IZIN DICABUT, CHURCHILL MINING GUGAT PEMERINTAH USD 2 MILIAR
bisnis.com
Churchill Mining Plc melayangkan gugatan arbitrase i terhadap Pemerintah Indonesia ke International Centre for Settlement of Invesment Dispute, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan tambang asal Inggris itu tidak terima izin Kuasa Pertambangan (KP) ii yang diakui miliknya dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bupati Kutai Timur Isran Noor mengatakan, gugatan ini berawal dari pencabutan lima KP di daerah Kutai Timur. Empat dari lima KP itu milik Grup Ridlatama yang diakui oleh Churchill Mining Plc sebagai anak usahanya. Pencabutan ini, kata Isran, dilakukan atas rekomendasi Pemerintah Pusat berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada September 2008 saat melakukan audit atas KP yang dibuat tahun 2006-2008. Dijelaskan Isran, dari laporan audit khusus iii yang dilakukan BPK ditemukan adanya lima KP palsu yang terbit pada 2006-2008. Palsunya lima KP (saat ini disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP)) iv bisa dilihat dari kode penomoran yang terbalik. Churcill Mining Plc juga belum mendapat izin dari Menteri Kehutanan untuk penambangan di kawasan hutan produksi. v “Indikasinya sangat jelas kalau dilihat dari laporan audit BPK ini,” kata Isran dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (15/6). Isran sendiri mengakui bahwa ia tidak pernah menerima surat dari Kementerian Kehutanan terkait perusahaan tambang di daerah hutan produksi tersebut. “Buktinya, Kementerian Kehutanan meminta saya untuk mencabut izin KP karena memang tidak ada izin di sana,” ujarnya. Menurut Isran, sengketa ini sudah berlangsung sejak 2010. Berangkat dari pencabutan KP tersebut, Pemerintah Daerah Kutai Timur telah menempuh jalur pengadilan dengan Churchill Mining Plc. Sayangnya, gugatan yang diajukan oleh perusahaan tambang yang berpusat di London itu selalu kalah. Mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (MA) hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Karena kalah di semua pengadilan di Indonesia makanya mereka menggugat ke arbitrase internasional dan kita tidak akan gentar,” katanya. Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 1
Dalam gugatannya ke arbitrase internasional, Churchill Mining Plc mengaku telah mengalami kerugian besar dan meminta ganti rugi kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 2 miliar. Dengan adanya pencabutan izin empat perusahaan tersebut, mereka menganggap pemerintah Indonesia telah melakukan penyitaan kekayaan mereka dan juga sebagai tindakan perlakuan tidak setara antara investor asing dan lokal. "Di mata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Churchill Mining Plc itu tidak pernah ada. Yang ada itu Ridlatama, dan izin tambang mereka sudah dicabut. Dia (Churchill Mining Plc) mengakuisisi Ridlatama secara tersembunyi, dan itu ilegal. Sementara IUP tidak boleh dimiliki asing. Untuk asing itu PKP2B vi dan KK vii , IUP tidak boleh," tegas Isran. Selain kepada Bupati Kutai Timur, Churchill Mining Plc juga menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Setelah kami pelajari mereka tidak memiliki dasar yang kuat, dan untuk apa kita takut, karena yang kita lakukan sudah benar," kata Irsan. New York Times edisi 6 Juni 2012 menuliskan, David F. Quinlivan, Chairman Churchill Mining Plc menuding Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyita aset miliknya tanpa kompensasi yang layak. "Tuntutan ini adalah bagian dari proses hukum," terang Quinlivan. Laporan tersebut juga menyebutkan, Quinlivan telah berupaya melakukan negosiasi masalah ini sejak dua tahun silam. Ia menyadari investasi batubara di Kalimantan ini memang penuh dengan risiko. Bahkan beberapa rekan bisnis Quinlivan sering menyarankan jangan masuk bisnis ini. Churchill Mining Plc mulai mengeksplorasi batubara sejak 2008. Mereka masuk ke Kalimantan dengan melakukan akuisisi viii 75% perusahaan lokal bernama Ridlatama Group. Quinlivan memperkirakan ada cadangan batubara sebesar 2,73 miliar ton di Kalimantan. Dengan cadangan ini Churchill Mining Plc memperkirakan potensi penghasilan sebesar US$ 700 juta -US$ 1 miliar per tahun dalam 20 tahun ke depan. Kuasa Hukum Pemprov Kutai Timur, Didi Darmawan mengatakan bahwa Bupati Kutai Timur telah mengirimkan surat pada Grup Ridlatama untuk menanyakan kepemilikan saham tersebut, dan Ridlatama justru menjelaskan bahwa 100 persen sahamnya dimiliki oleh lokal. Hubungannya dengan Churcill hanya sebagai Master Services Agreement. ix “Berita-berita yang beredar luas di dunia internasional banyak informasi yang tidak seimbang, ini yang sangat kami sayangkan,” ujarnya. Menurut Didi, Churchill Mining Plc mengajukan gugatan ke arbitrase internasional tanpa melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Kutai. Tuntutan yang diajukan oleh Churchill Mining Plc merupakan tuntutan terbesar yang pernah diajukan oleh satu pihak. Ia khawatir, negara bisa direpotkan jika tidak siap menghadapi tuntutan ini. Namun, ia meyakini bahwa pemerintah Indonesia akan memenangkan perkara ini. Pasalnya, dalam permohonan arbitrase yang diajukan, mereka tidak memberikan rincian dan bukti kepemilikan sahamnya di empat perusahaan tersebut. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten
Kutai
Timur
optimis
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
menang
karena
memiliki
data
dan
rincian
yang Page 2
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki 75 persen saham Ridlatama Group. Dalam siaran persnya, Churchill Mining menuntut Republik Indonesia sebesar dua milyar dollar AS. Menurut Didi, ini merupakan tuntutan terbesar yang pernah diajukan satu pihak pada Republik Indonesia. "Ini akan sangat merepotkan Pemerintah RI, karena putusan dari Arbitrase Internasional berlaku secara internasional, bahkan dengan Arbitrase ini mereka dapat menyita kekayaan Indonesia, oleh karenanya arbitrase yang diajukan oleh Churchill ini harus mendapat perhatian serta tanggapan dari para pihak yang dalam laporan tersebut sebagai termohon," tambah Didi. Kepala Humas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Budi Surjono, mengakui bahwa pihak Churcill tidak pernah melakukan komunikasi atau dialog dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dia memprediksi gugatan Churchill Mining Plc ke arbitrase internasional belum tentu akan dikabulkan. “Kita harus tunggu keputusan dari arbitrase internasional dulu,” kata Budi pada acara yang sama. Kendati demikian, lanjut Budi, pemerintah tidak boleh memandang sepele hal ini. Pemerintah harus siap untuk menghadapi gugatan tersebut. Atas gugatan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi terkait saat ini sedang mempersiapkan data-data pendukung. Sumber: hukumonline.com, 16 Juni 2012 kontan.co.id, 16 Juni 2012 antaranews.com, 15 Juni 2012 bisnis.com, 15 Juni 2012
Catatan: Penyelesaian melalui arbitrase internasional hanya dapat dilakukan bila sebelumnya para
pihak
telah
menyepakati
perjanjian
arbitrase.
Berdasarkan
Pasal
34
ayat
(1) dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Obyek sengketa arbitrase juga dibatasi, yaitu di bidang perdagangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Nantinya, Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah
hukum
Republik
Indonesia
apabila
memenuhi
syarat-syarat
sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu: Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 3
a. Putusan Arbitrase Intemasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun
multilateral,
mengenai
pengakuan
dan
pelaksanaan
Putusan
Arbitrase
Intemasional. b. Putusan Arbitrase Intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. c. Putusan Arbitrase Intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan e. Putusan Arbitrase Intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terkait penggunaan hutan produksi, Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Selanjutnya Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengingat Chucill Mining Plc belum memiliki izin dari Menteri Kehutanan dalam penggunaan kawasan hutan produksi maka perusahaan tersebut harus mengurus izin pelepasan kawasan hutan yang telah digunakan. Pasal 51 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyatakan bahwa pelepasan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, hutan tersebut dapat dilepas apabila masuk dalam kategori hutan produksi yang dapat dikonversi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2011, yang dimaksud kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain: a. penempatan korban bencana alam; b. waduk dan bendungan; Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 4
c. fasilitas pemakaman; d. fasilitas pendidikan; e. fasilitas keselamatan umum; f.
rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
g. kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; h. permukiman dan/atau perumahan; i.
transmigrasi;
j.
bangunan industri;
k. pelabuhan; l.
bandar udara;
m. stasiun kereta api; n. terminal; o. pasar umum; p. pengembangan/pemekaran wilayah; q. pertanian tanaman pangan; r.
budidaya pertanian;
s. perkebunan; t.
perikanan;
u. peternakan; atau v. sarana olah raga. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/MenhutII/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2011, Permohonan pelepasan
kawasan
hutan
produksi
diajukan
kepada
Menteri,
dengan
tembusan
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
i
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase
adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. ii
Kuasa Pertambangan (KP) berdasarkan Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Saat ini, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Istilah Kuasa Pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). iii
audit khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dikenal sebagai pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan kinerja. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004, jenis pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. iv
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Izin Usaha
Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 5
v
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan vi
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah Perjanjian Karya antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka pma) atau swasta nasional untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara. vii
Kontrak Karya (KK) adalah suatu Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta
Asing atau Patungan antara Asing dengan Nasional (dalam rangka Penanaman Modal Asing) untuk Pengusahaan Mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum. viii ix
Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor.
Master Service Agreement adalah kontrak yang mengikat antara dua pihak atau lebih terkait dengan jasa.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 6
