JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA (2013) : 104,211 JUTA UNIT JUMLAH SEPEDA MOTOR : 86,253 JUTA UNIT 82,27 %

 JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA (2013) : 104 ,211 JUTA UNIT  JUMLAH SEPEDA MOTOR : 86,253 JUTA UNIT  82,27 %  PASAR SEPEDA MOTOR TAK PERNAH KRISIS  PERTUMBUHAN PER THN : 14 % (+/-12 JT)

 PERTUMBUHAN YANG SANGAT PESAT MENIMBULKAN PERMASALAHAN  PERTAMA : KAMSELTIBCARLANTAS  KEDUA : POTENSI TINDAK PIDANA DENGAN OBYEK SEPEDA MOTOR  DATA KORLANTAS : ANGKA KECELAKAAN SELALU MENINGKAT (64% SPD MOTOR)  THN 2013 : 119.560 KASUS; THN 2014 (SAMPAI SEPT) : 81,597 KASUS (MD 12.171, LB 13.052, LR 57.289) 2 ORG PER HARI MD  DIPERLUKAN PEMBENAHAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN DI SEKTOR LLAJ  POLRI (KORLANTAS) KONSISTEN UNTUK TERUS PROAKTIF MENGAMBIL PERAN AKSI KESELAMATAN BERLALU LINTAS 2

1. BURUKNYA KONDISI ANGKUTAN UMUM  SEPEDA MOTOR ADALAH PILIHAN MODA TRANSPORTASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. 2. SEPEDA MOTOR COCOK UNTUK MOBILITAS SECARA CEPAT. 3. MEKANISME JUAL-BELI SEPEDA MOTOR SANGAT MUDAH. 4. REGULASI TTG SEPEDA MOTOR SANGAT LONGGAR  TIDAK ADA PEMBATASAN PRODUKSI DAN PENJUALAN

3

 INDUSTRI OTOMOTIF HARUS DIDUKUNG  MENUNJANG PEREKONOMIAN NASIONAL, LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN PAJAK DAN PAD.  MENIMBULKAN KESEMRAWUTAN DI JALAN  MENGGANGGU KAMSELTIBLARLANTAS  POTENSI RISIKO KESELAMATAN BERLALULINTAS

4

     

TIDAK MENGGUNAKAN HELM. TIDAK DISIPLIN PADA LAJUR KIRI. MELAWAN ARUS. MENGGUNAKAN JEMBATAN PENYEBERANGAN. KEBUT-KEBUTAN. MENGGUNAKAN BAK TERBUKA (SPD MOTOR RODA TIGA).

 SEPEDA MOTOR PENYUMBANG TERBESAR TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS (64%) .  TIAP BULAN SETIDAKNYA TERDAPAT 7.000 KALI LAKA LANTAS.

5

ANCAMAN FAKTUAL (GANGGUAN NYATA)

POLICE HAZARD (AMBANG GANGGUAN)

FAKTOR KORELATIF KRIMINOGEN (POTENSI GANGGUAN)

SEKTOR HULU

LAKA LANTAS KEMACETAN PELANGGARAN POLUSI

SARPRAS TATA RUANG LINGKUNGAN PERILAKU

SEKTOR HILIR

PENDIDIKAN KOMPONEN TATA RUANG KEBIJAKAN

6

MEMBINA DAN MENYELENGGARAKAN FUNGSI LALU LINTAS YANG MELIPUTI :  PENDIDIKAN MASYARAKAT,  PENEGAKAN HUKUM,  PENGKAJIAN MASALAH LALU LINTAS,  REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI PENGEMUDI DAN KENDARAAN BERMOTOR,  PATROLI JALAN RAYA.

7

5 PILAR RUNK STAKEHOLDER’S LLAJ

KOMITMEN TERINTEGRASI & BERKESINAMBUNGAN KENDARAAN YG BERKESELAMATAN PENGGUNA JALAN YG BERKESELAMATAN

JALAN YG BERKESELAMATAN

MANAJEMEN KESELAMATAN JALAN

5 PILAR RUNK KEBUTUHAN & HARAPAN DEKADE AKSI KESELAMATAN UNITED NATION

RESPON PASCA KECELAKAAN

8

A. PENYEMPURNAAN SISTEM PENDATAAN

B. 1. MANAJEMEN KESELAMATAN

PENINGKATAN KUALITAS INVESTIGASI

1. PENYEMPURNAAN FORMAT DATA KECELAKAAN LALU LINTAS

2. PELAKSANAAN ANALISIS SISTEM PENCATATAN DATA KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA BERKALA 3. PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONIL 4. PENINGKATAN SARANA TEKNOLOGI PADA PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS 5. KERJASAMA PENCEGAHAN

C. KEMITRAAN KESELAMATAN LALU LINTAS (RSPA)

6. KERJASAMA PENANGANAN

7. KERJASAMA PASCA 8. KERJASAMA PENGKAJIAN MASALAH SEPEDA MOTOR

9

9. PERUMUSAN DAN PELAKSANAKAN KAJIAN D. 2.

BERSAMA INSTANSI TERKAIT

PENGKAJIAN LOKASI RAWAN

JALAN YANG

KECELAKAAN LALU LINTAS

BERKESELAMATAN (BLACK SPOT)

10. PEMBERIAN REKOMENDASI HASIL KAJIAN

10

11. PELAKSANAAN KOORDINASI DENGAN E. PENEGAKAN HUKUM KENDARAAN DENGAN MUATAN BERLEBIH (OVERLOADING)

INSTANSI KEMENTERIAN PU, PERHUBUNGAN, MENDAGRI, PEMERINTAH PROP/KOTA/KAB CQ. DINAS PERHUBUNGAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM

3. KENDARAAN YANG

12. MENYEDIAKAN SARANA &

BERKESELAMATAN

PRASARANA PENEGAKAN HUKUM OVERLOADING

F. PENYEMPURNAAN SISTEM REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR SESUAI STANDAR KESELAMATAN

13. MELAKUKAN ANALISIS DAN EVALUASI KEGIATAN PENEGAKKAN HUKUM KELEBIHAN MUATAN

11

14. PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI G. PENYEMPURNAAN SISTEM PENERBITAN SIM

15. PENYEMPURNAAN SISTEM UJI SIM

16. PENDATAAN PENGEMUDI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DAN MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS. 4. PENGGUNA JALAN YANG

BERKESELAMATAN

H. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN YANG BERPOTENSİ KECELAKAAN LALU LİNTAS

I. PENDIDIKAN LALU LINTAS SEJAK DINI DAN BERKELANJUTAN

17. PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERPOTENSI SEBAGAI PENYEBAB KECELAKAAN

18. PENINDAKAN TERHADAP POTENSI LAIN PENYEBAB MASALAH KECELAKAAN 19. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS SECARA FORMAL

20. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS SECARA NON FORMAL

12

21. SISTEM INFORMASI PELAPORAN PERISTIWA

KECELAKAAN

J.

5. POST CRASH RESPONSE

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PASCA KECELAKAAN

22. PENANGANAN KECELAKAAN

23. PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK ASURANSI

13

a. b. c. d.

MENERAPKAN PENGETAHUAN TENTANG LALU LINTAS KEDALAM KURIKULUM SEKOLAH. PROGRAM POLISI LALU LINTAS MASUK SEKOLAH (TRAFFIC POLICE GOES TO SCHOOL). PROGRAM POLISI LALU LINTAS MASUK KAMPUS (TRAFFIC POLICE GOES TO CAMPUS). MEMBENTUK KOMUNITAS POLISI LALU LINTAS DENGAN MENERAPKAN SINERGITAS POLISIONAL. e. MENGAKTIFKAN PATROLI KEAMANAN SEKOLAH (PKS). f. MENGAKTIFKAN GERAKAN PRAMUKA SAKA BHAYANGKARA LANTAS g. PROGRAM POLISI CILIK (POCIL). h. KONSULTASI LALU LINTAS BEKERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK. i. MELAKUKAN DISKUSI-DISKUSI TENTANG PELAKU BERKENDARAAN YANG BERKESELAMATAN PADA FORUM-FORUM LALU LINTAS DENGAN SASARAN UTAMA PENGGUNA SEPEDA MOTOR.

14

 PENDIDIKAN LALU LINTAS, MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AGAR SELALU MENTAATI PERATURAN LALU LINTAS.  PENYEDIAAN JALUR KHUSUS SEPEDA MOTOR.

 PEMBATASAN JALUR SEPEDA MOTOR  KONSEKUENSI : PEMBENAHAN FASILITAS ANGKUTAN UMUM DENGABN AKSES YANG LUAS DAN MERATA.  KOMITMEN KEBIJAKAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PADA KAMSELTIBCARLANTAS.

 PENEGAKAN HUKUM SECARA KONSISTEN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR.  IKLAN SEPEDA MOTOR YANG MENDIDIK (TDK BERKAITAN TTG KECEPATAN, GUNAKAN HELM )

15