ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BUDIANTO (100462201236) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau secara parsial maupun simultan tahun 2012-2014. Data yang digunakan adalah Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah yang diperoleh dari olahan data di Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012-2014. Variable independen yang digunakan adalah penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan. Variable dependen yang digunakan adalah retribusi daerah. Model analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dan uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji f. Untuk mengetahui persentase sumbangan variable independen terhadap variable dependen digunakan koefesien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012-2014 berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan. Kata Kunci :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Daerah.
1
2
PENDAHULUAN Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai bentuk kemandirian Pemerintah Daerah. Provinsi Kepulauan Riau yang didukung luas laut 95% dari total luas wilayah 252.601 Km2 dan letak geografis yang sangat strategis berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur, juga berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura yang dilalui oleh perdagangan seluruh dunia (Http://id.wikipedia.org), diharapkan potensi dari kelautan dan perikanan dapat meningkatkan kemajuan dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan dan sebagai tulang punggung pembangunan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Defitri (2011), Watini dan Lingga (2010), Nurzanah (2010), Toduho dkk (2014), Setyaningrum (2014), Utami dan Wardani (2014), Marselina (2013), Kusuma dan Wirawati (2013), Hermawan dan Imron (2013) dengan variable independen dan variable dependen yang berbeda. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 20122014 baik secara parsial maupun simultan. TINJAUAN LITERATUR Pendapatan Asli Daerah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
3
untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Retribusi Daerah Menurut Undang–Undang No. 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah : Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Halim dalam Setyaningrum (2014) “Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemda tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasarkan atas peraturan yang berlaku”. Menurut Davey dalam Marselina (2013) pengertian retribusi secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dari penerimaan yang sudah umum dan menjadi sumber utama dari pendapatan untuk pembangunan daerah. Objek Retribusi Daerah Objek dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Provinsi Kepulauan Riau Adapun jenis retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yaitu : 1. Jenis Retribusi Jasa Umum Provinsi adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 2. Jenis Retribusi Jasa Usaha Provinsi adalah : a. Retribusi pemakaian daerah b. Retribusi rumah potong hewan c. Retribusi pelayanan kepelabuhanan 3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi adalah : a. Retribusi Izin Trayek. b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
4
Adapun jenis retribusi yang dipungut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dasar hukum kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan urusan kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi dari sektor kelautan dan perikanan mengacu pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Kerangka Pemikiran Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (X1)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (X2)
Retribusi Daerah (Y)
Retribusi Izin Usaha Perikanan (X3)
X4
Gambar : Kerangka Pemikiran Keterangan : : Pengaruh secara parsial
: Pengaruh secara simultan
5
Pengembangan Hipotesa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Defitri (2011) telah meneliti pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Solok dengan hasil penelitian retribusi pelayanan pasar berpengaruh negative terhadap retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD Kota Solok. Nurzanah (2010) telah meneliti pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasik Malaya dengan hasil penelitian pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pajak daerah, namun pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasik Malaya. Kusuma dan Wirawati (2013) telah meneliti pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah se-Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali dengan hasil penelitian penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun kontribusi pajak daerah lebih dominan terhadap peningkatan PAD yaitu 84,9% sedangkan retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sementara Ega Marselina (2013), meneliti Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Padang tahun 2005-2011, dengan hasil penelitan Retribusi Pasar tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis pertama sebagai berikut : H1 : Terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Watini dan Lingga (2010) telah meneliti pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Bandung dengan hasil penelitian pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pajak daerah Kota Bandung. Nurzanah (2010) telah meneliti pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasik Malaya dengan hasil penelitian pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pajak daerah, namun pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasik Malaya. Hermawan dan Imron (2013) telah meneliti pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Madiun, hasil penelitian ada pengaruh secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kab. Madiun. Sementara pada penelitian Utami dan Wardani (2014) tentang pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kabupaten Bantul, hasil penelitian menunjukkan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap PAD, namun Retribusi Parkir berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis kedua sebagai berikut :
6
H2
:
Terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Retribusi Daerah.
Retribusi Izin Usaha Perikanan Nurzanah (2010) telah meneliti pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasik Malaya dengan hasil penelitian pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pajak daerah, namun pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasik Malaya. Setyaningrum (2014) telah meneliti pengaruh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD Kota Surakarta Jawa Tengah tahun 1991-2012. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD, tetapi PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Surakarta. Sementara pada penelitian Toduho dkk(2014) yang meneliti kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan tahun 2009-2013, hasil penelitian menunjukkan dari tahun ke tahun terjadi penurunan kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD, kontribusi tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5% sedangkan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,8% sehingga menunjukkan Retribusi Pasar terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan adalah sangatlah kurang atau sangat kecil. Dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis ketiga sebagai berikut : H3 : Terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Nurzanah (2010) pendapatan pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasik Malaya. Setyaningrum (2014) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh simultan terhadap PAD. Utami dan Wardani (2014) pada penelitiannya Pajak Reklame dan Retribusi Parkir berpengaruh simultan terhadap PAD. Kusuma dan Wirawati (2013) pada penelitiannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh simultan terhadap PAD. Hermawan dan Imron (2013) pada penelitiannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap PAD dan Marselina (2013) pada penelitiannya Pajak Parkir dan Retribusi Pasar berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis keempat sebagai berikut : H4 : Terdapat pengaruh secara simultan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7
METODELOGI PENELITIAN Lokasi Penelitian Tempat penelitian ini adalah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung B2 lantai 1-2 Pulau Dompak dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Engku Putri No. 08 Gedung Graha Kepri Batam Centre Pulau Batam. Teknik Pengambilan Sample 1.
Populasi Populasi dari penelitian ini adalah data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 sampai dengan 2014. 2. Sample Sample dalam penelitian ini adalah data laporan bulanan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dalam laporan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah Bidang Retribusi dan Dana Bagi Hasil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data Menurut Jogiyanto ( 2008:78 ), ada beberapa teknik untuk pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada tiga teknik yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakan. Metode Analisis Data Dalam menganalisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Menurut Sangadji (2010:209) analisis kuantitatif merupakan pendekatan analisis dengan perhitungan matematika atau statistika. Penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan menggunakan program SPSS (Statistic Product and Service Solution) SPSS 17.0 for windows. Model analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t , uji f dan koefisiensi determinasi.
8
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengujian Regresi Linier Berganda Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengujian telah lolos dari uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskesdastisitas dan uji autokorelasi. Analisis Regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada variabel dependen (tergantung) dan variabel independen (bebas). Dalam praktik, regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana (simple regression) jika hanya ada satu variabel independen, sedangkan disebut regresi berganda (multiple regression) jika ada lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2006:82) dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/ stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen/ bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Berdasarkan pengujian asumsi klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi lolos dari uji asumsi klasik. Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel berikut : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error
27950182.028
9181762.219
retribusi pemakaian kekayaan daerah
1.524
.240
retribusi pelayanan kepelabuhanan
.837
retribusi izin usaha perikanan
.992
Standardized Coefficients Beta
T
Sig.
3.044
.005
.308
6.350
.000
.101
.377
8.257
.000
.076
.644
13.102
.000
a. Dependent Variabel: retribusi daerah
Sumber : Output SPSS 17.0 Dari hasil analisis regresi pada tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda : Retribusi Daerah = 27.950.182,028+1,524(X1)+0,837(X2)+0,992(X3)+e Persamaan regresi diatas mempunyai arti sebagai berikut : 1. Konstanta sebesar 27.950.182 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata retribusi daerah sebesar Rp. 27.950.182 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
9
2. Koefesien regresi retribusi pemakaian kekayaan daerah (X1) sebesar 1,524 menyatakan bahwa setiap penambahan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 1% akan meningkatkan retribusi daerah sebesar 1,524%. 3. Koefesien regresi retribusi pelayanan kepelabuhanan (X2) sebesar 0,837 menyatakan bahwa setiap penambahan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 1% akan meningkatkan retribusi daerah sebesar 0,837% 4. Koefesien regresi retribusi izin usaha perikanan (X3) sebesar 0,992 menyatakan bahwa setiap penambahan retribusi izin usaha perikanan sebesar 1% akan meningkatkan retribusi daerah sebesar 0,992% Pengujian Hipotesis a. Uji Parsial (Uji T)
Uji Parsial (Uji T) Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error
27950182.028
9181762.219
retribusi pemakaian kekayaan daerah
1.524
.240
retribusi pelayanan kepelabuhanan
.837
retribusi izin usaha perikanan
.992
Standardized Coefficients Beta
T
Sig.
3.044
.005
.308
6.350
.000
.101
.377
8.257
.000
.076
.644
13.102
.000
a. Dependent Variabel: retribusi daerah
Sumber : Output SPSS 17.0 Berdasarkan tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Tampilan output SPSS pada tabel Coefficients diatas variabel retribusi pemakaian kekayaan daerah (X1) mempunyai nilai probabilitas 0,000 dan signifikan pada 0,05 (p < 0,05), sedangkan nilai t hitung 6,350, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel t dengan signifikansi 5% (0,05) dengan jumlah observasi (n) = 36, jumlah variabel independen (k) = 3 didapat nilai t tabel = 2,0369. Oleh karena t hitung > t tabel (6,350 > 2,0369), maka hipotesis H0 ditolak atau H1 diterima yang menyatakan rertibusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (X1) secara parsial signifikan berpengaruh terhadap retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau (Y). 2. Variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan (X2) menunjukkan nilai probabilitas 0,000 dan signifikan pada 0,05 (p<0,05), sedangkan t hitung 8,257. Oleh karena t hitung > t tabel (8,257 > 2,0369) maka hipotesis H0 ditolak atau H2 diterima yang menyatakan retribusi pelayanan kepelabuhanan pada Dinas
10
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (X2) secara parsial signifikan berpengaruh terhadap retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau (Y). 3. Variabel retribusi izin usaha perikanan (X3) menunjukkan nilai probabilitas 0,000 dan signifikan pada 0,05 (P<0,05), sedangkan t hitung 13,102. Oleh karena t hitung > t tabel (13,102 > 2,0369) maka hipotesis H0 ditolak atau H3 diterima yang menyatakan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (X3) secara parsial signifikan berpengaruh terhadap retribusi daerah Kepulauan Riau (Y). b. Uji Simultan (Uji F) Uji Simultan (Uji F) b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
1.026E17
3
3.421E16
Residual
6.971E15
32
2.178E14
Total
1.096E17
35
F
Sig.
157.050
.000
a
a. Predictors: (Constant), retribusi izin usaha perikanan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi pemakaian kekayaan daerah b. Dependent Variabel: retribusi daerah
Sumber : Output SPSS 17.0 Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel Anova menghasilkan nilai F hitung sebesar 157,050 dengan tingkat signifikansi 0.00. karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 (p=0,00 < 0,05) dan F hitung > F tabel (157,050 > 2,92) maka hipotesis H0 ditolak atau H4 diterima. Jadi model regresi dapat digunakan untuk memprediksi retribusi daerah atau dapat dikatakan bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap retribusi daerah.
11
Koefesien Determinasi
Uji Koefesien Determinasi Model Summary
Model 1
R
R Square .968
a
.936
Adjusted R Square .930
Std. Error of the Estimate 1.4760E7
a. Predictors: (Constant), retribusi izin usaha perikanan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi pemakaian kekayaan daerah
Sumber : Output SPSS 17.0 Dari tampilan output SPSS model summary pada tabel Model Summary besarnya adjusted R2 adalah 0,930, hal ini berarti 93% variasi retribusi daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan. Sedangkan sisanya (100% - 93% = 7%) dijelaskan oleh sumbangan retribusi yang lain diluar model. Pembahasan Penelitian 1.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari penerbitan sertifikat kesehatan/ health certificate untuk produk hasil perikanan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagai sarat produk hasil perikanan yang akan dipasarkan ke luar negeri. Pada tahun 2012 sertifikat kesehatan produk hasil perikanan yang diterbitkan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 2.324 lembar dengan volume 21.347,608 ton produk perikanan yang dipasarkan ke Singapura dan Malaysia dengan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 272.770.000, untuk tahun 2013 sertifikat kesehatan yang diterbitkan sebanyak 2.494 lembar dengan volume 23.184,374 ton produk perikanan yang dipasarkan ke Singapura, Malaysia dan Hongkong dengan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 413.134.000 dan pada tahun 2014 sertifikat kesehatan yang diterbitkan sebanyak 2.516 lembar dengan volume 20.524,496 ton produk perikanan yang dipasarkan ke Singapura, Malaysia dan Hongkong dengan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 488.914.000.
12
Berdasarkan pengujian parsial (uji t), variabel retribusi pemakaian kekayaan daerah (X1) mempunyai nilai probabilitas 0,000 dan signifikan pada 0,05 (p < 0,05), sedangkan nilai t hitung 6,350. Oleh karena t hitung > t tabel (6,350 > 2,0369). Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap retribusi daerah. Hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis (H1) diterima. Terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini konsisten dan memperkuat penelitian Nurzanah (2010), Kusuma dan Wirawati (2013). 2.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berasal dari pelayanan pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Antang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Antang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berasal dari penjualan es, penjualan air bersih, pelayanan tambat labuh kapal, pelayanan bengkel, sewa peralatan, dan sewa bangunan. Total penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan pada tahun 2012 sebesar Rp. 720.953.660 dengan kunjungan kapal ukuran < 5 GT sampai dengan > 100 GT berjumlah 3.384 kapal. Penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan pada tahun 2013 sebesar Rp. 715.646.365 dengan kunjungan kapal ukuran < 5 GT sampai dengan 1000 GT berjumlah 2.642 kapal. Pada tahun 2014 penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Antang terjadi penurunan dengan total penerimaan sebesar Rp. 502.413.400, hal ini disebabkan terjadi berkurangnya kunjungan kapal yang hanya berjumlah 988 kapal dengan 92% kapal ukuran dibawah 5 GT. Berdasarkan pengujian parsial (uji t), variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan (X2) menunjukkan nilai probabilitas 0,000 dan signifikan pada 0,05 (p<0,05), sedangkan t hitung 8,257. Oleh karena t hitung > t tabel (8,257 > 2,0369). Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan berpengaruh secara signifikan terhadap retribusi daerah. Hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis (H2) diterima. Terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini konsisten dan memperkuat penelitian Nurzanah (2010), Hermawan dan Imron (2013), Utami dan Wardani (2014). 3.
Retribusi Izin Usaha Perikanan Penerimaan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berasal dari penerbitan izin usaha perikanan yang berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ukuran kapal diatas 10-30 GT dan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ukuran kapal diatas 1030 GT.
13
Penerimaan retribusi izin usaha perikanan pada tahun 2012 bersumber dari penerbitan 487 lembar SIPI dan 530 lembar SIKPI dengan total penerimaan retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp. 760.928.520. Pada tahun 2013 penerimaan retribusi izin usaha perikanan berasal dari penerbitan 551 lembar SIPI dan 555 lembar SIKPI dengan total penerimaan retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp. 1.067.815.100 dan untuk tahun 2014 penerimaan retribusi izin usaha perikanan berasal dari penerbitan 434 lembar SIPI dan 477 lembar SIKPI dengan penerimaan retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp. 1.261.464.514. Berdasarkan pengujian parsial (uji t), variabel retribusi izin usaha perikanan (X3) menunjukkan nilai probabilitas 0,000 dan signifikan pada 0,05 (P<0,05), sedangkan t hitung 13,102. Oleh karena t hitung > t tabel (13,102 > 2,0369). Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi izin usaha perikanan berpengaruh secara signifikan terhadap retribusi daerah. Hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis (H3) diterima. Terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini konsisten dan memperkuat penelitian Nurzanah (2010) dan Setyaningrum (2014). 4.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan pengujian simultan (uji f), nilai F hitung sebesar 157,050 dengan tingkat signifikansi 0.00. karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 (p=0,00 < 0,05) dan F hitung > F tabel (157,050 > 2,92). Sehingga disimpulkan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan bersama-sama atau serentak mempengaruhi retribusi daerah. Hasil ini membuktikan Hipotesis (H4) diterima. Terdapat pengaruh secara simultan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini konsisten dan memperkuat penelitian Nurzanah (2010), Kusuma dan Wirawati (2013), Hermawan dan Imron (2013), Marselina (2013), Utami dan Wardani (2014). Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya adjusted R2 yang menggunakan SPSS 17.0 for windows diperoleh nilai sebesar 0,930. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan oleh variasi ke tiga variabel independen yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 93% sedangkan sisanya sebesar 7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar penelitian ini. Dari hasil analisa regresi linier berganda, diketahui bahwa koefesien regresi variable retribusi pemakaian kekayaan daerah diketahui sebesar 1,524 artinya apabila retribusi pemakaian kekayaan daerah meningkat sebesar 1% maka retribusi daerah akan meningkat sebesar 1,524%. Koefesien regresi variable retribusi pelayanan kepelabuhanan diketahui sebesar 0,837 artinya apabila retribusi pelayanan kepelabuhanan meningkat 1% maka retribusi daerah akan meningkat sebesar 0,837%. Koefesien regresi variable retribusi izin usaha
14
perikanan diketahui sebesar 0,992 artinya apabila retribusi izin usaha perikanan meningkat 1% maka retribusi daerah akan meningkat sebesar 0,992% . Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 93% disumbang dari penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian untuk meningkatkan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu lebih meningkatkan lagi penerimaan retribusi dari sektor perikanan dan kelautan yang didukung 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan lautan yang memiliki potensi perikanan dan kelautan sesuai dengan wewenang Pemerintahan Daerah Provinsi yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah 95% adalah lautan, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang dapat digali dan dikembangkan untuk menyumbang pembangunan daerah dari pendapatan asli daerah yang bersumber salah satunya dari penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat bahwa penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah secara parsial maupun secara simultan. Dari total penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, 93% retribusi daerah disumbang dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa kepelabuhanan dan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini karena didukung oleh luasnya wilayah lautan yang memiliki potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang besar. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut : 1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hendaknya dapat mengembangkan potensi daerah yang terdapat pada masing-masing kabupaten atau kota sehingga sumbangan retribusi dari sektor perikanan dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. 2. Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membina pelaku usaha
15
perikanan untuk mengembangkan produk-produk olahan dari perikanan yang bisa bersaing dalam negeri maupun luar negeri dengan jaminan mutu yang baik dan tidak hanya mengekspor produk perikanan hanya dalam bentuk produk segar saja. 3. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menambahkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau disetiap Kabupaten/ Kota dalam rangka pelayanan pelabuhan perikanan dan pelayanan izin usaha perikanan. 4. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menambah Alokasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dalam rangka meningkatkan kompetensi laboratorium perikanan.
16
DAFTAR PUSTAKA Akbar, M. Aldrin.2013. “Pengaruh Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua”, Jurnal Universitas Yapis Papua Vol.1 No.1. Anandika, Gemilang Dwi, dkk. 2012. “Upaya Pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan PAD melalui Sektor Perikanan”, Ejournal Universitas Diponegoro, Vol.1,No.4:1-7. Defitri, Siska Yulia.2011. “Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Solok”, Jurnal Ilmiah ADVANCE Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Vol. 5 No. 2 ISSN: 1979-2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri. Target dan Realisasi Retribusi . Tahun 2012-2014 . Dinas Pendapatan asli Daerah Provinsi Kepri. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Povinsi Kepri, Tahun 2012-2014. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi IV. Semarang: Badan Penerbit UNDIP Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat. Hermawan, Hery dan Muhammad Imron.2013. “Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada PAD Kab. Madiun” Jurnal Ekomak, Vol.2 No.2 :72-86. Kusuma, Md. Krisna Arta Anggar dan Ni Gst. Putu Wirawati,.2013. “Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3:574-585. ISSN: 2302-8556. Jogiyanto. 2008. Metodologi Penelitian Sistem Informasi. Yogyakarta : Penerbit Andi. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
17
Marselina, Ega. 2013.”Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap PAD pada Pemerintah Kota Padang”, Artikel Publikasi Universitas Negeri Padang. Nurzanah, Tati Siti. 2010. “Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)”. Journal Universitas Siliwangi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Peraturan Daerah (PERDA) Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Priyatno. 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS. Yogyakarta : Gava Media. Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah.2010. Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian.Yogyakarta : Penerbit Andi. Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat. Setyaningrum, Dwi. 2014. “Analisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Surakarta Jawa Tengah tahun 1991-2012” Artikel Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Soamole, Mulyadi. 2011. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sula). http://Ejournal.unsrat.ac.id Taluke, Maxwel.2013. “Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat”, Jurnal EMBA Vol.1 No. 3:385-393. Toduho, M. Dessy Ayuni, dkk. 2014. “Penerimaan Retribusi Pasar dalam upaya meningkatkan PAD Kota Tidore Kepulauan” Jurnal EMBA, Vol.2 No.2:1090-1103. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pajak Perikanan. Utami , Isti Dwi dan Dewi Kusuma Wardani. 2014. “Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul”, Jurnal, ISBN: 978-602-70429-2-6. Watini, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2010. “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”. Jurnal Akuntansi, Vol.2, November 2010: 181-201. www. id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
