Tumpal Manik, M.Si Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAKSI

JEMI VOL.4 No.2 Desember 2013

ANALISIS ASPEK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGENAAN PAJAK AKTIVITAS TRANSAKSI E-COMMERCE DAN BISINIS ON-LINE DALAM MENGENDALIKAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SEBAGAI SELF ASSESSMENT SYSTEM MELALUI SISTEM JARINGAN INTERNET Tumpal Manik, M.Si Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAKSI Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Analisis Aspek Sistem Informasi Akuntansi Pengenaan Pajak Aktivitas Transaksi E-Commerce Dan Bisinis On-Line Dalam Mengendalikan Kewajiban Wajib Pajak Sebagai Self Assessment System Melalui Sistem Jaringan Jaringan Internet. Dalam penelitian ini populasi adalah jaringan internet dan aspek peraturan perpajakan dengan transaksi melalui internet untuk pajak transaksi e-commerce, bisinis on-line wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk menghitung, membayar dan melapor pajak sendiri terhadap kewajiban wajib pajak dengan sistem self assessment. Sedangkan sampel penelitian adalah Undangundang perpajakan dan transaksi elektronik dari jaringan internet, Bentuk penelitian ini analisis deskriptif. Hasil penelitian adalah aspek ketentuan pengenaan pajak transaksi e-commerce dan bisinis online terhadap kewajiban wajib pajak dalam sistem self assessment belum tersedianya sistem perpajakan untuk menganalisa transaksi secara online dari aktivitas bisnis maka diperlukan a) kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan, b) keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa, c) kerelaan Wajib Pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku, d) kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya. Kata Kunci

: Perpajakan, Undang-Undang Pajak, E-Commerce, Bisnis Online dan Self Assessement sistem

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembangn sangat cepat dan mempengaruhi perubahan strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis dari cara-cara yang bersifat konvensional menjadi secara elektronik atau dikenal dengan nama e-commerce dan bisnis online. Volume transaksi menggunakan teknologi elektronik mengalami peningkatan yang signifikan, tahun 2007 pemakai 224.482.720 (8,9%), 2008 pemakai 235.512.355 (10,5%), 2009 pemakai 240.271.552 (12,5%), 2010 pemakai 242.968.342 (12,9%), pada tahun 2011 sebesar 20%. Hal ini dikarenakan berkembangnya perusahaan provider ineternet dan produk domain 75

ANALISIS ASPEK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGENAAN PAJAK AKTIVITAS TRANSAKSI E-COMMERCE DAN BISINIS ON-LINE DALAM MENGENDALIKAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SEBAGAI SELF ASSESSMENT SYSTEM MELALUI SISTEM JARINGAN JARINGAN INTERNET

untuk berbagai kalangan. Fasilitas internet lebih muda ditemikan melalui jaringan internet dengan komputer, Notebook, laptop, PDA, telepon-seluler dari perusahaan penyedia konten (content provider) dan menimbulkan transaksi on-line dari sitem informasi akuntansi dalam pemanfaatan e-commerce. Berdasarkan kondisi ini, Pemerintah Indonesia khususnya fiskus membuat UU dalam menanggulangi dan mengontrol penggunaan internet untuk bisnis dari layanan e-commerce, sehingga pemerintah tidak akan kehilangan potensi penerimaan pajak (tax windfalls), Fenomena ini akan membawa implikasi untuk perpjakan. Pertama, berupa peluang adanya potensi penerimaan pajak yang cukup besar, dan kedua, tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat design ketentuan perpajakan atas transaksi ecommerce dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pemungutan pajak yang adil (fairness), netral (neutrality), efisien (efrciency) dan memberikan kepastian hukum (certainty). Kemajuan teknologi informasi ini, berdampak pada berbagai kegiatan bisnis e-commerce dan bisnis online, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan dengan sitem self assessment. Dalam sistem ini kewajiban penuh di wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan tujuan sitem self assessment antara lain, untuk meningkatkan kesadaran pajak (tax-conciousness) dari wajib pajak guna mengetahui dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiaban pajaknya sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu pada waktunya dan adanya kejujuran wajib pajak (honesty), yaitu kejujuran wajib pajak dalam mengisi dan membayar angsuran pajak dan mengisi SPT bulanan dan tahunan. Sistem self assessment mengatur penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. Hal ini berlaku untuk setiap Wajib Pajak, baik transaksi e-commerce dan bisinis online, termasuk ecommerce melalui B2B atau B2C. Berdasarkan ketentuan ini, peneliti tertatik untuk meneliti dengan judul Analisis Aspek Sistem Informasi Akuntansi Pengenaan Pajak Aktivitas Transaksi E-Commerce Dan Bisinis On-Line Dalam Mengendalikan Kewajiban Wajib Pajak Sebagai Self Assessment System Melalui Sistem Jaringan Jaringan Internet Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perusan masalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah aspek sistem informasi akuntansi pengenaan pajak aktivitas transaksi e-commerce dapat mengendalikan kewajiban wajib pajak sebagai self assessment system melalui sistem jaringan jaringan internet? 76


2. Apakah aspek sistem informasi akuntansi pengenaan pajak aktivitas transaksi bisinis on-line dapat mengendalikan kewajiban wajib pajak sebagai self assessment system melalui sistem jaringan jaringan internet? Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1.Untuk menganalisis dan mengetahui aspek sistem informasi akuntansi pengenaan pajak aktivitas transaksi e-commerce dalam mengendalikan kewajiban wajib pajak sebagai self assessment system melalui sistem jaringan jaringan internet. 2.Untuk menganalisis dan mengetahui aspek sistem informasi akuntansi pengenaan pajak aktivitas transaksi bisinis on-line dalam mengendalikan kewajiban wajib pajak sebagai self assessment system melalui sistem jaringan jaringan internet. TINJAUAN PUSTAKA Sistem Informasi Akuntansi Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu kerangka pengkordinasian sumber daya yang terdiri dari data, meterials, equipment, suppliers, personal, and funds untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Aplikasi dari sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh organisasi untuk mengolah transaksi akuntansi yang mempunyai nilai ekonomis, hal ini sesuai dengan pernyataan Bodnar (2006), menyatakan sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumberdaya, peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi. Menurut Kieso (2005), sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi berkembang sepanjang waktu dan menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan organisasi. Sedangkan menurut Marshal Romney (2003), akuntansi terdiri dari lima komponen antara lain (a) orang-orang yang mngoperasikan sistemtersebut dalam melaksanakan berbagai fungsi, (b) prosedurprosedur, baik manual maupun yang terorganisasi yang melibatkandalam pengumpulan, memproses, dan menyimpan data, (c) data tentang prosedur-prosedur bisnis organisasi, (d) software yangdipakai untuk memproses data organisasi, (e) infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung dan peralatan komunikasi jaringan.

77


Sistem informasi akuntansi terdiri atas tiga subsistem (James A. Hall: 2007) antara lain; (a) sistem pemrosesan transaksi (transaction processing system-TPS) sistem ini mendukung operasi sistem harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. (b) Sistem buku besar atau pelaporan keungan (general ledger financial reporting system-GL/FRS) sistem ini menghasilkan laporan keungan, seperti laba-rugi, neraca dan arus kas. (c) Sistem pelaporan manajemen (management reporting system-MRS) sistem ini menyediakan pihak menajemen internal berbagai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban. Perpajakan Ketentuan umum parpajakan diatur dalam UU RI No.6 Tahun 1983, kemudian dirubah UU RI No.16 Tahun 2000. Sedangkan UU Pajak untuk transaksi melalui internet dengan dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah UU No.6 tahun 1993, diubah terahir UU No.28 tahun 2008. Menurut Rudi Rusdiah (2005), tentang perpajakan di teknologi informasi. Sistem Self Assessment Self Assessment System, wajib pajak (WP) diberikan kepercayaan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan sarana SPT wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar setiap wajib pajak yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus mengambil, mengisi dan melaporkan SPT. Sebelum pengenaan self assessment system, jumlah pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiscus, wajib pajak membayar pajak berdarkan perhitungan fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif yaitu menunggu adanya ketetapan pajak dari fiscus sehingga aparatur perpajakan dituntut untuk bekerja lebih keras karena pemungutan pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparatur perpajakan, yang mana harus terjun langsung di lapangan untuk bertatap muka dengan para Wajib Pajak. Electronic Commerce (E-Commerce) E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau edagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Menurut Harry Suwando (2007), e-commerce mengacu kepada tranaksi pembelian dan penjualan atau transaksi bisnis yang dilakukan melalui media komputer dan telekomunikasi, artinya penggunaan jaringan komputer untuk betransaksi terkait proses produksi, penjualan dan pendistribusian barang atau jasa. 78


Menurut Efraim Turban, R.Kelly Jainer Jr, Richard E.Potter (2003), mengartikan electronic commerce sebagai: "a diverse, interdisciplinary topic, with issues ranging from technology, addressed by computer experts, to consumer behavior, addressed by behavioral scientists, and marketing research experts. Berdasarkan pendapat mereka dapat diartikan bahwa electronic commerce adalah transaksi yang berhubungan dengan teknologi dan komputer. Transaksi melalui e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan pengenaan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange-EDI). E-commerce mampu menangani masalah dalam transaksi melalui internet antara lain : a) Otomatisasi, b) Integrasi, c) Publikasi sebagai electronic cataloging concept, d) Interaksi, e) Transaksi pembayaran (electronic payment concept) Terdapat dua karakteristik pelaku transaksi e-commerce yaitu, Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C B2B adalah aliansi bisnis antara penjual dan pembeli dalam rangkaian sistem, yaitu masing-masing sistem informasi internal perusahaan bersambung dengan sistem informasi internal perusahaan yang lain. Dan B2C adalah transaksi antara penjual dan pembeli dengan penjualan langsung melalui jaringan internet. Transaksi B2C umumnya kecil karena sifatnya adalah pengecer langsung ke konsumen. Bisnis On-line Internet Internet digunakan untuk mengirim informasi keseluruh pengguna internet di berbagai belahan dunia selama duapulu empat jam, karena melibatkan clien-server yaitu progran sistem robot yang menjalankan beberapa komputer secara konstanta dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh penggina. Menurut Bodnar dan william (2006), internet merupakan jalur elektronik yang terdiri dari berbagai standar dan protokol yang memungkinkan komputer di lokasi manapun untuk saling berkomunikasi. Sedangkan intranet adalah sarana kominikasi internal di dalam Local Are Network yang mengadopsi berbagai protokol dan teknologi yang terkait dengan internet. Internet akan tampak sebagai intranet dalam arti karyawan dalam organisasi dapat mengakses respositori informasi perusahaan

79


dengan yang sama mereka akan menggunakan informasi lokal maupun di interlokal.

untuk

mengakses

Kerangka Penelitian Kerangka Penelitian diperlukan dalam menjelaskan analisis aspek sistem informasi akuntansi pengenaan pajak aktivitas transaksi e-commerce dan bisinis on-line dalam mengendalikan kewajiban wajib pajak sebagai self assessment system melalui sistem jaringan jaringan internet antara lain : Gambar 1.1 Kerangka Teoritis Sistem Informasi Akuntansi Supplier(Penjual)

Customer (Pembeli)

Jaringan Interner Kantor Pajak (Aspek Ketentuan Pajak) E-Commerce

METODE PENELITIAN

Self Assessment System

Bisnsi On Line

Kewajiban Wajib Pajak (SPT)

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan dan analisis jaringan internet dari transaksi e-commerce dan bisinis on-line, melalui metodologi pengkajian melalui jaringan internet secara sistematis dan rasional yakni penelitian dilaksanakan dengan cara-cara yang masuk akal sesuai dengan aplikasi internet sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang memiliki hubungan dengan aspek ketentuan pengenaan pajak transaksi ecommerce, bisinis on-line, yaitu wajib pajak. Baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk menghitung, membayar dan melapor pajak sendiri terhadap kewajiban wajib pajak dengan sistem self assessment. Sedangkan sampel penelitian transaksi Elektronik dengan jaringan interent yang berhubungan

80


dengan aspek pengenaan bisnis online.

pajak

dari

transaksi

e-commerce

dan

Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, maka dalam mengumpulkan data harus melalui prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 1) wawancara dengan informan, 2) observasi lansung melalui internet dan e-commerce, 3) kajian terhadap berbagai bahan tulis, 4) analisis terhadap foto, video, gambar, ilustrasi dan peraturan perjakan tentang informasi transalsi elektronik. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Aspek Sistem Informasi Akuntansi Pengenaan Pajak Aktivitas Transaksi E-Commerce Dalam Mengendalikan Kewajiban Wajib Pajak Sebagai Self Assessment System Melalui Sistem Jaringan Jaringan Internet Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dikatagorikan melalui transaksi elektronik (e-commerce) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Aspek ketentuan pengenaan pajak atas transaksi e-commerce terdiri dari beberapa kriteria seperti pada Gambar model gambar 1.1 menjelaskan : 1) Penjual dan pembeli wajib wajib mempunyai NPWP atas transaksi melalui jaringan internet dan terhubung (linked) dengan kantor perpajakan. 2) Setiap transaksi terjadi penyerahan barang maupun jasa, antara penjual dan pembeli melalui internet aktivitas e-commerce, aplikasi yang terhubung dengan internet secara otomatis menghitung jumlah pajak terutang dan langsung masuk dalam dafatr piutang untuk kantor pajak. Berdasarkan gambar 1.1, maka proses ketentuan pengenaan pajak transaksi e-commerce terhadap kewajiban wajib pajak dalam sistem self assessment adalah penjual wajib membuat linked akun pengeolahan faktur pajak dari setiap transaksi, dimana harga barang dan nilai PPn mencakup dalam pesanan pembelian, sehingga pada saat pembeli mambayar maka secara otomatis komputer akan memotong hutang pajak keluaran yang linked dengan kantor pajak.

81


Gambar Model 1.1 Model Pengenaan Pajak dari Transaksi E-Commerce Pembeli Order dari Pelanggan NPWP

Entri Dokumen

Pembel i Pembel i Pembel i

Penjual

Internet Kirim Barang + Faktur Pajak

Pemerintah Kantor Pajak

EDI

EDI Order Online

EMs

IC

Gambar model 1.2 dibawa menguraikan siklus jaringan internet dalam mengontrol aktivitas dan transaksi e-commerce melalui jaringan internet yang menimbulkan pengenaan pajak . Penerpan self assessmen system, masih banyak kelemahan, khususnya aspek ketentuan dan pengenaan pajak karena UU Perpajakan belum diatur secara detail, apalagi transaksi ecommerce ini dikhawatirkan peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi, hal ini di uraikan dalam model B2B dan B2C di bawah ini. Berdasarkan gambar model 1.2 dibawah dengan model B2B dan B2C aspek pengenaan pajak e-commerce di atas, Ketentuan pengenaan pajak atas transaksi e-commerce terhadap kewajiban wajib pajak dalam sistem self assessment, penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Kepercayaan yang diberikan oleh Fiskus kepada Wajib Pajak idealnya ditunjang dengan : (a) kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan, (b) keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa, (c) kerelaan Wajib Pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku, (d) kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya. Jumlah pemakai internet semakin meningkat seiring dengan penggunaanya untuk transaksi e-commerce. Di dalam e-Commerce, terdapat beberapa jenis potensi transaksi, yaitu Business to 82


Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer to Business (C2B), Consumer to Consumer (C2C), dan Nonbusiness e-commerce. Kelima jenis ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik pada Business to Business (B2B) adalah e-Commerce tipe ini meliputi transaksi IOS, serta transaksi antar organisasi yang dilakukan di pasar secara elektronik. Gambar Model 1.2 Model B2B dan B2C Aspek Pengenaan Pajak E-Commerce

Credit

Order

Aspek Pajak B2B dan B2C

Trades

User Profile

Client Info

Invoice Faktur Pajak

Order Macing Server

Faktur Pajak

SPT

Billing Bank 1

Order Macin Client SPT Server

TCP/IP HTTP Bank 2

Router TCP/IP HTTP

Collate ral

Transfer Bank melalui Jaringan B2B dan B2C

Collate ral

Billing Client 4 Clie ntIn voic e

Client 2

Client 3

1

Analisis Aspek Sistem Informasi Akuntansi Pengenaan Pajak Aktivitas Bisinis On-Line Dalam Mengendalikan Kewajiban Wajib Pajak Sebagai Self Assessment System Melalui Sistem Jaringan Jaringan Internet

83


Bisnis online berkembang pesat saat ini, banyak entitas kaum pebisnis menawarkan produk melalui jaringan internet, yang menjadi permasalahan adalah aspek ketentuan pengenaan pajak bisinis online terhadap kewajiban wajib pajak dalam sistem self assessment. Para pebisnis online wajib menghitung, membayar dan melaporkan sejumlah pajaknya ke kas negara, hal ini sesuai dengan sistem self assessment. Gambar Model 1.3 Aktivitas Bisnis Online Mengendalikan Kewajiban Wajib Pajak Kantor Pajak NPWP,SPT

Web Hosting Website

Customer Bisnis Online Badan & Pribadi

Customer Order Pembelian Invoice,NPWP

Customer Customer

Vendor atau Supplier

PAspek Pajak B2B Billing

Otorisasi Transaksi

ndependen

Adapun aspek ketentuan penerapatan pajak dari transaksi bisnis online ini berdasarkan Jeffrey F. Rayport dan Bernard J. Jaworski (2003), terdapat beberapa atribut-atribut yang mendukung penelitian ini yaitu : (1) The exchange of digitized information between parties. aspek ketentuan penerpatan pajak dari pertukaran informasi tersebut dapat mewakili komunikasi antara dua pihak yang bersangkutan, koordinasi alur barang dan jasa atau transmisi pemesanan elektronik Pertukaran ini dapat terjadi antara organisasi dan individual. (2) Technologyenabled, aspek ketentuan penerpatan pajak dari Transaksi yang terjadi dalam e-commerce dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Teknologi ini memungkinkan untuk meniadakan batas-batas yang ada antara customer dengan merchant. (3) Technology-mediated, aspek 84


ketentuan penerpatan pajak dari Technology-mediated ini merupakan kelanjutan dari technology-enabled. Perbedaan antara transaksi lain dengan transaksi e-commerce kurang lebih adalah hubungan dengan customer melalui human contact atau melalui teknologi. Tempat pertemuan buyer dan seller untuk melakukan transaksi bisnis adalah dunia maya (virtual world) atau biasa disebut marketspace. (4) It includes intraand inter organizational activities that support the exchange, aspek ketentuan penerpatan pajak dari Ruang lingkup dari e-commerce meliputi semua aktivitas secara elektronik atas intra dan interorganisasi yang mendukung pertukaran pasar baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjalankan bisnis online, para pebisnis terlebih dahulu mempunyai domain dan dan Uniform Resource Locators (URLs), yang dapat di beli dari provider ataupun dari perusahaan bidang internet, pembelian ini di kenakan pajak (PPN) hanya sekali pada saat pembelian selama periode tertentu. Setiap komputer yang tersambung ke internet ataupun setiap web page dan informasi yang ada dialokasikan ke sebuah alamat di bawah Internet Protocol, alamat ini biasa disebut URL merupakan sebuah kombinasi nomor, nomor tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nama, yang dinamakan domain names. Adapun infrastuktur yang mendukung terlaksananya proses bisnis online (Efraim Turban, 2005), untuk aspek ketentuan pengenaan pajak bisinis online dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan penelitian ini adalah: 1. Aspek sistem informasi akuntansi pengenaan pajak aktivitas transaksi e-commerce dapat mengendalikan kewajiban wajib pajak sebagai self assessment system melalui sistem jaringan jaringan internet melalui jaringan yang terkontrol dan adanya enskripsi linked transaksi antara supplier dengan customer dan liked pajak dengan kantor pajak. 2. Aspek sistem informasi akuntansi pengenaan pajak aktivitas transaksi bisinis on-line dapat mengendalikan kewajiban wajib pajak sebagai self assessment system melalui sistem jaringan internet melalui jaringan Bisnis Online antara usaha Badan dan organisasi maupun Pribadi langsung dikenakan pajak secara otomatis setiap transaksi.

Saran Penelitia Selanjutnya Saran untuk penelitian selanjutanya agar menambah enskripsi dan electronic data processing dalam mengendalikan pembayaran pajak oleh wajib pajak dari aktivits e-commerce dan binis online juga mengkaji preaktek UU Pajak electronic commerce dan bisnis online menggunakan koneksi yang disediakan oleh ISP (internet service provider) dan memilih ASP yang handal untuk manajemen internet.

85


DAFTAR

PUSTAKA

Bodnar H. George dan Hopswood Willian.S (2007), Sistem Informasi Akuntansi. Andi Yogyakarta Direktur Jenderal Pajak (2006), Legalitas Dokumen Dari Transaksi E-Commerce. Departemen Keuangan Republik Indonesia Jakarta. Efraim Turban, R.Kelly Jainer Jr, Richard E.Potter (2003), Introduction to Information Technology. John Wiley&Sons Inc. USA Elwina Marcella S (2011), Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, Universitas Katolik Soegita Pranata - Program Magister Lingkungan Dan Perkotaan Rayport, Jeffrey F. dan Bernard J. Jaworski, Introduction of E-commerce, (2003), Edisi ke-2, The McGraw-Hill Companies. Singapore Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut dengan UU ITE. Nufransa Wira Sakti (2001), "Perpajakan dalam E-commerce, Belajar dari Jepang, Berita Pajak No.1443/Tahun XXXIII/15 Mei 2001,h1m 35, disadur dan www.nofieiman.com, diunduh pada tanggal 25 Desember 2011 O'Brien James, George Marakas (2005), Management Information Systems. Mc Graw Hill. Educatioan – Australia and New Zeland Romney Marshall dan John Paul Steinbart (2005), Sistem Informasi Akuntansi Edisi ke-9. Buku Terjemahan Salemba Empat – Jakarta. Rusdiah, Rudi (2005), Perpajakan di Teknologi Informasi, Laporan Pokja RUU Perpajakan. Jakarta. Resmi, Siti (2009), Perpajakan : Teori dan Kasus. Salemba Empat Jakarta Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang RI Nomor 11 Transaksi Elektronik.

Tahun

86

2008

tentang

Informasi

dan

Tumpal Manik, M.Si Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAKSI

Recommend Documents