BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi tersebut memberikan kemudahan kepada dunia usaha untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Salah satunya adalah peranti lunak (software) yang digunakan untuk kelancaran proses bisnis sehingga akan mempercepat pekerjaan dan menciptakan biaya operasional yang murah pada suatu perusahaan. Perkembangan pengguna software semakin lama semakin meningkat, hal tersebut dilihat dari pendapatan software, salah satu contoh software SAP ( Service Access Point ) Asia Pasifik dan Jepang Tumbuh 23% pada 2008. SAP Asia Pasifik Jepang (SAP APJ) berhasil menunjukkan kinerja yang terus optimal di pasar bisnis software wilayah APJ sepanjang tahun 2008. Selama Kuartal Keempat 2008, SAP Asia Pasifik dan Jepang berhasil mempertahankan pertumbuhan para pelanggannya secara signifikan. Di Indonesia,
selama periode tahun 2008, total revenue SAP Indonesia
meningkat 19% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan revenue software meningkat 12%; serta revenue software dan software terkait layanan naik 15%. Hingga saat ini SAP Indonesia memiliki lebih dari 450 pelanggan. (SDA Asia News, 2009). Berdasarkan informasi dari Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (ASPILUKI) dalam presentasi pada acara Engage Indonesia 2006 dengan judul INDONESIA ICT Software Business Opportunities bahwa pertumbuhan pasar IT Market Indonesia dalam Miliar USD$ yaitu : Tabel 1.1 Indonesia IT Market 2003-2008 Software Hardware IT Service
2003 102 922 190 1.214
2004 110 979 212 1.301
2005 123 1.353 254 1.730
2006 137 1.546 292 1.975
dalam miliar USD 2008 153 1.748 334 2.235
* Compound Annnual Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata) Sumber : website IDC, 2005
1 Perlakuan pajak penghasilan..., Romy Afandi, FISIP UI, 2009
CAGR* 10% 17.9% 15% 16.8%
2
Sehubungan dengan berkembangnya software dalam dunia bisnis maka terdapat peluang dan tantangan dalam dunia perpajakan Indonesia. Banyaknya software-software dari negara lain yang masuk ke Indonesia mengakibatkan terjadinya perdagangan yang melewati batas-batas wilayah negara. Dalam hal ini aspek tentang perpajakan harus diatur dengan jelas karena masih sering terjadi perbedaan interpretasi tentang penghasilan atas software yang dijual oleh reseller kepada pengguna akhir yaitu dianggap royalty atau bussiness income. Terkadang negara pengekspor software memiliki peraturan yang berbeda dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Perbandingan antara Model OECD, PBB dan Amerika, royalti yang definisi dalam Model OECD, PBB dan Amerika dijelaskan di bawah ini: Tabel 1.2. Perbandingan Definisi Royalti Model OECD, Model PBB dan Model Amerika Pasal. 12(2) Model OECD, 2005
Istilah
"royalti"
sebagaimana
Pasal 12 (3) 1981 Model PBB
Art. 1996 US Model, 1996
/2001 Model PBB Istilah
"royalti"
sebagaimana
Istilah
"royalti"
Pasal 12 (2) US Model, 2006
sebagaimana
digunakan dalam Pasal ini berarti
digunakan
pembayaran dalam bentuk apapun
pembayaran dalam bentuk apapun
berarti:
yang diterima sebagai pertimbangan
yang diterima sebagai pertimbangan
a)
untuk penggunaan, atau hak untuk
untuk penggunaan, atau hak untuk
penggunaan,
menggunakan, setiap hak cipta dari
menggunakan, setiap hak cipta dari
menggunakan, setiap hak cipta dari
menggunakan, semua hak cipta dari
sastra, seni atau karya ilmiah termasuk
sastra,
sastra,
atau
sastra, seni, ilmiah atau pekerjaan
film-film, setiap paten, trade mark,
termasuk film film, atau film atau
pekerjaan
(termasuk
lainnya (termasuk film films), setiap
desain atau model, rencana, formula
kaset yang digunakan untuk radio
perangkat lunak komputer, film,
paten, merek dagang, desain atau
atau proses rahasia, atau informasi
atau siaran televisi, setiap paten,
kaset audio atau video atau disk,
model, rencana, formula atau proses
tentang
merek dagang, desain atau model,
dan alat reproduksi suara atau
rahasia,
atau
rencana, rumus rahasia.
gambar),
industri,
komersial
industri,
pengalaman ilmiah.
komersial
atau
seni atau
karya
ilmiah
dalam
Konvensi
ini
Istilah "royalti" sebagaimana digunakan
digunakan dalam pasal ini berarti
dalam Pasal ini berarti: a)
ada
pertimbangan atau
hak
artistik,
ilmiah
lainnya
setiap
paten,
pembayaran
apapun
untuk
sebagai
untuk
penggunaan,
merek
dagang, desain atau model, rencana, rumus rahasia atau proses, atau
diterima
pertimbangan atau
hak
informasi atau
untuk untuk
tentang ilmiah
pengalaman, dan b)
memperoleh berasal dari keadaan
lainnya seperti hak atau properti,
mengasingkan
diri
dari
setiap
atau informasi tentang industri,
properti
dijelaskan
dalam
komersial, atau pengalaman ilmiah,
subparagraph), untuk taraf bahwa
dan
mendapatkan kontingen adalah pada
memperoleh
berasal
dari
yang
keadaan mengasingkan diri dari
produktivitas,
setiap properti yang dijelaskan di
pembagian yang properti.
subparagraph (a), asalkan seperti mendapatkan pada
kontingen
produktivitas,
adalah
penggunaan,
atau pembagian yang properti.
penggunaan,
atau
Yang dimaksud dengan royalti yang di AS dari Model yang berbeda dari OECD
Model
bahwa:
Sebuah
penangkapan semua kategori cipta barang tak berwujud ditambahkan (yakni dari hak cipta, "Pekerjaan lain" ditambahkan ke sastra, seni dan karya ilmiah);
Sumber : Model OECD, Model PBB, dan Model Amerika
Universitas Indonesia Perlakuan pajak penghasilan..., Romy Afandi, FISIP UI, 2009
3
Menurut Simontacchi dan Uustalu (2000), dibandingkan dengan, satu-satunya perubahan adalah OECD Model Pasal 12 (2) : Yang dimaksud dengan royalti dalam pasal 12 (2) dari OECD Model dapat dibagi menjadi dua bagian utama: a. pertimbangan diterima untuk penggunaan, atau hak untuk menggunakan: – dari setiap hak cipta kesusasteraan, karya seni atau ilmiah termasuk film-film; – semua paten, merk dagang, desain atau model, rencana, rumus atau proses rahasia, atau b. pertimbangan untuk menerima informasi tentang industri, komersial ilmiah atau pengalaman. Pengenaan
perpajakan atas
software
masih terkadang
menimbulkan
kontroversi. Menurut informasi dari Ketua Asosiasi Piranti Lunak Indonesia, Djarot Subiantoro, 2007, “pajak royalti pada produk software perlu dikaji lagi terutama pada sisi definisi royalti lisensi peranti lunak itu sendiri, mengingat hal itu sangat jauh berbeda dengan lisensi franchise yang menghasilkan pendapatan,”. Hal ini yang menyebabkan masih sering ditemukan kesalahan perlakuan pemotongan pajak atas software yang menurut interprestasi pegawai pajak merupakan royalti dan wajib pajak dalam hal ini adalah reseller menganggap perpajakan atas software merupakan laba usaha (bussiness income) yang tidak akan dikenakan pajak lagi atas royalti. Dengan tidak dikenakannya sebagai royalti maka ada kemungkinan bisa terjadi penghindaran pajak pada negara sumber. Menurut pemahaman masyarakat perpajakan internasional, perlakuan perpajakan tersebut hanya dapat ditentukan dengan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara yang mengadakan perjanjian. Hal tersebut juga berpengaruh dengan definisi dari royalti yang berbeda pada setiap negara. Selain itu, masih terdapat juga tarif pajak yang bervariasi tergantung dari
model
transaksinya. Berdasarkan hal tersebut diatas membuat penulis tertarik untuk menganalisa perlakuan perpajakan atas software yang menurut penulis merupakan negara Asia yang sedang berkembang terutama dalam bidang industri software yaitu India dan China. Negara tersebut memiliki persepsi yang berbeda mengenai royalty dan bussiness income dengan Indonesia.
Universitas Indonesia Perlakuan pajak penghasilan..., Romy Afandi, FISIP UI, 2009
4
1.2. Perumusan Masalah Ketidakjelasan persepsi pengenaan pajak atas software sebagai royalti atau bussiness income yang berdampak pada penerimaan pajak negara maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini. Diperlukan adanya ketentuan yang memberikan pengertian yang jelas antara royalti dan bussiness income untuk keperluan pengenaan pajak atas software yang berkaitan dengan negara lain. Dari uraian diatas, pokok permasalahan dapat dirinci menjadi beberapa hal dibawah ini : 1.
Bagaimana perlakuan perpajakan atas software di India dan China?
2.
Mengapa masih terjadi perbedaan interpretasi penerapan pemajakan atas software di Indonesia?
3.
Bagaimana seharusnya perlakuan perpajakan yang tepat atas software?
4.
Bagaimana kasus/isu-isu kontemporer yang terjadi yang terkait royalti software yang terjadi di Indonesia?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Membandingkan perlakuan perpajakan atas software di India dan China.
2.
Menganalisis penyebab perbedaan intrepretasi pemajakan atas software di Indonesia.
3.
Menganalisis perlakuan perpajakan yang seharusnya diterapkan pada software di Indonesia.
4.
Menganalisis bagaimana kasus/isu-isu kontemporer yang terjadi yang terkait royalty software yang terjadi di Indonesia.
1.4. Signifikansi Penelitian Penelitian ini diharapkan berguna sebagai: 1) Signifikansi Ilmiah Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kajian mengenai pemajakan atas software, ditinjau dari teori/konsep pajak penghasilan dan teori yang berkaitan dengan transaksi pembayaran atas software yang diperoleh dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam penelitian ini diharapkan pula dapat
Universitas Indonesia Perlakuan pajak penghasilan..., Romy Afandi, FISIP UI, 2009
5
menghasilkan suatu simpulan yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pengenaan pajak penghasilan yang tepat dari transaksi software. Selanjutnya, penelitian ini dapat menggabungkan teori-teori perpajakan dan software secara lebih komprehensif. Dengan demikian dapat diperoleh pemahaman yang utuh yang dapat menjelaskan tentang pengertian dari software dan pengklasifikasiannya sehingga bisa diketahui software yang dianggap sebagai royalti atau bussiness income. 2) Signifikansi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian bagi persengketaan yang terjadi dengan tetap mengacu pada teori yang ada. Bagi industri software dapat mempunyai suatu kepastian hukum, sehingga dapat diminimalisir timbulnya kesalahan penerapan pengenaan perpajakan atas software yang seharusnya tidak dianggap sebagai royalti. Selain itu juga dapat memberikan suatu keadilan kepada para end user (pengguna akhir) dalam hal ini adalah negara pengimpor software. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mendesain kebijakan perpajakan yang tidak menghambat kemajuan industri software di tanah air, namun juga tidak akan mengganggu penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan karakteristik transaksi atas pembayaran software. 1.5 Sistematika Penulisan Pembahasan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab saling mendukung dan merupakan satu kesatuan. Bab 1 merupakan bab Pendahuluan yang memaparkan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan pada bagian akhir merupakan Sistematika Penulisan. Pada Bab 2, membahas berbagai teori para ahli mengenai pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain mengenai Penelitian Terdahulu, Perpajakan Internasional, Yuridiksi pemajakan, Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak, Definisi dan klasifikasi software menurut para ahli, Definisi royalti menurut Model PBB dan OECD, Know-how, dan konsep bentuk usaha tetap. Bab 3 membahas mengenai metode penelitian yaitu berisi pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian berdasarkan tujuan, metode dan strategi penelitian
Universitas Indonesia Perlakuan pajak penghasilan..., Romy Afandi, FISIP UI, 2009
6
yaitu
berupa
pengumpulan
data,
pengolahan
data
dan
analisa
data,
narasumber/informan, proses penelitian dan keterbatasan penelitian. Bab 4 menguraikan gambaran umum tentang karakteristik dari objek penelitian yang terkait dengan penelitian dan pembahasan penelitian dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari pernyataan narasumber akan dianalisis pada bab ini. Bab 5 merupakan bagian penutup berisi simpulan yang merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang didasarkan atas hasil analisis dan saran-saran yang sifatnya merupakan masukan untuk penyelesaian masalah atas sengketa yang menjadi pertanyaan penelitian.
Universitas Indonesia Perlakuan pajak penghasilan..., Romy Afandi, FISIP UI, 2009
