J A K A R T A,
MEI 2013
TRANSNASIONAL CRIME YANG TERORGANISIR DAN SANGAT
LAHGUN & PEREDARAN GELAP NARKOBA
MERESAHKAN
DAMPAK YG DITIMBULKAN : MERUSAK SENDI KEHIDUPAN MASY MENGHANCURKAN KETAHANAN NEGARA HAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL
TIDAK MENGENAL : BATAS USIA JENIS KELAMIN PENDIDIKAN STATUS SOSIAL EKONOMI BUDAYA
2
NO
JENIS KASUS
TAH U N 2010
2011
2012
1
NARKOTIKA
17.834
19.045
18.977
2
PSIKOTROPIKA
1.181
1.601
1.729
3
BAHAN BERBAHAYA
7.599
9.067
7.917
3
NO
JML TERSANGKA BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN
TAH U N 2010
2011
2012
1
WNI
33.288
36.469
35.354
2
WNA
134
120
99
4
PERTUMBUHAN KEJAHATAN NARKOBA
FAKTOR PENDORONG
KONDISI INDONESIA
MODUS OPERANDI YANG CANGGIH
BISNIS YANG SANGAT MENGUNTUNGKAN LEMAHNYA PENGAWASAN DI WILAYAH LAUT, UDARA, DAN PERBATASAN JARINGAN SINDIKAT NARKOBA MUDAH MEREKRUT KURIR
JUMLAH PENDUDUK YG BESAR ( + 250 JUTA JIWA ) MENJADI PANGSA PASAR YG MENGUNTUNGKAN; KONDISI GEOGRAFIS ( 17.508 BUAH PULAU DAN 85.000 KM GARIS PANTAI) TIDAK DIDUKUNG DGN SISTEM WAS YG KUAT; KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MUDAH DIREKRUT & DIPENGARUHI
MELALUI PELABUHAN KECIL DGN KAPAL LAUT; TELAN DALAM PERUT & DIMASUKAN ANUS; DISAMARKAN DALAM KOPER/TRAVEL BAG; DISAMARKAN DALAM KEMASAN MAKANAN; MELALUI JASA PENGIRIMAN PAKET, DLL;
5
PEN CEGAHAN DEMAND REDUCTION (MENGURANGI/MENEKAN PERMINTAAN NARKOBA
PENYULUHAN, SEMINAR PENYEBARAN INFORMASI PATROLI DAN TEMPATKAN PERS POLRI DI DAERAH RAWAN PEREDARAN SERTA LAHGUN NARKOBA
TERAPI
DRUGS ABUSE
HARM REDUCTION (MENGURANGI / MENEKAN DAMPAK BURUK NARKOBA)
TERAPI & REHABILITASI PENGOBATAN
PEN EGAKAN HUKUM INTERDIKSI SUPPLY REDUCTION MENGURANGI / MENEKAN PASOKAN NARKOBA
RAZIA PENGAWASAN DAERAH RAWAN PENINDAKAN
6
DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERHADAP TP. NARKOBA, BEBERAPA KEGIATAN YG DILAKSANAKAN OLEH POLRI ANTARA LAIN : MENYELENGGARAKAN GIAT PENYULUHAN DGN MELIBATKAN SELURUH STAKEHOLDER TTG BAHAYA LAHGUN NARKOBA;
MENGOPTIMALKAN PERAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNITAS PEDULI DAN ANTI NARKOBA;
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SEMINAR, SERTA BENTUK – BENTUK PENYEBARAN INFORMASI TTG BAHAYA LAHGUN NARKOBA MELALUI BERBAGAI MEDIA
7
DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERHADAP TP. NARKOBA, BEBERAPA KEGIATAN YG DILAKSANAKAN OLEH POLRI ANTARA LAIN : MENGOPTIMALKAN GIAT PATROLI TERPADU DI DAERAH RAWAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DGN MELIBATKAN BEBERAPA FUNGSI KEPOLISIAN; MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN DI PINTU MASUK PERBATASAN DARAT, LAUT MAUPUN UDARA BEKERJASAMA DGN INSTANSI TERKAIT;
8
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TP. NARKOBA, BEBERAPA KEGIATAN YG DILAKSANAKAN OLEH POLRI ANTARA LAIN : KEGIATAN PENINDAKAN DENGAN TARGET OPERASI TERTENTU PRIORITAS PEREDARAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.; PENINDAKAN DI WILAYAH PERBATASAN GUNA MEMUTUS JARINGAN BAIK SINDIKAT NARKOBA NASIONAL, REGIONAL, MAUPUN INTERNASIONAL UNTUK MASUK KE INDONESIA; MENYELENGGARAKAN OPERASI TERPADU DALAM PEMBERANTASAN JARINGAN SINDIKAT NARKOBA GUNA MENCEGAH MASUK KE INDONESIA ;
9
POLRI BERSIKAP TEGAS, PROFESIONAL, PROPORSIONAL, DAN TIDAK PANDANG BULU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEGALA BENTUK PENYALAHGUNAAAN NARKOBA !
10
KERMA DALAM NEGERI
KERJASAMA SCR SINERGIS DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA DGN INSTANSI TERKAIT AL BNN, DITJEN BEA & CUKAI, DITJEN IMIGRASI, TNI AL, LSM, MEDIA, DLL. KERJASAMA DI PRIORITASKAN PADA WAS AKSES PINTU MASUK PERBATASAN ANTAR NEGARA, PELABUHAN LAUT DAN UDARA
KERMA LUAR NEGERI
KERJASAMA BILATERAL (POLICE TO POLICE DGN KEPOLISIAN NEGARA LAIN) KERJASAMA REGIONAL DGN SOMTC, HONLEA, DLL KERJASAMA INTERNASIONAL DGN ICPO – INTERPOL, UNODC, INCB, DLL
11
1.PERTUKARAN INFORMASI TERKAIT TSK & JARINGAN SINDIKAT PEREDARAN SERTA PENGEMBANGAN PENGUNGKAPAN KASUS; 2.KERJASAMA PENYELIDIKAN (JOINT INVESTIGATION); 3.PEMANTAUAN THD PENGIRIMAN BARANG YANG DICURIGAI (CONTROLLED DELIVERY); 4.DUKUNGAN AHLI (SUPPORTING EXPERT); 5.PATROLI DAN PENCEGAHAN TAPAL BATAS GABUNGAN (JOINT BORDER PATROLL AND INTERDICTION), PATROLI LAUT MAUPUN PERBATASAN DARAT; 6.BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM PROSES SIDIK, PENUNTUTAN DAN SIDANG PENGADILAN TERKAIT KEJAHATAN NARKOBA
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARAT PENEGAK HUKUM MELALUI PELATIHAN, SEMINAR, WORKSHOP DAN KURSUS - KURSUS.
BANTUAN / HIBAH PERALATAN UNTUK MEMBANTU PENINGKATAN KINERJA YANG LEBIH OPTIMAL APARAT PENEGAK HUKUM
12
FEEDBACK
CJS & LEMBAGA LAIN YG MEMILIKI PERAN
KOORD, SINERGIS, TDK ADA EGOISME SEKTORAL
SHARING INFO LEMBAGA TERKAIT, SALING MENGISI DAN MELENGKAPI
MASALAH NARKOBA
AREA KETERPADUAN
DUKUNGAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
KETER PADUAN / SINERGITAS UPAYA P4GN BAIK DLM NEGERI ATAUPUN LUAR NEGERI
MASYARAKAT KETERPADUAN PROGRAM, POLA KERJA, RANC GIAT DAN KOMITMEN
FEEDBACK
13
1. BELUM OPTIMALNYA KORDINASI ANTAR LINTAS SEKTORAL
2. MASIH ADANYA SANKSI / PUTUSAN HUKUMAN RINGAN BAGI PELAKU / BANDAR NARKOBA SEHINGGA MENYEBABKAN MINIMNYA EFEK JERA DAN CENDERUNG MENDORONG PELAKU UNTUK MENGULANGI KEJAHATAN NARKOBA; 3. LEMAHNYA PEMAHAMAN HUKUM, PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN NARKOBA;
PENYIDIK
4. TERBATASNYA SARANA PRASARANA PENDUKUNG DI KEWILAYAHAN SEPERTI LABORATORIUM FORENSIK ATAU LABORATORIUM NARKOBA; 5. MUNCULNYA OBAT - OBATAN / ZAT PSIKOAKTIF BARU SEPERTI GOLONGAN KETAMINE, PIPERAZINES, SYNTHETIC CATHINONES, CANABIS SINTETIS DAN ZAT TANAMAN DASAR (KRATOM), YANG BELUM DIIKUTI DENGAN ATURAN HUKUM YANG MENGATUR; 6. KEBIJAKAN REHABILITASI THD TERSANGKA YANG BELUM DIDUKUNG KESIAPAN SARPRAS PENANGANAN SEPERTI TEMPAT REHABILITASI YANG MEMENUHI STANDAR KEAMANAN, DAN LAIN – LAIN.
14
1. LEBIH DIINTENSIFKAN KOORDINASI CJS (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM);
2. PERLUNYA DITINGKATKAN KEMAMPUAN SDM MELALUI PELATIHAN,
KURSUS -
KURSUS BAIK DIDALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI; 3. PERLU PENAMBAHAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG DALAM PENGUNGKAPAN NARKOBA KHUSUSNYA UNTUK SATUAN KEWILAYAHAN;
4. PENYEMPURNAAN TERHADAP ATURAN – ATURAN HUKUM TERKAIT DENGAN PERKEMBANGAN OBAT - OBATAN / ZAT PSIKOAKTIF BARU; 5. MENYIAPKAN
SARANA
DAN
PRASARANA
TEMPAT
REHABILITASI UNTUK
MENDUKUNG KEBIJAKAN PP NO. 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB
LAPOR PECANDU NARKOTIKA;
15
