J A K A R T A SELASA, 1 JUNI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------MAHKAMAH KONSTITUSI

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 115/PHPU.D-VIII/2010 --------------------PERKARA NOMOR 116/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR RISALAH117/PHPU.D-VIII/2010 SIDANG PERKARA NOMOR120/PHPU.D-VIII/2010 118/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 119/PHPU.D-VIII/2010 REPUBLIK INDONESIA

PERIHAL PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHANHASIL HASIL PEMILIHAN PERMOHONAN PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA KABUPATEN TIMUR, KABUPATEN DAERAHBELITUNG KOTA KONAWE SELATAN BANGKA BARAT, KABUPATEN KETAPANG, KOTA PASURUAN, KABUPATEN POHUWATO DAN KABUPATEN KAUR ACARA ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA

SELASA, 1 JUNI 2010

JAKARTA JUMAT, 13 AGUSTUS 2010 0

PERKARA NOMOR 115/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 116/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 117/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 118/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 119/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Ketapang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Kaur. PEMOHON -

H. Khairul Efendi dan H. Erwandi A. Rani (Perkara 115/PHPU.D-VIII/2010) Parhan Ali dan Erwan (Perkara 116/PHPU.D-VIII/2010) Yasyir Ansyari dan Martin Rantan (Perkara 117/PHPU.D-VIII/2010) Justiar Noer dan Umar Mansyur (Perkara 118/PHPU.D-VIII/2010) Soehartono Soetjipto dan Liliansyah (Perkara 119/PHPU.D-VIII/2010)

TERMOHON KPU Kabupaten Balitung Timur, KPU Kabupaten Bangka Barat, KPU Kabupaten Ketapang, Kapu Kabupaten Pasuruan, KPU Kabupaten Pohuwanto dan KPU Kabupaten Kaur ACARA Pengucapan Putusan Jumat, 13 Agustus 2010, Pukul 14.18 – 16.25 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar Harjono Hamdan Zoelva

Pan M. Faiz Sunardi Cholidin Nasir Ida Ria Tambunan Makhfud

(Ketua) (anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon 115/PHPU.D-VIII/2010: -

Tim Kuasa Hukum Pemohon 115/PHPU.D-VIII/2010

Kuasa Hukum Pemohon 116/PHPU.D-VIII/2010: -








Kuasa Hukum Termohon 116/PHPU.D-VIII/2010: -

Tim Kuasa Hukum Termohon 116/PHPU.D-VIII/2010







Kuasa Hukum Pihak Terkait 116/PHPU.D-VIII/2010: -

Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait 116/PHPU.D-VIII/2010

2







3

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB 1.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Vonis dalam perkara sengketa hasil Pemilukada dalam Perkara Nomor 115, 116, 117, 118 dan 119/PHPU.D-VIII/2010 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya panggil saja satu per satu Pemohon nomor 115 hadir? Hadir ya? berapa orang 2 orang? 3?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115/PHPU.D-VIII/2010: 4 orang.

3.

KETUA : MOH. MAHFUD MD 4 orang. Kemudian Pemohon Nomor 116.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 116/PHPU.D-VIII/2010: 3 orang.

5.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Kemudian Pemohon nomor 117. Hadir? Mana? Oh di situ? Pemohon Nomor 118.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118/PHPU.D-VIII/2010: Hadir, Yang Mulia.

7.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Mana?

4

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118/PHPU.D-VIII/2010: Ada 5 orang, Yang Mulia.

9.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Ada 5 orang sebelah mana?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118/PHPU.D-VIII/2010: Kuasa.

11.

KETUA : MOH. MAHFUD MD

Oh, di situ.

Dan Pemohon nomor 119.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 119/PHPU.D-VIII/2010 : Hadir, Yang Mulia.

13.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Mana?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 119/PHPU.D-VIII/2010 : 3 orang.

15.

KETUA : MOH. MAHFUD MD 3? Di situ?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 119/PHPU.D-VIII/2010 : Ya.

17.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Oke, Termohon 115. Termohon 116?

18.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 116/PHPU.D-VIII/2010 : Hadir tetap 4 orang. 5

19.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Termohon 117. Termohon 118. Termohon 119. Oke, kemudian Pihak Terkait 115? Pihak Terkait tidak ada? Pihak Terkait 116.

20.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 116/PHPU.D-VIII/2010: Hadir, Yang Mulia.

21.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Hadir, Pihak Terkait 117. Pihak Terkait 118? Ada? Oke, dan Pihak Terkait 119. Jadi, yang tidak ada Pihak Terkaitnya itu 115 mas ya. baik, kita mulai dari Perkara 115. PUTUSAN Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : H. Khairul Efendi, S.E.; TTL : Manggar, 22 Mei 1963; Pekerjaan : Bupati Kabupaten Belitung Timur; Alamat : Kantor Bupati Kabupaten Belitung Timur, Dusun Samak A 3, RT 001 RW 001, Kelurahan Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur; 2. Nama : Drs. H. Erwandi A. Rani; TTL : Belitung, 13 Oktober 1959; Pekerjaan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; Alamat : Jalan Kresna II RT 02 RW 01, Desa Lalang Jaya, Manggar, Belitung Timur; Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. dan RM. Maheswara Prabandono, S.H.; Penasehat Hukum dan Advokat 6

pada kantor ”HARPA Law Firm” yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 6, H.R. Rasuna Said Kav. B-4 Jakarta 12920, Telepon/Faksimili (021) 5221477, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Bukit Samak Manggar, Belitung Timur 33472; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/SW&P/SK/VII/10 bertanggal 28 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Soni Wijaya, S.H.; Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Firm “Soni Wijaya & Partners” yang beralamat di Bintaro Bussiness Centre Jalan R.C. Veteran Raya Nomor 8-i, Bintaro, Jakarta Selatan 12330, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon; Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon; Mendengar keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta; Membaca keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Termohon. 22.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana termuat di dalam posita dan petitum Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), dan keterangan Panwaslukada Kabupaten Belitung Timur, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara runut di bawah ini; [3.12] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon serta mengajukan 4 (empat) macam eksepsi, yaitu terkait dengan: (1) kompetensi absolut Mahkamah; (2) permohonan Pemohon kabur (obscuur libel), (3) status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon, dan (4) kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut [3.12.1] Bahwa Termohon telah membantah dalil hukum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili 7

perkara a quo dengan alasan bahwa hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut. Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masingmasing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut; Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat 8

hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008); Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah

mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaranpelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada; 2. Eksepsi tentang Obscuur Libel [3.12.2] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan membingungkan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (bodem geschil), sehingga eksepsi a quo harus dikesampingkan; 3. Eksepsi tentang Status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon [3.12.3] Bahwa Termohon mempertanyakan status Kuasa Hukum Pemohon prinsipal atas nama Refly Harun yang sering berubah menjadi konsultan Hukum Tata Negara, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon mengajukan eksepsi terhadap status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon a quo;

9

Bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah menilai bahwa sebagaimana telah menjadi ketentuan dalam praktik beracara selama ini di Mahkamah yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008,

“Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”, kuasa hukum dari Pemohon prinsipal tidaklah harus seorang Advokat sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Bahwa ketentuan demikian dimaksudkan untuk membuka kesempatan dan pintu keadilan yang seluas-luasnya bagi para pencari keadilan (justice seekers) di Mahkamah tanpa harus dibatasi dengan hal-hal yang mungkin saja tidak dapat mereka penuhi. Selain itu, pihak-pihak yang berperkara di dalam persidangan Mahkamah tidaklah selalu mengadili mengenai kepentingan orang perorang, melainkan juga keputusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau institusi yang berwenang sehingga dapat saja unit hukum khusus yang berada di dalamnya ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum mewakili lembaga atau institusinya tersebut, bahkan dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah, para Jaksa Pengacara Negara (JPN) pernah bertindak menjadi Kuasa Hukum dari Komisi Pemilihan Umum selaku pihak Termohon (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009). Namun demikian, kuasa hukum yang dimaksud oleh Mahkamah tentunya adalah mereka yang setidaknya memiliki kualifikasi cakap dan memahami sedikit banyak mengenai tata cara bersidang serta hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Lagipula dalam permohonan a quo, salah satu Kuasa Hukum Pemohon yaitu Maheswara Prabandono adalah seorang Advokat yang telah terdaftar secara resmi di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Nomor G.01.10275; Bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, eksepsi Termohon mengenai status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

23.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 4. Eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.12.4] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap kedudukan hukum Pemohon dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008; Bahwa sebelum memberikan penilaian atas eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah memberikan pandangan hukum mengenai hal-hal yang terkait dengan permohonan a quo, sebagai berikut: 1. Bahwa dalam perkara a quo, Termohon telah merujuk pemeriksaan kesehatan jasmani bagi bakal Pasangan Calon yang mendaftar untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Belitung Timur untuk dilakukan di 10

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. Keputusan tersebut menurut Termohon diambil setelah memperoleh rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Belitung (vide Bukti T-20A). Hal serupa juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, yang mendapatkan pilihan rekomendasi dari IDI untuk beberapa rumah sakit, seperti RSPAD Gatot Subroto Jakarta, RS Pertamina Jakarta, dan RSBT Pangkal Pinang (vide Bukti T-30). Setelah melalui berbagai pertimbangan, terutama masalah efi siensi biaya yang ternyata lebih murah di bandingkan dengan RSU Depati Amir dan Rumah Sakit Jiwa Sungai Liat, maka dibuat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Termohon dengan RSPAD Jakarta. Penunjukan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon karena seharusnya menurut Pemohon berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU 68/2009, pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum daerah; 2. Bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dengan Nomor 01/IV/2010 bertanggal 8 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad, dr. Chairunan Hasbullah, MARS, Pemohon dinyatakan “tidak memenuhi syarat” sebagai Calon Bupati Belitung Timur karena ditemukan disabilitas berupa lapang pandang penglihatan kedua matanya yang sangat sempit, yaitu 6° (enam derajat). Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan hukum mengenai berwenang tidaknya suatu rumah sakit yang mengeluarkan surat berisi kesimpulan berdasarkan Rapat Pleno Tim Penilai dengan menyatakan bahwa bakal Calon Bupati tidak memenuhi syarat sehat jasmani. Terlebih lagi dalam perkara a quo, pedoman untuk pemeriksaan kesehatan tersebut adalah Panduan Teknis Penilaian Kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dalam lampiran peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2009 bertanggal 29 April 2009 (vide Bukti P-5), sementara pemeriksaan kesehatan diperuntukan bagi bakal Pasangan Calon yang akan menjadi peserta dalam Pemiliukada Kabupaten Belitung Timur; 3. Bahwa Pemohon a quo yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati pada kenyataannya adalah masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Belitung yang tidak memiliki permasalahan kesehatan serius. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya syarat kesehatan tersebut seyogianya juga akan memengaruhi status persyaratan jabatan dari yang bersangkutan, sebab dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c UU 32/2004 menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: ... c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah”. Sementara salah satu persyaratan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 58 huruf e UU

11

12/2008 adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; 4. Bahwa tanpa bermaksud untuk menilai Putusan dari badan peradilan lain in casu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG bertanggal 30 Juni 2010 yang amar Putusannya menyatakan dalam angka ketiga dan keempat berbunyi,

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 Mei 2010 khusus Lampiran II” dan “Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat turut serta sebagai Calon kandidat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010” (vide

Bukti P-9 dan Bukti T-14), Termohon menyatakan tidak dapat melaksanakannya karena akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Lagipula menurut Termohon, Keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat (inkracht) karena perkara a quo masih dalam pemeriksaan pada tahap banding. Menurut Mahkamah, tidaklah jelas apa yang dimaksud dengan adanya dampak sosial yang sangat luas sebagaimana jawaban dari Termohon, apabila Putusan PTUN tersebut dilaksanakan. Padahal sebaliknya, demi menghormati suatu putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Penggugat atau Pemohon, dibandingkan dengan masalah-masalah teknis-operasional lainnya, seharusnya Termohon melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Justru hal tersebut dapat memberi pembelajaran bagi masyarakat dalam mentaati hukum dan konstitusi; 5. Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau 12

Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon; 6. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakantindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon; Bahwa terlepas dari pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon yang nota bene bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 PMK 15/2008. Artinya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Mahkamah tidak dapat menerima permohonan a quo. Namun demikian, apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum;

13

[3.13] Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga pokok permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 24.

KETUA : MOH. MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [4.3] Eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan hukum; [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara a quo; [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: • Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon; • Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan: • Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad 14

Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya. PUTUSAN Nomor 118/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Drs. H. Justiar M. Noer ST., MM; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jalan Gunung Namak, Kecamatan Toboali Bangka Selatan; 2. Nama : H. Umar Mansyur, S.H. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jalan Mayor Syafri H. Rahman Kecamatan Toboali Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangka Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli dan 19 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1) Saleh, S.H., 2) Dedy Cahyadi, S.H. 3) Jaya Kusuma Amin, S.H., 4) Sapanudi Hassan, S.H., 5) Supadman, JA, S.H., dan 6) Agus Panca Wardana, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara, yaitu: - untuk kuasa hukum Nomor 1 dan Nomor 2 berkantor pada Kantor Saleh, S.H., & Partner yang beralamat di Jalan Poltangan Gg. Delima Nomor 43 Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan; - untuk kuasa hukum Nomor 3 sampai dengan 6 berkantor pada Kantor Jaya Kusuma, Supandi, Supadman & Associates yang beralamat di Jalan Surabaya Nomor 70 Kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang; 15

yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belintung. Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan bertanggal 29 Juli 2010, memberi kuasa kepada Sony Wijaya, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Firm “Soni Wijaya & Partners” berkantor di Bintaro Bissiness Centre Jalan R.C. Veteran Raya Nomor 8-i, Bintaro, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : H. Jamro H. Jalil; 2. Nama : Nursyamsu H. Aliyas; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2010 memberi kuasa kepada Jumli Jamaluddin, S.H., dan Wira Sastiawan, S.H., keduanya Advokad/Pengacara/ Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “Jumli Jamaluddin, S.H., & Partners” yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 7 Pangkalpinang, Bangka Belintung yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 25.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah (kompetensi mengadili), permohonan Pemohon salah objek, permohonan kabur, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4.1] sampai dengan paragraf [3.4.3] dalam bagian Kewenangan Mahkamah dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon lewat waktu juga telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.8] 16

sampai dengan paragraf [3.10] dalam bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.18] Menimbang bahwa keberatan Pemohon yang akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010; [3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Adapun pelanggaranpelanggaran tersebut telah diuraikan dalam paragraf [3.12] pada Pokok Permohonan; [3.20] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai (i) Termohon telah meloloskan H. Jamro H. Jalil sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, padahal yang bersangkutan terlibat kasus tindak pidana korupsi Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun 1999, (ii) keterlambatan kelengkapan syarat pasangan calon Nursamsu H. Alias ke KPU Bangka dan persyaratan pencalonannya menggunakan ijasah palsu, (iii) partai pendukung (PDIP) tidak menandatangani pencalonan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan; [3.21] Sepanjang dalil Pemohon mengenai prediksi kemenangan Pemohon yang didasarkan pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dengan mendapatkan dukungan 39,0 % dan Pihak Terkait mendapat dukungan 15,5%, Mahkamah berpendapat bahwa hasil perolehan suara dalam Pemilukada tidak didasarkan pada hasil survei. Hasil penghitungan suara harus didasarkan jumlah yang pasti yang datanya diambil dari hasil pemungutan suara di TPS dan hasilnya dikumpulkan dan dihitung kembali di Kecamatan. Kemudian rekapitulasi suara di kecamatan dikumpulkan dan dijumlahkan kembali di tingkat kabupaten. Penghitungan suara secara berjenjang tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, sehingga menghasilkan penghitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum hukum. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.22] Sepanjang dalil Pemohon mengenai (i) pemberhentian Ketua dan dua angggota KPU Kabupaten Bangka Selatan oleh KPU Propinsi Bangka Belitung, serta (ii) Panwas tidak pernah menindaklanjuti pelanggaranpelanggaran Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai 17

sah atau tidaknya pemberhentian Ketua dan dua anggota KPU, serta tidak pula berwenang menilai apakah Panwaslu melaksanakan tugasnya untuk menindaklanjuti pelanggaran Pemilukada. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan; [3.23] Menimbang bahwa Pemohon selain mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, juga mempermasalahkan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu (i) penyebaran pamflet yang menyertakan lambang garuda pada selebaran keputusan Bupati Bangka Selatan mengenai izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Bangka Mandiri yang disebarkan dengan maksud untuk menguntungkan Pihak terkait, (ii) politik uang oleh Pihak Terkait dan Tim Kampanyenya di daerah Batu Betumpang (dusun Jernang dan dusun Pasir putih) Kecamatan Pulau Besar serta di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali, (iii) pengambilan tiga puluh lembar surat undangan di TPS 25 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali oleh Ali Kodir (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) untuk dipergunakan pemilih lain, dan (iv) menyimpan tiga kotak dan kertas suara tidak pada tempatnya melainkan disimpan di rumah salah satu KPPS Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok. Terhadap dalil permohonan a quo, Pemohon tidak secara jelas menunjuk bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, namun setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon, maka bukti yang terkait dengan dalil Pemohon adalah Bukti P-3 dan Bukti P-4, serta keterangan saksi Robiyanto, Edy Kusnadi, Erwin, Iskandar, Rusman, Kasir, Toyib Efendi, Aliman, Badaludin Daulat, Alpay, Dede Adam, dan Daud Iskandar, Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut: • Pelanggaran Pemilukada merupakan kewenangan Panwaslu untuk menilainya, apabila benar terjadi hal itu merupakan ranah hukum pidana dan diteruskan ke pihak kepolisian. Sedangkan apabila pelanggaran tersebut terkait mengenai kesalahan secara administrasi Panwaslu akan menyampaikannya kepada Termohon, namun sampai dengan saat ini Termohon belum pernah mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslu terkait pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; • Ali Kodir bukan Tim JANUR, tetapi Ketua RT. Terkait tuduhan Pemohon bahwa yang bersangkutan hanya melihat sekilas kartu undangan dan mengembalikan lagi; • Alasan disimpannya kotak dan kartu suara di rumah anggota KPPS dikarenakan TPS belum dibuatkan penyimpanan kotak dan kartu suara di TPS tersebut, namun jika dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait, maka perolehan suara Pemohon di tiga TPS Pulau Celagen tersebut lebih banyak; • Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-14 Bukti T-15, dan Bukti T-16, serta menghadirkan saksi bernama Lepar Pongok, Azis Muslim, dan Yuswardi, S.H; 18

•

•

•

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut: Pelanggaran, ancaman, dan intimidasi hanyalah merupakan asumsi Pemohon saja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelanggaran-pelanggaran berupa intimidasi, politik uang, black campaign, justru dilakukan oleh Pemohon sendiri; Pemohon banyak melakukan pelanggaran kampanye yang melibatkan PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan dijanjikan jabatan. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan karena tertangkap tangan yang sedang menyebarkan pamflet; Pihak Terkait tidak secara jelas menunjuk bukti untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, namun setelah Mahkamah meneliti bukti Pemohon, bukti yang berkaitan dalil bantahan Pihak Terkait adalah berupa Bukti PT-8, Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-32, serta menghadirkan Julia, Santi, Kamaludin Aco, Rio Sumitro, Deddy, Herman Rohib, Roni Indrawan; Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Terhadap dalil Pemohon mengenai penyebaran pamflet dan politik uang, Mahkamah menilainya dengan meneliti Bukti P-3 dan Bukti P-4 berupa surat TIM Kampanye HARUM kepada Panwaslu, perihal Temuan Indikasi Pelanggaran yang berkaitan mengenai selebaran, izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Putra Bangka Mandiri, dan contoh surat suara yang bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Apabila dicermati kedua bukti tersebut, sama sekali tidak menunjukkan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lampiran Bukti P-3 berupa selebaran sama sekali tidak menyebutkan nama atau menyudutkan Pemohon, sedangkan Lampiran Bukti P-3 berupa Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/170/DPK/2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Putra Bangka Mandiri diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2006 tidak relevan jika dikaitkan dengan pelanggaran, karena selain rentang waktu penerbitan surat tersebut telah berlangsung lama yaitu tahun 2006, isi surat itu sama sekali tidak ada keterkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Surat Keputusan tersebut hanya merupakan surat izin biasa sebagaimana layaknya surat izin. Lampiran Bukti P-4 hanya merupakan contoh surat suara dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Kedua bukti Pemohon tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Saksisaksi Pemohon bernama Robiyanto, Edy Kusnadi, Erwin, Iskandar, Rusman, Kasir, Toyib Efendi, Aliman, Badaludin Daulat, Alpay, Dede Adam, dan Daud Iskandar, menambah ketidakyakinan Mahkamah mengenai adanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Saksi-saksi 19

Pemohon tersebut memberikan keterangan yang tidak logis dan tidak dapat diterima logika hukum, karena misalnya keterangan saksi Badaludin Dalulat mengetahui dari orang lain bahwa M. Ali memberikan uang sebanyak Rp.3.000.000,- kepada pemuda untuk membeli minuman bir. Keterangan saksi tersebut sangat diragukan, apakah mungkin M. Ali memberikan uang yang sedemikian banyak kepada pemuda untuk membeli bir. Keterangan saksi Pihak Terkait bernama Julia dan Santi telah memberikan keyakinan Mahkamah bahwa pelanggaran politik uang dan penyebaran selebaran alat kampanye justru dilakukan oleh Pemohon. Saksi Pihak Terkait Julia dan Santi telah tertangkap tangan dan dilaporkan kepada Panwalsu, bahkan saksi Julia telah dipecat sebagai anggota PPS karena tertangkap tangan sedang menyebarkan selebaran alat kampanye atas perintah Bapak Teguh dengan imbalan uang sebanyak Rp. 500.000,-. Demikian juga saksi Pihak Terkait bernama Kamaludin Aco, Rio Sumitro, Deddy, Herman Rohib, Roni Indrawan yang telah menerangkan bahwa pada minggu tenang menemukan alat peraga kampanye milik Pemohon yang berada di dalam mobil. Keterangan saksi Pihak Terkait tersebut tidak terbantahkan dengan bukti-bukti Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon mengenai pengambilan 30 lembar surat undangan oleh Ali Kodir (Tim Pihak Terkait), Mahkamah akan menilainya dengan mendasarkan pada keterangan saksi Pemohon bernama Daud Iskandar yang menerangkan bahwa kotak suara disimpan di rumah kosong anggota PPS. Termohon dan Pihak Terkait telah membantah dengan mengajukan Bukti T-14 berupa Keputusan Lurah Toboali Nomor 188.45/009/L.TBI/2010 tentang Penunjukan Rukun Tetangga Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, bertanggal 23 Februari 2009, di dalam keputusan tersebut tercantum nama Ali Kodir sebagai RT.III, begitu juga dengan Bukti PT-27 = Lampiran Bukti T-14 berupa Daftar Nama Tim Sukses Pihak Terkait yang tidak mencantumkan Ali Kodir sebagai daftar Tim Sukses Pihak Terkait. Saksi Termohon Yuswardi, S.H., (Ketua PPK Kecamatan Toboali) menerangkan bahwa benar Ali Kodir mengambil surat undangan untuk memilih sebanyak 30 lembar, pengambilan surat undangan tersebut untuk mengecek dan mencoret nama-nama orang yang sudah meninggal yang masih tercantum dalam surat undangan. Pengambilan surat undangan tersebut hanya bersifat sementara dan pada jam 11.00 siang, surat undangan tersebut dikembalikan lagi oleh Ali Kodir kepada PPK sebanyak 30 lembar. Telepas dari fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa surat undangan bukan merupakan syarat seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya, kartu undangan hanya merupakan pemberitahuan mengenai tanggal, tempat, dan waktu Pemilukada. Seandainyapun benar seseorang mendapat kartu undangan untuk 20

memilih, namun yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mempunyai kartu pemilih, maka yang bersangkutan tidak dapat memilih. Seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki kartu pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 Agustus 2010). Sekalipun demikian yang bersangkutan masih dimungkinkan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). • Terhadap dalil Pemohon mengenai kotak dan kertas suara yang disimpan di rumah salah satu KPPS Desa Celegen Kecamatan Lepar Pongok, Mahkamah menilainya berdasarkan saksi Termohon bernama Eddy Wanto yang menerangkan bahwa benar kotak suara tersebut disimpan di rumah kosong salah seorang anggota PPS yang merangkap sebagai Sekretaris. Kotak suara tersebut disegel dan dijaga oleh aparat. Penyimpanan kotak di rumah anggota PPS, sama sekali tidak ada yang mengajukan keberatan, karena rumah dalam Pemilu sebelumnya dijadikan tempat penyimpanan kotak dan kartu suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Sedangkan dalil Pemohon mengenai pengambilan kartu undangan oleh Ali Kodir, Pihak Terkait membenarkan bahwa Ali Kodir sebelum pencoblosan sekitar jam 7.00 pagi mengambil C-6 (surat undangan), tetapi pengambilan surat undangan dimaksudkan untuk mengecek/pencoretan terhadap pemilih yang sudah meninggal dan pada jam 11.00 pagi, Ali Kodir mengembalikan kartu undangan sebanyak 30 lembar (lengkap). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; [3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Rapat Pleno PPK Kecamatan Payung tanggal 8 Juli 2010 saksi Pemohon mengajukan keberatan yang berkaitan mengenai (i) kotak suara di TPS 4 Pangkal Buluh Kecamatan Payung tidak terkunci dan tidak tersegel, (ii) berita acaranya berbeda dengan jumlah suara yang dihitung di PPS Desa Pangkal Buluh. Terhadap dalil permohonan a quo, Pemohon tidak secara tegas menunjukkan bukti untuk mendukung dalilnya tersebut. Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon, maka bukti yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut adalah berupa Bukti P-7, dan menghadirkan saksi bernama Daud Iskandar; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut: • Pada waktu kotak suara dikembalikan ke KPU dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel. Termohon menjamin keamanan isinya karena dikawal oleh dua petugas hansip dan petugas kepolisian;

21

•

Benar telah terjadi kekeliruan dalam menuliskan perolehan suara Pemohon seharusnya 192 ditulis 129, namun kesalahan tulis tersebut sudah dikoreksi pada saat itu juga, sehingga dapat dibuktikan kesahihannya; Termohon tidak secara jelas menunjuk alat bukti untuk membantah dalil Pemohon, namun setelah Mahkamah meneliti bukti Termohon, bukti yang berkaitan dengan bantahan Termohon adalah Bukti T-5, Bukti T-6 serta saksi Azis Muslim; Terhadap keberatan Pemohon mengenai adanya kekeliruan penulisan perololehan suara yang seharusnya 192 ditulis 129, Mahkamah berpendapat setelah meneliti dan mencermati Bukti P-7 berupa surat pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi suara di PPK Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Model DA 3 – KWK) ditemukan fakta hukum bahwa bukti Pemohon tersebut merupakan pernyataan keberatan yang dilampiri dengan Model DA-B KWK Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung. Lampiran Bukti P7 = Bukti T-8 = Bukti T = 16 yang pada Model DA-B KWK Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Jamroni H. Jalil dan Nursyamsu H. Alias (Pihak Terkait) memperoleh 192 suara. Selanjutnya apabila Bukti T8 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon Azis Muslim yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan tulis perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya memperoleh 192, tetapi ditulis 129. Salah tulis tersebut tidak menyebabkan berubahnya jumlah secara keseluruhan. Seandainyapun benar ada perubahan perolehan suara, maka perubahan perolehan suara tersebut memang menjadi milik Pihak Terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Terhadap keberatan Pemohon mengenai kotak suara TPS 4 Pangkal Buluh tidak terkunci dan tidak tersegel, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Lampiran Bukti P-7 = Bukti T-8 = Bukti T =6 sama sekali tidak ada perubahan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk juga perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) di TPS 4 Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung telah benar tertulis 192 suara; 26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; 22

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti; Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Saudara demikian vonis yang kedua dan untuk keperluan teknis sidang akan di skors selama 10 menit Saudara tidak usah keluar dari ruangan ini. Sidang dinyatakan di skors. KETUK PALU 3X SIDANG DISKORS PUKUL 15:10 WIB

23

24

SKORS DICABUT PUKUL 15:18 WIB 27.

KETUA : ACHMAD SODIKI Skors di cabut dan pembacaan vonis dilanjutkan. KETUK PALU 3X PUTUSAN Nomor 117/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Yasyir Ansyari; Nomor Induk Kependudukan : NIK.6104171106790003; Tempat / Tanggal Lahir : Ketapang, 11 Juni 1979; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Ketapang; Agama : Islam; Alamat : Jalan Dr Sutomo Nomor 7, RT. 018, RW. 006, Kelurahan Mulya Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang; 2. Nama : Martin Rantan,S.H; Nomor Induk Kependudukan : NIK.6104172803680002; Tempat / Tanggal Lahir : Tumbang Titi, 28 Maret 1968; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Ketapang; Agama : Khatolik; Alamat : Jalan S.Parman Gang Suka Jadi, RT.025, RW.009, Kelurahan Mulya Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1) Herawan Utoro, S.H., 2) Bambang Tulus Wahyono, S.H., 3) A. Selamat Nazar, S.H., 4) Giofedi, S.H., M.H., dan 5) Andi Syafrani, 25

S.Hi., semuanya adalah Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum “Herawan Utoro & Rekan” yang beralamat di Orchardz Hotel, Ground Floor, Jalan Industri Raya Nomor 8, Gunung Sahari, Jakarta 10720, Telp.021-7319393, Hp. 0811564160, baik bersama-sama maupun sendirisendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 90, Ketapang, Provinsi Kalimantan Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Nazirin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sei Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 2, Nomor B3, Pontianak, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. Henrikus, M.Si; Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Ketapang; Alamat : Jalan KH. Masyur Nomor 107, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat; 2. Nama : Boyman Harun, S.H; Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Ketapang; Alamat : Jalan K.S. Tubun, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010 dan 29 Juli 2010 telah memberikan kuasa kepada 1) M. Tamsil Sjoekoer, S.H., 2) dan Samsil, S.H., Advokat pada Kantor Advokat M. Tamsil dan Rekan, beralamat di Jalan Nurali Nomor 3, Pontianak, dan 3) Arteria Dahlan, S.T., S., 4) Risma Mariska, S.H., 5) Adzah Luthan, S.H., 6) Ayudi Rusmanita, S.H., 7) Novia Putri Primanda, S.H., 8) Yonna Ayunani Kusmayadi Maubanu, S.H., 9) Moechammad Amiroel Bachry, S.H., dan 10) Ayudya Harfianti, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Soedirman Kav. 1 Jakarta 10220, telepon: (021) 572-7565/081380114477, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

26

Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 28.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Termohon - Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas dan tegas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon; Eksepsi Pihak Terkait - Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto); - Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); - Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan permohonan; - Kewenangan mengadili; - Permohonan Pemohon kontradiktif [3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (obscuur), Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan 27

dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur tidak tepat dan tidak berasalan hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait a quo tidak beralasan hukum, maka harus ditolak [3.15] Menimbang terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) serta kewenangan mengadili, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak; [3.16] Menimbang terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan permohonan dan permohonan kontradiktif, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan; [3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.18] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaranpelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua (vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2) terjadi kesalahan?; [3.19] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua (vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2) adalah: Persentase Perolehan No. Nama Pasangan Calon Suara 1

Yasyir Ansyari dan Martin Rantan, S.H.,

94.052

44,76%

2

Drs. Henrikus, M.Si., dan Boyman Harun, S.H.,

116.079

55,24%

28

Dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaranpelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon; [3.20] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Kotawaringin Barat), bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara struktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008; 29.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA [3.21] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang pada pokoknya terdiri dari empat hal, yaitu a) pelanggaran dan penyimpangan administratif, b) intimidasi, c) praktik politik uang (money politic), d) pelanggaran dan penyimpangan lainnya. Terhadap empat hal tersebut, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut; a) Pelanggaran dan penyimpangan administratif [3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan empat kali revisi atau perubahan jadwal Pemilukada Kabupaten Ketapang tanpa didasarkan alasan yuridis-logis yang jelas. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak beralasan hukum. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah meneliti bukti Pemohon, yaitu Bukti P-8.1, P-8.2, P-8.3, dan P-8.4. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa revisi surat Termohon mengenai jadwal Pemilukada Kabupaten Ketapang masih dalam lingkup kewenangan 29

Termohon. Di samping itu, revisi jadwal tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan perolehan suara dalam Pemilukada. Apalagi hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan sejak Pemilukada putaran pertama. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum; [3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan penyampaian Surat Pemberitahuan (C6-KWK) yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang “Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang bersifat asumsi. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, yaitu saksi Pemohon Dahlan (Ketua KPPS TPS 08), Zaenul (Anggota KPPS TPS 4), dan Sopi (Ketua KPPS TPS 5) telah membagikan undangan kepada para pemilih paling lambat satu hari sebelum hari H. Demikian juga saksi Pemohon Drisyfida (Ketua PPK Kecamatan Delta Pawan) maupun saksi-saksi yang diajukan Termohon dari penyelenggara Pemilukada yaitu Yerimias (PPK Kecamtan Matan Hilir Utara), Andreas Hardi, S.Pd (Ketua PPK Kecamtan Simpang Dua), Dominikus Sumen (Ketua PPK Kecamatan Simpang Hulu), Martinus Lawut (Ketua PPK Kecamatan Hulu Sungai), Rahmad Kurniawan (Ketua PPK Kecamantan Sungai Laur), Mansyur Jus (Ketua PPK Kecamatan Matan Hilir Selatan) menyatakan telah menerima logistik tepat waktu. Seandainya pun hal tersebut dipermasalahkan oleh Pemohon, Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemunugutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menyatakan, ”Pemilih

yang sampai 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih”. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak; [3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan sosialisasi yang maksimal dan menyeluruh kepada pemilih yang berada di Kawasan Pesisir dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dengan menggunakan tatap muka, radio, dan spanduk, khusus untuk kawasan pesisir dilakukan selama dua hari berturut-turut dengan menggunakan satu unit mobil keliling berpengeras suara milik Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olah Raga. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah 30

bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara dan keterpilihan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak; [3.21.4] Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran administratif lainnya, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak; b) intimidasi [3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi terhadap tim sukses/rombongan Pemohon di Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Simpang Hulu. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan peristiwa intimidasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang. Demikian juga Pihak Terkait telah membantah dalil Pemohon tersebut. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti Pemohon, yaitu Bukti P-9.1 sampai dengan Bukti P-9.29 dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Dionisius, Jimy, Mante, Junaidi, M. Syayani, Mona, Imran, Abdul Hamid, DM. Alwi, Ajong, Alamsyah, dan Misri, sedangkan bukti Termohon, yaitu Bukti T-42 dan saksi FX Tandar (Ketua Dewan Adat Dayak), Imbang Sulistyono (Kapolsek Simpang Dua). Berdasarkan keterangan saksi tersebut, ternyata penghadangan terjadi disebabkan Pemohon membawa rombongan warga/orang dari Kabupaten Kayong Utara yang oleh Pemohon didalilkan untuk menjadi saksi dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang. Hal tersebut menurut saksi Termohon FX Tandar (Ketua Dewan Adat Dayak) telah melanggar adat, dan pelanggaran tersebut sudah diselesaikan secara adat. Menurut Mahkamah, intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon tidak terkait langsung dengan intimidasi kepada para pemilih yang mengancam prinsip kebebasan memilih sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Apalagi terkait hal tersebut telah diselesaikan secara adat sebagaimana keterangan saksi Termohon FX Tandar (Ketua Dewan Adat Dayak) dan bukti Termohon yaitu Bukti T-42. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak; [3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengusiran terhadap saksi Pemohon di TPS 04 Laman Satong. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak benar adanya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Pihak Terkait. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti Pemohon yaitu Bukti P-9.1 sampai dengan Bukti P-9.29 dan keterangan saksi Subandi dan Hendri, bukti Termohon yaitu Bukti T-43 dan keterangan saksi Yerimias, Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pengusiran tersebut dipicu oleh persoalan saksi Pemohon 31

Subandi dan Hendri yang merupakan warga Kabupaten Kayong Utara, dan pengusiran saksi sudah diselesaikan oleh PPK Matan Hilir Utara. Menurut Saksi Termohon Yeremias, sesuai peraturan perundang-undangan tidak ada larangan tentang daerah asal saksi, sehingga saksi Pemohon yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara diperbolehkan menjadi saksi dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak; [3.21.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi isu SARA dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh seorang Tokoh Pemerintah Daerah sehingga diduga menjadi dasar terjadinya praktik intimidasi. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup. Apalagi dalil tersebut baru merupakan dugaan Pemohon belaka yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak; c. Praktik politik uang (money politic) [3.21.8] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang yang terjadi di Kecamatan Muara Pawan, Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai, Kecamatan Jelai Hulu, Kecamatan Nangan Tayap. Terhadap dalil tersebut Termohon dan Pihak Terkait membantahnya dengan mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti Pemohon yaitu Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-10.119 serta keterangan saksi Selamet, Suhardi, Saniman, Samsina, Saryanto, Duani, Mat Jeni, Hardiansyah, Sadri, Busni, Hairani, Susanto, Hendri, Muslimin, Ujang Saidi, Ahmadi, dan Hariyadi, Bambang Sugiarto, Nanang, Helmi, Saeful, Arifin, Marudin, Asbun, Asmuri, bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-9 serta saksi Drs. Ismet Siswadi, Hajianto, DM. Abduh, Saparudin, Bachrul, Darussalam, Busman, H. Amiruddin, Ujang Khairani, Albertus Basuki, Budi Matheus, SP.d., Mahkamah berpendapat bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bukti Pemohon dan Pihak Terkait, yang didalilkan oleh Pemohon sebagai money politic ternyata adalah uang operasional relawan dari Saksi Ismet Siswandi, dan uang untuk bantuan raskin dari Saparudin. Seandainya pun hal tersebut dianggap sebagai money politic, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hal tersebut terjadi hanya dibeberapa tempat saja, sehingga belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Bayu Dwi Raharjo,SH (Anggota Panwaslukada Kabupaten Ketapang), hanya satu kasus money politic yang dapat diteruskan ke Penyidik, sedangkan kasus lainnya tidak dapat diteruskan ke Sentra Gakumdu dengan berbagai macam sebab. Mahkamah dalam Putusan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Januari 32

2010, halaman 170 menyatakan bahwa, ”seperti yang banyak terungkap

dalam persidangan Mahkamah, pemberian uang tidak serta merta mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang.” Dengan

demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan; d) Pelanggaran dan penyimpangan lainnya [3.21.9] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mengabaikan situasi force majeure yaitu banjir dengan tetap melakukan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Sandai, Kecamatan Hulu Sungai, dan Kecamatan Sungai Laur, yang seharusnya pemungutan suara di TPS yang ada di kecamatankecamatan tersebut diulang sebagaimana ketentuan Pasal 219 juncto Pasal 220 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalil Tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, yang pada pokoknya bahwa banjir yang dimaksud Pasal 219 dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah banjir bandang, bukan banjir sebagaimana terjadi di Kecamatan Sandai, Kecamatan Hulu Sungai, Kecamatan Sungai Laur. Terhadap permalasahan tersebut, setelah Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti Pemohon, yaitu Bukti P-11.1, P-11.2, P-11.3, P-11.4, P-11.5, P-11.6, P-11.7, P-11.8, P-11.9, dan P-11.10 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu, Lajuarman, Wandi, Ari Yuliansyah, Sinarsyah, Abdul Satar, Babil Yamani, Samho, Hamdani, Ahmadi, H. Marta. Bukti Termohon yaitu Bukti T-55 serta keterangan saksi Termohon, yaitu Ferdinandus Masdi, S.Sos., (Sekretaris Kecamatan Sandai), Martinus Lawut (Ketua PPK Hulu Sungai) Absalon, SE., (Sekretaris PPK Hulu Sungai), dan Rahmad Kurniawan (Ketua PPK Sungai Laur), Mahkamah menemukan fakta bahwa meskipun di beberapa daerah tersebut banjir, namun tidak mengakibatkan tidak terlaksananya pemungutan suara karena telah dilakukan pemindahan TPS berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini Termohon telah melakukan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lagi pula partisipasi pemilih di daerah-daerah yang sedang terkena banjir tersebut tidak terganggu secara signifikan. Bahkan tingkat partisipasi pemilih di wilayah banjir tersebut di atas 60%. Kalaupun ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Apalagi fakta dalam persidangan menyatakan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang tetap dapat berlangsung, dan setiap pasangan calon memperoleh suara sebagaimana Bukti T-29, T-40, dan T-41:

33

No

Nama Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Ketapang

Kecamantan Sandai

Kecamatan Hulu Sungai

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah DPT Suara DPT Suara Sah Sah Yasyir Ansyari dan Martin Rantan, SH. Drs. Henrikus, M.Si dan Boyman Harun, SH

6.177 17.348

5.759

Kecamatan Sungai Laur Jumlah DPT

1.140 7.082

5.232

Jumlah Suara Sah 3.143

8.833

6.003

Hasil tersebut disetujui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dengan menandantangani Model DA-KWK dan Model DA1-KWK, dan para saksi Pasangan Calon tidak ada yang mengajukan keberatan. Dari fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat, oleh karenanya harus dikesampingkan; [3.21.10] Bahwa Pemohon mendalilkan ada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 merangkap sebagai penyelenggara Pemilukada. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak di dukung oleh bukti yang cukup, dan merupakan dalil yang kabur, karena tidak jelas siapa orangnya dan di TPS mana yang bersangkutan bertugas. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak; [3.21.11] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainya, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak di dukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak; [3.22] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah berdasarkan buktibukti yang diajukan Termohon, yaitu Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-63, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, padahal menurut ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemunugutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, ”Keberatan Saksi Pasangan Calon

sebagaiman dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan formulir Model C-3 KWK”. Dalam perkara a quo, hal tersebut tidak dilakukan oleh 34

saksi. Seandainya pun benar terjadi pelanggaran, quod non, seharusnya dilaporkan kepada Panitia Pengawas secara berjenjang; [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan tidak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua. Kalau pun ada pelanggaran yang terjadi, hanya secara sporadis di beberapa tempat belum dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak; 30.

KETUA: ACHMAD SODIKI 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X 35

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Sekarang Putusan Nomor 117. 116 maaf. PUTUSAN Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Drs. H. Parhan Ali, M.M Pekerjaan : Bupati Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Desa Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat; 2. Nama : H. Erwan Masri, A.Md.Pd Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Air Lintang, RT/RW. 009/001, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010, Nomor Urut 2; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Denny Kailimang, S.H., M.H; 2). Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H; 3). Yandri Sudarso, S.H., M.H; 4). S. Yanti Nurdin, S.H., M.H; 5). Tumbur Simanjuntak, S.H; 6). Samsudin Arwan, S.H; 7). Surya Jaya, S.H; 8). Anisda Nasution, S.H; 9). Rachmat Basuki, S.H; 10). Nelson Darwis, S.H; 11). Ardian Hamdani, S.H; 12). Wahyudin, S.H; 13). Anita Kadir, S.H; 14). Petrus Bala Pattyona, S.H; 15). Hendrik Jehaman, S.H; 16). Lodewijk Sriwijaya, S.H; 17). Wendi Rutlan Admadiredja, S.H; 18). Arief Gunawan, S.E., S.H; 19). Harris Marbun, S.H; 20). Tisye Erlina Yunus, S.H; 21). M.M. Ardy Mbalembout, S.H; 22). Antawirya Jaya, S.H., 36

M.H; 23). Inu Kertopati, S.H; 24). Asdhar Tosibo, S.H; 25). Edy Trisaksono, S.H; 26). Krisdo Hagogoon P, S.H; 27). Muhammad Ali Ramadhan, S.H; 28). Maryke Dumaria Siregar, S.H; 29). Johanes Makole, S.H; 30). Jurike Pratiwi, S.H; 31). Jimmy G.P Silalahi, S.H; 32). Indah Dewi Yani, S.H; 33). Iwan Prahara Nur A, S.H; Kesemuanya adalah Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J & K, Jalan H. R. Rasuna said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53, Kecamatan Sungai Daeng, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2010 dan 29 Juli 2010, memberi kuasa kepada: 1). Heni Wahyu Purwati, S.H., M. Hum; 2). Munasim, S.H., M.H; 3). Supracoyo, S.H; 4). Triman Santana, S.H; 5). Abdul Halim, S.H; Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pal. IV Daya Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Alamat : Kp. Warga Mulya RT. 02 RW 02, Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat; 2. Nama : H. Sukirman Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Alamat : Jalan Raya Muntok Pangkalpinang, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat; Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, Nomor Urut 4; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010 dan 5 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada: 1). Zainudin Paru, S.H; 2). Aldefri, S.H; 3). Muhamad Ridwan, S.H; 4). Basrizal, S.H; 5). Aristya Kusuma Dewi, S.H; Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada kantor Zainudin Paru & Partners Law Office, beralamat di Menara Salemba Lt. 5, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta Pusat dan 1). Indra, S.H; 2). Ahmar Ihsan, S.H; Advokat pada Law Office Priority- Advocates & Legal Consultant, beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lt. 4 R. 4.01, Jalan Tegalan Nomor 1C Matraman Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pihak Terkait; 37

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon; Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait; Membaca keterangan tertulis Ahli dari Pihak Terkait; Mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Bangka Barat; Mendengar keterangan Polres Kabupaten Bangka Barat; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 31.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pokok Permohonan - Pihak Terkait secara tegas menolak dan keberatan atas seluruh dalil-dalil Pemohon; - Penyelenggaraan Pemilukada Bangka Barat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif serta Demokratis sesuai dengan asas Luber dan Jurdil. Menganggap Dalil Pemohon sangat mengada-ada, tidak mendasar, dan tidak benar; - Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa tidak dibagikannya surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6-KWK) di TPS 220, TPS 169, TPS 170, menyebabkan pemungutan suara di TPS-TPS a quo cacat hukum. Termohon sebelumnya sudah membagikan surat bukti terdaftar sebagai pemilih (Bukti PT-5); - Pihak Terkait menolak dan keberatan atas dalil pemohon mengenai KPPS TPS 273 mencoret 12 orang pemilih, karena telah ada pencabutan laporan oleh saudara Annas dan oleh saudara Supriadi; - Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon yang menduga telah terjadi tindakan yang dimaksud untuk menguntungkan pihak terkait dengan menukar Model C-KWK dan Model C1-KWK pada kotak suara TPS 194, TPS TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199, TPS 200 karena pada faktanya tidak terjadi perubahan suara sah pada masing-masing pasangan pada Model C1-KWK, Model C-KWK sesuai dengan rekapitulasi PPK Kecamatan Jebus (Model DA-KWK) dan dilampirkan Surat Pernyataan oleh Ketua PPS; - Dalil Pemohon pada faktanya tidak terdapat perubahan angka perolehan suara terhadap masing-masing pasangan calon yang diperoleh pada TPS 275, TPS 308 (Bukti PT-18), TPS 258 (Bukti PT-19) baik di dalam Model C1-KWK maupun dalam Model DA-KWK); 38

-

Tidak terjadi perubahan perolehan suara terhadap TPS 208 pada Model C-1 (Bukti PT-21) dan TPS 209 Model C-1; TPS 191 Model C-1, TPS 206 Model C-1 (PT-24), TPS 207 Model C-1, dan TPS 210 C-1. Maka, tuduhan Pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan; - Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di TPS 220, TPS 169, TPS 170, terdapat 215 pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C6-KWK tetapi terdaftar dalam DPT. Dalil Pemohon ini tidaklah dapat dijadikan dasar penambahan suara karena suara yang sah adalah suara yang diperoleh pada saat pemungutan suara yang dituangkan dalam surat suara sah sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda dan Pasal 10 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilukada, maka dalil Pemohon patutlah ditolak atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah. [3.17] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Ust. H. Zuhri. M. Syazali dan H. Sukirman mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-59 dan 37 (tiga puluh tujuh) orang penyelenggara Pemilukada dan saksi yang masing-masing bernama yaitu: 1). Zamzumi; 2). Darwin; 3). Erma Nuryana; 4). Mukhtar; 5). Masna; 6). Subono; 7). Buhori; 8). Indah Pratiwi; 9). Ali Martopo; 10). Hengki Firmansyah; 11). Fauzi Hermanto; 12). Sophian; 13). Inta; 14). Dahrom; 15). La Daraisa; 16). Rahmat Alami; 17). Nurhayati; 18). Sitina; 19). Sudiari; 20). Kurniati; 21). Nasrul; 22). Kamaludin; 23). Aswat; 24). Hasim; 25). Bakri; 26). Saidi; 27). Hasanudin; 28). Rudi; 29). M. Ramin; 30). Arip; 31). Sukanto; 32). Melati; 33). Ahsani; 34). Sapri; 35). Safarudin; 36). Pardi; 37). Jat Sun Fo (Asun) yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangka Barat berjalan lancar dan baik; [3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masingmasing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.19] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengenai pokok permohonan; Sedangkan Pihak Terkait mengenai pokok permohonan. Terhadap dalil dalam eksepsi Termohon yang terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, pertimbangan hukum dalam paragraf [3.8] sampai dengan [3.11] secara mutatis mutandis berlaku, sedangkan dalil dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai pokok permohonan, oleh karena terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur maka akan dipertimbangkan bersama-sama 39

dengan pokok permohonan. Dengan demikian maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; [3.20] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah: 1. Petugas KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 Desa Bakit, dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih (Formulir Model C6-KWK) yang terdaftar dalam DPT; 2. Termohon memasukkan Formulir Model C-KWK dan C-1 KWK ke dalam 7 kotak suara yaitu di TPS 194, TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199, TPS 200 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus, menjelang rapat pleno rekapitulasi PPK dengan maksud merugikan perolehan suara Pemohon; 3. 3 (tiga) kotak suara rusak segel gemboknya sebelum berlangsung rapat pleno PPK Kecamatan Kelapa di TPS 275 Desa Kacung, TPS 308 Desa Pangkal Beras, TPS 258 Desa Kayu Arang; 2 (dua) kotak suara tidak disegel di TPS 208 dan TPS 209 Desa Air Gantang; 4 (empat) kotak suara hanya memakai satu segel di TPS 191 Desa Puput, TPS 206 Desa Telak, TPS 207 Desa Air Gantang dan TPS 210 Desa Air Gantang; 4. Terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah dan suara tidak sah dalam perhitungan suara di TPS-TPS di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, sehingga mengakibatkan tidak sah 1.550 suara pemilih; [3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, ahli dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.21.1] Terhadap dalil Pemohon angka 1, bahwa Petugas KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 Desa Bakit, dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7) dan saksi masing-masing bernama: 1). Oman Sugiman; 2). Teguh Haryono; 3). Sugi Anto Salim; 4). Gusti; 5). A’An Riyanto; 6). Cu Jun Khian. Dibantah oleh Termohon dengan alat bukti (Bukti T-10, Bukti T-32, Bukti T33, Bukti T-34), dan keterangan penyelenggara Pemilukada dan Panwaslu, serta satu orang saksi Turaidi, dan Pihak Terkait membantah dengan alat bukti (Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-49, Bukti PT-59), saksi masingmasing bernama: 1) Darwin, 2) Mukhtar, 3) Masnah, 4) Ali Murtopo, serta ahli Topo Santoso dan penyelenggara Pemilukada. Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan penyelenggara Pemilukada, Panwaslu, saksi dan ahli bahwa diperoleh fakta hukum benar Surat Pemberitahuan tidak disampaikan kepada pemilih a quo (dipertegas kembali oleh keterangan Kapolres Kabupaten Bangka Barat); Selain itu, Mahkamah menemukan fakta-fakta, yaitu: 40

•

TPS 169 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 256, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 136, yang tidak memilih 120 pemilih (vide Bukti P-6 dan Bukti T-11); • TPS 220 Desa Kelabat, jumlah DPT adalah 513, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 338, yang tidak memilih 175 pemilih (vide Bukti P-5 dan Bukti T-10); • TPS 170 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 435, yang menggunakan hak pilih sejumlah 261, yang tidak memilih 174 pemilih (vide Bukti P-7 dan Bukti T-12). Dari ketiga TPS tersebut (TPS 169 Desa Bakit, TPS 220 Desa Kelabat, dan TPS 170 Desa Bakit) jumlah DPT adalah 1.204, yang menggunakan hak pilih 735, yang tidak memilih 469 pemilih (38,9%). Jumlah 469 pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka halhal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh KPU Kabupaten agar mereka dapat melaksanakan haknya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan undangan untuk memilih (C6 KWK) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dianggap terbukti menurut hukum untuk sebagian; [3.21.2] Terhadap dalil Pemohon angka 2, bahwa Termohon memasukkan Formulir Model C-KWK dan C-1 KWK ke dalam 7 kotak suara yaitu di TPS 194, TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199, TPS 200 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus menjelang rapat pleno rekapitulasi PPK, dengan maksud merugikan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21) dan 14 (empat belas) orang saksi, masing-masing bernama: 1). Oman Sugiman; 2). Teguh Haryono; 3). Sugi Anto Salim; 4). Gusti; 5). A’An Riyanto; 6). Cu Jun Khian; 7). Annas; 8). Budiarto; 9). M.Yamin; 10). Supriadi; 11). Rizal; 12). Anwar; 13). Syamsurizal; 14). Asmadi. Mahkamah setelah memeriksa seluruh alat bukti a quo bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon angka 2 tersebut tidak terbukti menurut hukum; [3.21.3] Terhadap dalil Pemohon angka 3, bahwa 3 (tiga) kotak suara rusak segel dan gemboknya sebelum berlangsung rapat pleno PPK Kecamatan Kelapa di TPS 275 Desa Kacung, TPS 308 Desa Pangkal Beras, TPS 258 Desa Kayu Arang, 2 (dua) kotak suara tidak disegel di TPS 208 Desa Air Gantang dan TPS 209 Desa Air Gantang, 4 (empat) kotak suara hanya memakai satu segel di TPS 191 Desa Puput, TPS 206 Desa Telak, TPS 207 Desa Air Gantang dan TPS 210 Desa Air Gantang. Menurut Mahkamah sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyatakan: 41

Ayat (2), ”KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara, sertifikat penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C-8 KWK)”;

Mahkamah setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon ternyata tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan secara sah menurut hukum bahwa akibat daripada tidak disegel dan/atau tidak terkuncinya kotak suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) a quo menimbulkan perubahan formulir dan/atau data perolehan suara dalam berita acara, sertifikat suara dan surat suara yang merugikan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon angka 3 tersebut tidak terbukti menurut hukum; [3.21.4] Terhadap dalil Pemohon angka 4, bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS di seluruh kecamatan, Kabupaten Bangka Barat, sehingga mengakibatkan tidak sah 1.550 suara pemilih. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-11) dan saksi masing-masing bernama: 1). Anwar; 2). Syamsurizal; 3). Asmadi; Dalil Pemohon dibantah oleh Termohon dengan alat bukti (Bukti T-38, dan Bukti T-39), dan dibantah Pihak Terkait namun tidak ada alat bukti yang menguatkan bantahannya. Mahkamah menilai bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 012/PanwaslukadaBB/BA/2010 kenyataan di lapangan menunjukkan tidak adanya unsur-unsur yang menyebabkan penghitungan surat suara ulang di TPS sebagaimana tertuang pada Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009. Semua saksi di seluruh TPS tidak ada yang menyatakan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara bertanggal 12 Juli 2010 di TPS masing-masing. Berita Acara ini ditandatangani oleh Drs. H. Sabari A. Khalik sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Pemohon (Vide Bukti P-11, T-39). Dengan demikian dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

32.

KETUA: ACHMAD SODIKI

4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

42

[4.5] Dalil Pemohon tentang Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 169 dan 170 Desa Bakit serta TPS 220 Desa Kelabat yang masing-masing di Kecamatan Jebus terbukti menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili; Menyatakan: Dalam Eksepsi Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima; Dalam Pokok Permohonan Sebelum menjatuhkan putusan akhir, 1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 sepanjang mengenai perolehan suara masingmasing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat di: • TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat; • TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat; • TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat melakukan pemungutan suara untuk 469 pemilih yang belum memilih pada: • TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat; • TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat; • TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. 2. Melaporkan kepada Mahkamah hasil perolehan suara di TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan 43

Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masingmasing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya; sekarang Putusan Nomor 119. PUTUSAN Nomor 119/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : H.SOEHARTONO SOETJIPTO,S.E., lahir di Teluk Bayur, 6 Juni 1954, pekerjaan swasta (mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur), beralamat di Jalan Pemuda Rt 18 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; 2. Nama : H. LILIANSYAH, lahir di Sukan, 17 Agustus 1967, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau, beralamat Jalan Punggawa Mangku, Kelurahan Tanjung Batu, RT II, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsudin,S.H.,M.Hum, Drs. Samsuri,S.H., Robin Dana,S.H., dan said Asril,S.H. Semuanya adalah Advokat dari Kantor ADA SAYMSUDIN & REKAN, yang berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 19, Kota Samarinda, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersamasama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juli 2010; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan APT Parnoto, Nomor 11, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; 44

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2010, memberikan kuasa kepada H. Abdul Rais, SH, MH, yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani RT. 055 Nomor 25 Gunung Sahara Ilir Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. H. MAKMUR HAPK, MM Pekerjaan : Bupati Kabupaten Berau Periode 20052010 Alamat : Jalan Mawar Nomor 11 RT. 3 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau 2. Nama : Ir. H. AHMAD RIFAI, MM Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Berau Periode 2005-2010 Alamat : Jalan Rumania I RT. 02 Nomor 02 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2010, memberikan kuasa kepada H. Abdul Rais, SH, MH, yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani RT. 055 Nomor 25 Gunung Sahara Ilir Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 33.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.17] Menimbang bahwa Termohon di samping memberikan tanggapan atau sanggahan atas pokok permohonan Pemohon, juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan bentukbentuk pelanggaran yang menjadi ranah Panwaslukada dan keberatan mengenai tidak dicantumkannya tanggal dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara maupun dalam Rincian Perolehan Suara sah dan Suara Tidak Sah Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hal yang tidak beralasan karena Formulir DB1-KWK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010; 45

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon a quo, Mahkamah berpendapat dari dalil-dalil beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Eksepsi Termohon sangat berkaitan dengan pokok permohonan dan akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, buktibukti surat dan keterangan saksi-saksi Termohon, maupun kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: [3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya faktafakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/Kpts/KPU.kab.Berau/021.436141/Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 20/Kpts/KPU.kab.Berau/021.436141/Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010; 3. Pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan tanggal 7 Juli 2010; [3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang: 1. Termohon melakukan kesalahan atau kelalaian dengan tidak memberikan tanggal pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah; 2. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikutsertakan dalam Tim Suksesnya dari unsur PNS dan pemerintah desa; 3. Terjadinya praktik politik uang (money politic); 4. Terdapat DPT tanpa memiliki NIK sebanyak 14.534 pemilih yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau; [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: [3.20.1] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan kesalahan atau kelalaian dengan tidak memberikan tanggal pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Sebaliknya Termohon menyatakan Formulir Model DB1-KWK maupun Lampiran Model DB1-KWK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 46

Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga tanggal dalam Formulir Model DB1-KWK maupun Lampiran Model DB1-KWK dengan sendirinya mengikuti tanggal Formulir Model DB-KWK sebagai formulir induknya yang bertanggal 13 Juli 2010; Bahwa berdasarkan Bukti T-4 dan Bukti T-5 yang diajukan Termohon berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau (Model DB-1 KWK) adalah merupakan uraian lebih lanjut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2010 (Model DB-KWK). Oleh karena merupakan uraian lebih lanjut maka Model DB1-KWK adalah merupakan satu kesatuan dengan Model DB-KWK sehingga Model DB1-KWK tidak memerlukan lagi tanggal sebagai tempus dibuatnya produk hukum dimaksud. Lebih dari itu dalil a quo tidak relevan dengan sengketa hasil perolehan suara dalam Pemilukada. Dengan demikian dalil a quo harus dikesampingkan; [3.20.2] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikutsertakan dalam Tim Suksesnya dari unsur PNS dan pemerintah desa. Untuk mendukung dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan P-17 dan tiga saksi yang relevan masing-masing bernama Jorjis, Rusmin Thaha, Asikin yang pada pokoknya menerangkan Tim Sukses Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 1 terdiri atas Kepala Kampung, Ketua RT, Bendahara Kampung, Ketua KPPS, dan Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK). Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon a quo dengan menyatakan bahwa tuduhan Pemohon tersebut bersifat spekulatif yang terlihat dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan secara rinci dan jelas identitas dari masing-masing anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berasal dari PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Ketua dan atau Anggota Badan Perwakilan Kampung, sedangkan yang dipermasalahkan Pemohon adalah Tim Sukses yang ada di tingkat kecamatan, kampung dan RT, yang hal tersebut terjadi di luar jangkauan Termohon untuk melakukan verifikasi. Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-15 dan seorang saksi Mohtar yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; Berdasarkan dalil dan keterangan Termohon, Pihak Terkait dan buktibukti yang diajukan, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menguraikan dengan cara bagaimana nama-nama tersebut menjadi Tim Sukses atau Tim Pemenangan, tindakan dari nama-nama yang diduga sebagai Tim Sukses yang menunjukkan keberpihakan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau aparatur pemerintah daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan di 47

bidang Pemilukada serta merugikan Pemohon atau pasangan calon lain. Bahwa seandainya pun Pemohon menemukan dugaan netralitas PNS dalam tahapan kampanye atau tahapan lainnya, Termohon dapat melaporkannya kepada Panwaslu atas adanya dugaan pelanggaran dimaksud, akan tetapi sejauh dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti bahwa pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu atau tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu. Apabila telah ditindaklanjuti, Pemohon harus menguraikan langkah-langkah tindak lanjut tersebut dan apabila tidak ditindaklanjuti, Pemohon juga harus menguraikan alasan hukum apa Panwaslu tidak menindaklanjuti pengaduan Pemohon seraya mengajukan bukti lain yang kuat dan sah menurut hukum bahwa telah terjadi pelibatan PNS dalam skala luas, yang mencerminkan ketidaknetralan PNS dan aparatur pemerintah daerah, yang pada gilirannya menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya. Apabila hal-hal yang telah diuraikan Mahkamah tersebut tidak dapat diuraikan Pemohon dengan jelas, maka secara hukum dalil dan bukti demikian harus dipandang lemah menurut hukum. Dengan demikian, dalildalil Pemohon harus dikesampingkan; [3.20.3] Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui pemberian uang kepada Ketua RT di Tanjung Redep sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan jaga malam Pemilukada, ada saksi yang menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ada saksi yang menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga saksi yang menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitu pula ada Tim Sukses yang memberikan mesin gilingan padi dan kubah mesjid di Kampung Suka Mulya yang diangkut dengan menggunakan mobil milik salah seorang anggota DPRD. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan saksi bernama Sunan yang menerangkan pada tanggal 6 Juli 2010 sekitar pukul 15.00 dipanggil oleh Ketua PPK dan diberi uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Baharudin dan Yuliansah pada pokoknya menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 masing-masing sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena mobilnya dipakai untuk kegiatan kampanye, sedangkan Norma menerangkan menerima uang dari pegawai kelurahan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi saksi tidak bersedia menerima uang tersebut dan mengembalikannya kepada yang memberikan. Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menerangkan bahwa mesin gilingan padi adalah milik Poldi seorang anggota KPPS yang dibeli dengan uangnya sendiri sementara kubah mesjid yang diangkut bersamaan dengan mesin penggilingan padi merupakan pesanan

48

dari pengurus mesjid Desa Suka Mulya. Untuk mendukung keterangannya Termohon mengajukan saksi bernama Poldi dan Abdurrochim. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup kuat menurut hukum. Bukti-bukti tertulis yang diajukan lebih banyak berupa Surat Keputusan tentang Susunan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sementara terkait dengan dalil praktik politik uang (money politic) Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti relevan. Keterangan dua saksi yang diajukan Pemohon terkait dengan pemberian mesin gilingan padi dan kubah mesjid dibantah oleh saksi Termohon, dan Pemohon tidak mampu mengajukan bukti pendukung lain guna menguatkan dalilnya; Bahwa seandainya pun terjadi praktik politik uang (money politic), oleh karena hal tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilu maka harus mendapat penyelesaian terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang in casu Panwaslu, Kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum. Oleh karena dugaan pelanggaran dimaksud belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Pemohon juga tidak dapat menguraikan bahwa dugaan pelanggaran dimaksud terjadi dalam skala yang luas yang dapat mempengaruhi perolehan suara maka demi hukum dalil a quo lemah secara hukum dan harus dikesampingkan; [3.20.4] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat DPT tanpa memiliki NIK sebanyak 14.534 pemilih yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan penetapan DPT oleh Termohon dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Berau Nomor 15/KPTS/KPU.021.436141/2010 tanggal 2 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Tahun 2010 yang turut ditandatangani oleh ketiga Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Berau dan Panwaslukada Kabupaten Berau. Termohon juga tidak berwenang mencampuri persoalan NIK karena NIK merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau; Berdasarkan perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah, DPT yang telah ditetapkan Termohon dan mendapat persetujuan dari ketiga pasangan calon dan Panwaslukada Kabupaten Berau, tidak relevan dipersoalkan di hadapan Mahkamah karena Pemohon secara hukum terikat dengan penetapan DPT yang Pemohon ikut serta menyetujuinya. Lebih dari itu, persoalan DPT yang selalu muncul dalam setiap pelaksanaan Pemilukada adalah merupakan bagian dari persoalan kependudukan di Indonesia pada umumnya yang tidak relevan dipersoalkan di hadapan Mahkamah, kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang cukup serius terkait dengan DPT yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon;

49

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan; 34.

KETUA: ACHMAD SODIKI

4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara a quo; [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan; [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan tidak beralasan hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad 50

Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Dengan demikian maka pengucapan vonis dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.25 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001

51

J A K A R T A SELASA, 1 JUNI 2010

Recommend Documents