BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 3TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
W
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 101 ayat (1) serta Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta dengan diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-2-
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4502);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
-3-
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Departemen Kesehatan;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 );
15.
^
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karangasem, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 11 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT
UMUM
DAERAH
KABUPATEN
KARANGASEM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
^
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Karangasem.
4.
Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Karangasem.
-4-
5.
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disingkat RSUD Karangasem adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
6.
Pemeriksaan adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau auditor independen yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan RSUD Karangasem.
7.
Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan
keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan RSUD Karangasem.
8.
Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
9.
Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa pekerjaaan.
^
yang
akan
ditunjuk
untuk
melaksanakan
10.
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
11.
Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan EPurchasing.
12. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Direktur selaku Pengguna Anggaran dan diusulkan ke Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD.Kabupaten Karangasem. 13.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
15.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
-5-
16. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya di singkat ULP adalah Institusi yang berungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersiat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
17. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia /Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Jasa Konsultansi adalah Jasa Layanan Profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan Kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
^
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang. 21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat Informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 22. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 23. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat
perintah untuk melakukan atau memulai suatu pekerjaan terhadap pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA) kepada Penyedia barang/jasa. W
24. Surat Pesanan yang selanjutnya disingkat SP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan dalam rangka pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu.
25. Order Kerja yang selanjutnya disingkat OK adalah surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan pekerjaan dengan nilai tertentu.
26. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa Langsung Kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
27. Swakelola
dimana
Pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh
Rumah Sakit
Umum
adalah
Pengadaan
Barang/Jasa
Daerah Kabupaten Karangasem sebagai penanggung jawab
anggaran.
-6-
28. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga perkiraan terhadap barang/jasa/pekerjaan kontruksi yang dibuat dan ditetapkan oleh PPK/PA/KPA yang disusun berdasarkan informasi harga pasar setempat/tarif resmi pemerintah/publikasi BPS/harga sole agent/harga perhitungan konsultan atau harga kontrak sejenis atau Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan. 29.
Pendapatan Fungsional adalah Penerimaan Rumah Sakit yang sah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan dikelola secara langsung untuk membiayai belanja Operasional RSUD Kabupaten Karangasem. BAB II
ASAS UMUM PENGELOLAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu Asas Umum
Pasal 2
(1) Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa pada RSUD Karangasem ini hanya diperuntukkan terhadap pengelolaan Barang Jasa yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Rumah Sakit meliputi : a. pendapatan Fungsional Rumah Sakit; b. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan c. Iain-Iain pendapatan yang sah, yang merupakan pendapatan diluar pelayanan Kesehatan seperti Parkir,Sewa Gedung dan Sewa Lahan dan Iain- lain.
(2) Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa ini merupakan dasar Pengadaan barang dan Jasa, utamanya untuk belanja Operasional di Rumah Sakit yang sumber dananya bersumber dari Pendapatan Rumah Sakit sesuai yang tertuang dalam ayat (1) dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
(3) Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa ini, tetap memperhatikan tingkat Flexibilitas, yang efektif dan Efisien serta Akuntable. Pasal 3
Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa ini adalah pengadaan, penerimaan, Prosedur/cara Pembayaran di RSUD Karangasem yang seluruhnya dibiayai dari sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 4
(1)
(2)
Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa RSUD Karangasem ini dimaksudkan untuk mengatur fleksibilitas kewenangan dalam Pengelolaan Barang/Jasa di lingkungan RSUD Karangasem.
Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
-7-
a. adanya satu pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Barang/Jasa di RSUD Karangasem; dan b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Barang/Jasa di RSUD Karangasem dalam upaya meningkatkan Kinerja Keuangan dan meningkatkan Kinerja Layanan. Bagian Ketiga Pengorganisasian Pengelolaan Barang/Jasa Pasal 5
(1)
Pengelolaan Barang/Jasa di RSUD Karangasem agar berjalan lancar, efektif dan efisien diperlukan adanya pengelola barang/jasa yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi.
(2)
Pengelola Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. PA/KPA; b.
PPTK;
c.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/ Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
d.
^
(3)
Jumlah dan persyaratan pegawai RSUD Karangasem yang dapat ditunjuk sebagai pengelola Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Pengangkatan dan pemberhentian pengelola Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
(5)
Uraian Tugas Pengelola Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. PA /KPA bertugas : 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : 1. Spesifikasi teknis Barang/jasa; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi/SPK/surat Perjanjian; 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/Jasa; 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; dan 6. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. b. PPTK bertugas : 1. Mengkoordinasikan dengan Panitia Pengadaan/ ULP/ Pejabat Pengadaan tentang rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Penetapan Jenis,Jumlah dan Spsifikasi teknis barang/jasa yang diadakan yang dilaksanakan oleh PA/KPA 3. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 4. Melaksanakan dan mengawasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/ Jasa;
-8-
5. Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima Barang/Jasa yang diadakan/dilaksanakan antara Pihak Ketiga/Rekanan dengan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan; 6. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA; dan 7. Menyimpan dan menjaga keutuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
seluruh
dokumen
c. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan,bertugas : 1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan; 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi,teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 7. Khusus Pejabat Pengadaan bertugas : a) Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
1) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ;dan/atau 2) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; c) Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan d) Membuat Laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA. 8. Memberikan Pertanggung jawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
9. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PA /KPA mengenai : 1. Perubahan HPS; dan/ atau 2. Perubahan spesifikasi teknis Pekerjaan. d. Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertugas : 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak/SPK/Pesanan; 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; dan 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
-9BAB III
PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Persyaratan Penyedia Barang/Jasa untuk Kebutuhan Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem. Pasal 6
w
Persyaratan Umum Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dirinci berdasarkan nilai belanja adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 - Penyedia Barang /. jasa minimal harus memiliki NPWP. 2. Pengadaan diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 - Penyedia Barang /Jasa diwajibkan memiliki NPWP dan Ijin Usaha sesuai dengan bidang dan sub bidang yang sesuai. 3. Pengadaan Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 Penyedia Barang/Jasa persyaratannya adalah sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) Tahun; e.
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa; f. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; g. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki Dukungan Keuangan dari Bank; w
h. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya , harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP); i. tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; j. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; k. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
1.
secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
m. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;dan n. menandatangani Pakta Integritas.
-10-
Pasal 7
Persyaratan khusus untuk tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi adalah sebagai berikut : a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; dan b. memiliki pengalaman sebagai konsultan. Bagian Kedua Harga Perkiraan Sendiri dan Biaya Pengadaan Pasal 8
(1) Pen3rusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 4, pada dasarnya dilaksanakan dengan perhitungan yang cermat menggunakan data dasar dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan diantaranya adalah : a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
b. perkiraaan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineer's Estimate (EE); c. harga pasar setempat pada saat penyusunan HPS;
d. harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang
w
pernah dilaksanakan; e. informasi harga satuan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh
BPS atau badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent; dan g. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) HPS hanya memperhitungkan beban keuntungan yang wajar.
pajak,
biaya
overhead serta
(3) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya Iain-lain yang tidak berhubungan.
(4) Khusus
untuk
pekerjaan
jasa
konsultansi,
perhitungan
HPS/OE
didasarkan atas :
^
a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil, antara lain sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengadaan, biaya pengurusan surat uji, biaya komunikasi, tunjangan perumahan dan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang diadakan; dan
b. perbandingan biaya langsung non personil disesuaikan dengan harga yang berlaku saat kontrak dibuat yang disesuaikan dengan harga pasar yang wajar dan dilampiri dengan bukti yang sah. (5) Manfaat HPS adalah untuk menilai kewajaran penawaran harga dalam evaluasi penawaran, sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Jasa lainnya dan Jasa konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran, untuk menentukan nilai nominal nilai jaminan penawaran (1 s/d 3 %), untuk menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaan apabila penawaran pekerjaan kurang dari 80% dari HPS.
(6)
Nilai Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tidak memakai HPS.
-11 -
Pasal 9
(1) Biaya pengadaan Barang/Jasa wajib disediakan oleh RSUD Karangasem termasuk biaya pengumuman di media masa, honorarium pengelola Barang/Jasa (PPTK, panitia/pejabat pengadaan, Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengurus Barang) serta biaya-biaya untuk pengumpulan data dan informasi harga dalam rangka penyusunan HPS. (2) Calon penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses pemilihan penyedia Barang/Jasa di RSUD Karangasem tidak dikenakan biaya, kecuali untuk penggandaan dokumen pengadaan. Bagian Ketiga Metode Pengadaan Barang/Jasa Pasal 10
Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari pendapatan fungsional
^
RSUD Karangasem
pada umumnya dapat dilaksanakan dengan metode
sebagai berikut:
a. Belanja Operasional Rumah Sakit proses pengadaannya tidak berpedoman pada Pagu Anggaran yang tertuang di DPA, namun dilaksanakan pengadaannya secara berangsur-angsur yang disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit, serta diberikan fleksibilitas belanja melebihi anggaran sebesar 20% (Dua puluh perseratus) dari Pagu Anggaran; b. Untuk menunjang Pelayanan, Belanja Operasional yang bersumber dari Pendapatan Operasional Rumah Sakit dapat dilakukan
mendahului Penetapan Anggaran Rumah Sakit pada tahun yang bersangkutan, dengan berpedoman pada anggaran yang diusulkan, dan fleksibilitas ambang batas belanja yang telah ditetapkan ; c. pengadaan Langsung dapat dibagi 3 (tiga) yaitu : 1. dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 dengan bukti pembelian seperti Nota/Faktur/Struk pembelian;
^
2. dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 dengan Kwitansi; dan
3. dengan
nilai
diatas
Rp.200.000.000,00
sampai
dengan
Rp.500.000.000,00 dengan SPK.
d. pengadaan dengan sistem Swakelola dapat dilakukan dengan nilai belanja sampai dengan Rp.50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah); dan
e. Sedangkan untuk Pelelangan Sederhana/Umum/Terbatas dan Penunjukan Langsung mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. #
Bagian Keempat Penilaian Kualiflkasi Calon Penyedia Barang/Jasa Pasal
(1)
11
Penilaian kualiflkasi terhadap calon penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan dengan metode prakualifikasi atau pascakualilikasi
-12-
dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atau ULP (Unit Layanan Pengadaan. (2)
Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. Dalam hal prakualifikasi, penyedia barang/jasa cukup mengisi daftar isian
kualifikasi dan dilengkapi datanya sebagai pembuktian setelah ditunjuk sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan. (3)
Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa, dimana penilaian kualifikasinya dilakukan setelah pemasukan/evaluasi penawaran. Pasal
(1)
^
(2)
12
Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000,00 dan pengadaan barang/jasa lainnya dengan metode pengadaan Langsung diatas Rp. 200.000.000,00 dengan SPK.
Pascakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan metode Pemilihan Pelelangan Umum.
Langsung/Pelelangan
Sederhana
dan
Bagian Kelima Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pasal 13
(1)
Prosedur pengadaan barang/jasa dengan Metode Swakelola meliputi tahapan sebagai berikut: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan.
(2)
Prosedur Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 10.000.000,00 dengan Pembelian Langsung yang meliputi tahapan : Bukti Pembelian seperti : Nota /Faktur/Struk pembelian,Berita Acara Pemeriksaan
W
Barang dan serah Terima Barang, order Material dan Order Kas, apabila lebih dari satu Nota/Faktur, dibuatkan Kumpulan bukti-bukti dan apabila Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki NPWP maka Pajak disetor atas nama Bendahara Pengeluaran.
(3)
Prosedur pengadaan barang/jasa dengan Metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp. 10.000.000,00 s/d Rp.200.000.000,00 meliputi tahapan sebagai berikut:perencanaan,pelaksanaan/pembayaran kepada Penyedia dengan menggunakan bukti /Perjanjian berupa : a. Kwitansi yang ditandatangani Oleh Bendahara Pengeluaran, Rekanan, PPTK mengetahui Pengguna Anggaran serta dibalik kwitansi ditanda tangani oleh Pemegang Barang Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagai penerima barang sesuai dengan Faktur. b. Pesanan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan diketahui oleh PPTK.
c. Faktur dikeluarkan dan ditandatangani dan distempel lengkap oleh Rekanan dan ditandatangani oleh Pemegang /Penyimpan Barang dan diketahui oleh PPTK.
-13-
d. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Rekanan, PPTK, Penyimpan Barang serta User dan Konsultan Pengawas untuk SPJ Pemel iharaan, dan diketahui olek PA/KPA serta melampirkan Order Material dan Order Kas.
(4)
Prosedur pengadaan barang/jasa dengan Metode Pengadaan Langsung dengan nilai paling tinggi Rp.200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) meliputi tahapan sebagai berikut: Penilaian Prakualifikasi, Permintaan Penawaran yang disertai dengan Klarifikasi serta Negosiasi Harga kepada Penyedia dengan menggunakan SPK.
(5)
Prosedur pengadaan barang/jasa dengan Metode Kontes,Penunjukkan Langsung,Pemilihan Langsung,Pelelangan Umum/Sederhana mengacu pada ketentuan atau Peraturan Perundang-undangan Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku umum. Pasal
^
(1)
14
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pada setiap tahapan untuk masing-masing metode pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam SOP atau Protap Pengelolaan Barang Jasa RSUD Karangasem yang ditetapkan oleh Direktur.
(2)
Setiap pengadaan barang/jasa yang menggunakan penyedia barang/jasa di RSUD Karangasem wajib menggunakan Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/ULP. Pasal 15
(1) Negosiasi dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Jasa dengan metode Pengadaan Langsung dengan SPK, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan Pengadaan langsung terhadap penawaran biaya dan jasa konsultansi terhadap biaya langsung personil serta waktu pelaksanaan.
(2) Negosiasi Teknis dan Harga dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat
^
Pengadaan. (3)
Hasil Negosiasi Teknis dan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan sebagai dasar pembuatan daftar pesanan maupun kontrak pengadaan barang/jasa. BAB IV
PROSEDUR PENERIMAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Pasal 16
(1)
Agar pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Karangasem dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dan hasilnya
dapat dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta manfaatnya bagi kelancaran tugas-tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka wajib dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Surat Keputusan Direktur.
- 14-
(2)
Panitia
/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan mempunyai
tugas
dan
tanggung jawab sebagai berikut:
a. meneliti dan menerima barang/jasa yang diadakan oleh panitia pengadaan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan;
b. meneliti dan menerima barang/jasa yang diadakan oleh panitia pengadaan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan;
0. meneliti dan menolak sebagian atau seluruh barang/Jasa yang diadakan, yang tidak sesuai dengan isi kontrak, dan membuat Berita Acara tentang penolakan Barang/Jasa tersebut; d. membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa yang telah sesuai dengan Isi Kontrak; dan
e. membuat Berita Acara Uji Fungsi dan Uji Coba terhadap barang/jasa yang memerlukan uji fungsi dan uji coba, dengan diketahui oleh pemakai Barang/Jasa (user). Bagian Kedua Prosedur Penerimaan Barang/Jasa Pasal 17
Prosedur
umum
penerimaan
Barang/Jasa
pada
RSUD
Kabupaten
Karangasem sebagai berikut:
a. barang/jasa yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa, diterima oleh Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; b. barang/jasa yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada pengguna barang harus dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
^
c. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa dibuat oleh Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan ditandatangani oleh semua anggota, Rekanan, User (untuk pekerjaan Pemeliharaan) serta diketahui oleh PPTK dan/ atau PA/KPA;
d. disamping Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, maka terhadap barang/jasa yang memerlukan uji coba dan uji fungsi, juga dibuat Berita Acara Uji Fungsi dan Uji Coba Barang/Jasa, yang diketahui oleh user, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, PPTK dan petugas dan atau pejabat terkait lainnya yang berwenang; dan e. bagi Barang/Jasa yang memerlukan masa pemeliharaan, waktu masa pemeliharaannya harus dicantumkan dalam dokumen perjanjian pengadaan Barang/Jasa;
f. untuk pekerjaan/Jasa, maka rekanan yang menyerahkan pekerjaan/jasa harus dilengkapi dengan Berita Acara penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh User/Instalasi dimana pekerjaan diadakan; dan g. Bagi Pengadaan jasa yang membutuhkan pemeliharaan harus secara jelas sudah tertuang dalam Berita Acara Serah Terima barang/ pekerjaan.
-15-
Pasal 18
Prosedur penerimaan barang khusus farmasi di Instalasi Farmasi RSUD Karangasem adalah sebagai berikut : a. barang-barang yang dikirim oleh penyedia barang/jasa ditempatkan langsung di gudang Instalasi Farmasi RSUD Karangasem dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang diketahui oleh Penanggung jawab Gudang Instalasi Farmasi dan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Karangasem ;
b. faktur pengiriman barang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atau salah seorang Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditunjuk apabila Ketua berhalangan dan diketahui oleh Penanggungjawab Gudang Instalasi Farmasi serta Kepala Instalasi Farmasi RSUD Karangasem. BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN BARANG/JASA Pasal
19
Prosedur pembayaran terhadap barang/jasa berdasarkan nilai belanja atau klaim, sesuai yang tertuang dalam Pasal 13 yaitu : 1. Klaim/tagihan dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 adalah rangkap 5 (lima) sebagai berikut: a. Nota /Bukti Pembelian; b. Rekapan Kumpulan bukti-bukti; c. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang/Pekerjaan. d. Surat Setor Pajak; e. Order Material; dan f.
Order Kas.
2. Klaim/tagihan dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 adalah dengan Kwitansi di buat rangkap 5 (lima) bermaterai cukup yang dilengkapi dengan : a. Faktur barang/ faktur Penagihan; b. Surat Setor Pajak; c. Surat Pesanan; W
d. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Kemajuan Fisik pekerjaan dan Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,Rekanan, User dan Konsultan Pengawas khusus untuk pemeliharaan, Penyimpan Barang untuk pengadaan barang, dan diketahui oleh PPTK dan Pengguna Anggaran; e. Order Material; dan f.
Order Kas.
3. Klaim/tagihan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 adalah Kwitansi dibuat rangkap 5 (Lima), bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), yang dilengkapi dengan: a.
SPK;
b. c.
Permohonan pembayaran Angsuran/termin sesuai isi SPK. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; Surat Perintah Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan oleh KPA/PA; Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang/Kemajuan Fisik Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Penyimpan Barang,PPTK dan disetujui oleh KPA,Khusus untuk Pemeliharaan Alat/Fisik harus ditandatangani oleh User dan Konsultan Pengawas khusus Fisik;
d. e.
-16-
f.
Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Barang Khusus untuk Barang/Alat yang memerlukan Uji coba dan Uji Fungsi Barang; g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran; h. Faktur Pajak/PKP dan Surat Setor Pajak; i. Faktur Penagihan; j. Permohonan Pembayaran dari Rekanan; k. Persetujuan Pembayaran dari KPA; 1. Berita Acara Pembayaran dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh Rekanan dan KPA/PA; m. Order Material; dan n.
4.
Order Kas.
Prosedur pembayaran barang/jasa untuk klaim/tagihan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 adalah Kwitansi rangkap 5 (lima), bermaterai Rp. 6.000,00 yang dilengkapi dengan: a. Kontrak;
b. Permohonan Uang Muka Kerja (sesuai isi Kontrak) lengkap dengan Jaminan Uang muka kerja dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta rincian penggunaan; c. Permohonan Angsuran / Termin (sesuai isi kontrak), serta rincian penggunaan;
d. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPTK/KPA; e. Surat Perintah Pemeriksaan Barang dari PA/KPA ke Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; f. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan/Kemajuan Fisik Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Rekanan, PPTK, Penyimpan Barang dan disetujui oleh KPA;dan Khusus untuk pemeliharaan Alat/Pekerjaan Fisik ditandangani oleh User dan Konsultan Pengawas. g. Berita Acara Uji Fungsi/Uji Coba Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh panitia penerima hasil pekerjaan dan user dan atau pejabat berwenang (disesuaikan dengan jenis barang); h. Berita acara Serah Terima Barang/Pekerjaan antara Rekanan dengan Pengguna Anggaran; i. Permohonan Pembayaran; j. Persetujuan Pembayaran;
^
k. Berita Acara Pembayaran; 1. Faktur Pajak/PKP dan Surat Setor Pajak; m. Faktur Penagihan; n. Order Material; dan o.
Order Kas.
Pasal 20
Prosedur pembayaran khusus untuk belanja Listrik, Telpon, air minum, materai dan BBM adalah dalam rangkap 5 (lima) sebagai berikut : a. Kitir Pembayaran/Kwitansi yang dikeluarkan oleh Perusahaan; b. Rekapan Nota BBM khusus pembelian BBM; dan c. Order Kas dan Order Materiil.
- 17-
BAB VI
JAMINAN PELAKSANAAN, PEMBERIAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN
Bagian Kesatu Jaminan Pelaksanaan Pasal 21
(1) Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan kontrak pengadaan barang/jasa, kecuali untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang jasa dengan sistem swakelola dan pembelian langsung tidak diperlukan Jaminan Pelaksanaan.
(2) Besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 5% dari Nilai Kontrak dengan masa berlaku sampai dengan sekurang-kurangnya 14 hari lebih lama dari masa pemeliharaan.
, ^
(3) Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Asuransi yang mempunyai Surety Bond dan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa pada saat penandatanganan kontrak.
(4) Jaminan Pelaksanaan dapat disita dan dicairkan serta uangnya disetor ke rekening Kas BLUD RSUD Karangasem apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan kontrak oleh Penyedia Barang/Jasa. (5) Jaminan Pelaksanaan dapat diserahkan kembali kepada Penyedia Barang/Jasa apabila seluruh rangkaian pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan kontrak. Bagian Kedua
Pemberian Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasal 22
(1) Untuk pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Kontrak/SPK di
^
RSUD Karangasem dapat diberikan uang muka kerja kepada Penyedia Barang/Jasa.
(2) Besarnya uang muka yang dapat diberikan adalah setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak/SPK untuk penyedia barang/jasa usaha kecil atau koperasi kecil dan setinggi-tingginya 20% dari kontrak/SPK untuk penyedia barang/jasa usaha non kecil.
nilai
(3) Uang muka kerja dapat diberikan apabila penyedia barang/jasa mengajukan permohonan uang muka dilampiri dengan Jaminan Uang Muka dari Bank Umum dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang dimohonkan dan daftar rincian penggunaan uang muka.
(4) Pengembalian seluruh uang muka diperhitungkan secara bertahap pada setiap pembayaran angsuran (pembayaran prestasi pekerjaan), dengan cara mengurangi nilai angsuran dengan nilai uang muka yang sudah diterima.
-18-
BAB VII
SISTEM PENCATATAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu Penatatan dan Pelaporan Pasal 23
(1)
Panitia Pengadaan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa secara berkala yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)
Pengurus barang, penyimpan barang dan Penanggung Jawab Gudang Instalasi Farmasi, instalasi gizi wajib membuat pencatatan dan laporan administrasi barang meliputi : register barang masuk, register barang keluar, SBBK, Kartu Inventaris Barang/Kartu Stok, Kartu Inventaris Ruangan secara berkala.
(3)
Kepala Instalasi Gizi RSUD Karangasem wajib membuat pencatatan dan pelaporan pengelolaan bahan makanan pasien secara berkala kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
(4)
Bendahara Pengeluaran membuat laporan realisasi anggaran secara berkala, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada unit-unit terkait sebagai feedback.
Bagian Kedua Pengawasan dan Pemeriksaan Pasal 24
(1)
Pengawasan umum terhadap pengelolaan barang/jasa di RSUD Karangasem dilaksanakan oleh Direktur selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Karangasem.
(2)
Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan barang/jasa di RSUD Karangasem, Direktur dibantu oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) RSUD Karangasem dengan menerapkan sistem pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)
Pemeriksaan terhadap pengelolaan barang/jasa yang diatur dalam pedoman ini dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) RSUD Karangasem, aparat pengawas dari Inspekstorat Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem dan aparat pemeriksa dari lembaga pengawasan fungsional lainnya.
(4)
Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut bertujuan untuk mendukung usaha pemerintah guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggungjawab, memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN dan menegakkan peraturan yang berlaku dan pengamanan keuangan negara.
-20-
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 11 Januari 2016
I^PENJABAT BUPATI KARANGAS^, AGUS NGURAH ARDA
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 11 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
I GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
NOMOR 3
