Jl. Kramat Raya No. 85, Jakarta Pusat 10420
Disampaikan pada Audiensi KPHI dengan Presiden RI Istana Presiden RI Jakarta – 14 Juni 2016
√
√
KOMISIONER
KETUA Drs. H. M Samidin Nashir, MM
STRUKTUR KPHI
WAKIL KETUA Drs. H. Imam Addaruquthni, SQ. MA
ANGGOTA Dr. H. Samsul Ma’arif, MA Ir. H. Agus Priyanto Drs. H. M Thoha, M.SI dr. H. Abidinsyah Siregar, DHSM, M. Kes.
Dra. Hj. Lilien Ambarwiyati KEANGGOTAAN (Pasal 14 UU 13 Tahun 2008) :
• KPHI terdiri atas 9 orang anggota (unsur masyarakat 6 dan unsur Pemerintah 3). Saat ini 1 orang wafat (Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, Msi) dan 1 orang pensiun (Drs. H. Ahmed Mahfud, MPA). • KPHI dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. • Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih oleh Anggota Komisi.
DIREKTORAT PELAYANAN HAJI LUAR NEGERI KEMENAG RI SEKSI Fasilitasi Administrasi
SUBDIT FASILITASI KPHI
SEKSI Pengaduan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi
SEKSI Analisis dan Pelaporan
KPHI bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 12 ayat 2 UU 13 Tahun 2008)
KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Pasal 12 ayat 6 UU 13 Tahun 2008)
Tugas
Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. (Pasal 12 ayat 3 UU 13 Tahun 2008)
Fungsi
1) Memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia; 2) Menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat; 3) Menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; 4) Merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Pasal 12 ayat 4 UU 13 Tahun 2008)
Tujuan dan Tahapan Pengawasan 1.
Tujuan: KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (Pasal 12 ayat (1) UU 13 Tahun 2008).
2.
Tahapan Pengawasan meliputi : perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi.
Fokus Pengawasan KPHI
Organisasi, Tata Kerja & Petugas Administrasi dan Keuangan Bimbingan Ibadah Pelayanan Akomodasi Pelayanan Transportasi Pelayanan Konsumsi Pelayanan Kesehatan Perlindungan & Pengamanan Jamaah Haji Khusus & Umrah
HASIL PENGAWASAN KPHI (REKOMENDASI) 1.
Organisasi dan Petugas: restrukturisasi PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi dengan merampingkan kelompok pimpinan dan menambah jabatan Kasops di tingkat PPIH, Daker, dan Sektor; Pembenahan rekrutmen calon petugas kloter dan nonkloter serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan.
2.
Administrasi dan Keuangan: penetapan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) lebih awal sesuai siklus kalender Hijriyah; percepatan penyelesaian dokumen untuk visa; pengintegrasian Siskohat dengan sistem e-hajj, dan pengelolaan dana haji agar dilakukan dengan optimal sesuai syariah dan melibatkan pihak professional yang amanah. Catatan :
3.
•
Penetapan BPIH terlambat berdampak pada penetapan kontrak penerbangan dan sarana di Arab Saudi dan menyulitkan calon jamaah dalam pelunasan.
•
Saat ini pengelolaan dana haji belum optimal karena masih banyak tersimpan dalam bentuk giro dan deposito di luar bank syariah. Selayaknya dana ini segera dipindahkan ke bank syariah karena segi kehalalan dan nilai manfaatnya yang diperkirakan akan lebih besar (hitungan sementara jumlah Nilai Manfaat akan lebih besar Rp 2,7 Trilyun).
•
Direktorat Pengelolaan Dana Haji, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelola dana haji yang sangat besar. Dana haji tahun ini diperkirakan Rp 80 Trilyun. Sebagai gambaran, manajer investasi terbesar di Indonesia mengelola Rp 50T (Schroeder) dan Rp 25T (BNP Paribas & Mandiri Investasi).
Bimbingan Ibadah: peningkatan bimbingan manasik menjadi minimal 10 kali; penetapan regulasi badal haji bagi calon jamaah yang tidak memenuhi ‘layak kesehatan’ dan penerapan sertifikasi calon TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia).
4.
Penyediaan Akomodasi: penyewaan hotel agar memenuhi standar kelayakan (kualitas) dan akses yang terintegrasi dengan pelayanan transportasi ke Masjidil Haram dan pelayanan konsumsi; mendesak pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas tenda di Arafah, dan membangun gedung kemah bertingkat di Mina dilengkapi dengan fasilitas MCK yang memadai; serta menghapus perkemahan Mina Jadid yang kontroversal.
5.
Pelayanan Transportasi: peningkatan pelayanan bus antarkota perhajian dengan bus yang di-upgrade; mengutamakan supir bus berasal dari Indonesia; melanjutkan kebijakan penetapan rute penerbangan jamaah haji gelombang I dan II seperti pada 1436H/2015M.
6.
Pelayanan Konsumsi: peningkatan kualitas sarapan jamaah haji di Madinah dan menambah alokasi makan di Mekkah minimal dua kali sehari; tercukupinya kebutuhan standar gizi dan kalori serta air minum selama di Arafah dan Mina untuk menghindari dehidrasi dan heat stroke; peningkatan kecukupan menu dan ketepatan waktu distribusi.
7.
Pelayanan Kesehatan: penerapan istithaah kesehatan, pengintegrasian sistem pelayanan kesehatan BPHI menjadi satu kesatuan organisasi PPIH Arab Saudi, meningkatkan fungsi dan peran kesehatan kloter yang di-back up kesehatan sektor, memperbaiki rekrutmen petugas kesehatan, dan memenuhi kebutuhan obat-obatan yang berkualitas.
8.
Perlindungan dan Pengamanan: penambahan jumlah petugas dari personel TNI/Polri dua kali lipat dengan komposisi Pama dan Bintara yang lebih banyak dibanding Pamen karena sifatnya yang lebih operasional lapangan; membentuk Timsus Pengawasan Daerah Rawan dan Timsus Penanganan Kedaruratan secara terpadu; melengkapi bravo petugas dan memperbaiki warna pakaian seragam petugas; mengganti gelang jamaah dengan yang lebih kuat, elastis, dan disertai GPS (Global Positioning System), serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk diizinkan memasang tanda / penunjuk arah, dan menempatkan pos mobil pemandu jamaah haji Indonesia di Armina.
9.
Haji Khusus dan Umrah: peningkatan pengawasan terhadap pelayanan oleh penyelenggara haji khusus dan umrah, perbaikan standar pelayanan minimum, pengaturan khusus terhadap jamaah haji dengan visa nonkuota.
PERAN KPHI SAAT INI PRESIDEN
DPR-RI
BPK, BPKP & LemWas lain
KPHI KEMENHUB
KEMENKES
TECHNICAL SUPPORT
TECHNICAL SUPPORT
PENGAWASAN SUPERVISOR
KEPALA DAERAH
KEMENAG
Koordinator Daerah
REGULATOR & OPERATOR
Itjen K/L
----- Garis Pengawasan ……. Garis Koordinasi
Provinsi Haji Reguler
Haji Khusus
Umrah
Kab/Kota
PERAN KPHI DI MASA YANG AKAN DATANG PRESIDEN
Badan Penyelenggara Haji dan Umrah
DPR-RI
BPK, BPKP & LemWas lain
Institusi yang akan dibentuk nanti.
KPHI SUPERVISOR PENGAWASAN
KEMENHUB
KEMENKES
KEMENAG
BPIHU
TECHNICAL SUPPORT
TECHNICAL SUPPORT
KEBIJAKAN REGULATOR
OPERATOR
Itjen K/L ----- Garis Pengawasan ……. Garis Koordinasi
KEBIJAKAN ADMINISTRASI
PEMBINAAN (Haji Reguler)
KEUANGAN (BPKH)
PIHK
PPIU
(Haji Khusus)
(Umrah)
MAHU
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN HAJI
KEPALA DAERAH
Provinsi
Kab/Kota
PELAKSANAAN HAJI & UMROH
Jamaah Haji 168.000 Petugas Haji 3.500 Jamaah Umrah 1.300.000 Rp 80 Trilyun Dana Haji Dikelola Oleh Kemenag
Rp 14 Trilyun Tambahan Setoran Dana Haji / Tahun
Rp 10 Trilyun Dana Operasional Haji / Tahun
Asrama Embarkasi/Debarkasi 13 Asrama Embarkasi Antara 5 Kanwil Kemenag 34
P E R B A N D I N G A N
OPERASIONAL KPHI
7 orang Komisioner Aktif 9 orang Staf Perbantuan Rp 4,1 Milyar Anggaran KPHI tahun 2016 (0,041% dari anggaran DJPHU-Kemenag) (0,005% dari dana haji)
1 Kantor KPHI minus Sekretariat
PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Organisasi : Perlu dibentuk Satuan Kerja Sekretariat KPHI yang mandiri sesuai amanat UU 13/2008 pasal 19 Sekretaris KPHI eselon 2
2. SDM : Perlu ditambah jumlah staf yang profesional dengan rasio 1 Komisioner dibantu minimal 3 orang staf (27 orang dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian). 3. Anggaran : Perlu anggaran tersendiri, disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab KPHI yang jauh lebih besar. Untuk operasional pengawasan dibutuhkan biaya sebesar Rp 25 Milyar (di luar biaya administrasi dan pegawai sebesar Rp 3 Milyar/tahun), serta honorarium Komisioner. Honorarium Komisioner KPHI belum terbit Perpresnya dan telah 3 tahun lebih bertugas belum dibayarkan honorariumnya (Maret 2013 sd Desember 2016 sebesar Rp 8,1 Milyar).
KESIMPULAN 1. Perlu Reformasi Penyelenggaraan Haji - Kelembagaan - Tata Kelola Keuangan Haji - Operasional 2. Penguatan Lembaga Pengawasan (KPHI)
