Sub Bagian Humas dan Tata Usaha
Bali
K Rl
Perwakilan Provinsi Bali
Post ill
Beddh RVmaih
Bantuan
ovinsi Dipotondt Rp 4,SJuta"
Tabanan (Bali post) bantuan progam , Warga_penerima ah rumah Provinsi BaIi 2015 di Desa Kebon pa_ qangan, Kecamatan pupuan, Taban dana v3nS {i{u!, aip"iirg perbekel setempat. Da;i a;;i ;;;il+; Rengeluhkap Rp 30 juta dlpoto"gnp"n,biuiE p""".""i"fr."ruf, , Alasan pemotongan tersebut namun tiftl mendapatkantangterpilih itu mengaku tidak tidak jelas disampaikan oleh gapan. laSi warga penerima bantuan.
,,Ka_
teinya.untuk biaya administrasi, itu saja." ujar salah satu warga yang enggan namanya dikorank_ an, Selasa (10/11) kemarin. Ada
trga warga yang mendapatkan bantuan be,dah rumah yang
di_
duga disunat. Pemotongan Jana ini sudah pernah dilapoikannya,
bekel Made
n, mengetahui dengan pasti. perKepala 'fJt"o*"t"" Kebon Padangan I Dinas ^.rti;1$;;-*';iHil S".irf Kabupaten .l.a_ Soilal r."_
tah tudiI
n
,-.i telpi1ah, +^_-:^^L Dikon[i nasi
ada pemrfi
rarrawan memhan_ banan I Nyoman Gede Gunawa;t ter_sebut.
gan, hanya
pajak. S(
"Tidak dikenai
laporann{a." 1-ada tegasnyar !iJi=n1 oesarnya pir :r3.lll yang dikenakan. calon per'l I inat mbe nt y ang
mengaiakitn,
l"tlrr.ur,ui,
-".h ku;;; rlii,ru., ,ru dari provinsi ;i-h;k;;" sudah memerintahkan stainya untuk mengec'ek ["t""i."ri"y" ai -;iii;;";;;';;o"su" kabtipaten
tupu"gu"l
admi4istrA-si. yang ada pemba-
yararl palakdan ongkos tukang. puj?khyq saja .1! p&.un dari R-p 3o juta dan-origkts i"lu"g"yu. yang pamanya dana pemerintah pajqI,', jqlasnya. nas-tl feng Sementar,a jika dananya be_ rasal dari CSR, ini murni pelu_
,rhgg".3l.l, swasta yang peduli. tidak ada huburigannya
,,Jadi.
dengan kedinasan. Kamihanya
i I I
sebatas koordinasi
_tentang daia ,"yr..tr v."e ;""* ai["i"ir, p""Celolafiya oleh CSR itu send-iri,,,
ungkapnya.
Maptan Kadisdukcapil Ta,Danan rtu rnenjelaskan,
untuk orogrdm bedah rumah yang dananya berasal dari provinsi] Dis.os Tabanan mernang tidak
dilibhtkan dalam monitoring. Su_ dah ada tim khusus aari pro'vinsi
Bali nrengingat pengerja"";t;
dengan srstem swakelola. .yang jelas itu dikelola oleh desa. Meskl
demikian. jika ada informasi
yang melenceng tentu saja kami akan mengecek dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Bali,,, tambah Gunawan. (kmb2g)
Edisi
Hal
Sub Bagian Humas dan Tata Usahal
Bali
K Rl Perwakilan Provinsi Bali
Post MUAN BPK
Seluruh G ian C Bodong
itutup C bodong renca galiaa C bodong
opa izin alias bodong qrulai Karangasem. Setelah menr ini, seluruh lokasi galian segera dltutup. Pasalnya, meprlgikan pempridrut{nya lingkuFCa+
gasem, lwan Supartha. I
dihubungi Selasa (1(l'
gasem melakuk:rn
tlan meDggang$F
manan pilkad{
s(
kepada seluruh per galian C maupun 1 warga sekitamya. S
dilakukan Selasa Desa Sebudi Keca{oatan
agar para pengqsaha
kami sosialisasi-
kan dulu, agar keputusau semua
ini jela{ $erat bagi p{nguf saha maulun warga setem-
pat. Pasplirya. usaha galian
C menjaali patu-satunya mata pencahatian mayoritas \targa di Kecamatan Selat. NdrDun. Iwan meirgklaim, saat dflakui
BPK sebelumnya
kan sosialisasi pihak pen.
Karangasem seg{tia m
tidak mCnberikan perlawar
kan tindakan tegds ter ga)ian C bodong. Slbab,
C tak b€rizin ielai mer
gusaha dan warga setelnpat
nan. Mereka menerima Leou.
tusan pemerintah daerih: Namun, warga meminta waktu
mengikuf i keputusan pemer-
intah dadrah. Iwan Supartha
menamMhlan. sosialisasl juga akan dila*rlk' n di lokasi galian C bodod binnya. Seperti di
Kecamatan Rendang, Bebandem, dan Kubu, sebelum diputuskan atan ditutup total.
Dari
Edisi
Hal
:
?^d[v, l( No&,ft6@i'
zo(til-
pe n ga ql
atl":_"_gtill
I
Sub Bagian Humas dan Tata Usa
Bali
Post
BPK Rl Pdrwakilah
Piovinsi Bali
Sub Bagian Humas dan Tata Usa
Bali
Post
,,' ,-- ......t' ,*. r. 'sryry' IU.\\(; (iUllLl
Rl Perwakilan Provinsi Bali
Protelt rttong gurrr S-I1/,I
?
XtiJ
\'usu Penidu Tang
Komisi II DPRD Klvnghung, Selasa (10/1 1) henarin.
Proyek Ruang G
SMPN 2 Nusa Penida
Buruh Libur, Pap
Proyek Tak Dipasang
Semarapura (Bali Post) __-Pelaksanaan proyek tahun 20lb Klungkung, tidak berjalan rhulus. Se guru di sekolah ini berja l1ary3lC DPRD Klungkung yang melakukan s
Saat disidak, tidak satu pun tukang atau buruh yang bekerja. P:rdahal deodlhn pembangunan ruang guru berlantai dua tersebut tinggal dblapan hari lagi. Mirisnya lagi, pihak konsultan pengawas juga tidak ada di tempat. Papan froyek tidak dipasang. Malah, ang-
gota DPRD menemulan papan proyek di bawah. "Kami mencari-cari papan proyeknya dan
ketemu. K,tndisinya kotor. lalu kami bersihkan. Seharusnya papan prop'rk dipasang agar
Edisi
: l.du, It tbvarb ,?At,
ah Kecamatan Nusa Penida, Per Kabupaten 'ilayah sat-rrnya di SMPN 2 Nusa Penida. pembanguHaI ini sangat disayangkan KomisiII -mo_lo_r. k, Selasa (f0/11)
kemarin. -
Sub Bagian
W
nsi
ali
proyek.
I
Menurut dia. tidak I akal terlambatnya p akibat lambatnya
perencanaan," ujar Gitz Proyek ruang guru di 2 Nusa Penida bers bersr
dari dana DAK 2015.
belajar di SMKN Nusa Penida. Di lokasi ini, mereka tidak menemukan keganjilan penger-
jaan proyek ruang belajar
Sub Bagian Humas dan Tata Usahh
W
PK Rl
Perwakilan Provinsi Bali
I
Bali Post
I
I l
I
16Digodok, v/ DirancangTurun
RAPBDI
1120
PAD Denpa gatakan. secara Denirasar (Bali Post) Rancangan Anggaran inganan pajak B Pendapatan dan Belanja akan dibdrlhku Daerah GAPBD) 2016 mulai tahun 2016 me digodok Badan Anggaran 'mernbuat target DPRD Denpasar. Dalam draf Denpasar menj tersebut, tim badan angga- run. Dikatakann, ran eksekutif memprediksi PAD Denpasar pada 2016 menopang'targe mendatang Rp 715 miliar. pendapatan yan Jumlah ini mengalami penu- ber dari pajak h runan dari APBD 2015 (Pe- menjadi andal rubahan) yang menargetkan 2016 men{it{ng, Rp 719 miliar, sedangkan pajak hotel dita pada APBD 2015 (Induk) Rp 122 miliar lebih. kontribusi pajak 681 miliar. Ketua Komisi II DPRD 70 miliar lebih. Denpasar LB. Kompyang terkait derigah Wiranata yang ditemui di sung, Konrpyang kantornya, Selasa (10i11) rpengartakafr, p kemarin mengatakan, pajak S,ancansanlAf Bea Perolehan Hak atas Ta- kecil dibarldingkr nah dan Bangunan (BPHTB) belanja tak lang mulai tahun depan tidak lanja langsung akan memberikan kontri- Rp 698,64 miliar, busi yang besar. Sebab, un- belanja tak lan tuk peralihan hak kepada 1,125 triliun. Menurut Kom ahli waris tidak kena biaya. Karena itu, terjadi peruba- nata, perbedaa han pada posisi PAD tahun ebabkan belanja belanja bantuan depan. KompyangWiranata men- masuk dalam
m ker-
yang
mulai
ng, tak
D Kota menu-
untuk but, ersumI masih
Tahun tribusi
nRp
Ingkan ran Rp
ntara Iang-
ranata dalam
6lebih ngan
g.Bencang
,
Lngkan
ng Rp Wira-
i
h
disdan
ngan
q
let
langsung. Mengingat dana itu nantinya akan dialokasi' kan untuk masyarakat, ide-
alnva bantuan hi.bah masuk
dalam belanja langsung. Namun sesuai ketentuan
undang-undang, dana hibah danbantuan keuangan harus dicantumkan dalam belanja tak llangsung. "Tahun 2016 nanti dana hibah dirancang Rp $7,66 miliar lebih dan belanja bantuan keuangan Rp
125,66 miliar lebih. HaI inilah menyebabkan mengapa belanja langsung lebih kecil dibandingkan belanja tak langsung," ujar Kompyang Wiranata. Meski belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan belanja tak langsung,
lanjut Kompyang'Wiranata, dalam pembahasan intern. .pos-pos tersebut tidak akan dibahas lagi. Mengingat, hal itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Anggota dewan lainnya. Hilmun Nabi, menyayangkan pola pembahasan untuk RAPBD ini kurang maksimal. Terutama, keterlibatan pihak Dewan yang masih minim. Seharusnya, Dewan bisa rnasuk dalaryr pembahasan awal setelah KUA dan PPAS diser4hkan ke Dewan. "Kami merasa tidak terlibat banyak dalam penyusunan RAPBD ini, karena yang masuk ke dewan sudah
hampir rampung," katanya.
(kmbl2)
Edisi
Hal
: Pokr, tl AfoVcad"s zofSl=l
