JURNAL PENELITIAN PENGARUH TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO OLEH MARNI MARDJOEN NIM. 911 409 007
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2013 Pembimbing 1
: Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si
Pembimbing 2
: Drs. Rusli Isa, M.Si
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus Taro Yamane atau Slovin. Hasil pengujian instrument validitas menunjukkan rhitung > rtabel artinya valid dan reliabitas berada pada di atas 0,6 artinya reliable. Adapun hasil penelitian menunjukan analisis regresi linear sederhana yaitu Y = a + bX = 8,203 + 0,830X. hasil uji t menunjukkan variable Tunjangan Kinerja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. Hasil uji F menunjukkan bahwa variable bebas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dimana nilai P value 0,000 < 0,05. Koofisien determinasi (R2) menunjukkan besarnya kontribusi 76,5% dari Tunjangan Kinerja Pegawai, sedangkan sisanya sebesar 23,5% berupa kontribusi dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci: Tunjangan Kinerja Daerah, Kinerja Pegawai.
PENDAHULUAN Dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah,
dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dengan demikian maka secara implisit organisasi pemerintah daerah dapat diarahkan berubah menjadi organisasi model entrepreneurial sehingga mampu menjalankan dua peran utamanya yaitu: 1) memberikan pelayanan dasar berupa penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan ; dan 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana perekonomian masyarakat Suatu organisasi dalam mencapai tujuan diperlukan pegawai yang berkualitas, dalam hal ini pegawai yang mampu bekerja dengan baik, terampil, berpengalaman, disiplin, tekun, kreatif, idealis, dan mau berusaha untuk memperoleh hasil kerja yang baik sehingga mampu meraih prestasi kerja. Untuk dapat meraih prestasi kerja maka perlu adanya suatu motivasi, dan salah satu motivasi itu adalah dengan memenuhi keinginan-keinginan pegawai antara lain pemberian kompensasi. Kompensasi adalah kembalian-kembalian finansial dan jasa-jasa terwujud dan tunjangan yang diterima pegawai sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para pegawai sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora dalam Kadarisman, 2012: 10). Di Provinsi Gorontalo sendiri sebagai provinsi baru, dikenal sebagai salah satu provinsi yang dinamik karena berbagai terobosan inovasi yang telah dilakukan. Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo adalah dalam melakukan perbaikan sistim insentif dalam bentuk pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sering menjadi Pilot project dari setiap daerah lain dalam membenahi kinerja aparat pemerintah. TKD tersebut diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan tenaga kontrak sebagai bonus atas kinerja yang dicapainya. Besaran TKD sendiri dapat melampau gaji dan tunjangan struktural
sehingga dapat menjadi sumber motivasi bagi aparat birokrasi untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Berkaitan dengan hal dimaksud, landasan yuridis yang mendasari kebijakan tersebut adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang selanjutnya dipertegas kembali melalui pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 dimana intinya adalah bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif yang disesuaikan dengan kemampuan daerah serta atas dasar persetujuan DPRD. Berdasarkan payung hukum tersebut maka diterbitkan untuk pertama kali Peraturan Gubernur Gorontalo No. 17 Tahun 2006 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan berjalan sampai sekarang ini dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Gorontalo No. 03 Tahun 2013. “Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja. Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ”Pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo”. Dan dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : a) Ada pegawai yang terlambat masuk kantor, b) Ada pegawai yang pulang lebih cepat. c) Masih ada pegawai yang meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa izin, d) Masih ada pegawai tidak mengikuti kegiatan kenegaraan/rapat/senam bersama, e) Semua pegawai telah mendapat TKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kantor meskipun dalam jumlah yang kurang proporsional. Sehingga peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar pengaruh tunjangan kinerja daerah
terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo ?, Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tunjangan kinerja daerah terhadap kinerja
pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja pegawai baik instansi pemerintah maupun swasta dan manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberi masukan yang membangun bagi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dalam rangka mengevaluasi dampak pemberian tunjangan kinerja daerah terhadap kinerja pegawai.
KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS kompensasi adalah apa yang seorang pegawai terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodik di desain dan dikelola oleh bagian sumber daya manusia. Kompensasi yang diberikan organisasi ada yang berbentuk uang dan adapula yang tidak berbentuk uang (Davis dalam Kadarisman 2012:11). Kompensasi merupakan sejumlah balas jasa yang diberikan kepada karyawan dengan maksud sebagai rangsangan agar karyawan dapat mencapai suatu tingkat kinerja tertentu disamping sebagai pembangun dan pemelihara harapan-harapan
karyawan
sebagaimana
pendapat
Handoko
(2001:176)
kompensasi merupakan perangsang yang ditawarkan kepada karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Dijelaskan pula oleh Pangabean (2002:93) menyatakan bahwa kompensasi adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produkktivitas, kompensasi merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yag telah ditentukan. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah suatu bentuk penghargaan dalam bentuk materal dan non material yang diberikan secara sengaja kepada pegawai atau karyawan agar terciptanya suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja sehingga akan menimbulkan dampak baik bagi instansi melalui kinerja yang baik dan berkualitas seorang pegawai. Dengan kata lain pemberian kompensasi adalah pemberian uang ataupun penghargaan diluar gaji sebagai pengakuan oleh instansi terhadap kinerja dan kontribusi pegawainya.
Mengacu pada definisi Bernardian & Russell dalam Casmiwaty (2004) jenis kompensasi terdiri yang diterima oleh PNS di Indonesia meliputi : a) gaji pokok yaitu suatu hal yang menonjol dari jenis kompensasi yang diterima di lingkungan PNS indonesia ialah gaji. Gaji pokok yang sering disebut gaji adalah bayaran yang diterima seseorang yang di tentukan atas dasar minggu, bulan dan bukan atas perhitungan jam atau hari serta tidak termasuk unsur-unsur variabel dan tunjangan lainnya (Amstrong & Murlis (1995), Dessler (1997), Mathis & Jackson (2006), b) Tunjangan yakni selain gaji pokok, PNS di indonesia mendapat berbagai jenis tunjangan. Tunjangan keluarga bagi pegawai yang sudah berkeluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dalam dunia pemerintahan khususnya di Provinsi Gorontalo, kompensasi yang diberikan disebut sebagai tunjangan yang dirumuskan atau dikenal dalam bentuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), tunjangan ini di tetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Gorontalo No. 03 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1). Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah penghargaan berupa insentif tambahan hasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo dijelaskan bahwa penerima TKD adalah a) Penerima TKD adalah PNS dan calon PNS, b) PNS menerimanTKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, PNS Pemerintah Provinsi Gorontaloyang dipekerjakan pada instansio pusat di daerah dan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota diwilayah Provinsi Gorontalo, PNS pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Calon PNS dapat diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun, PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah beertugas minimal 1 (satu) tahun, kecuali menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu). Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo dijelaskan bahwa TKD yang diberikan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori: TKD Jabatan Struktural, TKD jabatan fungsional tertentu,
TKD jabatan fungsional Umum (Pergub. Pasal 8, 2013). Menurut Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Daerah (TKD)
3 Tahun 2013 pengukuran
Tunjangan Kinerja
pada jabatan staf tediri atas : Disiplin, Tanggung Jawab,
Kerjasama, Inovasi, Produktifitas. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatankegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. Kinerja didefinisikan sebagai kontribusi terhadap hasil akhir organisasi dalam kaitannya dengan sumber yang dihabiskan dan harus diukur dengan indikator kualitatif dan kuantitatif (Belcher,1987; Cohen 1980 dalam Smith, 1996). Menurut Hasibuan (2007:93), kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang didalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta tepat waktu. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikatorindikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. (Amins Ahmad, 2012:97). Menurut Mahmudi (2007) pengembangan indikator kinerja pada organisasi pemerintah daerah paling tidak meliputi dua tingkatan, yaitu: ukuran kinerja tingkat kabupaten/ kota dan ukuran kinerja tingkat unit kerja. Ukuran kinerja tingkat kabupaten/ kota digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja Pemda dalam mengimplementasikan strategi dalam mencapai misi, visi daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis daerah. Ukuran kinerja tingkat unit kerja digunakan untuk mengukur kinerja unit kerja dalam
memberikan pelayanan kepada custumer yang secara spesifik terdapat dalam rencana strategi unit kerja. Senada dengan konsep pengukuran kinerja tersebut, Bernardian (1995) mengajukan enam kriteria primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja : a) Quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan, b) Quantity, merupakan tingkat sejauh mana jumlah yang dihasilkan, c) Timeless, merupakan tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan yang lain, d) Cost-effectiveness, merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi, atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumberdaya, e) Need for supervision, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh tunjangan kinerja pegawai (TKD)
terhadap kinerja pegawai sebenarnya sudah pernah
dilakukan oleh peneliti terdahulu. peneliti mengambil ide dari peneliti terdahulu tersebut. Oleh karena itu, pada sub bab ini peneliti mengemukakan hasil penelitian yang relevan dari peneliti terdahulu, yaitu: a. Achmad Fahruddin Ichsan (2009) Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja (Studi Kasus pada Karyawan PT. Pos (persero) Malang). Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Malang telah melaksanakan program kompensasi dengan cukup baik. Sehingga dengan adanya penerapan program kompensasi yang cukup baik tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini juga telah dibuktikan melalui analisis statistik bahwa kompensasi materiil dan kompensasi non materiil secara bersama-sama dan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Achmad Fahruddin Ichsan (2009) memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh
peneliti dari subyek penelitian yakni karyawan PT. Pos (persero) Malang). Pada PT. Pos Indonesia (Persero) sedangkan subyek penelitian yang akan diteliti adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Perbedaan kedua terletak pada indikator variabel kompensasi yakni pada penelitian sebelumnya terdiri dari kompensasi materil dan kompensasi non materil sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan peneliti adalah kompensasi dalam bentuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). b. Koko Sudjatmoko (2007). Pengaruh Kompensasi Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Departemen Operasional Pemasaran Dunkin’ Donuts Cabang Arteri Jakarta. Kesimpulan dari peneliti ini bahwa karyawan
menghargai dan mendukung
dengan pemberian kompensasi dari perusahaan untuk peningkatan kinerja karyawan sehingga termotivasi untuk bekerja lebih baik. Dari total perhitungan korelasi, pengaruh antara pemberian kompensasi dan prestasi kerja pegawai pada perusahan yang tersebut sudah sangat baik dan kinerja yang dihasilkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada penelitian kedua ini terdapat perbedaan pada subyek penelitian yakni karyawan pada departemen operasional pemasaran Dunkin’ Donuts Cabang Arteri Jakarta sedangkan penelitian ini cenderung meneliti Pegawai Negeri Sipil. Pada variabel sebelumnya kompensasi yang diteliti adalah kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung dan pada penelitian ini akan difokuskan pada kompensasi langsung dalam bentuk insentif TKD. Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejenis yang dalam penelitian tersebut terdapat beberapa masalah yang relevan untuk dapat digunakan dan dikembangkan menjadi teori utama dalam penulisan skripsi. Untuk mengembangkan kerangka teori yang sudah ada dalam penelitian terdahulu, maka penulis melengkapinya dengan buku dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja (Peraturan Gubernur Provinsi
Gorontalo Tentang TKD Tahun 2013). Pemberian TKD didasarkan pada kinerja pegawai, artinya kinerja yang dinilai berdasarkan atas kinerja yang dicapai dalam satu masa penilaian dan bobot pekerjaan. Dari uraian di atas, maka secara sistematik kerangka berpikir dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: Tunjangan Kinerja Daerah
Kinerja
1.
Disiplin
1. Kualitas Kerja (Quality)
2.
Tanggung Jawab
2. Jumlah
3.
Kerjasama
4.
Inovasi
5.
Produktifitas
Pekerjaan
yang
diselesaikan (Quantity) 3. Ketepatan
waktu
menyelesaikan
dalam
pekerjaan
(Timeless) 4. Efektifitas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013
biaya
(Cost-
effectiveness) 5. Pengawasan
(Need
for
supervision) Menurut Arikunto (1998:71), mengemukakan bahwa hipotesis sebagai dugaan jawaban yang bersifat sementara, Bernardian yang di uji (1995) kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: ”Diduga ada pengaruh yang signifikan pemberian tunjangan kinerja daerah terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo”.
METODE PENELITIAN Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Sedangkan waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian adalah dilaksanakan sejak bulan Januari sampai bulan Agustus 2013. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu untuk mengetahui pengaruh tunjangan kinerja daerah terhadap kinerja pegawai pada
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Adapun desain penelitian sebagai berikut: Y
X
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2011: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Staf Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang berjumlah 118 orang. Menurut Arikunto (2006:131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin (dalam Riduwan, 2005 : 65) sebagai berikut : n= Dimana:
.
n = Jumlah sampel N = Jumlah Populasi = 118 responden = presisi (ditetapkan 0,15) Berdasarkan rumus di atas, diperoleh jumlah sebagai sampel sebagai berikut: =
.
+1
=
118 118 = = 54,12 = 32 (118). 0,15 + 1 3,66
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari : a) Sumber data primer adalah seluruh Staf Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, b) Sumber data sekunder adalah referensi, buku-buku dan data pegawai
yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.
Teknik
pengumpulan data yaitu observasi, angket, wawancara. Uji validitas adalah mengetahui tingkat validitas dari instrument kuisioner yang digunakan dlam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang berada dalam kuisioner benar-benar
mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Cara yang digunakan adalah dengan analisis item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan nilai total seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan menggunakan Korelasi Product Moment (Riduan, 2010)
Selanjutnya
dilakukan
langkah
realibilitas
instrument
dengan
menggunakan rumus Alpha sebagai berikut :
r
=
(variabel butir soal)
=
(variabel total)
=
Teknik analisis data
yakni menggunakan a) asumsi normalitas
(kenormalan) adapun pengujian normalitas data pada penelitian dilakukan hanya pada variable yang bersifat acak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas hanya dilakukan pada variable Y dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model yang diuji, analisis regresi sederhana menggunakan statistik inferensial, yakni untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana yaitu Y = β0 + β.X+ e, b) Pengujian Hipotesis (uji t) H0 : i = 0 dimana i = 0,1 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen yang ke-i terhadap variabel dependen), H1 : i 0 dimana i = 0,1 (Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen yang ke-i terhadap variabel dependen) Taraf
signifikansi α
=
0.05 , Statistik Uji : t1
ˆ1 , c) Interpretasi Koefisien Seˆ
Determinasi Kemudian untuk mengetahui besar kontribusi Tunjangan Kinerja Daerah (X) terhadap Kinerja pegawai (Y), digunakan Koefisien Determinasi (KD) dengan rumus : KD rs 2 100%
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terbentuk sejak berdirinya Provinsi Gorontalo Tahun 2001 yang bertempat di Kota Gorontalo. Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo beberapa kali berpindah tempat dan sejak tahun 2012 mempunyai kantor yang menetap dengan alamat jalan Pangeran Hidayat Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.
Sasaran pembangunan Kesehatan adalah
terselenggaranya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang makin bermutu dan usaha yang mampu mewujudkan manusia yang tangguh, sehat, cerdas dan produktif. Untuk itulah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menetapkan visi : masyarakat Gorontalo yang mandiri untuk hidup sehat dan misi : Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan kesehatan , Menggerakkan dan memberdayakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat , dan Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terdiri dari Kepala Dinas sebagai Kepala Kantor dan yang dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Sub Dinas serta Kepala Seksi. Kepala Dinas sebagai kepala kantor memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang didelegasikan masing-masing kepada Sub Dinas, Sub bagian serta seksi-seksi. Sejak tahun 2002 pemerintah Gorontalo dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan telah menerapkan manajemen kewirausahaan atau new public management (NPM). Sistem ini menekankan pencapaian hasil dan akuntabilitas dalam menjamin anggaran publik secara bijaksana, dan merupakan sarana membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan analisis dengan menggunakan regresi linier sederhana, terlebih dahulu dilakukan dilakukan uji normalitas data, pengujian ini dilakukan terhadap skor variabel X (Tunjangan Kinerja Daerah) maupun variabel Y (Kinerja), kemudian disimpulkan bahwa data hasil penelitian untuk variabel X dan variabel Y berdistribusi normal. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai a = 8,203 dan b = 0,52 yang berarti
bahwa terdapat pengaruh yang positif variabel X terhadap variabel Y. setiap kenaikan variabel X sebesar satu-satuannya akan menyebabkan kenaikan variabel X sebesar 0,830 satuan. Selanjutnya berdasarkan perhitungan korelasi (r) diperoleh nilai r = 0,875, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk koofisien determinasi (r2) adalah 76,5% variabilitas mengenai kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebas dalam model (TKD), sedangkan sisanya sebesar 23,5%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
didesain dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bahwa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah dapat menjelaskan kinerja pegawai. Selain itu juga pemberian Tunjangan Kinerja Daerah merupakan strategi dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo karena memiliki hubungan yang kuat terhadap kualitas kerja, jumlah pekerjaan yang diselesaikan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, efektivitas biaya, dan pengawasan sehingga pemberian Tunjangan Kinerja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis, maka penelitian mengenai Pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan Tunjangan Kinerja Daerah secara efektif dan efisien mempunyai hubungan yang nyata terhadap kinerja pegawai. Hal ini dinyatakan dengan persamaan regresi. Selanjutnya dalam perhitungan keofisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 76,5 % variabilitas mengenai kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Prov.Gorontalo dapat diterangkan oleh sistem pemberian Tunjangan Kinerja Daerah yang diterapkan, sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan,
keterbatasan dan simpulan pada akhirnya peneliti merekomendasikan beberapa hal yang perlu dicermati pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Bagi Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo agar lebih memperhatikan
kesejahteraan
pegawai. selain Tunjangan Kinerja Daerah, pemberian kendaraan operasional, promosi jabatan, serta perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel yang lain.
DAFTAR PUSTAKA Amstrong, Michael dan Murlis Helen. 1995. Salary administration,3nd. Rochmulyati, H. (penerjemah). Administrasi gaji. LPPM dan PT Pustaka Binaman pressindo. Jakarta Arikunto, Suharsimi. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta Bernardian, John H and Joyce E.A Russell, 1995. Human resources management: an experiential approach;McGraw-Hill Book Company, Inc., New York. Casmiwaty, D. 2004. Sistim kompensasi pns di indonesia, Sulistiyani (ed.), Memahami good governance dalam perspektif sumber daya manusia, Gava Media, Yogyakarta. 231-232 Kadarisman M. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: Rajawali Pers Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi Aksara Ichsan, Achmad Fahruddin. 2009. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Malang. Malang Mahmudi. 2007. Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Pangabean, Mutiara, S. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia
Riduan., Sunarto. 2010. Pengantar Statistika. Bandung: Alfabeta Smith Mcneese, 1996, Increasing Employee Productivity Job Satisfaction And Organizational Commitment Hospital Health Services Administration Summer
1996
41
2
Essays
and
Term
Papers.
http://www.studymode.com/subjects/mcneese-smith-d-1996-increasingemployee-productivity-job-satisfaction-and-organizational-commitmenthospital-health-services-administration-summer-1996-41-2-page1.html Sujatmoko, Koko. 2007. Pengaruh Kompensasi Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada Departemen Operasional Pemasaran Dunkin’ Donuts cabang arteri Jakarta, Jakarta Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Gubernur. 2013. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2013
