi peringkat nasional sendiri, persentase penduduk miskin NTT (22,01%) berada pada peringkat ke-32 dari 34 Provinsi di Indonesia atau berada di atas Provinsi Papua Barat (24,88%) dan Provinsi Papua (28,4%).

22.01

30.00 % 25.00 20.00 15.00 10.00

10.70

5.00

NASIONAL

MARET 2016

NTT

PAPUA

PAPUA BARAT

NTT

MALUKU

GORONTALO

BENGKULU

ACEH

NTB

SULTENG

LAMPUNG

0.00

MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15 SEPT 15 MAR 16 SEPT 16


22.01

25 % 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5

GRAFIK 6.2. SEPULUH PROVINSI DENGAN JUMLAH PROSENTASE PENDUDUK MISKIN TERTINGGI 22.19

GRAFIK 6.1. PERBANDINGAN PROSENTASE KEMISKINAN PROVINSI NTT DAN NASIONAL

SEPTEMBER 2016


Februari 2017

93


Dari komposisi jumlah penduduk miskin, mayoritas penduduk miskin di NTT pada bulan September 2016 masih berada di daerah pedesaan sebanyak 1,04 juta jiwa sementara penduduk miskin di perkotaan mencapai 112,5 ribu jiwa. Hal yang cukup menarik adalah persentase penduduk miskin di perkotaan yang menunjukkan adanya peningkatan dari 9,41% (September 2015) menjadi 10,17% (September 2016) dan berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin di pedesaan yang mengalami penurunan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak supaya dapat lepas dari kemiskinan, namun adanya keterbatasan keterampilan yang dimiliki justru menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai. Sementara itu, dari sisi ketimpangan pengeluaran, gini ratio di NTT pada tahun 2016 sebesar 0,34 cenderung berada pada level ketimpangan menengah dan lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,40. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat di NTT cenderung lebih merata apabila dibandingkan dengan nasional. GRAFIK 6.3. PRESENTASE PENDUDUK MISKIN DI NTT 1,200

GRAFIK 6.4. GINI RATIO NASIONAL DAN NTT 1150.08

RIBU

%

42%

28.00 1,000

40% 23.00

800 600

18.00

400

38% 36% 34%

13.00

200 0

8.00 MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15 SEPT 15 MAR 16 SEPT 16 PERKOTAAN %PERKOTAAN

PEDESAAN %PEDESAAN

32% 30% 2007

2008

2009

2010

KOTA+DESA %KOTA+DESA

2011 INDONESIA


2012

2013

2014

2015

2016

NTT


Dari sisi garis kemiskinan, terdapat peningkatan pada bulan September 2016 menjadi Rp 327.003,- apabila dibandingkan Maret 2016 yang sebesar Rp 322.947,-. Peningkatan terutama berasal dari komoditas bukan makanan yang mencapai 1,97% yaitu biaya pendidikan dan angkutan. Di sisi lain, komoditas makanan juga meningkat sebesar 1,07% yang terutama berasal dari komoditas rokok kretek filter, daging sapi, daging babi serta ikan segar (tongkol dan kembung). Untuk peringkat nasional, garis kemiskinan NTT berada di peringkat ke-7 terbawah setelah Provinsi Jawa Timur. Provinsi dengan garis kemiskinan terendah sendiri berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 275.361,- yang mengindikasikan rendahnya tingkat harga di Provinsi tersebut. Sementara itu, garis kemiskinan tertinggi berada di Bangka Belitung sebesar Rp 564.391,-. GRAFIK 6.5. PERKEMBANGAN GARIS KEMISKINAN 350

GRAFIK 6.6. SEPULUH PERINGKAT TERENDAH GARIS KEMISKINAN 327.003

RIBU

RP

300

MAKANAN Sumber : BPS, diolah

BUKAN MAKANAN

292,518

286,968

SULBAR

GORONTALO

275,361

318,984 SULUT

SULSEL

322,748 JATENG

MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15 SEPT 15 MAR 16 SEPT 16

282,161

327,003 NTT

0

SULTRA

329,172 JATIM

50

332,119

100

JABAR

150

336,573

200

NTB

250

GARIS KEMISKINAN Sumber : BPS, diolah

Dari sisi indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) tercatat adanya perbaikan pula untuk kondisi NTT. P1 tercatat sebesar 3,83 jauh menurun dibandingkan Maret 2016 yang sebesar 4,69 ataupun September 2015 yang sebesar 4,62. Sementara itu, angka P2 tercatat 0,96 atau menurun dibandingkan Maret 2016 (1,30) dan September 2015 (1,44). Penurunan P1 mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan untuk pengeluaran rata-rata

94

Februari 2017


penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, sementara penurunan P2 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin rendah. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang cukup besar bagi banyaknya penduduk NTT untuk dapat keluar dari kategori miskin. GRAFIK 6.7. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN

GRAFIK 6.8. INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN 1.80

6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 SEPT 12

MAR 13

SEPT 13

KOTA

MAR 14

SEPT 14

DESA

MAR 15

SEPT 15

MAR 16

SEPT 16

SEPT 12

MAR 13

SEPT 13

KOTA

KOTA+DESA


MAR 14

SEPT 14

DESA

MAR 15

SEPT 15

MAR 16

SEPT 16

KOTA+DESA


Kondisi kemiskinan di NTT sendiri berdasarkan penelitian Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) tahun 2016 didorong oleh kurangnya akses terhadap beberapa kebutuhan primer masyarakat, diantaranya bahan bakar layak, akses sumber penerangan, akses air bersih dan sanitasi. Dalam hal tersebut, IRGSC memberikan masukan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap hal-hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (2016) yang menyebutkan bahwa untuk memutus rantai kemiskinan, maka keluarga miskin harus mampu menikmati apa yang disebut dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, disebutkan pula bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang penting karena dapat mewujudkan masyarakat produktif, inovatif dan berdaya saing. Apabila dilihat dari Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, permasalahan SDM terjadi di Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT sehingga program-program pengembangan SDM (aksesibilitas, kesehatan, pendidikan serta keterampilan) perlu dikedepankan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dari sisi perekonomian dan daya beli, perlu adanya dukungan terhadap pengembangan investasi di daerah yang dapat membuka lapangan pekerjaan secara luas. Adanya program dana desa perlu untuk dioptimalkan melalui bimbingan dan pengawasan yang berkesinambungan sehingga dapat bermanfaat dan bernilai tambah ekonomi tinggi. Selain itu, rencana-rencana investasi swasta atau BUMN hendaknya dapat didukung. Dengan adanya peningkatan lapangan kerja di pedesaan, sisi positif yang didapat lainnya adalah berkurangnya migrasi masyarakat pedesaan ke perkotaan. Selain itu, dalam upaya mendukung kualitas SDM NTT, perlu adanya programprogram pelatihan keterampilan dan wirausaha masyarakat. Dari sektor unggulan NTT, diharapkan adanya keseriusan dalam pengembangan sektor pariwisata. Karena sektor tersebut dapat mendorong lapangan kerja bagi semua lapisan masyarakat, baik dari sisi perdagangan, tour guide, penyewaan kendaraan dan hal-hal lainnya. Hal ini terbukti pada Provinsi Bali yang menjadi Provinsi ke-2 terendah dari sisi jumlah penduduk miskin.

6.2.2 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Berdasarkan kinerja triwulanan, tingkat kesejahteraan Pedesaan Provinsi NTT yang digambarkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan Perlambatan. NTP tercatat melambat dari 102,03 (triwulan III-2016) menjadi 101,31 (triwulan IV-2016). Namun dengan nilai masih diatas 100 maka secara umum masih terjadi pertumbuhan pendapatan bagi petani. Penurunan NTP sendiri terjadi karena adanya kenaikan indeks yang dibayar (IB) yang lebih tinggi dibandingkan indeks yang diterima (IT). Hal ini disebabkan adanya peningkatan biaya konsumsi rumah tangga yang harus dibayar petani,

Februari 2017

95


terutama untuk bahan makanan, sandang dan biaya perumahan. Dari sisi sektoral, peningkatan hanya terjadi pada tanaman padi-palawija yang disebabkan adanya panen ke-2 komoditas padi di akhir 2016. Sementara kondisi cuaca berpengaruh pada penurunan pendapatan sektor-sektor lain seperti holtikultura dan perikanan. GRAFIK 6.9. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI

GRAFIK 6.10. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI PER SEKTOR

104 103 102 100 99

101.31

102.03

101

98

110

125

105

120

100

115

96 I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

NTP-AXIS KANAN

IV

IT

I

II

III 2016

IV

-0.99

95

110

97 95

130

105

90

100

85

1.60 -1.08

TANAMAN PADI-PALAWIJA

HORTIKULTURA

-2.94 TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

SEPTEMBER 2016

IB


-1.02

PETERNAKAN

PERIKANAN

DESEMBER 2016


6.2.3 Survei Konsumen (SK) dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Berdasarkan Survei Konsumen (SK)-Bank Indonesia dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK)-Badan Pusat Statistik (BPS) masih menunjukkan indikasi positif. Angka indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan lalu mengalami kenaikan dari 142 (TW-III 2016) menjadi 143.5 (TW IV) yang mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan pada triwulan IV apabila dibandingkan triwulan II. Sementara itu, ITK meningkat dari 106,14 (TW-III) menjadi 109,62 (TW-IV) yang mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat di triwulan IV. Adanya momen liburan sekolah, libur keagamaan dan disertai pendapatan dari sektor pertanian (panen ke-2) serta kegiatan proyek pemerintah ditengarai menjadi beberapa penyebab peningkatan. GRAFIK 6.11. PERKEMBANGAN SURVEI KONSUMEN-BI DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN-BPS 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

PENGHASILAN SAAT INI DIBANDINGKAN 6 BLN YANG LALU

IV

I

II

III 2016

IV

INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)


6.3.KONDISI KETENAGAKERJAAN 6.3.1 Kondisi Ketenagakerjaan Secara Umum Berdasarkan data BPS, angka pengangguran pada bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 76.580 orang menurun dibandingkan Februari 2016 yang sebesar 87.699 orang. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat mengalami penurunan menjadi 3,25% (Agustus 2016) dibandingkan Februari 2016 (3,59%) dan Agustus 2015 (3,83%). Perkembangan positif pada sektor tenaga kerja juga terjadi pada peningkatan jumlah pekerja formal mencapai 98 ribu orang pada Agustus 2016 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja NTT sehingga terjadi pergeseran tenaga kerja ke sektor formal yang tentunya mengisyaratkan kompetensi SDM sebagai salah satu syarat perekrutan. Berdasarkan data BPS, peningkatan tertinggi

96

Februari 2017


berasal dari sektor jasa kemasyarakatan yang mencapai 79.725 orang yang diperkirakan terjadi sebagai salah satu dampak positif adanya alokasi dana desa yang dapat membuka lapangan kerja bagi pendamping dana desa dan tenaga administrasi. Di sisi lain, adanya perbaikan kualitas tenaga kerja yang dapat bekerja di sektor formal juga dapat memberikan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya mengurangi jumlah penduduk miskin di masyarakat karena standar pendapatan yang tetap dan berada di kisaran Upah Minimum. Sementara itu, masih banyaknya tenaga kerja informal yang bersifat pekerja tidak dibayar ditengarai berperan pula pada tingginya angka kemiskinan di NTT karena status pendapatan yang kurang jelas. GRAFIK 6.12. PERKEMBANGAN TENAGA KERJA DI NTT

GRAFIK 6.13. PERKEMBANGAN STATUS PEKERJA

2,500,000

76.580 2,400,000 2,300,000 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 FEB

AGUST 2013

AGUST

FEB

FEB

2014 ANGKATAN KERJA

AGUST

FEB

2015 KERJA

100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 -

AGUST

2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

1.744.263

1.703.193

573.875

475.028

AGUSTUS 2015

AGUSTUS 2016

2016 FORMAL

PENGANGGUR

INFORMAL

6.3.2 Kondisi Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Besar dan Sedang Data sektor Industri Manufaktur Besar dan sedang (IBS) menunjukkan tingginya porsi penyerapan tenaga kerja untuk barang galian bukan logam (32,62%) pada triwulan IV-2016 yang diperkirakan turut disumbangkan oleh masih tingginya kebutuhan barang galian untuk kegiatan proyek-proyek pemerintah. Sementara itu untuk perkembangan produktivitas, industri makanan dan minuman mengalami peningkatan pada triwulan IV yang diperkirakan turut didorong oleh kebutuhan masyarakat dalam merayakan hari libur keagamaan dan libur sekolah. GRAFIK 6.14. PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI MANUFAKTUR SEDANG DAN BESAR

GRAFIK 6.15. PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR DAN SEDANG 60 RP JUTA

51.84

50 40

26.97% 23.90% 16.51% 32.62%

32.61

30 MAKANAN MINUMAN FURNITUR BARANG GALIAN BUKAN LOGAM

20

16.58

20.05 6.81

10 0

MAKANAN

8.45

MINUMAN

TW III-16

8.74

8.07

FURNITUR

BARANG GALIAN BUKAN LOGAM

TW IV-16


6.3.3 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Dari Hasil SKDU Bank Indonesia, indeks tenaga kerja pada triwulan IV-2016 cenderung menunjukkan angka positif sebesar 0,97, sedikit meningkat dibandingkan triwulan III-2016. Peningkatan terutama pada sektor keuangan, pengangkutan dan komunikasi serta listrik,gas dan air bersih yang diperkirakan turut didorong oleh adanya peningkatan kegiatan masyarakat di akhir tahun dan masih berjalannya kegiatan proyek pemerintah dan swasta.

Februari 2017

97


GRAFIK 6.16. PERKEMBANGAN INDEKS TENAGA KERJA SKDU 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

INDEKS

%SBT

*Perkiraan

I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

PERKIRAAN Sumber : SKDU-BI, diolah

98

Februari 2017

I

II III IV 2015

AKTUAL

I

II III IV I* 2016

07

Prospek Perekonomian Daerah

Berdasarkan perkembangan survei dan informasi anekdotal perekonomian terkini, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan II-2017 diperkirakan berada pada rentang 5,1-5,5% (yoy), sementara itu pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang tahun 2017 diperkirakan juga berada pada rentang yang sama sebesar 5,1-5,5% (yoy) atau sedikit meningkat dibandingkan pencapaian tahun 2016 yang sebesar 5,18% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan inflasi pada triwulan II-2017 diperkirakan berada pada rentang 4-4,4% (yoy) dan inflasi akhir tahun 2017 akan berada pada kisaran 4,8-5,2% (yoy) atau lebih tinggi dibanding 2016 yang 2,48% (yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2017 diperkirakan didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian seiring panen Perdana padi musim 2017 serta pencairan gaji ke-13 dan 14 PNS. Adanya libur keagamaan (Idul Fitri) dan libur sekolah pada bulan Juni diperkirakan turut mendorong belanja masyarakat. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan masih didorong oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintahan. Selain juga didukung pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor utama. Dari sisi perkembangan inflasi, pencapaian inflasi pada triwulan-II 2017 diperkirakan berada pada rentang 4-4,4% (yoy) yang disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif pada komponen harga yang diatur pemerintah (listrik dan STNK) serta kondisi cuaca awal tahun. Sementara pencapaian inflasi sepanjang tahun 2017 diperkirakan berada pada rentang 4,85,2% (yoy) yang dipengaruhi oleh cukup rendahnya harga di tahun sebelumnya serta kenaikan harga komponen yang diatur pemerintah.


7.1 PERTUMBUHAN EKONOMI 7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II – 2017 Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,1-5,5% (yoy) atau mengalami sedikit peningkatan dari kisaran pertumbuhan triwulan I yang berada pada rentang 5-5,4% (yoy). Secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan II dipengaruhi oleh potensi peningkatan penghasilan masyarakat seiring tibanya panen komoditas padi, tambahan penghasilan gaji ke-13 dan ke-14 PNS serta adanya kegiatan bersifat internasinal seperti Tour De Flores. Di sisi lain, kegiatan investasi pemerintah juga diperkirakan tumbuh seiring rencana dimulainya pembangunan beberapa sarana publik, seperti dermaga, gedung pemerintahan, perbaikan jalan, tempat pembuangan akhir sampah serta kegiatan proyek multiyears (bendungan raknamo dan rotiklot). Selain itu terdapat pula rencana dimulainya pembangunan pabrik semen Kupang III oleh BUMN. GRAFIK 7.1. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI NTT TRIWULAN II – 2016 5.60%

11%

5.40%

9%

5.20%

7%

5.00%

5%

1%

4.40% 4.20%

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

I*

2016

5.1-5.5%

3%

4.60%

5-5.4%

4.80%

II* 2017

-1% -3%

PDRB (YOY) PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (YOY) PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (YOY) KONSTRUKSI (YOY) JASA PENDIDIKAN (YOY) Sumber : BPS dan Bank Indonesia (diolah)

7.1.1.1 Pertumbuhan Sisi Penggunaan Apabila dilihat dari sisi pengunaan, dorongan pertumbuhan terutama berasal dari konsumsi rumah tangga. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dorongan konsumsi rumah tangga diperkirakn berasal dari peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pertanian seiring dengan potensi panen perdana padi di akhir triwulan II 2017. Selain itu, adanya potensi realisasi gaji ke-13 dan ke-14 PNS secara bersamaan dapat mendorong konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah seiring kenaikan realisasi belanja. Di sisi lain, adanya momen libur Idul Fitri dan libur sekolah juga diperkirakan mendorong rencana belanja masyarakat. Dorongan lainnya adalah rencana kegiatan Tour De Flores pada bulan Mei yang akan diikuti peserta dari 24 negara dan diperkirakan dapat menopang sisi konsumsi masyarakat terutama pada sub komponen konsumsi restoran dan hotel. Sementara itu, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) diperkirakan masih tumbuh seiring potensi pilkada tahap ke-2 di Kabupaten Flores Timur. Indikasi pertumbuhan sendiri telihat dari Survei Konsumen Bank Indonesia Bulan Desember yang menunjukkan angka diatas 100 untuk Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang (yad), ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yad dan Kondisi Ekonomi Indonesia 6 bulan yad yang menggambarkan optimisme masyarakat untuk triwulan II-2017. GRAFIK 7.2. SURVEI KONSUMEN 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III 2016

IV

EKSPEKTASI PENGHASILAN 6 BULAN Y.A.D. INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK) INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) KONDISI EKONOMI INDONESIA 6 BULAN Y.A.D. KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA 6 BULAN Y.A.D Sumber :Bank Indonesia (diolah)

Februari 2017

101


Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ investasi diperkirakan masih tumbuh meskipun melambat pada triwulan II-2017. Pertumbuhan sektor investasi pada triwulan II diperkirakan didorong oleh mulai berjalannya kegiatan proyek pemerintah pada awal tahun. Beberapa kegiatan proyek diantaranya pembangunan bendungan, jalan, dermaga dan gedung pemerintahan. Selain itu, potensi investasi swasta terjadi pada rencana pembangunan pabrik semen kupang III. Namun demikian, terjadinya perlambatan pada triwulan II lebih disebabkan proyeksi pertumbuhan sektor investasi di triwulan I yang cukup tinggi seiring adanya proyek multiyears dan penambahan waktu kegiatan proyek pemerintah yang belum selesai pada tahun 2016 selama 50 hari di triwulan I-2017 serta potensi investasi non bangunan seperti penambahan mesin kelistrikan (optimalisasi kapal listrik dan rencana peresmian PLTU IPP Bolok pada bulan Maret) pada triwulan I-2017. Kinerja net impor antar daerah dan ekspor luar negeri NTT pada triwulan II juga diperkirakan akan meningkat. Dari sisi impor antar daerah, peningkatan terutama terjadi seiring meningkatnya pasokan bahan pangan dan komoditas lainnya dari daerah lain guna menambah stok milik pedagang. Selain itu, potensi peningkatan kegiatan proyek, seiring selesainya proses tender dan konsisi gelombang serta cuaca yang mendukung juga diperkirakan mendorong para kontraktor dan pengusaha untuk memasok barang-barang keperluan proyek dari daerah lain. Sementara itu, kondisi cuaca yang baik juga diperkirakan menopang produksi komoditas ikan tangkap untuk ekspor (tuna dan cakalang). 7.1.1.2 Pertumbuhan Sisi Sektoral Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan-II 2017 diperkirakan masih mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan ditunjang oleh adanya panen ke-2 komoditas padi, potensi peningkatan pengiriman ternak sapi ke Pulau Jawa seiring peningkatan permintaan memasuki masa Bulan Suci Ramadhan, serta peningkatan produksi perikanan yang ditunjang membaiknya kondisi cuaca dan gelombang. Selain itu, dorongan produksi garam di Kab. Kupang dan Kab. Sabu Raijua serta panen komoditas kakao diprediksi menunjang peningkatan sektor pertanian. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib diperkirakan juga mengalami peningkatan. Peningkatan diperkirakan terutama ditunjang oleh realisasi gaji ke-13 dan ke-14 Pegawai Negeri Sipil serta realisasi dana desa tahap pertama yang sudah mulai dapat dicairkan pada bulan Maret dan diperkirakan masih berlangsung hingga triwulan-II. Di sisi lain, peningkatan juga diperkirakan terjadi seiring percepatan kegiatan realisasi belanja paska selesainya penyesuaian reorganisasi di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diperkirakan masih mengalami pertumbuhan positif pada Triwulan II-2017. Pertumbuhan diprediksi turut ditopang oleh adanya momen libur keagamaan (Idul Fitri) dan libur sekolah serta peningkatan pendapatan sektor pertanian dan pegawai negeri sipil yang mendorong daya beli masyarakat pada triwulan II-2017. Sektor konstruksi diperkirakan meningkat pada triwulan-II 2017. Peningkatan turut ditunjang oleh proyek multiyears (bendungan dan jalan sabuk perbatasan) juga adanya proyek-proyek konstruksi yang ditargetkan dimulai pada triwulan II seperti dermaga, jalan, tempat pembuangan akhir sampah dan gedung pemerintahan. Selain itu, adanya kegiatan proyek swasta seperti pembangunan hotel dan sarana perbelanjaan menjadi faktor pendorong lainnya.

102

Februari 2017


7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2017 Pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran rentang 5,1-5,5% (yoy). Faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan masih berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga turut didorong oleh kenaikan pendapatan sektor pertanian yang ditopang perbaikan sarana irigasi yang dilakukan sepanjang tahun 2016, peningkatan Upah Minimum Provinsi, peningkatan aktivitas proyek yang dapat membuka lapanan kerja dan pendapatan Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu pertumbuhan sisi investasi masih ditopang oleh proyek-proyek pemerintah, seperti penyelesaian bendungan raknamo (target akhir 2017), bendungan rotiklot, rencana groundbreaking Bendungan Nappunggete, pembangunan gedung pemerintahan, perbaikan jalan, sarana pembuangan sampah, rumah sakit, jembatan, dermaga, pasar dan pos lintas batas negara. Sementara itu sektor BUMN dan swasta akan terus melakukan investasi dalam pembangunan Pembangkit Listrik (PLTU dan PLTG), hotel, pusat perbelanjaan, terminal penumpang untuk Pelabuhan, dermaga dan perumahan. Beberapa investasi cukup besar juga direncanakan dimulai pada tahun 2017, diantaranya pembangunan pabrik tebu di Kab. Sumba Timur, pusat perbelanjaan di Kota Kupang, Hotel berbintang di Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, pabrik Semen Kupang III dan pengembangan terminal penumpang serta dermaga PT. Pelindo III. Sementara itu, pertumbuhan juga terjadi di sisi konsumsi pemerintah melalui peningkatan alokasi dana desa hingga 27,6% dari Rp 1,85 Triliun (2016) menjadi Rp 2,36 triliun (2017). GRAFIK 7.3. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI NTT TAHUN 2017

5.4 5.2 5.0 4.8

5.18

5.1-5.5%

4.6

2016

2017*

4.4 4.2 4.0 2012

2013

2014

2015

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PDRB (YOY) PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (YOY) PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (YOY) KONSTRUKSI (YOY) JASA PENDIDIKAN (YOY) Sumber : BPS dan Bank Indonesia (diolah)

7.2 INFLASI 7.2.1 Inflasi Triwulan-II Tahun 2017 Pertumbuhan inflasi pada triwulan-II 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4-4,4% (yoy) atau meningkat dibanding triwulan I-2017 yang diperkirakan berada pada rentang 3,5-3,9% (yoy). Peningkatan diperkirakan terjadi karena dorong infasi administered prices (harga yang diatur pemerintah) yaitu kenaikan listrik sering pengurangan subsidi listrik pelanggan 900 VA yang direncanakan kembali dilakukan pada bulan Mei 2017. Kenaikan juga diperkirakan terjadi pada bulan Juni seiring libur sekolah dan libur keagamaan yang mendorong adanya kenaikan permintaan dari masyarakat. Selain itu, momen Idul Fitri juga diperkirakan mendorong harga-harga komoditas terutama yang dipasok dari pulau Jawa dan Sulawesi, seperti gula pasir dan beras seiring tingginya permintaan di daerah asal. Momen libur panjang dan Tour De Flores juga diperkirakan turut mendorong kenaikan tarif angkutan udara.

Februari 2017

103


7.2.2 Inflasi Tahun 2017 Secara tahunan, pertumbuhan inflasi pada akhir tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,8-5,2% (yoy). Proyek inflasi tahun 2017 tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2016 yang sebesar 2,48% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh adanya penyesuaian tarif listrik hingga 123% seiring pengurangan subsidi pada pelanggan berkapasitas 900 VA. Kenaikan sendiri dilakukan secara bertahap pada bulan Januari, Maret dan Mei. Faktor lainnya adalah adanya kenaikan tarif biaya STNK dan BPKB, cukai rokok dan tarif ponsel serta potensi kenaikan harga pada komoditas bahan makanan, terutama beras, sayuran, daging dan hasil-hasilnya serta ikan segar seiring telah rendahnya tingkat harga pada tahun 2016 dan diperkirakan menyebabkan penyesuaian harga di tingkat pedagang. Sementara itu, potensi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) juga dapat terjadi terutama dari faktor eksternal yaitu adanya kenaikan harga minyak dunia akibat rencana penurunan produksi minyak dari negara-negara anggota Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) serta kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah seiring ketidakpastian perekonomian global dan potensi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Namun, adanya perbaikan jaringan irigasi, perbaikan konektivitas melalui tol laut dan perbaikan dermaga, bantuan benih dan alsistan, program-program operasi pasar Bulog serta koordinasi TPID diharapkan dapat menjaga tingkat inflasi di kisaran target 4±1%. GRAFIK 7.4. PREDIKSI INFLASI TW II-2017 DAN 2017 9% 8% 7% 6%

4.8-5.2%

5%

4-4.4%

4%

3.5-3.9%

3% 2%

2,48%

1% 0%

I

Sumber: BPS & BI (diolah)

104

Februari 2017

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I*

II* IV** 2017


Perhitungan Potensi Inflasi 2017

08

Potensi Inflasi tahun 2017 baik secara nasional maupun regional menunjukkan adanya kecenderungan meningkat dibanding inflasi tahun 2016. Dengan nilai inflasi yang rendah di tahun 2016, beberapa komoditas berpotensi mengalami peningkatan harga seiring dengan sudah cukup rendahnya harga komoditas tersebut di tahun 2016. Berdasarkan hasil inflasi bulan Januari 2017 dan ketetapan pemerintah, didapatkan bahwa pada tahun 2017, setidaknya terdapat 4 komoditas yang mengalami kenaikan yaitu biaya perpanjangan STNK, tarif pulsa ponsel, tarif listrik dan bea cukai rokok. Tingginya kenaikan biaya perpanjangan STNK hingga 102% tersebut tertuang dalam PP No. 60 tahun 2016 menggantikan PP No. 50 tahun 2010 dan efektif diterapkan pada tanggal 6 Januari 2017. Tujuan dari kenaikan tarif lebih disebabkan oleh adanya komitmen perbaikan pelayanan di kepolisian dan sudah 6 tahun biaya perpanjangan STNK tidak mengalami perubahan. Tingginya kenaikan biaya pulsa telepon kemungkinan besar disebabkan oleh mahalnya biaya investasi komunikasi di NTT, sehingga kenaikan biaya pulsa diduga digunakan untuk mengkompensasi tingginya biaya investasi yang terjadi. Berdasarkan data realisasi ijin investasi BKPMD didapatkan tingginya nilai investasi telekomunikasi yang mencapai 738 miliar dan dilakukan oleh 2 perusahaan telekomunikasi. Dari komoditas tarif listrik, kenaikan tarif listrik akan terjadi pada tarif listrik rumah tangga dengan daya 900 watt. Di NTT, saat ini terdapat lebih dari 130 ribu pelanggan listrik dengan daya 900 watt yang terdampak kebijakan pengalihan subsidi tersebut. Dengan pangsa pelanggan mencapai 20% dari total 643 ribu pelanggan, maka dengan dilepasnya subsidi menyebabkan tarif listrik pada golongan ini akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun mencapai 123,47%, yaitu dari Rp 605,- per kwh menjadi Rp 1.352,- per kwh. Kenaikan tersebut diperkirakan akan meningkatkan total tarif listrik hingga 25% dan memberikan andil inflasi tarif listrik hingga sebesar 0,72% (sum-yoy) pada akhir tahun 2017. Kenaikan tarif tersebut akan dilakukan bertahap yaitu pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2017. Pada komoditas tembakau, potensi kenaikan harga juga terjadi setelah pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/3012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa secara rata-rata akan terjadi kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10,54% dan kenaikan harga eceran penjualan rokok sebesar 12,26%. Kenaikan tarif cukai rokok tersebut sedikit menurun dibandingkan kenaikan tarif cukai rokok tahun sebelumnya yang sebesar 11,5%, sehingga kenaikan harga rokok diperkirakan mengalami perlambatan dibanding tahun 2016 namun masih tetap tinggi seiring dengan tingginya kenaikan cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Tabel Boks 8.1. Perhitungan Potensi Inflasi di Kota Kupang dan Kota Maumere Menggunakan Pendekatan Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Daerah KUPANG TARIP PULSA PONSEL

INFLASI

ANDIL INFLASI

MAUMERE

9.18

0.16

TARIP PULSA PONSEL

102.93

0.10

BIAYA PERPANJANGAN STNK

TARIF LISTRIK

25.03

0.72

ROKOK

16.78

INFLASI

ANDIL INFLASI

11.93

0.20

102.09

0.10

TARIF LISTRIK

25.03

0.80

0.61

ROKOK

13.52

0.73

SUMBANGAN INFLASI 4 KOMODITAS

1.60

SUMBANGAN INFLASI 4 KOMODITAS

1.83

INFLASI 19 KOMODITAS

3.47

INFLASI 25 KOMODITAS

3.67

PERKIRAAN INFLASI KUPANG

5.06

PERKIRAAN INFLASI MAUMERE

5.50

PERKIRAAN INFLASI NTT

5.12

BIAYA PERPANJANGAN STNK

Februari 2017

105


Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa kenaikan tarif keempat komoditas tersebut untuk kota Kupang berpotensi memberikan andil inflasi hingga 1,60% (sum-yoy) dan 1,83% (sum-yoy) untuk Kota Maumere. Apabila ditambahkan dengan potensi kenaikan harga 19 komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Kupang, didapatkan perkiraan inflasi kota Kupang pada tahun 2017 mencapai 5,06% (yoy) dan inflasi Kota Maumere mencapai 5,50% (yoy). Total potensi inflasi Provinsi NTT berdasarkan komoditas unggulan penyumbang inflasi menjadi sebesar 5,12% (yoy) masih dalam rentang proyeksi inflasi provinsi NTT 2017 yang sebesar 4,8% – 5,2% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas. Apabila dalam tahun 2017 terjadi kenaikan harga BBM mengikuti tren kenaikan minyak dunia yang terjadi, maka inflasi diperkirakan dapat meningkat lebih tinggi. Dengan kondisi perkiraan kenaikan harga tersebut, maka pengendalian harga komoditas menjadi langkah besar yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dampak tingginya potensi inflasi yang terjadi dapat diminimalisir. Berdasarkan hasil penelitian di awal sudah didapatkan bahwa pengendalian pasokan dan harga pada 19 komoditas penyumbang utama fluktuasi inflasi dapat mengendalikan inflasi di Kota Kupang, demikian pula dengan pengendalian pasokan dan harga pada 25 komoditas penyumbang inflasi utama Kota Maumere.Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi di tahun 2017 sekiranya dapat terfokus pada tercukupinya penyediaan komoditas utama tersebut, agar langkah aksi TPID dapat lebih tepat sasaran dengan usaha yang relatif lebih terkendali.

106

Februari 2017

Daftar Istilah Administered prices

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah.

Barrel

Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional

BI rate

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Branchless banking

Strategi pemberian pelayanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang

Clean money policy

Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar

Consensus forecast

Prediksi masa depan yang dibuat dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan terpisah yang sering dibuat menggunakan metodologi yang berbeda.

Core-deposit

Sumber dana andalan bank yang bersifat stabil sebagai basis pinjaman bank

Cost push inflation

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya

Cost of capital

Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan

Credit Limit

Batas kredit

Credit rating

Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi

Crisis management protocol

Prosedur manajemen krisis ini menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim itu

Debt ceiling

Pagu hutang

Deflasi

Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum

Dependency ratio

Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif

Deposit facility

Fasilitas deposit untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral

Deposit rate

Tingkat suku bunga simpanan

Deposito

Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah

Depresiasi rupiah

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Devisa

Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional

Disposable income

Jumlah pendapatan pribadi individu memiliki setelah pajak dan biaya pemerintah, yang dapat dihabiskan pada kebutuhan, atau non-penting, atau diselamatkan

Down payment

Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian

E-money

Uang elektronik

Giro

Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan


Idle money

Uang yang tidak terpakai

Imported inflation

Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor

Indeks kedalaman kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin

Indeks keparahan kemiskinan

Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi Inflasi

Lending facility

Sebuah mekanisme yang digunakan saat bank sentral meminjamkan dana kepada dealer utama

Less cash society

Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai

M1

Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)

M2

Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)

Makroprudensial

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan

Margin

Selisih

Mikroprudensial

Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya

Mtm

Month-to-month growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, atau bulan) terhadap satu bulan sebelumnya

Qtq

Quarter-to-quarter growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, atau kuartal) terhadap titik waktu yang sama tiga bulan (1 kuartal) sebelumnya

Rasio gini

Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan

Sistem pembayaran

Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

Unbanked

Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya ditawarkan oleh bank-bank ritel

Volatile food

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional

Yoy

Year-on-year growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester, atau tahun) terhadap titik waktu yang sama satu tahun sebelumnya

Ytd

Year-to-date growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu terakhir pada tahun sebelumnya (31 Desember). Ytd biasanya untuk mengukur pertumbuhan secara akumulatif.

Februari 2017


Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

adalah rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak efisien operasi bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Cikur Modified

adalah Kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan penukaran uang keliling.

Dana Alokasi Umum (DAU)

adalah Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Barrel

adalah Kegiatan penukaran uang keliling.

Gerpultas

adalah Gerakan sapu uang lusuh di perbatasan.

Inflow

adalah Setoran uang tunai di Bank Indonesia

Layanan Keuangan Digital (LKD)

adalah Kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga.

Loan To Value (LTV) / Financing To Value (FTV)

adalah rasio nilai kredit yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan di saat awal pemberian kredit.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

Net Outflow

adalah Uang yang beredar lebih banyak daripada setoran di Bank Indonesia

Non Performing Loan (NPL)

adalah adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Nilai Tukar Petani (NTP)

adalah indikator proxy kesejahteraan petani yang membandingkan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)

Outflow

adalah Uang yang beredar di perbankan maupun masyarakat

Produk Domestik Bruto (PDRB)

adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

adalah PDRB yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan

adalah PDRB yang dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2010.

Februari 2017

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Februari. pegunungan flores

Recommend Documents