UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS EKONOMI

PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Disusun Oleh:

Nama

: M. Fayrusz C. E

Nim

: 080420103160

Jurusan

: Akuntansi

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

TANJUNGPINANG 2014

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Fayrusz Citrasudi Elfanta, NIM . 0804-20103-160 \

Pembimbing 1.Tumpal Manik, M.Si 2. Desi Rahmatina S.Pd., M.Sc. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan penelitian Zullia Fitri (2010) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebesar 98,1%. Dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu maka penulis tertarik untuk meneliti objek pajak daerah yang termasuk dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air permukaan. Penulis tertarik untuk meneliti apakah objek tersebut berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau karena seharusnya penerimaaan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berbanding lurus terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan ketiga variabel tersebut merupakan objek penerimaan PAD. Oleh karena itu untuk membuktikannya penulis melakukan

penelitian dengan mengangkat judul “ Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau”

Batasan Masalah 1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Tanjungpinang dan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepri. 2. Data yang digunakan adalah data penerimaan PKB, BBNKB, dan PAP yang terdaftar di KPPD kota Tanjungpinang. Dan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepri yang terdaftar di Dispenda Provinsi Kepri.

Perumusan Masalah 1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepri? 2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepri? 3. Apakah Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepri? 4. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepri?

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh PKB, BBNKB, dan PAP terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau.

Manfaat Penulisan Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu Bagi Peneliti, Bagi KPPD Kota Tanjungpinang, Bagi Dispenda Provinsi Kepulauan Riau, dan Bagi Pihak Lain

Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN, BAB II LANDASAN TEORI,

BAB III

METODE PENELITIAN, BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, dan BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pajak Pengertian pajak Menurut Smeets dalam Waluyo (2006:2), Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Tarif Pajak Tarif untuk setiap jenis pajak adalah: Mardiasmo (2011:13)

1. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut: Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. 2. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: Penyerahan pertama sebesar 20%. Penyerahan dan seterusnya sebesar 1%. 3. Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar10%.

Hasil Penelitian Terdahulu Yaitu Noviana sari (2011) “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada UPT SerpongDPKAD Provinsi Banten” Neli Kurniawati (2006) “Kontribusi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD Sulawesi Tengah” dan Zullia Fitri (2010) “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Kepulauan Riau”

Regresi Berganda

a. Pengaruh PKB terhadap PAD Provinsi Kepri, lihat Marihot (2006:161).

b. Pengaruh BBNKB terhadap PAD Provinsi Kepri, lihat Marihot (2006:189). c. Pengaruh PAP terhadap PAD Provinsi Kepri, lihat Marihot (2006:240) d. Pengaruh PKB, BBNKB, dan PAP terhadap PAD Provinsi Kepri, lihat Marihot (2006:12).

Kerangka Pemikiran Hasil pemungutan PKB, BBNKB, dan PAP disetorkan secara langsung ke KPPD kota tanjungpinang dan kemudian serahkan lagi ke Dipenda Provinsi kepri yang dimasukkan kedalam PAD . Dengan demikian PKB, BBNKB, dan PAP memiliki pengaruh terhadap PAD

Provinsi Kepri. Berdasarkan uraian diatas

maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut:

H1 Pajak Kendaraan Bea Balik Nama Bermotor Kendaran Bermotor (X1) (X2) Pajak Air Permukaan (X3)

H2

H3

H4

Pendapatan Asli Daerah Provinsi kepri (Y)

Hipotesis Penelitian H1: Diduga Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. H2: Diduga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. H3: Diduga Pajak Air Permukaan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. H4: Diduga Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak air permukaan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III METODE PENELITIAN Objek Penelitian yang

terdapat dalam penelitian ini adalah kepemilikan

dan atau penguasaan perorangan kendaraan bermotor dan orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air permukaan di Kota Tanjungpinang yang terdaftar di KPPD Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemilik kendaraan bermotor dan orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air permukaan di Kota Tanjungpinang. Kemudian, yang menjadi sampel pemilik kendaraan bermotor yang membayar PKB, BBNKB, dan PAP di Kota Tanjungpinang. Jenis dan Sumber Data terdiri dari Jenis Data : Penelitian kuantitatif. Sumber Data, a. Data Sekunder :

Penulis melakukan studi pustaka. Literatur

dan dokumen lainnya mengenai perpajakan khususnya PKB, BBNKB, dan PAP

dan PAD Provinsi Kepri., b.Teknik Pengumpulan Data (Observasi, Telaah Kepustakaan , dan Wawancara). Analisis Data Uji Asumsi Klasik , Uji Normalitas, Multikolinieritas, Autokolerasi, Heterokedastisitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis (Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik T), dan Uji Hipostesis Secara Simultan (Uji Statistik F), dan Kofisien Determinasi. Lokasi Penelitian: Penelitian ini mengambil lokasi pada KPPD Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jln. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang dan Dispenda Provinsi Kepri yang beralamat di Jln Engku Putri No. 8 Graha Kepri Batam. Jadwal Penelitian (berlangsung selama 4 bulan yaitu Februari s/d Mei 2014 ).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Kepri

Sejarah Singkat, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepri dibentuk pada tanggal 7 agustus 2004 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kepulauan Riau Nomor 10/UMKGKR/VIII/2004 guna melaksanakan perhimpunan pajak daerah dan retribusi sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Kepri merupakan salah satu perwakilan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri. Memiliki tugas melaksanakan sebadian urusan, pekerjaan dan kegiatan dibidang penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pendaftaran kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.

Deskripsi Hasil Penelitian

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) Kota Tanjungpinang Periode Januari 2010 s/d Desember 2013, deskripsinya yaitu pada Tahun 2010 jumlahnya adalah sebesar 23.275.091.850 Rupiah, pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar 26.789.397.620 Rupiah , pada tahun 2012 jumlahnya adalah sebesar 31.404.646.700 Rupiah, dan pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar

35.259.485.605 Rupiah (Sumber Data: KPPD Kota Tanjungpinang,

(2013)).

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Data Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) Kota Tanjungpinang Periode Januari 2010 s/d Desember 2013 , deskripsinya yaitu pada Tahun 2010 jumlahnya adalah sebesar 18.874.690.950 Rupiah, pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar 21.043.484.772 Rupiah, pada tahun 2012 jumlahnya adalah sebesar 25.364.188.800 Rupiah, dan pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar 30.671.682.645 Rupiah (Sumber Data: KPPD Kota Tanjungpinang, (2013)).

Penerimaan Pajak Air Permukaan Data

Realisasi

Penerimaan

Pajak

Air

Permukaan

(X3)

Kota

Tanjungpinang Periode Januari 2010 s/d Desember 2013, deskripsinya yaitu pada Tahun 2010 jumlahnya adalah sebesar 6.647.485 Rupiah, pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar 8.785.815 Rupiah, pada tahun 2012 jumlahnya adalah sebesar 43.460.981 Rupiah, dan pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar 38.573.187 Rupiah (Sumber Data: KPPD Kota Tanjungpinang, (2013)).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Kepulauan Riau Periode Januari 2010 s/d Desember 2013, deskripsinya yaitu pada tahun 2010 jumlahnya adalah sebesar 802.860.601.920 Rupiah, pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar 972.297.837.789 Rupiah, pada tahun 2012 jumlahnya adalah sebesar 1.145.744.485.675 Rupiah, dan pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar

1.512.523.268.510 Rupiah (Sumber Data: KPPD

Provinsi Kepulauan Riau, (2013)).

Analisis Data

Pembahasan Hasil pengujian hipotesis pertama berdasarkan Uji T dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa PKB berpengaruh signifikan secara positif terhadap PAD. Ini ditunjukan dengan nilai t-hitung PKB sebesar 4.940 > 2.015(t-tabel α = 0,05, db = (48-3-1)= 44) dengan nilai sig 0.000 < drajat kepercayaan = 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 4.940, sehingga diindikasikan Ho ditolak dan Ha diterima 2. Hasil BBNKB

tidak berpengaruh

terhadap PAD. Ini ditunjukan

dengan nilai t-hitung LN_BBNKB sebesar 0.913 < 2.015(t-tabel α = 0,05, db = (48-3-1)= 44) sig = 0.366 > drajat kepercayaan = 0.05dan nilai t-hitung sebesar 0.913, sehingga dindikasikan Ho diterima dan Ha ditolak. 3. Hasil PAP berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD Ini ditunjukkan dengan nilai Nilai t-hitung LN_PAP sebesar 2.376 > 2.015(t-tabel α = 0,05, db = (48-3-1)= 44) dengan nilai sig 0.022 < drajat kepercayaan = 0,05 nilai t hitung sebesar 0.223, sehingga diindikasikan Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil pengujian hipotesi kedua berdasarkan uji F menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 54.523 > 3.21 F-tabel dengan nilai sig = 0.000 < drajat kepercayaan = 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan

Ha diterima. Artinya PKB, BBNKB, dan PAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dari hasil uji regresi determinasi diketahui nilai R square (R²) sebesar 0,774 atau 77,4%, hal ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan PKB, BBNKB, dan PAP terhadap PAD kuat. Sedangkan sisanya 0,226 atau 22,6% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai PKB, BBNKB, dan

PAP terhadap PAD, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 81,5 %. 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,1%. 4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibuktikan melalui Uji F. Uji Determinasi membuktikan sebesar 77,4% mempengaruhi secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan 22,6% dipengaruhi diluar dari variabel penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada pajak kendaraan bermotor,bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan sedangkan variabel lain seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya tidak dimasukkan dalam penelitian ini, kemudian jumlah sampel yang diteliti hanya terbatas pada 4 (empat) tahun terakhir. Sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi pada penelitian selanjutnya.

Saran Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut; 1. Bagi

KPPD

Kota

Tanjungpinang,

hendaknya

agar

terus

mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak yang belum patuh dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di jalan raya, dengan kegiatan tersebut wajib pajak akan merasa terawasi sehingga dapat membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada tanggal jatuh tempo dan mengurangi pengenaan sanksi terhadap wajib pajak. 2. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor agar dapat selalu mematuhi peraturan yang berlaku, salah satunya dengan membayar pajak tepat pada jatuh tempo yang telah ditetapkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas ruang lingkupnya penelitian dengan cara menambah variabel-variabel independen dan memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti, seperti penerimaan pajak rokok, dan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada KPPD Kota Tanjungpinang dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite denga Program SPSS, Cetakan IV. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Hasan, Iqbal. 2010. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Granit. Peraturan Daerah Provinsi Kepulaun Riau Nomor 4 Tahun 2006, Tentang Pajak Daerah, Jakarta : Visimedia Peraturan Pemerintah Ri Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Jakarta : Visimedia Pudyatmoko, Y Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Penerbit Andi Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Rosdianan, Haula dan Rarigan, Rasin. 2005. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Siahaan, P Marihot. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Sekaran, Uma. 2009. Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabetha Uyanto, Stanislaus S. 2009. Pedoman Analisis Data dengan SPSS, Edisi 3. Yogyakarta : Graha Ilmu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Visimedia Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Jakarta : Visimedia Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.