Juni

Buletin Isen Mulang Edisi 262/Juni 2016

1

Cover ;

Daftar Isi ; Pemprov Kalteng Raih Opini WTP_______3 PAD Tahun 2017 Ditargetkan Rp 4 Triliun____5 Masyarakat Kalteng Diminta Jaga Kedamaian Kalteng____6

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng “Isen Mulang” Pelindung : Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalteng Penanggung Jawab: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemimpin Redaksi: Kepala Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Wakil Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Audio Visual dan Pemberitaan Koordinator Distribusi : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan Staf Pelaksana : Mulyani, Eka Supriyaningsih, Benito Zuares, Joko Prabowo, Nova Anggreni Alamat Redaksi : Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3221365/3230666 E-mail: [email protected] Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995 Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/ Fax (0536) 3221365/3230666. E-mail: humas_provkalteng@ yahoo.co.id. Buletin Isen Mulang dapat dilihat di Website Resmi Pemprov. Kalteng : http://www.Kalteng.go.id

2

Penyusunan APBD 2017 Harus Sesuai RPJMN____7 Gubernur Bertekad Selesaikan RTRWP Kalteng____8 Pengusaha Jasa Kontruksi Berkomitmen Tingkatkan PAD Kalteng____9 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Harus Dipertahankan____10 Tak Mau Bangun Plasma, PBS Angkat Kaki Dari Kalteng____11 Kalteng Rawan Karlahut, Baleg DPR RI Pantau UU Kebakaran____12 ASN Pemprov Kalteng Harus Bersih Dari Narkoba_____13 Wagub : Pers Jangan Menonjolkan Berita Negatif____14 Buletin Isen Mulang Edisi 262/Juni 2016

Fokus

Pemprov Kalteng Raih Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng tahun anggaran 2015 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kalteng 2015, di kantor DPRD Kalteng mengatakan berdasarkan beberapa kriteria dan pemeriksaan BPK yang didasarkan atas standar pemeriksaan keuangan negara, maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalteng 2015 adalah WTP. Pencapaian opini WTP ini adalah untuk yang kedua kalinya bagi Pemprov Kalteng. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng tahun anggaran 2014 yang lalu juga memperoleh opini WTP dari BPK. Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang mengatakan, diraihnya kembali opini WTP ini tak lepas dari peran pemimpin Kalteng sebelumnya. Karena kita kan sudah 2 kali berturut-turut memperoleh WTP ini, pada tahun anggaran 2014 dan 2015. Ini tentunya tidak lepas dari peran serta dan keberhasilan pemimpin Kalteng sebelumnya. Pada periode 2015, Pemprov Kalteng masih dipegang pasangan Agustin Teras Narang dan H


Achmad Diran, yang dilanjutkan oleh Pj Gubernur Hadi Prabowo sejak Agustus 2015. Dengan keberhasilan meraih opini WTP tersebut, Atu mengharapkan agar prestasi tersebut dipertahankan. Pencapaian hasil WTP tersebut merupakan tantangan bagi para

3

Fokus

pengelola dan pengawas keuangan untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan. Menurut Atu, ini juga sebagai tantangan bagi pengelola dan pengawas keuangan untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan. Di samping itu saya meminta agar semua temuan dan kewajiban yang masih perlu diperbaiki agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang sudah ditetapkan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, penyerahan LHP ini sebagai petunjuk untuk melakukan perbaikan agar pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang lebih baik lagi. Pemprov Kalteng akan terus berupaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan BPK, serta sesegera mungkin dan berupaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4

Sementara dalam pemaparannya Bahrullah Akbar mengatakan, berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut sampai triwulan I 2016, rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan tahun anggaran 2015 sebanyak 1.083 rekomendasi dengan nilai Rp79,47 miliar telah ditindaklanjuti hingga mencapai 83,66 persen atau 906 rekomendasi senilai Rp51,16 miliar. Masih terdapat 142 rekomendasi atau 13,9 persen senilai Rp6,92 miliar belum sesuai dengan rekomendasi dan dalam proses tindaklanjut, sebanyak 21 rekomendasi senilai Rp208,55 juta yang belum ditindaklanjuti, dan 14 rekomendasi atau 1,29 persen senilai Rp18,40 miliar tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Lanjut Bahrullah, rekomendasi BPK di seluruh Indonesia mencapai 250.000 rekomendasi dan rata-rata baru 50 persen yang baru ditindaklanjuti, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Sehingga saya sangat apresiasi bahwa di Provinsi Kalteng sudah mencapai 83,66 persen.*** Buletin Isen Mulang Edisi 262/Juni 2016

Pemerintahan

PAD Tahun 2017 Ditargetkan Rp 4 Triliun sejahtera, bekerja dengan baik, mereka sakit bisa kerumah sakit, mereka perlu sekolah bisa sekolah. Dan untuk mewujudkan itu, membangun Provinsi Kalteng maka Pemprov Kalteng akan ini memerlukan anggaran yang melakukan berbagai upaya tidak sedikit. Untuk itu, Gubernur antara lain membentuk tim berharap agar berbagai ekonomi,mendorong semua sumber pendapatan tersebut masyarakat Kalteng untuk dapat terus ditingkatkan dan menggunakan kendaraan plat dimaksimalkan. Provinsi KH (kode wialayah Kalteng), Kalteng ini merupakan daerah mendorong masyarakat dan yang kaya raya, di perut pengusaha di Kalteng untuk buminya terdapat berbagai menabung di Kalteng,serta Gubernur Kalteng H. hasil tambang,di dalam lautnya berbagai upaya lainnya. Sugianto Sabran mengatakan terdapat ikan. Ada harta Bahkan Gubernur meminta meski saat ini Kalteng defisit karun,namun belum terkelola dukungan Bupati/Walikota agar anggaran, namun pihaknya dengan baik. semuanya menggunakan plat Sugianto menginginkan ingin dan berjuang agar menuju KH. Kalau pengusaha dan 2017 mendatang PAD Kalteng agar sumber-sumber kekayaan masyarakat cinta terhadap alam ini kedepan kembali ke bisa menyentuh Rp 4 triliun. Kalteng, maka mari kita Kemudian pada 2018 daerah bukan dikelola oleh membayar pajak di Kalteng, dan seterusnya PAD Kalteng seorang pengusaha. Karena bukan di Banjarmasin atau di tersebut akan meningkat lagi. Gubernur ingin Kaltengnya Pulau Jawa.*** Hal ini penting, karena untuk yang kaya, masyarakatnya Pada tahun 2017 Pemprov Kalteng bertekad agar pendapatan asli daerah (PAD) Kalteng bisa mencapai Rp 4 triliun.


5

Pemerintahan

Masyarakat Kalteng Diminta Jaga Kedamaian Kalteng

Seluruh elemen Provinsi Kalteng diminta untuk berpartisipasi aktif dalam nejaga kedamaian dan kerukunan di Provinsi Kalteng,sehingga tercipta Provinsi Kalteng,Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, pada penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XXVIII tingkat Provinsi Kalteng 2016, di Palngka Raya. Dirinya berharap, momen MTQ ini dapat menjadi jembatan kerukunan antarumat beragama di Provinsi Kalteng. Mari kita songsong Kalteng Berkah yaitu Kalteng yang bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Gubernur mengatakan bahwa dirinya selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng masa jabatan 20162021 memohon dukungan masyarakat Kalteng, agar kami dapat melaksanakan

6

amanah,sehingga apa yang menjadi visi misi Kalteng Berkah, dapat terwujud di Bumi Tambun Bungai yang kita cintai. D a l a m kesempatan itu, Sugianto mengatakan, Kalteng sangat beragam baik suku maupun agama. Sehingga untuk membangun Kalteng ini dibutuhkan kerjasama untuk menjaga keragaman guna mencapai keharmonisan dan meningkatkan kesatuan dan persatuan yang dilandasi

prinsip gotong royong. Gubernur menegaskan bahwa dirinya tidak akan rela apabila ada pihak-pihak yang akan merobek-robek persatuan dan kesatuan yang sudah terjalindengan baik selama ini. Saya akan berada di barisan paling depan untuk menghadapi upaya yang ingin melemahkan kesatuan dan persatuan di Kalteng. Sebelumnya Sugianto mengatakan, keragaman di Kalteng ini harus dijaga bersama-sama dan harga mati untuk menuju Kalteng bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, harmonis.*** Buletin Isen Mulang Edisi 262/Juni 2016

Pemerintahan

Penyusunan APBD 2017 Harus Sesuai RPJMN Dengan ditetapkannya UU No.23/2014 tentang Pemerinah Daerah, maka pengelola keuangan daerah akan mengalami perubahan yang cukup sginifikan, sehingga dalam penyusunan APBD 2017 harus singkron dengan kebijakan pemerintahan dan sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional( RPJMN) Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Sekda Prov Kalteng Siun Jarias pada sosialisasi Permnedagri No.31/2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017 di Aula Jayang Tingang, mengatakan,selain singkron dengan kebijakan pemerintahan, penyusunan APBD juga harus sesuai dengan tujuan RPJMN 20152019. Dimana tujuan RPJMN yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia secara berkelanjutan. Kemudian, penyusunan rencana kerja pemerintah(RKP) 2017 juga berbeda dengan sebelummya. Penyusunan rencana kerja saat ini dilaksanakan dengan


menggunakan pendekatan holistik-tematik ,integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja tidak lagi berdasarkan money follows function,tetapi berdasarkan money follows program. Sementara Kepala Subdit Perencanaan Anggaran Wilayah II Kementrian Dalam Negeri Sumule Tumbo mengatakan,strategi penyusunan ABPD antara lain menerapkan prinsip efesisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, keterpaduan dan singkronisasi antar kegiatan. Sedangkan azaz umum APBD antara lain, disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Daera, berpedoman pada

RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat,mempunyai fungsi otoritas,perencanaan,peng awasan,alokasi,dratribusi,d an stabilitas,serta diterapkan dengan Perda. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBD antara lain,sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaran Pemerintah Daerah berdasarkan urutan dan dan Kabupaten/Kota. Sementara tujuannya agar terwujudnya kesamaan persepsi,perencanaan,dan terwujudnya persepsi yang sama atas Permendagri No.31/2016 tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dan peserta yang diundang sekitar 350 orang yaitu dari unsur Badan Anggaran DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,Kepala SKPD Pemprov Kalteng,Inspektur Provinsi dan Kabupaten/ Kota,dan tim anggaran pemerintah Kabupaten/Kota.***

7

Pemerintahan

Gubernur Bertekad Selesaikan RTRWP Kalteng Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran pada rapat koordinasi (Rakor) Gubernur Kalteng dengan para pengusaha sektor jasa konstruksi, di aula Eka Hapakat komplek Kantor Gubernur Kalteng mengatakanpermasalahan di Kalteng saat ini antara lain belum selesainya tata ruang wilayah Provinsi Kalteng, untuk itu dirinya bertekad untuk menyelesaikan masalah tata ruang tersebut.

8

Meski saat ini Kalteng memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kalteng No 5/2015 tentang RTRWP Kalteng, namun Perda tersebut tidak menyempurnakan atau mengakomodir Perda Kalteng No 8/2003, namun lebih banyak didasari pada SK Menteri Kehutanan No 529. Pasalnya dalam Perda No 8/2003 tersebut kawasan hutannya sebesar 67,04 persen

para pengusaha juga menjadi penting dalam rangka bersamasama membangun Kalteng. Sehingga keberadaan para pengusaha tersebut juga harus dibuat nyaman, dilindungi, dan aman, kecuali pengusaha nakal. Sehingga pihaknya akan berupaya untuk menyelesaikan RTRWP Kalteng tersebut. Gubernur berharap dalam kurun waktu satu tahun ini pihaknya berusaha maksimal,

dan kawasan non hutannya sebesar 32,96 persen. Sebagai Gubernur Kalteng, dia tidak ingin hal tersebut terjadi, karena keberadaan

untuk bisa menyelesaikan tata ruang secara menyeluruh, yang memenuhi unsur keadilan bagi para pengusaha dan masyarakat di Kalteng.***


Ekonomi

Pengusaha Jasa Kontruksi Berkomitmen Tingkatkan PAD Kalteng Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran pada saat rapat koordinasi (Rakor) Gubernur Kalteng dengan para pengusaha sektor jasa konstruksi di Aula Eka Hapakat komplek Kantor Gubernur Kalteng mengatakan bahwa saat ini Pemprov Kalteng mengalami defisit anggaran. Lebih lanjut dijelaskan Gubernur bahwa pendapatan daerah diketuk di posisi APBD murni Kalteng 2016 yaitu sebesar Rp4,235 triliun lebih. Namun sebelum dilantik dia berkomunikasi dengan SKPD menyangkut masalah angaran tersebut dan dia mengaku kaget, bahwa pendapatan dan pengeluarannya tidak seimbang, belanjanya besar sementara pendapatanya kurang, ini tidak sehat. Untuk itu, Gubernur mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah dan melakukan rapat pimpinan guna membahas APBD perubahan pada angaran perubahan 2016 mendatang yang akan dirasionalisasikan oleh gubernur dan tim anggaran daerah termasuk SKPD terkait, sehingga di seluruh SKPD secara global akan dirasionalisasikan. Dan sebagai upaya untuk


meningkatkan PAD, maka dia ingin bertemu dengan para pengusaha di daerah ini termasuk dengan pengusaha sektor jasa kontruksi. Menurut Gubernur, terkait defisit angaran ini kita harus berbicara dari hati ke hati dengan para pengusaha sektor jasa kontruksi. Pasti ada yang tidak enak, namun untuk membangun Kalteng ini, apapun ketidak enakan itu kita harus berbicara. Dalam kesempatan itu dia mendorong para pengusaha tersebut untuk menggunakan kendaraan plat KH (kode wilayah Kalteng), sehingga pajak kendaraan dibayar di Kalteng, menggunakan NPWP Kalteng, termasuk menabung di Bank Kalteng dan dia berterimakasih kebanyakan pengusaha sektor jasa kontruksi sudah menabung di Bank Kalteng. Tidak hanya dengan pengusaha jasa kontruksi, dia bertemu dengan pengusaha setor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan untuk membicara hal yang sama termasuk mendorong mereka untuk membangun industri di Kalteng. Karena dengan luasnya wilayah Kalteng ini, sehingga untuk membangunnya

memerlukan dana yang sangat besar. Dan peranan dari dunia usaha untuk turut membangun daerah ini sangat diharapkan. Kendati demikian dia juga meminta Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng dan Bank Kalteng terus berbenah diri dan terus meningkatkan pelayanannya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 120 perusahaan yang terdiri dari rekanan, kontraktor, dan juga dari konsultan, serta penyedia rental alat berat. Dilaporkannya, pengusaha sektor jasa kontruksi di Kalteng yang menabung di Bang Kalteng sebanyak 130, yang miliki NPWP Kalteng 144, memiliki kendaraan roda empat plat KH 175 buah, non KH 42 buh, jumlah alat berat para pengusaha milik sendiri sebanyak 139 buah, sewa rental sebanyak 191 buah. Dengan pertemuan ini diharapkan adanya komitmen bersama dari para pengusaha jasa kontruksi untuk membangun Kalteng, dengan berkomitmen meningkatkan PAD, terlebih yang hadir ini adalah owner dan direktur utama.***

9

Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Harus Dipertahankan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, perekonomian Kalteng masih sangat stabil dan positif, sehingga dirinya optimis untuk mencapai perkembangan perekonomian yang lebih baik ke depan. Hal itu disampaikan Sugianto saat rapat paripurna ke-3 masa persidangan II tahun sidang 2016, di DPRD Provinsi Kalteng. Menurut Gubernur, di tengah pemulihan ekonomi global yang berdampak pada melambatnya ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Kalteng pada 2015 tercatat sebesar 7,01 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kalteng tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya sebesar 4,75 persen. Kemudian indikator lain yang menentukan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Sementara laju inflasi Kalteng 2015 mencapai 4,74 persen, sedangkan laju inflasi nasional sebesar 3,35 persen, namun inflasi Kalteng selama 4 tahun terakhir tergolong cukup stabil. Dari gambaran indikator ekonomi makro tersebut, terlihat posisi perekonomian Provinsi Kalteng masih sangat setabil dan positif. Oleh sebab itu, kita optimis untuk mencapai perkembangan perekonomian yang lebih baik ke depan. Sebelumnya, Ketua DPD RI Irman Gusman saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalteng juga mengapresiasi p e r t u m b u h a n perekonomian di Kalteng, Pada masa pemerintahan daerah yang lama, Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng ini termasuk rata-rata yang pertumbuhan ekonominya

10

di atas rata-rata ekonomi nasional. Ini tentu menjadi ruang untuk meningkatkan pertumbuhan dan harus lebih dimaksimalkan lagi. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang berikutnya. Tetapi disadari, ujar Irman, bahwa membangun tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang berkualitas. Artinya jangan ada terlihat ada daerah yang maju, namun dikelilingi orang yang miskin, karena ini akan menjadi sebuah ironi di dalam pembangunan. Sementara itu, staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalteng selalu

berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Diungkapkanya, pertumbuhan ekonomi Kalteng pada 2013, 2014, dan 2015 tumbuh berturut-turut 7,38 persen, 6,21 persen, dan 7,01 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Nasional pada periode yang sama masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalteng yaitu hanya 5,6 persen, 5,0 persen, dan 4,8 persen. Sehingga hal ini (perumbuhan ekonomi) berperan dalam mendorong peningkatan kontribusi ekonomi Provinsi Kalteng terhadap ekonomi Nasional yaitu sebesar 0,80 persen pada 2013 dan 0,87 pada 2014. Pertumbuhan ekonomi Kalteng yang baik ini, ujar Rudy, perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Meski peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai masih kurang mendorong tingkat penganguran, namun tingkat kemiskinan dapat diturunkan, sehingga ini harus diapresiasi. ***


Ekonomi

Tak Mau Bangun Plasma, PBS Angkat Kaki Dari Kalteng Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengancam akan mencabut izin perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan yang tidak mau membangun 20 persen kebun di daerah ini. Gubernur mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada pengusaha perkebunan untuk memilih, angkat kaki atau melaksakanakan plasma, daripada putih mata labih baik putih tulang, itu pilihan bagi pengusaha yang ingin beusaha di Kalteng, tidak ada pilihan lain lagi. Pernyataan orang nomor satu di Kalteng tersebut bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan Pemprov berkeinginan kawasan tengah dan timur serta di daerah aliran sungai (DAS) Barito memiliki komoditi unggulan, baik kopi, kakao, kelapa sawit, dan sebagainya. Gubernur mengatakan bahwa sudah mencanangkan diwilayah Barat yaitu Kabupaten Kotim, Kobar, Lamandau dan Sukamara akan menjadi contoh kawasan Industri pertama di Kalteng. Namun saya juga ingin di kawasan tengah seperti Katingan, Gunung Mas, Palangka Raya, Kapuas, Pulang Pisau termasuk di DAS Barito kedepan ada komoditi andalannya. Bahkan dia sudah berbicara


dengan Bupati Gunung Mas dan mereka meminta bantuan bibit kopi dan kakao untuk dikembangkan di daerah itu, sementara beberapa daerah lainnya ada yang meminta bibit kelapa sawit dan kakao sehingga dia akan usahakan itu tercapai secara maksimal. Dengan melalui program corporate social responcibilty (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan akan beli puluhan juta bibit untuk pengembangan komoditi perkebunan di daerah itu. Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias menyebutkan,luas perkebunan di Kalteng mencapai 1.781.977,99 Ha terdiri dari kebun rakyat 616.562,62 Ha atau 35 persen yang didominasi karet

438.505,41 Ha atau 71,12 persen,sedangkan yang lainya adalah kelapa,kopi,lada,kalapa sawi, jambu mete, kemiri, dan sebagainya. Sedangkan kebun skala besar seluas 1.165.415,37 Ha atau 65 persen yang didominasi tanaman kelapa sawit 1.156.977,37 Ha atau 99,27 persen dan karet seluas 8.438,00 Ha atau 0,73 persen dari 125 unit perusahaan besar swasta yang telah memenuhi ketentuan perizinan perkebunan. Sementara realisasi pembangunan kebun untuk masyarakat dengan pola plasma sampai saat ini adalah seluas 112.793,00 Ha atau baru 11,18 persen. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rawing Rambang mengatakan pembangunan sektor perkebunan termasuk untuk pembangunan kebun plasma di daerah ini terkendala dengan pelepasan kawasan hutan. “Ini persoalan kita, macetnya pembangunan kebun plasma itu di situ (pelepasan kawasan),” ujarnya.***

11

Lingkungan Hidup

Kalteng Rawan Karlahut, Baleg DPR RI Pantau UU Kebakaran Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalteng. Kunjungan kerja pemantauan UU terkait kebakaran hutan ini untuk mengetahui apakah UU yang terkait dengan kehutanan, terutama larangan membakar hutan dapat dilaksanakaan sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan per UU an tersebut. Wakil Ketua Baleg DPR RI Arif Wibowo menyebutkan bahwa kujungan ini juga untuk mengetahui penegakan hukum oleh instansi yang berwenang memberikan izin dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas pembakaran hutan, terutama dalam menerapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sehingga hasil pemantauan dan peninjauan ini akan digunakan sebagai masukan Baleg dalam melakukan evaluasi terhadap program legislasi nasional jangka menengah 20152019, dan menentukan politik perundang-undangan terkait dengan pencegahan kebakaran hutan, ujarnya ketua tim kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Kalteng tersebut. Sementara materi pemantauan difokuskan pada evaluasi terhadap pengecualian pelarangan pembakaran lahan/ hutan atas nama kearifan lokal, peninjauan dan evaluasi terhadap ancaman pidana yang berbeda-beda untuk jenis kejehatan yang sama, dan permasalahan penegakan hukum atas tindakan pidana pembakaran hutan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, Provinsi Kalteng merupakan

12

salah satu dari 7 provinsi di Indonesia yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan selain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kaltim, dan Papua. Berdasarkan data pemantauan tim darat Satgas penangulangan bencana Karlahut Kalteng 2015, luas kebakaran mencaoai 12.277,86 Ha dan berdasarkan data dari Kementerian LHK luas Karlahut adalah mencapai 400.779 Ha. Akibat Karlahut 2015 berdampak terhadap kerugian yang sangat besar di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan bahkan hubungan luar negeri terutama dengan negara tetangga. Sehingga sejak 2008 Pemerintah Provinsi Kalteng telah membuat instrumen kebijakan regulasi berupa upaya pengendalian Karlahut. Regulasi tersebut dalam bentuk Pergub Kalteng No 52/2008 tentang pedoman pembukaan lahan dan perkarangan bagi masyarakat Kalteng yang diubah dengan Pergub Kalteng No 15/2010. Namun dalam implementasinya dilapangan hasilnya tidak seperti diharapkan, karena pembakaran menjadi tidak terkendali, sehingga pada

2 November 2015 Pergub tersebut dicabut melalui Pergub No 15/2015. Sehinga di dalam berbagai kesempatan, ujar Sugianto, masyarakat mempertanyakan terkait solusi akibat larangan membakar hutan dengan cara membakar, yaitu masyarakat masih dimungkinkan memiliki mata pencaharaian yang berkelanjutan meski ada larangan tersebut. Gubernur mengatakan bahwa pihaknya berharap regulasi yang akan dikeluarkan nantinya harus mampu memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak menyampaikan beberapa hal anataralain, meminta solusi atas larangan pembakaran tersebut terhadap para petani, masyarakat dilibatkan dalam penangulangan Karlahut, ubah mekanisme dana tanggap darurat dan utamakan pencegahan. Anggaran pencegahan lebih diperbesar, tindak tegas perusahaan yang melakukan pembakaran lahan atau di lokasi izinya terjadi kebakaran, adanya atauran yang tegas dan jelas dalam penindakan pelaku pembakaran hutan dan lahan, adanya solusi permanen terhadap larangan pembakaran lahan, dan sebagainya.***


Kesehatan

ASN Pemprov Kalteng Harus Bersih Dari Narkoba Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi pemakai narkoba diberikan waktu satu bulan untuk menyerahkan diri untuk direhabilitasi. Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran saat apel besar ASN di halaman Kantor Gubernur Kalteng mengatakan bahwa salah satu ,usuh paling berbahaya di depan mata saat ini di Kalteng adalah Narkoba karena sudah merambah sampai ke pedesaan dan pedalaman dan dapat mejadi kendala terwujudnya Kalteng Berkah. Karena hal tersebut, Gubernur mengatakan bahwa sejak pelantikan dirinya sudah menyatakan perang terhadap narkoba di Kalteng. Untuk itu, Gubernur mengajak semua pihak dan secara khusus seluruh keluarga korban narkoba agar bergandengan tangan membantu aparatur penegak hukum perang melawan para Bandar, para pengedar dan para budak narkoba yang bercitacita ingin mengahancurkan generasi bangsa khususnya generasi Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai, Tanah Dayak Kalteng. Khusus kepada seluruh


ASN Pemerintah Provinsi Kalteng, Gubernur menghimbau jika ada yang telah terjerumus saat ini khususnya menjadi pemakai diberikan waktu satu bulan untuk menyerahkan diri kepada Gubnernur melalui tim yang nanti dibentuk untuk direhabilitasi. Namun, apabila telah melampaui satu bulan tidak menyerahkan diri dan ditemukan ada yang terlibat maka sesuai dengan aturan akan langsung dipecat dari status sebagai ASN. Selanjutnya, bagi seluruh pejabat dan ASN termasuk tenaga kontak lingkup Pemprov Kalteng yang hingga saat ini belum melakukan tes urine agar dalam waktu satu minggu ke depan sudah melakukan tes urine. Gubernur menegaskan dirinya sebagai pimpinan daerah akan memberikan contoh pertama kali akan dites urine adalah Gubernur Kalteng, Sekda dan para Kepala Dinas di lingkungan Setda Provinsi KAlteng. Selanjutnya para Walikota, Bupati diseluruh Kalteng untuk dilakukan tes urine sama deperti yang dilakukan Pemprov Kalteng.***

13

Lintas Kabupaten

Wagub : Pers Jangan Menonjolkan Berita Negatif Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Kalteng 2016 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya (Mura), dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib H Said Ismail Kegiatan yang dipusatkan

di Kalteng, harapan kita apa

di GOR Futsal Tana Malai

yang dilakukan pers tentu itu

Tolung Lingu, itu juga dihadiri

bisa bermanfaat banyak bagi

oleh

masyarakat di Kalteng.

Kepala

Bidang

Luar

Ditambahkan

Negeri PWI Pusat Dr Teguh

Habib,

Santosa, Ketua PWI Kalteng

penguatan

H Sutransyah, Bupati Barito

dalam mendorong pertumbuhan

Utara H Nadalsyah, Bupati

ekonomi

Mura Perdie M Yoseph selaku

yang berkeadilan di Kalteng,

tuan rumah serta Wakil Bupati,

sangat sejalan dengan program

Sekda dan Forum Koordinasi

yang akan mereka lakukan

Pimpinan Daerah (FKPD).

bersama Gubernur H Sugianto

Dalam

Sabran

kesempatan

tersebut, Wagub mengatakan penggerak

pembangunan.

Dengan itu keberadaan Pers sangat strategis dan cukup penting.

Karena

memainkan

Pers

perannya,

bisa tentu

semua itu sesuai dengan aturan yakni

Kode

Etik

Jurnalistik

maupun Undang Undang Pers. Melalui momentum HPN tingkat Provinsi Kalteng ini, dirinya berharap supaya Pers jangan

hanya

menonjolkan

berita

negatif

yang

bisa

orang

yang

mempengaruhi

membacanya, tentu keberadaan Pers bisa bermanfaat banyak untuk kehidupan masyarakat banyak. Apalagi sekarang ini sudah cukup banyak mediamedia online yang muncul, bahkan

masyarakat

dengan

praktis mengetahui informasi dan

14

berita

melalui

media,

tentu

dalam

informasi

berita,

pers

tetap mengedapankan berita yang kondusif, bukan berita yang

propokatif,

masyarakat

bisa

pembangunan

selama

lima

tahun

Tidak hanya itu, Wagub

menyampaikan

atau

dan

Pers

memimpin Kalteng.

Habib H Said Ismail Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

bahwa Pers merupakan motor

kapasitas

sehingga senang

membacanya.

juga

menyatakan,

dalam

menjalankan

program

pembangunan telah

di

Kalteng

direncanakan

menggunakan

seperti

obat

nyamuk

bakar, maksudnya pemerintah provinsi

akan

menyentuh

daerah terluar dari segi tema pembangunan dan berakhir di HPN kali ini yakni penguatan ibu kota provinsi. Berkaitan

kapasitas

dengan

pers

pendorong ekonomi

dalam

pertumbuhan dan

pembangunan

yang berkeadilan di Kalteng, Wagub

mengaku

setuju,

sehingga peran Pers dirasakan cukup penting dalam rangka meningkatkan masyarakat. Bagaimana memainkan

perekonomian

Sementara PWI

Pusat

itu,

Ketua

Margiono

saat

sambutannya melalui Teguh Santoso kepada mampu orang

mengharapkan wartawan menjaga lain

dalam

harus diri

dan

menulis

suatu berita. Karena dampak

dari sebuah berita yang ditulis Pers wartawan bisa mengarah ke perannya, hal positif maupun negatif.

sehingga apa yang tertulis di Kita (wartawan) harus mampu tema ini benar-benar terjadi menjaga diri dan narasumber


Lintas Kabupaten saat menulis suatu berita yang

HPN di Murung Raya ini atas

prihatin

sifatnya permasalahan (kasus).

permintaan pak Bupati, karena

wartawan sekarang ini. Dimana

Jangan sampai karena berita itu ketika menghadiri HPN di diri kita dan orang lain menjadi Pulang Pisau tahun 2015 lalu, terancam. beliau datang dan meminta

ada yang benar-benar tulus dan

Bupati

Mura

dengan

kondisi

ikhlas menjalankan tugasnya, tetapi disisi lain banyak terdapat

Perdie

M langsung ke Ketua PWI Pusat wartawan abal-abal yang tidak Yoseph dalam kesempatan itu Margiono sehingga bisa jelas medianya. menyampaikan terima kasih terlaksana seperti sekarang ini. Sekarang banyak sekali kepada PWI Kalteng yang telah Selanjutnya, Ketua PWI muncul wartawan abal-abal. mempercayakan paling

ujung

Kabupaten

sungai

Barito

sebagai tuan rumah kegiatan HPN kali ini. Menurutnya hal ini suatu kehormatan

bagi

pihaknya

mengundang seluruh wartawan yang ada di 13 Kabupaten 1 Kota di Provinsi Kalteng untuk datang ke tempat kami. Perdie

mengharapkan,

dengan

terselenggaranya

kegiatan

HPN,

maka

antara

Pemkab

kerjasama

Kalteng

dalam

Sebab itu saya mengimbau

laporan mengatakan, bahwa

kepada seluruh pejabat untuk

kegiatan

berhati-hati

kegiatan dilakukan

Sutransyah HPN

merupakan

tahunan seluruh

yang wartawan

menghadapi

wartawan yang tidak jelas ini. Keberadaan

yang ada di dunia, termasuk mengganggu Indonesia.

Peringatan

ini

masyarakat,

menandakan lahirnya wartawan

daerah

sebagai

sehingga

wadah

masyarakat

dalam menyampaikan aspirasi. Sutransyah

dan

mereka

cukup

kepercayaan pemerintah pihak

lainnya

berpengaruh

bagi

wartawan yang benar-benar

mengaku profesional.***

Mura khususnya dengan PWI Mura dapat menjadi lebih baik dan erat lagi dalam ikut serta mendukung pembangunan. Sementara

Ketua

PWI

Kalteng H Sutransyah dalam laporannya,

menyampaikan

terima kasih kepada Pemda dan PWI Kabupaten Mura yang sudah mampu melaksanakan HPN ini dengan sukses. HPN di Murung Raya kami anggap sukses, itu tidak lepas dari dukungan Bupati, Wakil Bupati serta seluruh pejabat yang ada di daerah ini, sehingga acara bisa terlaksana dengan sukses seperti ini. Karena

apapun


juga,

15

Lintas Kabupaten

16


Juni

Recommend Documents