UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

1

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN ESTIMASI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

RIDWAN Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Juni 2014 ABSTRAKSI Kata Kunci: efektivitas, kontribusi, estimasi, BPHTB, PAD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatn Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Tanjungpinang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan BPHTB, kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta untuk mengetahui estimasi realisasi BPHTB Kota Tanjungpinang dari bulan januari tahun 2014 sampai bulan desember tahun 2018. Dalam penelitian ini mengunakan metode dekritiptif dengan pendekatan kuantitatif dengan cara menghitung nilai efektivitas, kontribusi serta menghitung estimasi realisasi penerimaan BPHTB. Hasil penelitian menunjukkan Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang tahun 2011 sampai 2013 triwulan I sampai triwulan IV sudah sangat efektif. Kontribusi BPHTB dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai 2013 masih tergolong kurang persentase kontribusi hanya sebesar 16%, 17% dan 14% , Kontribusi BPHTB Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 sampai 2013 sudah cukup baik, persentase kontribusi masing-masing sebesar 31.8%, 36.24% dan 31%. Estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk tahun 2014 sampai 2018 cenderung semakin meningkat, estimasi penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang tahun 2014 sebesar Rp. 20,610,081,992 tahun 2015 sebesar Rp.23,900,583,626, tahun 2016 sebesar Rp.27,146,930,752 tahun 2017 sebesar Rp.30,939,277,878 dan tahun 2018 sebesar Rp. 33,486,940,424. PENDAHULUAN Tujuan dari otonom daerah agar daerah dapat berkembang tidak bergantung kepada pemerintahaan pusat namun lebih kepada pengembangan kemampuan sendiri dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri melalui sumbersumber pendapatan yang ada. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonom daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya dengan sedikit rasa khawatir dan waswas. Pemerintah daerah juga harus menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiyaan pemerintahan dan pembanguan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak yang dikenakan atas Hak dan Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Dengan UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2

adanya penerimaan Pajak Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan dari masyarakat akan meningkatkan pembangunan dan menunjang percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sehingga kesejahteraan masyaratnya juga semakin baik. Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Dengan perkembangan Kota Tanjungpinang maka pemerintah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat perlu melaksanakan penerimaan dan pemungutan pajak secara efektif. Dengan adanya pelaksanaan pemungutan Pajak atas Hak dan Perolehan atas Tanah dan Bangunan maka perlu adanya pelayanan yang dilakukan agar sumber pendapatan daerah melalui pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan lebih optimal. Penerimaan daerah paling besar bersumber dari pajak maka dari itu penerimaan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan haruslah bisa terlaksana dengan baik. Karena sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, maka pemerintah daerah bersifat pasif, namun harus proaktif memeberikan penyuluhan dan pengawasan pajak kepada masyarakat. Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi pembiayaan pembangunan maka pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus dilakukan secara efektif, sehingga nanti bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan asli daerah. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, makin semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009, p. 132). Seiring dengan semangat otonomi daerah dan sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi wewenang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada pemerintah daerah jadi segala transaksi yang dilakukan akan langsung ditangani pemerintah setempat. dan merupakan kesempatan besar bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena semua hasilnya akan dinikmati oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dengan pengalihan ini diharapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan diharapkan juga dengan pengelolaan sendiri hasilnya akan lebih maksimal sehingga target yang telah ditentukan bisa tercapai bahkan bisa melebihi target itu sendiri. Selain itu pemerintah daerah harus bisa menentukan estimasi-estimasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditahun mendatang. Apalagi realisasi penerimaan Bera Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan susah diprediksi karena karena kita tidak tahu kapan wajib pajak akan melakukan transaksi dan perolehan BPHTB tergantung dari dari trnsaksi yang berjalan. Dari fakta yang diperoleh berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka pembahasan permasalahan diatas dikaji lebih mendalam dengan judul: ”ANALISIS EFEKTIVITAS DAN ESTIMASI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TANJUNGPINANG.

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

3

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :Apakah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sudah efektif ? Apakah kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sudah baik? Apakah kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatan penerimaan Pajak Dearah sudah baik? Berapa jumlah estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bulan Januari tahun 2014 s/d bulan Desember 2018?. Tujuan dpenelitian inin adalah : Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan di Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui Kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui Kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bulan januari tahun 2014 sampai desember 2018.

TINJAUAN LITERATUR Definisi Pajak Definisi pajak menurut Suparmono dan Damayanti (2010, p. 2) ”pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011, p. 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dengan UU No. 28 Pasal 85 Tahun 2009 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam UU No. 28 Pasal 85 Tahun 2009, memberikan pengertian mengenai BPHTB, yaitu BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Objek, Subjek dan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru (Ilyas dan Suhartono, 2012, p.321). Dalam pasal 86 ayat (1) UU BPHTB menyebutkan bahwa subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan. Besarnya BPHTB diukur dengan menilai terlebih dahulu besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurang dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yang selanjutnya dikalikan dengan tarif BPHTB (Suparmono dan Damayanti, 2010, p.150) Dalam Pasal 88 UU No 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5 %. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Untuk menghitung besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

4

adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOPTKP. Dengan demikian untuk menghitung besarnya BPHTB terutang adalah : BPHTB terutang = Tarif x NPOPKP atau 5% x (NPOP – NPOPTKP). Saat terhutang dan tempat pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Saat terutang terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan menurut Suparmono dan Damayanti (2010, p. 152) dibedakan atas dasar cara dimilikinya hak atas tanah dan bangunan jika hak atas tanah dan bangunan. Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terhutang dengan tidak mendasarkana pada adanya surat ketetapan pajak. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah self assessment (Waluyo, 2009, p. 177). Pengertian Sektor Publik Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009, p. 27). Pengertian Efektivitas Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektifitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan (Nordiawan dan Hertianti, 2010, p. 160). Pengertian kontribusi Kontribusi adalah keikutsertakan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan”. Kontribusi yang dimaksud disini adalah sumbangan yang diberikan oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2007, p. 96) mengatakan bahwa “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”. Pengertian Pajak Daerah Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan Pajak Daerah , yang selanjutynya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang teruntang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakana untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 2.3.5. Estimasi Realisasi Penerimaan BPHTB Suatu organisasi perlu melakukan estimsi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang (Mardiasmo, 2009, p. 136) dalam hal ini penulis melakukan estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas


5

Tanah dan Bangunan bulan Januari tahun 2014 s/d Desember 2018 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. Penelitian Terdahulu Berikut ini disajikan tabel penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No

Penelitian

Tahun

1

Fauzan dan 2012 Ardiayanto

Judul Analisis Akuntansi dan Efektivitas pemungutan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah diKota Semarang.

Alat analisis

Hasil

1. Analisis Efektivitas 2. Analisis Kontribusi dan 3. Analisis laju pertumbuha n ekonomi.

Tingkat efektivitas penerimaan sudah efektif. Rata-rata kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah sebesar 26,247% berati sangat kurang atau masih rendah.

1.analisis efektivitas 2.analisis Kontribusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivias pajak BPHTB tahun 2011 belum mencapai target sebab hanya mencapai 70,99% sedangkan tahun 2012 sudah mencapai target dengan persentase 116,95%, kontribusi pajak BPHTB menunjukkan kreteria kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan pajak daerah. Tahun 2011 persentase kontribusinya sebesar 30,25% dan tahun 2012 naik menjadi 30,72%.

Hasil analisis data menunjukkan, tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Klungkung

2

Pangemanan, 2013 Elim, dan Walandou

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Manado.

3

Julastiana dan 2012 Suartana

Analisis efesiensi 1.analisis dan efektivitas efektivitas penerimaan 2.analisis Pendapatan Asli Kontribusi Daerah


6

4

Go, Sondakh, 2013 dan Wokas

Kabupaten Klungkung. Hasil analisis data menunjukkan, tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retri busi daerah Klungkung Tahun 20052011.

Tahun 2005-2011 tergolong efisien yaitu rata-rata sebesar 70,97%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah tahu 2005-2011 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata 112,36 %.

Analisis 1.Analisis Penerimaan efektivitas Retribusi Parkir 2.analsis trend Kota Manado tahun 2008-2012

Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan retribusi parkir terus mengalami peningkatan mulai dari 61,20% pada tahun 2008 hingga mencapai 111,46% pada tahun 2012. Berdasarkan peramalan besarnya realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016-2010, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan mengalami peningkatan.

Model Penelitian Penelitian ini dimulai dari mengumpulkan data Realisasi dan target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2011-2013, kemudian dari data tersebut dianalisis untuk mengetahui efektivitas realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menbandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, begitu juga untuk mengetahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan membandingkan realisasi penerimaan BPHTB dengan realisasi penerimaan PAD, sementara data realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di analisis untuk mengetahui estimasi realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun 2014-2018.


7

METODOLOGI PENELITIAN Desain Penelitian Desain riset merupakan cetak biru pengumpulan, pengukuran dan analisis data (Cooper dan Scindler, 2006, p, 82) Penelitian analisis efektivitas dan estimasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang termasuk dalam bidang perpajakan yaitu tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan bidang akuntansi sektor publik mengenai pendapatan asli daerah. Lokasi Penelitian Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. Adapun alasan mengambil lokasi ini karena Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang memiliki tugas dalam penerimaan dan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran. Sumber Data Dalam Cooper dan Scindler (2006, p. 190) menyebutkan sumber data terbagi dua yaitu : a. Sumber Primer adalah karya riset asli b. Data Sekunder adalah interpestasi dari data primer Teknik dan Alat Pengumpulan Data a. observasi b. Wawancara c. Dokumentasi Teknik Analisa Data Mengumpulkan data mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a. Mengumpulkan data target dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bulan januari tahun 2011- bulan desember tahun 2013 b. Mengumpulkan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2011-2013. c. Menghitung tabel target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. d. Menghitung nilai trend e. Menghitung indek musiman dengan metode ratio terhadap rata-rata bergerak. f. Menghitung nilai MAPE dan MAE g. Menghitung estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bulan januari tahun 2014 s/d bulan desember tahun 2018. Analisis efektivitas Analisis efektivitas ialah pengukuran yang mengambarkan kemampuan DPPKAD dalam merealisasikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan


8

potensi rill daerah. Sesuai dengan Halim (2007, p. 234) Secara matematis, formula perhitungannya adalah sebagai berikut: 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑃𝐻𝑇𝐵 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐻𝑇𝐵 x100% Dengan asumsi sebagai berikut : Tabel 3.1 Table Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah Kemampuan Efektivitas Rasio Sangat efektif >100% Efektif 90-100% Cukup efektif 80-90% Kurang efektif 60-80% Tidak efektif <60% Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Julastianan dan Suartana, 2012) Analisis kontribusi Analisis kontribusi adalah pengukuran yang mengambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatan penerimaan Pajak Daerah dan pendapatan asli daerah. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula sumbangan yang diberikan. Sesuai dengan Fauzan dan Ardiyanto (2012, pp. 6-7) Secara matematis, formula perhitungannya adalah sebagai berikut: 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐻𝑇𝐵 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑕 𝑥100% 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐻𝑇𝐵

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑕

x100%

Dengan asumsi sebagai berikut : Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentasi Kriteria 0,00-10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik Diatas 50% Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Fauzan dan Ardiyanto, 2012) Estimasi Realisasi Penerimaan BPHTB Dalam hal ini penulis melakukan estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang bulan Januari tahun 2014 s/d Desember 2018. Rumus untuk mencari nilai estimasi realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan trend dan musiman menurut (Suprajanto, 2008, 𝑆 p. 286) sebagai berikut Y=𝑇𝑥 100 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

9

Y= Nilai estimasi T= Trend S= Seasonal (Musiman) Trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam mencapai kinerja unit (Mardiasmo, 2009, p. 136) yang dirumuskan sebagai berikut : 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑡 Varian musiman diukur dengan mengunakan angka indeks, yang disebut indeks musiman. Menurut (Atmaja, 2009, p. 44) Indeks musiman adalah angkaangka yang bervariasi dari suatu angka dasar sebesar 100%. mencari Mean Absolute Error (MAE) untuk mengetahui keakuratan peramalan dan mencari nilai Mean Absolute Percecentage Error (MAPE) untuk mengukur perbandingan rata-rata kesalahan estimasi dengan nilai aktual. Menurut (Baroroh, 2013, p. 145) rumusnya sebagai berikut: 1 MAE=𝑛 𝑛𝑡=1 ∣ 𝑒𝑡 ∣ 1

MAPE= ( 𝑛

𝑛 ∣𝑒 𝑡∣ 𝑖=1 𝑌 )x100% 𝑡

Keterangan 𝑒𝑡 = selisih nilai asli dengan nilai data aktual 𝑌𝑡 = nilai data aktual n= jumlah data observasi t= 1, 2, 3, 4, …(nilai pengamatan ke-t).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Analisis Efektivitas Tabel 4.1. Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Tiwulan I-IV Tahun 2011 Triwulan I II III IV Jumlah

Target Realisasi (Rp) (Rp) 900,000,000 1,477,551,100 2,400,000,000 4,076,364,620 4,500,000,000 6,792,427,420 6,000,000,000 10,783,313,210 6,000,000,000 10,783,313,210

Sumber:DPPKAD Kota Tanjungpinang,diolah 2014

Data dari tabel 4.3 kemudian diolah dengan rumus efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang Triwulan I- Triwulan IV 2011. Evektivitas sampai triwulan I = 1,477,551,100 𝑥100% =164% 900,000,000 4,076,364,620 Evektivitas sampai triwulan II = 𝑥100% =170% Evektivitas sampai triwulan III

=

2,400,000,000 6,792,427,420 4,500,000,000

𝑥100%= 151%

10

Evektivitas sampai triwulan IV

=

10,783,313,210 6,0000 ,000,000

𝑥100%=180%

Hasil perhitungannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Triwulan I- Triwulan IV Tahun 2011 Sampai Target Realisasi Persentase Kreteria Triwulan I 900,000,000 1,477,551,100 164% Sangat Efektif II 2,400,000,000 4,076,364,620 170% Sangat Efektif III 4,500,000,000 6,792,427,420 151% Sangat Efektif IV 6,000,000,000 10,783,313,210 180% Sangat Efektif Jumlah 6,000,000,000 10,783,313,210 180% Sangat Efektif Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang(diolah,2014)

Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Triwulan I-IV Tahun 2012 Triwulan

DPPKAD

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1,862,990,325 2,414,690,710 4,967,974,200 6,360,940,687 9,314,951,615 9,601,267,531 12,419,935,500 14,749,925,275 12,419,935,500 14,749,925,275

I II III IV Jumlah

Sumber : Kota

Tanjungpinang(diaolah, 2014)

Data dari tabel 4.3 kemudian diolah dengan rumus efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang Triwulan I s/d Triwulan IV 2012. 2,414,690,710 Evektivitas Triwulan I = 𝑥100% = 130% Evektivitas Triwulan II = Evektivitas Triwulan III = Evektivitas Triwulan IV =

1,862,990,325 6,360,940,687 4,967,974,200 9,601,267,531

𝑥100% =128% 𝑥100% = 103%

9,314,951,625 14,749,925,275 12,419,935,500

𝑥100% =166%

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang triwulan Itriwulan IV tahun 2012 secara lengkap bisa dilihat dalam tabel berikut ini Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Sampai Triwulan Target Realisasi Persentase Kreteria I 1,862,990,325 2,414,690,710 130% Sangat Efektif


11

II III IV Jumlah

4,967,974,200 9,314,951,625 12,419,935,500 12,419,935,500

6,360,940,687 9,601,267,531 14,749,925,275 14,749,925,275

128% 103% 180% 180%

Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif

Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang(diolah,2014)

Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Triwulan I-IV Tahun 2013 Saampai Triwulan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1,983,000,000 4,114,287,866 5,168,000,000 8,018,842,751 9,690,000,000 12,610,200,284 12,920,000,000 16,742,466,078

I II III IV Jumlah

12,920,000,000

16,742,466,078

Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang(diolah,2014)

Data dari tabel 4.5 kemudian diolah dengan rumus efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan triwulan I – triwulan IV 2013. Evektivitas Triwulan I = 4,114,287,866 𝑥100% = 212% Evektivitas Triwulan II = Evektivitas Triwulan III = Evektivitas Triwulan IV =

1,938,000,000 8,018,842,751

𝑥100% =155%

5,168,000,000 12,610,200,284 9,690,000,000 16,742,466,078

𝑥100% =130%

𝑥100% =130% Hasil perhitungan efektivitas realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banngunan Kota Tanjungpinang tahun 2013 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Triwulan I-IV Tahun 2013 Sampai Triwulan Target Realisasi Persentase Kreteria I Sangat Efektif 1,983,000,000 4,114,287,866 212% II Sangat Efektif 3,230,000,000 8,018,842,751 155% III Sangat Efektif 4,522,000,000 12,610,200,284 130% IV 130% Sangat Efektif 3,230,000,000 16,742,466,078 Jumlah 12,419,935,500 16,742,466,078 130% Sangat Efektif 12,920,000,000

Sumber: DPPKAD Kota Tanjungpinang (diolah,2014)

Pengertian kontribusi Kontribusi yang dimaksud disini adalah sumbangan yang diberikan oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang tahun 2011 sampai tahun 2013. Secara matematis, formula perhitungannya adalah sebagai berikut:


12

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑃𝑇𝐻𝐵

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 =

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑕 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐻𝑇𝐵 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

x100%

x100%

Tabel 4.7 Realisasi Penerimaan PAD Kota Tanjungpinang Tahun 2011-2013 Tahun PAD 2011 2012 2013 Pajak Daerah 33,912,467,149 40,698,556,180 53,788,042,922 Retribusi Daerah 5,044,019,674 6,711,712,254 6,602,402,049 Hasil Pengelolaan 13,379,054,255 22,093,045,776 32,335,209,442 Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang sah 17,567,195,190 15,978,414,202 24,999,843,570 Total PAD 69,902,736,268 85,481,728,412 117,725,488,983 Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang(Diolah,2014)

Tabel 4.7 Menunjukan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2011 sampai 2013 dari tabel tersebut diolah dengan rumus diatas untuk mencari kontribusi BPHTB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: Kontribusi BPHTB2011= 10,783,313,210 69,902,736,268 𝑥100% =16% 23,129,153,939

Kontribusi Pajak Daerah2011= 69,902,736,268 𝑥100% =33% 5,044,019,674

Kontribusi Retribusi Derah2011= 69,902,736,268 𝑥100% =7% 13,379,054,255

Kontribusi Hasil Pengelolaan Daerah2011= 69,902,736,268 𝑥100% =19%

Kontribusi lain-lain PAD yang Sah2011= 17,567,195,190 69,902,736,268 𝑥100% =25% Dari gambar diatas bisa dilihat realisasi penerimaan Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar Rp.10,783,313,210 dengan pesentase kontribusi sebesar 16%, berdasarkan kreteria kontribusi maka kontribusi BPHTB tergolong kurang. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terbesar didapat dari Pajak Daerah sebesar Rp.23,129,153,939 dan kontribusi yang lainnya didapat dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar Rp.17,567,195,190 dengan persentase tingkat konrtibusi sebesar 25%, dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 19% dan dari Retribusi Daerah sebesar 7%. Untuk mencari kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 perhitungannya sebagai berikut: 14,749,925,275 Kontribusi BPHTB2012=85,481,728,412 𝑥100% =17% 25,948,630,905

Kontribusi Pajak Daerah2012=85,481,728,412 𝑥100% =30% Kontribusi Retribusi Derah2012=

6,711,712,254

85,481,728,412

𝑥100% =8%


13

22,093,045,776

Kontribusi Hasil Pengelolaan Daerah2012=85,481,728,412 𝑥100% =26% 15,978,414,202

Kontribusi lain-lain PAD yang Sah2012=85,481,728,412 𝑥100% = 19% atas Tanah dan Bangunan dalam peningkatan PAD Kota Tanjungpinang tahun 2012, dari perhitunagn tersebut terlihat kontribusi BPHTB masih kurang persentasenya sebesar 17% namun jika dibandingkan dengan tahun 2011 ada peningkatan sebesar 1%. Dengan jumlah sumbangan sebesar Rp.14,749,925,275. Pada tahun 2012 kontribusi terbesar masih didapat dari penerimaan Pajak Daerah tingkat kontribusinya sebesar 30%, kemudian oleh penerimaan hasil pengelolaan kekyaan daerah yang sah tingkat kontribusi sebesar 26%, dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 19% dan terakhir sumbangan didapat dari penerimaan Retribusi Daerah sebesar 8%. Untuk mencari kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang tahun 2013 dengan rumus kontribusi sebagai berikut: 16,742,466,078

Kontribusi BPHTB2013=117,725,488,983 𝑥100% =14% 37,045,576,844

Kontribusi Pajak Daerah2013=117,725,488,983 𝑥100% =31% 6,602,402,049

Kontribusi Retribusi Derah2013=117,725,488,983 𝑥100% =6% 32,335,209,442

Kontribusi Hasil Pengelolaan Daerah2013=117,725,488,983 𝑥100% =27% 24,999,834,570

Kontribusi lain-lain PAD yang Sah2013=117,725,488,983 𝑥100% =21% Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011-2013 Pajak Daerah

Tahun 2011

2012

2013

Pajak Hotel

2,826,859,341

3,998,216,116

4,287,948,935

Pajak Restoran

4,493,220,450

6,159,980,100

6,912,968,684

Pajak Hiburan

1,671,381,159

1,825,536,346

1,850,290,671

Pajak Reklame

2,266,017,834

1,860,175,760

2,009,036,699

Pajak Penerangan Jalan

11,182,914,638

11,364,860,032 13,163,647,291

Pajak Parkir

217,770,100

318,401,400

316,364,300

Pajak Air Tanah

-

-

1,672,500

Pajak Mineral dan Bukan batuan

463,223,037

421,311,151

289,047,479

-

-

10,783,313,210

14,749,925,275 16,742,466,078

33,912,467,149

40,698,556,180 53,788,042,922

Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Jumlah

8,217,010,285

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang


14

Tabel diatas menunjukan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 sampai tahun 2013, dari data tersebut kemudian dengan mengunakan rumus kontribusi untuk mengetahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang, perhitungannya sebagai berikut: 2,826,859,341 Kontribusi Pajak Hotel2011=33,912467 ,149 𝑥100% =8.3% 4,493,220,450

Kontribusi Pajak Restoran2011=33,912467 ,149 𝑥100% =13.2% Kontribusi Pajak Hiburan2011=

1,671,381,159

33,912467 ,149 2,266,017,834

𝑥100% =4.9%

Kontribusi Pajak Reklame2011=33,912467 ,149 𝑥100% =6.7% 11,182,914,638

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan2011= 33,912467 ,149 𝑥100% =33% 217,770,100

Kontribusi Pajak Parkir2011=33,912467 ,149 𝑥100% =0.6% Kontribusi Pajak Mineral dan bukan Batuan2011= 10,783,313,210

463,223,037

33,912467 ,149

𝑥100% =1.4%

Kontribusi Pajak BPHTB2011= 33,912467 ,149 𝑥100% =31.8% Hasil perhitungan kontribusi BPHTB dalam meningkatan penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan kreteria yang ditetapkan maka sudah cukup baik dengan tingkat persentase sebesar 31,8% dengan jumlah penerimaan sebesar Rp.10,783,313,210 dan merupakan sumbangan terbesar ke dua dari sektor penerimaan Pajak Daerah, penyumbanag terbesar pertama didapat dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.11,182,914,638 (33%), sementara Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Mineral bukan Batuan kontribusinya masih dibawah 10% masing-masing sebagai berikut 8,3%, 4,9%, 6,7%, 0,6%, 1,4% dan Pajak Restoran sebesar 13,2%. Perhitungan kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang tahun 2012 sebagai berikut: 3,998,216,116 Kontribusi Pajak Hotel2012=40,698,556,180 𝑥100% =9,82% 6,159,980,100

Kontribusi Pajak Restoran2012=40,698,556,180 𝑥100% =15.14% 1,825,536,346

Kontribusi Pajak Hiburan2012=40,698,556,180 𝑥100% =4.49% 1,860,175,760

Kontribusi Pajak Reklame2012=40,698,556,180 𝑥100% =4.57% 11,364,860,032

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan2012=40,698,556,180 𝑥100% =27.92% 318,401,400

Kontribusi Pajak Parkir2012=40,698,556,180 𝑥100% =0.78%

421,311,151

Kontribusi Pajak Mineral dan bukan Batuan2012=40,698,556,180 𝑥100% =1% 14,749,925,275

Kontribusi Pajak BPHTB2012=40,698,556,180 𝑥100% =36,24% Kemudian untuk mencari persentase kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 dengan mengunankan rumus kontribusi sebagai berikut: UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

15

4,287,948,935

Kontribusi Pajak Hotel2013=117,725,488,983 𝑥100% =7.97% 6,912,968,684

Kontribusi Pajak Restoran2013=117,725,488,983 𝑥100% =12.85% 1,850,290,671

Kontribusi Pajak Hiburan2013=117,725,488,983 𝑥100% =3.44% 2,009,036,699

Kontribusi Pajak Reklame2013=117,725,488,983 𝑥100% =3.74% 13,163,647,291

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan2013=117,725,488,983 𝑥100% =24.47% 316,363,00

Kontribusi Pajak Parkir2013=117,725,488,983 𝑥100% =0.59% 1,672,500

Kontribusi Pajak Air Tanah2013=117,725,488,983 𝑥100% =0.003% 289,047,479

Kontribusi Pajak Mineral dan bukan Batuan2013=117,725,488,983 𝑥100% =0.54% 8,217,010,285

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan2013=117,725,488,983 𝑥100% =15.28% 16,742,466,078

Kontribusi Pajak BPHTB2013=53,788,042,922 𝑥100% =31% Dari perhitungan diatas bisa dilihat bahwa kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatan penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang cukup baik dengan persentase sebesar 31% dan merupakan penyumbang penerimaan terbesar bila dibandingkan dengan penerimaan Pajak Daerah lainnya dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.16,742,466,078 Estimasi Penerimaan BPHTB Dalam hal ini adalah melakukan pengamatan dan melakukan estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang pada bulan januari tahun 2014 s/d bulan desember 2018. Langkahlangkahnya sebagai berikut:

1. Mencari persamaan trend Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Tahun 2011-2013 Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

2011

2012

2013

394,853,600 453,406,800 629,290,700 743,531,400 892,868,320 962,413,800 746,787,900 814,211,550 1,155,063,350

375,523,120 1,088,715,390 950,452,200 1,340,319,560 1,502,022,532 1,103,907,885 986,489,085 921,230,621 1,332,607,138

1,353,211,380 1,000,469,450 1,760,607,036 1,032,424,738 1,303,097,247 1,569,032,900 1,726,613,409 899,287,629 1,965,456,495

16

Oktober November Desember

935,229,850 1,261,013,640 1,794,642,300

1,586,080,980 1,236,295,565 1,678,421,400 956,187,411 1,884,155,364 1,939,782,818

Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang (diolah,2014)

Dari data diatas kemudian diolah dengan megunakan aplikasi SPSS 21 untuk mencari nilai a dan b. hasilnya sebagai berikut: Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable:realisasi Model Summary Equation

R Square

Linear

F

.390

21.704

df1

Parameter Estimates df2

1

Sig. 34

.000

Constant 694479875.917

b1 25817461.156

Hasil olahan dari SPSS 21 menghasilkan nilai a = 694,479,875 dan b= 25,817,461 maka persamaan trendnya menjadi Y= 694,479,875 + 25,817,461t 2. Mencari indek musiman Data dari tabel 4.11 kemudian diolah dengan metode ratio terhadap rata-rata bergerak, sebagai langkah awal, menbuat rata-rata bergerak 12 bulan terpusat, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Tabel 4.10 Rata-rata bergerak 12 bulan terpusat Realisasi BPHTB Kota Tanjungpinang Tahun 2011-2013 Bulan

Realisasi

1

2 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni

3 394,853,600 453,406,800 629,290,700 743,531,400 892,868,320 962,413,800 746,787,900 814,211,550 1,155,063,350 935,229,950 1,261,013,640 1,794,642,300 375,523,120 1,008,715,390 950,452,200 1,340,319,560 1,502,022,532 1,103,907,885

2011

Tahun

2012

4

Rata2 bergerak 1 bulan terpusat 5

898,609,443 896,998,569 943,274,285 970,037,743 1,019,770,090 1,070,532,941 1,082,324,115 1,102,299,214 1,111,217,469 1,126,012,785 1,180,250,371 1,215,034,351 1,222,493,773

897,804,006 920,136,427 956,656,014 994,903,917 1,045,151,516 1,076,428,528 1,092,311,664 1,106,758,341 1,118,615,127 1,153,131,578 1,197,642,361 1,218,764,062

Rata2 bergerak 12 bulan


17

2013

Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

986,489,085 921,230,621 1,332,607,138 1,586,080,980 1,678,421,400 1,884,155,364 1,353,211,380 1,000,469,450 1,760,607,036 1,032,424,738 1,303,097,247 1,569,032,900 1,726,613,409 899,287,629 1,965,456,459 1,236,295,565 956,187,411 1,939,782,818

1,303,967,795 1,303,280,633 1,370,793,536 1,345,135,634 1,328,558,527 1,367,318,945 1,428,995,972 1,427,167,389 1,479,904,833 1,450,756,048 1,390,569,882 1,395,205,504

1,263,230,784 1,303,624,214 1,337,037,084 1,357,964,585 1,336,847,081 1,347,938,736 1,398,157,458 1,428,081,681 1,453,536,111 1,465,330,440 1,420,662,965 1,392,887,693

Sumber: Diolah (2014)

Cara memperoleh nilai pada kolom 4 adalah sebagai berikut: 394,853,600+453,406,800+⋯+1,794,642,300 898,609,443 = 12 453,406,800+629,290,700+⋯+375,523,120

896,998,569 = 12 Cara memperoleh kolum 5 sebagai berikut: 898,609,443+896,998,569 897,804,006 = 2

( dan seterusnya)

896,998,569+896,998,569

920,136,427 = ( dan seterusrnya) 2 Langkah selanjutnya, data asli mulai dari juli 2011 sampai pada bulan juni 2013 di bagi dengan angka rata-rata bergerak 12 bulan terpusat, hasil dari pembagian tersebut dinyatakan dalam persentase. Tabel 4.11 Hasil pembagian data asli dan rata-rata bergerak 12 bulan terpusat Bulan

2011

1 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

2

0.83 0.88 1.21

2012 3 0.34 0.91 0.85 1.16 1.25 0.91 0.78 0.71 1.00

2013 4 0.97 0.70 1.21 0.70 0.92 1.13

Ratarata 5 43.72 53.73 68.70 62.23 72.38 67.74 53.76 53.05 73.47


18

Oktober November Desember Jumlah

0.94 1.21 1.67

1.17 1.26 1.40

70.27 82.07 102.17 803.28

Sumber : data diolah (2014)

Karena jumlah rata-rata tidak sama dengan 1,200, maka perlu diadakan penyesuai, 1,200 dimana masing-masing nilai dari bulan kebulan harus dikalikan dengan 803.28 . hasil dari penyesuai tersebut bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.12 Indek musiman Realisasi penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Bulan Indek musiman Januari 65.31 Februari 80.27 Maret 102.63 April 92.96 Mei 108.13 Juni 101.20 Juli 80.31 Agustus 79.25 September 109.75 Oktober 104.97 November 122.60 Desember 152.62 Jumlah 1200.00 Sumber : data diolah (2014)

Dilihat dari tabel indeks musiman diatas, indesk musiman terbesar pada tahun 2014-2018 akan terjadi pada bulan desember, November dan september dengan nilai indek musiman masing-masing sebesar 152,60 , 122,62 dan 109,75 angka indeks musiman tersebut menunjukkan pada bulan-bulan tersebut akan terjadi kenaikan estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Tanjungpinang. 3. Menghitung nilai MAE dan MAPE Data realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kemudian 𝑆𝑡 diolah mengunakan rumus Yt= 694,479,876 + 25,817,461t x 100 , untuk mencari nilai MAE dan MAPE untuk mengetahui keakuratan dalam estimasi dengan data aktual, 1 Dari tabel 4.15 kemudian Dilolah dengan rumus MAE=𝑛 𝑛𝑡=1 ∣ 𝑒𝑡 ∣ dan MAPE = 1

( 𝑛

𝑛 ∣𝑒 𝑡∣ 𝑖=1 𝑌 ) 𝑡

x 100%, perhitungannya sebagai berikut:


19

1

MAE=𝑛

𝑛 𝑡=1 1

MAPE=𝑛 (

∣ 𝑒𝑡 ∣=

7,383,848,530 36

= 205,106, 904.

7,383,848,530 𝑛 ∣𝑒 𝑡∣ 𝑖=1 𝑌 )x100%= 42,195,704,663 𝑡

𝑥100% = 17%.

Nilai MAPE sebesar 17% artinya setiap periode terjadi penyimpangan(selisih) nilai estimasi 17% dari nilai aktual. nilai MAE mengindikasikan bahwa setiap estimasi menyimpang perperiode sebesar Rp.205,106,904. 4. Melakukan estimasi Berdasarkan analisis trend dan musiman dengan rumus Yt= 694,479,876 + 𝑆𝑡 25,817,461t x 100 bisa dilihat bahwa estimasi atau ramalan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bulan januari tahun 2014 sampai bulan desember tahun 2018, dari perhitungan tersebut diperkirakan realisasi penerimaan pada tahun 2014 sebesar Rp.20,610,081,992 tahun 2015 sebesar Rp.23,900,583,626 tahun 2016 sebesar Rp.27,146,930,752 tahun 2017 sebesar Rp.30,393,277,877 dan tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.33,486,940,424 rinciannya bisa dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.13 Estimasi Realisasi penerimaan BPHTB Kota Tanjungpinang Bulan januari tahun 2014 sampai bulan desember 2018 Estimasi Tahun

2014 2015

Bulan

Trend

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November

1,582,122,514 1,604,478,171 1,626,833,828 1,649,189,485 1,671,545,142 1,693,900,799 1,716,256,456 1,738,612,113 1,760,967,770 1,783,323,427 1,805,679,084 1,828,034,741 1,959,535,473 1,872,746,055 1,895,101,712 1,917,457,369 1,939,813,026 1,962,168,683 1,984,524,340 2,006,879,997 2,029,235,654 2,051,591,311 2,073,946,968

Indek Musiman 65.31 80.27 102.63 92.96 108.13 101.20 80.31 79.25 109.75 104.97 122.60 152.62 1200.00 65.31 80.27 102.63 92.96 108.13 101.20 80.31 79.25 109.75 104.97 122.60

Estimasi realisasi BPHTB 1,033,347,677 1,287,910,582 1,669,541,097 1,533,142,625 1,807,375,654 1,714,155,561 1,378,263,963 1,377,889,699 1,932,728,552 1,871,944,845 2,213,746,088 2,790,035,649 20,610,081,992 1,279,851,219 1,503,248,536 1,944,851,489 1,782,533,572 2,097,443,107 1,985,631,249 1,593,700,273 1,590,498,107 2,227,162,674 2,153,544,175 2,542,640,068


20

2016 2017 2018

Desember Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

2,096,302,625 2,269,345,006 2,141,013,939 2,163,369,596 2,185,725,253 2,208,080,910 2,230,436,567 2,252,792,224 2,275,147,881 2,297,503,538 2,319,859,195 2,342,214,852 2,364,570,509 2,579,154,540 2,409,281,823 2,431,637,480 2,453,993,137 2,476,348,794 2,498,704,451 2,521,060,108 2,543,415,765 2,565,771,422 2,588,127,079 2,610,482,736 2,632,838,393 2,655,194,050 2,677,549,707 2,699,905,364 2,722,261,021 2,744,616,678 2,766,972,335 2,789,327,992 2,811,683,649 2,834,039,306 2,856,394,963 2,878,750,620 2,901,106,277

152.62 1200.00 65.31 80.27 102.63 92.96 108.13 101.20 80.31 79.25 109.75 104.97 122.60 152.62 1200.00 65.31 80.27 102.63 92.96 108.13 101.20 80.31 79.25 109.75 104.97 122.60 152.62 1200.00 65.31 80.27 102.63 92.96 108.13 101.20 80.31 79.25 109.75 104.97 122.60 152.62 1200.00

3,199,479,158 23,900,583,626 1,482,200,252 1,718,586,491 2,220,161,880 2,031,924,519 2,387,510,561 2,257,106,938 1,809,136,582 1,803,106,515 2,521,596,795 2,435,143,505 2,871,534,047 3,608,922,667 27,146,930,752 1,684,549,286 1,933,924,445 2,495,472,271 2,281,315,466 2,677,578,014 2,528,582,626 2,024,572,892 2,015,714,923 2,816,030,917 2,716,742,835 3,200,428,026 4,018,366,177 30,393,277,878 1,734,213,740 2,149,262,399 2,770,782,662 2,530,706,413 2,967,645,467 2,800,058,314 2,240,009,202 2,228,323,331 3,110,465,039 2,998,342,165 3,529,322,005 4,427,809,686 33,486,940,424

Sumber: data diolah,2014

Estimasi realisasi penerimaan BPHTB bulan januari tahun 2014 adalah sebagai berikut: 65.31 1,033,347,667= 694,479,876 + (25,817,461x37) x 100 Untuk bulan februari tahun 2014 sebagai berikut : 80.27 1,287,910,582= 694,479,876 + (25,817,461x38) x 100 (dan seterusnya)


21

Dilihat dari tabel estimasi realisasi diatas, realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Bangunan Kota Tanjungpinang terbesar pada tahun 2014-2018 akan terjadi pada tiap-tiap bulan desember, November dan September. tersebut disebabkan selama ini realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Tanjungpinang banyak diperoleh dari penerimaan jual beli.seperti kita ketahui bahwa setiap akhir tahun pihak pengembang atau develover selalu ingin mencapai target penjualan salah satunya adalah dengan memberikan diskon kepada pembeli, jika penjualannya meningkat maka penerimaan BPHTB juga meningkat, sementara kenaikan pada bulan September di sebabkan pada bulan tersebut merupakan batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Upaya-Uapaya Dalam Merealisasi Penerimaan BPHTB Penulis optimis estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun 2014 sampai tahun 2018 bisa tercapai mengingat Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi KEPRI yang semakin tahun perkembangan semakin berkembang dan kebutuhan akan perumahan semakin menigkat hal tersebut bisa dilihat pengembang atau develover semakin banyak melakukan pengembangan perumahan terutama di kawasan Bintan Center dan sekitarnya salah satunya dikembangkan oleh Sinar Bodhi Cipta kemudian dengan Dompak dijadikan pusat pemerintahan Provinsi KEPRI para pengembangan sudah mulai membangun perumahan-perumahan kearah pusat pemerintahan baru tersebut salah satu dilakukan oleh Graphika Duta Arya. Untuk merealisasikan estimasi tersebut adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : 1. Berdasarkan perhitungan estimasi realisasi penerimaan BPHTB tiap tahun semakin meningkat maka terus tetap melakukan kerja sama antara pihakpihak terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan Nasional untuk mensosialisasikan kepada masyarakat serta peran sertanya dalam pembayaran BPTHB. 2. Terus meningkatkan kompetisi dan sumber daya aparatur dengan memberikan pelatihan dan diklat supaya ketika berhadapan dengan wajib pajak aparaturnya telah benar-benar paham dan mengerti sehingga proses penginputan dan pembayaran bisa berjalan dengan lancar dengan tidak menimbulkan saling curiga mencurigai. 3. Terus melakukan inovasi guna memberikan kemudahan dan pelayanan kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak harapanya dengan adanya kesadaran dan pemahaman sehingga tidak ada keberatan dalam melunasi Pajak yang terhutang dari Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut. 4. Terus melakukan sosialisasi-sosilalisasi tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan agar masyarakat yang belum mengerti dan memahami bisa tahu dan paham sehingga pada saat terjadinya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak ada rasa keberatan ataupun ingin mengurangi jumlah yang dilaporkan dengan jumlah yang sebenarnya.


22

5. Khusus pada bulan September, November dan desember untuk memberikan pelayanan yang lebih, menyiapkan sarana dan prasarana guna menyikapi lonjakan wajib pajak baik dalam melakukan input data maupun dalam melakukan pelunasan pajak terutang karena pada bulanbulan tersebut akan terjadi kenaikan penerimaan.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan analisis data realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Analisis Efektivitas Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang tahun 2011 triwulan I sampai triwulan IV sudah sangat efektif, begitu juga pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2012 realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sudah sangat efektif pada, dan pada tahun 2013 dari triwulan I sampai triwulan IV sudah sangat efektif. 2. Analisis Kontribusi BPHTB dam meningkatkan penerimaan PAD Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 masih tergolong kurang, Tahun 2012 kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga masih kurang begitu juga pada tahun 2013 Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kurang. 3. Analisis Kontribusi BPHTB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 sampai 2013 sudah cukup baik 4. Estimasi realisasi penerimaan BPHTB Berdasarkan analisis trend dan musiman yaitu melakukan Estimasi realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk tahun 2014 sampai 2018 cenderung semakin meningkat diperkirakan untuk tahun 2014-2018 realisasi penerimaan masing-masing tahun 2014 sebesar Rp.20,610,081,992 rinciannya Januari Rp.1,033,347,677, Februari Rp.1,287,910,582, Maret Rp.1,669,541,097, April Rp.1,533,142,625, Mei Rp.1,807,375,654, Juni Rp.1,714,155,561, Juli Rp.1,378,263,963, Agustus Rp.1,377,889,699, September Rp.1,932,728,552, Oktober Rp.1,871,944,845, November Rp.2,213,746,088, Desember Rp.2,790,035,649. tahun 2015 sebesar Rp.22,508,153,370 rincianya Januari Rp.1,279,851,218, Februari Rp.1,503,248,536, Maret Rp.1,944,851,488, April Rp.1,782,533,571, Mei Rp.2,097,443,107, Juni Rp.1,985,631,249, Juli Rp.1,593,700,272, Agustus Rp.1,590,498,106, September Rp.2,227,162,673, Oktober Rp.1,53,544,174, November Rp.2,542,640,067, Desember Rp.3,199,479,157. Tahun 2016 Rp.27,146,930,752 rinciannya Januari Rp. 1,482,200,252, Februari Rp.1,718,586,490, Maret Rp.2,220,161,879, April Rp.2,031,924,519, Mei Rp.2,387,510,560, Juni Rp.2,257,106,937, Juli Rp.1,809,136,582, Agustus Rp.1,803,106,515, September Rp.2,521,596,795, Oktober Rp.2,435,143,505, November Rp2,871,534,046, dan Desember


23

Rp.3,608,922, . Tahun 2017 sebesar Rp.30,393,277,877 rincianya bulan Januari Rp.1,684,549,287, Februari Rp.1,933,924,444, Maret Rp.2,495,472,270, April Rp.2,281,315,466, Mei Rp2,677,578,013, Juni Rp.2,528,582,626, Juli Rp.2,024,572,891, Agustus Rp.2,015,714,923, September Rp.2,816,030,917, Oktober Rp.2,716,742,835 November Rp.3,200,428,025 dan Desember Rp.4,018,366,176. Tahun 2018 sebesar Rp.33,486,940,424 rincianya bulan Januari Rp.1,734,213,740, Februari Rp.2,149,262,399, Maret Rp.2,770,782,662, April Rp.2,530,706,413, Mei Rp2,967,645,467, Juni Rp.2,800,058,314, Juli Rp.2,240,009,202, Agustus Rp.2,228,323,331, September Rp.3,110,465,039, Oktober Rp.2,998,342,165 November Rp.3,529,322,005 dan Desember Rp.4,427,809,686. Saran Dari kesimpulan tersebut maka dalam rangka meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disaran kan hal-hal sebagai berikut: 1.Berdasarkan perhitungan efektivitas yang membandingkan antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan sudah sangat efektif diharapkan DPPKAD terus meningkatkan kompetisi dan sumber daya aparatur dan terus melakukan inovasi guna memberikan kemudahan dan pelayanan kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. 2.Berdasarkan perhitungan kontribusi yang membandingkan antara reaalisasi penerimaan BPHTB dengan realisasi penerimaan PAD maka masih perlu ditingkatkan dengan cara terus memberikan pemahaman dan pelayanan kepada wajib pajak sehingga kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan semakin meningkat. 3. Berdasarkan perhitungan kontribusi yang membandingkan antara reaalisasi penerimaan BPHTB dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah maka pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Tanjungpinang agar bisa memberikan dampak nyata dari kontribusi tersebut. Dengan menambah, menyempurnakan sarana dan prasarana agar memberikan kemudahan, kenyamanan dan kebanggaan kepada wajib pajak dalam membayar pajak. 4.Berdasarkan perhitungan estimasi realisasi penerimaan BPHTB tiap tahun semakin meningkat maka terus tetap melakukan kerja sama antara pihakpihak terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan Nasional untuk mensosialisasikan kepada masyarakat serta peran sertanya dalam pembayaran BPTHB. 5. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang BPHTB serta dengan lingkup yang lebih luas seperti lingkup kabupaten dan kota seProvinsi Kepulaun Riau. DAFTAR PUSTAKA Ardianto. (2007). Kamus Standar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima.


24

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Atmaja, L. S. (2009). Statistika. Yogyakarta: Andi. Baroroh, A. (2013). Analisis Multivariat dan Time Series. Jakarta: Elex Media Komputindo. Cooper, D. R., dan Scindler, P. S. (2006). Metode Riset Bisnis. New York: Media Global Edukasi. (2006). Metode Riset Bisnis volume 1. New York: Media Global Edukasi. Fauzan, M., dan Ardiyanto, M. D. (2012). Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang periode Tahun 2008-2011. Diponogoro Journal of Accounting , Volume 1, Nomor 2. Go, E. R., Sondakh, J., dan Wokas, H. (2013). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Kota Manado Tahun 2008-2012. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSARAT , Vol 8, No 3. Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Ilyas, W. B., dan Suhartono, R. (2012). Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media. Indriantoro, N., dan Supomo, B. (2002). Metodelogi Penelitian Bisnis. BPFE: Yogyakarta. Julastiana, Y., dan Suartana, I. W. (2012). Analisisi Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali . Kastawan, dan Harmein. (Penterjemaah). (2007). Statistik. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Jogjakarta: Andi. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. Nordiawan, D., dan Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Pangemanan, H. R., Elim, I., dan Walandouw, S. K. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT , Vol 8, No 3. Pudyatmoko, Y. S. (2009). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Andi. Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Tanjungpinang.


25

Peraturan WaliKota Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta. Sekaran, U. (2007). Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Bandung: Alfabeta.

Kualitatif dan D dan

R .

Suliyanto. (2009). Metode Riset Bisnis. Jogjakarta: Andi. Suparmono, dan Damayanti, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset. Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.


UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Recommend Documents