TINJAUAN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) KONSERVASI PENYU DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KONSERVASI PENYU DI KECAMATAN TAMBELAN, DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN
JURNAL
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji
Oleh
ERIC RINALDI 130565201175
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017
TINJAUAN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) KONSERVASI PENYU DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KONSERVASI PENYU DI KECAMATAN TAMBELAN, DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN
ERIC RINALDI 130565201175
(
[email protected])
(Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH Tanjungpinang) ABSTRAK Kelestarian penyu di Indonesia saat ini mengalami ancaman yang cukup serius dan menghawatirkan, terutama disebabkan karena pengambilan telur penyu secara berlebihan untuk diperdagangkan maupun dikonsumsi pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepunahan penyu seperti karena ulah manusia itu sendiri dan oleh faktor alam yang disebabkan predator laut yang memakan penyu maupun tukik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Penyu Di Kecamatan Tambelan Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. Pembahasaan dalam skripsi ini mengacu pada teori Van dan Horn dalam Subarsono (2006:99). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berdasrakan proses pengambilan data bersifat sampling purpose. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Hasil penelitian bahwa terjadi kekosongan dalam melaksanakan program yang diakibatkan oleh perubahan undang-undang sehingga kewenangan yang awalnya dimiliki oleh DKP Kabupaten Bintan sekarang berpindah kepada DKP Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga program yang berada dalam Rencan Aksi Nasional (RAN) Konservasi penyu belum mampu dijalankan sampai saat ini.
Kata Kunci : Tinjauan, Rencana Aksi Nsional (RAN) Konservasi Penyu
1
ABSTRACT
Preservation of the turtles in Indonesia is currently experiencing a pretty serious threat and afraid, especially due to the taking of turtle eggs is excessive for traded or consumed. Factors that affect the extinction of turtles as human behavior because of itself and by natural factor caused the sea predators eat turtles or dive. This research aims to find out how the national plan of Action Review (RAN) Turtle Conservation in the implementation of conservation activities in the Tambelan Turtles By the Fisheries Agency District Bintan. With multilingualization in this thesis refers to the theory of Van Horn and in the Subarsono (2006:99). The research method used is descriptive qualitative berdasrakan the process of data capture are sampling purpose. The technique of data collection is done using observation, interview and documentation. As for the Foundation of the informants in this study as many as 5 people. The results of research that a vacancy in the exercise program caused by changes in the laws so that the authority was originally owned by DKP Bintan Regency is now moved to the REST of the province of Riau Islands. So programs that are in the plan of Action of the national Turtle Conservation (RAN) hasn't been able to run up to this point.
Keywords: Observation, The Action Plan Nsional (RAN) Turtle Conservation
2
PENDAHULUAN Penyu merupakan kekayaan biota laut langka sehingga dilindungi oleh peraturan dan perundang undangan di Indonesia. Adapun jenis penyu di Indonesia menurut Carr dalam (Darmawan 2015:7) yaitu, penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricate), penyu abu-abu (Lepidochelys olivacea), penyu pipih (Natator depressus), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), serta penyu tempayan (Caratta caretta). Keenam jenis penyu tersebut yang berada di indonesia telah dilindungi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Populasi keenam jenis penyu tersebut telah lama terancam punah. Kepunahan itu disebabkan oleh pemanfaatan penyu di Indonesia sejak lama telah dilakukan, pemanfaatan penyu di wilayah indonesia ini dikarnakan nenek moyang mereka dulu telah terbiasa mengkonsumsi telur penyu. Sehingga pemerintah pusat membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu, agar rencana aksi nasional ini dapat dilaksankan dan mampu mengurangi kepunahan terhadap populasi penyu. Berdasarkan dari data awal di lokasi penelitian bahwa tidak di temukan lagi tempat konservasi penyu yang berada di jalan teluk ayam, Desa Kukup Kecamatan Tambelan. Dimana di Desa Kukup tersebut pernah menjadi tempat lokasi konservasi penyu, namun sekarang tempat tersebut tidak digunakan lagi, bahkan dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengurusnya. Sehingga dengan tidak
3
berjanlannya lagi konservasi penyu di jalan teluk ayam Desa Kukup, Kecamatan Tambelan mengakibatkan terjadinya penurunan populasi penyu.
Tabel 1 Matrik detil rencana aksi nasional konservasi penyu tahun 2016 - 2020 SASARAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
1. Meningkatnya 1) Melindungi, 1) Melakukan penyelamatan sarang efektifitas pengelolaan mengrehabilitasi dan dan meningkatkan daya tetas habitat peneluran menata habitat tukik; penyu di lokasi peneluran penyu di 2) Melakukan rehabilitasi habitat priroritas. dalam kawasan peneluran di dalam konservasi dan di kawasankonservasi yang luar kawasan mengalami degradasi; konservasi 3) Melakukan rehabilitasi habitat peneluran di dalam kawasan konservasi yang mengalami degradasi; 4) Melakukan perlindungan dan penyelamatan sarang di luar kawasan konservasi; 5) Mempersiapkan lokasi peneluran penyu yang aman untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut; 6) Memfasilitasiproses pencadangan habitat peneluran penyu menjadi kawasan konservasi 2. Terwujudnya 2) Meningkatkan upaya 1) Pembuatan media informasi Penurunan sosialisasi, konservasi penyu; Penangkapan dan pengawasan dan 2) Sosialisasi regulasi perlindungan ilegal penyu dan telur penegak hukum penyu kepada stakholders; di lokasi priroritas 3) Pemberian apresiasi kepada sebesar 50% stakholders pelaksana konservasi dibandingkan data penyu; tahun 2016 4) Melaksanakan pengawasan dan penegak hukum terhadap pemanfaatan ilegal penyu dan telur; 5) Melakukan pemilihan duta penyu
4
SASARAN STRATEGI 3. Terwujudnya 3) Mengurangi Penurunan kematian kematian penyu penyu yang tertangkap yang diakibatkan secara tidak sengaja aktivitas perikanan (accidental catch) pada perikanan tuna longline sebesar 30% dibandingkan dat tahun 2014
1) 2)
3) 4) 5)
6)
7) 4. Terwujudnya peran 4) Meningkatkan peran 1) aktif masyarakat serta masyarakat dalam perlindungan dalam konservasi penyu di sekitar lokasi penyu 2) peneluran 3)
4)
5. Terbangunnya kemitraaan strategis dengan pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan konservasi penyu
5) Meningkatkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam melakukan konservasi penyu
1)
2)
3) 4)
5
RENCANA AKSI Penyusunan pedoman penyelamatan by-catch penyu; Melakukan bimbingan teknis (TOT) penyelamatan by-catch bagi observasi dan nelayan; Pendampingan penyelamatan penyu oleh observasi; Pendataan by-catch penyu dan penanganan oleh observasi; Pemberian apresiasi kepada nakhoda kapal atas partisipasinya dalam penyelamatan by-catch penyu; Melakukan kajian modifikasi alat tangkap untuk mengurangi bycatch penyu dan ujicoba pengoperasian; Melakukan sosialisasi alat tangkap hasil modifikasi Membentuk kelompok masyarakat peduli penyu di lokasi priroritas; Bimtek peningkatan kapasitas masyarakat dalam konservasi penyu; Membangun dan mengembangkan sistem insentif bagi masyarakat yang melakukan konservasi penyu; Melaksanakan pola pengelolaan kolaboratif konservasi penyu di lokasi priroritas Membentuk kelompok kerja (POKJA) konservasi penyu di tingkat pusat dan daerah; Melaksanakan pertemuan rutin POKJA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan; Membangun sistem pendanaan konservasi berkelanjutan; Berpartisipasi aktif dalam foruminternasional, seperti IOSEA, SSME, BBSE,CTL,dll
SASARAN STRATEGI RENCANA AKSI 6. Terimplementasinya 6) Mengembangkan pola 1) Menyusun pedoman ekowisata penyu berbasis pemanfaatan penyu ekowisata penyu berbasis konservasi sesuai dengan secara non-ekstraktif masyarakat berasas regulasi di lokasi prioritas melalui ekowisata konservasi; pada tahun 2020 penyu berbasis 2) Melakukan bimbingan teknis konservasi ekowisata penyu bagi stakeholders; 3) Membangunpusat informasi penyu berbasis konservasi; 4) Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendorong ekowisata penyu berbasis konservasi; 5) Pembinaan dan pendampingan pengembangan ekowisata penyu berbasis konservasi 7. Tersedianya sistem 7) Mengembangkan 1) Menyusun pedoman informasi dan database database dan sistem identifikasi dan monitoring penyu yang terintegrasi informasi penyu populasi penyu; pada tahun 2020 nasional 2) Melakukan bimbingan tektis indetifikasi dan pendataa populasi penyu; 3) Melakukan pendataan peneluran penyu di dalam kawasan konservasi; 4) Melakukanpenataan jalur migrasi penyu; 5) Membuat database penyu nasional 6) Membuat dan mengembangkan sistem informasi Sumber: Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Tahun 2016-2020.
Rencana Aksi Nasional (RAN) mempunyai daftar konservasi penyu yang menjadi lokasi prioritas pada 11 provinsi yang mewakili populasi penyu dari wilayah barat timur Indonesia yaitu:
6
1.
KKPN Pieh, KKPD Mentawai dan KKPD Kab.Pesisir SelatanSumatra Barat.
2.
TWP.Kepulauan Anambas dan KKPD Bintan (Kep.Tambelan) Kepulauan Riau.
3.
KKPD Lampung Timur (P.Segama Besar dan Kecil) – Lampung.
4.
Taman Pesisir Penyu Pantai Pangubahan - Jawa Barat.
5.
Pantai Peneluran Paloh Kalimantan Barat.
6.
Taman Pesisir Kepulauan Derawan – Kalimantan Timur.
7.
KKPD Kep.Pangkep (P.Cangke) dan KKPD Pulau selayar – Sulawesi Selatan.
8.
Pantai Barat dan Timur Bali.
9.
TWP.Jilimatra – NTB.
10. Pulau Buru – Maluku, 11. Pantai Jamursba Medi dan Wermon – Papua Barat. Dilihat dari ke 11 lokai prioritas peneluran bahwa, peneliti memilih salah satu lokasi prioritas yang berada di Kepulauan Riau khususnya pada KKPD Kabupaten Bintan Kecamatan Tambelan. Dikarnakan, Kecamatan Tambelan Potensi jumlah kunjungan induk penyu dan jumlah telur yang dihasilkan mengindikasikan Kepulauan Tambelan sebagai habitat penyu utama di Kabupaten Bintan. METODE Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan khususnya di Pulau
7
Nangka, Pulau Genting, Pulau Lintang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.
Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam
penelitian ini sebanyak 5 orang. HASIL DAN PEMBAHASAN Untuk mengetahui Tinjauan Rencana Aksi Nasional (Ran) Konservasi Penyu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Penyu di Kecamatan Tambelan, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, maka penulis menggunakan teori Van dan Horn dalam (Subarsono 2006:99) menyatakan bahwa ada enam (6) pariabel yang mempengaruhi kinerja implementasi sebagai berikut: Standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Hubungan antara organisasi Karakteristik agen pelaksana Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, Disposisi implementor 1. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur. Standar dan sasaran Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu tahun 2016 telah jelas dan terukur sehingga Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu dibuat buku pedoman untuk menjalankan standar dan sasaran yang ingin dilakukan dalam hal konservasi penyu di wilayah prioritas peneluran penyu dari bagian Barat sampai Timur Indonesia. UPTD Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Bintan yang berada di Kecamatan Tambelan kurang mengetahui standar dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Tanhun 2016, sebagai pedoman mereka dalam melaksanakan program konservasi penyu, sehingga mereka menjalankan program tentang konservasi penyu dengan persi mereka sendiri.
8
Namun terdapat fenomena lain seperti pihak lagoi membeli telur penyu di Pulau Genting sebanyak satu peti ikan untuk ditetaskan di lagoi, tetapi melalui koordinasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan yang berada di Kecamatan Tambelan. Maka sasaran dan standar dalam rencana aksi nasional konservasi penyu tahun 2016 masih belum bisa dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. 2. Sumber Daya Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. a. Sumber Daya Manusia Jumlah staf dan pegawai yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanaan Provinsi Kepulauan Riau, sudah memadai. Akan tetapi dengan jumlah pegawai 97 orang belum tentu bisa menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Maka staf maupun pegawai harus mempunyai ketrampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing sehingga mampu menjanalkan sumua program yang ada.
9
b. Anggaran Untuk anggaran program konservasi penyu yang berada dalam rencana aksi nasional konservasi penyu tahun 2016 di Kecamatan Tambelan saat ini belum ada dianggarkan. Namun di tahun 2015-2017 anggaran tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan kawasan konservasi penyu yang berada di Kabupaten Anambas. Sehingga pogram yang berada di kawasan konservasi penyu di Kecamatan Tambelan saat ini masih belum dilakukan. c. Fasilitas di Pulau Mangkai Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki standar dan sasaran dalam kawasan konservasi penyu yang berbasis wisata bahari. Sedangkan di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan yang dimana terdapat 14 lokasi habitat peneluran penyu yang perlu di perhatikan oleh DKP Provinsi Kepulauan Riau sampai saat ini, masih belum mendapatkan perhatian dari DKP Provinsi Kepulauan Riau. Jika tidak diperhatikan maka msyarakat akan terus mengeksploitasi telur penyu maupun bagian tubuh penyu lainnya. d. Informasi Adapun informasi yang dilakukan dalam program rencana aksi nasional konservasi penyu tahun 2016 di Kecamatan Tambelan, hanya sekedar sosialisasi yang berkaitan larangan pemanfaatan telur penyu dan bagian tubuh penyu lainnya di Kecamatan Tambelan yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
10
e. Kewenangan Kewenangan Pemerintah Provinsi terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau diberikan kewenangan untuk menjankan program yang berkaitan dengan konservasi perairan di dua lokasii yaitu. Seharusnya dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau harus berlaku adil dalam menjalankan kewenangan yang di peroleh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan itu. Maksud dari berlaku disini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan harus adil dalam pembangunan sarana, prasarana maupun fasilitas yang sama dalam pembangunan pada lokasi kawasan konservasi penyu tersebut. 3. Hubungan antara Organisasi Hubungan antara organisasi dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Tahun 2016, yaitu terdapat hubungan antara Pemerintahan Kecamatan Tambelan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga dengan adanya dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seharusnya mampu mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Tahun 2016 di Kecamatan Tambelan dengan baik. Penyebab kekosongan terhadap pelaksanan konservasi penyu di Kecamatan tambelan ada bebarapa faktor yaitu, karena adanya perubahan undang-undang terbaru tentang Pemerintahan Daerah membuat transisi kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan berpidah kepada Dinas Kelautan dan
11
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun hal lain yaitu seperti tidak adanya UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Kecamatan Tambelan tersebut. Sehingga DKP Provinsi Kepulauan Riau sulit untuk mendapatkan informasi maupun data yang berkaitan dengan konservasi penyu di Kecamatan Tambelan. 4. Karakteristik agen pelaksana Karakteristik agen pelaksana dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu tahun 2016 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yaitu diilakukan oleh Kasi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan DKP Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa dapat di analisa karakteristik agen pelaksana rencana aksi
nasional konservasi penyu tahun 2016 adalah staf dan pegawai yang telah memiliki pemahaman yang lebih dalam melaksanakan kegiatan konservasi penyu serta menguasai di bidang konservasi tersebut. 5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi Kondisi sosial, politik maupun ekonomi di Kecamatan Tambelan yaitu Penduduk Kecamatan Tambelan mempunya mata pencaharian yang cukup beragam. Mulai dari tani, pertukangan, nelayan serta ada juga yang bergerak di bidang jasa. Walaupun Kecamatan Tambelan merupakan daerah terisolir tidaklah bermata pencaharian nelayan, justru penduduk Kecamatan Tambelan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan kondisi politik di Kecamatan Tambelan masih tergantung dari siapa yang kuat maka dia yang menang.
12
6. Disposisi Implementor Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemenelemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap pemahaman dalam melakukan program masih kurang. Maka dari itu, DKP Provinsi Kepulauan Riau, selalu mengadakan pelatihan yang mengundang masing-masing perwakilan Kabupaten Kota yang memiliki wilayah konservasi penyu agar bisa sama-sama mengikuti pelatihan tersebut. Sehingga dari hasil pelatihan yang mereka dapatkan, bisa di aplikasikan di daerah mereka masing-masing agar bisa melakukan program konservasi penyu dijalankan sesuai dengan pemahaman yang telah mereka dapatkan dari hasil pelatihan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui pemateri dari Mentri Kelautan dan Perikanan Pusat.
KESIMPULAN Berdasarkan dari hasil dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hasil dari Tinjauan Rencana Aksi Nasional (Ran) Konservasi Penyu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Penyu di Kecamatan Tambelan, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan belum dapat berjalan dengan baik. Dinas Kelautan
13
dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau belum dapat melaksanakan program rencana aksi nasional konservasi penyu, karena setelah pembaruan undangundang 32 tahun 2004 menjadi 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi tansisi kewenangan antara DKP Kabupaten Bintan kepada DKP Provinsi Kepulauuan Riau sehingga terjadinya kekosongan dan program dalam rencana aksi nasional konservasi penyu tidak dapat dijalankan. Hal ini mengakibatkan populasi penyu sampai saat ini masih terancam punah akibat di konsumsi dan diperjual belikan telur dan bagian tubuh lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau seharusnya sebagai wadah dalam menangani masalah konservasi penyu yang berda di Kecamatan Tambelan, karena itu sudah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kepulauan Riau sebagai pelaksanaan kewenangan yang menjalankan program dalam rencana aksi nasional konservasi penyu tersebut. Sehingga dari hasil tersebut dari implementasi rencana aksi nasional konservasi penyu di Kecamatan Tambelan tahun 2016 mendapatkan dampak yang tidak diharapkan berupa tidak adanya perubahan yang terlihat dalam mengurangi pemburuan dan pemanfaatan telur penyu dan bagian tubuh lainnya.
DAFTAR PUSTAKA Buku Agung, Kurniawan, 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan. Agustino. Leo. 2012 Dasa-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
14
Atmosoeprapto, Kisdarto, 2002. Menuju SDM Berdaya - Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Darmawan, Agus. 2009. Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu. Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Darmawan, Agus, 2015. Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu. Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis kebijakan Publik (Edisi Kedua), Yougyakarta: Gadja Mada University. Moelong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Remaja Rosdakarya. Santosa, Andri. 2008. Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan. Bogor: Perpustakaan Nasional. Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Syafarudin. 2008. Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Tahir dan Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press. Wahab, Abdul, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksaan Negara. Jakarta: PT Bumu aksara. Wahab, Abdul, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksaan Negara. Edisi Kedua, Jakarta: Media Pressindo. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Jakarta: Media Pressindo.
Jurnal Pratomo, Arief dkk. 2010. Aspek Biologi Penyu Di Kabupaten Bintan. Vol . 2 No.1, September 2010.
15
Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
16
