IV. KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH BEBERAPA NEGARA DAN KINERJA PEREKONOMIANNYA
Fungsi utama anggaran pemerintah dalam perekonomian suatu negara adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Stiglitz, 2000). Fungsi stabilisasi anggaran bisa dilakukan oleh negara dalam kondisi krisis ekonomi dan bisa juga dilakukan tidak dalam krisis ekonomi seperti untuk fine tuning perekonomian. Fine tuning perekonomian dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan perekonomian sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan seluruh warga negara. Penyusunan anggaran harus diarahkan untuk menciptakan kesejahtaraan seluruh warga negara. Komposisi anggaran belanja pemerintah harus benar-benar produktif menciptakan stimulus perekonomian. Fungsi stimulus belanja pemerintah akan tercermin dalam kontribusinya terhadap kinerja perekonomian. Idealnya, semakin besar anggaran belanja pemerintah maka daya stimulus terhadap perekonomian akan semakin besar. Kontribusi belanja pemerintah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya atau naik turunnya alokasi anggaran tiap tahun. Efektifitas belanja pemerintah dilihat dari dampaknya terhadap kinerja seluruh variabel makro ekonomi. Untuk melihat efektifitas belanja pemerintah diperlukan ukuran yang obyektif, diantaranya dengan melakukan perbandingan dengan belanja pemerintah
negara lain.
Perbandingan tidak dilihat dari besaran volume belanja namun dilihat dari proporsi dan komposisinya serta dihubungkan dengan kinerja perekonomiannya. Perbandingan komposisi belanja antar negara sekaligus dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah komposisi belanja pemerintah
80
Indonesia sudah proporsional dan cukup efektif menstimulus perekonomian. Dalam melakukan perbandingan, maka dipilih negara-negara yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Indonesia. Selain persamaan karakteristik, juga diambil negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi untuk dijadikan acuan. Berikut beberapa komposisi belanja pemerintah negara-negara ASEAN + China serta kinerja perekonomian masing-masing negara. 4.1.
Komposisi Anggaran Pemerintah Thailand Thailand dikenal sebagai salah satu negara ASEAN yang sekarang sedang
meningkat perekonomiannya, bahkan banyak yang memprediksikan Thailand berpotensi menjadi macan ASEAN. Thailand telah berhasil keluar dari krisis ekonomi tahun 1998, padahal Thailand adalah negara pertama yang terkena dampak krisis ekonomi terparah. Tetapi memasuki tahun 2000 Thailand berhasil menjadi leader dalam hal negara penghasil komoditi pertanian terbesar di ASEAN. Beberapa komoditi hasil pertanian tropika lebih terkenal dengan nama Thailand seperti Durian Montong, Jambu Bangkok, dan Beras Thailand. Thailand sebagai negara berkembang tentunya memiliki karakteristik perekonomian yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Salah satu sektor yang berhasil dikembangkan oleh Thailand adalah sektor pertanian. Terbukti hampir setiap tahun Indonesia mengimpor berbagai komoditas pangan dari Thailand, terutama beras. Thailand yang dulu tertinggal oleh Indonesia saat ini melesat dengan program unggulannya yaitu sektor pertanian. Padahal potensi sektor pertanian Indonesia tidak kalah dari Thailand, bahkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang lebih kaya dan melimpah. Permasalahannya adalah Thailand mampu mengolah dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal dan produktif.
81
Tabel 6. Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Thailand Menurut Klasifikasi Ekonomi (juta baht) GFS Classification
FY 2010
FY 2011
Changes Over the FY 2010 Amount (%)
Amount
(%)
Amount
(%)
Budget appropriation
1 700 000
100
2 070 000
100
370 000
21.8
Expenses
1 519 866
89.4
1 776 710
85.8
256 844
16.9
Compensation of employees
598 793
35.2
636 329
30.7
37 536
6.3
Wages and Salaries
571 969
33.6
605 417
29.2
33 448
5.8
Social Contributions
26 824
1.6
30 913
1.5
4 088
15.2
Use of goods and services
286 898
16.9
346 440
16.7
59 542
20.8
Interest payments
158 451
9.3
178 862
8.6
20 410
12.9
Domestic Interest
153 273
9
175 254
8.4
21 981
14.3
Foreign interest
5 178
0.3
3 608
0.2
-1 571
-30.3
Subsidies
23 567
1.4
74 172
3.6
50 604
214.7
To Public Corporations
23 151
1.4
73 375
3.6
50 224
216.9
To non- Financial public corporations To Financial public corporations To Private Enterprises
17 525
1
15 854
0.8
-1 671
-9.5
5 626
0.4
57 521
2.8
51 895
922.4
381
91.4
416
-
797
-
275 657
16.2
328 197
15.9
52 540
19.1
1 387
0.1
1 478
0.1
91
6.6
To other government unit
274 270
16.1
326 719
15.8
52 499
19.1
Current
258 300
15.2
301 687
14.6
43 388
16.8
Capital
15 970
0.9
25 031
1.2
9 062
56.7
Social benefits
147 601
8.7
169 320
8.2
21 719
14.7
Other expenses
28 898
1.7
43 391
2.1
14 493
50.2
Current
12 731
0.7
13 185
0.6
454
3.6
Capital
16 167
1
30 206
1.5
14 039
86.8
141
8.3
251 711
12.2
111 106
79
34
-
Grants To international organizations
Acquisition of nonfinancial assets Purchase of equity Principal repayment Account Balance
39 495 -
838
-
804
2.3
10 395
0.5
-29 100
2 357.2 -73.7
-
30 346
1.5
30 346
100
Sumber: Bureau of The Budget of Thailand, 2011 Perkembangan ekonomi Thailand tentunya tidak terlepas dari peran alokasi belanja pemerintah dalam menstimulus perekonomiannya. Tabel 6 memperlihatkan komposisi alokasi belanja pemerintah Thailand tahun 2011
82
paling besar adalah belanja pegawai yaitu sekitar 30 persen atau sekitar sepertiga dari total alokasi anggaran belanja pemerintah. Hal ini tidak berbeda jauh dengan Indonesia di mana salah satu alokasi yang paling besar dalam anggaran pembiayaan negara adalah belanja pegawai sebesar 21.9 persen dari total seluruh anggaran belanja pemerintah. Hal yang membedakan dengan Indonesia adalah alokasi per jenis belanja. Jika alokasi belanja pemerintah Indonesia terbesar kedua setelah gaji pegawai adalah untuk subsidi, maka subsidi di Thailand sangat kecil, yaitu hanya sebesar 1.4 persen pada tahun 2010 dan 3.6 persen pada tahun 2011. Stimulus yang dilakukan Pemerintah Thailand melalui alokasi belanja dalam bentuk grants yaitu 16.2 persen pada 2010 dan 15.9 persen pada 2011. Selain dilihat dari per jenis belanja, komposisi belanja pemerintah Thailand juga dapat dilihat dari sisi fungsi. Tabel 7 menunjukkan perbandingan komposisi belanja pemerintah Indonesia dan Thailand dimana terdapat perbedaan yang mencolok antara porsi belanja untuk fungsi ekonomi. Besarnya alokasi belanja untuk fungsi ekonomi inilah yang menyebabkan fungsi stimulus fiskal di Thailand lebih optimal dibandingkan Indonesia. Tabel 7.
Perbandingan Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi antara Indonesia dan Thailand Tahun 2011 (%) Alokasi Budget
Indonesia
Thailand
Pelayanan Umum 63.8 25.1 Pertahanan 5.5 8.1 Ketertiban dan Kemanan 2.4 5.9 Ekonomi 11.6 20.5 Lingkungan Hidup 1.3 0.1 Perumahan & Fasilitas Umum 2.8 2.3 Kesehatan 1.6 10.1 Pariwisata, Budaya, & Agama 0.5 0.8 Pendidikan 10 20.4 Perlindungan Sosial 0.5 6.7 Sumber: Kementerian Keuangan dan Bureau of The Budget of Thailand
83
Efektifitas stimulus fiskal di Thailand terlihat jelas pada alokasi pada sektor pertanian yang masuk ke dalam alokasi fungsi ekonomi. Alokasi fungsi ekonomi untuk sektor pertanian di Indonesia sebesar 1.2 persen dari total 11.6 persen untuk fungsi ekonomi. Hal ini berbeda jauh dengan Thailand di mana dari fungsi ekonomi besarnya anggaran mencapai 20 persen dari total anggaran tahun 2011. Sedangkan anggaran untuk sektor pertanian sebesar 7.2 persen dari total anggaran pemerintah Thailand. Oleh karena itu, sektor pertanian di Indonesia kalah jauh dibandingkan sektor pertanian Thailand. Tabel 8 menunjukkan alokasi anggaran yang cukup proporsional di Thailand, sehingga menghasilkan kinerja sektor pertanian yang sangat bagus.
Tabel 8. Komposisi Belanja Pemerintah Thailand di Bidang Ekonomi (Juta Baht) No
Economic Affairs
FY 2010
FY 2011
1 2 3 4 5 6 7 8
General Economic, commercial and Labour Affairs Agriculture, Forestry, Fishery, and Hunting Fuel and Energy Mining, Manufacturing, and Contruction Transport Communication Other Industries Economic Affairs not elsewhere Classified
28 080.70 77 860.10 2 597.60 8 293.70 61 120.80 1 055.70 13 309.80 95 542.30
36 227.20 149 535.00 2 744.40 11 420.70 89 549.60 1 723.30 15 028.10 118 456.60
Total Economic Affairs Percentage of the Total Budget
287 860.70 16.90
424 684.90 20.50
Sumber: Bureau of The Budget of Thailand, 2011
Tabel 9 menunjukkan telah terjadi transformasi struktural dalam perekonomian Thailand, di mana terjadi pergeseran dari sektor sektor pertanian beralih ke sektor manufaktur. Pada tahun 2010 sektor manufaktur menyumbang 40 persen dari total PDB Thailand sedangkan sektor pertanian hanya 8.3 persen
84
dari total PDB. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Thailand selama 10 tahun terakhir cukup tinggi, rata-rata di atas 5 persen, terkecuali tahun 2009 ketika terjadi krisis ekonomi. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Thailand mampu mencapai 7.81 persen.
Tabel 9. Kontribusi Sektoral terhadap PDB Thailand, Tahun 2005-2010 (%) Sektor
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Agriculture
9.0
9.0
8.7
8.8
9.2
8.3
Mining
2.3
2.3
2.2
2.2
2.3
2.2
Manufacturing
38.9
39.2
39.6
40.1
38.6
40.8
Electricity, gas, and water
3.3
3.3
3.3
3.4
3.5
3.6
Construction
2.4
2.4
2.4
2.2
2.2
2.2
Trade
14.0
13.8
13.9
13.7
14.0
13.3
Transport and communications
10.0
10.1
10.1
9.8
9.7
9.4
Finance
7.5
7.4
7.4
7.6
7.9
7.8
Public administration
3.0
2.8
2.8
2.8
2.9
2.8
Others
9.6
9.7
9.6
9.4
9.8
9.8
Sumber: Bureau of The Budget of Thailand, 2011 Thailand menyadari bahwa sektor manufaktur adalah sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Oleh karenanya kebijakan ekonomi Thailand sangat mendukung untuk terjadinya industrialisasi. Sumbangan sektor manufaktur Thailand terhadap PDB mencapai 40.8 persen, yang didukung dengan berbagai program pemerintah untuk mendorong industri manufaktur antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan pembiayaan. Anggaran yang dialokasikan langsung untuk sektor industri manufaktur relatif kecil, yaitu hanya sekitar 0.55 persen. Namun dukungan pemerintah diberikan melalui alokasi anggaran yang cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung terjadinya industrialisasi. Industri hilir berkembang pesat di Thailand, termasuk
85
industri yang berbasis tehnologi, seperti industri elektronika, komputer serta komponennya. Output industri elektronika Thailand diekspor ke berbagai negara, termasuk yang membanjiri pasar Indonesia. Hal lain yang menarik dari perekonomian Thailand adalah jika pada krisis ekonomi tahun 1998 Thailand merupakan negara menjadi pemicu krisis, namun justru Thailand negara pertama yang lepas dari krisis ekonomi. Krisis baht telah memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi Thailand untuk melakukan efisiensi dan pembenahan. Gambar 14 menunjukkan pada tahun 2003 perekonomian Thailand sudah mampu tumbuh 7.14 persen. Walaupun selama 2005-2008 terjadi penurunan, bahkan puncaknya pada saat krisis global 2009 Thailand tumbuh minus 3.33 persen, namun pada tahun 2010 Thailand mampu bangkit tumbuh 7.8 persen.
Pertumbuhan GDP Thailand (%) 10 8
7,80
7,14
6
6,34
5,32
4,60
4
5,09
5,04 2,48
2,17
2
0 -2
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (2,33)
-4
Sumber: World Bank, 2011 Gambar 14. Pertumbuhan GDP Thailand, Tahun 2000 -2010
Dukungan
pertumbuhan
sektor
tradeable
membuat
konfigurasi
perekonomian Thailand berbeda dengan Indonesia, meskipun ekonomi kedua negara ini sama-sama berbasis sumber daya alam. Hal ini terlihat dari Gambar 15
86
di mana perkembangan PDB Thailand sangat dipengaruhi oleh kinerja 3 sektor yang memproduksi barang-barang tradeable dan jasa, yaitu industri manufaktur, perhotelan, dan transportasi.
Sumber: Worldbank, 2010 Gambar 15. Perkembangan Sektor Tradeable, Non-tradeable dan PDB Thailand
4.2.
Komposisi Belanja Pemerintah Malaysia Seperti negara berkembang pada umumnya pos untuk gaji pegawai di
Malaysia menempati pos paling besar. Proporsi untuk gaji pegawai mencapai 28 persen dari total pengeluaran negara. Walaupun porsi untuk gaji pegawai menempati urutan pertama, besarnya porsi untuk gaji pegawai sebenarnya telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 30.6 persen dari total pengeluaran negara. Hal yang menarik dari postur anggaran di Malaysia adalah penurunan persentase untuk pos subsidi antara tahun 2010 dan 2011. Tabel 10 menunjukkan
87
pada tahun 2010 pemerintah Malaysia mengalokasikan subsidi sebesar 16.4 persen dari belanja pemerintah, tetapi pada 2011 turun menjadi 14.6 persen atau turun 1.8 persen. Padahal sebagaimana di negara berkembang pada umumnya pos subsidi merupakan pos yang paling sensitif dan mengandung risiko dan biaya politik yang sangat besar. Peningkatan subsidi pada tahun 2010 sama seperti yang terjadi di Indonesia yaitu disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Malaysia mengakomodasi kenaikan harga minyak dunia tersebut dan tetap mempertahankan harga eceran bahan bakar minyak untuk masyarakatnya. Tetapi untuk tahun 2011 subsidi tersebut dikurangi dengan asumsi harga minyak dunia tidak akan mengalami kenaikan seperti pada tahun 2010.
Tabel 10. Alokasi Belanja Pemerintah Malaysia menurut Jenis RM million
Details Emoluments Debt service charges Grants to state goverments Pensions and service Supplies and Services Subsidies grants to statutory bodies Refunds and write-off Others total % of GDP
Share (%)
2009
2010
2011
2009
2010
2011
42 778 14 222 4 895 10 146 26 372
46 626 15 886 4 856 10 810 23 590
45 562 18 517 5 510 12 296 28 232
27.2 9.1 3.1 6.5 16.8
30.6 10.4 3.2 7.1 15.5
28.0 11.4 3.4 7.6 17.3
20 345 12 024 555 25 731 157 067 23.1
24 933 11 891 1 115 12 453 152 158 19.6
23 704 13 165 1 083 14 736 162 805 19.4
13.0 7.7 0.4 16.4 100.0
16.4 7.8 0.7 8.2 100.0
14.6 8.1 0.7 9.1 100.0
Sumber: Ministry of Finance Malaysia Jika dilihat pengeluaran negara secara sektoral maka sektor pengembangan ekonomi menempati urutan pertama dengan 57.6 persen dari total anggaran negara. Anggaran ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 50.2 persen. Walaupun anggaran untuk pengembangan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 7.4
88
persen, anggaran untuk sektor pertanian dan pengembangan perdesaan mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Anggaran untuk sektor pertanian terus mengalami penurunan dari tahun 2009. Tahun 2009 anggaran untuk sektor pertanian sebesar 11,1 persen dari total anggaran kemudian pada tahun 2010 berkurang menjadi 5.8 persen dan turun lagi pada tahun 2011 menjadi hanya 1.7 persen. Pada tahun 2010 anggaran sebesar 5,8 persen dari total anggaran belanja pemerintah digunakan untuk mengintensifkan modernisasi dan komesialisasi sektor pertanian dengan mengadopsi sistem pertanian modern dan mengadopsi aplikasi terbaik dengan melakukan value-added untuk setiap komoditas hasil pertanian. Dengan adanya modernisasi sektor pertanian pada tahun 2010 diharapkan sektor pertanian menjadi lebih produktif sehingga anggaran pengembangan sektor pertanian bisa dikurangi pada tahun 2011 menjadi hanya 1.7 persen saja. Tabel 11. Alokasi Belanja Pemerintah Malaysia menurut Sektor, Tahun 2009-2011 Details
RM million
Share (%)
2009
2010
2011
2009
2010
2011
26 428
27 123
28 315
53.4
50.2
57.6
Agriculture and rural development Trade and industry Transport Social Services of which: Education and training Health
5 508 5 592 8 531 17 381
3 136 4 711 1 904 21 197
836 9 621 9 644 15 539
11.1 11.3 17.2 35.1
5.8 8.7 14.6 39.2
1.7 19.6 19.6 31.6
10 840 2 575
11 702 3 594
10 363 2 212
21.9 5.2
21.7 6.7
21.1 4.5
Housing Security General Administration Total
1 420 3 956 1 749 49 515
1 181 3 914 1 809 54 042
903 4 373 955 49 182
2.9 8.0 3.5 100.0
2.2 7.2 3.3 100.0
1.8 8.9 1.9 100.0
7.3
7.0
5.9
Economic services of which:
% of GDP
Sumber: Ministry of Finance Malaysia
89
Hal yang sebaliknya ditunjukkan Tabel 11, dimana proporsi untuk sektor perdagangan mengalami peningkatan yang cukup besar dari 8.7 persen pada tahun 2010 menjadi 19.6 persen pada tahun 2011, atau meningkat 10.9 persen. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan sektor pertanian pada tahun 2010. Setelah pemerintah mengadopsi sistem dan metode pertanian modern maka fokus utama dari
pengembangan
ekonomi
dari
hasil
komoditas
pertanian
adalah
mendistribusikannya ke dalam pasar. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia menaikkan anggaran untuk sektor perdagangan menjadi 19.6 persen guna mendukung hasil komoditas pertanian yang dihasilkan. Anggaran untuk sektor jasa sosial mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu hanya sekitar 31.6 persen, padahal pada tahun 2010 anggaran untuk jasa sosial ini mencapai 39.2 persen. Sektor jasa sosial ini terdiri dari tiga sub sektor utama yaitu sektor pendidikan dan pelatihan, sub sektor kesehatan, dan sub sektor perumahan. Sub sektor pendidikan hampir sama persis dengan Indonesia di mana proporsi untuk sektor pendidikan lebih dari 20 persen dari total anggaran belanja pemerintah dan hampir tidak mengalami perubahan yang berarti. Sub sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah sub sektor kesehatan dan perumahan. Sub sektor kesehatan mengalami penurunan yang paling besar yaitu sebesar 2.2 persen dari yang tadinya 6.7 pada tahun 2010 menjadi 4.5 pada tahun 2011. Penurunan ini sebenarnya cukup masuk akal karena anggaran sebesar 6.7 persen pada tahun 2010 dipergunakan untuk membangun rumah sakit, pembelian peralatan rumah sakit, pelatihan tenaga medis, pembelian obat dan peralatan kesehatan, dan perawatan bangunan rumah sakit dan klinik. Oleh karena itu, pada tahun 2011
90
pembangunan rumah sakit sudah selesai dan anggaran tahun 2011 sudah tidak ada lagi untuk pembangunan rumah sakit. Program perumahan Rakyat (PPR) pada tahun 2010 dipergunakan untuk membangun rumah terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan. Selain program PPR, program perumahan juga digunakan untuk rehabilitas beberapa projek perumahan yang ditinggalkan. Program pembangunan PPR ini diproyeksikan akan selesai pada akhir tahun 2010 sehingga anggaran perumahan untuk anggaran tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Anggaran untuk sektor keamanan mengalami peningkatan dari 7.2 persen pada tahun 2010 menjadi 8.9 persen pada tahun 2011. Anggaran sektor kemanan ini terdiri dari dua sub sektor yaitu sub sektor pertahanan dan sub sektor keamanan dalam negeri. Porsi untuk sub sektor pertahanan jauh lebih besar dari sub sektor keamanan dalam negeri. Prosi untuk sub sektor pertahanan negara mencapai 69 persen dari porsi untuk sektor kemanan dan sub sektor keamanan dalam negeri hanya 31 persen dari total anggaran untuk sektor kemanan. Hal ini memperlihatkan
keseriusan
pemerintah
Malaysia
dalam
menciptakan
perlindungan dari bahaya luar negeri. Sedangkan untuk keamanan dalam negeri selama ini dirasa tenang sehingga tidak ada anggaran besar yang harus dikeluarkan. Anggaran untuk sektor administrasi umum juga mengalami penurunan sebesar 1.4 persen, dari 3.3 persen pada tahun 2010 menjadi 1.9 persen pada tahun 2011. Anggaran pada tahun 2010 dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari sistem sektor publik. Program yang diprioritaskan adalah sistem komputerisasi di seluruh departemen pemerintah yaitu pembuatan aplikasi baru
91
dan pengembangan aplikasi lama untuk e-government. Selain itu, anggaran pada tahun 2010 juga digunakan untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, renovasi, dan perawatan gedung dan fasilitas pemerintah serta pelatihan tenaga peradilan. Pada tahun 2011 diproyeksikan pengadaan tanah dan pembangunan gedung baru sudah tidak ada oleh karena itu anggaran untuk sektor administrasi umum mengalami penurunan. Jika alokasi anggaran di atas dibandingkan dengan GDP tahun 2010 berdasarkan sektor ekonomi maka terlihat bahwa ada tiga sektor ekonomi yang paling besar memberikan share terhadap GDP yaitu, manufaktur (26.9 persen), finance (16.7 persen), dan perdagangan (15.6 persen) sebagaimana ditunjukkan Tabel 12.
Tabel 12. Produk Domestik Bruto Malaysia, Tahun 2005-2010 (Juta RM) Details
2005
2006
2007
2008
2009
2010
449 .250
475 .526
506 .341
530 .683
522 .001
559 .554
Agriculture
35 .835
37 .701
38 .177
39 .825
40 .083
40 .916
Mining
42 .472
42 .030
42 .881
41 .831
39 .209
39 .270
137 .940
147 .154
151 .257
153 .078
138 .784
154 .640
Electricity, gas, and water
13 .851
14 .523
15 .106
15 .475
15 .604
16 .879
Construction
14 .685
14 .639
15 .707
16 .365
17 .329
18 .220
Trade
61 .346
65 .492
74 .380
82 .040
83 .472
89 .779
32 .870
35 .185
38 .191
40 .974
41 .713
44 .944
65 .541
71 .253
80 .893
85 .996
90 .004
96 .194
Public administration
30 .371
33 .412
35 .099
38 .335
39 .671
41 .981
Others b Less: Imputed bank service charges Plus: Taxes on imports
26 .064
27 .234
28 .737
30 .252
31 .580
32 .833
17 .742
18 .385
19 .607
20 .412
21 .897
23 .171
6 .017
5 .287
5 .521
6 .924
6 .449
7 .068
Net factor income from abroad
(24 .956)
(19 .742)
(23 .522)
(36 .360)
(24 .565)
(42 .721)
GNI
424 .295
455 .784
482 .819
494 .323
497 .436
516 .833
GDP by industrial origin at 1987 2000 market prices
Manufacturing
Transport and communications Finance
a
Sumber : world bank, 2011
92
Sektor perdagangan memberikan kontribusi 15.6 persen terhadap PDB, dan anggaran pemerintah untuk sektor perdagangan dan industri adalah 8.7 persen dari total anggaran pemerintah Malaysia. Hal ini mununjukkan produktivitas pemerintah dalam meningkatkan sektor perdagangan di mana hanya 8.7 persen anggaran bisa menaikkan 15.6 persen dari total PDB Malaysia.
4.3
Komposisi Anggaran Pemerintah Singapura Perekonomian singapura telah mencapai kondisi matang dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi. Singapura masuk pada kategori negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Jika dibandingkan dengan Singapura, Indonesia jauh lebih tertinggal. Potensi sumber daya Singapura tidak melimpah seperti Indonesia, namun perekonomian Singapura maju pesat dengan mengandalkan sektor jasa dan perdagangan. Kemajuan perekonomian Singapura didukung kemajuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Singapura berperan sebagai regulator dan penyedia layanan publik secara optimal. Kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi di Singapura merupakan daya tarik utama bagi investor. Dukungan Pemerintah Singapura terhadap iklim usaha yang kondusif terlihat dalam komposisi belanja pemerintah. Struktur anggaran belanja pemerintah Singapura cukup sederhana, hanya terbagi ke dalam 4 fungsi utama yaitu
Social
Development,
Security
and
External
Relation,
Economic
Development, dan Government Administration. Dari struktur ini terlihat jelas posisi dan peranan pemerintah, yaitu pemerintah sebagai regulator dan pelayan kepentingan publik, termasuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Sementara jalannya roda perekonomian lebih banyak dilakukan oleh swasta. Melalui kebijakan seperti ini Singapura telah masuk ke dalam jajaran negara maju.
93
Dalam menyusun belanja pemerintah, sejak awal komposisi pengalokasian anggaran masing-masing bidang sudah jelas antara belanja yang bersifat untuk kepentingan operasional atau rutin (operating) dengan anggaran yang digunakan untuk pembangunan (development). Tabel 13 menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan program jelas output dan sasarannya, termasuk pengalokasian anggarannya. Porsi
anggaran belanja yang bersifat operasional cukup besar mengingat
perekonomian Singapura berbasis pada penyediaan sektor jasa.
Tabel 13. Total Pengeluaran Pemerintah Singapura menurut Sektor Tahun 2011 (S$ juta) Sector/ Ministry
Operating $
Social Development
Development
%
$
%
Total $
%
17 384
48.4
3 707
33.1
21 091
44.8
Education
9 767
27.2
1 144
10.2
10 911
23.2
Health
3 580
10.0
497
4.4
4 077
8.7
Nasional Development Community Development Youth and sport The Environment and Water Resources
1 031
2.9
1 539
13.7
2 570
5.5
1 775
4.9
57
0.5
1 832
3.9
727
2.0
411
3.7
1 138
2.4
504
1.4
59
0.5
563
1.2
Security & External Relations
14 986
41.7
789
7.0
15 775
33.5
Defence
11 595
32.3
480
4.3
12 075
25.6
3 029
8.4
264
2.4
3 293
7.0
362
1.0
45
0.4
407
0.9
2 133
5.9
6 410
57.2
8 544
18.1
Transport
476
1.3
3 592
32.1
4 068
8.6
Trade and Industriy
655
1.8
2 484
22.2
3 139
6.7
Manpower Information, Comunications and the Arts Government Administration
854
2.4
69
0.6
922
2.0
149
0.4
266
2.4
415
0.9
1 398
3.9
292
2.6
1 690
3.6
Finance
613
1.7
145
1.3
757
1.6
Organs of State
336
0.9
23
0.2
359
0.8
Prime Ministers Office
313
0.9
35
0.3
348
0.7
Law
137
0.4
89
0.8
226
0.5
35 902
100.0
11 198
100.0
47 100
100.0
Information, Comunications and the Art
Home Affairs Foreign Affairs Economic Development
TOTAL EXPENDITURE
Sumber: Statistics Singapore, 2011
94
Jika dilihat dari klasifikasi anggaran menurut ekonomi, Tabel 14 menunjukkan porsi terbesar belanja pemerintah Singapura adalah untuk membiayai belanja operasional, yaitu 48.31 persen. Sementara belanja pemerintah yang bersifat bansos/bantuan sosial (grant) dan pengeluaran modal relatif kecil. Hal ini bisa dipahami karena keberadaan Singapura sebagai negara yang sudah maju di mana penyediaan infrastruktur sudah relatif lengkap.
Tabel 14. Alokasi Anggaran Singapura menurut Klasifikasi Ekonomi, Tahun 2011 Uraian
Jumlah ( $)
%
60 399 952 757
74.52
39 160 188 757 5 750 593 617
48.31 7.09
15 504 851 440
19.13
6 246 060 100
7.71
- Other Consolidated Fundoutlays
21 239 764 000
26.20
Development estimatesoutlays
20 656 869 000
25.48
TOTAL
81 056 821 757
100.00
Main Estimates Outlays - Operating Expenditure a. Expenditure on Manpower b. Other Operating Expenditure c. Grants, Subventions & Capital Injections to Organisations
Sumber: Statistics Singapore, 2011 Jika dilihat kontribusi sektoral terhadap GDP Singapura, Tabel 15 menunjukkan
bahwa pada tahun 2010 subsektor yang paling memberikan
kontribusi besar adalah manufaktur (27.6 persen), finance (23.8 persen), dan perdagangan (18.5 persen). Alokasi anggaran pemerintah untuk subsektor perdagangan dan industri Singapura hanya 6.7 persen atau sekitar 3.1 miliar dollar Singapura tetapi dari anggaran sebesar itu Singapura dapat menghasilkan 18.5 persen share terhadap PDB negara tersebut, atau sekitar 50 miliar dollar Singapura.
95
Tabel 15. Produk Domestik Bruto Singapura, Tahun 2005-2010 (juta dollar) At Constant Prices i
2005
2006
2007
2008
2009
2010
208
2 269
2 468
2 505
248
284
763.7
32.9
45.5
16.1
587.0
560.7
106.6
110.3
111.7
107.0
105.2
105.1
53 463.9
59 838.0
63 393.0
60 738.5
58 217.8
75 479.4
3 237.0
3 445.1
3 590.6
3 672.0
3 658.8
3 897.1
GDP by industrial origin at 2005 market prices Agriculture
d
Mining Manufacturing Electricity, gas, and water Construction Trade e Transport and communications Finance
f
g
Public administration Taxes on products
6 275.3
6 446.7
7 498.5
9 008.2
10 544.6
11 187.9
38 586.4
42 147.0
45 377.9
46 710.6
44 117.6
50 503.1
28 809.8
30 214.3
32 757.4
34 212.6
32 082.4
33 708.7
42 178.2
47 126.8
53 895.4
57 046.7
59 490.1
64 910.1
26 610.3
27 393.5
28 078.6
28 704.6
29 899.1
33 222.4
9 496.2
10 211.2
12 142.4
10 315.9
10 471.4
11 546.9
Sumber : World bank, 2011 Selain itu, kekuatan ekonomi Singapura dapat dikatakan sudah mapan dan kuat. Ini terbukti dari cepatnya recovery yang dialami Singapura setelah krisis ekonomi global tahun 2009 sebagai ditunjukkan Gambar 16. Setelah sempat terperosok pada pertumbuhan yang negatif, pada tahun 2010 Singapura tumbuh positif 14.5 persen. Indonesia cukup aman dari dampak krisis global tahun 2009 tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 tidak begitu besar.
Pertumbuhan GDP Singapura (%) 16,0 14,5
14,0 12,0 10,0 8,0
8,7
8,8
6,0
4,0 2,0
1,5
0,0 -2,0
2006
2007
2008
-0,8 2009
Sumber: World Bank, 2011 Gambar 16. Pertumbuhan GDP Singapura, Tahun 2000 -2010
2010
96
4.4.
Komposisi Belanja Pemerintah China China sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia
tentunya memiliki permasalahan perekonomian yang tidak sederhana. Jumlah penduduk yang sangat banyak tersebut menjadi permasalahan pemerintahan China dalam upaya melakukan distribusi kesejahteraan ekonomi. Luasnya wilayah China dan besarnya jumlah penduduk di China mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan di beberapa wilayah. Tetapi bila dibandingkan dengan Indonesia, kemajuan China jauh melebihi kemajuan Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini neraca perdagangan Indonesia dengan China selalu mengalami defisit sehingga China lebih banyak mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia. Tabel 16 memperlihatkan alokasi belanja pemerintah China berdasarkan fungsi alokasi. Alokasi belanja pemerintah untuk sektor pertanian cukup tinggi di mana alokasinya mencapai 7.9 persen dan hal ini sangat jauh dengan Indonesia di mana alokasi belanja APBN tahun 2011 untuk sektor pertanian hanya 1.2 persen. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika perkembangan sektor pertanian China sangat pesat dan hasil pertaniannya “membanjiri” pasar di Indonesia. Pemerintah China sangat concern terhadap sektor pertanian di negaranya sehingga pertumbuhan sektor pertanian di China sangat tinggi. Hal lain yang cukup menarik adalah alokasi anggaran untuk pendidikan di China tidak sebesar di Indonesia. Anggaran pendidikan Indonesia wajib mencapai 20 persen dari total APBN tetapi di China hanya sebesar 4.5 persen. Tetapi dengan anggaran pendidikan yang relatif lebih kecil, pendidikan di China lebih berkualitas dan bisa disejajarkan dengan negara maju. Banyak mahasiswa yang berasal dari ASEAN termasuk Indonesia yang belajar di China. Ini membuktikan
97
bahwa dengan anggaran yang tidak terlalu besar tersebut China mampu membangun peradaban yang jauh lebih baik daripada Indonesia yang anggarannya jauh lebih besar. China jauh lebih produktif dalam memanfaatkan anggaran.
Tabel 16. Alokasi Anggaran China Tahun 2009 Menurut Fungsi Description Amount Agriculture, fisheries, others 344.7 Social security 335.1 Social services 131.4 Health care 118.1 Education 198.1 Public housing 49.3 Transportation 188.7 Environmental protection 123.7 Culture 28 Science and Technology 146.1 Military spending 472.9 Public security 116.1 Debt servicing 137.2 Others 1 997.3 Total 4 386.7 Sumber: The government's budget statement Hang Seng Bank, 2009
% 7.9 7.6 3.0 2.7 4.5 1.1 4.3 2.8 0.6 3.3 10.8 2.6 3.1 45.5 100.0
Tabel 16 menunjukkan anggaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 3.3 persen dari total anggaran pemerintah. Tetapi dengan anggaran yang relatif kecil tersebut China sudah mampu menduplikasi berbagai produk yang dibuat oleh negara-negara maju. Bahkan banyak sekali produk teknologi China yang membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini yang harus menjadi perhatian dan pembelajaran pemerintah Indonesia supaya bisa meniru apa yang bisa dilakukan China. Besar kecilnya anggaran belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan jika produktivitas dan
98
keseriusan pemerintah tidak ada. Anggaran yang besar belum tentu mampu meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing pada level internasional. Sangat banyak kemungkinan yang menyebabkan hal ini, tetapi korupsi dan kebocoran anggaran ditenggarai sebagai penyebab utama dari kegagalan pemerintah memanfaatkan anggaran APBN yang tersedia. Dengan alokasi anggaran Pemerintah China untuk sektor ekonomi yang relatif lebih besar, China menghasilkan pertumbuhan GDP yang sangat tinggi. Gambar 17 menunjukkan pertumbuhan ekonomi China rata-rata diatas 9 persen setiap tahunnya, jauh melebihi pertumbuhan GDP Indonesia. Dengan demikian alokasi anggaran Pemerintah China dapat disimpulkan lebih produktif dibanding Indonesia. selalu Keseriusan pemerintah China dalam menumbuhkan ekonominya patut
dicontoh
oleh
pemerintah Indonesia.
Bahkan
sektor manufaktur
menyumbang 40 persen dari total PDB China yang mencapai 31 414.3 miliar CNY.
Pertumbuhan GDP China (%) 35
30,3
30 25 20
15 12,7 10
8,3
9,1
10,0
14,2
10,1
9,6
9,2
10,3
5 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Sumber: World Bank, 2011 Gambar 17. Pertumbuhan GDP China, Tahun 2000 -2010
2009
2010
99
4.5.
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Beberapa Negara Perbaikan kinerja perekonomian suatu negara akan berdampak pada
kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, seharusnya kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Indikator kesejahteraan antara lain ditunjukkan oleh peningkatan
pendapatan perkapita, tingkat
pengangguran dan tingkat kemiskinan yang menurun. Tabel 17 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara telah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan perkapitanya. Malaysia pada tahun 2008 memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4.81 persen menghasilakn pendapatan perkapita sebesar US$5 155.
Diantara
negara ASEAN pendapatan perkapita Indonesia yang paling rendah. PDB per kapita Indonesia berdasarkan harga konstan tahun 2000 memang menunjukkan peningkatan dari US$397 pada 1980 menjadi US$1 083 pada 2008. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, terlihat bahwa pendapatan per kapita Indonesia merupakan yang terendah, masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand seperti yang terlihat pada Tabel 17. Padahal, sebelum krisis ekonomi Indonesia mempunyai angka pertumbuhan rata-rata diatas 7 persen. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki angka pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Tabel 17. Pendapatan Per Kapita Negara ASEAN, Tahun 2000-2008 (US$) Country Indonesia
2000 800
2001 818
2002 844
2003 872
2004 904
2005 943
2006 983
2007 1 033
2008 1 083
Malaysia
4 030
3 965
4 096
4 251
4 455
4 609
4 789
5 009
5 155
Singapore
23 019
21 869
22 571
23 704
25 651
26 886
28 234
29 185
27 991
Thailand
1 968
1 991
2 072
2 193
2 305
2 387
2 490
2 594
2 645
Sumber: World Development Indicators, The World Bank, 2010
100
Sementara itu, Tabel 18 menunjukkan pertumbuhan rata-rata PDB riil per kapita beberapa negara ASEAN antar periode waktu selama periode 1951-2008. Pendapatan per kapita Indonesia dan Malaysia mengalami pertumbuhan tertinggi pada periode 1971-1980. Thailand mengalami rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita tertinggi pada 1981-1990, sementara Singapura pada 1961-1970. Namun secara rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita Indonesia mengalami pertumbuhan terendah diantara negara-negara ASEAN. Rendahnya pendapatan perkapita
Indonesia
sekaligus
menunjukkan
rendahnya
produktifitas
perekonomian domestik. Pendapatan perkapita merupakan ukuran yang relatif obyektif untuk membandingkan prestasi kenerja perekonomian antara negara.
Tabel 18. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita antar Negara ASEAN (%) Periode
Indonesia
Malaysia
Singapore
Thailand
1951–1960
4.0
3.6
5.4
5.7
1961–1970
1.9
3.5
7.4
5.0
1971–1980
5.4
5.3
7.2
4.4
1981–1990
4.5
3.2
5.0
6.0
1991–2000
2.9
4.6
4.7
3.6
2001–2008
3.9
3.1
2.6
3.8
Sumber: World Development Indicators, The World Bank, 2010
Ketertinggalan Indonesia tidak hanya dari sisi pendapatan per kapita, namun juga dalam hal tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini tentunya kontras dengan posisi perekonomian Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara. Gambar 18 menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia justru paling buruk diantara negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan data publikasi Asian Development Bank (ADB) pada 2010, dengan menggunakan garis biaya hidup
101
US$1.25 per hari masih terdapat 29 persen penduduk Indonesia hidup di bawah standar tersebut. Negara yang ditampilkan dalam Gambar 18 hanya negara yang memiliki tingkat kemiskinan diatas 10 persen. Posisi kemiskinan di Indonesia masih lebih buruk dibandingkan Myanmar, Kamboja, Philipina, dan Vietnam.
Sumber: Asian Development Bank, 2010 Gambar 18. Perbandingan Tingkat Kemiskinan antar Negara, Tahun 2010
Ironi lainnya terlihat dari data tingkat pengangguran, di mana dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tingkat pengangguran tertinggi, sebesar 8.1 persen pada 2009. Sementara itu, Thailand yang pada tahun 2009 mengalami penjalaran krisis global masih dapat menjaga tingkat penganggurannya pada level 1.5 persen. Singapura sebagai negara yang pada 2009 mengalami dampak krisis global yang sangat parah masih dapat menjaga tingkat pengangguran sebesar 4.1 persen. Namun, Indonesia yang berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi positif pada 2009 justru tidak
102
mampu berbuat banyak untuk menekan tingkat pengangguran. Gambar 19 menunjukkan tingkat pengangguran Indonesia tertinggi diantara negara ASEAN.
8,1 7,5
4,3
4,0
3,7
4,1 2,4 1,5
China
India
Indonesia Malaysia Philipina Singapura Thailand Viet Nam
Sumber: Asean Development Bank, 2010 Gambar 19. Tingkat Pengangguran Beberapa Negara Tahun 2009
Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah paradok. Indonesia yang merupakan negara terbesar di ASEAN justru paling tertinggal tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi ini menuntut dilakukannya berbagai perbaikan, utamanya melihat peran negara dalam mengelola perekonomian yang fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Salah satunya terkait dengan kemampuan pertumbuhan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Semakin banyak penduduk miskin yang keluar dari kemiskinan berarti semakin berkualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikian pula sebaliknya,
103
semakin sedikit tingkat kemiskinan yang dapat diturunkan, semakin tidak berkualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Wan dan Sebastian (2011) meneliti tentang kemiskinan di Asia Pasifik dengan menggunakan garis kemiskinan US$1.25 per hari dan US$2 per hari. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
elastisitas
kemiskinan
terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negaranegara lain (Tabel 19). Dengan garis kemiskinan US$1.25 per hari nilai elastisitas kemiskinan Indonesia sebesar -0.88 artinya jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 0.88 persen, ceteris paribus. Jika garis kemiskinan dinaikkan menjadi US$2 per hari maka setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen hanya akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 0.34 persen.
Tabel 19. Elastisitas Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Garis Kemiskinan Negara US$1,25 Per Hari US$2 Per Hari –0.92 –0.48 China –0.88 –0.34 Indonesia –2.99 –2.59 Malaysia –1.08 –0.57 Philipina –5.62 –1.28 Thailand –0.98 –0.48 Viet Nam Sumber: Wan dan Sebastian, 2011
Kualitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan di beberapa negara lain justru lebih baik dibanding Indonesia. Tabel 19 menunjukkan hasil perhitungan Wan dan Sebastian (2011) dengan garis kemiskinan US$2 per hari, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi Malaysia mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2.59 persen. Demikian pula Thailand, di mana setiap 1
104
persen pertumbuhan ekonominya mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.28 persen, ceteris paribus. Baik dihitung dengan US$1.25 maupun US$2 per hari, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan masih kalah dibandingkan Viet Nam maupun Philipina, apalagi terhadap Malaysia, Thailand dan China. Kualitas pertumbuhan ekonomi beberapa negara tersebut tidak lepas dari efektifitas alokasi anggaran negara dan keberpihakan kebijakan ekonomi pada sektor yang memiliki dampak besar dalam pengurangan tingkat kemiskinan.
