IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Namun demikian, ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2006-2010 bahwa urusan Ketahanan Pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo yang mayoritas merupakan daerah pertanian. Oleh karena itu sasaran pembangunannya diarahkan pada tercukupinya kebutuhan bahan pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, meningkatnya produksi pertanian dan meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala-kendala yaitu sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (they are poor because they are poor), luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi, terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan, kebutuhan akan beras masih sangat tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya serta posisi tawar petani yang belum kuat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 beberapa kebijakan yang ditempuh yaitu : (1) Meningkatkan kemampuan petani, peternak dan pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya (2) Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan peternakan, perkebunan dan kehutanan (3) Meningkatkan akses pasar (4) Diversifikasi pangan

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.012.019.344,00 atau sebesar 0,83 % dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp 720.254.292.159,00. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 5.841.086.580,00 atau sebesar 97,16%. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan/mengembangkan Desa Mandiri Pangan, Diversifikasi Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (RPPK), Menjaga ketersediaan pangan, Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil, serta Peningkatan Ketahanan Pangan. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

108


Tabel IV.B.13.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan No.

Program

Alokasi

Realisasi

(Rupiah)

(Rupiah)

A

Belanja Langsung

5.570.375.000

5.421.627.148

1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

5.457.675.000

5.320.052.750

2

Program Administrasi Perkantoran

81.440.000

72.747.408

3

Program Peningkatan Sarana Prasarana

31.260.000

28.826.990

Aparatur B

Belanja Tidak langsung

441.644.344

419.459.432

1

Belanja Pegawai

441.644.344

419.459.432

2

Belanja Hibah 6.012.019.344

5.841.086.580

Total Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2010

b. Realisasi Program dan kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui terpenuhinya aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Aspek ketersediaan pangan menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya yang berasal dari produksi pangan setempat dan pasokan dari luar. Aspek distribusi untuk mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Terakhir adalah aspek konsumsi dan keamanan pangan yang mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung diversifikasi pangan berupa tersedianya alat pengolah pangan bagi kelompok tani dan usaha dalam pengolahan bahan baku pangan di 14 desa pada 7 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Lomba cipta menu dan Pelatihan pengolahan pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta dengan melaksanakan survey Pola Pangan Masyarakat di 120 Desa pada 12 Kecamatan untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Dana Talangan untuk pembelian gabah petani disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk diteruskan kepada 21 Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP). Aspek ketersediaan dan distribusi pangan dijabarkan juga dalam kegiatan berupa usaha menjaga kestabilan harga dengan pembelian gabah dari petani/ masyarakat yang dilaksanakan 18 Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), pengembangan desa mandiri pangan di Desa Gumiwang Kidul Kecamatan Watumalang serta fasilitasi peralatan panen dan pasca panen padi untuk 4 kelompok tani di 4 desa. RPPK di 10 kelompok (10 desa pada 6 kecamatan) dengan bantuan ternak kambing 16 ekor, bibit kakao 3.200 bt, jeruk keprok 150 bt, jambu merah 1.200 bt, dan alat pengolahan hasil pertanian 1 paket. Tak kalah pentingnya adalah kegiatan peningkatan ketahanan pangan dengan adanya sarana prasarana yang mendukung meningkatnya produktivitas pertanian dengan LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

109


dengan pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan irigasi Desa (JIDES) 43 unit, Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 25 unit serta pembangunan jalan Usaha Tani 2 unit serta pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Wonosobo. Disamping itu peningkatan ketahanan pangan juga dilaksanakan dengan penanganan daerah rawan pangan dengan pendistribusian beras sebanyak 14.491 kg di 9 kecamatan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.

Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Sampai tahun 2010, upaya pembangunan Ketahanan pangan telah meningkatkan ketersediaan bahan pangan utama mencapai 146,75 dibandingkan tahun 2009 sebesar 133,46. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar meningkat dari tahun 2009 sebesar 5,42 menjadi 5,54 pada tahun 2010. Kenaikan ini tidak lepas juga dari adanya peningkatan sarana prasarana pendukung seperti yang dilaksanakan pada tahun 2010 khususnya Jaringan irigasi Desa (JIDES) 43 unit naik dari sebelumnya 29 unit, Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 25 unit naik dari sebelumnya 3 unit. Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersaji pada tabel berikut :


110


Tabel IV.B.13.2 Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.

CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD 2009

1

Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Rata2 jumlah ketersediaan bahan pangan utama per tahun (kg)) / (Jumlah penduduk) x 1000

2

Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar Sumber : Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian TP

5,42

2010 110.887.000 --------------- x 1.000 892.803 = 124.201 5,54

Apabila dihitung berdasarkan target di dalam RPJMD, secara lengkap dapat dilihat data yang tersaji pada tabel berikut Tabel IV.B.13.3 Produksi Pertanian dan Peternakan Capaian Kinerja 2005 2010 Naik/Turun 1 Tanaman pangan (ton) 112,68% 369.050 442.281 19,84% 2 Hortikultura (kw) 127,00% 2.564.760 2.397.634 16,18% 3 Daging (kg) 100,58% 5.392.000 5.371.299,60 -0,38% 4 Telur (kg) 113,88% 980.500 2.532.009,04 158,34% 5 Susu (lt) 104,53% 163.327 556.316 240,61% Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan No.

Indikator

Target RPJMD

Produksi tanaman pangan memang mengalami naik turun namun bisa dikatakan cenderung stabil karena terkait dengan kondisi cuaca/alam, faktor ketersediaan sarana produksi ataupun faktor pengelolaannya. Namun disisi lain terjadi peningkatan pada produksi daging dari 5.282.515,84 kg pada tahun 2009 menjadi 5.371.299,60 kg (naik 1,6%), produksi telur dari 1.303.871,84 kg pada tahun 2009 menjadi 2.532.009,04 kg (naik 94,19%), serta produksi ikan dari 4.666.576 kg pada tahun 2009 menjadi 5.260.835 kg (naik 12,73%). c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum dalam pembangunan ketahanan pangan di Wonosobo masih berkutat pada permasalahan yang ada sebelumnya diantaranya adalah konversi lahan pertanian untuk non pertanian (alih fungsi lahan) yang cukup besar yang mengharuskan adanya peningkatan produktifitas pada komoditas pertanian secara umum dan pengembangan diversifikasi pangan ditunjang dengan penerapan teknologi baru. Disisi lain melihat keadaan permodalan petani yang belum kuat mengakibatkan pengelolaan pertanian terganggu dari perawatan sampai penjualan/ pemasaran hasil pertanian.


111


Upaya mengatasi permasalahan dalam penyelanggaraan urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :  Seleksi ketat untuk konversi lahan pertanian ke non pertanian dengan adanya regulasi yang jelas dan mengikat,  Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui penerapan teknologi pertanian dan peningkatan penggunaan benih/ bibit unggul.  Peningkatan penggunaan pupuk organik untuk menekan biaya produksi dan memperbaiki kualitas lahan pertanian.  Fasilitasi permodalan petani melalui pihak perbankan.  Pengembangan diversifikasi pangan.


112

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Recommend Documents