PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PEMBERIAN SANKSI, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (PADA USAHA KECIL DI TANJUNGPINANG)
ICA AZWINDA 110462201205 JURUSAN AKUNTANSI, UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
ABSTRAK Penelitian ini bertjuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha kecil. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kecil yang terletak dan terdaftar di Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Metode penentuan sampel menggunakan metode cluster sampling (Sampling berkelompok) menggunakan rumus solvin dengan margin of error sebesar 10% didapat sebanyak 96 responden dari 2.062 jumlah pelaku usaha kecil di Kota Tanjungpinang. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuisioner yang bisa diolah adalah sebanyak 75 kuesioner dari 96 kuesioner yang disebar. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melakukan pengujian hipotesis. Hasil pengujian menunjukan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan dan pemberian sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil, sedangkan pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha kecil. Secara simultan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil.
Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemberian Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Kemajuan perekonomian serta pengembangan nasional daerah dapat dilihat dari terealisasinya asset-asset daerah itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin dan lain-lain. Menurut Bohari (2010: 35) Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak. Menurut Waluyo (2008: 2) Pengembangan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Menurut Wibowo (2012) Penerimaan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kegiatan umum (public utilities). Penerimaan pajak tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak kepada negara. Namun pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi Direktorat Jendral Pajak, hal ini terkait dengan persepsi masyarakat khususnya pemilik usaha kecil dimana mereka tidak mengetahui serta merasakan hasil imbalan dari pembayaran pajak yang telah dilakuakan serta sering terdengarnya kabar akan tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan sehingga menimbulkan stigma negatif dalam keadilan dan kepastian perumusan kebijakan pelaksanaan perpajakan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki nilai yang strategis didalam perekonomian Indonesia. Menurut data yang dihumpun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah pengusaha kecil dan menengah di Indonesia sangat besar dan berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian nasional. Nilai strategis dalam perekonomian Indonesia ini di masa depan diharapkan dapat terwujud melalui kontribusi pembayaran pajak yang sesuai dengan kontribusi pengusaha kecil dan menengah terhadap perekonomian. Kepatuhan pembayaran pajak harus digalakan oleh instansi-instansi yang terkait bukan sekedar melalui Peraturan Pemerintah akan tetapi merupakan suatu tanggung jawab bagi setiap elemen masyarakat agar terealisasinya program yang telah dirancang oleh pemerintah. Pemilik Usaha kecil merupakan salah satu calon penyumbang pajak terbanyak di Kota Tanjungpinang, hal ini dapat kita lihat dari begitu banyaknya usaha kecil yang tetap berdiri di Kota Tanjungpinang. Indonesia merupakan negara yang mengacu pada sistem self assessment dalam melakukan pemungutan pajak. Menurut Diana dan Setiawati (2009: 2)
Konsekuensi sistem self assessment, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kecil dalam melaporkan wajib pajak guna meminimalisir konsekuensi dari sistem self assessment, upaya-paya tersebut dapat berupa melakukan sosialiasi tentang pajak, manfaat pajak, melakukan modernisasi sistem perpajakan hingga diterapkannya sanksi hukum untuk wajib pajak yang tidak melaporkan wajib pajaknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak dalam halaman website resminya menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah penopang utama dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) negara kita, dengan kontribusi yang mendekati angka 70% ditahun 2013. Dana penerimaan pajak ini selanjutnya dikelola oleh negara utuk pembiayaan rutin dan pembangunan dalam bentuk antara lain yaitu dana kesehatan masyarakat, dana pendidikan, dana keamanan dan ketertiban, subsidi BBM, subsidi listrik, pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan dan bandara) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pembelian alat-alat pertahanan dan keamanan negara, pembayaran gaji PNS, TNI dan Polri. Menurut Irma Alfiah (2014) dalam penelitiannya tentang Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakn, kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DPPKAD GroboganPurwodadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sikap fiskus, lingkungan pajak,pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi efektifitas sistem perpajakan dan kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Restu Mutmainnah Marjan (2014) dalam penilitiannya tentang Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Menurut Farid Syahril (2013) mengeni Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pph orang pribadi Tingkat pemahaman wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kajian yang dikemukanan, maka penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan,
pelayanan fisksus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha kecil di Kota Tanjungpinang.
Pengetahuan perpajakan (X1)
Pelayanan fiskus (X2)
H1 H2 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
H3 Pemberian sanksi
(X3) H4
Kesadaran Wajib Pajak (X4)
H5
Persepsi efektifitas sistem perpajakan (X5)
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu (2010: 139) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak (Mutia, 2014). Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib
Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Menurut Fidel (2010: 53) Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu adalah: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi: a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir, b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan: a. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik. 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang sadar akan hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara. Menurut Mardiasmo (2011: 56) hak dan kewajiban wajib pajak yaitu sebagai berikut: a. Kewajiban Wajib Pajak 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar a. Mengisi dengan benar SPT terutang.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 4. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasikan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. b. Hak-hak Wajib Pajak 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan 4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikarenakan dalam surat ketetapan pajak 5. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 6. Mengajukan permohonan pengahapusan dan pengurangan sanksi, sera pembetulan surat ketetapan pajak yang salah 7. Memberi kuasa kepada orang utnuk melaksanakan kewajiban pajaknya 8. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak 9. Mengajukan keberatan dan banding. Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Menurut Nugroho dkk (2016) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan maupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Setelah masyarakat memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang dilakukan dari fungsi atas pembayaran pajak, peraturan pajak, tata cara pembayaran pajak maupun tarif pajak maka tidak akan menutup kemungkinan jika dapat membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H1 : Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Jatmiko (2006) pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak). Dalam hal melayani wajib pajak fiskus diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas mengenai perarturan pajak serta didukungnya sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan pelayanan fiskus dalam ketepatan, kecepatan dan jaminan atas kerahasian data dari wajib pajak.
Menurut Rahayu (2010: 29) Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Sehingga membuat wajib pajak merasakan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelunasan pajak terutang. Selain petugas pajak memiliki kualitas yang baik, pelayanan yang dilakukan oleh petugas fiskus juga harus selalu melakukan evaluasi guna meningkatkan pemberian pelayanan yang cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Mutia (2014) Pelayanan fiskus meliputi lima dimensi pelayanan yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran pelayanan kepada wajib pajak telah dipenuhi. Elemen pelayanan tersebut adalah (1) Reability (keandalan); (2) Responsiveness (daya tangkap); (3) Assurance (kepastian/jaminan); (4) Emphaty (empati); (5) Tangiables (berwujud/bukti langsung). Pelayanan fiskus dikatakan efektif apabila kelima elemen tersebut berjalan dengan baik. Jika pelayanan telah efektif maka pelaksanaan perpajakan berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, diduga pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H2 : Diduga pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh Pemberian sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2011: 59) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dikatakan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berkaitan diberlakukannya PP Nomor 46 tahun 2013 memiliki kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak sehingga pemberian sanksi diperlukan demi terciptanya kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil. Berdasarkan uraian diatas diduga pemberian sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H3: Diduga pemberian sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wajib pajak yang sadar akan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara akan melakukan kewajibannya dengan tanpa adanya unsur paksaan untuk pembangunan sarana serta prasarana yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui penarikan pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas pendapatan penjualan. Dalam buku panduan hak dan kewajiban wajib pajak (2011: 3) Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan
nasional. Berdasarkan uraian tersebut maka, diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. H4 : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Huda (2015) Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Perkembangan sistem perpajakan dengan menggunakan media online diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya karena kemudahan sistem perpajakan secara cepat dan mudah dalam melakukan pembayaran pajak dimana dan kapan saja melalui website pajak. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui Drop Box yang daptat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secra online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka, diduga persepsi efektifitsa sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H5 : Diduga persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kecil yang terletak dan terdaftar di Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode cluster sampling (Sampling berkelompok) menggunakan rumus solvin dengan margin of error sebesar 10% didapat sebanyak 96 responden dari 2.062 jumlah pelaku usaha kecil di Kota Tanjungpinang. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pelaku usaha kecil. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda yang diolah menggunakan IBM SPSS Stattistic 21.
Variabel Penelitian Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (dependen) diberi simbol Y, dan variabel bebas (independen) diberi simbol X. Variabel-variabel yang diukur adalah sebagai berikut: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengetahuan Perpajakan. Sumber: Banyu Ageng Wahyu Utomo, 2011 a. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak b. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak c. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak d. Pengetahuan pajak terhadap tarif pajak Pelayanan Fiskus. Sumber:Farid Syahril (2013) a. Realibility (kehandalan) b. Responsifeness (daya tanggap) c. Assurance (jaminan) d. Emphaty (bukti langsung) e. Tangiable (bukti langsung) Pemberian Sanksi. Sumber: Sri Putri Tita Mutia 2008 a. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak b. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar c. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Kesadaran Wajib Pajak. Sumber: Restu Mutmainnah Marjan (2014) dan Irma Alfiah (2014) a. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan b. Pajak adalah uran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan c. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar d. Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai wajib pajak Persepsi efektifitas sistem perpajakan. Sumber:Irma Alfiah, 2014 a. Pembayaran melalui e-banking b. Penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-filling c. Penyampaian SPT melalui dropbox d. Update peraturan pajak terbaru secara online e. Pendaftaran NPWP melalui e-register Kepatuhan wajib pajak. Sumber: Irma Alfiah, 2014 a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP b. Pengisian SPT sesuai dengan ketentuan undang-undang c. Pelaporan SPT dengan tepat waktu d. Menghitung pajak penghasilan terutang dengan benar
HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas dan Reliabilitas Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan korelasi bivariate setiap indikator dengan total skor konstruk atau dengan membandingkan nilai person correlation dengan uji 2 sisi dengan nilai signifikansi 0,5. Hasil yang didapat dari pengujian ini menunjukan bahwa semua pertanyaan dikatakan valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha >0,60 (Augustine dan Kristaung, 2013: 72).
Uji Asumsi Klasik Hasil uji Kolmogrov Smirnov untuk normalitas menunjukan nilai sebesar 0,711 dan nilai signifikan 0,694 karena p-value = 0,694 > 0.05, maka Ho diterima yang berarti data residual terdistribusi secara normal. Sedangkan hasil uji multikolinieritas menunjukan variabel Pengetahuan Perpajakan 1,260, Pelayanan Fiskus 3,256, Sanksi Denda 1,391, Kesadaran Wajib Pajak 2,973 dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan 1,184, kelima variabel ini memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Pada pengujian analisis regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5= ε Uji t Tabel 1.1 Uji t Coefficients a Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)
B
Std. Error
9,800
2,539
Pengetahuan
,291
,088
Pelayanan
,032
Sanksi
Standardized Coefficients Beta
t
Sig.
3,860
,000
,329
3,297
,002
,150
,034
,215
,830
,369
,091
,426
4,071
,000
Kesadaran
-,188
,109
-,265
-1,731
,088
Persepsi
-,138
,102
-,130
-1,351
,181
Sumber: Data olah SPSS (2016)
Hipotesis 1 (H1) : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ho1 : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil di Tanjungpinang. Ha1 :Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil di Tanjungpinang. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai signifikan < 0.05. Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukan besarnya thitung > ttabel (3.297 > 1.9955) dan nilai signifikansi (pvalue = 0.002 < 0.005). maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, yang berarti variabel pengetahuan perpajakan (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis 2 (H2) : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku Usaha Kecil. Ho2 :Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil di Tanjungpinang. Ha2 :Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil di Tanjungpinang. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai signifikan < 0.05. Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukan besarnya thitung
0.005). maka Ho2 diterima dan Ha2 ditolak, yang berarti variabel pelayanan fiskus (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis 3 (H3) : Pemberian Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku Usaha Kecil. Ho3 :Pemberian sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil di Tanjungpinang. Ha3 :Pemberian sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil di Tanjungpinang. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai signifikan < 0.05. Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukan besarnya thitung > ttabel (4.071 > 1.9870) dan nilai signifikansi (pvalue = 0.000 < 0.005). maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima, yang berarti variabel pengetahuan pemberian sanksi (X3) secara parsial berpengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis 4 (H4) : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku Usaha Kecil. Ho4 : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil di Tanjungpinang. Ha4 :Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil di Tanjungpinang. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai signifikan < 0.05. Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukan besarnya thitung <
ttabel ( -1,731 > -1.9955) dan nilai signifikansi (pvalue = 0.080 > 0.005). Maka Ho4 diterima dan Ha4 ditolak, yang berarti variabel Kesadaran wajib pajak (X4) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis 5 (H5): Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku Usaha Kecil. Ho5 : Persepsi efektifias sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil diTanjungpinang. Ha1 : Persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil diTanjungpinang. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai signifikan < 0.05. Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukan besarnya thitung < ttabel (-1.351 > -1.9955) dan nilai signifikansi (pvalue = 0.181 > 0.005). Maka Ho5 diterima dan Ha5 ditolak, yang berarti variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan (X5) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak (Y). Uji F Tabel 2 Uji F a
Model Regression 1
Residual Total
ANOVA Sum of Squares Df 111,801 5 133,185 69 244,987
Mean Square 22,360 1,930
F 11,584
Sig. b ,000
74
a. Dependent Variable: Kepatuhan b. Predictors: (Constant), Persepsi, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Pemberian Sanksi, Pelayanan Fiskus
Sumber: Data olah SPSS (2016) Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai Fhitung sebesar 11,584 dengan tingkta signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemberian Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku usaha kecil. Sedangkan koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 0,417 yang berarti bahwa 41,7% varians Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha kecil dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan, sedangkan sisanya (100% - 41,7% = 58,3%) dipengaruhi oleh faktor lainn yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang tidak disebutkan.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan uji parsial, faktor pengetahuan perpajakan dan pemberian sanksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha kecil. Sedangkan faktor pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektifits sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha kecil. Saran Disarankan kepada penelitian selanjunya untuk menambah variabel bebas lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha kecil hingga menambahkan objek penelitian seperti koperasi serta usaha besar dan menengah.
DAFTAR PUSTAKA Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobongan Purwodadi. Universitas Maria Kudus Andinata, Monica Claudia, 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, Augustine, Y., & Kristaung, R, 2013. Metodelogi Penelitian Bisnis dan Akuntansi. Jakarta : Penerbit Dian Rakyat. Boediono, B, 2003. Pelayanan Prima Perpajakan, Jakarta : Penerbit PT.Rineka Cipta. Bohari, 2010. Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, 2009. Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta : Penerbit Andi. Efferin, Sujoko, Darmaji, Stevanus Hadi dan Tan, Yuliawati, 2008. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu. Erlina, 2011. Metodologi Penelitian. Medan : Pusat Sistem Informasi (PSI) Kampus USU Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai dari konsep dasar sampai aplikasi. Jakarta : Penerbit Murai Kencana. Fikriningrum, Winda Kurnia, 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waji Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Universitas Diponogoro Semarang. Ghazali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Up Date PLS Regresi, Semarang : Penerbit Universitas Diponogoro. Huda, Ainil, 2015. Pengarug Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Hutagaol, John, 2007. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu. Jatmiko, Agus Nugroho, 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhaan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis, Universitas Diponogoro. Lubis, Irwansyah, Gustian Djuanda, Ardiansyah Lubis, 2010. Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing. Jakarta : Penerbit : Salemba Empat. Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi. Marjan, Restu Mutmainnah 2014. Pengaruh kesadaran wajib pajka, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak (Studi di kantor pelayanan pajak pratama Makasar selatan). Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar. Muljono, Djoko, 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No.28 Tahun 2007. Yogyakarta : Penerbiy CV.Andi Offset. Mutia, Sri Putri Tita, 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Universitas Negeri Padang. Nugroho, Aditya, dkk, 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). Journal Of Accounting Volume 2 No.2 Maret 2016. Noor, Juliansyah, 2011. Metodologi Penelitian. Jakarta : Penerbit Kencana. Rahayu, Siti Kurnia, 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Penerbit Garaha Ilmu. Rahmawati, Lusia, dkk. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara), Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Rosdiana, Haula dan Slamet Irianto, Edi, 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta : Penerbit Transmedia Pustaka. Sekaran, Uma, 2008. Research Methods For Business. Buku 1 Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salmeba Empat. Siti Resmi. 2013. Perpajakan. buku 1 edisi 7. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Susmiatun, Kusmuriyanto, 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI Kota Semarang. Accounting Analysis Journal. Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). Universitas Negeri Padang. Tansuria,Billy Ivan, 2010. Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu. Utomo, Banyu Ageng Wahyu, 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulung Kota Tanggerang Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidaatullah, Jakarta. Pajak Pengahasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Tim Penyusun Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2014. Diakses melalui website: http://www.pajak.go.id Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Widayati, Nurlis 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 2011. Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Diakses melalui website: http://pajak.go.id/content/buku-hak-dankewajiban-wajib-pajak-2011
