Jumlah usaha pertanian di Indonesia tahun 2013 sebanyak 26,1 juta usaha. Jumlah sapi dan kerbau di Indonesia tahun 2013 sebanyak 14,2 juta ekor

Jumlah usaha pertanian di Indonesia tahun 2013 sebanyak 26,1 juta usaha Jumlah sapi dan kerbau di Indonesia tahun 2013 sebanyak 14,2 juta ekor

Seuntai Kata

S

ensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 (sepuluh) tahun sekali sejak 1963. Pelaksanaan ST2013 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan mengacu pada sejumlah rekomendasi dari FAO yang menetapkan “The World Programme for the 2010 Around Agricultural Censuses Covering Periode 2006-2015”. Pelaksanaan ST2013 dilakukan secara bertahap, yaitu pencacahan lengkap usaha pertanian pada Mei 2013, dilanjutkan dengan pendataan rinci melalui Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian pada November 2013 dan Survei Struktur Ongkos Komoditas Pertanian Strategis dalam setiap subsektor pertanian pada Mei-Oktober 2014. Buku ini disusun untuk memberi gambaran awal hasil ST2013 mengenai jumlah rumah tangga usaha pertanian, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum, dan jumlah usaha pertanian yang dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum di seluruh Indonesia. Di samping itu, publikasi ini juga menyajikan jumlah sapi dan kerbau dari hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 dan hasil ST2013. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website http://st2013.bps.go.id. Publikasi ini merupakan persembahan perdana dari berbagai publikasi yang akan diterbitkan BPS terkait dengan pelaksanaan ST2013. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Sensus Pertanian 2013. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Jakarta, Agustus 2013 Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dr. Suryamin, M.Sc.

1

Publikasi ini merupakan persembahan perdana dari berbagai publikasi yang akan diterbitkan BPS terkait dengan pelaksanaan ST2013. 2

Diseminasi Angka Tetap ST2013

Rangkaian Kegiatan ST2013

Pengolahan ST2013-L di Provinsi

Diseminasi Angka Sementara ST2013

Pengolahan ST2013-P di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sensus Pertanian 1-31 Mei 2013 Pemutakhiran ST2013-P

Pencacahan ST2013-L

Pelatihan Petugas Pencacah Lengkap (PCL)

1. Pelatihan Petugas Pengolah 2. Monitoring Kualitas 3. Evaluasi Pasca Survey 4. Editing/Coding (Coaching)

Pelatihan Instruktur Daerah (INDA)

Keterangan: • ST2013-P adalah daftar pemutakhiran rumah tangga pertanian • ST2013-L adalah daftar pencacahan lengkap usaha pertanian

Pelatihan Instruktur Nasional (INNAS)

Pembahasan Konsep dan Definisi ST2013

Workshop Internal BPS dan Rapat Interkementerian/Lembaga

3

Rangkaian Kegiatan ST2013

4

5

h a r a j Se an i n a t r e P s u s Sen Di Indonesia 1963

1

• Sensus pertanian yang pertama. • Cakupan wilayah: daerah perdesaan di seluruh Indonesia, kecuali Irian Jaya (Papua). • Satuan wilayah sensus terkecil adalah lingkungan. • Tujuan utama: mendapatkan data statistik di sektor pertanian yang dapat menggambarkan struktur pertanian di Indonesia. • Data yang dikumpulkan: penggunaan lahan, irigasi, penggunaan pupuk, ternak, rumah tangga pertanian, tenaga kerja pertanian, fasilitas transportasi untuk menjual hasil pertanian, alat-alat pertanian. • Hasil sensus belum sempurna, disebabkan antara lain presisi sampling design rendah, response rate belum optimal, dan adanya Landreform yang dilancarkan pemerintah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berpengaruh terhadap jawaban responden.

1983

6

1973

2

• Sensus Pertanian yang kedua. • Cakupan wilayah: daerah perdesaan dan perkotaan di seluruh Indonesia, kecuali Irian Jaya. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Pengumpulan data pada pertanian rakyat, perkebunan rakyat dan perkebunan besar, perikanan laut dan perikanan tambak dilakukan secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. • Pencacahan perkebunan besar dilakukan secara lengkap, sedangkan untuk perikanan laut dan tambak hanya dilakukan pada blok sensus terpilih di Sumatera, Jawa, dan Bali. • Data yang dikumpulkan: (a) struktur pertanian rakyat yang meliputi data penguasaan dan penggunaan lahan pertanian; struktur tanaman musiman dan tahunan; peternakan; perikanan laut dan darat; peralatan pertanian; pengairan; pemupukan; dsb. (b) Potensi pertanian masing-masing desa yang meliputi luas dan penggunaan tanah; keadaan pengairan dan potensi pengairan; fasilitas pengolahan; pemasaran; pengangkutan dan penggudangan; mekanisme pertanian; perikanan; koperasi; dsb. (c) Data perkebunan besar seperti struktur perkebunan; jenis tanaman; luas dan produksi; pengolahan hasil perkebunan dan pemasarannya; dsb. (d) Data perikanan laut yang meliputi rumah tangga perikanan; alat-alat penangkap ikan; perahu/kapal perikanan; penanaman modal; dan jumlah nelayan.

3

• Sensus pertanian yang ketiga. • Cakupan: semua kegiatan di sektor pertanian (kecuali kehutanan dan perburuan) di seluruh Indonesia, termasuk Irian Jaya dan Timor Timur, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Data yang dikumpulkan: sama dengan Sensus Pertanian 1973. • Konsep pertanian 1983 rumah tangga pertanian mencakup: - Rumah tangga pertanian pengguna lahan: Tanaman padi/palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya ikan/biota lain di kolam air tawar/sawah, dan budidaya ikan/biota lain di tambak air payau. - Rumah tangga pertanian yang tidak menggunakan lahan: Budidaya ikan/biota lain di laut, budidaya ikan/biota lain di perairan umum, penangkapan ikan/biota lain di laut, dan penangkapan ikan/biota lain di perairan umum. • Pengumpulan data pokok di sektor pertanian, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, dilakukan melalui pendaftaran rumah tangga pertanian pada blok sensus terpilih. • Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu pencacahan lengkap untuk perusahaan pertanian, KUD, Podes dan pencacahan sampel untuk rumah tangga pertanian.

1993

4

• Sensus pertanian yang keempat. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan di seluruh Indonesia, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. • Pencacahan sampel untuk rumah tangga pertanian hanya dilakukan di wilayah kabupaten daerah perdesaan. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah wilayah pencacahan (wilcah). • Sebagai persiapan pencacahan, setahun sebelumnya dilakukan pemutakhiran wilcah. • Konsep rumah tangga pertanian mengalami perluasan dibanding Sensus Pertanian 1983, yaitu untuk konsep rumah tangga pertanian pengguna lahan ditambah dengan usaha budidaya kayu-kayuan kehutanan, dan setiap komoditas yang diusahakan harus memenuhi Batas Minimal Usaha (BMU) sedangkan untuk rumah tangga pertanian tidak menggunakan lahan ditambah dengan usaha pemungutan hasil hutan dan atau penangkapan satwa liar serta usaha di bidang jasa pertanian.

2013 • • • • • • •

•

2003

5

• Sensus pertanian yang kelima. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga, baik di daerah perdesaan dan perkotaan, dilakukan di seluruh Indonesia pada Agustus 2003, kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilaksanakan pada Mei 2004. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan secara lengkap di daerah perdesaan dan perkotaaan kecuali daerah perkotaan bukan pantai dan nonkonsentrasi pertanian dilakukan secara sampel. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan di seluruh Indonesia pada Agustus 2003, kecuali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilaksanakan pada Mei 2004. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Setahun sebelumnya dilakukan pemutakhiran blok sensus sebagai persiapan pencacahan. • Beberapa perubahan mendasar dibanding Sensus Pertanian 1993: (a) perusahaan pertanian dan KUD tidak dicacah yang dilakukan dalam Sensus Pertanian hanya updating direktori perusahaan pertanian, (b) kegiatan listing dilakukan secara lengkap di daerah perdesaan dan sampel di daerah perkotaan, (c) penarikan sampel untuk subsektor palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan dilakukan per komoditas sedangkan perikanan menurut jenis budidaya atau sarana penangkapan, (d) jumlah komoditas yang dicakup diperluas. • Konsep rumah tangga pertanian sama dengan 1993. • Pengolahan data dilakukan dengan scanner.

6

Sensus Pertanian yang keenam. Pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia pada Mei 2013. Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. Dalam pelaksanaan pencacahan lengkap, dilakukan dua kali kunjungan yaitu pertama melakukan pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian. Kunjungan kedua melakukan pencacahan lengkap usaha pertanian. Dalam pelaksanaan pemutakhiran wilayah administrasi dikelompokkan berdasarkan konsentrasi pertaniannya. Untuk daerah konsentrasi usaha pertanian, dilakukan secara door to door, dan untuk daerah nonkonsentrasi secara snowball. Cakupan: usaha pertanian rumah tangga, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya yang dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Konsep rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan dan bertanggungjawab dalam kegiatan pembudidayaan, pemeliharaan, pengembangbiakan, pembesaran/penggemukan komoditas pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dan termasuk jasa pertanian. Pengolahan data dilakukan dengan scanner.

7

Konsep dan Definisi Sensus Pertanian 2013 Usaha Pertanian

adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga). Usaha pertanian meliputi usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, termasuk jasa pertanian. Khusus tanaman pangan (padi dan palawija) meskipun tidak untuk dijual (dikonsumsi sendiri) tetap dicakup sebagai usaha.

Rumah Tangga Usaha Pertanian

adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum

adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budidaya pertanian seperti penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Contoh bentuk badan hukum: Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschaap (CV), Koperasi, Yayasan, Surat Izin Perusahaan (SIP) yang dikeluarkan oleh Pemda.

Usaha Pertanian Lainnya

adalah usaha pertanian yang dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum seperti, pesantren, seminari, kelompok usaha bersama, tangsi militer, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lain-lain yang mengusahakan pertanian.

Jumlah Sapi dan Kerbau

adalah jumlah sapi dan kerbau yang dipelihara pada tanggal 1 Mei 2013 baik untuk usaha (pengembangbiakan/penggemukan/ pembibitan/pemacekan) maupun bukan untuk usaha (konsumsi/hobi/angkutan/perdagangan/lainnya).

8

Catatan: 1. Dalam publikasi hasil Sensus Pertanian 2003 yang diterbitkan BPS, rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang mengusahakan komoditas dimana setiap komoditas harus memenuhi batas minimal usaha (BMU). 2. Dalam tabel-tabel di booklet ini data rumah tangga pertanian 2003 menggunakan konsep ST2013 dan master wilayah ST2013 untuk rumah tangga usaha pertanian.

Gambaran Umum Usaha Pertanian di Indonesia

B

erdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Indonesia sebanyak 26,1 juta dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 5,5 ribu dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum, dan sebanyak 6,2 ribu dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu masing-masing 5,0 juta rumah tangga, 4,3 juta rumah tangga, dan 3,1 juta rumah tangga.

Sedangkan Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya, yaitu sebanyak 12,3 ribu rumah tangga. Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak berlokasi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 695 perusahaan dan paling sedikit di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 23 perusahaan. Sedangkan usaha pertanian yang dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 921 unit dan paling sedikit di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 10 unit.

9

Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum di Indonesia Tahun 2003 dan 2013

10

Berikut gambar perbandingan persentase jumlah rumah tangga usaha pertanian dan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa pada tahun 2003 dan tahun 2013.

40

64,45

61,46

48,62

42,52

38,54

60

57,48

80

51,38

Gambar 1 Perbandingan Persentase Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum di Indonesia Tahun 2003 dan 2013

35,55

Komposisi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa selama sepuluh tahun terakhir juga banyak berubah. Berdasarkan hasil ST2003, 57,48 persen rumah tangga usaha pertanian berada di Pulau Jawa dan sisanya sebesar 42,52 persen berada di luar Pulau Jawa. Sementara menurut hasil ST2013, komposisinya adalah 51,38 persen di Pulau Jawa dan 48,62 persen di luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk perusahaan pertanian berbadan hukum, berdasarkan hasil ST2003, 38,54 persen perusahaan berada di Pulau Jawa dan sisanya sebesar 61,46 persen berada di luar Pulau Jawa. Sementara menurut hasil ST2013,

komposisinya adalah 35,55 persen di Pulau Jawa dan 64,45 persen di luar Pulau Jawa.

Persentase (%)

B

erdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 5,04 juta rumah tangga dari 31,17 juta rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti menurun sebesar 1,75 persen per tahun. Secara absolut, penurunan terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan penurunan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu, yaitu masing-masing turun sebanyak 1,5 juta usaha dan 3,5 ribu usaha selama sepuluh tahun. Namun secara persentase, Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang paling banyak mengalami penurunan yaitu sebesar 7,65 persen per tahun, sedangkan yang mengalami penurunan paling sedikit adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 0,12 persen per tahun.

20 0 Pulau Jawa

Luar Pulau Jawa

Rumah Tangga Usaha Pertanian 2003 Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum 2003 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum 2013

Banyaknya Usaha Pertanian Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 Menurut Provinsi dan Jenis Cakupan Usaha 2003

2013

No.

Provinsi

RTP (000)

Perusahaan

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2) Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Indonesia

(3) 699,4* 1 487,6 707,7 540,3 74,1 414,4 969,9 139,2 280,6 1 292,0 52,2 4 330,3 892,0 5 761,5 574,3 6 305,1 491,7 716,4 729,3 614,1 302,2 470,9 241,7 324,1 133,0 396,5 1 079,1 167,0 313,8 184,3 129,2 280,4 75,8 31 170,1

(4) 131* 455 99 177 6 77 118 43 41 92 48 480 78 242 44 654 63 65 35 168 97 122 156 91 42 60 135 18 18 57 21 46 32 4 011

Catatan:

RTP (000) (5) 645,1 1 327,4 644,2 581,1 70,0 431,2 957,7 124,9 277,1 1 225,7 12,3 3 057,4 592,4 4 290,0 495,8 4 975,9 408,2 600,4 778,7 627,4 270,9 432,4 224,9 253,5 122,6 401,9 980,6 185,8 316,2 175,4 130,2 438,5 70,2 26 126,2

Perusahaan

Lainnya

(6) 164 410 151 270 47 114 129 55 117 151 36 695 91 392 50 686 71 145 127 93 200 131 222 86 53 204 118 23 207 76 38 64 70 5 486

(7) 110 343 264 99 10 117 42 61 134 119 26 705 65 577 87 921 409 76 465 333 137 121 44 186 27 110 168 38 19 231 53 50 27 6 174

Pertumbuhan 2003-2013 RTP Perusahaan Absolut % Absolut % (000) (8) (9) (10) (11) -54,2 -7,75 33 25,19 -160,3 -10,77 -45 -9,89 -63,5 -8,97 52 52,53 40,8 7,55 93 52,54 -4,1 -5,57 41 683,33 16,8 4,05 37 48,05 -12,2 -1,26 11 9,32 -14,3 -10,28 12 27,91 -3,5 -1,24 76 185,37 -66,2 -5,13 59 64,13 -39,9 -76,45 -12 -25,00 -1 272,9 -29,40 215 44,79 -299,6 -33,59 13 16,67 -1 471,5 -25,54 150 61,98 -78,6 -13,68 6 13,64 -1 329,2 -21,08 32 4,89 -83,5 -16,98 8 12,70 -116,0 -16,19 80 123,08 49,3 6,77 92 262,86 13,3 2,16 -75 -44,64 -31,3 -10,36 103 106,19 -38,5 -8,18 9 7,38 -16,8 -6,96 66 42,31 -70,5 -21,76 -5 -5,49 -10,4 -7,83 11 26,19 5,5 1,38 144 240,00 -98,5 -9,13 -17 -12,59 18,9 11,31 5 27,78 2,4 0,77 189 1 050,00 -8,9 -4,85 19 33,33 1,0 0,75 17 80,95 158,1 56,38 18 39,13 -5,6 -7,35 38 118,75 -5 043,9 -16,18 1 475 36,77

Untuk tahun 2003 tidak dilakukan pendataan terhadap perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian * Untuk tahun 2003 di Provinsi Aceh tidak dilakukan Sensus Pertanian, diganti dengan Pendataan Lengkap Usaha Tani 2009

Keterangan: RTP (Rumah Tangga Pertanian), Perusahaan (Perusahaan pertanian berbadan hukum), Lainnya (Usaha pertanian yang dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum)

11

Perbandingan Jumlah Sapi dan Kerbau di Indonesia Tahun 2011 dan 2013 Pelaksanaan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1-30 Juni 2011, mencatat populasi sapi dan kerbau kondisi 1 Juni 2011. Populasi sapi dan kerbau hasil PSPK di Indonesia mencapai 16,7 juta ekor. Sementara itu, dari hasil Sensus Pertanian 2013, populasi sapi dan kerbau mencapai 14,2 juta ekor.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 apabila dirinci menurut wilayah, provinsi yang memiliki sapi dan kerbau paling banyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah populasi sebanyak 3,8 juta ekor, kemudian Provinsi Jawa Tengah (1,7 juta ekor), dan Provinsi Sulawesi Selatan (1,1 juta ekor). Sedangkan provinsi yang memiliki sapi dan kerbau paling sedikit adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah populasi sebanyak 5,0 ribu ekor.

Jumlah Sapi dan Kerbau (juta ekor)

Gambar 2 Perbandingan Jumlah Sapi dan Kerbau di Indonesia Tahun 2011 dan 2013

12

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

16,7 14,2

2011

TAHUN

2013

Jumlah Sapi dan Kerbau Berdasarkan Hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 dan Sensus Pertanian 2013 Menurut Provinsi No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2) Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Indonesia

2011 (000)

2013 (000)

(3) 594,4 656,9 427,8 197,7 17,4 166,5 275,6 8,1 119,2 776,1 4,6 693,1 170,1 2 163,2 380,6 5 056,3 639,8 791,2 928,7 156,7 61,1 162,6 98,8 105,2 183,9 234,0 1 082,2 80,9 216,2 91,5 61,7 83,0 41,5

(4) 519,3 616,5 409,4 205,6 17,4 158,9 241,5 8,6 123,2 593,3 5,0 587,3 142,9 1 650,1 276,9 3 831,5 478,7 726,9 929,3 142,6 60,9 136,0 99,6 104,4 173,9 252,4 1 070,5 88,7 231,7 91,1 65,5 80,1 48,6

16 726,7

14 168,2

Pertumbuhan 2011-2013 Absolut % (000) (5) (6) -75,1 -12,64 -40,4 -6,15 -18,4 -4,31 7,8 3,95 0,0 0,18 -7,6 -4,58 -34,1 -12,38 0,5 6,22 4,0 3,35 -182,8 -23,55 0,4 8,37 -105,8 -15,27 -27,2 -15,99 -513,0 -23,72 -103,7 -27,25 -1 224,8 -24,22 -161,1 -25,18 -64,3 -8,13 0,6 0,07 -14,1 -8,99 -0,3 -0,47 -26,6 -16,36 0,8 0,79 -0,8 -0,76 -10,0 -5,44 18,5 7,89 -11,7 -1,08 7,8 9,58 15,5 7,15 -0,4 -0,45 3,8 6,21 -3,0 -3,55 7,2 17,31 -2 558,5

-15,30

13

Penyebaran Rumah Tangga Usaha Pertanian di Indonesia Tahun 2013

Penyebaran Rumah Tangga Usaha Pertanian di Indonesia Tahun 2013

14

Penyebaran Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Di Indonesia Tahun 2013

15

Penyebaran Usaha Pertanian Lainnya di Indonesia Tahun 2013

16

Penyebaran Sapi dan Kerbau di Indonesia Tahun 2013

17

18

19

Penutup S

etiap pembangunan, termasuk pula pembangunan di bidang pertanian, bila diharapkan berhasil baik maka memerlukan perencanaan yang matang dan teliti serta didasarkan atas angka-angka statistik khususnya di bidang pertanian yang lengkap, aktual, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya Sensus Pertanian 2013 ini, diharapkan dapat memberi solusi dan pencerahan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk membuat kebijakan dan evaluasi program pembangunan pertanian. Semoga dengan tema “Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik”, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi semua kalangan pengambil kebijakan demi terwujudnya masa depan petani yang lebih baik.

20

Ucapan Terima Kasih Seluruh jajaran Badan Pusat Statistik mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam rangka menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2013. Dalam kesempatan ini secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada: • Presiden Republik Indonesia • Wakil Presiden Republik Indonesia • Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II • Para Anggota DPR-RI dan DPRD • Para Gubernur seluruh Indonesia • Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia • Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia • Para Camat/Lurah/Kepala Desa seluruh Indonesia • Lembaga/Instansi yang terkait • Para Petugas Lapangan Sensus Pertanian 2013 • Seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah membantu menyukseskan Sensus Pertanian 2013

Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046 Homepage : http://www.bps.go.id E-mail : [email protected]