IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu : (1) setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata dan terjangkau dan (2) setiap rumah tangga, setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah, bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2010-2015 bahwa salah satu misi pembangunan Kabupaten Wonosobo adalah meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat yaitu dengan mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan sasaran pembangunannya diarahkan pada meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama dan meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dan peningkatan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.350.576.000,- atau sebesar 0,57% dari total APBD Tahun 2012. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 6.113.293.963,- atau sebesar 96,26%. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk peningkatan ketahanan pangan. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
136
IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Tabel IV.B.13.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan No.
Program
A
Belanja Langsung
1
Program Peningkatan Ketahanan
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
5.729.631.000
5.525.164.635
5.599.232.000
5.422.436.350
Pangan (Pertanian/Perkebunan) 2
Program Administrasi Perkantoran
78.299.000
68.117.995
3
Program Peningkatan Sarana Prasarana
52.100.000
34.610.290
620.945.000
588.129.328
Aparatur B
Belanja Tidak langsung
1
Belanja Pegawai
620.945.000
588.129.328
556.945.000
536.871.328
64.000.000
51.258.000
a
Gaji dan Tunjangan
b
Tambahan Penghasilan
2
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
-
-
3
Belanja Tak Terduga
-
-
6.350.576.000
6.113.293.963
Jumlah total Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui terpenuhinya aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Aspek ketersediaan pangan menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya yang berasal dari produksi pangan setempat dan pasokan dari luar. Aspek distribusi untuk mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Terakhir adalah aspek konsumsi dan keamanan pangan yang mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa: a.
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2012 adalah merupakan kelanjutan dari kegiatan Desa Mandiri Pangan yang saat ini merupakan tahap ke lima (tahap kemandirian) dari program Desa mandiri Pangan yang mempunyai latar belakang untuk memberikan kemampuan kepada desa miskin untuk dapat mengakses pangan dengan kemampuan untuk mengolah sumber daya yang ada. Kegiatan dilaksanakan untuk KK Miskin di Desa Lipursari Kecamatan Leksono dengan bentuk kegiatan berupa pelatihan/pembinaan pengembangan Desa Mandiri Pangan. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah teratasinya kerawanan pangan di Desa Lipursari dengan adanya kemampuan warga masyarakat khususnya anggota afinitas untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
137
IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
b. Pengembangan Diversifikasi Pangan di Wilayah IHT (DBHCHT) Latar belakang bagi kegiatan ini adalah kurang tersedianya alat pengolah pangan bagi kelompok tani dan usaha dalam pengolahan bahan baku pangan seperti dari jagung menjadi tepung atau dari ketela pohon menjadi tepung. Melalui kegiatan ini telah diberikan bantuan alat pengolah pangan sebanyak 7 paket yang dialokasikan untuk Kecamatan Kertek (Desa Karangluhur, Desa Candiyasan dan Desa Sindupaten), Kecamatan Kalikajar (Desa Butuh dan Desa Karangduwur), Kecamatan Garung (Desa Boralan dan Desa Sendangsari). Selain itu juga telah dilaksanakan Pelatihan Diversifikasi Konsumsi Pangan. Harapan dari kegiatan ini adalah tersedianya alat pengolahan pangan yang memadai dan peningkatan sumberdaya manusia. c.
Lomba Cipta Menu Pangan Kegiatan Lomba Cipta Menu dilakukan untuk meningkatkan dan merangsang peran alih serta kemandirian masyarakat dalam mengembangkan pangan lokal karena untuk hidup sehat, aktif, cerdas dan produktif, setiap individu harus mengkonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang, baik yang berasal dari pangan sumber karbohidrat, protein (nabati maupun hewani) serta vitamin dan mineral karena tidak satupun bahan pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap. Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan Pelatihan Pengolahan Pangan B2SA, Lomba Cipta Menu tingkat Kabupaten dan Lomba Cipta Menu tingkat Provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman akan meningkat serta bahan pangan lokal dapat tergali.
d. Rakor Dewan Ketahanan Pangan Berupa Rapat Dewan Ketahanan Pangan sekali setahun untuk mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan antar instansi terkait. e.
Cadangan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo adalah perbukitan dan curah hujan tinggi, sehingga bencana alam sering terjadi seperti tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung dan rawan kronis kondisi social ekonomi. Melalui kegiatan ini telah disediakan cadangan pangan (beras) di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo untuk untuk para korban bencana alam/rawan pangan.
f.
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan pengadaan saprotan 1 paket untuk BPP Sumber Tani Makmur Desa Ngadisalam Sapuran dan sertifikasi benih.
g. Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK) Tak kalah pentingnya adalah kegiatan peningkatan ketahanan pangan dengan adanya sarana prasarana yang mendukung meningkatnya produktivitas pertanian dengan Rehabilitasi Jaringan irigasi Desa (JIDES) 30 unit , Rehabilitasi Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 10 unit, pembangunan jalan Usaha Tani (JUT) 9 unit, pengadaan traktor 2 unit, pengadaan power thresher 14 paket, pengadaan perangkat uji kandungan hara 16 unit, pembangunan lantai jemur 1 unit, pengadaan sepeda motor 15 unit dan pengadaan dan LCD proyektor 15 buah. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
138
IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
h. Survey Produktivitas Dalam rangka ketersediaan data produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, maka perlu dilaksanakan kegiatan survey produktivitas berupa pengambilan data ubinan di lahan milik petani yang telah ditentukan melalui random yang dilaksanakan oleh Koordinator Statistik Kecamatan untuk memperoleh data produksi dan produktivitas padi, jagung,. Data tersebut akan digunakan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo setiap tahunnya. i.
Operasional Tim KP3 Dalam rangka melindungi petani dari tindakan penyalahgunaan kegiatan penyimpanan, pengedaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Wonosobo. Guna kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut diatas, perlu di bentuk Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang dalam menjalankan operasionalnya memerlukan biaya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim KP3 adalah Rakor antar SKPD/ Instansi terkait, perjalanan dinas keluar daerah untuk koordinasi dan perjalanan dalam daerah untuk monev. Dengan adanya Tim KP3 maka kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Wonosobo dapat terkoordinir dan terpantau.
j.
Pengembangan Tanaman Perkebunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor,kota dan pasar, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan komputer/laptop, printer, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor.
c. CAPAIAN KINERJA URUSAN KETAHANAN PANGAN Sampai tahun 2012, ketersediaan bahan pangan utama mencapai 120.906 atau sedikit menurun dibandingkan tahun 2011 sebesar 124.148. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar menurun dari tahun 2011 sebesar 5,50 menjadi 5,43
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
139
IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi padi dan penurunan luas lahan pertanian. Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersaji pada tabel berikut : Tabel IV.B.13.2 Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD
No.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD
1
Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Rata2 jumlah ketersediaan bahan pangan utama per tahun (kg)) / (Jumlah penduduk) x 1000
2
Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar
Capaian Kinerja 2011 94.743.000 --------------- x 1.000 763.146 = 124.148
2012 91.656.000 --------------- x 1.000 758.078 = 120.906
5,50
5,43
Sumber : Bagian Perekonomian PM dan Dinas Pertanian TP
Berdasarkan indikator kinerja dalam RPJMD 2010-2015 untuk urusan ketahanan pangan diperoleh data sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel IV.B.13.3 Data Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan berdasarkan RPJMD 2010-2015 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2011 2012 Naik/ Turun 1 Jumlah desa mandiri 16 17 6,25% pangan 2 Jumlah lumbung pangan 12 12 0% 3 Tingkat skor PPH (Pola 84 85,5 1,79% Pangan Harapan) 4 Tingkat konsumsi protein 30.580 39.600 29,50% hewani (gr/kap/th) 5 Tingkat konsumsi protein 60.060 61.500 2,40% nabati (gr/kap/th) Sumber : Dinas Pertanian TP, Dinas Peternakan dan Perikanan & Kantor Ketahanan Pangan No.
Dilihat dari capaian kinerja urusan ketahanan pangan sebagian besar sudah melampaui target RPJMD dan menunjukkan tren yang meningkat kecuali untuk jumlah lumbung pangan, kondisinya masih tetap sama di tahun 2011 maupun 2012 yaitu berjumlah 12 dan angka ini masih dibawah target RPJMD. Sementara untuk tingkat skor PPH juga masih di bawah target RPJMD tetapi menunjukkan adanya tren yang meningkat. Untuk itu kedepannya masih diperlukan adanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemenuhan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
140
IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan/kendala dalam hal ketahanan pangan antara lain pola pangan masyarakat yang cenderung belum beragam serta sulitnya melakukan pencegahan dan penanggulangan pangan akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan Upaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : Sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkat pentingnya makanan beragam bergizi seimbang dan aman. Mengadakan diklat bagi kader kader di desa/PKK untuk mengikuti pendidikan mutu dan keamanan pangan. Penganekaragaman pangan dan pengoptimalan pangan lokal. Pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal. Pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan. Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan. Pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan. Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
141