Juli 2011 Program Pro Rakyat Bida d ng Ci C pta Ka K r a ya

LIPUTAN KHUSUS Singapore International Water Week (SIWW) 2011: Keberlanjutan Air dalam Perubahan Wajah Kota 11

INFO BARU 1 Menteri PU Resmikan Lima SPAM IKK Sulsel 14

Dulu Jorong Tabek Kering, Kini Berair

Edisi 07/Tahun IX/Juli 2011

Program Pro Rakyat

Bidang Cipta Karya

daftar isi JUlI 2011

Berita Utama 4 Program Pro Rakyat Bidang Cipta Karya

http://ciptakarya.pu.go.id

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Antonius Budiono Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected]

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

5 Air Bersih untuk Rakyat 7 Pro Rakyat Miskin Perkotaan

Liputan Khusus 11 Singapore International

Water Week (SIWW) 2011: Keberlanjutan Air dalam Perubahan Wajah Kota

Info Baru 14 Menteri PU Resmikan

Lima SPAM IKK Sulsel

16 “One Day Service”

PDAM Bandarmasih

Inovasi

4

19 Small Scale Water Treatment Plant For Emergency Relief: Yang Kecil,Yang Bermanfaat Besar

21 Water Operator Partnerships (WOPs) Mengasah Performa PDAM

19

25 Housing Follow

Infrastructure melalui Pendekatan Kasiba-Lisiba BS

Lensa CK 28 Serba-serbi di Peresmian

SPAM IKK Sulawesi Selatan

29 INDO WATER 2011 EXPO & FORUM

Gema PNPM 30 Dulu Jorong Tabek Kering,Kini Berair

32 Tugas Mulia Fasilitator

29

editorial

Program Pro Rakyat Buah dari Efisiensi

Foto Cover : Masyarakat Raha Sulawesi

Tenggara mencuci bajunya di sumber mata air permukaan secara langsung.



Sekitar satu setengah bulan setelah memberikan arahan direktifnya tentang enam program pro rakyat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya yang mengemuka di publik adalah pembatasan pembangunan gedung kantor dan rumah-rumah dinas, baik pusat maupun daerah. Ketidakpuasan masyarakat, yang salah satunya ditujukan pada pembangunan gedung baru DPR, membuahkan hasil karena penghematan ini kembalinya untuk masyarakat miskin juga. Misalnya, untuk perumahan murah berasal dari penghematan 10% APBN 2011. Rumah murah ini didesain hingga harganya sekitar Rp 20 – 25 juta dengan tipe 36 untuk MBR yang dengan gaji di bawah Rp 1,2 juta. Dana dari efisiensi ini juga dapat digunakan untuk mempertajam program pro rakyat yang sudah ada seperti program untuk nelayan, program air bersih, dan program masyarakat miskin perkotaan. Dua program terakhir ini digawangi langsung Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk memenuhi arahan Presiden pada 10 tahun setelah Renstra 2010-2014, yaitu membebaskan krisis air bersih pada 2025, pemerintah telah memprediksikan kebutuhan dana sebesar Rp 130 triliun. Pendanaan APBN tersebut hanya untuk memenuhi maksimal 40 persen dari kebutuhan air baku, unit produksi, dan unit distribusi dalam SPAM perkotaan. Sedangkan pada SPAM Perdesaan, pemerintah optimistis bisa memenuhi kebutuhan air minum di kawasan rawan air dan daerah terpencil (100%). Sedangkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), pemerintah hanya mematok 70%, yang sisanya harus diusahakan oleh Pemda, masyarakat serta berharap dari dukungan swasta. Buletin Cipta Karya sekuat tenaga menyuguhkan informasi menarik dan aktual tentang keciptakaryaan di setiap bulannya, di mana pada Edisi Juli 2011 ini menyuguhkan apa saja yang sudah dan akan dilakukan Ditjen Cipta Karya dalam program pro rakyat. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure) Pada akhir tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum menso­sia­ lisasikan program USRI to Support PNPM Mandiri. Bagaimana ya ke­ lanjutannya? Karena sampai saat ini belum ada update informasi kegiatan USRI tersebut. Minat masyarakat terhadap kegiatan ini sangat besar, antusias masyarakat ini jangan disia-siakan karena apabila antusias ini sampai padam atau bahkan sampai apriori, maka sulit untuk membangun semangat ini. Pola awal USRI adalah berupa dana hibah kepada masyarakat melalui BKM dan dilaksanakan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat disini sangat besar. Ada informasi, bahwa pelaksanaannya akan mengikuti aturan DAK bidang sanitasi. Bukankah ini sangat bertentangan, dimana yang awal subyek pembangunannya adalah masyarakat, kalau DAK subyek pembangunannya adalah SKPD teknis yang membidanginya. Terimakasih M. A Januar Kepada Yth. Bapak M. A Januar Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian Bapak terhadap pelaksanaan kegiatan USRI. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan

dan perbaikan infrastruktur dan sanitasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan outputnya adalah: (i) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur,(ii) Peningkatan infrastruktur perdesaan melalui block grant infrastruktur perdesaan, dan (iii) Peningkatan infrastruktur sanitasi melalui block grant sanitasi, yang akan dilaksanakan oleh masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Status kegiatan USRI saat ini adalah menunggu proses persetujuan dan penandatanganan loan agreement dari Board of Director Asian Development Bank (ADB) di Manila yang direncanakan pada Agustus 2011. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan minu­ tes of loan negotiation antara pemerintah Indonesia dan Asian De­ velopment Bank (ADB). Selama proses pengajuan persetujuan dan penandatanganan loan agreement tersebut kami sedang melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan serta persiapan sosialisasi kepada kabupaten/kota yang akan mendapatkan program USRI. Kami sangat mengharapkan semua pihak dapat memahami bahwa kegiatan ini sedang dalam proses persiapan dan kami sangat berharap semangat dan antusiasme masyarakat masih tetap besar dalam mendukung terlaksananya program ini. Terimakasih (Subdit Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Cipta Karya)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 3

Berita Utama 4 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

Program Pro Rakyat

Bidang Cipta Karya Sudah enam bulan berlalu, arahan direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang program Pro Rakyat kini sedang sibuk ditindaklanjuti para aparaturnya. Dari enam program rakyat ini, empat diantaranya terkait erat dengan bidang Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu Program Air Bersih untuk Rakyat, Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan, Program Rumah Sangat Murah untuk Rakyat, dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan.

E

Empat program ini sangat sensitif, karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat kecil. Untungnya, pemerintah tidak memilih istilah kaum dhuafa (lemah) yang terpinggirkan atau lebih jahat lagi ‘dipinggirkan’. Pemerintah memilih pro rakyat. Dengan kata ‘rakyat’, secara tidak langsung merepresentasikan ajakan semua warga bangsa untuk dibangun dan membangun dalam rangka mentas dari kemiskinan. Dari empat program terkait, Direktorat Jenderal Cipta Karya memimpin kelompok kerja dua program utama, yaitu pertama, penyediaan air bersih yang dalam pelaksanaannya memadukan program Cipta Karya dan Program Nasional Pemberdayaan Masyara-

kat (PNPM). Kedua, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan melalui konsep Tribina, yaitu Bina Manusia, Bina Lingkungan, dan Bina Sosial. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengungkapkan tujuan Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat dalam dua arus utama. Pertama, menurutnya, adalah menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan kesejah­ teraan rakyat melalui percepatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi lingkungan dan hunian. Ke­ dua, program pro-rakyat ini juga mendukung tercapainya target Millennium Development Goals (MDGs). (bcr)

Berita Utama

BERITAUTAMA

Air Bersih untuk Rakyat Dalam arahan direktif Presiden, Program Air Bersih untuk Rakyat bertujuan mengatasi krisis air di daerah tandus dan sulit air, serta tidak ada lagi krisis air di tahun 2025. Program ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perkotaan dan perdesaan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sudah menjadi tugas Pemerintah Kota dan Kabupaten dengan PDAM. Namun, mengingat kondisi PDAM yang ada, maka peran Pemerintah Pusat lebih dititikberatkan pada upaya penyehatan PDAM, fasilitasi perbankan, serta fasilitasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

F

“Fasilitasi ini melalui dukungan kebutuhan air baku dan peningkatan pelayanan melalui penyehatan PDAM,” kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono. Program SPAM perkotaan lainnya adalah Peningkatan SPAM Kota/IKK eksisting, penyediaan SPAM untuk IKK baru, dan mendorong penyediaan SPAM BJP (Bukan Jaringan Perpipaan). Sedangkan program SPAM Perdesaan antara lain, pertama, pembangunan SPAM perdesaan berbasis masyarakat (air baku re­

latif mudah). Kedua, pembangunan SPAM de­sa rawan air/terpencil meliputi daerah sulit air baku/perlu teknologi tinggi, daerah tertinggal, pinggir pantai, permukiman nelayan, pulau terdepan/ terluar, dan daerah pasca konflik. Ketiga, pembangunan SPAM Bukan Jaring­an Perpipaan (BJP) untuk komunal/individual. Budi menjelaskan, dalam Rencana Stra­ tegis Ditjen Cipta Karya, untuk membiayai pembangunan dan pengembangan pelaya­ nan air minum dalam rangka memenuhi tar-

get MDGs tercatat sebesar Rp 24,29 triliun. Angka itu terbagi untuk perkotaan sebesar Rp 18,13 triliun dan perdesaan Rp 6,16 triliun. Sedangkan untuk memenuhi arahan Pre­ si­den pada 10 tahun setelah Renstra 20102014, yaitu membebaskan krisis air bersih pada 2025, pemerintah telah memprediksikan kebutuhan dana sebesar Rp 50 triliun, yang terbagi untuk perkotaan sekitar Rp 43,8 triliun dan perdesaan Rp 6,35 triliun. Pendanaan APBN tersebut disebut Budi hanya untuk memenuhi maksimal 40 per­ Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 5

nyumbang 7.500 liter/detik dan nikmati di 5.000 desa. Di kawasan rawan air dan terpencil, Kementerian PU mematok target 1.303 liter/detik untuk 1.303 desa. Sementara melalui SPAM BJP menyasar 36 ribu desa dalam kegiatan antara lain peningkatan kualitas sarana BJP dan perubahan perilaku higienis masyarakat rawan air dan penyakit. “Dari total kebutuhan dana di atas, yakni sebesar Rp 65 triliun, pemerintah lewat APBN dan DAK akan menyediakan Rp 37 triliun. Sedangkan sisanya akan diupayakan melalui APBD, PDAM, Perbankan, maupun KPS,” ujar Danny.

sen dari kebutuhan air baku, unit produksi, dan unit distribusi dalam SPAM perkotaan. Sedang­kan pada SPAM Perdesaan, ia optimistis bisa memenuhi kebutuhan air minum di kawasan rawan air dan daerah terpencil (100%). Sedangkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), pemerintah hanya mematok 70%, yang sisanya harus diusahakan oleh Pemda, masyarakat serta berharap dari dukungan swasta. Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya memaparkan rencana pencapaian pelayanan air minum dalam rentang lima tahun, yaitu sejak 2010 – 2014. Untuk kebutuhan air baku di kawasan perkotaan, ujar Danny, anggaran APBN Kementerian PU ditargetkan mampu menyediakan 135 m3/ detik air baku, serta membangun intake dan jaringan transmisi berkapasitas 40 m3/detik. Dalam program pro rakyat di kawasan

6 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

perkotaan ini juga diarahkan untuk meningkatkan SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) yang sudah ada (eksisting) yang tersebar di 75 ko­ta besar/metropolitan, 228 kota sedang, dan 156 kota kecil. Untuk penambahan unit produksi akan ditingkatkan hingga 45,3 m3/ detik, penambahan jaringan distribusi ber­ tambah menjadi 81,3 km, dan penambahan sambung­an rumah sebanyak 5,42 juta SR. Lima tahun ini juga sudah dan akan diba­ ngun 1.136 IKK baru yang akan melayani sekitar 2,5 juta SR baru. Tidak kalah pentingnya, menurut Danny, adalah SPAM bukan jaringan perpipaan (BJP) yang akan dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang mampu menambah pelayanan 4 juta Kepala Keluarga. Semua membutuhkan dana sekitar Rp 53 triliun. Sementara di kawasan perdesaan, peme­ rintah mengalokasikan dana sebesar Rp 12 triliun, yaitu untuk PAMSIMAS yang akan me-

Dukungan Kebijakan Tantangan untuk membebaskan masyarakat dari krisis air bersih pada 2025 perlu dukung­ an kebijakan yang kuat. Pemerintah sudah melakukan upaya antara lain; pertama, ada­ nya Instruksi Presi­den tentang percepatan peningkatan pelayanan air minum untuk sinergi pelaksanaan kegiatan antara pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/ kota, swasta dan masyarakat; kedua, Percepatan pemberian pinjaman oleh perbankan nasional pada PDAM dengan jaminan dan subsidi bunga dari pemerintah pusat sesuai Perpres 29/2009; ketiga, mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS) dengan fasilitasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia; dan keempat, berupa Fasilitasi Pinjaman Investasi Air Minum oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pembentukan PT SMI maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) berperan dalam memberikan jaminan pada swasta untuk menerima pendapatannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. PT SMI memfasilitasi penyiapan kerjasama pemerintah swasta (Public Private Partnership) bagi pengemba­ ngan infrastruktur di Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai aturan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor air bagi badan usaha swasta. Peraturan Presiden yang baru telah disusun, yaitu Perpres Nomor 13 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (bcr)

Berita Utama

BERITAUTAMA

Pro Rakyat

Miskin Perkotaan Masyarakat miskin perkotaan bukan masyarakat miskin biasa. Lebih dari itu, mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak hanya berpendapatan tidak layak. Mereka juga tidak memiliki akses pada kepastian pekerjaan dengan kepastian pendapatan, tidak mempunyai akses untuk hidup ‘aman’ dan sejahtera, tidak mempunyai akses pada kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Bahkan kebijakan politis-pun tidak berpihak pada mereka, meskipun keberadaannya seringkali menjadi ‘kendaraan’ politik kelompok tertentu.

K

Kategori masyarakat ini sesungguhnya memiliki etos kerja/kemauan kuat untuk mencari nafkah, namun kemampuannya tidak cukup untuk mendapatkan akses pekerjaan di perkotaan. Kehidupan menggelandang di ruang publik, dan ruang/lahan yang tidak sesuai/illegal, di bantaran rel/sungai/taman, terminal, dan lainnya. Menurut data BPS, penduduk miskin perkotaan hingga tahun 2010 mencapai angka 11,10 juta jiwa, atau hampir 10% dari jumlah penduduk perkotaan di Indonesia. Penduduk miskin perkotaan ini tersebar, ada yang menggelandang atau menghuni daerah illegal (masyarakat terpinggirkan), menge­

lompok membentuk kantong-­kantong ku­ muh di permukiman (legal), atau mengelompok membentuk kawasan-­kawasan kumuh perkotaan, sehingga tidak mendapatkan akses pelayanan perkotaan, pelayanan social dan ekonomi (infrastruktur pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi lingkungan, dan jalan pendidikan, kesehatan, kegiatan usaha, dan pelayanan perbankan) Menurut Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Amwazi Idrus, penanganan atas masyarakat kelompok ini sudah banyak dilakukan, namun seringkali mereka luput sebagai sasaran nyata program sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah. Faktor

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 7

8 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

BINA LINGKUNGAN

PNPM PERKOTAAN (P2KP)

PM P PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT(BKM) PENYUSUNAN PROGRAM PJM PRONANGKIS

Keterangan : PM : Pemberdayaan Masyarakat P : Pemerintah

TRIDAYA 1. Daya Pembangunan Sosial 2. Daya Pembangunan Lingkungan 3. Daya Pembangunan Ekonomi PENATAAN KAWASAN KUMUH 1. Peningkatan/pembangunan infrastruktur kawasan 2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman  Peningkatan infrastruktur lingkungan  Perbaikan perumahan  Pengembangan Rusun Umum 3. Pengembangan Permukiman Baru 4. Revitalisasi kawasan fungsional

Kemen PU

Kemen PU, Pemda, BPN (BilaPerlu) KemenPU, Kemenpera, Bank Kemen PU

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Peningkatan infrastruktur lingkungan 2. Perbaikan rumah PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH (apabila diperlukan)

BINA MANUSIA

Kemensos

Memberi akses kebutuhan dasar (Raskin, Jamkesmas, beasiswa, pelatihan, dsb); Pembinaan Keluarga (PKH); Pembinaan Kelembagaan (BKM); kembali ke desa (transmigrasi, dsb.) Pemberdayaan Pembangunan Sosial

Kemenkes, Kemensos, Kemendiknas, Kemenakertrans, LSM

BINA USAHA

PNPM PERKOTAAN–PLUS

administrasi berupa identitas formal menjadi penyebab utamanya. Contohnya, hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang berjalan menyasar kelompok masyarakat miskin yang memiliki identitas formal, misalnya KTP setempat. “Masih banyak kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas atau memiliki identitas namun menghuni daerah illegal. Kelompok inilah yang dimaksudkan sebagai masyarakat miskin perkotaan yang luput dari semua program penanggulangan kemiskinan tersebut,” ujarnya. Sejauh ini berbagai program penanggulangan kemiskinan (perkotaan maupun perdesaan) telah dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian/Lembaga, maupun oleh lembaga-lembaga sosial/LSM, namun program-program tersebut dilaksanakan se­­suai bidang maupun prioritas program ke­menterian atau lembaga terkait. Pada pe­ laksanaannya, berbagai program terebut hampir tidak ada yang menyentuh sasaran masyarakat miskin perkotaan pada lokasi yang sama. Kementerian PU telah melaksanakan program penanganan kemiskinan perkotaan dengan pendekatan Tribina, yang meliputi

Memberi akses pada sumber dana (dana bergulir, KUR);Chanelling pada perusahaan besar; pelatihan managemen perusahaan; mendorong agar usaha masyarakat bankable. Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi

Kemen Kop & UKM, Bank, Swasta

Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM Perkotaan-PLUS)

bina lingkungan (perumahan/permukiman), bina manusia, dan bina usaha. Program ini ternyata cukup efektif, karena berbasis pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penga­ laman empiris tersebut, maka program pe­ ningkatan kehidupan masyarakat miskin

perkotaan diarahkan untuk mengikuti pen­ dekatan Tribina tersebut. Kerjasama antar Kementerian dan lembaga terkait dapat dilakukan pada setiap bina Lingkungan, bina manusia maupun bina usaha. Sebagai contoh aspek Bina Ling­ku­

BERITAUTAMA

Kementerian PU melaksanakan program penanganan kemiskinan (perkotaan) ini melalui pendekatan Tribina, yang meliputi bina lingkungan (perumahan/permukiman), bina manusia, dan bina usaha. Program ini ternyata cukup efektif, karena berbasis pemberdayaan masyarakat. ngan dengan memberikan akses pada hunian dan infrastruktur dasarnya. Dalam hal ini Kementerian PU memfasilitasi pembangunan infrastruktur dasar permukiman, pembangunan rumah susun sewa pada kawasan kumuh berat yang harus dilakukan peremajaan kawasan. Sedangkan Kemente­rian Perumahan Rakyat memfasilitasi pembangunan rumah murah, rehabilitasi rumah masyarakat miskin, pembangunan rumah susun, dan sebagai­ nya. Dalam aspek Bina Manusia dengan memberikan akses pada kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya. Pelibatan kemen­ terian/lembaga dalam hal ini Kementerian Sosial dan lembaga terkait memfasilitasi pem­berian beras bagi si miskin (Raskin), pe­ latihan ketrampilan dsb. Kementerian kese­ hatan memfasilitasi pelayanan kesehatan ma­syarakat miskin. Kementerian pendidikan memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin dan fasilitasi pelatihan dan pendidikan informal lainnya. Kementerian Dalam negeri, memfasilitasi sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sementara Kementerian Nakertrans, memfasilitasi masyarakat miskin yang ingin kembali ke desa ataupun bertransmigrasi. Sementara pada aspek Bina Usaha, Ke-

menterian UKM, Perbankan dan pihak swasta dapat memberikan akses pada sumber pendanaan, maupun pelatihan pada usaha masyarakat miskin agar layak mendapatkan fasilitas ekonomi dan perbankan. Koordinasi dan integrasi pelaksanaan Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan sudah banyak dilakukan baik oleh Pemerintah maupun bersama masyarakat. Salah satu program pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, yang dianggap cukup berhasil adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dengan pendekatan Tribina dan pola pelaksanaan melalui pemberdayaan masyarakat yang me­­libatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Berdasarkan keberhasilan tersebut, maka pelaksanaan program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan dilakukan dengan mengadopsi pendekatan Tribina de­ ngan memperluas keterlibatan kementerian/ lembaga terkait. Tentu saja sesuai dengan luasnya permasalahan kemiskinan perkotaan dengan karakter yang beraneka ragam. Adapun bentuk sinergitas dan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait adalah dengan melakukan koordinasi dan sinergitas

program antar kementerian/ lembaga. Baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya pada kawasan ataupun kantong-kantong kemiskinan perkotaan, antara lain kawasan kumuh miskin, maupun kumuh padat dimana terselip masyarakat miskin diantaranya. Untuk itu diperlukan kesamaan data dan kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan perkotaan ini di seluruh Kemen­ terian dan Lembaga. Untuk mendukung keberhasilannya, pe­ ran BPS dalam menyediakan data perseba­ ran maupun pengelompokan masyarakat miskin permukiman dan lokasi geografisnya merupakan dasar penetapan lokasi untuk koordinasi dan sinergitas program antar ke­ menterian/lembaga. Peran Pemda yang da­ pat menjamin terlaksananya program ini, merupakan kunci sukses, antara lain: kesediaan dan kesiapan masyarakatnya serta keberlangsungan program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan Program pro rakyat yang satu ini memiliki sasaran untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan dasar yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin perkotaan. infrastruktur pelayanan dasar. Akses pada hunian yang layak, infrastruktur pelayanan dasar (Bina Ling­kungan), hingga akses pada pelayanan sosial dan peningkatan kualitas SDM (Bina Manusia) dan akses pada pengembangan usaha ekonomi (Bina Usaha). Mengingat keberhasilan PNPM perkotaan yang sudah berjalan, maka selanjutnya Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan, selanjutnya disepakati untuk diberikan nama PNPM Perkotaan Plus. Munculnya kata Plus, karena selain berbasis pemberdayaan masyarakat, masih perlu dilakukan campur tangan pemerintah. “Dari 2010 – 2014, program ini membutuhkan biaya sekitar Rp 5 triliun yang akan diwadahi dalam program P2KP, urban renewal (New Site Development dan upgrading), PAMSIMAS, Rusunawa, SANIMAS, dan KUR,” ujar Amwazi. Proses Penataan Kawasan Permukiman Meskipun survey kemiskinan secara resmi belum selesai dilakukan oleh BPS, permasalahan terkait populasi masyarakat miskin yang membentuk kawasan kumuh di perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan populasi miskin pada kantong-kantong kumuh di permukiman. Karena secara alamiah, sebuah kawasan kumuh perkotaan dimulai dari terBuletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 9

BERITAUTAMA bentuknya kantong-kantong kumuh permukiman dan tidak terkendali, terutama saat semakin banyak terselip masyarakat miskin pada kantong- kantong tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ditjen Cipta Karya memiliki program penataan kawasan kumuh, antara lain pertama; peremajaan dan penataan kembali kawasan permukiman pada kawasan permukiman dengan kondisi kumuh berat, antara lain konsolidasi lahan untuk pembangunan Rusunawa; Kedua, peningkatan kualitas lingkungan permukiman pada kawasan dengan kondisi kumuh sedang atau kumuh ringan, meliputi peningkatan infrastruktur lingkungan; Ketiga, Pengembangan Permukiman Baru; dan keempat revitalisasi kawasan-kawasan fungsional. Idealnya, untuk melaksanakan pemba­ ngu­nan dan pemanfaatan ruang kota dengan optimal, setiap pemerintah kota/ kabupaten memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Namun belakangan diketahui belum banyak kota/ kabupaten yang memilikinya. Terkait hal tersebut, sebagai acuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang jelas dan selaras dengan arah pengembangan dan pembangunan kotanya. Kota-kota pun dituntut mengembangkan pembangunan permukiman berbasis perkotaan, yang harus disadari sepenuhnya dan merupakan kebutuhan wajib tiap kota. Pemerintah daerah pun harus mampu mendudukkan strate-

10 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

gi pembangunan yang mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral terkait. Oleh sebab itu, maka ketersediaan dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) sebagai acuan bagi pembangunan permukiman dan infrastruktur Cipta Karya, penyusunannya tetap mengacu dan terintegrasi dengan arahan pengembangan dan pembangunan kota sesuai RTRW kota/ kabupaten tersebut. SPPIP didukung dengan rencana aksi berupa Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang merupakan rencana sektoral bidang permukiman infrastruktur bidang Cipta Karya pada kawasan permukiman yang diprioritaskan. Sampai tahun 2014, baik SPPIP maupun RPKPP ditargetkan sudah dimiliki oleh 207 kabupaten/kota. Pada 2010 yang lalu telah telah tersedia 48 SPPIP dan 27 RPKPP. Sedangkan 2011 ditargetkan mencapai 60 SPPIP dan 54 RPKPP. “Keseluruhan rangkaian proses dan pro­ duk SPPIP dan RPKPP murni dilakukan dan dimiliki oleh kota secara kesuluruhan, bukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, konsultan, maupun lembaga donor. Sehingga rasa kepemilikannya sangat tinggi. Ini yang kami anggap sebagai kelebihan SPPIP dan RPKPP,” ujar Amwazi. Produk yang dihasilkan dari keduanya bersifat strategis dan tidak didominasi oleh satu isu. Rangkaian proses penyusunan-

nya mengarahkan pada cara pandang baru dalam pengembangan dan pembangunan kota secara berkelanjutan. SPPIP dan RPKPP disusun dengan cara pandang jangka panjang, yang kemudian dirinci dalam jangka menengah dan jangka pendek. Karenanya ini akan mengakomodir berbagai kemungkinan perubahan akibat pembangunan dan perkembangan yang terjadi. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menambahkan, adanya SPPIP dan RPKPP jangan men­jadi dokumen yang tidak bermanfaat, upa­ya penyusunannnya sudah cukup lama. Diharapkan kehadirannya akan memperta­ jam Rencana program Investasi Jangka Me­ ne­ngah (RPIJM) yang sekaligus memadukan dan mensinergikan pembangunan sektor di bi­dang Cipta Karya. Hal ini sangat penting, terutama terkait koordinasi dan integrasi program pembangunan yang akan melibatkan berbagai kementerian/ lembaga maupun pemda terkait. Pelaksanaan program PNPM Perkotaan Plus pada tahun 2012 akan diprioritaskan pada 6 kota Metropolitan dengan masalah kumuh dan miskin perkotaan yang cukup kompleks, yaitu kota Surabaya, Bandung, DKI Jakarta, Medan, Palembang dan Makassar. Acuan yang akan digunakan untuk menentukan kawasan permukiman kumuh yang diprioritaskan penanganannya, adalah dokumen SPPIP dan RPKPP yang sudah dimiliki oleh kota-kota tersebut. (bcr)

Liputan Khusus

LIPUTANKHUSUS

Para delegasi peserta Singapore International Water Week (SIWW) 2011 berfoto bersama

Singapore International Water Week (SIWW) 2011:

Keberlanjutan Air dalam Perubahan Wajah Kota Dwityo A. Soeranto *) Singapore International Water Week (SIWW) 2011 menyajikan ajang pertemuan pimpinan negara (water summit), water expo, water convention, business forum dan Lee Kuan Yew Water Prize, sebuah penghargaan dalam SIWW bagi pihak-pihak yang telah memberikan solusi bagi pemecahan masalah air yang telah menerapkan kebijakan yang inovatif.

I

Istilah pemanasan global mungkin masih melangit bagi masyarakat kita. Mereka hanya merasakan dampaknya, yaitu perubahan iklim yang berpengaruh pada pola tanam pertanian dan seterusnya. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan debit air tidak kons­tan dan pada saat-saat tertentu ber­ kurang drastis. Isu perubahan iklim juga bisa merubah wajah lingkungan perkotaan saat ini. Kenaikan penduduk perkotaan yang cepat tidak diimbangi dengan sumber air yang memadai. Akibatnya memberikan tekanan serius bagi hampir semua negara, termasuk Indonesia. Berangkat dari itu, untuk ke sekian kalinya pemerintah Singapura menggelar Singapore International Water Week (SIWW) pada 4-8 Juli 2011, dengan mengundang para ahli di bidang air minum, para pengambil keputusan serta stakeholder bidang air minum dari 50 negara di dunia untuk berdiskusi, bekerjasama, serta bertukar ide dan inovasi, teknologi, Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 11

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memberikan sambutannya pada acara Singapore International Water Week (SIWW) 2011

pembiayaan dalam mencari jawaban pengelolaan air yang holistik. Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya menghadiri ajang pertemuan para Menteri bidang air ini yang kali ini mengangkat tema “Sustainable Water Solutions for a Changing Urban Environ­ ment” dan isu-isu perubahan iklim yang telah banyak merubah wajah lingkungan perkotaan saat ini. Dari Indonesia hadir Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang didampingi oleh Dirjen Cipta Karya, Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Direktur Bina Program DJCK, Direktur Pengembangan Air Minum DJCK, dan beberapa staf Ditjen SDA dan Cipta Karya. SIWW 2011 dibuka oleh Wakil Perdana Menteri Singapura yang juga merangkap sebagai Menteri Keuangan dan Tenaga Kerja, Tharman Shanmugaratnam. Dalam SIWW 2011 menyajikan ajang pertemuan pimpinan Negara (water summit), water expo, wa­ ter convention, business forum dan Lee Kuan Yew Water Prize, sebuah penghargaan dalam SIWW bagi pihak-pihak yang telah memberikan solusi bagi pemecahan masalah air yang telah menerapkan kebijakan yang inovatif. “Saat ini lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di perkotaan, dan dengan berkembang pesatnya kawasan perkotaan menuntut jaminan ketersediaan air untuk penduduk

12 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

perkotaan”, kata Tharman membuka acara itu. Tharman juga mengungkapkan agar para wakil pemerintah yang hadir dalam acara tersebut harus dapat bekerja “Cross Bounda­ ry”, “Cross Science and Knowledge”, dan “Cross Academia, public sector and industry” dalam pengelolaan air yang berkelanjutan. Pada hari kedua dilakukan Minister’s Ple­ nary yang menghadirkan pembicara seper­ ti Presiden Kongo serta para menteri yang menangani masalah air dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam pidatonya, Djoko Kirmanto menyampaikan, dalam menghadapi persaingan global, setiap kota dituntut memiliki sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang handal dan memadai sepanjang tahun agar berkembang dan menikmati hasilnya. Menteri Pekerjaan Umum dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi Water Expo yang menampilkan teknologi terkini dalam pengelolaan air dan sanitasi. Dalam sesi diskusi, Menteri PU menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masih ‘on the track’ dalam mencapai target air minum dalam MDGs 2015. Namun demikian, Indonesia masih mengalami beberapa tantangan dalam mendapatkan air baku yang berkualitas serta pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan penurunan kualitas ling­­­kungan. Target MDGs di bidang air minum sebe-

sar 68,8%, atau meningkat dari capaian 2009 sebesar 47,6%. Target tersebut diupayakan dicapai melalui pembangunan air minum pada 459 kawasan perkotaan dan 6.750 perdesaan, baik dengan sistem perpipaan maupun sistem bukan jaringan perpipaan yang terlindungi. Di bidang sanitasi, tingkat pelayanan sebesar 51% pada 2009 harus menjadi 62% pada 2015, baik sistem setempat maupun terpusat. “Sebagai Menteri Pekerjaan Umum RI, saya menyatakan bahwa Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia berkomitmen kuat untuk mencapai target-target MDGs ini,” tegas Djoko. Untuk mengejar target penyediaan air minum misalnya, Djoko Kirmanto menyatakan, Indonesia sudah melakukan upaya antara lain menyediakan dana Rp 37 triliun dan sisanya sebesar Rp 28 triliun diupayakan dari swasta (public private partnership), maupun kerjasama antara swasta dengan penyelenggara (business to business), serta mendorong partisipasi masyarakat. Untuk melancarkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), pemerintah juga telah mengeluarkan bebe­ rapa peraturan yang mendukung iklim investasi yang lebih baik, dan membentuk Ba­dan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Kerjasama antar negara juga dilakukan

LIPUTANKHUSUS

Foto Atas : Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono (ke-2 dari kiri) dan Direktur Bina Program Antonius Budiono (kanan) mengamati salah satu maket dalam Singapore International Water Week (SIWW) 2011. Foto Bawah : Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono (kanan) dan Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono (kiri) dalam Singapore International Water Week (SIWW) 2011.

untuk meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi, antara lain penyediaan air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Ren­­dah (MBR) melalui program water grant Pemerintah Australia yang berbasis kinerja (ouput based aid) di 35 kota untuk air minum dan 5 kota untuk sanitasi. Upaya lain yaitu mendorong kerjasama antar PDAM dalam negeri dan luar nege­ri dalam menanggulangi kebocoran dan pe­ manfaatan teknologi yang lebih efisien (water operator partnership) pada 7 PDAM dengan dukungan grant dari Asian Development Bank (ADB). Menteri PU juga menyoroti isu lingkung­ an dan pelayanan air minum dan sanitasi di Indonesia. Menurutnya perkembangan penduduk perkotaan yang begitu cepat me­­nuntut upaya yang besar dan konsisten dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang baru mencapai 47% pada akhir 2009. Keadaan dipersulit dengan masih tinggi­ nya angka kebocoran nasional yang menca­ pai 33%. Untuk ini perlu program penuru­ nan kehilangan air untuk meningkatkan efi­asiensi pengelolaan yang membutuhkan investasi besar untuk peremajaan sistem perpipaan dan peralatan yang sesuai de­ngan perkembangan teknologi saat ini, mi­salnya memba­ngun sistem kontrol yang baik untuk menekan kebocoran air. Demikian pula dengan kondisi sanitasi. Askses masyarakat Indonesia kepada prasarana sanitasi yang layak baru mencapai 51% yang sebagian besar berupa system on site sanitation. System off site perlu dikembangkan karena menjamin sistem kontrol terhadap terjadinya pencemaran air baku, khususnya untuk kota besar dan metropolitan. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya optimalisasi kapasitas kelembagaan penyelenggara air minum dan sanitasi di bidang teknis dan manajemen. Upaya ini bertujuan agar lebih efisien dalam pengelolaan untuk menjadi perusahaan yang sehat. Pada tahun 2007, jumlah PDAM sehat hanya 61, dan pada tahun 2009 sudah menjadi 132. Optimalisasi juga dilakukan pada potensi dunia usaha dalam mendukung pendanaan untuk pengembangan pelayanan air minum dan saintasi. Upaya lain adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi pencemaran air baku dan upaya penghematan pemakaian air. *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Kar­ya. Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 13

Info Baru 1

Menteri PU Resmikan

Lima SPAM IKK Sulsel Anak-anak pantai Barombong, Galesong Kabupaten Takalar sore itu nampak riang main di pantai hingga larut petang. Pemandangan yang mencurigakan jika dinalar dengan kewajaran karena saat itu mereka seharusnya sudah mandi dan siap mengaji atau makan malam layaknya anak kampung pada umumnya. Namun hari itu rupanya mereka dilanda euforia karena esoknya, kampung mereka akan dikunjungi Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

P

Pada Rabu (13/7), tepat pukul 15.30 Wita, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan pemanfaatan lima Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) untuk sekitar 32 ribu jiwa pada empat kabupaten di Sulawesi Selatan. Total air yang diproduksi kelima SPAM tersebut sebanyak 80 liter per detik dan sejak dua tahun terakhir sudah dimanfaatkan oleh sekitar 3.868 Sambungan Rumah (SR), dan masih tersisa 2.532 SR yang belum dimanfaatkan. Lima SPAM IKK tersebut antara lain di IKK

Galesong Selatan Kabupaten Takalar (20 liter/ detik), IKK Sanrobone Kabupaten Takalar (20 liter/detik), IKK Bajo Kabupaten Luwu (20 liter/detik), IKK Sinjai Timur Kabupaten Sinjai (10 liter/detik), dan IKK Leppangeng Kabupaten Bone (10 liter/detik). Peresmian bertempat di Kampung Nelayan Kecamatan Galesong – Takalar, dan dihadiri pula oleh Bupati Takalar Ibrahim Rewa, dan para Bupati atau perwakilannya di mana di wilayahnya ada SPAM IKK yang diresmikan, Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono,

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan pemanfaatan lima Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) untuk sekitar 32 ribu jiwa pada empat kabupaten di Sulawesi Selatan di Kampung Nelayan Kecamatan Galesong.

14 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

INFOBARU 1 Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono, dan ratusan warga yang memadati pantai Barombong, Takalar. “Secara nasional, penduduk Indonesia yang mendapatkan akses aman air minum baru 47% atau sekitar 8 juta SR. Masalah di­ tambah dengan semakin langkanya sumber air baku karena pencemaran lingkungan

maupun perubahan iklim,” kata Djoko di te­ ngah sambutannya. Djoko menambahkan, pemerintah berupaya keras agar dapat mencapai target Millennium Development Goals dalam hal pelayanan air minum sebesar 68%. Sebuah tantangan berat dan perlu dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah pusat,

Foto Atas : Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (kanan) dan Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono (ke-2 dari kanan) mendengarkan penjelasan pada acara peresmian pemanfaatan lima Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) untuk sekitar 32 ribu jiwa pada empat kabupaten di Sulawesi Selatan. Foto Bawah : Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menandatangani prasasti pada acara peresmian pemanfaatan lima Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) untuk sekitar 32 ribu jiwa pada empat kabupaten di Sulawesi Selatan.

pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan swasta. Ambisi Sulsel Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan ambisi provinsinya untuk memberikan pelayanan air minum melalui SPAM di seluruh desa pada 2012. Dari 2220 desa yang ada di Sulsel, masih terdapat 564 desa yang sama sekali belum terlayani SPAM. “Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk bersama pemerintah daerah dalam memenuhi akses air minum aman di perdesaan Sulsel,” tegas Syahrul. Syahrul menyampaikan, cakupan pelaya­ nan air minum di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini untuk wilayah perkotaan baru mencapai 63% dan perdesaan 33,4%. Angka itu masih jauh dari target MDGs yaitu sebesar 80% di perkotaan dan 60% di perdesaan. Sementara itu kondisi pelayanan air minum di perkotaan terus mengalami perbaikan. Dari 23 PDAM saat ini ada 6 dengan kategori sehat, 11 kurang sehat, dan 6 sakit. Ditargetkan pada 2012 kondisi PDAM sehat meningkat menjadi 10 PDAM. “Untuk itu manajemen air minum perlu melakukan upaya-upaya terobosan yang dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan pelayanan, namun tetap memperhatikan standar kualitas. (bcr)

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 15

Info Baru 2 Suasana layaknya sebuah bank terlihat di PDAM Bandarmasih. Nampak Seorang pelanggan sedang membayar tagihan.

“One Day Service”

PDAM Bandarmasih

S

Setali tiga uang, salah satu Kota di Pulau Kalimantan, tepatnya Kota Banjarmasin terdapat program serupa yang diberi nama “One Day Service”. Bukan oleh instansi pemda melainkan diluncurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat yaitu PDAM Bandarmasih. Dalam program ini, pelanggan bisa menikmati sambungan air minum hanya dalam waktu sehari saja. Luar biasa, mungkin ungkapan yang bisa kita berikan kepada PDAM Bandarmasih. Pemasangan sambungan rumah air minum

16 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

Masih ingat dengan program “One Stop Service” Pemkab Sragen Jawa Tengah yang diluncurkan Bupati Untung Wiyono tahun 2002, program ini berhasil menjadikan Sang Bupati masuk dalam 10 kepala daerah terbaik versi majalah Tempo dan juga menerima penghargaan Trade Tourism and Investment (TTI – Award) dari Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita. Dalam program tersebut, birokrasi investasi yang terdiri beberapa tahap dan ribet, dipotong hanya menjadi melalui satu pintu saja.

yang biasa membutuhkan waktu satu atau dua minggu bahkan satu bulan, bisa dipa­ sang cukup dalam waktu satu hari. Acungan jempol pantas diberikan oleh PDAM yang telah memiliki cakupan pelayanan hampir 100% ini. Ditjen Cipta Karya selaku pengatur dan pembina PDAM se-Indonesia pantas bangga dengan kinerja PDAM Bandarmasih. Di tengah-tengah kondisi PDAM di Indonesia yang memprihatinkan, dimana cakupan layanan PDAM rata-rata nasional baru 40%, ba­

nyaknya PDAM sakit, penetapan tarif belum Full Cost Recovery (FCR), manajemen belum profesional dan sederet keburukan lainnya, kinerja ciamik PDAM Bandarmasih layaknya oase di tengah-tengah problematika PDAM di Indonesia. PDAM Bandarmasih pimpinan H. Mus­lih ini memang wujud pengelolaan PDAM yang profesional. Hal ini terlihat ketika redaksi memasuki tempat pendaftaran sambungan baru. Penerima tamu nan cantik, ruangan sejuk, counter pelayanan yang tersusun rapi,

INFOBARU 2 proses hari itu juga. Nomor rekening tetangga ini kita guna­ kan untuk mencari lokasi didata kami, karena pembayaran PDAM kita menggunakan nomor rekening. Setelah data kita temukan, kita lihat dalam GIS maka kita bisa mengetahui lokasi yang akan disambung. Jika sebelum jam 11 siang administrasi sudah beres, maka sore kita segera pasang. Sejak kapan program ini diluncurkan ? Progam ini mulai kita godok tahun 2004, kemudian diluncurkan mulai tahun 2007. Pada waktu itu hanya beberapa titik saja yang bisa dijangkau, seiring de­ngan data yang semakin ba­nyak dikumpulkan di GIS maka sekarang bisa mencakup lebih luas. Direktur PDAM Bandarmasih H. Muslih (kiri) sedang menjelaskan sistem GIS kepada peserta acara workshop.

“Mengelola PDAM itu intinya jualan air bukan jualan sambungan “ Direktur PDAM Bandarmasih H. Muslih penggunaan teknologi dalam melayani konsumen dan pelayanan ramah itulah kesan yang didapat redaksi. ­ Dengan program “One Day Service” yang diluncurkan, PDAM ini kini menjadi percontohan seluruh PDAM di Indonesia. Untuk mengetahui tentang program One Day Ser­ vice dan mengetahui bagaimana pengelolaan PDAM yang profesional, berikut wawan­ cara redaksi dengan Direktur Utama PDAM Bandarmasih H. Muslih yang baru menjabat seba­gai direktur satu tahun belakangan ini. Awal mula ide One Day Service seperti ini seperti apa ? Dulu, masyarakat melihat PDAM itu sebagai momok, bagaimana tidak, masyarakat berfikir untuk mendaftar sambungan rumah saja memakan waktu panjang hampir dua bahkan tiga bulan karena rumitnya birokrasi yang ditempuh. Selain itu, Banjarmasin ini kan merupakan kota rawan air, ketika musim kemarau datang, masyarakat berbondongbondong keluar mencari dan membeli air. Saya ingat ketika kemarau datang, Kota Banjarmasin ini layaknya gudang gerobak. Banyak orang jualan air keliling dengan membawa jerigen, gerobak dan mobil pick up. Parahnya lagi, mereka yang telah mempunyai sambungan air PDAM ikut-ikutan jualan air. Selain harga yang dijual mahal, PDAM juga tidak bisa mengontrol hal ini. Selain itu,

dengan proses yang panjang tersebut, muncul banyak calo-calo yang memanfaatkan kesempatan itu. Hal-hal inilah yang menjadi alasan kita, perlunya untuk memangkas birokrasi pemasangan sambungan baru. Pemotongan birokrasi seperti apa maksudnya ? Kalau dulu kan pemasangan sambungan baru harus acc dulu oleh direktur, itu yang membuat lama. Sekarang kita potong cukup sampai dengan kepala seksi atau setingkat eselon 4 maka sambungan rumah bisa diberikan. Kepala seksi yang mengeluarkan perintah dan bertanggung jawab dalam hal ini. Konsep satu hari ini memang tidak serta merta jadi . Awalnya kita butuh waktu empat sampai tujuh hari. Hari pertama daftar, hari kedua survey lokasi, ketiga kita suruh lapor lalu bayar, kemudian hari terakhir kita pasang. Ya paling telat sampai tujuh harilah. Sekarang bisa satu hari saja, bagaimana bisa ? Program one day service ini bisa berjalan salah satunya ini berkat teknologi GIS (Global In­ formation System) yang kita miliki, tanpa itu tidak mungkin. Dengan teknologi ini kita bisa memetakan lokasi baru yang dituju lewat komputer. Masyarakat cukup menunjukkan KTP sama nomor rekening tetangga yang sudah ada sambungan maka segera akan kita

Selain teknologi GIS tentu butuh infrastruktur juga untuk mendukungnya ? Benar sekali. Hal ini juga tidak lepas dari keberanian kita untuk menambah jaringan utama perpipaan. Dulu ketika ada perumahan baru yang dibangun kita langsung masuk untuk menambah jaringan, tidak perlu menunggu dari developer lagi. Kita kerjasama dengan swasta, kita kontrakkan baru nanti pembayarannya dibe­lakang dengan me­ ngangsur. Tanggapan dari masyarakat bagaimana terhadap program ini? Sambutan masyarakat cukup baik selama ini dan tidak ada komplain. Kita selalu bekerja dengan profesional sehingga masyarakat cukup puas dengan hal ini. Terkait dengan tarif, apakah ada kenaikan setiap tahun? Setiap tahun kita selalu naik sekitar 10% maksimal. Hal ini untuk pengoperasian, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan. Bagaimana masyarakat tidak komplain, ketika tarif dinaikkan ? Hal ini memang memerlukan strategi khusus, sosialisasi yang intens sangat dibutuhkan. Sejak tahun 2001 setiap dua bulan sekali kita turun ke kampung untuk melakukan sosialisasi bisa lewat pengajian maupun workshop. Kita kerjasama dengan fasilitator dan LSM untuk hal ini. Saya dengar PDAM ini menerapkan standar tinggi dalam perekrutan pegawai? Iya benar. Pak walikota memberikan kebebasan kepada kami dalam hal perekrutan Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 17

INFOBARU 2 pegawai. Kita juga bekerjasama dengan konsultan untuk masalah perekrutan ini, jadi budaya titip menitip tidak ada di sini. Orang yang tepat dan dibutuhkan akan kita rekrut. Apa benar dana pensiun yang diberikan sampai 400 juta? Kami memang memiliki penilaian kinerja sesuai dengan Key Performance Indikator (KPI) tiap-tiap divisi. Setiap divisi dan individu yang mampu menjalankan program nya dengan benar dan berhasil akan diberi reward. Re­ ward ini bisa satu sampai tiga kali gaji dalam setahun berdasarkan prestasinya. KPI ini mulai kita terapkan tahun 2009 bekerjasama dengan konsultan. Begitu juga dengan program pensiun dini, individu yang istilahnya sudah lesu darah kita pensiunkan dini de­ ngan pesangon sekitar Rp 400 juta. Setelah one day service apa program anda kedepan ? Kedepan kita akan mencoba menerapkan Sistem GIS Simpadu. Dalam sistem GIS Simpadu ini, tidak hanya foto satelit tapi juga dengan foto udara. Dengan GIS Simpadu ini maka detail dari lokasi seperti kontur, ketinggian, tinggi gedung bisa diketahui. Hal ini akan kita kaitkan dengan perubahan klasifikasi sasaran kita. Misalnya: ada yang mendaftar sambungan baru, dia mengaku masuk kategori rumah tangga A1 setelah kita lihat dengan sistem ini ternyata masuknya A4, begitu fungsinya. Kita sudah investasi Rp 2,5 miliar untuk sistem udara. Insya Allah akhir tahun ini selesai. Selain itu, belum lama ini kita kerjasama dengan pihak perbankan melalui program penjaminan pemerintah dalam Perpres 29 tahun 2009. Dana perbankan ini akan kita gunakan untuk penambahan kapasitas sebesar 500 l/detik. Agak sedikit melebar, terkait kondisi PDAM kita, rata-rata cakupan PDAM Nasional baru 40%, sementara PDAM Anda sudah mencapai 98%, tanggapan Anda? PDAM ini intinya adalah jualan air bukan jualan sambungan. Kalau maindsetnya jualan sambungan maka orientasinya masih proyek. Nah kalau jualan air, bagaimana kita mengelola air secara profesional supaya bisa menjadi bisnis dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Kedua, tarif yang diterap­kan harus full cost recovery. Kalau tidak bagaimana kita bisa mendapat keuntungan untuk mengembangkan perusahaan. Ketiga,

18 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

kita harus mampu berkomunikasi kepada walikota/bupati bahwa pengelolaan air ini bukan untuk sosial tapi memiliki nilai ekonomi. Hal itu yang harus terus menerus kita komunikasikan. Kemampuan komunikasi sangat penting disini. Dukungan dari stakeholder dalam hal ini walikota seperti apa ? Dukungan dari walikota saat ini H. Muhidin cukup bagus, care lah. Dalam masa pemerintahan beliau kali ini membantu dalam hal penyertaan modal sebesar Rp 175 miliar, selain itu juga mendukung PDAM untuk mendapatkan DAK dari Pusat. Dalam hal pengelolaan, pemkot memberikan otonomi secara penuh kepada direksi dalam melaksanakan tugas. Kalau dukungan pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya dan BPPSPAM , Anda melihatnya seperti apa? Saya rasa dukungan mereka terkait dengan pembinaan dan penga­turan cukup besar. Bantuan teknis, pelatihan mau­pun dana me­reka berikan. Kecua­li setelah kita mulai sehat, ha­nya dukungan air ba­ku yang diberikan dan itu memang se­suai dengan tupok­si peme­rintah pusat. Sam­­pai dengan saat ini pe­me­rintah pusat terus mem­berikan dorongan dan bantuan teknis. Saya sa­ngat berterima kasih kepada mereka.

Salah satu kesulitan PDAM di Indonesia adalah meyakinkan walikota dan bupati, Menurut anda ? Komunikasi disini sangat penting, harus pintar melihat kondisi dan juga situasi walikota yang memimpin. Asal tahu saja mulai dari 2001 sampai 2004 di Banjarmasin ada pergantian sampai enam walikota. Komunikasi sangat penting, semua bisa kita berikan penjelasan dengan baik dan samakan maind­ setnya. Apa saran anda terhadap para Dirut PDAM agar lebih berhasil ? Seorang Dirut PDAM itu bukan hanya seba­ gai orang profesional tetapi harus menjadi seorang entrepreneur. Karena PDAM itu perusahaan, maka mengelola perusahaan lain dengan mengelola kantor atau pemda. Seorang dirut harus memiliki kemampuan di semua lini, jangan takut untuk ke­temu walikota atau de­wan, jadikan mere­ ka berbalik mendukung kita. Kita harus pandai ber­ komunikasi dan berjiwa entrepreneur. Terima kasih atas waktunya pak, semoga program tahun ini berhasil ! Sama-sama. (dvt)

Inovasi 1

INOVASI 1

Small Scale Water Treatment Plant For Emergency Relief:

P

Pada tahap awal pasca kejadian bencana, Pemerintah Pusat memiliki peran yang sa­ngat penting mengingat kondisi pemerintahan dan kegiatan lainnya di daerah bencana menjadi terganggu, serta kemungkinan kegiatan di daerah bencana mengalami lumpuh total. Pada tahap awal bencana ini, Pemerintah Pusat diharapkan dapat berperan secara bertahap memberikan bantuan moril dan materil kepada masyarakat di daerah yang terkena bencana. Menghadapi kenyataan tersebut, Peme­ rintah Indonesia telah menetapkan kebijakan

Yang Kecil, Yang Bermanfaat Besar

Agga Destya Arlingga *)

Beberapa kota besar dan daerah di Indonesia rentan mengalami berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan angin puting beliung dengan frekuensi yang bervariasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan jatuhnya korban jiwa. Selain itu, beberapa kota di Indonesia terutama yang terletak di daerah pesisir akan mengalami dampak yang lebih besar untuk mendapatkan pasokan air pada saat terjadi bencana.

dalam penyelenggaraan penanggulangan ben­cana yang terencana, terintegrasi dan ber­kelanjutan. Kebijakan tersebut telah dikeluarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan berbagai upaya untuk mengambil tindakan yang proaktif dalam rangka penanggulangan bencana antara lain: diterbitkannya Keputusan Menteri PU Nomor 223/KPTS/M/2008 tentang

Penetapan Kembali Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, diterbitkannya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pembentukan Satuan Kerja Penanggulang­ an Bencana, dan upaya lainnya termasuk melakukan kerjasama luar negeri untuk penyediaan peralatan dalam penanggulangan bencana. Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang di dalam Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi Tahap Pra Bencana, Tahap Tanggap Darurat, dan Tahap Pasca Bencana, Direktorat Jenderal Cipta

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 19

Karya menggagas perlu dibentuknya pusat lokasi penanganan bencana untuk penyedia­ an air minum di daerah bencana alam yang memerlukan metode dan peralatan yang dapat memberikan respon cepat dan efisien sebelum dilakukan penanganan yang permanen. Mengingat meningkatnya potensi bencana di berbagai tempat di Indonesia maka diputuskan untuk menyiapkan empat tempat lokasi penanganan bencana atau gudang yang masing-masing akan menyediakan mo­dul peralatan penanganan darurat untuk dapat mengatasi potensi bencana. Lokasi yang nantinya akan digunakan untuk membangun gudang (Location Open Storage) direncanakan berada di empat pulau besar di Indonesia, yaitu Medan (terdapat 3 modul untuk penanganan 6 Propinsi : Aceh, Sumatera Utara, Riau Daratan, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Barat), Jakarta (terdapat 4 modul untuk penanganan 11 Propinsi : Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah), Surabaya (terdapat 3 modul untuk penanganan 6 Propinsi : Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur), dan Makassar (terdapat 2 modul untuk penanganan 10 Propinsi : Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo,

Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat). Modul-modul ini nantinya diharapkan dapat menanggulangi daerah bencana secara tanggap dan cepat. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penanganan bencana yaitu dengan melakukan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Spanyol. Pada tanggal 15 April 2004 telah dilakukan penandatanganan In­ do­nesian-Spanish Financial Cooperation Pro­ gramme yang menyepakati untuk mengalokasikan dana kerjasama pembangunan untuk kegiatan Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief sebesar 18 juta Euro. Kegiatan Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief adalah untuk penyediaan air minum melalui instalasi pengolahan air minum darurat untuk daerah bencana, terutama di daerah pesisir. Lingkup dari kegiatan bantuan pinjaman Pemerintah Spanyol ini adalah penyediaan modul dan infrastruktur yang meliputi Mobile Water Treatment Plants for Surface Water (kapasitas 3m3/jam sebanyak 36 unit), Mobile Water Treatment Plants for Sea and Brackish Water (kapasitas 1, 2, 3 m3/jam seba­ nyak 24 unit), Supporting Equipment (genset, pompa, peralatan laboratorium, dll) and Che­ micals, Living Unit Equipment and Communi­ cation System (tempat tidur lipat, peralatan dapur, radio komunikasi, dll), Equipment for

Location Open Storage, Buildings and Related Works (pos keamanan, kantor, peralatan training, dll), Kendaraan Operasional, serta pelatihan sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan penanggulangan bencana. Selain itu melalui APBN dibangun infrastruktur pendukung, termasuk penyiapan lahan dan pembangunan gudang, jalan akses ke lokasi gudang dan penyediaan air, sambungan listrik, komunikasi, dan pemagaran gudang. Adapun status kesiapan dari kegiatan ini, yaitu telah dilakukannya penandatanga­nan Addendum Financial Agreement antara Peme­ rintah Indonesia dan Pemerintah Spanyol pa­ da tanggal 2 Maret 2011. Agreement tersebut antara lain memuat mengenai tambahan kegiatan Technical Assistance (TA) untuk identifikasi kebutuhan kegiatan dan kesiapan Bidding Document. Sehingga nantinya diharapkan dapat segera terealisasi pada tahun 2012. Sumber tulisan: 1. Indonesian – Spanish Financial Cooperation Programme Agreement; 2. Proposal “Small Scale Water Treatment Plants (WTP) for Emergency Relief”; 3. Buku Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana : Prasarana Sarana Ke-PU-an Kementerian Pekerjaan Umum.)

*) Staf Subdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya

www.cmstasia.com

Contoh gambar mobile emergency water treatment plant

20 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

Inovasi 2

INOVASI 2

Water Operator Partnerships (WOPs)

Mengasah Performa PDAM Tri Heryanto *)

Dalam rangka peningkatan kemampuan pengelola air minum, Asian Development Bank (ADB) memberikan bantuan berupa technical assistance kepada PDAM di Asia Pasifik yang dimulai pada tahun 2007. Water Operator Partnerships (WOPs) merupakan salah satu bentuk bantuan technical assistance yang didanai oleh AUSAID melalui ADB dengan Kementerian PU sebagai executing agency.

W

WOPs bertujuan untuk capacity building melalui twinning partnerships antar sesama PDAM. WOPs lebih berfokus pada knowledge sharing dan kemitraan secara praktis. Dengan adanya WOPs diharapkan akan membantu PDAM dalam meningkatkan performa operasional dan keuangannya dan menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi PDAM untuk mengidentifikasi kebutuhan investasi jangka panjang dan menengah. Program WOPs di Indonesia dimulai sejak Januari 2011 dan akan berakhir pada bulan Desember 2012. Terdapat tujuh PDAM yang melakukan kerjasama semacam ini, 5 PDAM dengan mentor dari luar negeri dan 2 PDAM dengan mentor dari dalam negeri. Berikut ini adalah daftar nama PDAM penerima beserta Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 21

dengan PDAM mentor :

No

PDAM Penerima

Institusi Mentor

1

PDAM Kabupaten Serang

Ranhill, Malaysia

2

PDAM Kabupaten Bandung

Emasesa, Spain

3

PDAM Kota Palembang

PBA Penang, Malaysia

4

PDAM Kota Pekalongan

PBA Penang, Malaysia

5

PDAM Kabupaten Ciamis

PDAM Palembang- PBA Penang

6

PDAM Kabupaten Tasikmalaya

PDAM Palembang- PBA Penang

7

PDAM Kabupaten Bogor

Water Corp. Australia

8

PDAM Banjarmasin

K-Water Korea

Non Revenue Water (NRW) management dan peningkatan efisiensi operasional PDAM menjadi fokus utama dari program ini karena tingginya tingkat kebocoran air di PDAM negaranegara berkembang.

Pembentukan sebuah District Metering Area (DMA) membutuhkan Instalasi flow meter, data logger dan pressure reducing valve (PRV) pada semua inlet dan outlet.

PDAM penerima tersebut diseleksi berdasarkan beberapa kriteria antara lain berstatus sehat, memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kinerja, didukung oleh peme­ rintah lokal (provinsi dan kabupaten/kota), kemampuan SDM yang memadai, memiliki kemauan untuk mengikuti twinning program PDAM mentor (sebagai penerima/recipient), serta memiliki kemauan untuk menjadi PDAM mentor pada program twinning nasional di masa yang akan datang. Pada tahapan selanjutnya, tujuh PDAM tersebut diharapkan untuk menjadi mentor nasional yang akan melanjutkan twinning program untuk meningkatkan kinerja PDAMPDAM di Indonesia. Non Revenue Water (NRW) management dan peningkatan efisiensi operasional PDAM menjadi fokus utama dari program ini karena tingginya tingkat kebocoran air di PDAM negara-negara berkembang. Prinsip-prinsip twinning yang diterapkan dalam WOPs antara lain; pertama, pertukaran pengetahuan secara langsung dari praktisi ke praktisi. Kedua, bentuk kemitraan adalah mutual partnerships walaupun keuntungan yang diperoleh tidak seimbang antara PDAM mentor dengan PDAM penerima. Ketiga, kemitraan berlangsung atas dasar non-profit partnerships namun dapat berlanjut pada profit partnerships. Keempat, Twinning harus menghasilkan perbaikan dan hasil yang nyata. Penurunan Kebocoran Non Revenue Water (NRW) management terdiri dari konsep NRW, International Water Associa­ tion (IWA) Water Balance, metode District Me­ tering Area (DMA), cara deteksi kebocoran dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendeteksi kebocoran. NRW atau Air tak berekening sama de­ ngan Volume Air Distribusi (supply) dikurangi Air Terekening (billed consumption). NRW terdiri dari real losses/physical losses, apparent losses/commercial losses dan air yang diberikan secara gratis/subsidi untuk konsumen (contohnya untuk pemadam kebakaran). Real losses/physical losses adalah kehilangan air yang disebabkan oleh kebocoran fisik seper­ ti kebocoran pada pipa dan meter induk. Sedangkan Apparent losses/commercial losses adalah kehilangan air yang disebabkan oleh pencurian/koneksi ilegal dan ketidakakuratan meter air. Manajemen kebocoran/leakages manage­ ment terdiri dari 4 bagian yaitu Active leakage control, Pressure management, Kecepatan dan

22 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

INOVASI 2 kualitas perbaikan, dan Manajemen asset. l Pertama, Active leakage control adalah deteksi kebocoran secara terencana (mene­ mukan kebocoran selain dari yang dila­ porkan oleh konsumen). Program deteksi kebocoran secara aktif ini adalah program yang dikoordinasikan dengan matang. Keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan program deteksi kebocoran secara aktif ini antara lain kebocoran dapat diminimalisasi, jumlah permintaan air secara keseluruhan akan berkurang, dan dapat mengurangi biaya operasi dan kerusakan peralatan. l Kedua, Pressure management adalah salah satu elemen fundamental dari strategi manajemen kebocoran karena pengaruhnya yang sangat besar pada aspek lain. Pressure management biasa dilakukan de­ngan menggunakan pressure redu­cing valve (PRV) yaitu suatu alat yang akan me­ ngurangi tekanan di hilir pada berbagai aliran dan tekanan di hulu. Prinsip utama dari pressure management adalah outlet yang tetap dan aliran yang termodulasi. l Ketiga, Kecepatan dan kualitas perbaikan. Semakin cepat perbaikan dilakukan maka semakin sedikit kerugian yang akan ditim-

DMA DMA DMA

DMA

SYSTEM INPUT VOLUME

DMA

DMA

ZONE

DMA

DMA

DMA DMA DMA

DMA (District Metering Area)

BILLED AUTHORISED CONSUMPTION AUTHORISED CONSUMPTION

DMA

UNBILLED AUTHORISED CONSUMPTION

APPARENT LOSSES

BILLED METERED CONSUMPTION BILLED UNMETERED CONSUMPTION UNBILLED METERED CONSUMPTION UNBILLED UNMETERED CONSUMPTION UNAUTHORISED CONSUMPTION METERING INACCURACIES LEAKAGE ON TRANSMISSION/ DISTRIBUTION MAINS

WATER LOSSES REAL LOSSES

REVENUE WATER

NONREVENUE WATER

LEAKAGE AND OVERFLOWS AT TRANSMISSION/DISTRIBUTION STORAGE RESERVOIRS LEAKAGE ON SERVICE CONNECTIONS UP TO METERING POINTS

IWA Water Balance Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 23

INOVASI 2 l

bulkan. Keempat, Manajemen Aset. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam manajemen aset antara lain melakukan identifikasi mengenai apa saja yang diutamakan untuk diganti, mengidentifikasi area-area yang memiliki tingkat kebocoran tinggi, membuat desain skema untuk manajemen proyek, dan melakukan analisis kebocoran pipa induk, sub induk, dan pipa pelayanan.

Konsep selanjutnya adalah DMA (District Metering Area). DMA merupakan salah satu sistem deteksi kebocoran yang bersifat permanen, berupa bagian daerah atau kawasan dari sistem jaringan distribusi yang dikhususkan menjadi daerah deteksi kebocoran pada program penurunan kehilangan air (NRW). DMA juga dikenal sebagai suatu metode untuk membagi suatu daerah pelayanan air minum yang besar menjadi sub-bidang/zonazona hidrolik yang lebih kecil. DMA digunakan untuk memonitor aliran dan tekanan sistem sehingga dapat ditentukan daerah mana yang kebocorannya paling tinggi dan diperoleh prioritas daerah yang akan ditangani. Persyaratan untuk bisa menerapkan DMA pada suatu lokasi antara lain ada gambar daerah rencana DMA (gambar GIS), sistem penga­ liran dalam daerah tersebut dapat ditutup, kepastian pipa inlet (sumber), kondisi pengaliran baik (24 jam), ada data tekanan, pola pengaliran, data pelanggan dan pemakaian air, kondisi fisik jaringan dan asesoris masih cukup baik, dan diperkirakan lokasi DMA mempunyai NRW cukup besar. Pembentukan sebuah DMA membutuhkan Instalasi flow meter, data logger dan pres­ sure reducing valve (PRV) pada semua inlet dan outlet, penutupan dan penandaan semua katup batas, serta pembaharuan gambar jaringan pipa. Idealnya sebuah DMA hanya memiliki satu sumber (inlet) untuk memaksimalkan akurasi data. DMA juga sebaiknya terdiri dari 500 sampai 3000 sambungan rumah dan sudah dipasang PRV supaya tekanan dapat dikontrol dengan baik. Pada setiap DMA juga harus dipasang data logger untuk memonitor aliran, tekanan dan minimum night flow secara kontinu. Tujuan dari pembuatan DMA antara lain menekan potensi kehilangan air pada sistem distribusi dan pelanggan, menertibkan pemakaian air yang bukan pelanggan, meng­ optimalkan pelayanan dan meningkatkan pendistribusian air ke pelanggan, validasi da­ta jaringan perpipaan terpasang berikut

24 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

assesorisnya dan pelanggan, memasukkan data ke dalam sistem informasi manajemen, dan peningkatan pendapatan dan efisiensi tagihan rekening air. Terdapat beberapa jenis peralatan deteksi kebocoran yang dapat digunakan. Namun kali ini hanya akan dibahas alat deteksi kebocoran yang diperkenalkan oleh Primayer, yaitu Enigma (multi point correlator), Eureka2R (correlator) dan listening stick. a. Enigma Enigma digunakan untuk mengetahui bagian pipa mana yang mengalami kebocoran. Alat ini dipasang pada titik-titik ujung sambungan pipa/sudut dan akan merekam bunyi yang terdapat di antara kedua titik tersebut. Tiap titik diberi nama (A – I misalnya) lalu pada tiap titik tersebut dipasang enigma sehingga nantinya akan diketahui bagian mana yang mengalami kebocoran, apakah bagian AB, BC, BD, AD, GI atau yang lainnya. Tingkat kebisingan yang dihasilkan antara dua titik akan ditampilkan pada layar dalam bentuk grafik.

Gambar 1. Enigma dan Penggunaannya

b. Eureka2R (correlator) Eureka2R digunakan untuk mempersempit jangkauan pencarian kebocoran sehingga dapat mempermudah pekerjaan. Alat ini digunakan setelah enigma digunakan untuk mengetahui pipa mana yang diperkirakan mengalami kebocoran. Misalnya saja sudah diketahui bahwa terdapat kebocoran pada salah satu bagian pipa antara titik A dan B yang jaraknya 20 m. Eureka2R selanjutnya dipasang pada kedua titik tersebut (A dan B) lalu didekatkan posisinya hingga diperoleh sinyal bunyi yang paling kuat.

Gambar 2. Eureka2R dan Penggunaannya

c. Listening Stick Setelah diperoleh area yang cukup kecil, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menemukan lokasi kebocoran dengan listening stick. Penggunaan listening stick relatif mudah yaitu dengan meletakkan ujung stick di pipa atau di jalan lalu mendengarkan bunyi yang dihasilkan melalui microphone. Tanda-tanda apabila terjadi kebocoran adalah bunyi yang dihasilkan kuat dan frekuensinya berulang.

Gambar 3. Listening Stick dan Penggunaannya

*) Staf Subdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya

www.bp.blogspot.com

Inovasi 3

INOVASI 3

Pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah perkotaan pada umumnya berlangsung tumbuh secara cepat sehingga membutuhkan lahan yang cukup luas.

Housing Follow Infrastructure

melalui Pendekatan Kasiba-Lisiba BS Sugianto Tarigan *) Dengan Kasiba/Lisiba BS, pengendalian harga tanah lebih dapat dilakukan karena adanya penguasaan tanah secara terencana dalam luasan yang besar, baik oleh badan pengelola maupun atas kerja sama berbagai pihak dengan badan pengelola. Juga dukungan bantuan sebagian infrastruktur dari program pemerintah, penerapan lingkungan hunian berimbang dan subsidi silang menjadi lebih dimungkinkan karena skala yang besar. Dengan demikian melalui Kasiba/Lisiba BS ini terjadi apa yang kita harapkan, yaitu housing follow infrastructure.

R

Rumah, selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Karenanya, rumah perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk perkotaan memberikan tekanan yang besar terhadap kebutuhan perumahan dan permukiman. Kecenderungan ini sangat dirasakan di kota-kota besar dan menengah. Tekanan menjadi lebih berat lagi karena para pendatang membawa serta kemiskinan dan budaya yang kurang sesuai dengan sifat kehidupan diperkotaan. Perumahan dan permukiman tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata. Lebih dari itu merupakan pro­ Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 25

www.ggpht.com

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu permasalahan men­dasar yang dihadapi pemerintah dan masyarakat perkotaan.

ses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan jati dirinya. Disamping itu, pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja. Pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah perkotaan pada umumnya berlangsung tumbuh secara cepat sehingga membutuhkan lahan yang cukup luas. Pada sisi lain, lahan yang akan dipergunakan secara kuantitas relatif sulit bertambah. Akibatnya, pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah, swasta dan masyarakat perkotaan di Indonesia. Persoalan tersebut di atas sebenarnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia. Menurut data yang dihimpun, Backlog rumah nasional terus naik. Tahun 2005 sebesar 4,8 juta unit, terakhir pada 2010 naik menjadi 8,6 juta unit, Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI). Melihat kondisi tersebut, berarti kebijakan politik dan stakeholder sektoral di bidang perumahan yang ada selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan jumlah unit rumah yang diperkirakan rata-rata 800.000 unit rumah pertahun. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan serta harga yang tidak terjang-

26 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

kau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyebabkan masyarakat menempati lahan-lahan kosong yang bukan hak milik mereka. Pembiaran semacam ini menyebabkan tingkat kekumuhan kota meningkat, perkembangan kota ke daerah pinggiran menjadi tidak terkendali, penyediaan infra­ struktur menjadi tidak efisien, pembangunan perumahan yang tidak terpadu dan ter­integrasi dengan infrastruktur kota yang menimbulkan permasalahan seperti pelaya­ nan infrastruktur yang tidak optimal, banjir, kemacetan, sanitasi buruk, dan harga tanah yang tidak terkendali. Pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah perkotaan pada umumnya berlangsung secara cepat sehingga membutuhkan lahan yang cukup luas. Upaya pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan berbasis kawasan, melalui pendekatan kawasan pengemba­ ngan permukiman skala besar melalui pola pembangunan Kasiba (kawasan siap bangun) dan pengembangan permukiman berdasarkan pola Lisiba BS (lingkungan siap bangun berdiri sendiri). Menurut Undang-undang Nomor 80 Tahun 1999, Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar. Kasiba ini kemudian terbagi dalam satu atau lebih lingkungan siap bangun (Lisiba) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Secara teknis Kasiba dan Lisiba akan menampung rumah dalam jumlah yang besar. Kasiba mampu memuat sekitar 3.000 -10.000 unit, lisiba berkisar 1.000 - 3.000 unit dan lisiba

BS 1.000 - 2.000 unit. Arahan pembangunan perumahan dan permukiman melalui pendekatan Kasiba/ Lisiba ini dalam rangka untuk kepentingan masyarakat masing-masing kota dan sebagai salah satu skema pemenuhan kebutuhan perumahan. Pendekatan ini juga mengarahkan pertumbuhan sosial ekonomi lokal dan pertumbuhan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan agar terbentuk struktur kawasan yang efisien dan efektif. Pemerintah bisa melarang pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh badan usaha di luar Kasiba. Seperti tertuang dalam Psl 23 UU No.4/1993, yaitu mengendalikan harga tanah, yang berangkat dari paradigma bahwa lahan bukan hanya komoditi tetapi lahan untuk kepentingan pengembangan sosial ekonomi kota. Pendekatan ini juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal (kontruksi, kesempatan kerja dan lain-lain), dan percepatan pembangunan rumah dalam jumlah besar guna memenuhi backlog dan sasaran Gerakan Nasional Perumahan dan Permukiman Sehat (GNPPS). Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu permasalahan men­dasar yang dihadapi pemerintah dan masyarakat perkotaan. Permasalahan pokok yang dihadapi seperti, pertama, masih terbatasnya dukungan cadangan tanah untuk Kasiba, Lisiba, dan Lisiba BS. Kedua, terdapat banyak lahan dengan status HGB/HPL yang belum dibangun untuk perumahan. Keti­ ga, banyak Pemda yang belum mempunyai BUMD RumKim. Keempat, kendala Perumnas untuk menjadi Badan Pengelola (BP), karena peraturan internalnya. Kelima, terjadinya swasta menguasai lahan. Keenam, harga tanah melambung tinggi. Ketujuh, Pemda tidak mempunyai resources besar untuk membebaskan tanah secara menyeluruh dalam satu waktu. Kedelapan, semakin lama biaya pembangunan kasiba/Lisiba BS semakin mahal. Kesembilan, perlu upaya sinergi/kemitraan dengan swasta seperti mendorong penerapan skim profit sharing, pendayagunaan tanah, penyerahan pengelolaan aset, dan penyia­pan lahan untuk menarik investor, kebijakan penatagunaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman, kebijakan pem­bangunan perumahan dan permukiman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, serta upaya Pemerintah dalam mengatasi dampak negatif kebijakan penatagunaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. Pembangunan perumahan dan permukiman

INOVASI 3 Kasiba adalah

Kawasan Permukiman Baru

(1) Sebidang Tanah Yang Dipersiapkan Untuk Pembangunan PP Skala Besar (2) Terbagi Dalam Satu Lisiba Atau Lebih (3) Dilakukan Secara Bertahap (4) Dilengkapi Dengan Jaringan Primer & Sekunder (5) Sesuai RUTR

Lisiba adalah sebidang Tanah Lisiba BS adalah (1) Bukan Bagian Dari Kasiba (2) Dikelilingi Oleh Lingkungan Perumahan Yang Sudah Terbangun Atau Dikelilingi Oleh Kawasan Dengan Fungsi Lain

(1) Bagian Dari Kasiba (2) Atau Yang Berdiri Sendiri (3) Telah Dipersiapkan & Dilengkapi dengan PSD (4) Sesuai Dengan Persyaratan Pembakuan Yang Berlaku

Ilustrasi Kawasan Permukiman Baru Serta Kasiba & Lisiba BS

melalui pendekatan Kasiba/Lisiba BS akan menuai manfaat antara lain, kawasan permukiman akan dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana lingkungan. Tidak salah jika tujuan pendekatan Kasiba/ Lisiba BS adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah dalam lingkungan hidup yang baik dan terjangkau serta menciptakan perkembangan kota yang lebih terarah. Bukan itu saja, dengan Kasiba/Lisiba BS, pengendalian harga tanah lebih dapat dilakukan karena adanya penguasaan tanah secara terencana dalam luasan yang besar, baik oleh badan pengelola maupun atas kerja sama berbagai pihak dengan badan pengelola. Juga dukungan bantuan sebagian infrastruktur dari program pemerintah, penerapan lingkungan hunian berimbang dan subsidi silang menjadi lebih dimungkinkan karena skala yang besar. Sesuai dengan UU. No.1 Tahun 2011, tentang Kasiba/Lisiba menyebutkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan dengan pola Kasiba dan Lisiba BS yang Berdiri Sendiri dimaksudkan agar pembangunan perumahan dan permuki-

man dapat lebih terarah dan terpadu sesuai dengan arah pembangunan pengembangan wilayah Kabupaten/Kota, sehingga mengarahkan pertumbuhan Kabupaten/Kota membentuk struktur lingkungan yang lebih efektif dan efisien. Kasiba/Lisiba BS juga berperan dalam pengembangan sosial ekonomi, yaitu berpotensi memberikan hunian yang aman dan serasi bagi warga masyarakat yang mengamali masalah dalam perumahan. Selain itu juga berpotensi menarik warga luar untuk masuk dan menjadi bagian dari wilayah dimana berpotensi meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Peran Pemda juga semakin penting dengan adanya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 yang menyebutkan urusan perumahan dan permukiman menjadi wewenang Pemda. Dengan demikian pembangunan perumahan dan permukiman melalu pendekatan Kasiba/Lisiba dan BS dalam skala besar ini termasuk dalam wewenang pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah pusat harus meng­ upayakan pendanaan yang memadai agar pemberian wewenang ini bisa berjalan mulus (money follow function). Di luar pendanaan itu, pemerintah pusat akan lebih berperan dalam hal pemantauan dan evaluasi, melakukan

bimbingan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan kasiba/lisiba BS serta melakukan pengawasan dan pengendalian langsung dalam rangka menjaga kualitas permukiman. Konsep Kasiba saat ini cukup baik dan masih relevan untuk dilaksanakan dalam rangka penyediaan perumahan permukiman dan me­ngurangi terjadinya backlog yang lebih tinggi, juga dalam pengembangan sosial ekonomi lokal, terutama di perkotaan. Tentunya diperlukan penyempurnaan aturan perundangan yang ada guna menyederhanakan persyaratan pelaksanaannya. Terutama dalam penunjukkan dan penetapan badan pengelola, termasuk perlu dibuka peluang bagi keter­ libatan badan usaha swasta dalam badan pengelola. Di samping itu perlu dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana dasara umum dan stakeholder lainnya seperti jalan akses, drainase, PLN, PDAM dan lain-lain. Dengan demikian melalui kasiba/lisiba BS ini terjadi apa yang kita harapkan, yaitu hous­ ing follow infrastructure. Dibawah ini ilustrasi Kawasan Permukiman Baru serta Kasiba dan Lisiba BS. *) Staf Subdit Pengembangan Permukiman Baru, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 27

Lensa CK Serba-serbi di Peresmian

SPAM IKK Sulawesi Selatan

28 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

Lensa CK

LENSACK

INDO WATER 2011 EXPO & FORUM

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 29

Gema PNPM 1

Warga Jorong Tabek sering kali melakukan kegiatan kegiatan seperti mencuci dan mandi di aliran sungai sebelum adanya Program PAMSIMAS.

Dulu Jorong Tabek Kering,

Kini Berair Rita Hendriawati *)

Sekelompok anak menyungging senyum melihat tingkah pola teman-temannya saling beradu tangan berebut bermain air dalam ember ukuran besar. Mereka sesekali mencipratkan air ke wajah teman-temannya, sementara anak lainnya tampak sabar antri sambil menyandang ember kecil berwarna hitam di tangannya. Dengan wajah polos, mereka menunjukan kalau mereka begitu senang karena kini sudah bisa bebas bermain-main dengan air. Air yang bersih dan sehat.

30 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

D

Dulu di Jorong Tabek, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dikenal sebagai Jo­ rong Tabek kering baik oleh masyarakat Jorong Tabek itu sendiri, maupun masyarakat sekitarnya. Ini karena memang Jorong Tabek tidak mempunyai akses air, khususnya air bersih. Sebelum ada program PAMSIMAS, me­ mang akses untuk air bersih sama sekali tidak ada. Masyarakat Jorong Tabek biasanya mengambil air, baik untuk minum maupun memasak, di sumur-sumur kecil yang ada di saluran air sawah yang jaraknya 500m – 1000m. Itu pun diambil dengan cara menjunjung di atas kepala dengan berjalan kaki. Kondisi ini terjadi sudah menahun lamanya. Sementara untuk mandi, mencuci mereka menggunakan air aliran sungai. Karena jarak yang jauh dan kondisi per­ bukitan, cukup menyulitkan warga ketika mengambil air. Mau tidak mau mereka harus turun naik bukit meniti jalan setapak yang

GEMAPNPM 1

Foto Atas : Warga Jorong Tabek sebelum adanya Program PAMSIMAS sering melakukan kegiatan seperti mencuci dan mandi di aliran sungai. Foto Bawah : Setelah adanya Program PAMSIMAS, kini warga Jorong Tabek bisa mendapatkan air bersih dengan mudah.

berbatu dan terkadang licin bila hujan turun. Jadi tidak heran bila masyarakat tidak bisa mengambil air dengan jumlah banyak. Dalam sehari, mereka hanya mampu membawa 10 liter air saja sekali jalan. Biasanya mereka

mengambil air dua kali sehari, pagi dan sore. Hadirnya program PAMSIMAS membawa pencerahan bagi warga Jorong Tabek. Warga yang sebagian besar bermata pencaharian petani ini, kini sudah tidak lagi susah payah

mengambil air. Sekarang cukup dengan mem­ buka kran di depan rumah, maka air pun mengalir deras. Bahkan saat ini air pun sudah mengalir di dalam rumah. Atas swadaya sendiri, warga menyambung sambungan pipa ke dalam rumahnya masingmasing. Jorong Tabek Nagari Talang Babungo sendiri adalah salah satu dari 13 lokasi di Kabupaten Solok yang melaksanakan Program PAMSIMAS Tahun 2009. Sekarang warga Jorong Tabek sudah 100% (76 KK) menikmati air dari sambungan rumah hanya dengan membayar iuran sebesar Rp 500 per bulannya per KK. Para ibu rumah tangga merasa bersyukur dan berterimakasih. Dengan adanya Program PAMSIMAS, kini air sampai ke dalam rumah. Jika dulu untuk mendapatkan air harus ber­ jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh, sekarang tinggal putar keran di halaman ru­ mah maupun di dalam rumah, air sudah me­ ngalir. Seperti yang dituturkan Ibu Malin salah satu warga Jorong Tabek. Ia merasa senang sekali karena air sudah berlimpah di rumahnya karena bantuan program PAMSIMAS. “Dulu aie ndak ado, mangambiak aie jauah ka batang aie. Kini aie lah tibo masuak ka dalam rumah berkat program PAMSIMAS (dulu air tidak ada, mengambil air jauh ke sungai. Sekarang air sudah masuk ke dalam rumah berkat program PAMSIMAS),” tuturnya sumringah. Adanya air bersih sampai ke rumah-rumah ini juga turut berimplikasi pada derajat ke­ sehatan masyarakat. Mereka menerapkan Pe­rilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) te­r­ utama dengan tidak BAB sembarang tempat lagi karena semua KK sudah membuat WC di rumahnya . Wali Nagari Talang Babungo, Zulfikar, atas nama masyarakat Jorong Tabek me­nyam­ paikan terima kasih banyak kepada Pe­me­ rintah yang sudah memberikan Program PAMSIMAS. “Karena dengan adanya Program PAM­SI­ MAS, masyarakat mendapat air bersih sampai ke rumah-rumah, sehingga Jorong Tabek yang dulu kering, sekarang sudah berubah menjadi Jorong Tabek Berair,” ung­kapnya. Begitu juga Koordinator LKM, Iral Yendri turut bersyukur adanya air bersih dari PAM­ SIMAS sehingga julukan Tabek Kering seka­ rang tidak ada lagi. *) Central Management Advisory Consultant (CMAC), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 31

Gema PNPM 2

Tugas Mulia Fasilitator M. Yasin Kurdi *)

T

Tenaga fasilitator mempunyai tugas yang cukup berat. Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PPIP secara langsung di tingkat desa. Fasilitator masyarakat bertugas memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kader Desa (KD), dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Setiap tim FM terdiri dari dua orang, yaitu satu orang fasilitator pemberdayaan, dan satu orang fasilitator teknis. Keduanya ditugaskan untuk melakukan pendampingan di tiga desa

32 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

Sukses Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tidak terlepas dari peran fasilitator. Fasilitator sebagai ujung tombak dari program pemberdayaan (PNPM) Mandiri sangat diharapkan menjadi pendamping di masyarakat yang sekaligus menjadi motivator pembangunan. Sebagai ujung tombak pembangunan, fasilitator dituntut untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai pedoman dalam program pemberdayaan ini.

sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, FM berkoordinasi dengan TAMK. Tim Fasilitator berkoordinasi dengan pe­ merintahan desa dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPIP. Koordinasi tersebut berupa, pertama, sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di tingkat desa; kedua, verifikasi terhadap dokumen pencairan dana; ketiga, melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk OMS, KPP, Kader Desa, para aparat desa dan Kepala Dusun; keempat, secara khusus memberikan pembinaan kepada KD sebagai

pengganti FM pada saat program selesai; kelima, berkoordinasi dengan TAMK, Tim Pelaksana Kabupaten, dan Satker kabupaten, untuk kelancaran kegia­tan. Tim ini juga bertugas menyampaikan laporan bulanan kepada Satker Provinsi yang berisikan catatan harian yang dilengkapi de­ ngan risalah Rapat Dua Mingguan di tingkat kabupaten yang telah dilengkapi dengan tanda tangan PPK Kabupaten, Tim Pelaksana Kabupaten dan TAMK. Disamping itu pula fasilitator harus melaksanakan Rembug Warga dengan tugas

GEMAPNPM 2

Foto Atas : Pelatihan KPP Foto Bawah : Motivator

menjelaskan hal-hal seperti prinsip-prinsip dan ketentuan PPIP, penandatangan Pakta Integritas, proses pembentukan OMS dan kriteria keanggotaan OMS, proses pemilihan KD dan kriteria KD, dan tentang pelaksanaan So­ sialisasi dan Musdes. Keberhasilan penanganan program infra­ struktur perdesaan ini tidak terlepas dari peran Satker/PPK Provinsi, Kabupaten dan Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten serta KMK. Selain bergerak dan mengetahui kondisi di desa yang ditugaskan, mereka juga saling memahami tugas dan fungsi program. Untuk itu perlu dipersiapkan pembinaan dan pelatihan sebelum diterjunkan, mulai dari kesiapan dan kesungguhan (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Tahapan ini perlu diperhatikan sejak awal agar mereka telah siap dan sungguh-sungguh

melaksanakannya dengan senang hati dan nyaman. Mereka tidak hanya membuat laporan yang bagus saja, tetapi yang paling pen­ ting memahami tugas pemberdayaan dan menilai keberhasilan program ini agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Namun tidak sedikit dari mereka yang dibebani hanya membuat laporan konsumsi dan pencairan remunerasi, padahal seharusnya lebih berkonsentrasi di lapangan. Bagaimana mereka akan punya waktu dan konsentrasi di lapangan untuk membimbing masyarakat, jika di sisi lain gaji mereka sering terlambat diterima. Seorang fasilitator bukanlah firma dari konsultan. Mereka hanya bertugas di lapangan, bukan diberlakukan sebagai tupoksi konsultan. Yang wajib dalam pelaporan secara lengkap adalah KMK. Kesalahan pola ini alih-alih menuju kesem­

purnaan, tetapi akan menjadi masalah baru. Ke depan, persiapan fasilitator perlu dilakukan dengan matang dan teruji. Mereka mengikuti beberapa pelatihan baik teknis, administrasi sampai kepada bagaimana mereka bisa menghadapi masa (komunikasi). Terbukti bah­ wa pada tahun 2009, khususnya di Jawa Barat, dua orang fasilitator telah mendapat penghargaan sebagai “Fasilitator Terbaik” di PPIP dari Pemerintah Pusat (Menkokesra) pada acara Gelar Karya Pembangunan Masyarakat pada program PNPM Mandiri di Jakarta. Nah bagaimana agar fasilitator tersebut dapat mempertahankan prestasi itu? Rekrutmen fasilitator dilakukan secara bertahap, mulai dari lamaran, seleksi administrasi, seleksi psikotest, wawancara dan pelatihan. Hal tersebut sudah cukup bagi mereka untuk dibekali pendidikan dan latihan, selain juga harus me­ rujuk pada pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis yang ada. Bagi pembina, tentunya tidak perlu lagi menambahkan tugas yang tidak diperlukan mereka, selain dari pedoman yang ada. Hal ini akan berdampak pula pada kinerja capaian program yang menurun dan sasaran dari program tidak tercapai dengan baik. Kewajiban para fasilitator cukup jelas da­­lam pedoman pelaksanaan. Dengan remu­nerasi antara Rp.2.750.000 – Rp.3.000.000, tahapan seperti apa yang harus mereka laksanakan? Mereka sudah cukup dengan beban yang ada dalam pedoman dan tugas di lapa­ng­an. Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah mengatur seluruh peran para stakeholders yang terlibat sesuai kewenangannya, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, konsultan, fasilitator dan pihak lainnya untuk me­ ngawal jalannya program ke masyarakat yang dilakukan (swakelola). Secara nasional, program ini juga sangat diharapkan oleh masyarakat di perdesaan. Hal ini tergantung pada para manajer di tingkat provinsi, kabupaten dan elit desa/masyarakat menyikapinya. Pengawalan dan pendam­ ping­­an program harus juga dibarengi dengan hati nurani para pengelola. Bila tidak, niscaya terjadi pemborosan di segala bidang, dan tidak efisien dan efektif lagi terhadap output dan outcome. Di sisi lain, masyarakat masih menunggu uluran tangan para intelektual dalam bimbi­ngan. *) Kasubag Jasa Keuangan dan Perbankan, Biro Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

 33

Seputar Kita

SEPUTARKITA

Ditjen Cipta Karya dan Bank Kalsel Tandatangani Kerjasama Rp 120 Miliar Untuk PDAM Bank Kalimantan Selatan menyiapkan dana sebesar Rp 120 miliar untuk kredit investasi PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dengan Dirut Bank Kalsel H. Juni Rif’at di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Selasa (19/7). Penandantanganan tersebut disaksikan oleh Walikota Banjarmasin H Muhidin dan Sekda Pemprov Kalsel. Kerjasama ini merupakan bagian dari amanah Perpres No.29/2009 tentang penjaminan subsidi bunga perbankan oleh pemerintah. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, program penjaminan subsidi bunga perbankan ini merupakan salah satu dari fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada PDAM dalam rangka mencapai target MDGs 2015. “Sampai saat ini Bank BNI, BRI, Mandiri dan BJB telah mengalokasikan dana dengan total Rp 3,8 Triliun. Saya harap PDAM dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan pelayanan,” katanya. (dvt)

34 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun IX/Juli 2011

INDO WATER 2011 EXPO & FORUM Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi membuka Indo Water, Indo Waste, Indo Energy, Indo Security 2011 Expo & Forum, Kamis (14/7) di JCC, Jakarta. Forum tersebut menjadi wadah pertemuan, berdiskusi dan berbagi pengalaman antar pelaku pembangunan dari kalangan pe­ merintah, investor, dunia usaha dan masyarakat. Mewakili Menteri PU, Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi me­nga­ takan, peran dunia usaha dari berbagai bidang diharapkan dalam mendukung percepatan peningkatan pelayanan air, minum dan air limbah nasional. Yakni mulai dari layanan jasa sampai dengan industri manufaktur. Air menjadi isu dan masalah serius terutama di daerah perkotaan. “Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan menuntut pe­nye­dia­ an air yang lebih besar baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” ujar Rachmat. (dvt)

BPPSPAM Adakan Semiloka Terkait Tarif PDAM Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mi­num (BPPSPAM) mengadakan semiloka dengan mengundang 13 Ka­bu­ paten/Kota yang terdiri dari (Direksi PDAM, Bupati/walikota, DPRD, Badan Pengawas) terkait tarif air yang belum menerapkan Full Cost Recovery (FCR), di Banjarmasin, Selasa (19/7). Hadir dalam acara tersebut Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Kepala BPPSPAM Rahcmat Karnadi, Walikota Banjarmasin H. Muhidin dan Sekda Prov. Banjarmasin. Dalam acara itu, PDAM Bandarmasih, Banjarmasin, menjadi salah satu best practice atau percontohan pengelolaan PDAM. Selaku keynote speach, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, dari 142 PDAM sehat selama tahun 2009, terdapat 126 PDAM yang menjual air di bawah harga pokok. Harga pokok rata-rata Rp 3083/m3 dijual dengan harga rata-rata sebesar Rp 2793/m3 atau baru menutup 90,57% keseluruhan biaya produksi. Untuk itu ia meminta kepada para pemerintah daerah dan direksi PDAM untuk menetapkan tarif yang wajar atau FCR. “Tarif FCR ini bisa diterapkan apabila adanya komitmen dari pemda dan pengelolaan yang profesional oleh PDAM baik dari manajemen, penurunan kebocoran dan juga peningkatan kapasitas SDM,” kata Budi. (dvt)

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

selamat menunaik an ibadah puasa r amadhan 1432 h

dengan Menjaga Air dan Sanitasi Kita

www.flickr.com

Jaga Kebersihan Diri dan Lingkungan

HABITAT Indonesia

National Secretary