2 - Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2013, sebanyak unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2013, sebanyak Unit

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

D.

INDIKATOR KINERJA KUNCI

1.

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN (IKK II.1) a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah; Aspek

Ketenteraman

dan

Ketertiban

Umum

Daerah

ini

penilaiannya difokuskan pada 5 hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda. Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah sebagai berikut : FOKUS Peraturan tentang Ketertiban Penataan Ruang

NO IKK 1

2

IKK Keberadaan Perda IMB Legal formalnya. 1. Peraturan Daerah Kota Semarang No.4 / 2011 ttg. Retribusi Retribusi Perijinan tertentu. 2. Peraturan Daerah Kota Semarang No.5/ 2009 ttg. Bangunan -

3

Peraturan tentang Kependudukan

4

CAPAIAN

Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2013, sebanyak 205.349 unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2013, sebanyak 354.472 Unit.

Keberadaan Perda RTRW PERDA Nomor : 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 -

PERDA Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dasar hukum : - Perwal Nomor 1B tahun 2010 Tentang standar pelayanan publik Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 1.062.328 =

Ada

57,93%

Ada

1 hari

88,11% x 100%

1.205.691 = 88,11 % 5

Biaya KTP : Dasar Hukum : PERDA Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan. SK Nomor : 474.4/490 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kota Semarang. Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Tidak Dipungut Biaya

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

6

Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk (10.000 penduduk) - Personil Satpol PP (PNS&CPNS) pada Tahun 2013, sebanyak =248 orang - Penduduk pada akhir tahun 2013, berjumlah = 1.719.228 orang

248 per 10.000 penduduk (2,48)

Kebijakan Bidang PSK, PKL atau PMKS

7

Keberadaan Perda tentang PSK, PKL atau PMKS Dasar Hukum : - PERDA tentang Pemberantasan Pelacuran Dijalan Dalam Kota Besar Semarang Diubah dengan PERDA tanggal 25 Agustus 1971. - PERDA tentang Penutupan Rumah Tempat

Ada

472


FOKUS

NO IKK

IKK

-

Peraturan tentang Kebersihan Kota

8

CAPAIAN

Pelacuran. PERDA Nomor : 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL.

Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kota Dasar Hukum : PERDA Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. PERDA Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Ada

Fokus pertama pada aspek ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah melakukan pengaturan / regulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang memberikan kepastian hukum dalam pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), yaitu dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan. (IKK II.1 no.1). Adapun rumah ber IMB di Kota Semarang mempunyai rasio mencapai 57,491%. (IKK II.1 no.2). Dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, dan untuk meningkatkan ketertiban pembangunan, maka selain pengaturan melalui IMB, juga diatur penataan ruang kota yang secara khusus diatur dengan Peraturan Daerah, terakhir kali direvisi dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. (IKK II.1 no.3) Fokus kedua pada aspek berikutnya adalah Regulasi dalam bidang kependudukan. Pengurusan KTP telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, TBA Akta Kelahiran, TBA KTP dan Akta Perceraian. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti

dengan

Keputusan

Walikota

Semarang

nomor

474.4/490 tahun 2011 tentang pembebasan biaya retribusi penerbitan kartu tanda penduduk di Kota Semarang. Melalui perubahan peraturan tersebut, telah dilakukan restrukturisasi pelayanan KTP menjadi 1 (satu) hari dengan biaya gratis, serta diterbitkan pula Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum. (IKK II.1 no 4 dan 5)

473


Fokus Ketiga adalah dalam hal ketersediaan aparat Tramtibum, tercatat sebesar 248 orang personil Satpol PP per 10.000 penduduk. Jumlah ini memang belum cukup memadai, namun mengingat berbagai keterbatasan yang ada pada Pemerintah Kota, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas ketenteraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan jajaran kepolisian dan TNI sebagai bagian dari aparatur negara. (IKK II.1 no.6) Keberadaan

PKL dan

kebersihan

lingkungan

juga

sangat

berpengaruh terhadap terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang juga mengaturnya dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan tujuan untuk mengatur agar tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Sedangkan untuk mengatur PSK telah diatur Peraturan Daerah tentang

Pemberantasan

Pelacuran

dijalan

dalam

Kota

Besar

Semarang diubah dengan perda tanggal 25 Agustus 1971 tentang Penutupan Rumah Tinggal Pelacuran. (IKK II.1 no.7) Sementara itu, regulasi mengenai kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam wilayah

Kotamadya

Daerah

Tingkat

II

Semarang

serta

telah

diperbaharui dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (IKK II.1 no.8)

b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antara Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah Aspek ini penilaiannya difokuskan pada 4 hal, yang masingmasing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda. Masing-masing fokus

dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut

adalah sebagai berikut :

474


NO IKK

FOKUS

Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah

9

Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

10

11

IKK

CAPAIAN

Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD : Bukti Pengiriman : - LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai dengan Surat Walikota Semarang Nomor 130 / 0927 tanggal 14 Maret 2013. - LPPD Tahun 2011 disampaiakan pada tanggal 15 Maret 2012 sesuai surat pengantar Nomor 130/883 tanggal 14 Maret 2012.

Tepat

Bukti Pengiriman: - Berita Acara Serah Terima LKPD Unaudited Kota Semarang TA 2012 pada tanggal 28 Maret 2013. - Laporan Keuangan 2011, disampaikan pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai surat pengantar Nomor 790 tanggal 30 Maret 2012. - Laporan Kinerja Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai surat pengantar Nomor 790 tanggal 30 Maret 2012.

Tepat

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasar pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 6 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Wajib Pendidikan 2) Urusan Wajib Kesehatan 3) Urusan Wajib Lingkungan Hidup 4) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan 5) Urusan Wajib Sosial 6) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tambahan urusan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian : 7) Urusan Wajib Pekerjaan Umum 8) Urusan Wajib Perumahan 9) Urusan Wajib Penataan Ruang 10) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 11) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat 12) Urusan Wajib Perhubungan 13) Urusan Wajib Komunikasi Informasi 14) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 15) Urusan Wajib Kependudukan dan Capil

Hubungan antar Daerah

Pada

12

Aspek

Kerjasama dengan Daerah lain

ini

yang

menjadi

6 Urusan Wajib (sesuai petunjuk LPPD) sudah dilaksanakan + 9 Urusan Wajib yang ditetapkan oleh Kementerian juga sudah dilaksanakan

105 MoU LoI, dan Perjanjian

Fokus

pertama

adalah

penyampaian laporan kepada pemerintah. Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan ini telah diatur dengan berbagai Peraturan Pemerintah, baik laporan penyelenggaraan program dan kegiatan

maupun

laporan

keuangannya.

Dalam

tahun

2012

Pemerintah Kota telah menyampaikan laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk LPPD Tahun 2012 disampaikan

475


pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai dengan Surat Walikota Semarang Nomor 130 / 0927 tanggal 14 Maret 2013. (IKK II.1 no.9) Sedangkan penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2011 telah disampaikan pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai Surat Pengantar No.790 tanggal 30 Maret 2012 dan Berita Acara Serah Terima LKPD Unaudited Kota Semarang TA 2013 pada tanggal 28 Maret 2013 untuk Laporan Keuangan Tahun 2013 (IKK II.1 no.10) Untuk

meningkatkan

sinergitas

program

dan

kegiatan

penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah,

maupun

dalam

penyelenggaraan

urusan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka keselarasan hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Sebagai

wujud

komitmen

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan mendorong SKPD untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Pimpinan

LPND

pada

berbagai

urusan.

Sebagai

implementasi dari komitmen tersebut, SKPD telah menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM tersebut. (IKK II.1 no.11) Sementara

itu

dalam

rangka

menjamin

kelangsungan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hubungan kerjasama antar daerah menjadi sangat penting.

Oleh karena itu

Pemerintah Kota Semarang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk usaha kerjasama adalah dengan penandatanganan MoU antar Daerah. Sampai dengan tahun 2013 terjadi kesepakatan kerjasama sebanyak 105 MoU LoI, yang mencakup berbagai bidang dan program. (IKK II.1 no.12)

476


c. Keselarasan

antara

Kebijakan

Pemerintahan

Daerah

dengan

Kebijakan Pemerintah

Aspek Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah ini penilaiannya difokuskan pada 6 hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

FOKUS Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah

NO IKK 13

IKK -

-

Kewenangan

14

Prioritas pembangunan daerah pada RKPD yang mendukung prioritas pembangunan nasional 10 program Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Urusan Wajib yang diselenggarakan Daerah

CAPAIAN 90,90%

100 %

Urusan wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2012 (APBD) =26 urusan. Urusan Wajib (sesuai Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang) Keuangan

15

Waktu Penetapan Perda APBD 2012 Apabila tepat : Sebutkan dasar hukumnya PERDA Nomor : 12 Tahun 2013 tetang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2013)

Tepat waktu Tanggal ?

16

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Apabila ADA : Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 11 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Ada

477


FOKUS

NO IKK 17

IKK

CAPAIAN

Belanja Pelayanan Dasar APBD Tahun 2012. 1. Urusan Wajib Pendidikan 1.085.262.719.000 2. Urusan Wajib Kesehatan 294.552.581.000 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum 609.952.036.000 4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup 10.659.985.000 5. Urusan Wajib Kependudukan & Catatan Sipil 14.388.236.000 6. Urusan Wajib Sosial 18.888.376.000 7. Urusan Wajib Ketenagakerjaan 16.091.989.000 8. Urusan Wajib Koperasi & Usaha Kecil Menengah 10.817.076.000 9. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa & Poldagri 20.658.805.000

65,36%

JUMLAH URUSAN DASAR 2.081.271.803.000 Total Belanja APBD. 3.184.087.019.000 18

Belanja untuk Urusan pendidikan dan Kesehatan Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2012. 1. Urusan Wajib Pendidikan 1.085.262.719.000 2. Urusan Wajib Kesehatan 294.552.581.000 JUMLAH URUSAN PEND +KES 1.379.815.300.0000 Total Belanja APBD 3.184.087.019.000

43,33 %

478


FOKUS

NO IKK

IKK

CAPAIAN

Pelayanan Publik

19

Keberadaan PERDA ttg Standar pelayanan Publik sesuai Peraturan Perundangan Dasar Hukum : - Perwal 14B /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran; - Perwal 14 C/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebersihan;. - Perwal 14 H/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pasar;. - Perwal 14 I/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kesbanglinmas;. - Perwal 14 M/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan;. - Perwal 14 N/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Disnakertrans;. - Perwal 14 O/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Koprasi dan UKM;. - Perwal 14 Q/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan;. - Perwal 6/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan PDAM;. - Perwal 19/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pertanian;. - Perwal 20 /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik DPKAD;. - Perwal 22/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;. - Perwal 1/2007 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik RSUD;. - Perwal 21 /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan;. - Perwal 14 E/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kelurahan; - Perwal 1B/2010 ttg Standar Pelayanan Publik Dispenduk dan Capil;. - Perwal 13 /2011 ttg Standar Pelayanan Publik BPPT;. - Perwal 14 /2011 ttg Standar Pelayanan Publik DTKP;. - Perwal 17/2011 ttg Standar Pelayanan Publik BKD;. - Perwal 18/2011 ttg Standar Pelayanan Publik Bina Marga;. - Perwal 4/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Dishubkom info; - Perwal 6/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Satpol PP;. - Perwal 7/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan;. - Perwal 8/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Disperindag;.

Ada

Kepegawaian

20

Rasio PNS terhadap penduduk Jumlah PNS Kota tahun 2013 sebanyak 14.745 orang. Jumlah penduduk Kota tahun 2013 sebanyak 1.741.824 orang.

0,84%

479


NO IKK

FOKUS

21

IKK

CAPAIAN

Sistem Informasi Kepegawaian

100%

Ada data base Kepegawaian yaitu (SIMPEG) Kelembagaan

22

Penataan SKPD berdasar PP 41 / 2007

61 Unit

Rincian SKPD : 1) Bagian (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

= 13 unit = 19 unit = 9 unit = 3 unit = 1 unit = 16 unit = 61 unit

Dilihat dari sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang diukur dari indikator kesesuaian prioritas pembangunan, Kota

Semarang

dalam

menetapkan

prioritas

pembangunan

mengacu pada program dan kebijakan pembangunan nasional. Dari 11 program prioritas pembangunan nasional, hampir seluruhnya dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, kecuali 1 program yaitu penanganan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik. Program tersebut tidak dilaksanakan, mengingat bahwa di wilayah Kota Semarang tidak ada yang masuk dalam kriteria tersebut (IKK II.1 no.13) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan seluruh 26 urusan pemerintahan

wajib

yang

telah

ditetapkan

dalam

Peraturan

Pemerintah tersebut atau sejumlah 100% (IKK II.1 no. 14) Sebagai upaya penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah ketersediaan anggaran yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk kepentingan ini Pemerintah Kota telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang APBD Kota Semarang Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2011 dan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. (IKK II.1 no.15).

Sedangkan dasar hukum pengelolaan keuangan di

Pemerintah Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (IKK II.1 no.16).

480


Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam meletakkan prioritas pelayanan publik, maka Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran untuk belanja pelayanan dasar sebesar 65,36 % dari total belanja APBD. (IKK II.1 no.17). Dari total belanja pelayanan dasar tersebut 43,33% diantaranya adalah alokasi belanja untuk pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini mengingat urusan pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama yang harus diberikan kepada masyarakat. (IKK II.1 no.18) Dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Publik pada tahun 2005, 2007, 2010, 2011, dan 2012 (IKK II.1 no.19). Jumlah

SKPD

di

Pemerintah

Kota

Semarang

berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 sebanyak 61 unit yang terdiri dari 13 Bagian di Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 19 Dinas, 9 Badan, 3 Kantor, 1 RSUD, 2 Lembaga Teknis lainnya 2 dan 16 Kecamatan. (IKK II.1 no.22) dengan jumlah PNS sebesar 15.454 atau memiliki rasio sebesar 0,84% dari jumlah penduduk Kota Semarang (IKK II.1 no.20). Data PNS tersebut, seluruhnya telah terekam dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) (IKK II.1 no.21).

d. Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Aspek Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ini penilaiannya difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu pertama, Produk Peraturan perundangan, yang diukur dari indikator jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan, dan yang kedua, Raperda yang diajukan pada tahun berjalan, dengan indikator jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disetujui oleh DPRD. FOKUS

NO IKK

Produk Peraturan Perundangan

23

Raperda yang diajukan tahun berjalan

24

IKK PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2013, sebanyak 12 Perda -

RAPERDA yang diusulkan tahun 2013, sebanyak 29 RAPERDA. RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2013, sebanyak 12 PERDA.

CAPAIAN 12 PERDA

41,37 %

481


Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 12 Peraturan Daerah (Perda) (IKK II.1 no.23). Namun jika dilihat dari capaian kinerja, maka jumlah tersebut belum menunjukkan capaian 100 %, mengingat jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas adalah sebanyak 29 Raperda, namun hingga akhir tahun anggaran 2013 baru 12 Raperda atau sebesar 41,37 %, yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Semarang (IKK II.1 no.24).

e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta

Tindak

difokuskan

Lanjut

pada

Pelaksanaan

Keputusan

DPRD

Keputusan yang

ini

penilainnya

ditindaklanjuti

oleh

Pemerintah Daerah, yang diukur dari indikator Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah. FOKUS

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

NO IKK 25

IKK

-

-

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 46 keputusan. Keputusan DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 46 keputusan.

CAPAIAN

100%

Demikian halnya jika dilihat dari tindak lanjut dari keputusan yang telah dihasilkan sebanyak 46 keputusan, semua ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, mengingat keputusan yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD adalah keputusan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD (IKK II.1 no.25).

f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan ini penilaiannya difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu pertama, Tindak lanjut Keputusan

482


Walikota yang diukur dari indikator jumlah keputusan Walikota yang ditindaklanjuti.

Dan kedua, Tindak Lanjut Peraturan Walikota, yang

diukur dari indikator Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti. FOKUS

Tindak lanjut Keputusan Walikota

NO IKK 26

IKK

-

Tindak lanjut Peraturan Walikota

27

-

CAPAIAN

Keputusan Walikota tahun 2013, sebanyak 602 keputusan. Keputusan Walikota tahun 2013 yang ditindaklanjuti, sebanyak 602 keputusan.

100%

Peraturan Walikota dalam tahun 2013, sebanyak 63 PerWalikota. Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak 63 PerWalikota

100%

Baik Peraturan Walikota (Perwal) maupun Keputusan Walikota adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota yang bersifat mengikat. Adapun jumlah Keputusan Walikota yang diterbitkan selama tahun 2013 adalah sebanyak 602 keputusan dan jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 adalah sebanyak 63 peraturan. Oleh karena itu setiap keputusan maupun

peraturan

yang

telah

ditetapkan

harus

dan

selalu

ditindaklanjuti. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja pada aspek ini adalah sebesar 100 % (IKK II.1 no.26 dan 27).

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-Undangan Aspek ini penilainnya difokuskan pada 1 (satu) hal, yaitu dari jumlah Perda yang dibatalkan FOKUS

Perda yang dibatalkan

NO IKK 28

IKK

CAPAIAN

Perda yang dibatalkan, 0 perda yang terdiri dari : Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 14 Perda.

0%

Terkait dengan semua Perda yang sudah ditetapkan tidak ada satupun yang dibatalkan oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, baik karena inisiatif legislatif, eksekutif maupun oleh masyarakat. Sedangkan jumlah Perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 14 Perda (IKK II.1 no.28). 483


h. Intensitas

dan

Pemerintahan

Efektivitas Daerah

Proses

dengan

Konsultasi

Masyarakat

Publik atas

antara

Penetapan

Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah Aspek Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintahan Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah ini penilaiannya difokuskan pada 3 (tiga) hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda. Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah sebagai berikut : NO IKK

FOKUS Peraturan Daerah tentang Konsultasi Publik

29

Media Informasi Pemda yang dapat diakses oleh Publik

30

Pelaksanaan

IKK

CAPAIAN

Peraturan Daerah no 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tentang mekanisme dan ketentuan-ketentuan konsultasi publik. - Peraturan Walikota (Perwal) No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh Publik (Website, Kotak Pos, Bag/Biro Humas, Leaflet, brosur) Apabila ADA, sebutkan Nama Medianya : - Leafleat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Lingkungan Pemkot Semarang - Perwal Semarang No.26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. - Nama Medianya : Website Kota Semarang www.semarang.go.id - SK Walikota Nomor 060/209 tahun 1999 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kodya Dati II Semarang

Ada

-

Konsultasi

Publik

yang

diadakan

Ada

DPRD

dan

Pemerintah Kota Semarang adalah dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD sebagai representasi masyarakat

Kota

Semarang

dalam

perumusan

kebijakan

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan publik. Bahkan dalam pelaksanaannya, aturan tentang konsultasi publik ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, 484


yang didalamnya mengatur tentang mekanisme dan ketentuanketentuan konsultasi publik. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (IKK II.1 no.29). Sementara itu untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kota dengan Masyarakat, maka Pemerintah Kota menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh seluruh masyarakat, diantaranya dengan website www.semarang.go.id, KIM / FIM, SMS get away, piye jal, pembentukan P5D, brosur dan leaflet informasi Semarang, Media Semarang dan secara organisatoris informasi kepada masyarakat dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Derah Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasi dalam Pemerintahan dan pembangunan Daerah (IKK II.1 no.30).

i. Transparansi

dalam

Pemanfaatan

Alokasi,

Pencairan

dan

Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil Aspek Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK

dan Bagi Hasil

ini penilaiannya difokuskan

pada 3 (tiga) hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda. Masing-masing fokus

dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut

adalah sebagai berikut : FOKUS

Serapan Dana Perimbangan

NO IKK 31





Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

32

-

IKK

CAPAIAN

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2013 sebesar Rp.1.191.097.523.757,Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2013 sebesar Rp.1.219.579.847.862,-

97,66%

Belanja langsung APBD tahun 2013, sebesar Rp789.800.357.067,DAU Tahun 2013, sebesar Rp. 1.054.002.569.000-,

74,93%

485


FOKUS

NO IKK

Alokasi Belanja pada APBD

33

-

IKK

CAPAIAN

Total Belanja langsung APBD tahun 2013, sebesar RP. 1854.536.800.000,Total Belanja APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 3.184.087.019.000,-

58,24%

Tingkat penyerapan dana perimbangan mencapai 97,66% jika dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan (IKK II.1 no.31). Hal ini menunjukkan perencanaan yang baik sesuai dengan kapasitas, potensi dan kemampuan Daerah. Demikian halnya dengan alokasi belanja publik yang mencapai 74,93 %

(IKK II.1 no.32) dibanding

dengan alokasi yang ada pada Dana Alokasi Umum (DAU), artinya Dana Alokasi Umum yang diterima dan teralokasi dalam APBD dapat didayagunakan secara maksimal sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan jika dilihat secara menyeluruh dari APBD, maka alokasi belanja langsung mencapai 58,24% (IKK II.1 no.33) dari total belanja APBD Kota Semarang tahun 2013.

j. Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan Sumber PAD dan Pinjaman / Obligasi Daerah Aspek

Ketenteraman

dan

Ketertiban

Umum

Daerah

ini

penilaiannya difokuskan pada 1 (dua) hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut : FOKUS

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO IKK

34

IKK -

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp 750.117.662.397,Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. 2.620.790.383.751,-

CAPAIAN

28,62 %

Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 750.117.662.397,-Besaran Pendapat Asli Daerah (PAD) ini mencapai sebesar 28,62 % jika dibandingkan dengan keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2013, yang mencapai sebesar Rp. 2.620.790.383.751,- (IKK II.1 no.34) Pada Tahun Anggaran 2013 usaha peningkatan PAD difokuskan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara mengembangkan sumber daya yang sudah dimiliki dengan 486


tidak memberatkan pada masyarakat. Untuk kegiatan ekstensifikasi, di antaranya dengan mengidentifikasi dan menemukan obyek-obyek pajak/retribusi daerah yang baru. Keberhasilan pencapaian target dibutuhkan upaya yang intensif dari seluruh proses pemungutan pajak daerah, dimulai dari pendaftaran dan pendataan obyek wajib pajak daerah sampai dengan pengawasan penyetoran pajak daerah ke Kas Daerah.

k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD Aspek Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD ini penilaiannya difokuskan pada 6 (enam) hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda. Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah sebagai berikut : FOKUS

NO IKK

Kewajaran laporan Keuangan (Lapkeu)

35

Besaran SILPA

36

IKK - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013, dengan opini: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011, dengan opini: WDP (Wajar Dengan Pengecualian) -

Realisasi Belanja

37

-

Pengawasan Inspektorat Kota

38

-

-

CAPAIAN 2013 : W T P 2012 : W T P 2011 : W D P

SILPA , Tahun 2013 sebesar Rp 432.324.714.550,Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. 2.620.790.383.751,-

16,49 %

Realisasi Belanja Tahun 2013, sebesar Rp 78.311.315.892,Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 2.418.386.486.000,-

3,23 %

Temuan BPK RI tahun 2013 tentang LHP. LKPD tahun 2012 sebanyak 12 temuan, dengan Jumlah Rekomendasi sebanyak 31 rekomendasi. Rekomendasi BPK RI yang telah ditindaklanjuti sampai dengan 2013 sebanyak 31 Rekomendasi, tersiri atas : - 13 telah sesuai dengan rekomendasi - 18 masih dalam proses

100%

487


Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah selama 2 tahun terakhir adalah Wajar Dengan Pengecualian, hal ini dapat dimaknai bahwa dalam pengelolaan keuangan Daerah Kota Semarang masih dalam koridor kewajaran tanpa terjadi penyimpangan yang berarti (IKK II.1 no.35). Besaran

SILPA

432.324.714.550,-

Kota

Semarang

adalah

sebesar

Rp.

Besaran SILPA ini mencapai sebesar 16,49% jika

dibandingkan dengan keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2012, yang mencapai sebesar Rp. 2.620.790.383.751,(IKK II.1 no.36). SILPA pada dasarnya terdiri dari : a. Over target PAD b. Sisa lebih belanja gaji dan tunjangan c. Efisiensi pelaksanaan APBD d. Adanya sisa labih nilai kontrak hasil pelelangan pengadaaqn barang e. Belanja yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya berbagai permasalahan, antara lain penetapan perubahan anggaran yang ditetapkan pada awal bulan Nopember, sehingga program dan kegiatan kurang cukup dalam menyelesaikannya karena ketentuan dan persyaratan teknis. Adapun

Realisasi

Belanja

pada

tahun

2013

sebesar

Rp.

78.311.315.892,- Besaran ini mencapai 2% dibanding dengan Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.418.386.486.000,- (IKK II.1 no.37) Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Daerah Kota Semarang cukup tinggi. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah karena Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen yang tinggi terhadap koreksi maupun hasil temuan pemeriksaan, untuk selalu ditindak lanjuti. Meskipun masih banyak mengalami hambatan, namun tindak lanjut terhadap temuan tersebut di Kota Semarang mencapai 100%, artinya semua temuan selalu ditindak lanjuti dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan Daerah (IKK II.1 no.38).

488


l. Pengelolaan Potensi Daerah Aspek

Ketenteraman

dan

Ketertiban

Umum

Daerah

ini

penilainnya difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu pertama, Peta Potensi Daerah, yang diukur dari indikator kinerja kunci Rasio Realisasi PAD tahun 2013 terhadap Potensi PAD.

Dan kedua, Peningkatan PAD,

yang diukur dari indikator kinerja kunci Peningkatan PAD dibanding dengan tahun sebelumnya. NO IKK

FOKUS Peta Potensi Daerah

-

39

Peningkatan PAD

-

40

-

IKK

CAPAIAN

Realisasi PAD Tahun 2013, sebesar Rp. 683.622.830.892,Potensi PAD pada RPJMD (khusus Tahun 2012) Rp. 604.057.125.000,Total PAD pada Tahun 2013 sebesar Rp. 2.620.106.591.701,Total PAD pada Tahun 2012 sebesar Rp. 2.389.695.327.643,Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp. 1.920.501.993.802,-

113,17%

29,27 %

Dilihat dari Rasio Realisasi PAD tahun 2013, maka dapat dihitung bahwa capaian realisasi PAD tahun 2012 sebesar Rp. 604.057.125.000,atau mencapai 113,17% dibanding dengan potensi yang tercatat pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 631.317.018.562,- (IKK II.1 no.39), sehingga

realisasi

PAD

melebihi

dari

target

yang

ditetapkan.

Sedangkan jika dilihat dari peningkatan PAD, maka sebenarnya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan

tahun

sebelumnya,

yaitu

tahun

2011

sebesar

Rp.521.538.058.477,- maka pada tahun 2012 PAD Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 49,484%. karena

pelaksanaan

program

Hal ini salah satunya

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

pendapatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang.

m. Terobosan / Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek

Terobosan

/

Inovasi

Baru

dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ini penilaiannya difokuskan pada 3 (tiga) hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda.

489


Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah sebagai berikut : FOKUS

NO IKK

Penghargaan

41

Pengadaan Barang dan Jasa

42

IKK

CAPAIAN

Piala Adipura 2013 Anugrah Parahita Ekapraya Penghargaan Pemerintah Kota atas Penyusunan LAKIP dengan Predikat "CC" Oleh KemenPAN dan RB 4. Predikat Terbaik II oleh Provinsi Jawa Tengah atas Lomba Keserasian Progaram 5. Pelaksanaan Program Pamsimas dari Dir. Jend. Cipta Karya Kementerian PU 6. Anugrah PKPD-PU Tahun 2013 Oleh Kementerian PU 7. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 8. Wahana Tata Nugraha Bidang Tertib Lalu Lintas 9. Road Safety Award Penghargaan Tata Kelola Keselamatan Jalan 10. Piagam ICT Pura Tahun 2013 sebagai Kota yang siap Era Ekonomi Digital 11. Adiwiyata Nasional dan Mandiri 12. Kalpataru 2013 13. Penghargaan The Resillent Cities 14. ISO 90001: 2008 15. Kota Layak Anak Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 16. Anugrah Puruhita Eka Praya Bidang Gender dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono 17. Akseptor Terbanyak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Oleh Kepala BKKBN 18. Bhakti Koperasi dan UMKM Oleh Kementerian Koperasi dan UMKM 19. ISO 9001-2008 20. Juara II Tradisi Jawa Tengah 21. Juara I SMP LIPO Tingkat Nasional 22. Juara I SMP dan SMA LIPIO Tingkat Jawa Tengah 23. Juara I SD, SMP, SMA POPDA Jawa Tengah 24. Juara II Stand terbaik Festival pangan Lokal Tingkat Provinsi Jawa Tengah 25. Juara III Lomba Bina Keluarga lansia Tingkat Jawa Tengah 26. Juara II Lomba Lembaga Keuangan Mikro (LKM)Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh Gapoktan Jati Asri dari Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang dengan Ketua SRI UTAMI. 27. Penghargaan yang diterima Kota Semarang pada tahun 2013 adalah ”Penghargaan Pertama Lomba Walikota Peduli Penghijauan Tingkat Provinsi Jawa Tengah”. 28. Juara III Stand Terbaik Tingkat Kota di Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta 29. Kontingen Terbaik Pawai Budaya Nusantara di Istana Negara 30. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2013 adalah Juara II Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Nopember tahun 2010

4

1. 2. 3.

Penerapan ULP pada Bulan Juni 2011 Perwal nomor 7A tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang tanggal 1 Maret 2011

Ada Perwal Nomor 27 tahun 2010 Ada

490


FOKUS

NO IKK

Daya Saing Daerah

43

IKK

CAPAIAN

Jumlah persetujuan Investasi Persetujuan ijin pada Tahun 2013, sebanyak : 16.922 ijin Untuk ijin investasi : PMA = 33 ijin PMDN = 804 ijin Non PMA,PMDN = 2.722

2.899 ijin investasi

Selama tahun 2013 terdapat 30 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu : 1.

Piala Adipura 2013

2.

Anugrah Parahita Ekapraya

3.

Penghargaan Pemerintah Kota atas Penyusunan LAKIP dengan Predikat "CC" Oleh KemenPAN dan RB

4.

Predikat Terbaik II oleh Provinsi Jawa Tengah atas Lomba Keserasian Progaram

5.

Pelaksanaan Program Pamsimas dari Dir. Jend. Cipta Karya Kementerian PU

6.

Anugrah PKPD-PU Tahun 2013 Oleh Kementerian PU

7.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan

8.

Wahana Tata Nugraha Bidang Tertib Lalu Lintas

9.

Road Safety Award Penghargaan Tata Kelola Keselamatan Jalan

10. Piagam ICT Pura Tahun 2013 sebagai Kota yang siap Era Ekonomi Digital 11. Adiwiyata Nasional dan Mandiri 12. Kalpataru 2013 13. Penghargaan The Resillent Cities 14.

ISO 90001: 2008

15.

Kota Layak Anak Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan

16.

Anugrah Puruhita Eka Praya Bidang Gender dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono

17.

Akseptor Terbanyak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Oleh Kepala BKKBN

18.

Bhakti Koperasi dan UMKM Oleh Kementerian Koperasi dan UMKM

19.

ISO 9001-2008

20.

Juara II Tradisi Jawa Tengah

21. Juara I SMP LIPO Tingkat Nasional 22. Juara I SMP dan SMA LIPIO Tingkat Jawa Tengah 491


23. Juara I SD, SMP, SMA POPDA Jawa Tengah 24. Juara II Stand terbaik Festival pangan Lokal Tingkat Provinsi Jawa Tengah 25. Juara III Lomba Bina Keluarga lansia Tingkat Jawa Tengah 26. Juara II Lomba Lembaga Keuangan Mikro (LKM)Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh Gapoktan Jati Asri dari Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang dengan Ketua SRI UTAMI. 27. Penghargaan yang diterima Kota Semarang pada tahun 2013 adalah

”Penghargaan

Pertama

Lomba

Walikota

Peduli

Penghijauan Tingkat Provinsi Jawa Tengah”. 28. Juara III Stand Terbaik Tingkat Kota di Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta 29. Kontingen Terbaik Pawai Budaya Nusantara di Istana Negara 30. Juara II Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Tingkat Provinsi Jawa Tengah (IKK II.1 no.41) Sedangkan

dalam

rangka

transparansi

dan

akuntabilitas

pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Semarang sejak Nopember 2010 telah membentuk ULP (unit layanan pengadaan) barang dan jasa dimana telah menggunakan e-procurement dalam prosesnya. (IKK II.1 no.42) Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang

Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Disamping itu dalam peningkatan daya saing daerah, maka aspek investasi menjadi bagian penting. Oleh karena itu dalam pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan senantiasa diperbaiki agar lebih mudah, cepat dan terjangkau. Secara kuantitatif jumlah persetujuan investasi yang dapat dilayani selama tahun 2013 mencapai 15.321 ijin, Hal ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan bagi perkembangan investasi di Kota Semarang (IKK II.1 no.43).

492


2.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (IKK II.2) a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ini penilaian kinerjanya difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD. Dan Kesesuaian dengan Kebijakan Teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). a) Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD b) Kesesuaian dengan Kebijakan Teknis yang ditetapkan pemerintah cq. Kementerian LPNK Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional, Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan selalu berorientasi dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya ditetapkan Standar Operasional Prosedur, yang ditetapkan baik dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota maupun dengan Keputusan Kepala SKPD yang terkait. b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan-undangan. Aspek Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan ini pengukuran kinerjanya difokuskan pada jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (Permen), dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (Permen). Sehingga dengan demikian tingkat capaian pada indikator ini mencapai 100 %. c. Penataan Kelembagaan Daerah Aspek Penataan Kelembagaan Daerah ini pengukuran kinerjanya difokuskan pada Pengisian Struktur Jabatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi, serta keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD.

493


Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Semarang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 11, 12, 13, 14 dan 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, yang penyusunannya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Jika dilihat dari Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat capaiannya belum mencapai 100 %.

Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran dan

perubahan struktur organisasi serta adanya pejabat yang purna tugas, sehingga memerlukan penyiapan secara lebih matang dalam penempatan pejabat sesuai dengan eselon dan fungsi organisasi. Sementara itu jika dilihat dari indikator keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD, sesuai Peraturan Daerah tersebut, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang semua terdapat struktur jabatan fungsional. Namun belum semua dapat terisi mengingat hal ini juga sangat tergantung dengan ketetapan mengenai jabatan fungsional itu sendiri. d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah Aspek kinerjanya

Pengelolaan difokuskan

Kepegawaian

pada

Tingkat

Daerah

ini

Kompetensi

pengukuran SDM

dalam

menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan terkait, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) meliputi (1) Rasio PNS Kota, (2) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan latihan kepemimpinan, dan (3) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. Jumlah PNS di Kota Semarang pada tahun 2013 adalah 14.745 orang yang terbagi dalam 33 SKPD dan 16 Kecamatan. e. Perencanaan pembangunan Daerah Aspek

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

pengukuran

kinerjanya dilihat dari 4 (empat) fokus, dengan masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK)

yang berbeda.

Empat fokus dan

Indikator Kinerja Kunci tersebut adalah sebagai berikut : a) Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, dengan indikator kinerja kunci (IKK) : Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di setiap SKPD, seperti Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD

494


b) Sinkronisasi program Renja SKPD dengan Program RKPD, dengan indikator kinerja kunci (IKK) : Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD; c) Sinkronisasi program RKA

SKPD dengan Renja SKPD, dengan

indikator kinerja kunci (IKK) : Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD; d) Perencanaan Pelaksanaan

Program dan

Anggaran, dengan

indikator kinerja kunci (IKK) : Jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD. Sinkronisasi RPJMD, RENJA SKPD, dan RKA SKPD di Kota Semarang dilaksanakan

melalui

Sistem

Informasi

Perencanaan

Daerah

(SIMPERDA) yang dikelola oleh Bappeda. Jika

dilihat

dari

keberadaan

dokumen

perencanaan

pembangunan di setiap SKPD, maka dapat dikatakan 100 % SKPD memiliki dokumen perencanaan mengingat hal ini merupakan salah satu ketetapan yang ditentukan untuk mengukur kinerja program maupun kegiatan SKPD. Sinkronisasi program Renja SKPD menunjukkan bahwa secara umum Renja yang disusun oleh SKPD telah mengakomodir programprogram yang ditetapkan dalam

RKPD.

Hanya sedikit SKPD yang

belum sepenuhnya mengakomodir program yang ada dalam RKPD, masih ada

program yang belum terakomodir, hal ini mengingat

kapasitas, dan urgensitas program yang memang belum merupakan prioritas yang mendesak. Demikian halnya dengan sinkronisasi program RKA SKPD dengan Renja SKPD, secara keseluruhan telah dilakukan sinkronisasi dan RKA yang disusun berdasar pada Renja masing-masing SKPD. f. Pengelolaan Keuangan Daerah Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah ini pengukuran kinerjanya dilihat dari 4 (empat) fokus, dengan masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda, yaitu : a) Alokasi Anggaran, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja APBD b) Besaran belanja modal,

dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) :

Belanja modal terhadap totasl belanja SKPD;

495


c) Besaran belanja pemeliharaan, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : (1) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa dan (2) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD. d) Laporan Keuangan SKPD, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK) g. Pengelolaan Barang Milik Daerah Aspek

Pengelolaan

Barang

Milik

Daerah

ini

pengukuran

kinerjanya dilihat dari 2 (tiga) fokus, dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja kunci (IKK) yang berbeda, yaitu : a) Manajemen aset SKPD, dengan indikator kinerja kunci (IKK) : Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD; b) Penggunaan aset oleh SKPD, dengan indikator kinerja kunci (IKK) : Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD Pengelolaan aset telah dipermudah dengan adanya SIMBADA (Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Daerah) sehingga aset di masing-masing SKPD telah terdata dengan baik. Inventarisasi

barang atau aset SKPD merupakan salah satu

kelengkapan kerja bagi setiap SKPD, artinya bahwa setiap SKPD memiliki kewajiban untuk membuat daftar inventarisasi barang atau aset yang ada di dalam SKPD-nya masing-masing sebagai bahan kelengkapan pelaksanaan kegiatan. Salah satu bentuk aktivitas ini adalah adanya kartu inventaris barang yang harus disediakan di setiap SKPD Inventarisasi aset di masing-masing SKPD tidak ada pemisahan dengan urusan yang dikerjakan, menjadi satu kesatuan dengan SKPDnya. Adapun inventaris barang atau aset pada masing-masing SKPD dan terhimpun pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang baik berupa kartu inventaris barang antara lain tanah, mesin,

bangunan,

aset

tetap

dan

konstruksi,

arsip

Simbada,

sertifikat/surat tanah serta surat kendaraan bermotor. Inventarisasi dilakukan sebanyak 6 bulan sekali, 1 tahun sekali dan 5 tahunan (sensus). Dari aset tersebut hanya sebagian kecil saja yang tidak dipergunakan oleh SKPD karena dalam kondisi rusak/tidak layak pakai.

496


h. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Aspek

Pengelolaan

Barang

Milik

Daerah

ini

pengukuran

kinerjanya dilihat dari 2 (dua) fokus, dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja kunci (IKK) yang berbeda, yaitu : a) Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat, dengan indikator kinerja kunci (IKK) : Jumlah fasilitas / prasarana informasi, seperti

papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil

keliling, pengumuman di media massa. b) Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat, dengan indikator kinerja kunci (IKK) : keberadaan survey kepuasan masyarakat. Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat pada setiap SKPD tentu saja berbeda-beda kebutuhannya, mengingat tidak semua SKPD selalu berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun secara umum sarana dan fasilitas tersebut senantiasa tersedia dan disediakan oleh Pemerintah Kota semarang, baik berupa papan pengumuman, leaflet, booklet, media massa dan media elektronik, website, mobil keliling. Demikian

halnya

dengan

survey

kepuasan

masyarakat,

Pemerintah Kota Semarang melalui P5D dan Bagian Organisasi telah melakukan survey

bekerjasama

dengan lembaga terkait

untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam hal ini tidak semua SKPD melakukan survey, karena tidak semua SKPD terkait berhubungan secara langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

497

2 - Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2013, sebanyak unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2013, sebanyak Unit

Recommend Documents