13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Konsep ketahanan pangan nasional tersebut, memberi penekanan pada akses setiap rumah tangga dan individu terhadap pangan yang cukup, bermutu, bergizi dan berimbang, dan harganya terjangkau, meskipun begitu setiap individu yang menjadi anggota keluarga dalam suatu rumah tangga mendapat akses pangan yang sama sesuai kebutuhan individu tersebut. Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah, bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi. Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2010-2015 bahwa salah satu misi pembangunan Kabupaten Wonosobo adalah meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat yaitu dengan mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan sasaran pembangunannya diarahkan pada meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama dan meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati. Dengan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2013 adalah meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama.

a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan urusan ketahanan pangan, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.397.191.150,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.256.232.075,00 atau 98,09% dari rencana. Proporsi realisasi belanja urusan ketahanan pangan tersebut adalah 0,73% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

135


Tabel IV.B.13.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Jumlah total

2 3 B 1 a b 2 3

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

6.780.626.150 6.612.932.200

6.688.007.869 6.543.524.150

113.261.950

98.332.067

54.432.000

46.151.652

616.565.000 616.565.000 532.725.000 83.840.000 7.397.191.150

568.224.206 568.224.206 515.081.506 53.142.700 7.256.232.075

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui terpenuhinya aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Aspek ketersediaan pangan menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya yang berasal dari produksi pangan setempat dan pasokan dari luar. Aspek distribusi untuk mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Terakhir adalah aspek konsumsi dan keamanan pangan yang mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa: 1) Operasional TIM KP3 Kesekretariatan TIM KP3 diperlukan guna pengendalian, pemantauan dan pendistribusian pupuk bersubsidi. Kegiatan berupa rapat, monev, perjalanan dinas, sidang dan pelaporan. 2) Pengembangan dan Replika Desa Mandiri Pangan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di perdesaan. Kegiatan tahun ini berupa pengadaan kambing untuk KWT Desa Mojosari dan Deroduwur. 3) Lomba Cipta Menu Pangan Kegiatan ini bertujuan menggali potensi sumber daya pangan lokal. Lomba Cipta menu pangan lokal dilaksanakan pada dua tahap. Tahap pertama yaitu tingkat


136


kabupaten yang diikuti oleh 15 kecamatan dan SKPD Kabupaten Wonosobo. Tahap kedua yaitu tingkat provinsi yang diikiuti oleh pemenang lomba tahap pertama. 4) Survei Pola Pangan Harapan Kegiatan ini bertujuan menganalisis pola Konsumsi masyarakat berdasarkan karakteristik daerah. Kegiatan Survey PPH dilaksanakan pada 3 karakteristik daerah 1. Wilayah Pertanian 2. Wilayah Perikanan. 3. Wilayah Lainnya ( Perdagangan dll). 5) Rakor Dewan Ketahanan Pangan Rakor Dewan Ketahanan Pangan bertujuan untuk membangun koordinasi program ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan juga merupakan forum strategis yang diadakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengevaluasi, mendiskusikan dan membahas permasalahan/menetapkan langkah-langkah operasional dalam membangun ketahanan pangan. 6) Pengadaan Beras untuk Cadangan Pangan Kegiatan ini bertujuan untuk menangani kondisi rawan pangan sebagai akibat bencana alam. 7) Pendataan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data untuk menyusun peta ketersediaan pangan daerah sentra prosuksi. Selain ini kegiatan ini juga untuk menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Makanan (NBM) di Kabupaten Wonosobo. 8) Monitoring Harga, Pasokan dan Akses Pangan Kegiatan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan pangan melalui pengembangan pusat kegiatan perdagangan serta pengembangan pasar desa dan pasar lelang lokal untuk hasil-hasil pertanian. Kegiatan berupa survey langsung ke pasar pasar di 15 kecamatan untuk mendapatkan data dan kemudian diolah. 9) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kegiatan ini bertujuan melakukan pengawasan terhadap penjual dan produsen dengan uji sampel laboratorium. Kegiatan dilakukan di beberapa kecamatan dan pujasera pada bulan ramadhan dengan mengambil sampel yang diduga tidak aman. 10) Fasilitasi P2BN Kegiatan ini bertujuan mendukung terwujudnya peningkatan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi bagi pihak terkait dimasing-masing wilayah (14 kecamatan) dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan berupa pelaksanaan Rakor P2BN tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. 11) Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK) Kegiatan ini diwujudkan melalui pembangunan akses fisik seperti rehabilitasi gedung BPP di 7 BPP, pembangunan dam parit, pipanisasi irigasi, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan megaphone, wireless, komputer, printer dan kamera dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/petani, meningktakna tertib administrasi dan meningkatkan efisiensi usaha tani karena kemudahan akses ke lahan pertanian. LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

137


12) Survey Produktivitas Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultra. Kegiatan berupa pelaksanaan ubinan (survey produktivitas) untuk tanaman padi, palawija dan sayuran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor.

c. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersaji pada tabel berikut: Tabel IV.B.13.2 Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD No. 1

2

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Rata2 jumlah ketersediaan bahan pangan utama per tahun (kg)) / (Jumlah penduduk) x 1000 Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar

2012

2013

91.656 -------------- x 1.000 758.078

86.116 -------------x 1000 765.700

= 120,906

= 112,47

=162.980/30.025 =5,43

=149.771/28.361 =5,28

Sumber : Bagian Perekonomian dan PM, Dinas Pertanian TP (analisis, 2014)

Sampai tahun 2013, ketersediaan bahan pangan utama mencapai 112,47 atau menurun dibandingkan tahun 2012 sebesar 120,906. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar menurun dari tahun 2012 dari 5,43 menjadi 5,28 pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi padi dan penurunan luas lahan


138


pertanian. Namun demikian, produksi pangan di Kabupaten Wonosobo, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan Pangan pemerintah dirasa mencukupi. Berdasarkan indikator kinerja dalam RPJMD 2010-2015 untuk urusan ketahanan pangan diperoleh data sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel IV.B.13.3 Data Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan berdasarkan RPJMD 2010-2015 No . 1 2 3

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah desa mandiri pangan Jumlah lumbung pangan Tingkat skor PPH (Pola Pangan Harapan)

2012

Capaian Kinerja 2013 Naik/ Turun 15 16 6,66 % 12 85,5

9 87,1

-25 % 1,87 %

Sumber : Dinas Pertanian TP, Dinas Peternakan dan Perikanan & Kantor Ketahanan Pangan (analisis, 2014)

Tahun 2013 terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri Pangan karena terdapat Desa Mandiri Pangan Baru yaitu di Desa Deroduwur Kecamatan Mojotengah. Peningkatan jumlah Desa Mandiri pangan diharapkan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat. Sementara untuk tingkat skor PPH menunjukkan adanya tren yang meningkat. Program terkait untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan adalah dengan pelatihan pangan lokal, percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan, diversifikasi pangan dan pameran B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman).

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang muncul dalam urusan ketahanan pangan adalah :  Pola pangan masyarakat yang cenderung belum beragam;  Sulitnya melakukan pencegahan dan penanggulangan pangan akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan. Solusi Pemecahan Masalah:  Sosialisasi tentang pentingnya makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;  Pengembangan teknologi dan sistem insentif serta pengembangan industri bagi usaha pengolahan pangan lokal;  Pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;  Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan serta pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan;  Pendidikan mutu dan keamanan pangan melalui diklat untuk kader-kader di desa/PKK.


139

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Recommend Documents