SALINAN PERATI'RAN WALIKOTA PAY/U('UBIIII NOMOR : l8 TAt+rrN 2org TENTANG
PETUITJI'I( TEKITIS PENYALURAN BIRAS BAGI RI'MAH TANGGA MISIilN DI KOTA PAYAKT]IIBUII. DENG/TN RAIIMAT TI'IIAN YANG MAIIA ESA
WALIKOTA PAYAKTIMBI'II,
Menimbalg
a. bahwa penyaluran beras bagi Rumah Tangga Miskin (Raskin) bertujuan untk memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Miskin guna memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban pengeluaran belanja keluarga mela-lui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
untuk kelancaran penyaluran beras untuk Rumah Tangga Miskin sampai pada titik bag dengan jumlah berdasarkan Pagu RASKIN Tahun 2015 untuk Kota Payakumbuh yang ditetapkan Pemerinta-h yalg disesuaikan dengan subsidi pangan dalam Anggaran Pendapatan dal Belanja Negara, maka Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan bantuan ongkos angkut penyalural beras dimaksud dari titik distribusi ke titik bagi ;
b. bahwa
c. bahwa untuk berdayaguna dan berhasilguna pelaksanaan penyaluran beras bagi Rumah Tangga Miskin pada kegiatan Peningkata-n Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Tahun Anggaran 2O15 perlu adanya Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Petunjuk Teknis Pela-ksanaan Beras bagi Rumah tangga Miskin Untuk Kota Payakumbuh Tahun 2O15; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Wa-likota Payakumbuh ; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Terrtang Perimbangan Keuangal Antara Pemerintah Pusat dal Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 Tentatg Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OOO tentang Ketahalan Pangan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O2 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 6. Peraturan Pemerintah Nomor O7 Tahun 2OO3 Tentang Pendirian Perum Badan Usaha Logistik (BULOG) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2O13 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 Tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh (t embaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2O08 Nomor O3) ; 9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O8); 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Payalumbuh Tahun Anggaran 2O15 ( kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O14 Nomor 18 ) ; I l. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 35 Tahun 2O 14 Tentang Penetapan Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O15 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O14 Nomor 35 ) ; 12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol4 Nomor 86) ; Memperhatikan
1. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun perberasan
20O9 Tentang Kebijakan
;
2. Keputusal
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2O14 tentang Pedoman Umum Raskin 2O15;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Nomor 5001816-2074 Tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) Per Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2O15
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEIVYALURAN BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA PAYAKUMBUH.
Pasal
1
Petunjuk teknis penyaluran beras bagi rumah tangga miskin di Kota Payakumbuh tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yalg tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung mulai 1 Januari
15 agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 20
memerintahkan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh Ditetapkan di Payal
tanggal ll F€brUon' 2ors
WALIKOTA PAYAKIIMEUH
ttd RIZA FALEPI Diundangkal di Payakumbuh pada Tanggal ( februon to\'' SEI(RETAFISDAERAIIKOTA
ttd BEITTNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 NOMOR
J$.
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR
l$ lenutl
TANGGAL
tl fibru on lOtr-
TENTANC
PE"TUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BERAS BAGI RUMAH TANGGA
x91t
MISKIN UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 BAB I PENDAI{T'LUAIT
A.
LITTAR BEL/IXANG
Program Raskin merupakan Implementasi dari Instuksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepala Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakal dan menya.lurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakal pengadaan gabah/ beras dari petani dalam negeri.
Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluarzrn para Rumah Tangga Sasaran (RTS) Fakir Miskin dalam memenuhi Kebutuhan parrgarr. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok sebagai salah satu hak dasamya. Berbagai aspek strategis Program Raskin, Tahapan Pelaksanaan Penyaluran Raskin, serta yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras Bagi Rumah Tangga Miskin (Raskin), petunjuk ini merupakan Kebijakan da.lam pelaksanaan Program Raskin Tingkat Kota Payakumbuh.
B.
PENGERTIAN 1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarka:n SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditandatalgani Perum BULOG dan Pelaksanaan Distribusi. 2. DPM-I adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran dara RTS-PM yang bersumber dari basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2Ol5 melalui mekanisme
Mudes/Muskel.
3. DPM-2 ada-lah Model Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan. 4. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di titik retribusi (TD). 5. Petunjuk Teknis selanjutnya dtsingkat JuLr'ls adalah 6.
7.
panduan pelaksanaan Program Raskin pada tingkat Kota yang disusun sesuai dengan situasi dal kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin Propinsi Sumatera Barat. Rumah Tangga Sasaraa Peneriaa Maafaat Program Raskin Yang Selanjutaya Dlsbgkat Rts-Pm adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2O15 sesuai data yang diterbitlan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran da-ftar penerima manfaat (DPM) oleh Musyawarah Kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan I(PS atau SKRTM 2Of5, bagi rumah targga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2O15. Kartu Perlindungaa Sosial yang selanjutnya dlsebut KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin.
1
8. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum
pertemuan musyawarah
di tingkat Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok
masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM raskin disetiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RW untuk memutakhirkan daftar TRS-PM.
9. Musyawarah Kecamatan (Muscamf adalah Forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Kelurahan dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian
pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan. lo.Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yarrg dia-lokasikan bagi RTSPM untuk tingkat Nasional, Propinsi atau Kota pada tahun tertentu. 1 1. TtE tekais/Koordlnasl adalah Koordinator sekaligus Penanggung Jawab Umum Pela-ksanaan Program Raskin di Kota Payakumbuh. 72.Tla Peagelola Raslrln Ttngkat Kota ada-lah Pelaksana Program Raskin di Kota Payakumbuh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Payakumbuh. 13.Tim Pengelola raslrn Tlngkat kecarnataa adalah Pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 14.Ttm Pengelola Raslda Ti[gkat Keluraho" adalah Pelaksana Program Raskin di Kelurahan sekaligus sebagai Pelaksana Distribusi di kelurahan.
l5.Surat Keterangan Rumah Taagga Miskia yaag selanJutnya disingkat SXRTM 2O15 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2O15 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin. I6.SPA adalah Surat permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota Payakumbuh atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkaa alokasi Pagu Raskin. l7.Surat Perlntah Peayerahaa Barang (SPPBf Deltvery Order (DOf adalah
perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk
mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
l8.Tttik Bagi yang selanjutnJra distngkat TB ada-lah tempat atau
lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM. fg.Ttttk Dlstrlbusi J,,a.ag selanjutnya dttingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari perum BULIG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati oleh Pemerintah Kota dengan Perum BULOG.
BAB II TUJUAI{, SASARAN D/IN UAITT'AAT
MAXSI'D TUWAN DAIT SASARAN
A.
Tujuaa
T\rjuan kegiatan penyaluran beras raskin adalah mengurangi
beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan pangan pokok beras.
B.
C.
Slasaraa
Sasaran dalam pelaksanaan Penyaluran Beras Brg Rumah Tangga Miskin (Raskin) adala-h mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) jumlah 6.383 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyalural beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/Bulan. Uaafaat Adapun manfaat dari program Raskin adalah : l. Stabilitas harga beras di pasaran
2
2.
Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi serta menjaga stok pangan nasional
3.
Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasa-ran sekaligus mekanisme perlindungal sosial penanggulangan kemiskinan
4. Peningkatan akses pangan baik secara hsik maupun ekonomi kepada 5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi 6. membantu pertumbuhan ekonomi global
RTS
BAB III PENGELOL/IAN DIII{ PENGORGAI{ISASIAN
A.
AZAS; PENGEIPLIIAN
Prinsip pengelolaal Raskin adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pela.ksanaan rangkaian kegiatan, untuk mendorong terwujudnya tujuan program Raskin meliputi :
a.
Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM);
b.
Transparansi, Partisipasif dan Akuntabilitas.
Keberpihakan Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan te{angkau Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Partisipasif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencalaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyaralat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati.
B.
PENGELOLI\ I(EGIATAN
Struktur dan Keanggotaan a. Tirn Tet nis/Koordhasi Penarggung jawab Umum kegiatan penyaluran Raskin Kota Payakumbuh adalah Walikota Payakumbuh dan dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Teknis/Tim Koordinasi yang terdiri
1.
dari Walikota dan Wakil Walikota , Sekretaris Daerah, Badan/Dinas/Bagian terkait dan Bidang, Kasi dan Staf Dinas Sosial & Tenaga Ke{a Kota Payakumbuh yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh. Tim Teknis/Tim Koordinasi Kota terdiri dari
1. 2. 3. 4.
Penanggung Jawab;
Wakil Pena-nggung Jawab; Ketua; Wakil Ketua;
3
:
5. 6. b.
Sekretaris; dan Anggota.
Petugas Pengelola Raskln Tim Pengelola Raskin tertdiri dari
1. 2. 3.
:
Tim Pengelola Raskin Tingkat Kota Tim Pengelola Raskin Tingkat Keca:natan, dan Tim Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan
Tim Pengelola Raskin Tingkat Kota adalah Pelaksana Program Raskin
di Kota Payakumbuh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Payakumbuh yang selanjutnya di tetapkan dengan Surat Keputu sarr Walikota Payakumbuh.
Tim Pengelola Raskin Tingkat Kota terdiri dari
1.
:
Ketua;
2. Sekretaris; dan 3. Anggota Tim Pengelola raskin Tingkat kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukal dibawah dan bertanggung jawatr kepada Camat Tim Pengelola Raskin Tingkat Kecamatan terdiri dari:
Ketua 2. Sekretaris 1.
3.
Anggota
: Camat;
: Sekretariat,Kasi atau unsur instansi terkait
tingkat kecamatan; dan : Aparat Kecamatan.
Penanggung jawab pendistribusian Raskin dalam wilayah Kecamatan adalah Camat, dan dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pengelola Raskin tingkat Kecamatan dan bertindak sebagai Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi (TD) yang selanjutnya di tetapkan dengan Surat Keputusan
Camat.
Tim Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan sebagai Pelaksara Distribusi di Kelurahan terdiri dari: 1. Ketua : Lurah;
2.
Anggota
:
Aparat Kelurahan.
Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin di Kelurahan adalah Lurah
dan dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan yang selanjutnya ditetapkan dengal Keputusan Camat Sedargkan pendistribusian beras Raskin sampai pada titik Distribusi (TD) ada.lah Satuan Kerja (Satker) Raskin Sub Diwe Bukittinggi.
c.
Tuges Pokok daa Fungsi
Tim Teknis/Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukart koordinasi perencanaan, penganggaran,dalam pelaksanaan tugas tersebut Tim Teknis/Tim Koordinasi dan Tim Penglola Raskin Kota mempunyai fungsi :
1. 2.
Perencanaan dan pengalggaran penyaluran Raskin Kota; Penetapan Pagu Kecamatan;
4
3.
Melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaal penyaluran Raskin di Kota Payakumbuh;
4. Mengambil kebijakan tentang pelaksanaan Raskin di Payakumbuh;
Kota
Tim Pengelola Raskin Tingkat Kota mempunyai tugas pelaksanaan sosialisasi, distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi Tim Pengelola Raskin Tingkat Kota mempunyai fungsi:
l. Penyusunan Petunjuk Teknis penyaluran Raskin; 2. Pelaksanaan ferifikasi data RTS-PM; 3. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi penyaluran Raskin Kota ; 4. Perencanaan distribusi Raskin; 5. Penyelesaian administrasi HPB Raskin; 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksarraan penyaluran Raskin 7. 8.
di Kecamatan dan di Kelurahan; Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola Raskin Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan; dan Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Propinsi.
Tim Pengelola Raskin Tingkat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikal, sosialisasi, monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota. Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai fungsi
1.
:
Pemeriksaan dan penerimaal/penolakan Raskin dari Satker Sub Diwe Perum Bukittinggi di Titik Distribusi (TD);
2. Perencanaan distribusi Raskin di Kecamatan; 3. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM; 4. Fasilitasi lintas pelaku sosialisasi Raskin di Kecamatan; 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan; 6. Pembinaan terhadap pelaksana distribusi Raskin di Kelurahan; 7. Penyelesaian administrasi distribusi Raskin Kecamatan yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2;
8. Penerimaal HPB Raskin dari Tim Koordinasi
masing-masing Kelurahan secara tunai dan menyetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk Sub Diwe Perum BULOG Bukittinggi atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin; dan
9.
Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Kota.
Tim Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan mempunyai
tugas sosialisasi, monitoring dan mengendalikan, merencanakan, melaksanakan, melaporkan evaluasi penyaluran Raskin di tingkat Kelura-han serta hasilnya kepada Tirn Pengelola Raskin Tingkat Kecamatan. Tim Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan mempunyai fungsi
:
1. Membuat berita acara musyawarah/rembuk Kelurahan;
5
2.
Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Tim Pengelola Raskin Kecamatan;
3. Pendistribusian dari pengerahan Raskin
kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB) dan membuat daftar penerima manfaat program Raskin Tahun 2015 sesuai model DPM-l;
4. 5.
Penerima HPB Raskin dal Daftar Penjualan Beras sesuai model DPMsecara tunai dan menyetorkan ke Tim Pengelola Raskin Kecamatan;
2
Penyelesaian administrasi distribusi Raskin di Nagari yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM.2;
6. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM; 7. Fasilitasi lintas pelaku sosialisasi Raskin di Kelurahan; 8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan; dan 9. Pelaporan pelal<sanaarr Raskin kepada Tim Pengelola Raskin Kecarnatan.
BAB W PEIYGANGIGARAIT DAN PENDISTRIBUSIAN
A.
Petrentua[ PAGU datr Alokasi Berdasarkan Kuantum Pagu Raskin masing-masing Kabupaten/Kota yang ditetapkan Gubernur, Walikota menetapkan pagrr Raskin masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada Pagu Raskin Kota Payakumbuh dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan, Kelurahan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila alokasi pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan kewilayah lain. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun berikutnya. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) : Rumah Tangga Miskin yang berhak mendapatkan Raskin ditetapkan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS2011) BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) disahkan Kemenko Kesra R.I.
Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika Rumah Tangga Miskin di
tingkat Kelurahan, maka perlu dilakukan musyawarah/rembuk Kelurahan
untuk menetapkan kebijakan lokal: 1. Melakukan verifikasi nama RTS hasil pendataan PPLS-2O11 yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar kelurahan dapat diganti oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh sa]ah satu anggota rumah tangganya' Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan Rumah Tangga T\rnggal (tidak memiliki anggota ruma-h tangga) dapat digantikan Rumah Tangga Miskin yang belum terdaftar; dan 2. Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaral hasil PPLS-2OII BPS, dapat diberikan Raskin. RTS BPS yang telah diverifrkasi dan hasil musyawarah/rembuk Kelurahan yang memutuskan nama Rumah Tangga Penerima Malfaat Raskin tersebut
6
diatas dimasukan dalam daftar Ruma-h Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS_PM) sesuai model DPM-I, yang ditetapkan oleh Lurah dan selanjutnya dikirim/diteruskan ke Pemerintahan Kecamatan. Data RTS-PM Raskin di Kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dan dilaporkal kepada Tim Pengelola Raskin Kota. Penetapan Titik Distribusi disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Jalan dapat ditempuh/dilalui oleh kendaraan ukuran besar (truk) bermuatan
18
-
2O
ton;
2. Mempunyai gudang/tempat penyimpanan beras sementara 3. B.
yang memadai, aman dari genangan air dan kehilangan; dan Terdapat pelaksana distribusi dari Pemko, Kecamatan, dan Kelurahan.
Pelaksanaan Reacana Distribusi Mekanisme Pendistribusian beras dari gudang Bulog ke Titik Distribusi di Kelurahan'atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Sub Diwe Perum Bulog Bukittinggi sebagai berikut :
1. Walikota Payakumbuh mengajukan Surat Permintaan Alokasi
(SPA)
kepada Kasubdiwe Perum Bulog Bukittinggi berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan;
2.
Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Kasubdirre Perum Bulog Bukittinggi berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO
beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Kelurahan tersebut ditangguhkal sampai adanya pelunasan ; 3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan Raskin kepada Tim Pengelola Raskin Kecamatan selaku Pelaksana Distribusi di Titik
4.
5. 6. 7.
8.
Distribusi; Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar, maka Pelaksana Distribusi langsung mengembalikan beras kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang sesuai standar; Pelaksanaan penyerahan beras kepada RTS-PM Raskin adalah pemegang kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan oleh Lurah setempat, dilakukan oleh Tim Pengelola Raskin Kelurahan;; Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditanda tangani oleh Tirn Pengelola Raskin Kelurahan; Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam BAST yang ditanda tangani oleh Satker Raskin dan Tim Pengelola Raskin Kecamatan dan Kelurahan atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel; Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai format MBA-O yang ditanda tangani Satker Raskin dan Camat, Lurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel;
9. Subdivre Bukittinggi membuat rekapitulasi MBA-O di Kota Payakumbuh sesuai MBA- I dan ditanda tarrgani oleh Kasubdiwe Perum Bulog Bukittinggi dan Walikota Payakumbuh atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel; lo.Pembuatan MBA-1 dilal-ukan secepatnya atau secara priodik yaitu :
7
a.
Realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersalgkutan; dan b. Realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal I bulan berikutnya. 1 1. Setelah MBA- 1 selesai ditanda tangarri segera dikirimkan ke Divre Perum Bulog Sumatera Barat dilampiri dengan fotocopy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim ditakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen.
C.
Mekaaisme Pembayaran darr Admillstrasi Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai di Titik Distribusi adalah sebesar Rp. 1.6OO,-/Kg. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS.PM.
Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atu disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi harus berdasarkan bukti setor asli darr TT-HP Raskin diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutal. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan model MJ dari Lurah dan Camat selaku Ketua Pengelola Raskin Kecamatan dan Kelurahan dilampiri daftar nama RTSPM Raskin yang belum membayar secara tunai. Pelunasan HPB selambatlambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB Bulog. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kota Payakumbuh melakukan upaya penagihan kepada Pelalsana Distribusi Raskin.
Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kota Payakumbuh akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran Distribusi Raskin selanjutnya, maka Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
B/IB V sloSIALISASI
Sosialisasi dalam pelaksalaan penyaluran beras Raskin ke RTS-PM dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi, media massa, media lainnya, dan melaksanakan Sosialisasi dengan mengundalg Tim Raskin Propinsi, Kasubdivre Bulog Bukittinggi, dengan menghadtkan Lurah dan Camat se-kota Payakumbuh.
8
BAB VI PEMBIAYAAN
Pembebanan anggaran untuk kegiatan ini dibebankan pada ApBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015, DPA Dinas Sosia1 & Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, Kegiatan Peningkatan Kualitas pelayanan Sarana darr prasrana
Rehabifitasi Kesejahteraan Sosia-l bag, PMKS Nomor Rekening
:
1.13.1.13.01.16.07 .5.2. (Perincian pada fotocopy DpA terlampir). BAB
VII
PEITGEI{DALIAN DAN PELAFORAN
A. Indikator
Kiaerja Program Indikator Kine{a penyaluran Raskin meliputi : a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin sesuai dengan hasil data PPLS dan hasil musyawarah/rembuk Kelurahan yang terdaftar dalam daJtar Penerima Manfaat (DPM-l); b. Tepat jumlah adalah jumlah beras Raskin yang merupakan hak Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS/Bulan; c. Tepat harga adalah harga tebus Raskin yang ditetapkan dengan ketentuan Walikota Payakumbuh
d.
;
Tepat Walrtu adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTSPM Raskin sesuai dengan rencana distribusi;
e. Tepat Administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu; dan
f.
Tepat kualitas adalah terpenuhinya persyaratal kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.
B. Monitorlag dan tealuasi Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Raskin dibaldingkan dengan rencana.
Monitoring dan evaluasi
di Kota Payakumbuh
dilaksanakan oleh Tim
Pengelola Raskin Kota Payakumbuh dan Tim Pengelola Raskin Kecamatan.
Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program
Raskin
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
Hasil monitoring dan evaluasi dibahas dalam rapat Tim Teknis/Tim Koordinasi Raskin Kota Payakumbuh, Tim Pengelola Raskin Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindak lanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.
C.
Pengawasan
Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangal yang berlaku. Pengawasan Masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
D.
Pangaduan Mas]rarakat
Unit Pengadual Masyaratat (UPM) merupakan bagian dari
Tim yang dibawah dibentuk dan Teknis/Tim Koordinasi Raskin Kota Payakumbuh koordinasi Dinas Sosial & Tenaga Ke{a Kota Payakumbuh dengan membentuk Sekretariat sebagai tempat pengaduan. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Kota Payakumbuh, UPM Kecamatan atau UPM Kelurahan.
9
E.
Pelaporan
Tim Pengelola Raskin Kecamatal melaporkan pelaksanaan progrurm Raskin kepada Camat sebagai Penanggung Jawab di Kecamatan darr selanjutnya melaporkan kepada Tim Teknis/Koordinasi Raskin Kota Payakumbuh secara priodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunarr-O (Lr-o).
Tim Teknis/Tim Koordinasi Raskin Kota Payakumbuh melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Walikota Payakumbuh sebagai Penalggung Jawab pelaksanaan penya,luran Raskin di Kota Payakumbuh dal selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Provinsi secara priodik sesuai model LT- 1.
Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Teknis/Tim Koordinasi Raskin Kota Payakumbuh setiap akhir tahun. BAB VIII PENUTT'P
Petunjuk Teknis RASKIN Kota Payakumbuh Tahun 2O15 dibuat sebagai acuan pelaksanaan program RASKIN untuk Tim Teknis/Tim Koordinasi Raskin Kota, Tim Pengelola Raskin Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Payakumbuh.
Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dituangkan dalam aturan atau kesepakatan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
WALIKOTA PAYAKUMBUH
ttd RIZA FALEPI
10
