1
JURNAL ILMIAH
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI MINIMARKET ALFAMART MATARAM (Studi Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
Oleh : NI WAYAN MEGA JAYANTARI D1A 007 204
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2013
2
3
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI MINIMARKET ALFAMART MATARAM (Studi Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan)
NI WAYAN MEGA JAYANTARI D1A 007 204 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan hambatan dari perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari di Mini Market Alfamart Mataram. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta melakukan interview atau wawancara dengan analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptip kualitatif. Hasil penelitian di Minimarket Alfamart Mataram menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan telah dilaksanakan oleh Minimarket Alfamart Mataram, khususnya perlindungan dari segi upah tenaga kerja, jam kerja, dan cuti kerja (khusus bagi pekerja/buruh perempuan), serta bentuk dari keselamatan dan kesehatan para pekerja/buruh perempuan di Minimarket Alfamart Mataram. Kata Kunci : Perlindungan hak pekerja perempuan. PROTECTION PUNISH TO NUCTURNAL CHARWOMAN IN MINIMARKET ALFAMART MATARAM (Study of pursuant to law of no.13 year 2003 about of labour) ABSTRACT This research aim to know the law protection and the resistance of law protection implementation toward woman labour who work in the night in Mataram Alfamart Mini Market. This research is an empirical law research, uses legislation and conceptual approach, doing interview and qualitative decriptive analysis. Result of the research which have been done in Mataram Alfamart Mini Market indicate that the protection to woman labour have been executed by Mataram Alfamart Mini Market, especially protection in term of labour allowance, working hours, and job leave (especially toward woman labour) and also the construction of work safety and health of woman labour in Minimarket Alfamart Mataram. Keyword : Woman labour right protection.
4
PENDAHULUAN
Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorang, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut pekerja/buruh bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja/buruh juga adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk masa depan dan keluarganya. Mengingat pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dari pengusaha yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa “tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan“ Bagi pekerja/buruh perempuan yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum dari kondisi objektif tidak ada perbedaan-perbedaan. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pekerja/buruh perempuan terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun
5
larangan-larangan yang menyangkut kedirian seseorang perempuan secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya. Masalah pekerja/buruh saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban baik para pekerja/buruh maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan di malam hari?; 2) Apakah yang menjadi kendala di Minimarket Alfamart Mataram berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja di malam hari ? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan di malam hari di Mini Market Alfamart Mataram.; 2) Untuk mengetahui hambatan dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja di malam hari.
6
Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Manfaat teoritis: Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan.; 2) Manfaat praktis: Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan pada malam hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sumber dan jenis data yang digunakan yaitu sumber data kepustakaan, dan sumber data lapangan. Serta jenis data yang digunakan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dari bahan-bahan literatur serta wawancara terhadap informan, dan analisis data dianalisis dengan diskriptip kualitatif dengan menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis.
7
PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Minimarket 1.
Perlindungan Kerja Bagi Tenaga Kerja Perempuan Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi: a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha. b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. c. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja. Menurut Zaeni Asyhadie bahwa jenis perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:1 1) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
1
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 78.
8
2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. 3) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Hubungan antara pekerja/buruh dan perusahaan merupakan hubungan timbal-balik maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan maka hak masingmasing akan terpenuhi. Dari sudut tenaga kerja hak dan kewajiban pekerja/buruh adalah: 2 a) Kewajiban pekerja/buruh: 1) Kewajiban ketaatan Seorang tenaga kerja yang memasuki sebuah perusahaan tertentu memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap perintah dan petunjuk yang diberikan perusahaan karena mereka sudah terikat dengan perusahaan. Namun demikian, tenaga kerja tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasanya apabila perintah tersebut dinilai tidak bermoral dan tidak wajar.Seorang tenaga kerja di dalam perusahaan juga tidak harus menaati perintah perusahaan tersebut apabila penugasan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. 2) Kewajiban konfidensialitas Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Setiap tenaga kerja di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain lain memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada khalayak umum. Kewajiban ini tidak hanya dipegang oleh tenaga kerja tersebut selama ia masih bekerja 2
Hari Pramono, Hak Dan Kewajiban Para Pekerja Berdasarkan Undang-Undang, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 37.
9
disana, tetapi juga setelah tenaga kerja tersebut tidak bekerja di tempat itu lagi. Sangatlah tidak etis apabila seorang tenaga kerja pindah ke perusahaan baru dengan membawa rahasia perusahaannya yang lama agar ia mendapat gaji yang lebih besar. 3) Kewajiban Loyalitas Konsekuensi lain yang dimiliki seorang tenaga kerja apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus mendukung tujuantujuan dan visi-misi dari perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka. Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Maka sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral. b) Hak-Hak pekerja/buruh: 1) Meminta pada pimpinan atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan. 2) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselematan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pengawas dalam batas-batas yang masih dipertanggungjawabkan. Perusahaan hendaknya juga mendistribusikan gaji secara adil terhadap seluruh karyawannya. Hendaknya perusahaan tidak hanya menggunakan
evaluasi
kinerja
saja
untuk
menentukan
gaji
para
karyawannya, tapi akan lebih etis lagi apabila perusahaan juga ikut memperhitungkan berapa kepala yang bergantung pada karyawan tersebut.
10
2.
Perlindungan
Yang
Sifatnya
Khusus
Terhadap
Pekerja/Buruh
Perempuan a. Perlindungan kerja malam Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tenaga kerja perempuan dilarang untuk bekerja pada malam hari, akan tetapi mengingat berbagai alasan, maka pekerja/buruh perempuan diizinkan untuk bekerja pada malam hari antara lain karena adanya alasan sosial, alasan teknis, dan alasan ekonomis. Ketentuan yang mengatur kerja malam pekerja/buruh perempuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 yang menetapkan bahwa: “Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat, dan keadaan seharusnya dijalankan oleh wanita.” Tata cara mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari telah dikeluarkan dengan Peraturan Mentri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per-04/MEN/1989 tentang tata cara mempekerjakan pekerja/buruh wanita pada malam hari yaitu: 1) Harus ada izin dari Depnaker setempat dengan syarat yang harus dipenuhi, misalnya, mutu produksi harus lebih baik bila memepekerjakan wanita. 2) Pengusaha harus menjaga keselamatan 3) Kesehatan dan kesusilaan (tidak boleh mempekerjakan wanita dalam keadaan hamil ada angkutan antar jemput dan sebagainya) 4) Penyediaan makanan ringan, ada izin dari orang tua atau suami dan lain-lain.
11
b. Perlindungan yang bersifat protektif Pekerja/buruh perempuan merupakan kelompok yang karena kudratnya mempunyai karakteristik tertentu yang mendapat perhatian, oleh karena itu dalam beberapa hal terhadap pekerja/buruh perempuan ini deberlakukan peraturan khusus karena terutama yang menyangkut perlindungan pekerja/buruh perempuan, mencakup larangan kerja pada malam hari, larangan melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, kesusilaan perempuan. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut berupa: 1) Peraturan cuti haid Bagi wanita yang normal dan sehat, pada usia tertentu akan mengalami haid, dalam prakteknya banyak wanita yang sedang dalam masa haid tetap bekerja tanpa gangguan apapun. Tetapi kalau keadaan fisiknya tidak memungkinkan sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Terkait Cuti. Pasal 13 ayat (1) dinyatakan : Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut diatur. Pelaksaan dari ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951, Pasal 1 Sub Pasal 1 ayat (2) dalam menjalankan aturan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 13 ayat (1), maka majikan dianggap tidak mengetahui tentang keadaan haid dari buruhnya, bila yang bersangkutan tidak memberitahukan hal itu kepadanya.
12
2) Peraturan cuti hamil, melahirkan dan gugur kandungan Bagi tenaga kerja wanita yang hamil, dilindungi oleh undangundang dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan: Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia melahirkan menurut perhitungan dan satu setengah bulan setelah melahirkan anak atau gugur kandungan. Ketentuan tersebut dinyatakan berlaku dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 1951 Pasal 1 Sub Pasal 1 yang berbunyi Bagi tenaga kerja yang akan menggunakan hak cutinya diwajibkan : a. Mengajukan permohonan yang dilampiri surat keterangan dokter, bidan atau keduanya tidak ada, dapat dari pegawai pamong praja atau sederajatnya camat. b. Permohonan diajukan selambatnya 10 hari sebelum waktu cuti mulai. 3) Kesempatan menyusui anak pada waktu jam kerja Di dalam penjelaskan Pasal 13 ayat (4) ditentukan bahwa dipikirkan oleh pemerintah
kemungkinan
mengadakan tempat
penitipan anak. Kesempatan sepatutnya adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 4) Pengapusan perbedaan perlakuan terhadap pekerja/buruh perempuan Peningkatan perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan dapat dilihat pula dengan adanya beberapa ketentuan yang menghapuskan adanya pebedaan perlakuan terhadap pekerja/buruh perempuan.
13
c. Perlindungan yang bersifat korektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 176. Pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi: 1) Penyusunan rencana kerja 2) Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja. 3) Penindakan korektif, baik secara preventif maupun secara refresif. 4) Pelaporan hasil pemeriksaan. d. Perlindungan yang bersifat non-diskriminasi Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap
perempuan,
maka
penegasan
perlindungan
pekerja/buruh perempuan dari perlakuan diskriminatif. 3.
Pelaksanaan
Perlindungan
Hukum
Terhadap
Pekerja/Buruh
Perempuan. a. Perlindungan kerja terhadap pekerja/buruh perempuan di Minimarket Alfamart Mataram. 1) Pelaksanaan dari segi upah pekerja/buruh Dari segi upah pekerja/buruh berpedoman pada UMP (Upah Minimum Provinsi) sebesar Rp. 1.100.000,- yang ditetapkan oleh pemerintah, dan perusahaan memberikan upah pokok kepada pekerja/buruh sebesar Rp.1.100.000,- sedangkan untuk kenaikan jabatan dilihat dari prestasi dan kinerja pekerjanya.
14
2) Pelaksanaan dari segi jam kerja. Di Minimarket Alfamart Mataram paraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan waktu kerja telah sepenuhnya dilaksanakan oleh para pengusaha khususnya di Minimarket Alfamart Mataram karena diatur dalam kesepaktan kerja bersama Pasal 5 yaitu “40 (empat puluh) jam dalam seminggu diluar jam istirahat sesuai dengan jadwal kerja yang sudah ditetapkan dan bagi pekerja/buruh berhak mendapatkan libur minimum 1 (satu) hari libur sesuai jadwal kerja yang ditetapkan. 3) Pelaksanaan cuti kerja (khusus bagi tenaga kerja perempuan) Di Minimarket Alfamart Mataram sehubungan dengan hak pekerja/buruh perempuan terhadap cuti kerja yang khusus bagi pekerja perempuan, dalam hal ini khususnya di Minimarker Alfamart Mataram semua pekerja/buruh perempuan tidak mendapatkan cuti, melainkan para pekerja/buruh berhak mendapatkan dan membuat surat pengajuan permohonan ijin cuti kepada pihak perusahaan tersebut dengan memotong gaji pokok. Pengajuan ijin tersebut dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada pihak personalia.
15
B. Kendala Yang Berkaitan Dengan Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari. Di Minimarket Alfamart Mataram kendala yang sering ditemui dalam perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan sebagai berikut: a. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh terhadap hak-hak mereka yang telah dijamin oleh hukum. Para pekerja/buruh perempuan yang umumnya berpendidikan yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pengetahuan tentang undang-undang yang telah mengatur hak-haknya dalam undang-undang sehingga tidak paham tentang hak yang seharusnya mereka dapatkan b. Kurangnya kesadaran pengusaha mengenai perlindungan hak pekerja/buruh perempuan. Pengusaha
pada
dasarnya
mementingkan
kesejahteraan
perusahaannya sehingga hak-hak dari pekerja/buruh perempuan kurang mendapat perhatian padahal hak-hak tersebut telah diatur dalam undangundang, tapi sebenarnya perusahaan tahu bahwa pekerja/buruh mempunyai hak-hak yang tercantum dalam undang-undang. c. Masih rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial tenaga kerja perempuan. Dalam kenyataannya sebagian besar pendidikan pekerja/buruh hanya lulusan SMA saja sehingga SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh pekerja/buruh menyebabkan pekerja/buruh perempuan lebih mementingkan
16
penghasilan atau upah yang telah diperolehnya dari hasil mereka bekerja yang semata-mata hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menuntut hakhak yang telah tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan.
17
PENUTUP
A. Simpulan Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan di malam hari, bentuk perlindungan hukum yang dikaji dalam hal ini yaitu perlindungan hukum dari segi upah dimana perlindungan haknya dalam segi upah telah dibayarkan sesuai dengan upah minimum pekerja yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- per bulan, perlindungan dari segi jam kerja yaitu 8 jam per hari dimana cara kerjanya secara ship-shipan atau bergantian, bentuk perlindungan hak pekerjanya dalam hal ini bisa mengajukan pergantian jam kerja dan perlindungan dari segi cuti kerja (khusus
bagi
tenaga
kerja
perempuan)
apabila
tidak
memungkinkan
melaksanakan suatu pekerjaan maka bisa diajukan cuti dengan membuat surat izin kerja kepada atasan di Minimaraket Alfamart Mataram hal tersebut adalah hak dari pekerja perempuan. Jadi dalam hal ini perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan pada malam hari di Minimarket Alfamart Mataram telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendala yang berkaitan dengan perlindungan hukum disebabkan kurangnya pengetahuan pekerja/buruh terhadap hak-hak yang telah terjamin oleh hukum, kurangnya kesadaran pengusaha mengenai perlindungan pekerja/buruh perempuan, dan masih rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial pekerja/buruh perempuan.
18
B. Saran-saran Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Bagi pemerintah, pemerintah dalam hal ini harus memberikan penyuluhan kepada pekerja/buruh perempuan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar setiap pekerja/buruh perempuan mengetahui perlindungan hukumnya sebagimana mestinya yang diberikan oleh perusahaan karena telah ada undang-undang yang melindungi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari. 2. Bagi pekerja, pekerja/buruh perempuan diharapkan mengerti akan hak-haknya dan tahu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan. 3. Bagi pengusaha, mengenai tanggung jawab perusahaan kepada pekerja/buruh perempuan harus selalu memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
19
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku dan Jurnal Hukum Asyhadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Pramono, Hari, 1987, Hak Dan Kewajiban Para Pekerja Berdasarkan UndangUndang, Jakarta: Bina Aksara.
B. Peraturan-Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 03/MEN/1989 tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil atau Melahirkan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
