JR H PESANTREN FIKTIF DAPAT BANTUAN GRATIS

PANTON Dua Thon Tsunami Oleh : YR. Risyad Assalamu’alaikum saleum long buka Seubago sapa diawai mula Adakna salah haba long rika Geutanyo syedara meu’ah sabena Haba tapeuphon ulee ceurita Soal bantuan ureung di luwa Katroh dua thon, tsunami jiteuka Pu na keuh beda, nyang taeu teuma Roh awai phon, nanggroe geutanggap Geutarek sikap peudong lembaga BRR geupeunan, nama geusingkat Dana geupeumat, bagi beurata Man saboh nanggroe, badannya diharap Bek sagai silap bak himpon data Hana le sulet, peungeut dum rakyat Bek tamah peularat, sosah sit kana Bantuan meuruwah, trok hana treb Beungoh ngon meugreb, keuno ka jiba Busana jikirem, makanan jipeuseb Bagi nyang saket, ubat jimita Palo ban lheuh nyan, peudeh ngon saket Rame nyang sulet, bak salur dana Bantuan hana troh, sabe jipalet Jadup cukop treb, meu buleuen hana Watee ta tanyong, diyue beusaba Bantuan tan teuka, sampo uronyoe Tasurak u kanto, tatungge kata Jidrop ureung ba, penggerak demo Takalon lom laen, di gampong ngon kota Saban ternyata, beda kahana Rumoh hana lheuh , mantong deuh bata Meunan keurija, tanggongjaweub hana

JR H

Email: [email protected] website: www.ti.or.id

GRATIS

MEDIA MONITORING REKONSTRUKSI ACEH

>TERBIT

16 HALAMAN >

EDISI. 08 >1 - 15 FEBRUARI 2007

PESANTREN FIKTIF DAPAT BANTUAN Sebuah pesatren di Desa Kruen Seumayam, Darul Makmur, Nagan Raya yang diduga fiktif, telah mendapat bantuan ekonomi Departemen Pertanian. Anehnya Dinas Pertanian setempat baru tahu.

Nyang eh di barak, saboh lagee droe Tanoh katrok poe, kabeh lam sewa Jino ho geujak, rumoh tan seuleuso Katan meuho wo, tampongan hana

Sigli, 06 Januari 2007

salam redaksi Urgensi Transparansi Para pembaca yang budiman. SU pemerintahan yang bersih sering kali menjadi perdebatan dan wacana tanpa ada implementasi yang nyata. Hal ini ditengarai karena pemerintah tidak mau berubah dengan berbagai alasan. Meskipun begitu ternyata ada pemerintah daerah baik itu ditingkat propinsi maupuan Kota/ kabupaten yang telah melaksanakan berbagai program seperti pelayanan satu atap atau terpadu, serta mengeluarkan perda transparansi dan partisipasi. Bahkan ada daerah yang berhasil memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Dengan adanya warna baru dan dampak positif dari tata kelola pemerintahan yang baik di beberapa daerah, telah mendorong semangat daerah lain termasuk Aceh. Perkembangan selama ini memang menunjukkan besarnya keinginan untuk mewujudkan Aceh baru. Semangat itu semakin menguat usai disahkannya UU No. 11/ 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan setelah terpilihnya pemimpin baru hasil Pilkada langsung Desember 2006 lalu. Untuk itu, Transparency International (TI) Indonesia bekerjasama dengan GeRAK dan SORAK mengadakan seminar “Transparansi Pemerintahan Baru Aceh: Urgensi, Peluang dan Tantangannya” di Anjung Mon Mata Meuligo Gubernur NAD, Banda Aceh pada 31 Januari 2007. Tujuan dari seminar untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pihak tentang pentingnya penerapan transparansi di dalam penyelenggaran pemerintahan di Prop. NAD. Juga belajar dari pengalaman daerah lain yang telah menyusun dan menerapkan kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Pemkab Solok, Sumatera Barat.

I

Saleum jroh sebenar-benar jroh.

● FOTO/ISTIJAR

Oleh: M. Istijar/ Yayasan Papan

P

ASCA TSUNAMI

faatkan oleh oknum berinisial TSF,

ancang tempat itu menjadi sebuah

seorang warga di Naga Raya untuk

pesantren.

, sejumlah

mendapatkan bantuan dari pemerin-

Tidak disangka proposal “pesant-

daerah di Aceh yang terke-

tah. Sebuah proposal kegiatan beru-

ren” itu dianggap layak mendapat ban-

na dampak bencana itu

pa pengembangan bidang usaha

tuan dari Deptan pada akhir 2006

mendapatkan bantuan dari

ekonomi santri yakni penanaman

lalu, meski nilainya setengah dari

pemerintah, swasta dan

palawija serta pertenakan lembu (sapi)

dana yang diajukannya. Bantuan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

dan kambing, pun diajukan. Lembag-

sebesar lebih dari 230 juta itu sudah

dalam berbagai bentuk. Salah satun-

anya mengatasnamakan Istiqamatu-

dicairkan melalui sebuah bank. Be-

ya bantuan ekonomi. Bantuan dari

din Babul Mu’aruf (IBM) Darul Aman,

lakangan Dinas Pertanian setempat

pemerintah, selain disalurkan mela-

dengan alamat di desa Krueng Seu-

baru mengetahui adanya bantuan

lui BRR Aceh-Nias, juga didistribusi-

mayam, Darul Makmur.

ekonomi dari pusat kepada “pesant-

kan oleh sejumlah departemen. Dirjen

Padahal berdasarkan informasi dari

ren” di wilayah kerjanya. Lebih kaget

PPHP (Direktorat Jenderal Direktorat

warga, dia tidak memiliki sebuah pon-

lagi, “pesantren” tersebut diduga fik-

Pertahanan Pangan dan Holtikultura

dok pesantren dalam pengertian se-

tif, atau sekedar papan nama saja.

Pertanian) Departemen Pertanian mis-

bagai sebuah lembaga pendidikan

Dugaan bantuan tidak tepat sasaran

alnya, menyalurkan bantuan pengem-

yang diakui Departemen Agama. Dia

ini sedang ditangani oleh Komite

bangan usaha ekonomi berbasis aga-

hanya memiliki sebuah tempat untuk

Rakyat Pemantau Anggaran (KRPA)

ma. Sasarannya adalah beberapa lem-

mengumpulkan anak-anak di daerah

Nagan Raya, dan akan dilaporkan ke

baga pendidikan agama di Indonesia.

sekitarnya dan sesakili mengadakan

polisi setempat. ■

Peluang tersebut ternyata diman-

pengajian. Barangkali dia baru mer -

(Berita terkait hal 3)

HALAMAN

2

SURAT PEMBACA Bantuan tidak transparan

Saya merasa prihatin terhadap kondisi barak di Johan Pahlawan. Khususnya terhadap bantuan yang tidak transparan kepada masyarakat barak di sana. Yakni bantuan beras untuk anak yatim dan janda. Bantuan beras itu diberikan oleh sebuah. Pembagiannya tidak trasparan oleh kepala barak dan keucik. Bagaimana ini ya. Apalagi saya mendengar ada bantuan uang tunai dari BRR sebesar Rp 10 juta. Seharusnya bantuan yang diberikan oleh siapapun pendistribusiannya harus transparan. Terlebih itu jatah untuk anak yatim dan janda. Semoga saja yang makan jatah anak yatim dan janda dilaknat Tuhan. Sawaludin Warga Barak Johan Pahlawan, Aceh Barat

Bantuan Rumah Dialihkan

Pendataan bantuan rumah untuk warga walaupun telah diumumkan tetapi akibat banyak masyarakat yang tinggal di luar, banyak yang tidak mengetahui. Ada 10 rumah yang seharusnya untuk masyarakat desa Bitai yang dialihkan untuk Lampoh Daya tanpa adanya musyawarah. Sedangkan untuk masyarakat Bintai sendiri banyak yang belum mempunyai rumah. Dan, se-

harusnya rumah bantuan dari Turky Red Crescent yang jumlahnya 350 unit diperuntukan untuk desa Bitai dibagi untuk Lampo Daya dan Emperon. Masyarakat mencoba bertanya kepada pihak-pihak yang bersankutan tetapi jawabannya tidak ada yang memuaskan. Untuk itu kami minta adanya kejelasan tentang hal tersebut, dan kembali dilakukan pembangunan rumah tersebut. Joeswardi, Warga Lampo Daya, Jayabaru, Banda Aceh

Pungutan Liar

Setiap kali melewati jalan di Samatiga, Aceh Barat saya harus mengeluarkan uang hingga Rp 2000. Uang itu untuk membayar ‘penjaga jalan’. Karena kalau tidak, maka ‘penjaga jalan’ itu tidak memberi kami jalan. Cukup memprihatinkan. seharusnya jalan umum itu milik masyarakat umum. Bukan milik segelintir orang. Tolong coba Pemda Aceh Barat turun ke sana. Tengok apa yang terjadi di lapangan. Jangan cuma mau makan gaji dari uang rakyat saja. Afrizal Warga Meulaboh, Aceh Barat

SEORANG warga Padang Rubek, Kuala, Nagan Raya, sedang serius membaca tabloid JROH disela-sela pelaksanaan pertemuan konsultasi public, 13 Januari lalu lalu. Dalam pertemuan itu turut hadir Fachrudin, Asisten Stakeholder Coordinator BRR Aceh Nias, Kepala Barak dan warga setempat. Warga menuntut agar BRR segera membangun rumah permanen untuk warga setempat. ■ istijar

REDAKSI Menerima Artikel Opini dari luar yang berkaitan dengan proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh atau tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh. Panjang tulisan maksimal 8.500 karakter. Tulisan yang dimuat akan mendapat honor yang memadai. Artikel bisa dikiram ke Alamat Redaksi Jroh: Jln T Iskandar Jl. T Iskandar Km.5 (M Nuri) Lam Ujong, Meunasah Baet, Aceh Besar Phone/Fax: +62(0) 651-22 780, atau email: [email protected]

SUSUNAN TIM MEDIA: Penanggung Jawab/Pimpinan Umum: Rizal Malik Pimpinan Redaksi: Mochamad B Winoto Redaktur Pelaksana: Tony Alexander, Wakil Redaktur: Fadjar Pratikto Reporter: M Istijar, Aceh Jaya: Muhammad, Banda Aceh: Muhammad Purna. Nagan Raya/Meulaboh: Jaka Rasyid. Distribusi: Vera Deniza; Amir Yunus Sirkulasi: Masyarakat Partisipatif (Aceh Jaya) Paska Pidie (Pidie) Paska Bireuen (Bireuen) GeRAK (Banda Aceh) GeRAK (Aceh Barat), Papan - Meulaboh ALAMAT REDAKSI: Transparency International (TI) Indonesia Jl. T Iskandar Km.5 (M Nuri) Lam Ujong, Meunasah Baet, Aceh Besar Phone/Fax: +62(0) 651-22 780 Email: [email protected] website: www.ti.or.id

HALAMAN

3

Mencari Bantuan Berbungkus Agama Bantuan ekonomi dari Departemen Pertanian ke Ponpes IBM Darul Aman di Nagan Raya dipertanyakan. Data dalam proposal yang diajukan pihak ponpes tidak sesuai dengan data di lapangan. Lokasi pesantren tak terlihat seperti lazimnya lembaga pendidikan Islam. Oleh: M. Istijar/ Yayasan Papan EKILAS

S

santren. Bentuk program kegiatannya berupa pe-

, kondisi Pondok

ngembangan bidang usaha

Pesantren Istiqamatudin

ekonomi santri/santriwati

Babul Mu’aruf (IBM) Darul

yakni penanaman palawija

Aman, tidak ada yang aneh.

serta pertenakan lembu

Plang nama sebesar papan tulis

(sapi) dan kambing. Lay-

setinggi 1 meter terpa-

aknya proposal bantuan,

jang jelas. Dari papan nama itu,

tertera profil Ponpes, jum-

tertulis jarak 50 meter lokasi ban-

lah santri mencapai 122

gunan ponpes itu dari jalan raya

siswa, jumlah guru, metode

Blang Piddie, Desa Krueng Seu-

belajar -mengajar serta pro-

m a y a m , D a r u l M a k m u r, N a g a n

fil usaha yang dimiliki pon-

Raya. Ketika didekati, terlihat ber -

pes IBM Darul Aman. Da-

diri tiga bangunan berbahan papan

lam proposal itu juga tert-

dan bambu berukuran sedang. Tidak

era areal lahan yang dimil-

ada kegiatan belajar -mengajar, dan

iki pihak ponpes yang bakal menja-

white board

pemondokan santri layaknya sebuah lembaga pendidikan. Tidak ada yang tahu bahwa Ponpes IBM Darul Aman merupakan

pes IBM Darul Aman.

● FOTO/ISTIJAR

nah mengeluarkan surat permohonan

di lahan usaha pertanian dan pe-

Sekonyong-konyong pihak Dinas

pencairan kepada Bank Britama un-

ternakan. Rinciannya, 25 hektar

Pertanian kaget. “Kenapa bisa,” ucap

tuk proses pencairan dana bantuan

untuk produksi palawija dan beber -

Banta Saidi, Kepala Dinas Pertanian

kepada ponpes Darul Aman. Ada ke-

apa hektar untuk kandang ternak.

Nagan Raya. Banta mempertanyakan

curigaan pihak Ponpes memalsukan

Karena dianggap sesuai adminis-

Dirjen PPHP Deptan, mengapa mere-

surat permohonan itu? Saat dikonfirmasi dugaan ini,

salah satu dari beberapa lembaga

trasi dan layak mendapatkan bantu-

ka tidak berkonsultasi terlebih dahu-

mendapatkan bantuan pengemban-

an, akhir tahun lalu, Departemen Per-

lu dalam menyalurkan bantuan terse-

pimpinan Ponpes membatah keras

gan usaha ekonomi berbasis agama

tanian menyetujui bantuan itu. Na-

but. Padahal saat diberitahukan se-

telah melakukan pemalsuan surat

mun jumlah nilai bantuan yang dis-

belumnya, pihak dinas setempat akan

permohonan Dinas Pertanian dan

etujui setengah dari total nilai per -

memberikan rekomendasi kepada

penyalahgunaan bantuan tersebut.

mohonan bantuan yang diajukan pi-

Dirjen PPHP Deptan sebelum menge-

“Ini fitnah besar,” tandas Tengku S

hak Ponpes. Proses pencairannya

luarkan keputusan untuk mencair -

Falaidin kepada JROH di kediaman-

langsung ke rekening Bank Britama

kan dana bantuan itu. “Kami memi-

nya yang sekaligus dijadikan pon-

BRI Cabang Nagan Raya atas nama

liki data lembaga pendidikan agama

pes itu. Dengan wajah cemas dan

pemilik ponpes, Tengku S Falaidin,

(ponpes) di Nagan Raya. Jadi kami

kedua tangan bergetar, Falaidin

yang harus dilampiri surat pemberi-

tahu mana yang mereka benar-benar

mengungkapkan, dirinya tidak per -

tahuan dari dinas pertanian setem-

pesantren mana yang bukan,” ujar

nah menerima bantuan apapun dari

pat. Beberapa hari setelah persetu-

Banta.

Departemen Pertanian. “Saya tidak

pendidikan agama di Indonesia yang

dari Dirjen PPHP (Direktorat Jender al Direktorat Pertahanan Pangan dan Holtikultura Pertanian) Depar temen Pertanian. Nilai bantuannya cukup besar, mencapai Rp 244 juta dari nilai proposal yang diajukan yakni Rp 698 juta. Bantuan itu ber sifat langsung. Dimana pihak Ponpes mengajukan proposal ke Dirjen PPHP Departemen Pertanian yang beralamat di Jalan Raya Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam proposal yang diajukan pihak Ponpes medio Agustus 2006 lalu, disebutkan sebagai permohonan bantuan permberdayaan pe-

juan, pemberi bantuan berkunjung ke

Lebih mengecewakan lagi, selama

pernah mendapatkan bantuan itu.

kantor Dinas Pertanian Nagan Raya.

proses pengajuan bantuan tersebut,

Apa urusan saudara menanyakan

Tujuannya, memberitahukan bahwa

Dinas Pertanian setempat tidak per -

kepada saya,” ujarnya dengan nada

mereka telah mencairkan bantuan

nah dikonfirmasi terlebih dahulu

keras. Aneh. Ya itulah pengakuan

pengembangan usaha berbasis lem-

oleh pihak Ponpes. Terlebih mem-

Falaidin. Namun ketika disodorkan

baga pendidikan agama kepada pon-

inta surat rekomendasi dari mere-

bukti penarikan dari Britama BRI

ka. “Namun saya masih sedikit lega,

serta proposal bantuan. Falaidin

karena proses pencairannya harus

sedikit mengakui bahwa dia menda-

menggunakan surat pemberitahuan

patkan bantuan itu. “Memang be-

dari Dinas Pertanian Nagan Raya,”

lum dibelikan apa-apa,” akunya.

Saksi Bisu Tiga Bangunan Panggung… TIDAK

Teungku S Faladin (berpeci) di “Pondok Pesantrennya”.

ada yang tahu pasti bagaima-

na sosok dibalik berdirinya Pondok Pe-

sambung Banta.

Anehnya, meski mengatasnama-

Untuk memastikan kapan waktu

kan pondok pesantren dalam men-

pencairan dana bantuan dari Dep-

gajukan dana bantuan pengemban-

tan, Dinas Pertanian Nagan Raya

gan usaha. Namun sasaran bantu-

tersebut ada pengajian agama. Pesert-

memanggil Tengku S Falaidin. Su-

an tidak seperti Ponpes. Lazimnya

anya anak-anak usia sekolah dasar.

rat panggilan pertama dikirim.

sebuah ponpes yang dilengkapi ru-

santren Istiqamatudin Babul Mu’aruf

Warga sempat mendengar kiprah

Tengku S Falaidin tidak datang.

ang belajar -mengajar dan asrama

(IBM) Darul Aman. Warga yang tinggal

pendiri ponpes itu. Namun itu cuma

Beberapa minggu lalu surat panggi-

santri, tetapi dilokasi tersebut tidak

disekitar lahan Ponpes itu pun hanya

sekilas dan simpang siur. “Yang kami

lan kedua kembali dikirim, juga

terlihat. Tidak ada sedikit pun pros-

tahu ketika beberapa orang memancang

tahu beliau (Tengku S Falaidin) per -

tidak datang. Untuk mengetahui

es belajar -mengajar. “Anda datang

patok papan nama bertuliskan identi-

nah di Jakarta,” kata Maimunah (32),

apakah dana itu benar -benar dic-

telat. Santri itu belajarnya pagi,”

tas pesantren itu. Lokasinya 1 meter dari

salah seorang warga setempat. Ya seke-

airkan oleh pihak Ponpes, maka

kilah Falaidin. Terkait dengan jum-

jalan raya Blang Piddie, Desa Krueng Se-

dar itu. Selebihnya, tertutup.

Banta memerintahkan stafnya un-

lah santri yang tercatat mencapai

Menurut Maimunah, lahan tempat

tuk mendatangi Bank Britama BRI.

122 orang, Falaidin mengungkap-

berdirinya 3 bangunan panggung itu

Namun terlambat. Dana bantuan

kan, bahwa para santri tersebut

dahulunya hutan. Setelah mereka da-

tersebut sudah dicairkan. Anehnya,

tidak menetap di ponpes. Selesai

Dari plang nama itu, sekitar 50

tang, beberapa hektar lahan yang di-

dalam proses pencairan itu, turut

proses

meter berdiri tiga rumah panggung ber -

tumbuhi pepohonan didirikan ban-

dilampirkan surat permohononan

santri tersebut pulang ke rumah

bahan papan. Bangunannya tidak ter -

gunan pangung. Selebihnya, menjadi

pencairan dari Dinas Pertanian Na-

masing-masing. Untuk menindak-

lalu luas, masing-masing sekitar set-

lahan kosong tak beraktifitas. Rerum-

gan Raya.

lanjuti itu, Komite Rakyat Peman-

engah lapangan bulutangkis. Tidak ada

putan dan ilalang dibiarkan tumbuh

Dalam bukti penarikan itu, Tengku

tau Anggaran (KRPA) Nagan Raya

kegiatan belajar-mengajar layaknya se-

subur. Karena tertutupnya informasi

S Falaidin telah melakukan transak-

berencana akan melaporkan kasus

buah lembaga pendidikan. Jangankan

itu, warga setempat pun tidak menge-

si keuangan sebesar Rp 244 juta dari

ini ke pihak kepolisian setempat.

sosialisasi ke masyarakat, komunika-

tahui secara pasti mengenai bantuan

rekeningnya. Sehingga saldo yang ter-

“Ini harus diproses secara hukum.

sipun jarang dilakukan. Masyarakatt

dana bantuan pengembangan usaha

tera tinggal Rp 6.000 saja. Tentu saja

Karena indikasinya sudah kuat,”

hanya mengetahui bahwa di lokasi

santri itu. ***

ini membuat mereka lebih kaget. Kare-

ujar Muhamad Syam, koordinator

na Dinas Pertanian merasa tidak per-

KRPA. ■

umayam, Darul Makmur, Nagan Raya. Plang itu sebesar papan tulis

white board

setinggi 1 meter

b e l a j a r - m e n g a j a r,

para

HALAMAN

4

Buruk Proyek, Tanggul Ditambal Sebuah tanggul penahan air pasang laut di Kutaraja, Banda Aceh yang baru dibangun oleh BRR diketahui retak. Upaya penambalan sudah dilakukan untuk mengatasi keretakan tersebut. Oleh: Mohammad Purna/ Gerak Aceh

S

EORANG

pemuda tampak

mondar -mandir diatas bibir tanggul penahan air pasang di Gampong Pande Kecama-

tan Kutaraja, Banda Aceh. Sambil menggerutu matanya terus tertuju pada sisi tanggul yang kelihatan masih berbekas retak, tidak jelas apa yang diomelkan sang pemuda yang bernama Udin itu, wajahnya pun sangat tidak bersahabat melihat kondisi itu. Sesekali pandangannya tertuju kearah laut yang tidak jauh dengan tempatnya berdiri, entah apa

Tanggul di Gampong Pande yang retak, foto diambil sebelum ditambal.

● FOTO/ASKHAL

yang ditatapnya, sampai kepalanya menggeleng-geleng beberapa kali.

keretakan itu bukan pada plaster

Ada benarnya memang, apa yang

ini untuk sebuah tanggul yang

Perlahan pemuda itu duduk dibibir

bangunan, akan tetapi

berbentuk

dikatakan Mahdi dan Hamidah,

harus terjamin kekuatannya. Ka-

tanggul dan kembali matanya ter -

patahan pada badan tembok, seh-

Kp.Pande itu sendiri hanya berjarak

lau dengan menambal, sekali dia-

tuju pada bekas keretakan itu. Tam-

ingga bila diamati lebih dekat,

beberapa meter dari bibir pantai, pe-

yun gempa bekekuatan rendah saja

paknya ada yang tidak beres den-

dicelah patahan itu terlihat batu-

rumahan penduduk pun hanya pu-

akan kembali retak, apa lagi gem-

gan proyek tanggul yang telah sele-

batu gunung yang digunakan un-

luhan kilometer dari tepi tanggul.

pa berkekuatan tinggi. Konon lagi

sai dibangun hampir setahun lalu.

tuk bahan dasar bangunan terse-

Selidik punya selidik, ternyata

but. Padahal dalam perencanaan

temui

di kantor kelurahan,

diterjang ombak pasang, saya be-

pemuda yang satu ini tidak puas

tanggul tersebut diperkirakan akan

membenarkan adanya keretakan

rani menjamin akan retak lagi,”

degan tanggul yang dibangun oleh

bertahan minimal 10 tahun.

pada tanggul yang dibangun BRR

ungkap laki-laki jebolan Universitas Syiah Kuala ini.

Keuchik Kp.Pande Ir.Irdus yang

jroh

tanggul ini hampir setiap purnama

Badan Rehabilitasi dan Rekon-

Sekarang keretakan itu sudak

tersebut, dia juga tidak menampik

struksi (BRR NAD – Nias) perten-

tersumbat dengan semen, namun

adanya perbaikan yang tidak sem-

Ada dua kemungkinan, menga-

gahan tahun 2006 yang lalu. ”Tang-

masih terlihat bekasnya. Menurut

purna. ”Secara teknis saya tidak

pa tanggul sepanjang 2.600 meter

gul ini sudah retak, seharusnya un-

beberapa warga, tanggul itu satu-

mengerti, yang kami inginkan ad-

itu sudah retak. Pertama menurut

tuk memperbaikinya harus dirom-

satunya penahan air saat pasang

alah air laut tidak masuk ke perka-

Miswar, karena pengadukan semen

bak, tapi mereka hanya menyum-

laut naik. ”Kalau tidak ada tang-

mpungan, persoalan konstruksi

menggunakan air laut, dan kedua

batnya dengan semen, dan ini tidak

gul itu, air pasang akan masuk ke

saya tidak mengerti,”jelas Irdus.

karena ulah kontraktor yang ingin

akan bertahan lama, ini jelas-jelas

perkampungan,”jelas Mahdi salah

Terkait dengan persoalan terse-

mengeruk keuntungan yang bany-

menutupi kesalahan,” kata pemu-

satu warga Kp.Pande. Penuturan

but, Miswar AB salah seorang ahli

ak dengan mengurangi kualitas

da itu sambil menunjukkan kesisi

senada juga diungkapkan Hamidah

konstruksi dari Lembaga Peman-

bangunan tanggul. Tapi saya lebih

bangunan yang retak.

(45) salah satu warga setempat.

tauan Rekonstruksi Aceh (LAPERA)

cenderung kepada alasan saya yang

Dari pantauan J roh beberapa

”Kami sangat beruntung dengan

punya asumsi tersendiri. ”Sepan-

pertam,”jelasnya.

waktu lalu, tanggul setinggi lebih

adanya tanggul ini, jika tidak, tiap

jang pengetahuan saya, keretakan

Saat masalah tanggul ini dikon-

kurang 3,5 meter ini, memang

hari kampung kami akan kemasu-

pada badan tembok tidak akan ter -

firmasikan, Juru Bicara BRR Tu-

sudah retak dan hampir patah,

kan air,” jelas Hamidah.

jamin dengan tambalan, apa lagi

anku Mirza Keumala yang dihubungi melalui telepon selularnya mengakui belum menerima informasi tentang hal itu. ”Kami belum menerima informasi tentang itu, tapi

Disorot Anggota Dewan TANGGUL

retak bantuan BRR Aceh-

Nias di pinggir pantai kawasan Gam-

kami akan segera mengirim tim kelapangan untuk mengecek, apakah

struktur tanggul hingga ke ikatan batu

jalan inspeksi yang dibangun di sebelah

gunung.

tanggul akan dilewati kendaraan seh-

pong Pande, Kutaraja, ternyata menda-

Mukminan menilai, jika tidak seg-

ingga mempercepat ambruknya tang-

pat perhatian dari Wakil Ketua DPRD

era ditanggulangi, maka akan berpen-

gul tersebut. “Patut dipertanyakan

Kota Banda Aceh dari PKS, Mukminan.

garuh pada struktur tanggul karena air

bagaimana fungsi pengawasan ter -

Ia bahkan sudah melayangkan surat

laut yang masuk ke sela-sela retakan

hadap proyek itu. Padahal pejabat yang

tanggul itu sudak diperbaiki dengan benar atau tidak, kami tetap tidak pernah mentolerir kontraktor yang tidak becus,” jawabnya dengan nada yang tegas. Ditanyai tentang jumlah biaya

ke BRR meminta agar masalah terse-

(dan terjebak di dalam) akan memuai

diamanahkan untuk mengawasi diba-

yang dihabiskan untuk membangun

but ditindaklanjuti.

dan meninggalkan butiran garam dan

yar mahal dengan uang rakyat,” imbu-

tanggul tersebut, dia mengakui tidak

Berdasarkan penglihatan langsung,

bereaksi dengan semen dan batu gu-

hnya.

tahu persis berapa jumlah anggaran

Mukminan mengatakan di beberapa

nung. “Akan menyebabkan korosi yang

Diduga pihak-pihak yang terkait

keseluruhan, alasannya dia sedang

titik tanggul terjadi patah retak.

berdaya rusak besar terhadap struktur

dengan proyek tanggul itu sudah

tidak berada di kantor. ”Untuk me-

Setidaknya ada dua titik yang sangat

tanggul,” ujarnya seperti dikutip Se-

mengetahui adanya masalah pada ban-

mastikan jumlah biaya itu harus di-

kontras terjadi patah retak sedangkan

rambi.

gunannya itu. Hal itu terindikasi dari

lihat dokumen lagi,” akunya. Namun

Untuk sementara, sambungnya,

bekas-bekas tambalan semen di titik-

beberapa sumber mengatakan, biaya

tanggul terlihat kokoh, tetapi dalam

titik yang mengalami patah retak. Pole-

proyek tanggul itu sebesar Rp.4,8

Patahnya bukan pada lapisan atas

waktu tidak terlalu lama bisa ambruk

san semen itu diduga untuk menutupi

milayar. Tangul itu sendiri dibangun

fisik bangunan tetapi menggerogoti

karena di dalam “keropos”. Apalagi

borok proyek. ■

disepanjang pantai Kp.Jawa sampai

di beberapa titik lainnya juga berpotensi seperti itu.

ke Ulee Lhee Banda Aceh. ■

HALAMAN 5

Akhirnya IOM Mundur Dari Matang Teungoh Akhirnya IOM memastikan diri untuk tidak melanjutkan pembangunan rumah di Bireuen. Alasannya penerima tidak memenuhi standar korban. Padahal warga sudah lama menanti.

sekarang belum ada realisasi-

annya kepada Badan Rehabilitasi

nya,”ungkap Muhammad Abbas

dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias).

kepala desa Matang Teungoh. “Dari 72 unit rumah yang dijan-

minta pihak BRR dapat menindak

jikan hanya 11 unit yang dibangun,

lanjuti keluhan warga. Karena

itupun baru selesai 25 persen pem-

menurut mereka, ketidapastian dari

bangunannya, yang lain saya be-

IOM, membuat beberapa NGO lain

lum tahu bagaimana nasibnya,

yang mau masuk jadi terhenti.

kami sudah beberapa kali menyu-

Kepala Program Rehabilitasi dan

rati IOM, bahkan kami pernah men-

Pemulihan  IOM  untuk Aceh & Nias

jumpai langsung pihak IOM, mere-

Bruno Oudmayer, yang dikonfirmasi

ka berjanji akan meneruskan pem-

Jroh memastikan pihaknya tidak

bangunannya, tapi sampai seka-

akan melanjutkan kegiatan di Matang

rang belum terealisasi,” ungkap

Teungoh. ”Kami sudah menghentikan

Fachruzzaman Abdullah, juru tu-

pembangunan rumah itu, karena

lis kelurahan Matang Teungoh.

tidak memenuhi standar penerimaan

Kerangka-kerangka rumah itu sep-

oleh penerima sendiri, dan kami

ertinya mulai mengundang masalah.

sudah membalas surat mereka, un-

Beberapa warga nyaris membongkar

tuk selanjutnya terserah kepada

rumah itu dengan palu godam, un-

masyarakat mau diapakan rumah itu,

tung saja kepala desa setempat sang-

dilanjutkan atau dibongkar itu terser-

gup menahan emosi warga. ”Kalau

ah kepada mereka,” jelas Bruno.

saja Pak keuchik tidak cepat datang,

Namun, Burno tidak merinci

rumah-rumah ini sudah kami rata-

standar penerimaan yang dimak-

kan dengan tanah,” kata

sud. Dia hanya mengatakan stan-

Basri dengan nada kesal.

Rumah Bantuan IOM di Matang Teungoh yang belum jadi.

NWAR

FOTO: BASRI/PASKA BIREUEN

Hanafiah (46)

yang terlibat dalam proses rehabili-

tampak termenung di

tasi dan rekonstruksi Aceh. Betapa

pintu sebuah gubuk,

tidak, Internasional Organizatiaon

matanya tertuju pada

for Migration (IOM) sebuah NGO ter -

sebuah kerangka ru-

nama, pernah menawarkan akan

mah yang belum siap dibangun.

membangun 72 unit rumah di desa

Kerangka rumah itu masih berben-

mereka.

A

tuk tiang segi empat ukuran 15 x

Mendengar kabar tersebut, pulu-

15 cm yang belum siap dicor. Diu-

han masyarakat Matang Teungoh

jung masing-masing tiang,terlihat

yang rumahnya hancur akibat tsu-

besi beher yang masih acak-aca-

nami 26 Desember 2004  silam

kan. ”Ini rumah saya yang diban-

mendadak gembira. Apalagi janji

gun oleh IOM, tapi sudah hampir

IOM itu tertuang dalam sebuah Nota

setahun belum selesai,” kata An-

Kesepahaman yang ditandatangani

war dengan nada sedih.

oleh masyarakat, kepala desa dan

Bukan hanya Anwar, ternyata

pihak IOM pada 24 April 2006 lalu.

masih ada 71 warga lain di Matang

Dari pihak IOM, yang meneken ad-

Teungoh, Samalanga, Bireun.yang

alah Ms Nicky Rounce, Head of Com-

mengalami keluhan yang sama. Is-

munity Liaison & Land Units.

mail (58) misalnya, Bapak tiga

Tidak tanggung-tanggung isi surat

 anak ini mengakui, sudah putus-

perjanjian itu. Disebutkan IOM akan

asa mengharap kapan  rumahnya

membangun rumah permanent den-

selesai dibangun, nasib rumah Is-

gan ukuran 44 m . yang dilengkapi

mail tidak jauh berbeda dengan

dengan lantai keramik, jaringan pipa

yang dialami Anwar. ”Saya hanya

air bersih langsung dari PDAM, jarin-

bisa pasrah, untuk melanjutkan

gan kabel listrik dan perlengkapan ru-

pembangunan rumah ini saya tidak

mah tangga. Yang lebih menarik dalam

punya uang, sekarang saya hanya

perjanjian itu adalah masyarakat pen-

berharap agar IOM dapat menepati

erima rumah mendapat kesempatan

janjinya,” pinta Ismail.

untuk menyetujui gambar rancangan

Hasil pantauan Jroh di lokasi,

2

rumah dan tata ruangnya. IOM juga

rumah yang diban-

bermaksud untuk menyediakan pro-

gun IOM hanya berupa kerangka

gram bantuan mata pencaharian bagi

dari tiang beton yang belum siap

seluruh penerima bantuan rumah

dicor. Pondasinya pun masih ber -

IOM yang ingin berpartisipasi setelah

bentok slop dari batu gunung yang

perumahan selesai.

sebanyak 11

diikat dengan semen dan pasir cor.

Akan tetapi, kegembiraan ma-

Tidak ada tanda-tanda rumah

syarakat itu sepertinya hanya mim-

itu akan dilanjutkan pembangu-

pi indah yang tidak pernah terwu-

nannya. Hal ini terbukti dengan

jud, rumah-rumah itu belum sele-

tidak terlihatnya tumpukan pasir

sai dibangun sampai sekarang. Ber -

atau semen di samping rumah sep-

macam cara sudah dilakukan un-

erti layaknya sebuah rumah yang

tuk mengubungi pihak IOM, mulai

sedang dalam proses dibangun.

dari pengajuan surat sampai ber -

Keluhan Ismail  dan beberapa

temu langsung. ”Kami sudah be-

warga lain bukanlah “mengharap

berapa kali melayangkan surat ke

bintang  jatuh dari langit” akan teta-

IOM, bahkan kami sudah bertemu

pi mengharap janji dari lembaga

langsung dengan IOM, tapi sampai

Dalam pengaduannya mereka me-

dar masyarakat korban yang ber -

Menurut warga setempat, akibat

hak menerima bantuan, tidak se-

janji IOM yang tidak direalisasikan,

suai dengan standar yang telah di

muncul

tetapkan oleh pemerintah dan BRR.

kecurigaan

di

antara

masyarakat. Masyarakat sudah

Juru bicara Badan Rehabilitasi

hidup terkotak-kotak dan saling

dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias)

menghasut antara satu sama lain,

Tuanku Mirza Keumala, berjanji

hasutan itu lebih tertuju kepada

akan menelusuri persolan rumah

 perangkat desa. ”Mereka mulai

IOM di Matang Teungoh. ”Kami

menyalahkan perangkat desa,

akan segera menurunkan tim, men-

malah ada yang menuduh per -

gapa IOM menghentikan pemban-

angkat desa ada main mata den-

gunan rumah, dan apa standar pen-

gan pihak IOM, ini sangat berba-

erima yang mereka maksud, BRR

haya,” jelas seorang warga Matang

tetap memegang komitmen akan

Teungoh yang enggan ditulis na-

menyelesaikan persoalan rumah

manya. Sejauh ini kepala desa juga

dalam tahun 2007,” janji Mirza.

sudah melayangkan surat pengadu-

■

Muhammad Purna

HALAMAN

6

Lagi, Rumah Dibangun Asal-asalan dibelinya ukuran 6 mm. “Saya lihat kontraktor itu beli plafon ukuran yang 4 mm, maka hasilnya hanya 3,5 mm. jadi tidak sesuai dengan spesifikasi,” jelasnya. Penyerahan bantuan rumah tahap pertama antara BRR dengan 20 kontraktor di desa tersebut sebenarnya harus sudah dilakukan pada 15 Januari lalu. Yang dilanjutkan masa pemerliharaan selama 90 hari dari tanggal penyerahan. Bagi ‘kontraktor nakal’, kata Armansyah, BRR memberikan tenggang waktu selama tiga bulan. Sehingga tahap penyerahan bisa dilakukan pada April mendatang, yang akan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan 90 hari. Bagaimanapun tindakan tegas perlu dilakukan kepada para kontraktor yang tidak mematuhi aturan kesepakatan. Jika tidak, masalah rehab-rekons di Aceh tidak akan per nah terselesaikan. Menurut

Rumah yang dibangun BRR di Desa Lancang yang ditelantarkan oleh kontraktor.

● FOTO/AGUS

Juru Bicara BRR, T Mirza Keumala, BRR tidak akan memberi ampun kepada para ‘kontrak-

Akibat ulah kontraktor ‘nakal’, sejumlah waga Desa Lancang, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, belum bisa menikmati haknya mendapatkan rumah bantuan dari BRR Aceh-Nias.

R

Oleh: M. Istijar/ Paska Bireuen

tor nakal’ dalam proyek rehabBerdasarkan pengamatannya, bahan material yang digunakan kontraktor itu tidak sesuai dengan spesifikasi dari kliennya. “Ketika saya cek kelapangan memang benar apa adanya,”

traktor. Entah karena lemah-

melihat, kualitas rumah yang

ujar Ir. A r mansyah kepada

nya pengawasan, rumah bantu-

dibangun kontraktor lain ter -

JROH. Lebih lanjut dia menge-

Syamaun, salah

an yang diterima Rusli dan

bilang masih bagus. Hanya

mukakan, pihaknya sudah men-

satu penerima bantuan

Ruslan tidak sesuai dengan sp-

kontraktor yang satu ini kuali-

geluarkan teguran, baik secara

rumah di Desa Lancang,

esifikasi dari BRR.

tasnya lebih rendah, dan wak-

tidak resmi (lisan) maupun

tu pengerjaannya lebih cepat.

resmi (surat). Dalam teguran

USLAN

Simpang Mamplam, Bireuen,

Salah satu kontraktor BRR

hanya bisa mengelus dada.

itu adalah CV. Krueng Surin.

Rendahnya kualitas rumah

itu, sang kontraktor harus

Rumah pemberian Badan Re-

Kontraktor ini mengerjakan

yang dibangun kontraktor CV

memperbaiki rumah bantuan

habilitasi dan Rekonstruksi

sekitar 24 rumah, dengan tipe

Krueng Surin diakui Tim Lead-

yang dikerjakannya. “Dan mere-

(BRR) Aceh-Nias yang sudah

36 dan nilai rumah sebesar Rp

er Infra Madya Konsulindo,

ka berjanji untuk memperbai-

lama diidam-idamkan dianggap

68 juta. Dari 24 rumah itu, 11

konsultan lapangan BRR di

ki,” tambahnya. Menurutnya,

belum layak digunakan. Papan

rumah di tolak oleh warga. Ala-

Bireuen, Ir Armansyah. Dia

kesalahan yang diakui oleh

pintu depan rumahnya meng-

sannya, tidal layak huni. Kes-

mengemukakan bahwa benar

sang kontraktor dalam meng-

gantung setinggi 20 cm. Lantain-

impulan awal warga, terjadi

adanya laporan penolakan dari

gunakan bahan material ad-

ya bergelombang bak ombak lau-

indikasi pemotongan biaya

masyarakat penerima bantuan.

alah karena kesalahan mem-

tan, pondasinya rapuh. Karena

dalam pembelian material. In-

Menurutnya, kesalahan ini

belinya. Misalnya, Plafon yang

tidak ada tempat tinggal, ia ter-

dikasi ini terkuak ketika warga

mur ni dilakukan kontraktor.

berukuran 4 mm, seharusnya

paksa menerimannya.

rekon yang dilakukan mereka. Tindakan tegas itu mulai dari teguran hingga pencabutan

blacklist. “Ya, dia mungkin  menger daftar tender BRR alias

jakan rumah tidak sesuai dengan spesifikasi atau barang kali memang belum mengerjakan sama sekali, ini kita akan lihat dulu,” ujarnya. Tindakan yang diambil oleh BRR untuk mencoret sejumlah kontraktor nakal dari daftar pelaksana proyek pembangunan rumah, sangat tepat. Tindakan tegas ini juga akan membuat para kontraktor bekerja lebih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, sehingga para korban bencana gempa dan tsunami bisa mendapatkan haknya atas rumah yang layak. ■

Pengaduan sama terucap dari Rusli Hasan. Juga warga Desa Lancang. Rumah bantuan diterimanya itu tidak sesuai dengan spesifikasi pemberian

Kontraktor “Lari Malam”

BRR. Dimana rangka baja yang

Nasib yang sama juga dialami warga

nah datang kemari untuk melihat-lihat,

kecewa dan kami meminta agar rumah

seharusnya dipasang lima

desa Peulanggahan, Kutaraja, kota Ban-

tapi nyatanya sampai sekarang begini-

kami ini dibangun ulang. Tolonglah pak,

da Aceh. Akibat “kontraktor nakal”, ja-

begini saja,” ujar Dedi geram sambil

kami ini korban tsunami, jangan dikor -

tah rumah bantuan BRR tahap perta-

menunjukkan beberapa rumah yang be-

bankan lagi dengan ulah kontraktor -

ma belum bisa ditempati. Selain diban-

lum selesai.

kontraktor yang hanya ingin meraup ke-

buah, hanya berjumlah tiga buah. Plafon yang seharusnya berukuran 4 milimeter (mm),

gun tidak sesuai dengan spesifikasi yang

Dia mengungkapkan rumah bantuan

direncanakan, kontraktor itu bahkan

BRR Aceh-Nias untuk warga Peulang-

sudah tidak bekerja lagi alias “lari

gahan pada tahap pertama sebanyak 50

Selain Dedi, hal senada juga diutar -

Tidak hanya itu, material kayu

malam” sejak delapan bulan lalu. Aki-

unit. Dari 50 unit itu, 15 unit rumah

akan pemilik rumah lainnya, Dja‘far

untuk penyangga plafon mudah

batnya, pembangunan rumah bantuan

diantaranya terbengkalai sedangkan

Isya yang juga imam masjid kelurahan

rapuh. “Berdasarkan gambar

tersebut kini terbengkalai, warga pun

selebihnya selesai dikerjakan dengan

setempat. Menurutnya, rumah yang

yang saya lihat banyak tidak-se-

anya bisa gigit jari.

tingkat yang bervariasi. Ada diantaran-

dibangun jauh dari ketentuan yang se-

namun yang digunakan hanya berukuran 3 mm. Selisih 1 mm.

untungan saja setelah itu pergi,” pinta pria itu.

suai,” keluhnya. Berbeda dengan

Salah seorang pemilik rumah bantu-

ya yang sudah selesai tapi warga sangat

harusnya. Tombak layar tidak dibuat

sikap Ruslan, karena dianggap

an tersebut, Dedi Rahman (29) yang

kecewa dengan hasil pekerjaan pembo-

dan sengnya pun sudah hancur. “Ini

mengungkapkan kekecewaannya ter -

rong itu. Pasalnya, pondasi rumah

ulah pemborong yang tidak benar dalam

hadap kontraktor dan kepada BRR

dibuat di atas pondasi rumah yang lama,

mengerjakan pembangunan rumah.

Aceh-Nias yang dinilai kurang serius

semua kayunya sudah lapuk, semennya

Mereka kabur sebelum tugasnya selesai,

dalam melakukan pengawasan. “Anda

retak, seng dan atapnya copot, dan se-

tukang-tukangnya juga banyak yang

bisa lihat sendiri bagaimana rumah yang

bagian plaster dinding sudah terkelu-

mengeluh karena mereka tidak dibayar

sudah dibangun ini, rumah belum sele-

pas.

ongkosnya,” cerita Dja‘far. Karena itu,

tidak sesuai spesifikasi, Rusli menolak menandatangani surat serah-terima bantuan. Di desa tersebut, bantuan rumah dari BRR diberikan kepada sekitar 100 KK. Pelaksan-

sai tapi pemborongnya sudah lari en-

“Beginilah jadinya kalau rumah

aan pembangunan rumah ter -

tah kemana. Orang dari BRR sudah per -

dibangun asal-asalan. Kami sangat

sebut dikerjakan oleh 20 kon-

sekali lagi, BRR harus bertindak tegas terhadap kontraktor nakal.***

HALAMAN

7

Janji Bank Indonesia (YANG) Belum Ditepati Pembangunan pemukiman nelayan di Aceh Barat hingga kini tak jelas realisasinya. Padahal peletakan batu pertama sudah dilakukan Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Oleh: M. Istijar/ Aguswandi (Gerak Aceh Barat) I

Barak pengungsi para nelayan di Meurebo.

● FOTO/ISTIJAR

Miranda berkali-kali menyebutkan

yan terpadu itu. Sedangkan pihak

masih dibiarkan ‘tidur’ hingga

angka Rp 25 miliar yang telah dise-

Kecamatan ditunjuk sebagai pen-

tidak ada kepastian. Padahal jika

diakan bank sentral ini kepada

gawas dalam pelaksanaan proyek

bijak, dana yang harus dikeluar -

pesisir sungai Meurebo

masyarakat Meurebo. Tentu saja

tersebut.

kan untuk pengurukan hanya se-

berdiri pemukiman terpadu

warga terkesima dan terharu. Ber -

“Demi Allah, saya terharu keda-

kitar Rp 3 miliar. Jika dana yang

nelayan. Layaknya pemuki-

dasarkan informasi yang dihimpun

tangan Camat Meurebo ke kantor

akan dihibahkan BI sebesar Rp 25

man terpadu, terdapat fa-

JROH, dana sebesar itu merupa-

saya di Jakarta. Saya putuskan

miliar, bukankah masih tersisa Rp

silitas publik. Mulai dari

kan sisa dari Rp 300 miliar yang

untuk tetap membangun pemuki-

22 miliar. Cukup besar jika dana

sekolah, pusat kesehatan, tempat

dihibahkan BI untuk korban gem-

man,” ujar Miranda ditengah-ten-

itu dibiarkan begitu saja.

pelelamngan ikan (TPI), sarana

pa dan tsunami Aceh-Nias.

gah nelayan pada saat itu. Dalam

Menurut Kepala Seksi Pemban-

D

olahraga, hingga sarana ibadah.

Ya namanya juga dana sisa,

kesepakatan antara BI, Unsyiah

gunan Kec. Meurebo M Yusuf,

Segala kebutuhan dan peralatan

maka jangan berharap lebih. Kare-

dan Pemda Aceh Barat, juga ditu-

dalam bulan Januari ini, pihak

nelayan juga terdapat disini. Ke-

na sudah peletakan batu pertama,

lis BI hanya menyediakan dana

Unsyiah sempat datang ke Meure-

hidupan nelayan kan bangkit dari

maka nelayan setempat berharap

untuk pembangunan, sedangkan

bo. Mereka pun menegaskan kem-

keterpurukan setelah dilanda tsu-

banyak mimpi tersebut terwujud.

urusan lahan diserahkan sepenu-

bali akan membangun pemukiman

nami.

Satu bulan, dua bulan hingga be-

hnya kepada Pemda setempat.

nelayan. Adapun rumah nelayan

Eh… Tunggu dulu. Itu baru

berapa bulan, pihak BI tidak me-

Menurut Djamiw, Pemda Aceh

yang bakal dibangun bertipe 46,

sekedar mimpi. Ya, mimpi Deputi

nampakkan batang hidungnya.

Barat telah menyediakan lahan

dengan nilai setiap rumahnya men-

Senior Bank Indonesia (BI) Miran-

Proses pembangunan pun tidak

seluas 15 hektar. Lokasinya di pe-

capai Rp 100 juta. Konsep pemban-

da Goeltom, janjinya kepada ne-

berjalan. “Ya baru sekedar peleta-

sisir sungai Meurebo, 2 Km dari

gunannya adalah terima jadi.

layan Kecamatan Meurebo, Kabu-

kan batu pertama itu,” ujar Mohd

tepi pantai. Lokasi tersebut diang-

Lebih lanjut Yusuf mengu-

paten Aceh Barat setahun lalu.

Djamiw G, mantan Camat Meure-

gap strategis. Tetapi sayang, lah-

ngkapkan, pada tahap pertama,

Namanya juga mimpi, maka jan-

bo. Djamiw sendiri pensiun men-

an

di-

rencananya akan dibangun 100

gan tanya mengapa hingga kini

jadi camat sejak bulan Oktober

gunakan, maka harus ditimbun.

rumah. Sedangkan tahap kedua

belum terwujud. Karena belum ter-

lalu.

Dari 15 hektar tersebut, baru se-

akan dibangun 100 rumah. Jadi

itu

berawa.

Agar

bisa

wujud itu, maka ratusan kepala

Karena merasa didesak oleh

kitar 1 hektar yang telah ditimbun

totalnya 200 rumah. Sayangnya

keluarga hingga kini tinggal di bar -

para nelayan, sekitar bulan Agus-

oleh Pemda. Pengurukan itu meng-

perwakilan BI itu tidak memasti-

ak pengungsi. “Padahal kami

tus 2006 lalu, Camat Meurebo

habiskan biaya sekitar Rp 200 juta.

kan waktu pelaksanaan pemban-

sangat berharap bantuan itu,”

mendatangi kantor Miranda Goul-

Di area itu masih berdiri puluhan

gunan itu.

ucap Mulyadi, salah satu nelayan.

tom di gedung BI, Jalan MH Tham-

bangunan semi permanen, yang

tang pak Zurkanain dari Unsyi-

Sebelumnya, Miranda Goeltom

rin, Jakarta Pusat. Kedatangan itu

hingga kini masih ditempati para

a h , ” u j a r n y a . Ya n g d i m a k s u d

sempat dua kali bertatap muka

juga berkaitan dengan rekomenda-

pengungsi. Kondisi ini dilaporkan

Yusuf adalah Zurkanaini M Yas-

dengan masyarakat Meurebo. Ter -

si dari rapat bersama yang digelar

kepada pihak BI, melalui perwak-

mi, Kepala Bagian Kerjasama Un-

lebih dalam tatap muka pertama,

Camat bersama para nelayan dan

ilan yang telah ditunjuknya, Un-

syiah, Banda Aceh. Sementara itu,

Miranda sempat meletakan batu

keucik. Di gedung ini, Camat

syiah.

pihak Unsyiah tidak bisa dikon-

pertama di lahan berawa yang

Meurebo meminta kejelasan men-

Namun sayang, pihak BI tetap

firmasi. Beberapa kali dihubungi

bakal disulap menjadi pemukiman

genai dana yang dijanjikan Miran-

pada kesepakatan awal bahwa

telepon selular Zurkanaini selalu

nelayan terpadu, pada Desember

da sebesar Rp 25 miliar itu. “Saya

mereka tidak mau dibebani dengan

mailbox. Mimpi tinggal di pemuki-

2005 lalu. Dalam tatap muka itu,

ingin memastikan apakah dana itu

urusan penimbunan lahan. Aki-

man terpadu yang layak, masih

masih ada dan belum disalurkan

batknya, proses pembangunan

menemani tidur para nelayan di

ke wilayah lain,” ujarnya.

tidak

Meurebo. ■

pernah

dimulai.

Lahan

“Waktu itu yang da-

Di gedung BI, Camat diterima langsung oleh Miranda Goeltom.

● FOTO/ISTIJAR

Dalam pertemuan itu, Djamiw mengutarakan, bahwa Miranda Goeltom menegaskan dana itu masih ada dan belum disalurkan ke tempat lain. Tentu saja, Djawim

Lahan Dibiarkan Tidur LAHAN

yang direncanakan

gunkan lelapnya tidur di ma-

hibahkan masih tersimpan di bank

untuk pemukiman terpadu itu

lam hari. Namun mimpi indah

sentral. Laksana penyampai pesan,

luasnya mencapai 15 hektar.

pemberian Deputy senior Bank

setelah mendapatkan penjelasan,

Ilalang dibiarkan tumbuh sub-

Sentral Indonesia. Dalam mim-

beberapa hari kemudian Djamiw

ur di areal itu. Diantara ila-

pi itu, mereka akan diberikan

memberitahukan kepada nelayan

lang itu, terdapat lumpur ber -

tempat tinggal di pemukiman

tentang pernyataan Miranda Goel-

campur air dengan ketinggian

terpadu nelayan, yang di-

mencapai 2 meter. Lahan itu

lengkapi dengan beragam fasil-

juga ditepi jalan raya Meula-

itas publik yang memadai.

merasa lega, dana yang akan di-

tom. Selang beberapa pekan, Deputy Senior Bank Sentral Indonesia itu datang kembali ke Meure-

boh-Nagan Raya. Lahan yang

Karena ‘mimpi’ itu belum

berdekatan dengan tepi jalan,

juga terwujud, pada kegiatan

sudah ditimbun. Luasnya men-

konsultasi publik yang digelar

capai 2 hektar. Di atas lahan

Transparency Internasional

itu kini masih berdiri rumah

(TI) Indonesia kantor Meulaboh

semi permanen, untuk tempat

dan Gerak Aceh Barat bebera-

tinggal sementara nelayan. Di

pa waktu lalu, para nelayan

lahan ini juga terdapat batu.

mempertanyakannya. “Kapan

Pemda Aceh Barat ke kantor Ca-

Bukan sekedar batu, tapi tan-

rumah kami dibangun.” Yang

mat Meurebo. Yang kemudian di-

da akan dimulainya pemban-

diketahui nelayan, Miranda

lanjutkan dengan penandatangan

gunan yang diletakan langsung

Goeltom telah meletakkan

surat

oleh pejabat BI, Miranda Goel-

batu pertama. Akibatnya mun-

tom.

cul kecurigaan di tengah ma-

bo. Tujuannya, masih sama yakni menegaskan bahwa BI tetap berkomitmen akan membangun pemukiman nelayan di Meurebo. Berbeda dalam pertemuan tatap muka pertama, kali ini, BI turut membawa tim Unsyiah (Universitas Syiah Kuala) Banda Aceh dan

(MoU).

kesepahaman

bersama

Dimana salah satu isi

butir MoU tersebut adalah, BI men-

Mereka terus dihantui mim-

syarakat bahwa proyek ini ha-

jadikan Unsyiah sebagai mitra ker -

pi. Mimpi mereka bukan mim-

nya menjadi janji yang tidak

ja, dan perwakilan mereka dalam

pi buruk yang bisa memban-

akan diwujudkan. ■

pembangunan pemukiman nela-

HALAMAN 8

Terpaksa BELAJAR di Tempat Darurat

S

● FOTO/ISTIJAR

EBANYAK 145 siswa SD Negeri

gajar tetap terlaksana. Menurut Nas-

Keub, Arongan Lambalek, Aceh

riyanto, para guru tidak ingin proses-

Barat terpaksa belajar di tempat

belajar mengajar terhenti lantaran tidak

darurat dan berlantai tanah. Kondisi ini

ada tempat. “Kami para guru sudah

sudah berlangsung selama 8 bulan ter -

berkomitmen untuk terus mengajar,

akhir. Tempat belajar yang jaraknya se-

walaupun tempatnya memprihatinkan,”

kitar 200 meter dari sekolah lama yang

ujarnya.

hancur akibat tsunami ini, merupakan balai

Beruntung, di atas bangunan sekolah

pertemuan warga setempat yang

lama itu kini sedang dalam proses pem-

disulap sebagai tempat belajar menga-

bangunan. Dana pembangunan gedung

jar.

sekolah itu berasal dari NGO dari negeri

‘Penyulapan’ atas kerja gotongroyong

kincir Angin, Belanda. Namanya TDH

warga setempat. Layaknya sebuah kelas,

Netherland. Seharusnya proses pem-

sekolah darurat ini diberi skat dan

bangunan gedung sekolah itu sudah se-

dibangun tenda tambahan menjadi 6

lesai bulan November tahun lalu. Na-

unit: setiap unit menampung 1 kelas.

mun entah karena apa, hingga kini ban-

Atapnya hanya berbahan jerami. Kare-

gunan tersebut belum kelar.

na mirip (maaf) kandang ayam, maka

Proses pembangunan sekolah itu baru

sering kali unggas ini mondar -mandir

berjalan 50 persen. Sudah ada dinding

ke tempat itu, seperti ingin bergabung

sebagai kerangka gedung itu. Luasnya

belajar.

mencapai 500 meter. “Rencananya ban-

Jika hujan turun, proses belajar -

gunan itu ada enam kelas, dan juga ada

mengajar terpaksa dihentikan karena

ruang guru, kepala sekolah, dan ruang

bocor dan lantai tergenang air. “Habis

perpustakaan,” ujar Nasriyanto. TDH

bagaimana lagi,” ujar Nasriyanto, salah

Netherland pernah berjanji akan menye-

satu guru kepada JROH. Hal ini terpak-

lesaikan gedung sekolah itu tiga bulan

sa dilakukan agar proses belajar -men-

ke depan.

■

m. istijar

● FOTO/ISTIJAR

● FOTO/ISTIJAR

HALAMAN

9

Menggagas Sistem Koordinasi, Menjawab Pengaduan dari Masyarakat

S

EBUAH pertemuan publik bertajuk “Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi dalam Penanganan Pengaduan Rehab Rekons

Aceh” digelar di gedung pertemuan Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah), Banda Aceh pada 29 Januari 2007 lalu. Kegiatan yang difasilitasi oleh Tranparency International (TI) Indonesia ini mencoba menggagas mekanisme pengaduan masyarakat atas proses rekonstruksi yang sedang berjalan, dan menyepakati sistem koordinasi diantara para pihak yang terlibat dalam pembangunan kembali Aceh. Bertindak sebagai pembuka dalam acara itu adalah: Ir. T. Dar mawan, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh. Adapun para narasumber yang mensosialisasikan gagasannya adalah Florian Vernaz (Staf TI Indonesia di Aceh), dan Syalomi Natalia (UN-ORC). Selain para NGO yang bekerja di kecamatan Jaya Baru, Kutaraja, dan Meuraxa,

Pertemuan koordinasi dengan Instansi pemerintah Kota Banda Aceh, NGO dan warga yang difasilitasi TI Indonesia.

● FOTO/AGUS

kota Banda Aceh, para peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para

pihak yang terlibat dalam proses re-

mekanisme penanganan pengadu-

an pengaduan. Selain itu, ditingkat

camat, keucik dan perwakilan tiga

konstruksi Aceh ini sangat lemah.

an telah dilaksanakan oleh sebagi-

kabupaten juga sudah ada upaya

kecamatan tersebut.

Wajar saja jika ada duplikasi ban-

an besar organisasi pelaksana, mis-

sekretariat bersama (joint secretariat)

Dalam sambutannya, Kepala

tuan dalam beberapa proyek, khu-

alnya

SDCM

yang dibangun oleh Bappeda, UN-

Bappeda menekankan pentingnya

susnya dalam pembangunan ru-

(Sub-Distric Consultation Meet-

ORC dan BRR yang diharapkan juga

koordinasi dalam upaya penanga-

mah. Selain itu, sebagian pihak

ing), atau Transparency Interna-

bisa melibatkan pihak lain.

nan penyelesaian pengaduan ma-

yang terlibat dalam kegiatan rekon-

tional (TI) Indonesia dengan PCM

Pertemuan ini dengan demikian

syarakat yang muncul dalam pros-

struksi juga terkesan meninggalkan

(Public Consultation Meeting).

dimaksudkan untuk memadukan

es rekonstruksi yang dijalankan

aparat kecamatan dan desa dalam

Tantangan terbesarnya adalah

mekanisme pengaduan masyarakat

oleh BRR dan NGO. Florian men-

pelaksanaan proyek. Padahal me-

menyangkut penyelesaian keluhan/

yang ada menjadi sistem penanga-

sosialisasikan sistem koordinasi

rekalah nantinya yang akan me-

pengaduan (complains) itu.

nan yang bersifat terpusat, baik dit-

dan mekanisme pengaduan dit-

nanggung berbagai masalah yang

Koordinasi para pihak ditingkat

ingkat kecamatan dan maupun

ingkat kecamatan. Sedang wakil

muncul dalam pelaksanaan proyek.

kecamatan dalam kegiatan rekon-

kabupaten. Sistem koordinasi dit-

UN-ORC mempresentasikan forum

Disinilah disadari pentingnya se-

struksi dimaksudkan untuk men-

ingkat kecamatan adalah akan men-

koordinasi SDCM (Sub-District

buah koordinasi.

jawab persoalan tersebut. Disini

gawali proses itu. Masukan yang

Dengan koordinasi ini diharap-

Camat sebagai pemeran utama dan

muncul dalam diskusi di pertemuan

kan berbagai persoalan yang mun-

penanggung jawab dalam meng-ini-

itu, akan diakomodir dalam surat

Para peserta menyadari banyak

cul dalam proses rekonstruksi,

siasi pertemuan koordinasi, meny-

kesepakatan yang rencananya akan

masalah yang muncul dalam pro-

khususnya terkait pengaduan

iapkan agenda- agenda dan mene-

ditandatangani sejumlah pihak

ses rehab rekons selama ini. Masa-

masyarakat, dapat dicari jalan ke

tapkan prioritas, serta bertanggung

dalam waktu dekat ini.

lahnya selama ini koordinasi para

luarnya secara cepat. Selama ini,

jawab untuk memantau penangan-

Consultation Meeting) yang dikembangkannya selama ini.

UN-ORS

dengan

ÿÿn

Fadjar

Dicapai Kesepakatan Bersama untuk Koordinasi dan Penanganan Pengaduan

Penandatangani MoU tentang sisitem koordinasi penanganan pengaduan ditingkat Kecamatan. ● FOTO/AGUS

“PADA hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun 2007, kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melaksanakan pasal – pasal yang tercantum dalam kesepakatan sistem koordinasi dan prosedur penanganan pengaduan di tingkat kecamatan dalam rangka rehabilitasi dan rekontruksi pasca tsunami di Kabupaten Bireuen”. Demikian kutipan Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat antara Bappeda Kabupaten Bireuen, BRR Aceh Nias Distrik Bireuen, Transparency International (TI) Indonesia, Office of the United Nations Recovery Coordinator for Aceh and Nias (UNORC), PASKA Bireuen pada 25 Januari 2007 kemarin. Nota kesepahaman ini mengatur sistem koordinasi dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan. Kesepakatan ini juga turut ditandatangani oleh sejumlah Komite Pemantau di tiga kecamatan dampingan TI Indonesia yakni Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, dan Jeunieb. Tak ketinggalan beberapa lembaga International yang terlibat dalam rekonstruksi, seperti Muslim Aid, GAA dan Child Fund Indonesia, juga menandatangi kesepakatan tersebut. Gagasan kesepakatan tersebut pernah disosialisasi-

kan dalam acara Konsultasi Publik Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan di Wisma Bireuen Jaya pada 17 Januari 2007 lalu, dan besoknya di Pidie. Kegiatan yang dihadiri sekitar100 orang, baik dari kalangan masyarakat penerima bantuan, International NGO, Camat dan Bappeda dan BRR ini, merekomendasikan perlunya kesepakatan tertulis untuk menuangkan gagasan sistem koordinasi ini. Sebelumnya, TI Indonesia setelah mengadakan pertemuan dengan beberapa lembaga seperti UN ORC, BRR dan Bappeda. Dengan mempelajarai mekanisme koordinasi dan penanganan pengaduan baik itu yang dikembangkan oleh TI Indonesia maupun lembaga lain, disusun konsep tentang kedua hal tersebut. Dari diskusi di dua kabupaten: Pidie dan Bireun, konsep tersebut mendapatkan respons yang cukup baik bahkan dari pihak kecamatan. Nota kesepahaman yang sudah dilangsungkan di Bireuen, dalam waktu dekat juga akan disusul di Pidie dan kota Banda Aceh. Sesuai dengan kesepakatan bersama, pada 14 Februari 2007 akan diadakan pertemuan koordinasi tingkat Kecamatan di Bireuen untuk pertama kalinya. ■ Agus Sarwono

HALAMAN

10

Boat Depsos Tidak Bisa Melaut Pembagian boat dari Departemen Sosial untuk nelayan di Johan Pahlawan, Aceh Barat masih bermasalah. Selain tidak bisa dipakai melaut, ada beberapa nelayan yang belum menerima boat. Oleh: M Istijar/ Gerak Aceh Barat AUT

unit. Namun mengapa ada yang belum mendapatkan bantuan

wajah Muhamad

boat? Tentu itu membuat tan-

Idris (38), warga Padang

da tanya, mereka pun curiga

Seurahet, Johan Pahla-

adanya ketidabersan dalam dis-

wan, Aceh Barat, terli-

tribusi boat. Indikasi itu diper -

hat cemas. Sebagai nelayan di-

kuat dengan keenganan sebagi-

rinya belum bisa melaut. Bu-

an nelayan untuk menanda-

kan masih trauma dengan tsu-

tangi bukti penyerahan boat

nami dua tahun silam, akan

yang disodorkan Panglima Laot.

tetapi hingga kini dia belum

Tak hanya itu, Dinas Sosial

memiliki perahu atau boat.

setempat sebagai perpanjangan

Untuk membelinya tidak mu-

tangan Depsos, sempat enggan

ngkin. Jangankan membeli

menandatangani berita acara

boat, untuk menutupi kebutu-

penyerahan boat meski akhirn-

han pokok saja masih kelim-

ya luluh

R

juga.

pungan. Keluarganya kini ma-

Hasil penelusuran JROH

sih tinggal di sebuah barak di

dan tim Gerak Aceh Barat

Johan Pahlawan, Aceh Barat.

menyebutkan, beberapa boat

Sebenarnya warga di desa tempat

tinggal

Idris

pemberian Depsos itu masih

telah

mangkrak di bibir sungai Meu-

mendapatkan bantuan boat

rebo. Kondisi boat sudah mem-

dari Departemen Sosial (Dep-

prihatinkan. Alat produksi ne-

sos). Bantuan itu berjumlah 13

layan ini tersembunyi di semak

perahu. Namun bukan untuk

blukar. Kayunya sudah kropos,

13 nelayan, melainkan 52 ne-

sehingga badan perahu ber -

layan. Masing-masing boat un-

lubang sana sini. Selain itu,

tuk 4 nelayan. T idak hanya

beberapa nelayan mengungkap-

desa tempat tinggal Idris. Di

kan mereka enggan meng-

Johan Pahlawan, departemen

gunakan boat pemberian Dep-

pimpinan Bachtiar Chamsyah

sos. “Kami tidak mau ambil

ini juga memberikan

resiko. Takut tenggelam di ten-

bantuan

● FOTO/ISTIJAR untuk Desa Rundeng sebanyak

gah laut,” ujar Ibrahim, salah

2 boat, Pasar Aceh 1 unit, Ujong

seorang nelayan yang mendap-

Baroh 2 unit, dan Desa Drien

atkan boat. Karena perasaan

Rampak 1 perahu. Jadi total

takut itu, Ibrahim dan bebera-

boat yang diberikan Depsos se-

pa nelayan tidak mau meneri-

banyak 35.

ma boat bantuan Depsos.

Teknis penyaluran bantuan

Menurut Ibrahim, kualitas

tersebut diberikan melalui ko-

boat Depsos sangat rendah.

perasi Al-Istiqamah, Meulaboh.

Papan yang digunakan sebagai

Namun pengerjaannya dilaku-

bahan

kan kontraktor yang dipimpin

lapuk. Sehingga ketika men-

oleh Sofian Sawang. Namanya,

genai batu karang akan bisa

tidak terlalu jelas. Penyerahan-

berlubang. Selain itu, Ibrahim

nya melalui lembaga adat Pan-

juga mengungkapkan, terdapat

glima Laot Johan Pahlawan.

beberapa boat yang karam aki-

Tanda penyerahannya telah di-

bat badan boat bocor. “Makan-

lakukan sejak 15 Desember

ya saya tidak mau ambil resi-

2006 lalu. Sedangkan secara

ko. Dari pada tenggelam, lebih

keseluruhan di Aceh Barat,

baik

jumlah boat yang diberikan

ujarnya.

Depsos jumlahnya mencapai 70

utama

tidak

boat

mudah

dipergunakan,”

Kualitas boat yang rendah

Boat bantuan Depsos yang rusak karena kualitas jelek.

dan lapuk juga diakui Pangli-

● FOTO/ISTIJAR

partai berlambang Kabah itu.

proyek, tidak pernah berkoor -

ma Laot Padang Seurahet M

Selain itu, dalam proyek pen-

dinasi dengan mereka. Yang

Yunus. Menurutnya, boat yang

gadaan boat bantuan tersebut

membuat kedua instansi ini

didistribusikan Depsos kepada

juga diduga terjadi penggelem-

kecewa adalah, ketika proyek

nelayan Johan Pahlawan tidak

bungan dana produksi. Karena

ini dianggap bermasalah, Sofi-

layak pakai. Kondisi ini mem-

menurut taksiran para nelayan

an Sawang baru memberitahu-

buat para nelayan enggan

dan tukang pembuat boat setem-

kan bahwa ada bantuan boat

menggunakan boat bantuan

pat yang ditemui menyebutkan,

dari Depsos. “Sejak semula

Depsos tersebut. Agar boat ban-

pembuatan satu boat seperti itu

kami tidak pernah dikonfirma-

tuan itu bisa dirasakan man-

hanya menghabiskan sekitar Rp

si ada proyek bantuan,” ujar

faatnya oleh nelayan, Panglima

40 juta. Sedangkan anggaran

Hasballah, Kepala Bidang So-

Laot Padang Seurahet pernah

yang dihabiskan tercatat menca-

sial, Dinsos Aceh Barat.

mengusulkan dana tambahan

pai Rp 50 juta per unit.

Meski kondisi boat bantu-

kepada pihak kontraktor untuk

T idak hanya itu, sebagian

an terbilang tidak layak, en-

memperbaikinya. Namun kon-

besar nelayan mengaku harus

tah kenapa pada medio No-

traktor menanggapi dingin. Ala-

merogoh koceknya agar boat

vember lalu, Pelaksana Jaba-

sannya, tidak ada anggaran

bantuan tersebut bisa digu-

tan (Pj) Aceh Barat Drs Nas-

untuk itu.

nakan. Nilai perbaikannya lu-

rudin Aceh Barat dan Pangli-

Pembuatan boat Depsos dik-

mayan besar yakni setiap boat

ma Laot Provinsi membuat

erjakan di pulau Siemeulue,

antara Rp 5-10 juta. Sedang-

surat penyerahan boat bantu-

oleh sebuah kontraktor diba-

kan mereka yang tidak mampu

an

wah Koperasi Perikanan Al-Is-

memperbaiki, terpaksa harus

NAD yang ditembuskan kepa-

tiqamah Meulaboh. Penunju-

menjualnya. Kejanggalan juga

da Mensos. Sayangnya hing-

kan kontraktor milik Sofian

terlihat di Desa Padang Seura-

ga pelaksanaan konsultasi

Sawang atas persetujuan Dep-

het. Di desa ini, terdapat dua

publik yang digelar T ranspar -

sos. Alasannya, tidak terlalu

dari enam boat bantuan yang

ency Internasional (TI) Indo-

jelas. Ada yang mencurigai bah-

diberikan Depsos, rahib. Para

nesia di Meulaboh beberapa

wa penunjukan Sofian sebagai

nelayan juga tidak mengetahui

waktu lalu, Sofian Sawang

kontraktor dikarenakan kede-

dimana boat itu.

tidak bisa memberikan klari-

Depsos

kepada

Dinsos

katan hubungannya dengan

Dinas Sosial serta Dinas

fikasi. Bahkan ketika report-

Menteri Sosial, Bachtiar Ham-

Kelautan dan Perikanan Aceh

er JROH mencoba mendatan-

syah. Kebetulan Sofian adalah

Barat sendiri menilai wajar

gi kediamannya di Meulaboh,

ketua DPC Partai Persatuan

buruknya proyek boat bantuan

Sofian Sawang tak bisa dite-

Pembangunan (PPP) setempat,

Depsos. Pasalnya, Depsos mau-

mui. Alasan si pemilik rumah

dan Bachtiar Chamsyah meru-

pun Panglima Laot serta Sofi-

sedang sakit dan tidak bisa

pakan salah satu pimpinan

an Sawang sebagai pelaksana

diganggu

.n

Dua Tersembunyi di Semak Blukar MALANG

betul nasib dua boat bantuan

bukan lagi di salah satu desa di Johan Pahl-

Depsos. Bagaimana tidak, boat itu tidak bisa

awan. Tetapi sudah di desa seberang: Desa

digunakan nelayan untuk mencari ikan di

Ranub Dong, Meurebo. Sekitar 10 kilometer

laut. Sekilas sih boat itu masih terlihat

dari Johan Pahlawan. Karena disemak

gagah. Sedikitpun terlihat tidak ada tanda-

blukar, sedikit nelayan yang mengetahuin-

tanda bermasalah. Namun kalau didekati,

ya.

boat bantuan ini kondisinya sudah mempri-

Belakangan baru diketahui ternyata boat

hatinkan. Badan boat dibiarkan dimakan

ini merupakan dua diantara 4 boat bantuan

rayap di semak-semak belukar. Masing-mas-

yang dinyatakan rahib oleh masyarakat

ing badan boat terdapat identitas: bantuan

Padang Seurahet. Dimana boat bantuan ini

Depsos 01 dan 02.

sebenarnya jatah untuk para nelayan men-

Lokasi persembunyian boat itu sekitar 10 meter dari bibir sungai Meurebo. Letaknya

cari nafkah. Maka jangan tanya lagi, mengapa sebagian tidak mendapatkannya.

***

HALAMAN

11

Berebut Jabatan, Berebut Bantuan Pembangunan rumah bantuan Rekompak di Desa Alue Bata, Kuala, Nagan Raya terpaksa dihentikan sementara. Terjadi perebutan ‘proyek’ sesama kelompok pemukim hasil bentukan Rekompak. Oleh: M Istijar/ Yayasan Papan Meulaboh ISRUH

Koordinator Rekompak Nagan Raya, Rianto Subandiono, para anggota Pokja dibekali dengan training.

pembagian jatah rumah

Hasil pendataan tidak langsung dis-

bantuan dari Rekompak (Re-

etujui begitu saja oleh pihak Rekompak.

habilitas dan Rekontruksi Ma-

Namun dilakukan verifikasi data den-

syarakat dan Pemukiman Ber -

gan cara uji publik. Hasil uji publik itu

basis Kominutas) hingga pertengahan

maka ditetapkan sebanyak 96 rumah

Januari masih berlangsung. Karena itu,

yang mendapatkan bantuan rehabilita-

pihak pemberi bantuan menghentikan

si dan 26 rumah mendapatkan bantu-

sementara proses pembangunan rumah

an rekontruksi. Nilainya, untuk reha-

bantuan kepada 132 kepala keluarga di

bilitasi antara Rp 1 juta hingga 15 juta.

Desa Alue Bata. Alasannya, untuk mend-

Sedangkan rekontruksi sebesar Rp 53 juta.

inginkan situasi.

Rianto mengungkapkan, proses pengerjaan

K

Secara geografis, Desa Alue Bata,

pembangunan diserahkan sepenuhnya

Kuala, Nagan Raya memang bukan

kepada masyarakat. “Segala sesuatu yang

daerah pesisir. Desa ini berada di per -

disalurkan ke masyarakat kami serahkan

bukitan. Gelombang tsunami yang

sepenuhnya kepada masyarakat,” ujarn-

menghantam sebagian besar wilayah

ya. Baik itu pembuatan rumah, bentuk

Aceh tidak dirasakan oleh warga desa

rumah, atau bahan material rumah dis-

ini. Tetapi mereka turut merasakan keg-

erahkan kepada warga.

Contoh rumah bantuan Rekompak di Desa Alue Bata.

● FOTO/ISTIJAR

etiran dari gempa yang berkuatan men-

Namun entah mengapa setelah pros-

capai angka 8 skala richter yang meng-

es pengumuman penerima bantuan,

guncang Aceh-Nias dua tahun silam.

timbul persoalan. Tiga pokja bentukan

Rumah mereka rusak. Karena itu, mere-

Rekompak tidak berjalan maksimal.

ka termasuk daftar dari korban gempa

Sesama kelompok pemukim saling

dan tsunami. Alasan itulah yang mem-

‘bertengkar’. Intrik-intrik ‘politik’ ber -

buat Rekompak, instansi ‘plat merah’

munculan. Sesama kelompok pemukim

dibawah Departemen Pekerjaan Umum

saling mengeluarkan tudingan negatif.

ini berrencana memberikan bantuan

Akibatnya, proses pemberian bantuan

pada pertengahan tahun lalu. Salah

berjalan di tempat. Bahkan sempat ter -

satunya rumah. Sifatnya bukan beri

henti. Apakah masyarakat belum siap

kunci namun partisipatif. Yakni dengan

menerapkan konsep partisipatif warga?

melalui pembentukan kelompok pe-

Padahal konsep pembangunan yang

Bustami sederhana. Rapat-rapat men-

kami survei memang tidak layak untuk

mukim.

melibatkan warga adalah sangat ideal

genai proses rehabs-rekons di desa Alue

direkons. Kerusakkannya tidak parah,

Menurut pengakuan pihak Reko-

untuk meningkatkan kesadaran warga

Bata tidak melibatkan mereka.

tetapi dapat bantuan rekons,” ujar Bus-

mpak, awalnya mereka merasa enggan

dalam membangun kembali kehidupan-

memberikan bantuan kepada warga desa

nya yang hancur akibat bencana.

Lebih lanjut Bustami menjelaskan,

tami geram. Rekompak dianggap telah

entah apa alasannya dalam beberapa

menyalurkan bantuan tidak tepat sasa-

Alue Bata. Alasannya, ya itu, mereka

Menurut Ketua Pokja Tanah, Busta-

rapat yang digelar Rekompak, diputus-

ran. Bahkan dicurigai adanya indikasi

tidak merasakan langsung gelombang

mi, kisruh ini dimulai ketika pihak Re-

kan untuk membentuk pokja tandingan.

praktik KKN dalam pembangian rumah

tsunami. Namun karena merasa hiba,

kompak mengabaikan kinerja Pokja.

Dimana para anggotanya adalah orang-

bantuan tersebut.

maka pada pertengahan Januari 2006,

Keputusan verifikasi data penerima ban-

orang yang termasuk kelompok

Rekompak memutuskan warga Alue

tuan dan uji publik tidak melibatkan

(kepala desa). “Dan orang-orang keucik

Poka lama itu dibantah keras oleh pi-

Bata termasuk daftar korban yang harus

para anggota Pokja. Sehingga mereka

itu yang selalu dilibatkan. Sedangkan

hak Rekompak. Menurut Rianto, tidak

dibantu. Kemudian Rekompak memben-

merasa ditinggalkan oleh Rekompak.

kami dibuang begitu saja,” ujarnya.

benar bahwa ada Pokja tandingan sep-

tuk tiga kelompok kerja (Pokja). Yang

“Mereka (Rekompak) sepertinya meny-

Selain itu, kelompok baru ini meny-

erti yang diutarakan Bustami. Namun

masing-masing diantaranya Pojka

etujui pembentukan Pokja baru. Dan

etujui beberapa warga yang dianggap

dia mengakui, bahwa dalam verifikasi

Tanah, Pokja Lingkungan dan Pokja

kami ditinggalkan begitu saja,” ujarnya

Pokja sebelumnya tidak layak menda-

data, pihaknya lebih memilih data yang

Rumah. Masing-masing Pokja berang-

kepada JROH. Indikasi yang diberikan

patkan bantuan rekontruksi. “Ketika

diajukan

Keucik

Sudah pasti, tudingan

Keucik.

pengurus

Alasannya tentu

gotakan lima orang, yang totalnya men-

Keucik

jadi 15 orang. Tugas Pokja Tanah ad-

warga desa. “Data penerima korban

alah memastikan status kepemilikan

memang kami peroleh dari

tanah, Pokja Rumah memastikan pemberian rumah dan Pokja Lingkungan memperbaiki lingkungan yang rusak akibat gempa. Kerjapun dimulai. Pokja Rumah dan Tanah mulai mendata korban yang ber hak mendapatkan bantuan rumah. Proses pendataan ini berdasarkan empat unsur kerusakan yang ditetapkan Rekompak. Keempat unsur itu diantaranya kosmetik (yang menyangkut jendela, plapon dan dapur), pelengkap (bak air, wc, sumur), pengisi (dinding), dan struktur (tiang dan pondasi). Rumah yang mengalami kerusakan selain unsur struktur, hanya diberikan bantuan rehabilitasi. Sedangkan yang mengalami kerusakan struktur diberikan bantuan rekontruksi. Untuk menjalankan tugasnya, menurut Asisten Manager Data

Solusinya Konsultasi Publik… PEREBUTAN ‘jatah’ bantuan memang sering kali terjadi saat bencana alam. Hal itu wajar. Namun jika prebutan ‘jatah’ ini sudah mengarah pada praktik KKN tentu tidak bisa dibenarkan. Termasuk dalam kasus pemberian bantuan Rekompak di Desa Alue Bata, Kuala, Nagan Raya ini. Untuk menyelesaikannya, masyarakat setempat sepakat untuk menggelar Public Consultation Meeting (konsultasi publik), atau PCM. Dalam PCM ini, nantinya akan menghadirkan semua pihak yang terkait dengan pembagian bantuan rehab-rekons di Desa Alue Bata: Pokja, Keucik, Rekompak dan masyarakat. PCM akan digelar awal bulan Februari. Kegiatan konsultasi publik ini akan difasilitasi oleh Transparency Internasional (TI) Indonesia kantor Meulaboh dan mitranya, Yayasan Papan. Pihak-pihak yang terlibat-

pun sepakat untuk digelarnya PCM. “Kami senang sekali digelar itu. Kami malah berharap ini segera selesai,” ujar Rianto Subandiono dari Rekompak. Menurut dia, permasalahan ini sebenarnya sekedar mis-komunikasi saja sesama penerima bantuan. “Kami akui ada permasalahan ini. Untuk itu kami ingin masalah ini segera diselesaikan,” ujarnya. Dalam konsultasi publik itu, Rekompak akan memaparkan semua data tentang pemberian bantuan rehabs-rekons di Desa Alue Bata. Mulai proses perencanaan pemberian bantuan, jumlah dana, hingga keputusan verifikasi. Hal itu penting agar warga penerima bantuan menjadi jelas seberapa besar mereka menerima bantuan, serta mengapa mereka menerima bantuan. “Dan bagi yang tidak menerima juga jelas mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya. ***

merupakan representasi dari

Keucik. Na-

mun setelah itu, kami tetap verifikasi dengan cara uji publik,” ujarnya. Dia mengungkapkan, dalam verifikasi itu, tetap mengakui kinerja tiga Pokja. “T idak benar itu kami mengabaikan mereka,” tambahnya. Menurut Rianto, sebenarnya pihaknya sudah ingin keluar dari Desa Alue Bata. Keinginan itu dikarenakan warga desa menganggap Rekompak sebagai kontraktor. Padahal, kata Rianto, pihaknya hanya sekedar memberikan bantuan. Agar tidak menambah panas situasi, maka mulai pertengahan Januari, Rekompak memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian bantuan. Lantas kapan memulai kembali proses pemberian bantuan tersebut. “Sampai situasi dingin kembali,” ujarnya. Itu kan, akhirnya warga juga yang menderita. ■

HALAMAN

12

● FOTO/ISTIJAR

Bantuan Partisipasi Berujung Kecurigaan Tidak adanya informasi yang jelas membuat sejumlah warga mempertanyakan bantuan rumah dari KKSP. Terlebih komunikasi antara penerima dan pemberi bantuan tidak berjalan mulus. Oleh M. Istijar/ Gerak Aceh Barat MIDAH

da. Namanya TDH Netherland. Konsep

 

A

bantuan yang diberikannya cukup ba-

(46), warga Dusun Ten-

gus, yakni bersifat partisipatif. Si pen-

goh Gede Simpang, Meurebo,

erima bantuan ikut berperan aktif dalam

Aceh Barat, harus rela menge-

membangun rumah mereka. Untuk men-

luarkan uang sekitar Rp 2 juta

jalankan konsep itu, KSKP hanya mem-

untuk mewujudkan rumah per -

berikan keperluan bangunan: bahan

manen impiannya. Dana yang diberikan

bangunan dan uang jasa membayar tu-

sang pemberi bantuan, KKSP (Educa-

kang sebesar Rp 6,1 juta. Dana itupun

tion and Information Center for Child

sudah tiga kali diperbarui, dari semula

Rights) tidak mencukupi untuk mem-

hanya Rp 4,1 juta. Namun diperjalan-

bangun sebuah rumah. Dana itu dipe-

an, keperluan bangunan dianggap war -

runtukan untuk membayar jasa tukang

ga jauh dari mencukupi. Bahan ban-

yang menimbun pondasi bangunan ru-

gunan tidak sesuai dengan yang dijan-

mah. Padahal dana itu sebelumnya

jikan. Selain itu, uang jasa untuk mem-

dipersiapan oleh Amidah untuk menam-

bayar pekerja bangunan dianggap jauh

bah modal usaha kedai kopinya.

dari mencukupi.

BANTUAN rumah KKSP yang masih belum jadi. manen,” ujarnya.

ga bahan bangunan itu sendiri. Mak-

 Rencananya, diatas pondasi itu akan

Agar rumah bisa berdiri tegak dan

Proses pembangunan dikerjakan

sudnya agar si penerima mengenal bet-

dibangun rumah tipe 36. Dana dari pem-

dapat ditempati, warga korban tsunami

dalam dua tahap. Tahap pertama dim-

ul tipe dan jenis bahan bangunan ru-

beri bantuan senilai Rp 6 juta dinilai jauh

harus nombok hingga beberapa juta.

ulai bulan Juni 2005 sebanyak 100 ru-

mah yang bakal mereka tempati.

dari cukup untuk membayar tukang ban-

Tentu saja itu dianggap memberatkan

mah. Segala keperluan bangunan diberi-

Konsep pembangunan yang melibatkan

gunan dan membeli bahan bangunan. Itu-

warga. “Sudah terkena musibah kok harus

kan bertahap kepada si penerima ban-

partisipasi masyarakat tentu sangat baik.

pun masih belum jelas kapan dibangun-

keluar uang,” ujar Amidah. Karena itu,

tuan. Tahap pertama belum selesai

Konsep ini dipandang lebih mendidik su-

nya. Bahan bangunan yang dijanjikan pi-

warga menuding pihak KSKP setengah

sepenuhnya, pihak KSKP telah mulai

paya pihak penerima bantuan tidak seke-

hak pemberi bantuan sudah beberapa bu-

hati dalam memberikan bantuan. LSM itu

melaksanakan tahap kedua. Namun

dar menikmati enaknya ‘kue’ bantuan.

lan tak kunjung datang. Saat ini, kondisi

dinilai tidak transparan dalam penyalu-

jumlahnya tidak 187 rumah. Hanya 137

Tetapi mereka juga terlibat dalam proses

bangunan rumah baru sekedar pondasi

ran bantuan. Wajar saja jika warga set-

rumah. Sebanyak 50 rumah tidak jelas

pembuatan‘kue’ itu. Namun konsep ini

dan tiang besi berukur 8 cm. Tak heran

empat memprertanyakan keseriusan lem-

waktu dimulai pembangunannya. Diper -

dalam pelaksanaannya tidak berjalan lan-

jika hingga sekarang, Amidah harus bers-

baga itu dalam memberi bantuan, bah-

jalanan sebagian warga mengeluh. Ba-

car seperti yang diharapkan karena ket-

abar untuk tetap tinggal di rumah semi

kan ada yang mencurigai bantuan yang

han bangunan yang diberikan dianggap

ertutupan dari si pemberi bantuan. Ter-

permanen berbahan papan. Nyaman, jan-

seharusnya untuk warga.

tidak bagus. Terlebih uang jasa pem-

lebih komunikasi tidak berjalan lancar.

 Menanggapi masalah tersebut, Man-

bayaran tukang dirasakan tidak men-

Jika ada masalah, tentu muncul prasang-

ager Logistik KSKP, Syamsul (38) dalam

cukupi. Beberapa warga ikut mengelu-

ka negatif antara si penerima bantuan

 Nasib serupa dialami Maimunah (54).

pertemuan konsultasi public yang difa-

arkan kocek sendiri.

dengan pemberi bantuan.

Namun dia sedikit beruntung karena

silitasi oleh Transparency Internation-

 Hal itu dimaklumi pihak KSKP.

 Lemahnya komunikasi dengan pihak

sudah bisa menepati bangunan rumah

al (TI) Indonesia di kantor Balai Desa

Menurut Syamsul, dalam konsep awal

warga diakui pihak KSKP. Selama pros-

permanen. Hanya saja kondisi bangu-

setempat belum lama ini menjelaskan

memang proses pembangunan rumah

es pemberian bantuan, lembaga itu han-

nannya kurang memadai. Dilihat dari

duduk persoalannya. Menurutnya, komit-

bantuan ini bersifat partisipatif. Warga

ya melakukan koordinasi dengan pihak

dekat, dinding rumahnya terdapat celah

men pemberian rumah bantuan permanen

diharapkan jangan terlalu menghandal-

keucik/ geucik

sana sini. Pondasinya rapuh, tiang pen-

berawal setelah pertemuan dengan warga

kan tukang bangunan. Tetapi mereka

KSKP, kepala desa merupakan orang

yanggah juga bergelombang. Balok pen-

dari beberapa desa, yang ada di Meurebo

ikut dalam membangun rumah bantu-

yang dianggap merepresentasikan war -

yanggah atap terlihat sudah dimakan

pada awal 2005 lalu. Dalam pertemuan

an itu. “Agar mereka juga lebih mandi-

ga. “Kami akan mengubahnya ke depan,”

rayap. “Saya takut rubuh kalau ada gem-

itu, warga meminta agar KSKP segera

ri. Kami tidak ingin sekedar memberi

ujar Syamsul. Mengenai kurangnya 50

pa. Karena tiangnya terlihat rapuh,”

memberikan rumah semi permanen. Laz-

bantuan. Kami ingin agar mereka aktif

rumah bantuan permanen, Syamsul

katanya. Karena tidak ada alternative

imnya rumah semi permanen, bahan

dalam membangun. Karena itu, konsep

mengaku bahwa pihaknya telah mengal-

tempat lain, maka dia terpaksa tinggal

dasarnya mayoritas kayu. Namun setelah

kami adalah satu tukang dan satu

ami kesalahan analisa pasar. Menurut

di rumah permanen ‘baru’ itu.

uji pasar, diputuskan untuk memberikan

kenek, selebihnya penerima bantuan

dia, dalam analisa pertama, dari dana

 Di Kecamatan Meurebo, KKSP yang

rumah permanen. Alasannya, biaya pem-

menjadi tukang dan kenek bangunan-

yang dimilikinya itu mampu memberi-

berkantor di Medan, Sumatera Utara,

bangunan rumah semi permanen berbe-

nya,” imbuhnya.

kan bantuan sebanyak 287 rumah. Teta-

itu berkomitmen memberikan bantuan

da tipis dengan rumah permanen. “Kare-

 Dalam tahap kedua, si penerima

pi realitas analisa kedua hanya mampu

sebanyak 287 rumah permanen. Dalam

na saat itu harga papan mahal. Maka

bantuan diberikan agenda material pe-

237 rumah. “Karena ini juga men-

teknis pemberiannya, LSM itu bekerjas-

karena hati tulus, kami memutuskan

milik rumah. Agenda ini berisikan tipe

yangkut persoalan harga,” ujarnya.

ama dengan lembaga donor dari Belan-

untuk memberikan bantuan rumah per -

rumah, jenis bahan bangunan dan har -

Maklum manusia.***

gan tanya. Papan-papan sudah pada bolong dan hitam. Pondasinya sudah keropos.

.

(kepala desa)

Menurut

Belum Dapat Rumah, Barakpun Akan Digusur PULUHAN

barak di Paya Peu-

tinggal di barak. Tetapi bantuan

ial Aceh Barat, Mustafa Kamal.

naga, Meurebo, Aceh Barat dika-

rumah belum diterimanya. Badan

Menurutnya, setiap penggusuran

barkan bakal digusur pihak Pem-

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

barak dipastikan melalui surat

da Aceh Barat. Kabarnya Penggu-

(BRR) Aceh-Nias sebagai lembaga

pemberitahuan resmi dari pihak

suran bakal dilakukan pada seki-

pemerintah belum pernah menda-

Pemda. “Kalaupun mau digusur

tar bulan Juni mendatang. Untuk

tanginya. Selain itu, lembaga do-

pasti berunding dulu dengan war -

itu, warga penghuni barak harus

nor internasional yang diharapkan

ga. Bagaimana solusinya. Tidak

bersiap-siap segera mengosongkan

bisa memberikan bantuan malah

serta-merta seenaknya kami gu-

lokasi.

“menakut-nakuti” warga untuk

sur,” ujarnya.

Tentu kabar ini membuat pen-

segera pindah dari barak. Tetapi

 Selain itu, sambung Mustafa,

ghuni barak yang telah tinggal se-

tidak memberikan solusi. “Pernah

Pemda tidak akan menggusur bar -

lama hampir dua tahun panik. Se-

ada seorang staf dari UNDP (Unit-

ak jika belum berkoordinasi den-

bagian warga merasa tidak tahu

ed Nation Development Program)

gan pihak BRR. Mustafa mengaku

harus tinggal dimana jika barak

datang ke barak. Dia bilang bah-

bahwasanya Pemda belum mela-

m e r e k a b a k a l d i g u s u r. “ K a m i

wa barak akan digusur. Dan war -

kukan komunikasi dengan pihak

sudah tidak memiliki tempat ting-

ga didata. Tetapi sampai saat ini

BRR. Karena pembangunan atau

gal,” ujar Asnida (40), salah seor -

tidak ada kabarnya,” ujarnya.

relokasi hanya dilakukan BRR.

ang penghuni barak.

● FOTO/ISTIJAR

Namun kabar penggusuran itu

“Kami hanya mengawasi saja. Dan

 Warga penghuni barak sebe-

dibantah keras oleh Kepala Seksi

jika barak itu sudah kosong baru

narnya tidak ingin berlama-lama

Kesejahteraan Sosial Dinas Sos-

akan digusur,” ujarnya. *** 

HALAMAN 13

Draf Qanun Versi Masyarakat Sipil Sosialisasi draf qanun tentang tata cara pembentukan Qanun yang dirumuskan oleh KKP digelar di tiga kota. Draf ini merupakan sandingan bagi draf qanun yang sudah diajukan oleh eksekutif.

Warga Meulaboh dan sekitarnya sedang mengikuti Sosialisasi Qanun TCPQ versi KKP.

Oleh: Fadjar Pratikto/Istijar

P

EMERINTAH

● FOTO/ISTIJAR

Selatan, dan Singkil. Seperti diketahui, draft Tata

pusat mau-

Cara Mempersiapkan Rancangan

pun pemerintah Aceh harus

Qanun sudah memasuki pem-

bisa memberikan jaminan

bahasan tata tertib di Dewan Per -

ruang partisipasi publik

wakilan Rakyat Aceh (DPRA). Be-

bagi rakyat. Untuk dapat menjamin

berapa waktu lalu, Biro Hukum

pemanfaatan ruang partisipasi

Pemda NAD telah menyerahkan

tersebut secara luas, diperlukan se-

draft tersebut ke DPRA sebagai

buah perangkat hukum bagi pelak-

materi pembahasan. Namun dalam

sanaan masyarakat dalam kebija-

proses penyusunan rancangan

kan dan pembangunan. Disinilah

tersebut, pelibatan publik yang di-

pentingnya qanun Tata Cara Pem-

laksanakan Biro Hukum Pemda

bentukan Qanun (TCPQ),

yang

NAD dianggap masih minim. Han-

merupakan amanat Undang-un-

ya dilaksanakan sekali melalui

dang Pemerintahan Aceh (UUPA)

lokakarya konsultasi publik. Itupun

No. 11 Tahun 2006.

dengan peserta dan waktu yang

Demikian pendapat yang mengemuka dalam acara sosialisasi dan konsultasi publik draft qanun Tata Cara Pembentukan Qanun (TCPQ), versi tim perumus dari Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) Aceh. Kegiatan yang difasilitasi KKP ini diadakan di hotel Maligo, Meula-

sangat terbatas. Menurut ketua panitia pelaksana, Kurdinar, tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi draft Qanun Tata Cara Pembentukan Qanun versi KKP serta mencari saran, masukan dan kritik ter hadap draft versi koalisi ini. Selain

boh, Aceh Barat pada 23 Januari

itu, Kurdinar mengungkapkan, keg-

2007 lalu, yang melibatkan sekitar

iatan ini juga diharapkan memberi-

40 peserta. Sosialisasi yang sama dilakukan di Lhokseumawe pada 25 Januari dan kota Banda Aceh, 30 Januari 2006. Menurut Dr. Husni Jalil SH, salah seorang narasumber, tata cara pembuatan qanun menjadi sangat pent-

kan pencerahan tentang pentingnya qanun TCPQ untuk segera dibahas dan disahkan sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh. Serta juga ingin

meminta

masukan

dari

masyarakat untuk dapat memberi dukungan moril, agar upaya-upaya

ing karena ini akan menjadi dasar

advokasi ke depan dapat dilakukan

akan merasakan dampak dari pelak-

secara bersama, maksimal dan

sanaan sebuah kebijakan, maka

utuh. “Ini penting untuk segera dis-

sudah seharusnyalah masyarakat

ikapi pasca ditandatanginnya un-

menjadi bagian yang tak dapat dip-

dang-undang nomor 11/2006 ten-

isahkan dari proses penyusunannya.

tang Pemerintahan Aceh oleh pe-

Kondisi tersebut, akan terwujud jika

merintah pusat beberapa bulan

seluruh pihak yang terkait baik itu

lalu. Dan menjadi tonggak awal

eksekutif maupun legislatif memberi-

dari kemajuan demokrasi di Aceh,”

kan dukungan penuh atas partisipasi

ujar koordinator T im Kampanye

masyarakat dalam seluruh proses

KKP Aceh.

legislasi di negeri ini.

Dalam pasal 238 ayat 1 dan 3

“Dalam hal ini harus ada jami-

UUPA, masyarakat Aceh telah

nan hukum melalui peraturan pe-

diberi peluang untuk terlibat dalam

rundang-undangan untuk memas-

persiapan dan pembahasan qanun.

tikan bahwa masyarakat berhak

Apalagi Aceh sebagai daerah otonomi

terlibat secara aktif dalam proses

khusus, qanun merupakan salah

penyusunan kebijakan, sehingga

satu aturan formal yang mengatur

kebijakan yang akan dihasilkan

penyelenggaraan pemerintah dan ke-

bersifat partisipatif dan berpihak

hidupan masyarakat Aceh. Begitu

kepada masyarakat,” jelas Husni

juga dalam ayat 2 pasal itu disebut-

Jalil.

kan setiap penyiapan dan pem-

Senada dengan itu, narasumber

bahasan qanun harus terjamin adan-

lain, Banta Syahrial menekankan

ya ruang partisipasi publik. Maknan-

perlunya diterapkannya otonomi

ya sudah jelas bahwa publik harus

daerah sampai ketingkat desa. “Nah

dilibatkan dalam setiap proses mu-

disinilah ketika otonomi diberikan

lai dari perencanaan dan pem-

hingga tingkat desa, maka tingkat

bahasannya. Jika tidak, masyarakat

pengawasan masyarakat terhadap

akan berada dalam posisi yang

pemerintahan akan lebih besar,”

lemah.

ujar tokoh LSM Aceh ini. Indikasi

Proses penyusunan rancangan

yang diberikan Banta sangat sed-

Qanun tentang Tata Cara Memper -

erhana. Jika saja otonomi diberi-

siapkan Rancangan Qanun versi

kan hingga tingkat desa, maka set-

Pemda NAD, dipandang telah

iap masyarakat akan lebih memil-

mengabaikan semangat demokratis

ih calon legislatif yang duduk di

yang sudah tertuang dalam UU No.

kursi DPRD, baik tingkat II mau-

11/2006 itu. Itu artinya masyarakat

pun I, dari asal mereka. “Ya mini-

telah kehilangan hak-haknya dalam

mal orang yang benar -benar peduli

mempersiapkan rancangan qanun

terhadap perkembangan desa mere-

yang dipersiapkan Pemda NAD. Na-

ka,” tambahnya.

mun demikian, peluang-peluang

Dalam sosialisasi draf qanun ini,

untuk melibatkan diri dalam proses

beberapa peserta aktivis perempuan

pembahasan di tingkat berikutnya

mengusulkan perlunya memasukan

masih terbuka, meskipun harus di-

kalimat partisipasi perempuan Aceh

lakukan dengan kerja keras dan in-

dalam rancanagn qanun ini. Sebab

tensif ditingkat DPRA.

menurut mereka, kecenderungan

Qanun sebagai produk dari se-

tingkat partisipasi perempuan

buah kebijakan politik, sekecil

dalam setiap kebijakan publik, ter -

apapun akan berdampak kepada

bilang rendah. Pemberlakukan

masyarakat baik langsung maupun

syariat Islam di Aceh dinilai turut

tidak langsung. Sebagai pihak yang

berpengaruh. ■

pembuatan qanun-qanun lainnya yang menjadi aturan pelaksana dari UUPA. “Partisipasi masyarakat Aceh akan sebagai penentu utama dalam proses pembangunan demokrasi di Aceh,” jelas akademisi Fakultas Hukum Unsyiah ini. Selain Husni Jalil, bertindak sebagai pembicara dalam sosialisasi draf qanun versi KKP ini adalah Banta Syahrizal (ACSTF), sedangkan Ria Fitri (Direktur Balai Syuro Ureung Inong Aceh) bertindak sebagai fasilitator. Adapun para peserta terdiri dari berbagai unsur seperti LSM, mahasiswa, tokoh masyarakat/ulama, aktivis perempuan dan akademisi yang mewakili daerah Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh

Kerja Keras KKP SETELAH hampir dua bulan bekerja keras, akhirnya Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) menghasilkan sebuah draf Qanun tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (TCPQ). Draf ini merupakan sandingan dari draf qanun serupa yang sudah diajukan oleh pihak Pemda NAD. Perbedaanya, draf yang dibuat KKP ini lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun, dari mulai perencanaan, pembahasan hingga pengesahannya. Awalnya KKP mencoba memberikan masukan draf qanun TCPQ tersebut kepada pihak eksekutif. Draf

qanun yang dirancang oleh tim perumus dari KKP yang melibatkan sejumlah akademisi ini diserahkan kepada Biro Hukum kantor Gubernur NAD pada 9 Desember 2006 lalu. Ternyata draf sandingan ini sedikit sekali yang diakomodir dalam rancangan Pemda. Hal itulah yang membuat KKP mencoba untuk menggunakan hak inisiatif DPR Aceh. Sejak itu, pembahasan secara intensif dilakukan untuk memperbaruhi draf qanun yang sudah dibuat dengan kembali melibatkan para akademisi dan praktisi. Dalam waktu seminggu draf terse-

but berhasil dimatangkan, dan kini sedang disosialisasikan kepada masyarakat. KKP Aceh, merupakan jaringan dari berbagai elemen masyarakat sipil/NGO, salah satu anggotanya adalah Transparency International (TI) Indonesia. Koalisi ini bertujuan untuk memperjuangkan adanya ruang partisipasi publik yang seluasluasnya menyangkut kebijakan-kebijakan Aceh di masa depan. ”Kami ingin adanya partisipasi rakyat dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah Aceh,” tandas Liza Dayani, koordinator KKP Aceh. ■

HALAMAN 14

Tidak Ada Rapat Pencopotan Kuntoro Belum lama ini sebuah berita mengejutkan dimuat di tabloid MODUS edisi 38/TH. IV/ 1521 Januari 2007 dengan judul “Siapa Bernafsu Kursi Kuntoro?”. Berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya itu, antara lain menyebutkan sebagai berikut: Misalnya, dari kalangan Transparancy International (TI). Lembaga ini kata sumber Modus tadi, sebelumnya pernah memfasilitasi sebuah diskusi tentang pencopotan Kuntoro di kantornya, Jakarta.

membangun Unit Pengelolaan Keluhan. Sesudah pertemuan itu, Greenomics menarik diri karena mengajukan tiga syarat untuk keterlibatan mereka. Salah satunya supaya gaji pejabat BRR dipotong. Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan di Kantor

TAS pemberitaan terse-

Kemitraan yang dihadiri oleh

but, Project Coordinator

Foundation. Pertemuan itu me-

Transparency Interna-

mutuskan bahwa teman-teman

tional (TI) Indonesia di

di Aceh harus dilibatkan. Hal

Aceh, Mochammad B. Winoto

ini bermuara pada satu perte-

telah mengklarifikasi (menjelas-

muan yang difasilitasi oleh Ke-

kan) ketidakbenaran informasi

mitraan dan ICW pada Novem-

tersebut

kepada

ber lalu. Sejak itu, TI sudah

pemimpin redaksi tabloid itu.

tidak terlibat lagi dalam pemb-

Muhammad Saleh, pemimpin

icaraan lanjutan.

A

langsung

ICW, TI, Kemitraan dan Asia

redaksi (pemred) Modus men-

Pemberitaan Modus yang se-

yambut baik hak jawab lembaga

olah-olah TI Indonesia memfasil-

ini untuk meluruskan berita

itasi upaya untuk pergantian

tersebut. Hak jawab itu sudah

Kuntoro, dengan demikian sangat

dimuat diedisi berikutnya.

mengejutkan. Karena sejak awal

”Memang ada pertemuan di

mereka dan lembaga lain yang

Kantor TI yang diikuti oleh

pernah bertemu di kantor TI ter-

ICW, Greenomics, Kemitraan,

masuk ICW, tidak pernah meng-

TI dan Asia Foundation,” de-

hasilkan kesepakatan bersama

mikian bunyi hak jawab itu.

untuk menuntut penggantian

Pertemuan pada September lalu

Kuntoro. Saat ini bahkan TI In-

itu atas permintaan dari ICW

donesia menyepakati dengan

untuk membantu BRR dalam

BRR untuk evaluasi tentang pen-

membangun complaints han-

erapan pakta integritas dalam

dling unit (Unit Pengelolaan

rangka membangun sistem integ-

Keluhan). Pada saat itu TI ber -

ritas.

bagi pengalaman kegiatan di

”Posisi kami sudah jelas:

Aceh mengenai keberadaan ko-

BRR bersih kami puji. BRR

mite pemantau di tingkat kecamatan. Greenomics menyampaikan hasil surveynya men-

Kepala BRR Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto usai menandatangani MoU sistem Integritas dengan pimpinan TI di ● DOK/TI Medan.

korupsi kami kritik. Kalau kami

diminta bantuan untuk

”membersihkan” BRR (siapap-

genai tingkat kepuasan ma-

un ketua Bapel) kita akan ban-

syarakat terhadap BRR. Pada

Aceh, bukanlah Kuntoro akan

saat itu Greenomics menyim-

tetapi orang-orang disekeliling-

pulkan bahwa penyebab kiner -

kta Integritas BRR.

masih September lalu. Perte-

tu,” tandasnya. Hal itu sesuai

Pertemuan itu ditindaklanju-

muan yang difasilitasi oleh

dengan pendekatan TI selama

nya. Pada pertemuan itu juga

ti dengan pertemuan dengan

Greenomics itu masih berbic-

ini dalam pencegahan korupsi

ja yang rendah pada BRR, ber -

dikabarkan bahwa TI akan

Kepala BRR Aceh-Nias Kuntoro

ara mengenai bagaimana mere-

yaitu memperbaiki sistemnya.

dasarkan persepsi masyarakat

melakukan review terhadap Pa-

Mangkusubroto di Jakarta,

ka bisa membantu BRR untuk

■

fadjar

Tunjangan Dewan Ditolak, Pembayaran Ditunda Puji syukur, DPRD Provinsi NAD memastikan menunda pembayaran dana tunjangan komunikasi intensif anggota dewan dan operasional pimpinan DPRD. Menurut Ketua DPRD NAD Sayed Fuad Zakaria, Panitua Musyawarah (Panmus) Dewan telah sepakat menunda pembayaran dana tersebut sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah meskipun sebagian anggota dan pimpinan dewan sudah ada yang menerima. Memang kalau dilihat dari beban anggaran untuk membayar uang rapel tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, cukup besar. Untuk seluruh anggota DPRD kabupaten/ kota se-NAD yang berjumlah 580 orang, besarnya Rp 41,76 miliar. Jika ditambah dengan uang rapel dana tunjangan untuk anggota DPRD

NAD sebanyak 69 orang yang mencapai Rp. 6,33 miliar, maka total anggaran yang dikeluarkan negara sebesar Rp 48,09 miliar. Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006 yang berlaku surut mulai Januari 2006, disebutkan adanya kepastian tunjangan komunikasi intensif anggota dewan dan operasional pimpinan DPRD. Nilainya cukup besar, misalnya setiap anggota DPRD bisa mendapat sekitar Rp. 80 juta. Berarti untuk membayar tunjangan 15.000 anggota dewan yang tersebar diseluruh Tanah Air, dibutuhkan dana sebesar Rp. 1,2 triliun. Tak heran jika ditetapkannya PP No. 37 Tahun 2006, telah menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat kita. Peraturan yang berisi Perubahan Kedua Atas Peraturan Pe-

Anggota DPRD Banda Aceh dalam sebuah sidang.

FOTO/ISTIMEWA

merintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Penolakan terhadap peraturan inipun terjadi di mana-mana. Tak ketinggalan sejumlah NGO di Aceh menyatakan sikapnya menolak peraturan yang menguntungkan anggota DPRD ini. Mereka menghimbau dan mengajak kalangan DPRD di Indonesia khususnya di Aceh untuk dapat menahan diri dengan menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya atas pemberlakuan PP No. 37 Tahun 2006 itu. Besar kemungkinan peraturan ini ini akan ditinjau ulang. ”Harapan ini kami sampaikan sebagai bentuk perhatian masyarakat sehingga para wakil rakyat di Indonesia, khususnya di Aceh tidak terjebak dengan persoalan hukum nantinya. Karenanya, jika ada Pemda di Aceh yang belum membayar rapel, kami mendesak agar menunggu perkembangan terbaru atas PP itu,” demikian pernyataannya. Demikian bunyi pernyataan sikap enam lembaga di Banda Aceh pada 21 Januari 2007 lalu. Enam LSM itu adalah Transparency International (TI) Indonesia, Gerak, Sorak, Katahati Institute, Koalisi NGO HAM Aceh, AJMI, Forum LSM Aceh dan LBH Banda Aceh. Mereka melihat bahwa posisi PP No. 37 tahun 2006 tersebut bila ditinjau dari aspek yuridis, terdapat persoalan. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 183 Ayat 3 dan Pasal 80 Ayat 1 disebutkan jika perubahan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dengan perkataan lain, perubahan APBD itu paling lambat 31 September 2006 lalu. ”Inikan sangat aneh, karena PP Nomor37 Tahun 2006 itu baru disahkan pada tanggal 14 November 2006. Jangankan APBD tahun anggaran 2006,

untuk APBD tahun anggaran 2007 saja juga tak bisa mengalokasikan anggaran untuk tunjangan komunikasi intersif dan dana operasional dari Januari 2006.” Memang, khusus untuk Aceh, besar kemungkinan tidak ada persoalan. Karena, di Aceh, plot anggaran untuk Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Insentif, masih memungkinkan untuk dimasukkan dalam APBD-Perubahan. Namun demikian, sejumlah NGO ini melihat bahwa dari dua aspek lainnya yakni aspek filosofis dan sosiologis, PP No. 37 Tahun 2006 itu telah mencederai nilai-nilai keberpihakan kepada masyarakat. Seharusnya, kalangan DPRD dan terutama sekali para pembuat kebijakan teknis PP ini yakni Departemen Dalam Negeri memiliki sense of crissis yang tinggi. Mereka menghimbau kalangan DPRD Aceh baik dilevel provinsi dan kabupaten/ kota untuk secara sukarela dan proaktif mengembalikan dana operasional dan tunjangan komunikasi insentif yang telah diambil ke kas daerah. Hal ini merupakan wujud dari keberpihakan dewan sebagai representasi rakyat yang saat ini kondisinya masih memprihatinkan. Mereka juga mendesak Pemerintah agar peraturan yang mengatur pendapatan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia itu dikaji lebih mendalam dengan pertimbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masingmasing daerah terkait. Klasifikasi yang telah dibuat oleh kedua menteri di atas dengan acuan kemampuan keuangan daerah (yang lebih besar dipengaruhi oleh dana dari pusat) adalah tidak tepat dan justeru mencederai nilai keadilan bagi rakyat. Landasan atas PAD ini secara tidak langsung akan memperbaiki kinerja parlemen dengan optimalisasi fungsi-fungsinya di parlemen. ■ fadjar

HALAMAN 15

Training CO, Perkuat Gerakan Anti Korupsi Pasca tsunami dan gempa dua tahun silam, persoalan yang muncul di NAD semakin kompleks. Selain masalah bantuan, persoalan lain yang muncul adalah hilangnya semangat kerja untuk membangun kembali Aceh. Sayangnya, persoalan ini belum memperoleh perhatian serius dari berbagai pihak. Belum ada upaya untuk memetakan masalah sekaligus melakukan pengorganisasian masyarakat untuk menemukan jalan keluarnya.

organisasi “akar rumput” yang berada dibasis masyarakat, memiliki tanggungjawab besar dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan komite pemantau kecamatan tidak akan mungkin bisa bekerja secara maksimal tanpa adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerja-

S

nya.

ETIDAKNYA inilah yang

Setelah diskusi kelompok,

menjadi dasar dilaksan-

barulah fasilitator bersama pe-

akannya training com-

serta mencari

munity organizer (CO) oleh Tranparency Internation-

Arianto,

al (TI) Indonesia kantor Meula-

aranya mampu memahami per -

diikuti oleh 18 peserta, antara

soalan mendasar dalam pengor -

lain 9 orang dari komite pe-

ganisasian, mampu melakukan

mantau dan 9 orang dari mitra

penguatan ditingkat basis ma-

local yang berasal dari 3 kabu-

syarakat, dalam upaya pen-

paten yaitu Aceh Barat, Nagan

cegahan korupsi. Mampu me-

Raya, dan Aceh Jaya. Training

metakan, membedakan dan

yang difasilitasi Budi Arianto

mengidentifikasi secara tepat

berlangsung

permasalahan mendasar dari

seru. Sebagian besar peserta

tindak penyelewengan terhadap

antusias mengikuti materi yang

pembangunan selama ini. Dan

diberikan oleh fasilitator.

terakhir mampu menetapkan

Materi tersebut dibagi dua

strategi untuk mendorong ter -

tahap. Tahap pertama adalah

capainya agenda transparansi

materi yang berkaitan dengan

dan akuntabilitas.

pengetahuan teoritis untuk

Dengan demikian, training

pengembangan pribadi yang

ini diharapkan dapat men-

mencakup; korupsi, peran ser -

ingkatkan kemampuan peserta

ta masyarakat dalam upaya

Suasana training CO untuk masyarakat pesisir Barat Aceh.

● FOTO/IKHWAN

teoritis dan praktik untuk

yang berbasis teori dan pengala-

berhenti ketika pelatihan dilak-

pelatihan, peserta diberikan

pengembangan kelompok yang

man lapangan praktisi untuk

sanakan. Selama pelatihan,

kesempatan untuk membentuk

meliputi analisa sosial, serta

secara langsung membekali pe-

peserta pelatihan diberi waktu

kelompok-kelompok kerja guna

organisasi dan pengorganisa-

serta. Materi diberikan melalui

yang cukup untuk melakukan

merumuskan agenda kerja ber -

sian rakyat.

metode: tutorial, simulasi, dis-

diskusi kelompok terbatas (fo-

sama.

kusi,

role-play ,

pembahasan

dalam mengorganisir dan memfasilitasi pertemuan di tingkat

Materi tentang pengetahuan

Konsep yang digunakan da-

dapat

hal diketahui peserta, diant-

di Banda Aceh. Kegiatan ini

pencegahan korupsi.

problem solving

tercipta setidaknya setelah tiga

boh, pada 26-28 Januari 2007

dari IMPACT ini

problem solving

(penyelesaian). Menurut Budi

cus group discussion/FGD)

un-

Nah, dalam diskusi kelom-

lam training ini memadukan

kasus dan kelompok kerja. Pro-

tuk mendalami materi yang

pok itu diketahui bahwa komite

sumber -sumber pengetahuan

gram ini tidak dirancang untuk

diberikan. Selain itu, diakhir

pemantau kecamatan, sebagai

komunitas. Keberhasilan pembentukan komite pada Maret tahun lalu di tiga kecamatan dari tiga kabupaten di pesisir Pantai Barat Aceh, merupakan ujung tombak dalam upaya pencegahan korupsi dalam masa rehabrekons Aceh. ■

Istijar

Memperbesar Peluang Penerapan Sistem Integritas di Tiga Daerah DI waktu berbeda, Transparency International (TI) Indonesia kantor Meulaboh, juga menggelar training Pakta Integritas (PI) untuk pejabat dan staf pemerintah daerah di tiga kabupaten pesisir Pantai Barat Aceh. Ketiga kabupaten itu antara lain, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Jumlah peserta mencapai 45 orang, dimana masing-masing kabupaten berjumlah 15 orang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sultan, Banda Aceh pada 29-31 Januari lalu. Nara sumber dalam kegiatan ini yakni Winarto (Assiten Deputy VI Bidang Pengawasan Kementerian Aparatur Negara), Ikak G. Patriastomo (Kepala Bidang Sistem Pengawasan Bappenas), dan Heny Yulianto (TI Indonesia). Masing-masing pembicara mempresentasikan makalahnya. Winarto mrenjelaskan Penerapan Sistem Tata Pemerintahan yang Baik, Ikak tentang Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, dan Heny Yulianto membahas Pakta Integritas: Subtansi dan Impementasinya di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Ikak G. Patriastomo, korupsi meru-

pakan praktik yang sangat menghambat perkembangan demokrasi. Terlebih di negaranegara berkembang seperti Indonesia. Karena hambatan itu, maka tidak heran jika pelaksanaan tugas di lembaga-lembaga publik, pemerintahan, serta penggunaan sumber daya tidak akan maksimal. Lebih lanjut Ikak mengungkapkan, korupsi di Indonesia telah sangat sistemik. Hampir semua sektor telah terjangkiti penyakit ini. Pada sektor publik, terutama penyelenggaran pemerintah, korupsi telah menjadi endemik, yang sulit dihilangkan. Dalam skala nasional, hingga kini, pemberantasan korupsi masih terlalu sulit dilakukan. Karena itu, banyak laporan keuangan pemerintah, baik itu APBN maupun APBD yang tidak jelas penggunaannya. “Dan mengalami kebocoran di banyak sektor. Akibatnya tujuan pembangunan tidak akan pernah tercapai,” tandasnya seperti tertulis dimakalahnya. Bentuk kegiatan ini adalah ceramah dan diskusi yang dipandu satu orang moderator, kemudian dilanjutkan diskusi kelompok per kabupaten. Dalam sesi diskusi kelompok ini,

masing-masing kelompok difasilitasi seorang fasilitator. Dalam diskusi ini, setiap pejabat dan staff Pemda mengidentifikasi semua permasalahan yang dianggap rawan praktik korupsi. yang dianggap penghambat pemberantasan korupsi. Khususnya penerapan sistem integritas nasional. Menurut Koordinator Pelaksana Training, Ronny Iskandar, tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk memperkenalkan konsep dan penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemda Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Jaya. Dan Menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penerapan Pakta Integritas. ”Kita berharap, setelah training ini, para pejabat dan staff menjadi leader dalam mendorong penerapan pakta integritas di daerahnya masingmasing,” ujar Staff TII di Meulaboh ini. Menurut Heny pembangunan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi bisa dimulai dengan membangun pulau-pulau integritas ditingkat pemerintah daerah. Dimana setiap Pemda memiliki ukuran

akuntabilitas publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, menjalankan sistem dan hukum secara terbuka, adanya lembaga independen yang mengawasi kinerja pemda dan berlakunya sistem hukuman dan penghargaan bagi aparatur pemda. Lebih lanjut Henny mengungkapkan, Untuk mewujudkan pulau integritas dari Sistem Integritas Nasional, salah satu model yang ditawarkan TI adalah Pakta Integritas (Integrity Pact). Yaitu pendekatan untuk menghindari terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa yang berbentuk janji dari pejabat publik dalam melaksanakan proses pengadaan tersebut. Pakta Integritas adalah alat anti korupsi yang dikembangkan TI pada 1990-an. Pakta Integritas dikembangkan atas hubungan transaksi antara Negara (atau instansinya) disatu sisi dan pihak swasta di sisi lain serta pemantauan masyarakat sipil. Penerapan Pakta Integritas di institusi publik salah satu tujuannya untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan di institusi publik m. istijar dilakukan secara transparan. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿn

HALAMAN 16

Dua Lajur Yang Berbeda “NASIB” J

● FOTO/ISTIJAR

ALUR utama Meulaboh-Samatiga-Barat-Calang hingga kini belum tersentuh perbaikan. Gelombang besar tsunami dua tahun silam menghancurkan sebagian besar jalur ini. Aspal terkupas. Sebagian besar jembatan hancur total. Hingga kini, lajur jalan yang belum diperbaiki mencapai sekitar 80 km. Tak heran, jika pengendara kendaraan bermotor melewati lajur ini, harus merana. Selain genangan air yang terkadang mencapai 1 meter, setiap pengendara bermotor harus mengeluarkan uang mencapai Rp 5000. Uang itu untuk membayar portal yang dipasang oleh warga sekitar Samatiga. Setiap portal ‘nilainya” antara Rp 1000 hingga Rp 2000. sedangkan untuk pengendara sepeda motor, harus melewati jembatan kayu. Jembatan ini dibuat secara swadaya oleh masyarakat, dimana setiap hampir 1 Km dapat ditemui. Dibutuhkan kehatian-hatian penuh. Jika tidak, maka sepeda motornya akan tercebur ke sungai. Bahkan sejak September tahun lalu, pungutan liar terhadap kendaraan pengangkut material untuk proses rehab-rekons di Desa Suenebok Tengoh, Kecamatan Samatiga mulai marak. Soal ini, masyarakat juga merasa khawatir. Pasalnya, jika hal ini terus terjadi, akan menghambat proses relokasi yang sedang berjalan dibawah koordinasi BRR Aceh-Nias. Berdasarkan penelusuran tim Gerak Aceh Barat, kasus ini muncul seiring dengan tidak diterimanya suplai material bangunan dari kalangan pemuda di Seunebok Tengoh. Hampir semua material ke desa ini berasal dari daerah lain yang menyebabkan kecemburuan di kalangan pemuda. Padahal, di desa tersebut juga tersedia material yang cukup banyak. Alasan penolakan seperti yang dikemukakan kontraktor rekanan BRR yang berjumlah 22 perusahaan adalah mahalnya harga yang ditawarkan oleh pemuda setempat. Kontraktor harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 80 ribu perkubik sementara dari luar desa cukup dengan biaya Rp 60 ribu per kubik. Penolakan yang dilakukan kontaktor ini ternyata berbuntut pada penghadangan yang dilakukan mereka yang menginginkan dilibatkan dalam pengadaan material dalam pembangunan rumah reokasi di desa tersebut oleh BRR. Kasus ini pernah di mediasi oleh Transparency Internasional (TI) Indonesia dan Gerak Aceh Barat beberapa bulan lalu. Sayangnya, dalam mediasi itu, hanya keucik (kepala desa) Seunebok Tengoh dan ketua Pemuda yang hadir. Sedangkan pihak BRR dan kontraktor rekanannya absen. Kepala desa setempat mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak bermaksud menghambat jalannya relokasi warga Cot Buloh ke Seunebok Tengoh. Yang dilakukannya sematamata bertujuan untuk memberdayakan kaum pemuda desa tersebut. Namun sayang, pihak pihak kontraktor rekanan BRR tidak bersedia membeli material dari mereka dengan alasan harga. Padahal keuntungan dari pasokan material dari desa setempat akan digunakan untuk kas desa. Akibatnya hingga kini pungutan liar itu masih sering terjadi. Karena alasan jarak tempuh, masih banyak masyarakat yang terpaksa tetap melewati lajur utama ini. Di tempat lain, masyarakat Meulaboh dan Calang bisa menikmati lajur

alternatif. Lajur ini melewati melewati desa-desa di Kecamatan Arongan Lambalek. Jaraknya hampir dua kali lipat dari lajur utama pesisir pantai barat: mencapai 130 KM. Lajur baru ini menghubungi lajur utama Meulaboh-Calang di Desa Pribu, Arongan Lambalek, Aceh Barat. Sejak dibangunnya jalan alternatif antara Meulaboh-Calang,

mobilisasi masyarakat dari dua wilayah ini lebih lancar. Jalan ini dibangun atas hibah rakyat Jepang.Ada juga beberapa jembatan baru. Di lajur alternatif ini, pungutan liar sudah tidak ada. masyarakat bebas melintas tanpa harus lagi mengeluarkan uang dari koceknya untuk ‘pak ogah’. ■ m. istijar

● FOTO/ISTIJAR

● FOTO/ISTIJAR

● FOTO/ISTIJAR