BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPUIAUAN SANGIHE ilOMOR 12 TAHUN 2A1,2 TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTROHIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE IiENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPI.'LAUAN SANGIH E, Menimbang
.4.
bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar cian persaingan usaha yang sehat, memper'oaiki tingkat efisiensi proses pengadaan dan mendukung proses monitoring dan audit sefta untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, maka perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan pasai bahwa sebagai tindak ianjr"it ketenti.ran pasal 131 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan \omor Pemberantasan Korupsi Tahun 20t2, maka perlu dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara EleKronik; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan sangihe tentang Impiernentasi Sistim Pengaciaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
iti
\7
Sangihe; Mengingat
:1.
c
undang-undang Nomor.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerati-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam UndangTahun 2a02 tentang Pembentukan undang Nomor 'Kabupiten Kepulauan Talaud di Propinsi Sdlawesi Utara (Lembai-an Negai-a RI Tahun 2aa2 Nomoi- 22, Tambahan iembaran Negara Rf Nomor 4183)" dan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 7007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepuiauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Suiawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2a07 Nomor L7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a69l);
B
-1-
7.
?
4.
5.
6.
7.
Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 31 Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 740, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200i tentang Perubahan Atas Undang-UndanE }.lomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nonnor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3877); Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor yang Bersih dan Bebas Korupsi K.olusi Penyelenggaraan Negara dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor aZB6);
28
1
Tahun 2004 tentang LJndang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2044 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab K-euangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
8.
o
4400;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ,RI Tahun 2A04 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomoi- 32 Tahun 2AA4 teniang Pemei-iniahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EleKronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l-embaran Negara RI Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
10.
a911. 525"+
L2. 13.
);
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2CI07 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaa n Barangfiasa Pemerintah; Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang lasa Pemerintah Sebagairnana telah Pengadaan Barang digbah clengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentanE Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54
/
-2-
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/)asa Pemerintah; L4. lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 20A3 fenfano 'Kehiiakan dan Sfrafeoi Nasional Penoemhandan ----''v-'' ---'r-" --"' ' -'-v-" - -'-'--J' e o 15. lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2411 tentang Aksi Pencegahan cian Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 'sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan n^--Lf,t^-r^-: h^l^* f,l^^^-: f,l^-^1{ T-l^..* 1r\{ { ---rtrl dLuldll lvlEl lLErl udl(jrr r\trgtril rYUilrur LL rolrult LvLL tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; t7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Dodnrnan Taknic Trhr tont:nn Dannalnlaan Rarann sqrvrr:, ivl\llls I vrr:rvrvruurl a vvviiiuii ifiliiiii rn ?nnA LLiiLUiiy -\,.v-!t Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republij< Indonesia Nomor 53 Tqhun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Fengadaan Barangfiasa ?O1O tantann arranan Pannar{aan Nnrnnr ? Tahrrn ILur/vtlq.r I v. LLiiLUii:, riviiivi iUiiuii iDornorintah !iii-viiiilqii -ViV Secara EleKronik; 20" Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokor-pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe o Tahun 2009 Nomor 2L. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 20LL tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepuiauan Sangihe Tahun Anggaran 2072 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 l,lomor 11); 22. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaien Kepuiauan Sangihe Tahun Anggaran 2Ai2 (tserita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 35).
-Government;
5);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PENGADMN BARANGfiASA SECARA ELEKTRONIK Dtr LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Penge*ian Pasal
I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. e-procurentenf adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah
yang pefaksanaannya dilakukan secara eleKronik yang berbasis web/internef dengan
-3-
memantaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja di lingkungan Pemeritah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pqrayanan pengadaan 'oarangfiasa secara eie'rtronik (e-Procurement) yang mencakup seluruh/sebagian paket pengadaan barangfiasa pada SKPD Pemerintah Daerah dan instansi lain yang memerlukan; 3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / lasa Femerintah, . yang beftugas secara khusus untuk mengeloia dan mengembangkan sistem e-Procuremenf,, 4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik lain adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik di luar Femerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang lasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah iembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk meiakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 6" Pejabat Pembuat Komltmen, selanjutn,va disebut PPK, adalah pejaltat Yang dianggkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, ydfig bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barangfiasa; 7. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksuci dalam Unciang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 8. K,;asa Pengguna A.nggaran adalah pejabat ),ang dltunjuk oleh Pengguna A.nggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan diangkat dengan Keputusan BuPati; g. t-fnit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah un'tt organisasi pemerintah yang befungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa pefierintah, yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit kefa yang sudah ada; 10. Panitia Fengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; tl.Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk melak-sanakan pem.ihhan/penunjuk-an pen,vedia barangffasa; 12. penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barangfiasa dan telah terdaftar dalam sistem ePracuremenf pada pusat-pusat lavanan; 13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Proiuremenf,, L4. user JD adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang dlgunakan untuk beroperasi di dalam sistem e-Procurement; L5. password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk mem'.rerifikasi llser ID kepada sistem e-Prccurement
/
Bagian Kedua o Maksud dan Tuiuan Pasal 2 (1) MaksuO Oitetapf.an Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem e-Procuremenf di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe; (2iTujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan
-4-
,transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, menrperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang sesungguhnya da la m pela ksanaan pengadaan baran gfiasa pemeri ntah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkuo Peraturan Bupati ini adalah e-Procurement Kabupaten Kepulauan Sangihe"
di lingkungan
Pemerintah
BAB II ETIKA E.PROCUREMENT Pasal 4 (1) Semua pihak ,r,ang terkait dengan pelaksanaan e-Prccurement'r,'ajib mentaati etika dan ketentuan perafiuran perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Dalam melaksanal
a) F4enjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri Azri I lcar tufD gvt Aznt lJvrr, rtaccutrtrr] . vt v I i i uJu,
uu
b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum' (3) Semua pihak dilarang : a) Mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procuremenf,, b) i"'iencuri informasi, memanipulasi daia daniatai.l bei'buat curang daiam sistem
, e-Procurement.
u
III
BAB PARA PIHAK DAI.AM PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 5 (1) Para pelaku yang te;libat dalam e-Procureme.ad terdiri dari : a) Pejabat Pembuat KomitmenlPejabat Pelaksana Kegiatan ( PPK ); b) UlP/Fanitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; c) Fenyedia Barangflasa; dan
d)
LPSE.
para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang sebagaimana diatur (2)'dalam peraturan peiundang-undangan tentang pengadaan barangfiasa pemerintah.
'
Pasal 5
Tugas, dam fungsi LPSE (1) LpSE bedugas mengelola sistem e-Procurement Kepurlauan Sangihe dan mempunyai fungsi :
di lingkungan Kabupaten
a) penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement Kabupaten KePuiauan Sangihe;
-5-
di
lingkungan
b) pelaKanaan pelatihan/ training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan IULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem e-Procuremenf,, r) nol:lzc:n::n nab\l:n:n banzda rDznifizlDai:h:i rruvrr rDonnadaanllllD utrrlrv/r vJvvvL vrr:rvvusrr/vEr trvrururrur
Aan rDor'taAia vvrr vrrrvvru
Barangfiasa di masing-masing wilayah kerjanya; d) sebagai media penyedia informasi dan konsultasi ( helpdesk ) yang melayani Panitia/Pejabat PengadaanlUlP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement a\ cr.h-:n-ai't--"rvs..vvLurv,,:rvv,,vv,,:rv"urvvvvHv,,:rsvvv', nanwadiz infnrrnrci Aan A:-l>,ttann horb>ifzn Aanrtzr'r. nrr.rcac nartrtarfaerr barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi; peiaksanaan ketatausahaan LPSE; g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan )^^^^^ f,.^^^ L\ ^^l^t------.^^^ L.,^-l^;-J:L^-il-^^ ^l^L I D..^^Li -^-..-i Lugo> yciiig UlUtrIlKdll DulJclLl >Esucll uEllgdll iciili ..^-^ UIEI IIj lieiciK5cillcicjll !,Lugds-Lugci5 dan fungsinya. (2)Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasanlaudit yang dilakffinakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
fl
Fasal 7 Orga nisoasi Laya na n Pengadaa n Seca ra E lektron i k (1) Organisasl LPSE terdiri dari a) Fengarah; L\
r/^-^lUJ NeiJdlcl
:
, r-:+. L.,l
IlL,
c) Sekretariat; d) Bidang A.drnlnistrasi Sistenn Informasi; e) Bidang Registrasi dan Verifikasi; q
f)
Bidang Layanan Pengguna; dan g) Bldang Pelatihan dan Sosial[pasi. (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
a) b)
:
Memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;
e
Mer-nahami keselur,;han peke{aan yang akan diadakan;
Memahami jenis pekerjaan tedentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan d) Nlemaharni prosedur sistem e-Procurement. (3)Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pennbentukan Unit Layanan Pengadaan Banangflasa Secara Elektronik"
c)
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Bagian Peftama standar Proqedur operasional sistem E-PROCUREMENT Pasa! 8 (L) Sistem e-Frccurementdik-elola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik. (2)Tata cara pelaksanaan slstem e-Procurementmengikuti ketentuan alur kerja sistem
"
v
-6-
g
e-Ptocurement yang dikembangkan
oleh Lembaga
KebijaKan Pengadaan
BaranEfasa Pemerintah.
Bagian Kedua Fusat Informasi LPSE Pasal 9,
:
Sernua data dan infornlasi )/ang dislmpan LPSE 1) Diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat;
2) Seluruh informasi
"
sebaqaimana dimaksud di atas, akan dihubungkan informasi pengadaan barangfiasa nasional yang disuperuisi oleh LKPP.
ke
pusat
Bagian t/.etiga Biaya Operasional LPSE Pasai 10
Semua biaya _vang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kqpulauan Sangihe.
Bagian Ketiga Pengaduan Pasai Tatacaravt,9'l:,9vv nennaduan nelaksanaan t PSF diatr
L)
2)
Ll
rr
sehaoai berikut : PenEaduan dari masyarakat dan atau penyedia barangljasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalarn sistem e-Procuremenf dan bisa diakses oleh pihak yang terkait. LPSE wajib rneneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.
Pasal 12 LPSE
wajib melaporkan kepada P& KP& dan PPK apabila ditemukan oenyimpangan-
penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten.
-
BABV
KETENITUAN PERALIHAN
Pasai L3 (1) Dengan ditanda tanEanin;ra peraturan ini nnake pada tahun 2012 seluruh atau sebaglan proses pengadaan barang / jasa di semua unit kerja / SKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe harus menerapkan e-Procurement masing (2) Untuk menjamln implementasi pelaksanaan e-Procurement, masing Pengguna dan/atau Sangihe pi;npinan unit kei'ja SKPD Kabupaten Kepulauan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaKanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procuremenf dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja i SKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe bisebut menEgunakan e-Prccuiement (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
-
/
-1 -
(2) masing masing pimpinan unit kerja / SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE atau unit kerja terkait. /4\ I):lrrn rnalzkc.enzk>n fr lnncinrr: lart tlzrnz dalzrn. t-_, nannolnlazn cicforn ar:rerv.vvr Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem e-Procuremeni. (5) Berhubung infrastruktur LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam proses nenaadaan/belum oneraslonal. maka untuk memnercenat lmolementas! sistem 'r--'-"' -r pelelangan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pada e-Procuremenf tahun 2012 ini, dapat menjalin kerjasama dengan LPSE Iain/LPSE terdekat yang telah menriliki infrastruictur memadai dengan ikut sefta daiam pemaniaatan infrastruktur LFSE lain tersebut. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna Pada
Tanggal,
5fi Flarot
2AL2
SANGIHE,
AS MAKAGANSA
Diundang di Tahuna Pada tanggal 1w Flero t Plt"
2812 KABUPATEN KEPUIAUAN SANGIHE
BERHANDL]S
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN SANGIHE TAHUN 2012 NOMOR 12
-8-
