01/05/2010
PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2011
(WILAYAH SUMATERAA)) ((WILAYAH SUMATERA NAD
KEP.RIAU SUMUT
JJAKARTA, 28 APRIL 2010 ,
RIAU SUMBAR
JAMBI
BENGKULU
KEP.BABEL
SUMSEL LAMPUNG
1
01/05/2010
KERANGKA PEMAPARAN 1. Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan 2. Visi-Misi dan Priorias Nasional 3. Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah 4. Arah Pengembangan Wilayah SUMATERA A 2010-2014 5. Isu, Strategi dan Sasaran Pembangunan SUMATERA A 2010-2014 6. Prioritas Pembangunan Infrastruktur 2011
2
2
01/05/2010
POKOK‐POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN •
Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan , pembangunan p g nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat, diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat‐Daerah melalui koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun secara efektif.
•
Pembangunan (development) ditujukan b (d l ) di j k untukk menghasilkan h ilk kesejahteraan k j h ( (prosperity), i ) demokrasi (democracy) dan keadilan (justice).
•
6 (enam) kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk semua (development for all), yaitu : for all), yaitu 1. Pembangunan harus bersifat inklusif. 2. Pembangunan harus berdimensi wilayah. 3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi‐potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional. nasional 4. Pengembangan ekonomi‐ekonomi lokal. 5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro job, pro poor). 6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
3
3
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
RPJMN 20102014 V I S I
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
Sejahtera
Demokratis
Berkeadilan
Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan konsolidasi demokrasi
Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan
4
4
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PRIORITAS NASIONAL
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009‐ 2014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
E i Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya
Bid P k i 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
5
5
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (EKONOMI DAN ENERGI)
NO. PEMBANGUNAN Ekonomi a) Pertumbuhan Ekonomi b) c) d) NO. Energi a) b)) c) d) e)
Inflasi Tingkat Pengangguran Tingkat Kemiskinan PEMBANGUNAN Peningkatan kapasitas pembangkit listrik Meningkatnya rasio elektrifikasi g y Meningkatnya rasio desa berlistrik Meningkatnya produksi minyak bumi Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi
SASARAN Rata‐rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen Rata‐rata 4 ‐ 6 persen pertahun 5 ‐ 6 persen pada akhir tahun 2014 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014 SASARAN 3.000 MW pertahun Pada tahun 2014 mencapai 80 persen p p Pada tahun 2014 mencapai 98 persen Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW
6
6
01/05/2010
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN : A G A S A A A SINERGI PUSAT DAERAH DAN ANTARDAERAH
7
7
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
SINERGI PUSAT‐DAERAH DAN ANTARDAERAH
•M Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih ik j t il h l bih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak. disepakati semua pihak. • Meningkatkan keterkaitan pembangunan antarwilayah dalam rangka memperkuat antarwilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik. • Mendorong Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan kawasan perbatasan terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus. 8
8
01/05/2010
KESENJANGAN WILAYAH 2008 Wilayah Sumatera Share PDRB thdp Nasional Pertumb. Ekonomi
21,55% 4,65%
Pendaptn perkapita 9,80 jt Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)
Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp Nasional
8,83%
Wilayah Sulawesi Share PDRB thdp Nasional P t bh Ek Pertmbh Ekonomii
Pertumb. Ekonomi
5.26%
Pendapt perkapita 4,98 jt Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Pendaptn perkapita 13,99 jt Pendudk miskin 1,21 jt (9%)
4,60% 7 72% 7.72%
Wilayah Papua Share PDRB thdp N Nasional i l
1,28%
Pertmbuh Ekonomi
0,60%
Pendaptn perkapita 8,96 jt Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)
Wilayah Jawa Bali Share PDRB thdp Nasional Pertumbh Ekonomi Pendapt perkapita Pendudk miskin
62,00% 5.89% 11,27 jt 20,19 jt ((12,5%) , )
Sumber : diolah dari BPS, 2008 Ket : Harga Konstan
Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp Nasional N i l
1,42%
Pertmbuh Ekonomi
3,50%
Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 2,17 jt (24,8%)
Wilayah Maluku Share PDRB thdp Nasional P t bh Ekonomi Pertumbh Ek i
0,32% 4 94% 4,94%
Pendaptn perkapita 2,81 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%) 9
9
01/05/2010
KETERKAITAN ANTARWILAYAH
Catatan:
•
Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan Sumatera Blok Ekonomi Utama. Blok Ekonomi Utama
•
Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum ih l tif k il d b l berkembang Wilayah ini percepatan pembangunan.
Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan p y input antara dalam wilayah.
Kesenjangan ekonomi wilayah menghambat perwujudan wawasan nusantara Sumber : BPS, 2005 10
10
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
KETERKAITAN PERDAGANGAN ANTARPULAU
6,58%
1,82% 83,10%
8,39% 81,54% 14,83%
54797.00 (minimum)
73,01%
4,32%
5,26% 7,85%
245594.00 398937.00 (median)
9,49%
19,51% 70,85%
639154.00 1339115.00 (maximum)
Sumber: IRIO 2005, Diolah
22,2%
84,32%
Pengganda Output Antarwilayah Perdagangan Intrawilayah
Wilayah
Sumatra
Jawa-Bali
Kalimantan
Sulawesi
Indonesia Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
S t Sumatra
1 559 1.559
0 088 0.088
0 081 0.081
0 015 0.015
0 011 0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali
0.158
1.599
0.097
0.201
0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Kalimantan
0.023
0.056
1.480
0.068
0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi
Sulawesi
0.002
0.008
0.005
1.460
0.028
Perdagangan antarwilayah Timur d l h ke k Indonesia d
Kep. Timur K Ti
0.003 0 003
0.017 0 017
0.002 0 002
0.009 0 009
1.307 1 307
Transaksi ekonomi terbesar terjadi dalam wilayah sendiri, keterkaitan antarwilayah belum optimal. 11
11
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
•
•
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2010‐2014
Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah : : 1.
Mendorong pertumbuhan wilayah‐wilayah potensial di luar Jawa‐Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa‐Bali.
2 2.
Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik.
3.
Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor‐sektor unggulan di tiap p wilayah. y
4.
Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana; serta
5.
Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor‐sektor kelautan.
Kebijakan pengembangan wilayah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Wilayah Nasional dan Arah Pengembangan Wilayah Laut Wilayah Laut 12
12
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
AGENDA UNTUK MEMPERKUAT SINERGI PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH
Sinergi Pusat‐daerah dan antardaerah dilakukan dalam Sinergi Pusat daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup : 1) 2) 3) 4) 5)
Sinergi dalam perencanaan kebijakan. Sinergi dalam kerangka regulasi. Sinergi dalam kerangka anggaran. Sinergi dalam kerangka kelembagaan Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah
13
13
01/05/2010
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA 20102014
14
14
01/05/2010
ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH SUMATERA ISU STRATEGIS
Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah.
Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.
Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah.
NAD KEP RIAU KEP.RIAU SUMUT RIAU SUMBAR
JAMBI
BENGKULU
KEP.BABEL
Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan.
SUMSEL LAMPUNG Kualitas birokrasi dan tata kelola.
g g p ,p Pengembangan kawasan perbatasan, pulau‐ pulau terdepan dan terpencil.
Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
ARAH KEBIJAKAN • Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan. • Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut. • Pengembangan gugus (cluster) industri unggulan. l • Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional. • Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya. • Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi terintegrasi. • Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera. • Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN. • Peningkatan program penanggulangan Peningkatan program penanggulangan kemiskinan. • Reformasi birokrasi dan tata kelola. • Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional. • Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.
15
15
01/05/2010
PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2011 WILAYAH SUMATERAA
16
16
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI ACEH
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI • • • •
Pembangunan prasarana pengendali banjir OP prasarana pengendali banjir tersebar di seluruh Provinsi NAD Pengaman Pantai Desa Alue Naga Kec. Syiah Kuala di Banda Aceh Pengamanan Pantai Krueng Raya di Aceh Barat
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA • Pembangunan Waduk Rajui di Kab. Pidie • DED Bendungan Jambo Aye Kab. Aceh Utara
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU • Pembangunan Waduk Sianjo-Anjo Kab. Aceh Singkil dengan volume 1,29 juta m3 • Pembangunan Embung Lambadeuk dan Leubok Kab. Aceh Besar dengan volume total 610 ribu m3 • Rehabilitasi 5 buah embung kecil tersebar di NAD
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
PRIORITAS PRASARANA JALAN • Penyelesaian pembangunan jembatan T. Nyak Makam Santan dan Jembatan Lambaro; • Peningkatan kapasitas jalan Lintas Timur Prov. NAD minimal 7 meter; • Peningkatan struktur jalan Lintas Tengah Prov. Prov NAD mulai dari Takengon – Geumpang – Pameu – Takengon - Blangkejeren; • Penyelesaian relokasi jalan Calang – Meulaboh pada Lintas Barat Prov. NAD akibat Tsunami.
• Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. D I Lhok Guci Kab. Kab Aceh Barat (18 (18.542 542 ha) • Rehabilitasi Jaringan D.I. Jeuram (12.662 ha) Kab. Nagan Raya; Rehabilitasi Jaringan DI. Baro Raya (19.100 ha) di Kab. Pidie PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA • Peningkatan Jaringan (Rounding Up) DR. Trumon, DR. Bakongan Kab. Aceh Selatan • Peningkatan Jaringan DR. Babah Nipah dan DR. Seuneubok Padang Kab. Aceh Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Jaya • Peningkatan Jaringan DR. Cot Trieng Aceh Utara, DR. Julok Aceh Timur, DR.TeunomPrasarana Informatika y DR. Bakongan g Aceh Selatan Aceh Jaya, Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa 3611 desa • Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Kab. Aceh Besar Berdering USO) • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Kab. Aceh Timur Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK) 260 kecamatan • OP Jaringan Irigasi Air Tanah dan Pompanisasi tersebar di seluruh provinsi NAD
17
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI ACEH [2]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN 1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1.1. Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Fasilitas Keselamatan 1 Unit Prasarana dan Fasilitas Lalu Llaj Lintas Angkutan Jalan Pembangunan Terminal 17 Paket
NO.
1.2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 2.1. Pembangunan dan Pengelolaan Peningkatan Jalan dan 1 Tahun Prasarana dan Fasilitas Prasarana Pendukung Kereta Api 1.3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 3.1. Pembangunan Dermaga Pembangunan Dermaga (01.90.03.00172) Penyeberangan
3.2. Pengadaan Kapal (01 90 03 00997) (01.90.03.00997) 3.3. Pembangunan Pelabuhan
6 Paket
Pembangunan Kapal
1 Paket
Pembangunan Pelabuhan
5 Paket
1.4. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 4.1. Bandara dan Air Strip Bandara dan Air Strip
9 Paket
LOKASI Aceh Barat; Kota Banda Aceh; Aceh Tamiang; Aceh Besar; Kota Langsa; Bireuen; Kota Banda Aceh; Pidie; Pidie; Aceh Besar; Pembangunan Terminal Di Provinsi Aceh (17 Paket/649.406) Kota Lhokseumawe (3 Paket/Rp.1429); Administrasi Kegiatan Kota Banda Aceh (1 Tahun/Rp.882);manajemen Kontruksi (1 Paket/Rp.2.000);pengadaan Tanah (2 Paket/Rp.24.250);pembangunan Jalan Dan Jembatan KA (1 Tahun/Rp.175.077);penyusunan Detail Dan Desain (1 Ta Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh Tahap II (1 Paket/Rp.30.153);rehab Penggerak Movable Dermaga Penyeberangan Ulee Lheue (1 Paket/Rp.700);peningkatan/Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan (1 Paket/Rp. Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Lintas Labuhan Haji Sinabang (1 Paket/Rp. Paket/Rp 99.700) 700) Pembangunan Pelabuhan Laut Calang Kab. Aceh Jaya (1 Unit/Rp. 25.000); Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Meulaboh Kab. Aceh Barat (1 Paket/Rp. 20.000);peningkatan Fasilitas Palabuhan Kuala Langsa Di Kota Langsa (1 Paket/ Rp. 20.000);peningkatan Fasilitas Pel Pembangunan Bandara dan Air Strip di Kab. Ceh Jaya, Blang Keujeuren, K j S Sabang, b Bener B Meriah, M i h Abd Abdya, Sinabang, Si b A A. Selatan S l t dan d Bieuen (9 Paket/Rp. 16.673)
ALOKASI (Juta Rp) 42.921,00,649.406,00,226.718,00,-
43.479,00,-
9.700,00,145.000,00,-
16.673,00,-
18
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI ACEH [3]
Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman • Peningkatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah • Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan • Pembangunan drainase perkotaan • Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana persampahan terpadu 3R Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Peningkatan pelayanan air minum
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman • Pembangunan g Rusunawa di Aceh Barat ((2 TB), ), Aceh Besar ((2TB), ), Aceh Utara (1 ( TB)) Gayo y Lues ((1 TB), ), Kota Banda Aceh (1 ( TB)) • Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman di Aceh Utara (500 unit) serta perumahan swadaya di Aceh Tengah, Aceh Barat, Banda Aceh dan Sabang (masing-masing 50 unit) • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya di Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang (masing-masing 100 unit) dan peningkatan kualitas perumahan swadaya di Aceh Tengah, Aceh Barat, Banda Aceh, dan Sabang (masing-masing 50 unit)
• • • • •
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman Penanganan kawasan kumuh di perkotaan Pembangunan Rumah Susun dan infrastruktur pendukungnya Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR Pembangunan kawasan perdesaan potensial Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar
19
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI • Pembangunan prasarana pengendali banjir tersebar di Provinsi Sumatera Utara • O & P Sungai Batang Angkola dan Sungai batang Gadis G. Sitoli - Pasir • Pembangunan Pengamanan Pantai Natal dan Pantai G Putih • O & P prasarana pengendali banjir sepanjang 16 km tersebar di Provinsi Sumatera Utara
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU • Pembangunan Bendung dan Intake Aek Susiandung dan Jaringan Transmisi Kota Padangsidempuan • Pembuatan Jaringan Pengambil dan Jaringan Transmisi Angkola Timur, Batang Toru, Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan.
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA • Pembangunan Daerah Irigasi Batang Angkola 7.200 Ha • Pembangunan Bendung Sei Ular 4.251 Ha • Pakage LSM 7 Civil Work of Head Work and Main Secondary Irrigation System of Namu Sira - Sira Irrigation Sub. Project • Ular River Irrigation Rehabilitation Sub Project Package No. 7A • Rehab. Daerah Irigasi Batang Ilung 4.194 Ha • Rehab. Daerah Irigasi Bah Bolon 10.065 Ha • O & P Bendung Batang Angkola, Batang Ilung, Paya Sordang, Batang Gadis, dst. • Rehab. DR (Rounding Up) Sei Kualuh 12.975 Ha; DR. Panai 8.000 Ha; DR. Percut 3.400 Ha; DR. Paya Lah Lah 4000 Ha; DR.Pematang Cermai 4.000 Ha; DR. Batahan Natal 40.000 Ha , dst.
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA • Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan waduk/embung/situ tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Utara • Konservasi kawasan sumber air tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Utara
• Penyelesaian jalan akses Bandara Kualanamu baik berupa jalan tol dan non tol; • Penyelesaian pembangunan Flyover di kota metropolitan Medan; • Peningkatan kapasitas jalan Lintas Timur Prov. Sumut minimal 7 meter; • Penyelesaian relokasi jalan Tarutung – Sipirok (Aek Latong); • Peningkatan struktur jalan akses ke Aceh (Kabanjahe - Kota Buluh – Lawe Pakam); • Penyelesaian Missing Link pada Lintas Barat Prov. Sumut (Batang toru – Rianiate – Batu Mundom). • Mendukung aksesibilitas jalan menuju kawasan wisata Danau Toba PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering USO) 2809 desa Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK) 337 kec Pembangunan jaringan broadband yang melalui ibukota kab/kota Pembangunan regional internet exchange Medan Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi Penyediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung siaran TV Medan digital
20
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
NO. 1. 1.1. 1.2.
1.3.
2.1.4. 215 2.1.5. 2.2. 2.2.1. 3. 3.1.
PROVINSI SUMATERA UTARA [2]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Manajemen dan Peningkatan Jumlah Paket Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Keselamatan Transportasi Darat Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas Sdp Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Jalan Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor J l hP Jumlah Paket k P Penataan Manajemen M j &R Rekayasa k LLalu l Li Lintas Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan Jumlah Paket Rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Perkotaan Laporan Evaluasi, Evaluasi Terselenggarannya Atcs, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan Jumlah Paket Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP D k Dukungan Manjemen M j ddan D Dukungan k J l hP Jumlah Paket k tK Kegiatan i t R Rutin/Tugas ti /T P Pokok k k ddan F Fungsii Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Jumlah Pelabuhan Yg Direhabilitasi/Ditingkatkan/Dibangun Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Jumlah Pelabuhan yg Direhabilitasi/Ditingkatkan/Dibangun Pengerukan Jumlah Pelabuhan yg Direhabilitasi/Ditingkatkan/Dibangun Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
TARGET
LOKASI
2 Paket 8 Paket 5 Unit 5 Paket 1 Paket P k 1 Paket 3 Paket 27 Unit 2 Paket 10 Unit 2 Paket
Padang Lawas Utara; Nias; Langkat; Padang Lawas Utara; Padang Lawas Utara;
900,00,50.850,00,500,00,12.500,00,400 00 400,00,1.020,00,22.000,00,8.100,00,10.240,00,2.000,00,900,00,-
3 Paket
Padang Lawas Utara;
900,00,-
6 Paket
Labuhan Batu; Deli Serdang;
2 Paket P k t
P d Padang Lawas L Ut Utara;
2 Paket Unit 1 Paket
Asahan; Kota Gunung Sitoli; Nias Selatan; Kota Medan;
1.201.000,00,15.000,00,2.500.000,00,-
4 Paket
Kota Gunung Sitoli; Tapanuli Tengah; Padang Lawas Utara; Mandailing Natal; Deli Serdang;
790.474,00,-
1 Paket
Padang Lawas Utara;
ALOKASI (Juta Rp)
Padang Lawas Utara; P d Padang Lawas L U Utara;
16.646,00,800 00 800,00,-
2.324.000,00,-
21
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA [3]
Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman • Pemeliharaan gedung negara yang bersejarah • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah • Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan • Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site • Pembangunan drainase perkotaan • Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana persampahan terpadu 3R
Pengaturan Pembinaan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Peningkatan pelayanan air minum di kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET)
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman • Pembangunan g Rusunawa di medan ((5 TB)) • Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman di Deli Serdang, Simalungun, Medan, Pematang Siantar, Tj Balai (total 10.645 unit) serta PSU perumahan swadaya di Asahan, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan Pematang Siantar (total 400 unit) • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya di di Asahan, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan Pematang Siantar (total 350 unit) dan peningkatan kualitas perumahan swadaya di lokasi yang sama dengan total 400 unit • Fasilitasi dan Stimulasi Penataan 12 Ha Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Medan • Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi sebnyak 330 unit di Asahan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan dan Pematang Siantar. • Fasilitasi pembangunan 60 unit rumah khusus di Mandailing Natal dan Sibolga
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman • Pembangunan Rumah Susun dan infrastruktur pendukungnya • Pembangunan kawasan perdesaan potensial • Pembangunan oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial
22
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SUMATERA BARAT
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU • Pembangunan Intake dan Saluran Transmisi sepanjang 6.7 km di Kota Padang • Pembangunan Intake dan Saluran Transmisi sepanjang 21 km di Kota Solok • Rehabilitasi Saluran Pembawa Air Baku Sungai Pagu di Solok Selatan
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA • Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan danau/waduk/embung/situ tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Barat
• • • •
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
• Penanganan jalan Paska Bencana Gempa Bumi (Simp. Haru – Bts. Kota Padang – Lb. Lb Selasih);
Pembangunan Daerah Irigasi Batang Sinamar (3.250 Ha) Kab. Tanah Datar Pembangunan Daerah Irigasi Batang Anai ( 13.604) di Padang Pariaman Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batanghari di Dharmasraya O & P Jaringan Irigasi (J.I) (J I) Batang Hari 15.000 15 000 ha; J.I J I Panti Rao 8.300 8 300 ha; JJ.II Tongar 6644 ha; DI. Antokan 4.300 ha; DI. Bt. Batahan 6000 ha; DI. Bt Bayang 6000 ha; DI. Bt. Anai 13.604 ha; DI. Inderapura 6000 ha; DI. Malapang Ampang Tulak 3500 ha
• Penyelesaian pembangunan jalan Padang Bypass;
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI • Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Bt. Bt Anai • Rehabilitasi dan Normalisasi Batang Pulakek, Batang Lolo, dan Batang Lawe Kec. Sungai Pagu, Pauh Duo • Operasi dan Pemeliharaan Sungai tersebar di Provinsi Sumbar • Pembuatan Seawall Antisipasi Tsunami di Kota Padang
• Penyelesaian pembangunan Kelok -9; • Peningkatan struktur jalan Lintas Barat Prov. Sumbar menuju Prov. Sumut dan Bengkulu. PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa 1.696 desa Berdering USO) Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK) 176 kecamatan
23
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
No No. 1. 1.1. 1.2. 1.3.
2. 3. 3.2.1
3.2.2.
3.3. 3.1.
PROVINSI SUMATERA BARAT [2]
Wilayah/Provinsi/ y Indikator Program/Kegiatan Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Manajemen Dan Peningkatan Jumlah Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat (Sosialisasi; Keselamatan Transportasi Darat Penyusunan Pedoman Teknis Keselamatan Transportasi Darat; Monitoring & Evaluasi Keselamatan Transportasi Darat) Pembangunan Dan Pengelolaan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Transportasi Sdp Dan Pengelolaan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Prasarana Lalulintas SDP Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan Yang Mengalami Peningkatan Jumlah Unit Sarana Keperintisan Yang Mengalami Peningkatan Dukungan Dan Dukungan Jumlah Paket Kegiatan Rutin/Tugas g Manjemen j g g g Pokok Dan Fungsi g Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Panjang Km Jalur Ka Yang Direhabilitasi Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Fasilitas Pendukung Jumlah Unit Jembatan Ka Yang Ditingkatkan/Direhabilitasi Kereta Api Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Persinyalan Jumlah Laporan Survey/Studi K bij k /M t l /D d/Std/A d l Bidang Kebijakan/Masterplan/Ded/Std/Amdal Bid P Prasarana K Ka Dukungan Manajemen Dan Dukungan Jumlah Paket Kegiatan Administrasi, Pelaksanaan Operasional, Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian Monitoring, Koordinasi Termasuk Belanja Pegawai Jumlah Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/Studi Kelayakan Bidang Pembinaan & Peningkatan Perkeretaapian Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Jumlah Unit Terminal Pelabuhan Kegiatan eg a a Dibindang b da g Perkapalan e apa a Dan a Jumlah Dermaga Kepelautan
Target
Lokasi
2 Paket 33 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Unit 1 Paket
Alokasi (Juta Rp) 217.600,00,-
Kota Padang; Solok; Sawahlunto/Sijunjung; Pesisir Selatan; Agam; Tanah Datar; Kota Bukittinggi; Kepulauan Mentawai; Solok Selatan; Solok Selatan; Solok; Tanah Datar; Kota Padang;
Unit 1 Paket
Kepulauan Mentawai;
50 Km 4 Unit 1 Paket 6 Paket
Kota Padang; Padang Pariaman; Tanah Datar; Padang Pariaman; Kota Padang;
14.937.500,00,10.531.365,00,6.443.570,00,6.000.000,00,5.132.541,00,17.600.000,00,376.015,00,, ,
114.381.237,00,8.900.000,00,1.584.881,00,10.500.000,00,-
1 Tahun
700.000,00,-
7 Paket
11.500.000,00,-
1 Unit 3 Unit
Sumatera Barat Sumatera Barat
500,00,1.750,00, 1.750,00,-
24
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SUMATERA BARAT [3] Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Pembangunan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan d P dan Penyelenggaraan dalam l d l Pengembangan Permukiman
• Pemeliharaan gedung negara yang bersejarah • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah • Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM‐P2KP
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan
• Penanganan kawasan kumuh di perkotaan • Pembangunan drainase perkotaan • Pembangunan Rumah Susun dan • Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana persampahan terpadu 3R infrastruktur pendukungnya Pengaturan Pembinaan Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola • Pembangunan kawasan perumahan bagi Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum MBR • Pembangunan kawasan perdesaan • Peningkatan pelayanan air minum potensial Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman • Peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa • Pembangunan 2TB Rusunawa di Padang tertinggal dan terpencil tertinggal dan terpencil • Fasilitasi pembangunan 245 unit PSU kawasan perumahan dan permukiman di Agam, Pesisir Selatan, dan Padang serta 400 unit PSU perumahan swadaya di Kep. Mentawai, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto Sijunjung, Padang dan Kota Solok. • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 600 unit di Kep. Mentawai, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto Sijunjung , Kab. Solok, Padang, Pariaman, dan Kota Solok dan peningkatan kualitas 400 unit perumahan swadaya di Kep. Mentawai, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Padang Pariaman Pasaman Pasaman Barat, Pesisir Barat Pesisir Selatan, Sawah Lunto Sijunjung Selatan Sawah Lunto Sijunjung , Padang, dan Padang dan Kota Kota Solok • Fasilitasi pra‐sertifikasi dan pendampingan pasca‐sertifikasi total 350 unit di Agam, Dharmasraya, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Sawahlunto • Fasilitasi pembangunan 120 unit rumah khusus di Agam, Kep. Mentawai, Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Pariaman.
25
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI RIAU
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU • Perluasan Pembangunan Air Baku Pulau di Guntung (Tahap III) Kab. Inhil • Pembangunan Air Baku Pulau di Pulau Kijang (Tahap III) Kab. Inhil • OP Bangunan air sumur dalam di Siak Kecil Kab. Bengkalis; Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Indragiri Hilir
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA • Operasi dan Pemeliharaan danau/waduk/embung/situ tersebar di seluruh Provinsi Riau
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA • • • • • • • •
Pembangunan DI Okak Primer (Tahap III) Pembangunan DI Okak Sekunder (Tahap III) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Simandolak - Pangean Kab. Kuansing OP. Daerah Irigasi Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Indragiri Hulu Peningkatan Jaringan Rawa DR. Sei Jermal seluas 2.000 Ha; DR. Sei Tengah seluas 2.000 Ha; DR. Kubu III Sei Subang seluas 1.000 Ha; Normalisasi Sungai Raya dan Sungai Buantan (pembuang DR. Bunga Raya) Peningkatan Jaringan Rawa DR. Bunga Raya; DR. Teluk Bano; DR. Sei Besar Pekaitan; DR. Pedamaran; DR. Langkat Kab. Bengkalis OP. Daerah Rawa Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Indragiri Hulu, dan Kab. Indragiri Hilir
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI • Pembangunan prasarana pengendali banjir tersebar di seluruh provinsi Riau Sei Siak, Siak Sei Sei. Kampar, Kampar Sei. Sei Indragiri, Indragiri Sei. Sei Rokan • O & P Sei. • Pengaman Pantai di Teluk Makmur Dumai , Kuala Kampar Mendol Kab. Pelalawan, Panipahan • OP Bangunan Revitmen Pengaman Pantai di Dumai dan Bengkalis
• P Peningkatan i k k kapasitas i jalan j l Lintas Li Ti Timur P Prov. Riau Ri minimal i i l7 meter; • Aksesibilitas menuju kawasan pelabuhan Dumai; • Penanganan jalan rawan longsor (Pekan Baru – Rantau Berangin – Bts. Sumbar); • Penyelesaian pembangunan jembatan Siak III yang Sumatera menghubungkan Lintas Timur Sumatera. PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa 701 desa Berdering USO) Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK) 145 kec Pembangunan regional internet exchange Pekanbaru
26
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
NO. 4.1. 4.1.
4.1.2.
4.2. 4.2.1.
4.3. 4.3.1.
PROVINSI RIAU [2]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Pembangunan Sarana dan Sdpp dan Jumlah Paket Break Water Dermaga Prasarana Transportasi p g Penyeberangan y g Pengelolaan Prasarana Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Lalulintas SDP Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Jumlah Pelabuhan Ynag Penyelenggaraan Kegiatan Di Direhabilitasi/Ditingkatkan/Dibangun Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Pemeliharaan Prasarana Bandar Direhabilitasi Udara
ALOKASI (Juta Rp)
TARGET
LOKASI
6 Paket 2 Unit
Bengkalis; Pelalawan; Indragiri Hulu; Kota Pekanbaru; Kampar; Kota D U M A I; S I A K; Kuantan Singingi;
3 Unit
Pelalawan; S I A K; S I A K;
3 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit
Pelalawan; Indragiri Hilir; Rokan Hilir; Indragiri Hilir; Kepulauan p Meranti;; S I A K; Indragiri Hilir; S I A K;
12 Unit
Rokan Hilir; Indragiri Hilir; S I A K;
124.608,00,-
5 Unit
Kota Pekanbaru; Indragiri Hilir; Kota D U M A I; Rokan Hulu; Indragiri Hulu; Kota Pekanbaru; Indragiri Hilir; Kota D U M A I;I Rokan R k Hulu; H l Indragiri I d i i Hulu; H l
441.122,00,-
25.990,00,1 125 00 1.125,00, 2.746,00,24.124,00,5.000,00,29.520,00,, , 300,00,15.000,00,-
27
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI RIAU [3] Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara serta Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan • Pembangunan Rumah Susun dan infrastruktur pendukungnya • Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR • Pembangunan kawasan perdesaan potensial
• Pemeliharaan gedung negara yang bersejarah • Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman • Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM‐P2KP p g p y y
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan • Pembangunan drainase perkotaan • Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu Peningkatan/pembangunan TPA prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Peningkatan pelayanan air minum
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman • Pembangunan 3 TB Rusunawa (Kota Dumai dan Pekan Baru) • Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman di 6450 unit di Bengkalis, Kota Dumai dan Pekan Baru serta PSU di 500 unit perumahan swadaya di Indragiri Hulu dan Hilir, Kuantan Sengingi, Kota Dumai dan Pekan Baru. • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya 450 unit di Indragiri Hulu dan Hilir, Rokan Hilir dan Hulu, Kuantan Sengingi, Kota Dumai dan Pekan Baru dan peningkatan kualitas perumahan swadaya di 500 unit di Indragiri Hulu dan Hilir, Kuantan Sengingi, Kota Dumai dan Pekan Baru • Fasilitasi pra‐sertifikasi dan pendampingan pasca‐sertifikasi di 200 unit di Kab. Kampar. • Fasilitasi pembangunan 40 unit rumah khusus di bengkalis dan Rokan Hilir
28
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU • Pembangunan Tampungan Air Baku Tanjung Uban (lanjutan) Kab. Bintan • Pembangunan Penyediaan Air Baku Karimun (Lanjutan) Kab. Karimun • Pembangunan Penyediaan Air Baku Pulau Dompakm Kota Tanjung Pinang Pi • Pembangunan Tampungan Air Baku Galang Batang, Pulau Bintan • Rehabilitasi dan peningkatan Tampungan Air Baku Sei Pulai
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA • Perlindungan Kawasan Waduk Sei Pulai di Pulau Bintan • Pembangunan embung/situ di wilayah Kep. Riau
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA • Pembangunan Daerah Irigasi b h Kelarik, Kep. Natuna, dll l k dll
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI • Pembangunan prasarana pengaman pantai tersebar di seluruh Povinsi Kep Riau Kep.Riau • Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Laut (Rounding Up) • Pembangunan Pengamanan Pantai Nongsa (Baru) • Operasi dan pemeliharaan pantai sepanjang 2,5 km
• Peningkatan kapasitas jalan Lintas Timur Prov. Riau minimal 7 meter; • Aksesibilitas menuju kawasan pelabuhan Dumai; • Penanganan jalan rawan longsor (Pekan Baru – Rantau Berangin – Bts. Sumbar); • Penyelesaian pembangunan jembatan Siak III yang menghubungkan Lintas Timur Sumatera. PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana d Prasarana dan P I f Informatika tik Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa 90 desa Berdering USO) Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK) 78 kec Pembangunan jaringan broadband yang melalui ibukota kab/kota
29
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
NO. 1. 1.1. 2 2. 2.1
2.2.
3. 3.1. 4. 4.1.
PROVINSI KEPULAUAN RIAU [2]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang Serta Perhubungan Darat Pemanfaatannya Untuk Perumusan Kebijakan Perhubungan Darat P Program P Pengelolaan l l d Penyelenggaraan dan P l T Transportasi t i Darat D t Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Bus Perintis Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Sdp Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jumlah Pelabuhan Ynag Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Direhabilitasi/Ditingkatkan/Dibangun Pengerukan g g y gg p Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Pemeliharaan Prasarana Bandar Direhabilitasi Udara
TARGET
LOKASI
5 paket
7 paket 1 paket 3 segmen 1 Tahun 4 paket 3 Buah 1 paket
ALOKASI (Juta Rp) 2.167,00,-
Kota Tanjung Pinang; Karimun; Lingga; Natuna; Bintan; Kota B A T A M; Kepulauan Anambas; Kota Tanjung Pinang
7.543,00,-
Kota Tanjung Pinang; Bintan;
1 800 00 1.800,00,-
Kota Tanjung Pinang; Karimun; Lingga; Natuna; Kepulauan Anambas; Kota Tanjung Pinang; Lingga; Karimun; Kota Tanjung Pinang
600,00,-
1.034,00,53.774,00,54.254,00,1 000 00 1.000,00,
9 paket
Kota Tanjung Pinang; Bintan; Karimun; Kepulauan Anambas; Natuna;
220.888,00,-
6 paket
Kota Tanjung Pinang; Karimun; Lingga; Bintan; Natuna; Kepulauan Anambas;
194.064,00,-
30
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU [3] Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman
• Pemeliharaan gedung negara yang bersejarah • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah • Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman • Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM‐P2KP p g p y y
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan
• Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off‐site dan on‐site • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan • Pembangunan drainase perkotaan Pembangunan Rumah Susun dan infrastruktur • Pembangunan Rumah Susun dan infrastruktur • Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R pendukungnya • Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola • Pembangunan kawasan perdesaan potensial Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Peningkatan lingkungan hunian untuk • Peningkatan pelayanan air minum di kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa terpencil, dan KAPET) tertinggal dan terpencil tertinggal dan terpencil • Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman
• Pembangunan 1 TB Rusunawa di Kota Batam • Fasilitasi pembangunan 4600 unit PSU kawasan perumahan dan permukiman di Karimun, Natuna, Batam Tj Pinang serta Batam, Tj Pinang serta 250 unit PSU perumahan 250 unit PSU perumahan swadaya di Karimun dan Natuna • Fasilitasi dan Stimulasi Penataan 8 Ha Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Batam • Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas 250 unit perumahan swadaya di Karimun dan Natuna • Fasilitasi pra‐sertifikasi dan pendampingan pasca‐sertifikasi sebnyak 120 unit di Batam dan Tj Pinang
31
01/05/2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
S ki d t i k ih Sekian dan terimakasih.
32
32