58
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH KABUPATEN NATUNA
4.1
Kondisi Geografis dan Administratif Secara geografis wilayah Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat
1o16’-7o19’ LU (Lintang Utara) dan 105o00’-110o00’BT (Bujur Timur). Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau bahwa Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198 km2, terdiri dari luas daratan 2.000 km2 dan luas lautan 262.197 km2. Terdapat 154 pulau, dengan 30 pulau yang berpenghuni dan sebagian lagi tidak/
belum berpenghuni.
Berdasarkan data dari tahun 2004
sampai 2008, bahwa Kabupaten Natuna bertemperatur rata-rata 25,8 0 C, tekanan udara rata-rata
harian sebesar 1.009,7 MBS, kelembaban Udara di Ranai
(Ibukota Kabupaten Natuna) berkisar 90,4 % rata-rata harian, kecepatan angin 06 Knot perjam serta dengan penyinaran matahari 51 persen dengan curah hujan 193,2 MM. Pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran dan Pulau Serasan. Dapat dikelompokan dalam dua gugusan: Gugusan Pulau Natuna: terdiri dari pulaupulau di Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut, dan Pulau Tiga. Gugusan Pulau Serasan: terdiri dari pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil. Dalam hal ini Kota Ranai berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna memiliki batas-batas sebagai-berikut: -
Sebelah Utara
: Negara Vietnam dan Kamboja
-
Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan
-
Sebelah Barat
: Kabupaten Kepulauan Anambas
-
Sebelah Timur
: Negara Malaysia Timur dan Provinsi Kalbar.
Karakteristik Kabupaten Natuna berada di sebelah paling Utara Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki tujuh
pulau terluar diantaranya
Pulau Subi, Sekatung, Sebetul, Semiun, Tokong Boro, Senua dan Sepala. Pulau terluar artinya berada di perbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia Timur, Vietnam dan Malaysia Barat. Selain itu mempunyai empat pulau
59
terdepan diantaranya Perantu, Merendai, Murik dan Midai yang berbatasaan dengan wilayah negara tetangga seperti Kabupaten Sambas, Vietnam dan Kabupaten Bintan (Profil Ketenagakerjaan Natuna, 2009).
Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, 2010 Gambar 5. Peta wilayah Provinsi Kepulauan Riau Pada akhir tahun 2008 setelah pisah dengan Kabupaten Kepulauan Anambas karena pemekaran, wilayah Kabupaten Natuna terbagi menjadi 12 kecamatan, 73 kelurahan dan 67 desa. Kecamatan yang memiliki jarak yang paling jauh dari Ibu Kota (Ranai) adalah Serasan Timur 177 Km, sedangkan yang terdekat kecamatan Bunguran Timur Laut hanya berjarak 25 Km. Kondisi fisik wilayah Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan
disekitar pinggiran pantai. Ketinggian wilayah di tiap
kecamatan cukup beragam, yakni berkisar antara tiga sampai dengan 959 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan kemiringan lahan (slope) berkisar antara dua sampai lima meter. Pada umumnya struktur tanah di wilayah Kabupaten Natuna terdiri dari jenis podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit dan alluvial, serta tanah organosol dan gley humus.
60
Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim Kemarau biasanya terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Juli. Sedangkan Musim Penghujan dari Bulan Agustus sampai dengan Februari masyarakat menyebutnya dengan Musim Utara, karena angin bertiup dari arah Utara, pada Musim Utara gelombang di Laut Cina Selatan naik bisa mencapai dua meter atau lebih.
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Natuna Visi dan Misi Kabupaten Natuna untuk tahun 2006-2011 adalah, “MENUJU NATUNA MAS (MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA) TAHUN 2020,”
Visi
mewujudkan Kabupaten Natuna yang makmur, adil, sejahtera diupayakan melalui pemberdayaan
ekonomi
kerakyatan
diperlukan
untuk
mendorong
dan
mempercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah sehingga penyediaan lapangan kerja dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat setempat akan dapat diwujudkan. Penekanan terhadap ekonomi kerakyatan diperlukan agar kegiatan pembangunan ekonomi tersebut dapat diarahkan pada usaha-usaha yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat umum dan tidak hanya untuk keuntungan sekelompok golongan masyarakat tertentu saja. Perwujudan visi pembangunan daerah ini dimungkinkan melalui penciptaan sumberdaya manusia yang beriman, berilmu, beramal dan berhati nurani. Dengan kata lain, masyarakat Natuna Mandiri yang ingin dicapai tidak hanya makmur dalam arti ekonomi saja, tetapi juga mencakup pembangunan manusia secara keseluruhan yang didasarkan pada iman dan taqwa, kegiatan ekonomi berkeadilan dan dalam tata kehidupan yang demokratis. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut di atas dalam realita kehidupan masyarakat di daerah, maka misi atau kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna dalam jangka panjang waktu lima tahun mendatang ditetapkan sebagai-berikut: 1. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Natuna yang berkualitas, kokoh iman, sehat badan, menguasai IPTEK dan maju ekonomi dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam secara benar dan berhasil guna.
61
2. Tersedianya infrastruktur dasar yang siap pakai sampai ke tingkat desa dan pemukiman terpencil. 3. Terlaksananya pelayanan prima oleh aparatur pemerintah Kabupaten Natuna terhadap seluruh kepentingan rakyat. Misi pertama diperlukan untuk mewujudkan masyarakat madani yaitu masyarakat yang maju dan mempunyai sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki raga yang kokoh dan keimanan yang taqwa sebagai fondasi dasar untuk mencapai masyarakat madani. Misi kedua merupakan modal untuk mewujudkan misi pertama dengan menyiapkan berbagai kesiapan sarana
dan prasarana
infrastruktur mulai dari tingkat desa sampai pada permukiman yang terpencil. Misi ketiga diperlukan untuk mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten yang maju dalam pelayanan publik dan memiliki pemerintahan yang bersih untuk menunjang daerah Natuna sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara keseluruhan. Ketiga misi ini diperlukan untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan bersama. Visi dan misi ini selanjutnya dijadikan sebagai landasan utama dalam penyusunan strategi kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Natuna selama periode 2006-2011. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Kabupaten Natuna dalam RPJM periode 2006-2011 ini tercakup dalam lima pilar utama pembangunan daerah. Kelima pilar pembangunan daerah Kabupaten Natuna tersebut adalah: 1) Peningkatan dan pemahaman iman dan taqwa merupakan cerminan dalam bentuk kualitas hidup beragama sehari-hari. Iman dan taqwa merupakan landasan utama dalam seluruh kegiatan pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas hidup beragama diarahkan pada peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti ketentuan yang tertera dalam Al-Qur’an dan Hadist. 2) Pemenuhan rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, derajat kesehatan menjadi titik tolak dalam pencapaian keberhasilan kedepan dari pembangunan yang sedang
62
dilaksanakan. Menyeimbangkan pembangunan kesehatan baik pembangunan fisik dan peningkatan mutu kesehatan artinya berorientasi pada kualitas pelayanan kesehatan. 3) Pembangunan pendidikan karena kualitas sumberdaya manusia merupakan
titik sentral yang sangat menentukan bagi terwujudnya proses
keberhasilan pembangunan tersebut. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan strategi pembangunan daerah yang tepat untuk mendorong proses pembangunan
Kabupaten
Natuna
untuk
masa
lima
tahun
mendatang.
4) Peningkatan ekonomi melalui penyiapan fasilitas yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna baik secara makro maupun secara mikro yang dapat mensejahterakan masyarakat secara merata dan berimbang. 5) Penegakan dan taat hukum, dengan upaya mewujudkan pemerintah yang dipercaya dan didukung masyarakat dengan pemerintah yang transparan, bebas KKN (good governance) dan berwibawa. 4.3
Sarana dan Prasarana Daerah Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat.
Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang mobilitas penduduk dan melancarkan distribusi barang dan jasa guna meningkatkan perekonomian daerah. Pada tahun 2008 Kabupaten Natuna memiliki panjang jalan 1.359 km. Panjang jalan menurut tingkat pemerintah berjumlah 1.582 km, dengan rincian jalan negara 116 km, jalan propinsi 242 dan jalan kabupaten 1.233 km. Panjang jalan menurut kondisi dengan jumlah panjang 1.582 km dengan jalan kondisi baik 1.142 km, kondisi sedang 277 km, kondisi rusak 97 km, dan rusak berat 66 km. Wilayah Kabupaten Natuna terdiri dari 99 persen lautan keadaan tersebut menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau lain, dari desa ke ibukota kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota kabupaten. Sarana perhubungan di sektor angkutan laut terlihat semakin baik dengan bertambahnya frekuensi pelayaran untuk menghubungkan gugusan pulau-pulau Anambas dan Pulau-pulau Natuna yang dilayani oleh kapal penumpang “KM Bukit Raya” (milik PELNI) yang secara reguler melayari rute tersebut. Sarana angkutan udara Kabupaten Natuna memiliki sebuah bandara yang merupakan lapangan udara miliki TNI AU Ranai, hingga kini melayani pelayanan penerbangan komersial diantaranya pesawat RAL (Riau Air Lines), Wings Air,
63
dan Trigana dengan rute Natuna - Batam - Natuna, dan Natuna - Tanjung Pinang - Natuna, serta Natuna – Pontianak - Natuna. Menurut data 2008
frekuensi
penerbangan Bandara Ranai menunjukan peningkatan yang signifikan. 4.4
Perekonomian Kabupaten Natuna Kondisi sektoral terhadap PDRB Kabupaten Natuna pada tahun 2005
sampai dengan 2007 disajikan Tabel 4. Dari data tersebut tampak bahwa sektor pertanian merupakan kontributor utama PDRB. Kontribusi sektor pertanian Kabupaten Natuna mencapai 67,34 persen (Rp. 394,441 milyar) pada tahun 2005, sedangkan tahun 2007 mencapai 67,04 persen (Rp.437,54 milyar). Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian mendominasi perekonomian di wilayah tersebut, sehingga pengembangan pertanian sub sektor perikanan sangat sesuai dikembangkan di wilayah tersebut. Sektor lain yang memiliki kontribusi lebih besar 10 persen terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (14,66 persen). Sektor-sektor lainnya yang memiliki kontribusi PDRB relatif besar namun kurang dari 10 persen, adalah sebagai berikut: jasa-jasa (5,5 persen), pengangkutan dan komunikasi (3,81 persen), keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (2,96 persen), industri pengolahan (2,90 persen), bangunan (2,80 persen). Adapun sektor yang memiliki kontribusi terendah adalah pertambangan dan penggalian (0,37 persen) serta listrik, gas dan air bersih (0,08 persen). Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2007 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lapangan Usaha
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa 8. Perusahaan 9. Jasa-jasa Jumlah Sumber : Natuna Dalam Angka, 2008
Tahun (Dalam Milyar Rupiah) 2005 2006 2007 392,44
416,28 437,54
2,10 16,80 0,51 13,85 85,43 22,19
2,16 17,61 0,52 14,62 88,59 23,63
2,42 18,49 0,54 17,06 94,95 25,77
17,25
18,11
19,00
32,05 582,72
33,98 36,89 615,49 652,66
64
4.5
Investasi Gas Natuna Indonesia akan tetap menjadi produsen gas bumi terkemuka pada tahun-
tahun mendatang. Disamping penemuan lapangan gas baru sering terjadi, kemampuan produksi gas akan meningkat lebih besar lagi bila pembangunan proyek gas Natuna bisa direalisir. Pada saat ini persiapan ke arah pelaksanaan pembangunan fisik sedang dilakukan. Namun demikian gas yang terdapat di wilayah ini banyak mengandung CO2 . Analisa laboratorium terhadap gas bumi Natuna yang diambil dari lima sumur yang dibor menunjukkan tingginya kadar CO2 dalam gas bumi ini mengharuskan dilakukan penanganan secara khusus, sehingga diperlukan Investasi yang cukup besar. Sementara itu pendanaan investasi proyek hilir (proyek LNG dan infrastruktur) akan mengikuti pola Project financing dengan persyaratan antara lain bunga rendah dan pembayaran
kembali jangka panjang. Maka tahapan
pembangunan adalah sebagai-berikut: Tahapan Pembangunan proyek gas Natuna dapat dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Hulu terdiri dari, produksi gas bumi, pemisahan CO2 dari gas, penyaluran gas komersil di Pulau Natuna. Dan 2) kegiatan hilir, melakukan pencarian gas alam menjadi LNG. Kegiatan hulu dalam rangka ekploitasi gas alam Natuna direncanakan akan dikembangkan suatu komplek yang mencakup pembangunan: anjungan pemboran, anjungan pengolahan, anjungan akomodasi, anjungan injeksi dan jaringan pipa. Sedangkan kegiatan hilir adalah memproses gas methane menjadi LNG di komplek pabrik LNG yang akan dibangun di daratan Pulau Natuna. Untuk menunjang pabrik ini, akan dibangun fasilitas dan infrastruktur seperti pelabuhan, lapangan terbang, gudang, pemukiman dan sebagainya. Pembangunan proyek ini akan dilakukan secara bertahap dan pada tahap pertama direncanakan akan dibangun dua anjungan pemboran dan dua anjungan pengolahan. Selain itu juga dibangun anjungan injeksi satu buah dan anjungan akomodasi juga satu buah.
4.6
Rencana Pembangunan Base Camp Blok D-Alpha Natuna Blok D-Alpha Natuna merupakan aset sangat strategis bagi negara.
Keseluruhan Blok Natuna mempunyai luas 17.000 km2 dan kedalaman lautnya antara 140-200 meter. Dengan kedalaman ini, secara teknis Natuna masuk
65
kategori offshore, pengeboran dangkal. Wilayah migas Natuna sendiri dibagi menjadi Natuna Barat dan Natuna Timur, dimana khusus untuk Natuna Barat, sejumlah kontraktor sudah melakukan eksploitasi minyak dan gas disana, yang produksinya antara lain dikirim ke Singapore dan Malaysia. Perlu dicatat bahwa kandungan gas CO2 lebih kecil di daerah Natuna Barat dibanding Natuna Timur. Blok D-Alpha Natuna terletak di dalam wilayah Natuna Timur, yang mengandung cadangan minyak dan gas. Disamping menyimpan sekitar 500 juta barel minyak, blok ini adalah salah satu blok gas dengan cadangan terbesar di dunia saat ini, dengan total potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf). Potensi gas yang recoverable sebesar 46 tcf (46,000 bcf) atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak (1 boe, barel oil equivalent = 5.487 cf ). Dengan potensi sebesar itu, dan asumsi harga rata-rata minyak US$ 75/ barel selama periode eksploitasi, maka nilai potensi ekonomi gas Natuna adalah US$ 628,725 miliar atau sekitar Rp 6.287,25 triliun (kurs US$/Rp = Rp 10.000). Pengelolaan Natuna oleh Pertamina dan mitranya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga negara memperoleh penerimaan yang maksimal dari potensi pendapatan sebesar Rp 6.287,25 triliun ini. Selain itu, letak Natuna yang hanya berjarak sekitar 1.100 km dari Jakarta dan 200 km dari Singapura, memiliki nilai strategis untuk memasok kebutuhan gas bagi negara-negara sekitar seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Cina, Jepang, dan Korea. Termasuk pula untuk memasok gas bagi Pulau Jawa dan Indonesia secara umum, yang membutuhkan gas dalam jumlah besar setelah diimplementasikannya kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke gas. Perkiraaan total biaya investasi yang lebih akurat akan diperoleh saat plan of development (PoD) diajukan oleh operator kepada Badan Pengelola Migas. Namun saat ini, dengan angka investasi US$ 25 miliar dibanding US$ 40 miliar yang diajukan oleh Exxon Mobil, yang memang sangat perlu diwaspadai. Pemerintah perlu menjaga dan meyakinkan bahwa total investasi yang dibutuhkan kelak, telah dihitung secara objektif dan bebas dari penggelembungan (mark up), karena pada ujungnya seluruh biaya tersebut akan menjadi tanggungan negara dalam cost recovery. Investasi yang besar membutuhkan potensi pengembalian yang terjamin dari para konsumen gas. Dalam hal ini Pertamina memperkirakan, berdasarkan harga
66
pokok di wel sebesar US$ 4/ mmbtu, harga jual gas Natuna haruslah sekitar US$ 7 atau 8/ mmbtu. Adapun target pasar penjualan gas Natuna antara lain Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam, Korea, Jepang, serta konsumen domestik terutama di Jawa dan Batam. DESDM (Departemen Energi Sumberdaya Mineral) sedang mengkaji moda transportasi yang akan digunakan, apakah pipa transmisi yang menghubungkan Natuna dengan seluruh lokasi pembeli, atau menggunakan tanker dengan membangun fasilitas LNG terapung di Natuna. Potensi Natuna yang ribuan triliun rupiah, pentingnya menjaga ketahanan energi, dan terkontrolnya total biaya investasi (dari mark-up) adalah sekian diantara banyak alasan mengapa Natuna harus dikelola oleh Pertamina.
4.7
Kependudukan Kabupaten Natuna Masalah kependudukan di Kabupaten Natuna pada dasarnya sama dengan
masalah kependudukan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan kuantitas penduduk yang tidak terkendali tentu akan sulit dicapai. Masalah kependudukan ini terkait erat dengan masalah pembangunan, karena penduduk merupakan objek sekaligus subjek pembangunan. Pembangunan merupakan realisasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya-upaya sistematis dan terencana. Tujuan utama pembangunan pada dasarnya adalah mengupayakan sehingga terwujud peningkatan kualitas dari kondisi sebelumnya, dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat (Profil Ketenagakerjaan Natuna, 2009). Salah satu tujuan penting perencanaan wilayah terbelakang adalah untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, kebutuhan perencanaan di wilayah terbelakang didorong oleh keperluan menghapus pengangguran dan pengangguran tersembunyi yang tersebar luas dalam perekonomian seperti itu. Karena modal langka dan buruh melimpah ruah maka masalah penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga buruh yang senantiasa meningkat merupakan suatu yang sulit. Hanya badan perencanaan yang terpusat yang dapat mengatasi kesulitan
ini. Di tengah ketiadaan usaha dan inisiatif yang memadai, badan
perencanaan merupakan satu-satunya lembaga yang pantas untuk merencanakan pembangunan perekonomian secara berimbang. Demi pembangunan ekonomi
67
yang cepat, wilayah terbelakang memerlukan pembangunan sektor pertanian dan industri, pembentukan overhead sosial dan ekonomi, pengembangan sektor perdagangan luar negeri dan domestik dengan cara yang harmonis. Semua ini memerlukan investasi serentak diberbagai sektor yang hanya dilakukan melalui perencanaan pembangunan (Jhingan, 2008). Perencanaan pada dasarnya memerlukan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan/ penataan pekerjaan secara komprehensif dan spesifik dengan penjadwalan (target waktu) yang
jelas, sasaran yang jelas dan tepat untuk
masing-masing program. Hal ini berarti dengan perencanaan akan lebih lanjut menjamin efisiensi dan efektivitas implementasi suatu kegiatan/ program. Dengan demikian, maka suatu keputusan atau kebijakan yang diambil tanpa dilandasi oleh situasi dan kondisi yang objektif dari permasalahan yang dihadapi akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Data dan informasi statistik sangat berperan dalam memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi objektif yang diperlukan dalam suatu proses perencanaan. Sedangkan dalam
tahap
monitoring dan evaluasi, maka suatu yang harus dipertimbangkan dalam tahap perencanaan adalah tentang bagaimana cara mengukur efektivitas program. Dengan demikian, maka kebutuhan data dan informasi statistik tidak dapat dihindari mengingat tuntutan efisiensi dan efektivitas merupakan prasyarat bagi implementasi suatu program.
4.7.1 Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Pembangunan di daerah Kabupaten Natuna memiliki dampak terhadap kedinamisan penduduk. Seiring dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan, jumlah penduduk Kabupaten Natuna mengalami perkembangan
yang cukup
pesat. Tahun 2008, jumlah penduduk Kabupaten Natuna adalah sebanyak 91.263 orang, yang terdiri dari 47.542 orang penduduk laki-laki dan 43.721 orang penduduk perempuan, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 42,99 persen, sedangkan jumlah rumah-tangga tercatat sebanyak 17.232 rumah tangga. Konsentrasi penduduk tetap berada di empat kecamatan, yaitu di Kecamatan Bunguran Timur 28,89 persen, Kecamatan Bunguran Barat 16,26 persen,
68
Kecaamatan Seraasan 8,24 peersen, dan Kecamatan K Pulau P Tiga 7,57 persenn. Sebagian besarr pendudukk Kabupateen Natuna tinggal di perdesaan,, yaitu sekkitar 75,64 perseen, dan sisaanya sebesar 24,36 persen berad da/ tinggal di daerah perkotaan. Denggan luas wilayah w
2.0001 km2, maka kepadatan pennduduk di Kabupaten
Natuuna pada tahhun 2008 addalah sebesar 46 orang g/ km2. Sedangkan jum mlah rumah tanggga penduduuk sebanyakk 17.232 kepala k keluarga, dengaan demikiaan rata-rata kepaadatan penduuduk lima orang/ o kepaala keluargaa. Kabupateen Natuna tterdapat 12 kecam matan yanng termasuuk dalam wilayah ad dministrasi Kabupatenn Natuna, Kecaamatan Middai merupakkan kecamaatan yang mempunyai m kepadatan penduduk tertinnggi 247 oraang/ km2 bila dibandingkan dengaan kecamataan lain.
1 14.000 1 12.000 1 10.000 8.000 6.000 4.000
Lk
2.000
Pr
‐
n Natuna, 2008 2 Sumber : Profil Ketenagakerjaan Gambbar 6. Diagraam Jumlah Penduduk Menurut M Jennis Kelaminn per Kecam matan di Kabbupaten Nattuna Tahun 2008
4.7.22 Struktur Penduduk P Pendudukk Natuna meerupakan juumlah orang g yang berteempat tingggal di suatu wilayyah pada waktu tertenttu dan meruupakan hasill proses dem mografi yaittu fertilitas dan mortalitas m d migrasii. Komposisi menggam dan mbarkan sussunan pendduduk yang dibuaat berdasarkkan pengeloompokan penduduk menurut m karaakteristik-kaarakteristik yangg sama. Padda Tabel 5 menggamba m arkan strukttur penduduuk menurutt kelompok
69
umur. Struktur penduduk menurut umur Kabupaten Natuna pada tahun 2007 masih didominasi anak-anak berusia 0-4 tahun sebesar 11.303 orang atau 12,13 persen. Sedangkan yang paling sedikit penduduk berusia 70-74 dengan jumlah sebesar 804 orang atau 0,86 persen. Penduduk usia produktif usia 25- 29 sebesar 10.113 orang atau 10,86 persen. Dari rentang Tahun 2005 sampai dengan 2007 laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terdapat pada kelompok umur 0-4 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,19 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan yang paling kecil bahkan negatif pada kelompok umur 15-19 sebesar -0,11 persen dalam setiap tahun. Tabel 5. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2007 Kelompok Umur (Tahun) 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 > Kabupaten Natuna
2005 8.284 8.576 9.077 9.370 8.393 8.663 6.604 6.389 6.679 4.332 3.749 2.469 2.091 1.491 785 723 87.675
Tahun (Orang) 2006 9.087 10.434 9.104 7.522 8.063 8.810 8.291 8.899 5.744 5.015 4.143 2.184 1.965 647 947 571 91.426
2007 11.303 9.971 10.292 7.371 7.526 10.113 7.940 7.658 5.243 4.403 3.872 2.222 1.749 1.557 804 1.085 93.109
Sumber : Profil Ketenagakerjaan Natuna, 2009
4.8
Keragaan Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna Masalah ketenagakerjaan selalu berkaitan dengan masalah kependudukan,
salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tingginya penyediaan tenagakerja. Penawaran tenagakerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan
70
pengangguran dan setengah pengangguran. Menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja
(15 tahun ke atas) yang bekerja,
mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (10 tahun ke atas) yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tetapi kegiatan golongan ini masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti tidak mampu bekerja, pensiun). Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang komprehensif dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenagakerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan merata. Seiring dengan pertambahan penduduk maka penduduk usia kerja di Kabupaten Natuna juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk usia kerja sebesar 15,47 persen. Pada tahun 2006 sempat mengalami penurunan namun tidak signifikan sebesar -0,90 persen atau menurun sebesar 6.228 orang, dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2007 sebesar 48,87 persen atau 30.696 orang. Penduduk yang bekerja rata-rata tiap tahun sebesar 50 persen dari jumlah penduduk usia kerja, perkembangan penduduk dan tenagakerja disajikan pada tabel 6. Tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2005 sampai dengan 2007 tercata yang paling tinggi adalah pada tahun 2007 sebesar 56,40 persen dan paling rendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 46,36 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 6,79 persen dan paling rendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 3,75 persen.
71
Tabel 6. Perkembangan Penduduk dan Tenagakerja di Kabupaten Natuna Tahun 2005-2007 Kegiatan Utama 1. Penduduk Usia Kerja 2. Angkatan Kerja a.Bekerja
2005 69.029
2006 62.801
2007 93.497
32.005
35.415
52.735
31.884
33.415
50.070
1.201
2.436
2.665
37.024
26.950
40.762
3,75
6,79
5,05
46,36
53,10
56,40
93,644
94.282
101.423
4,29
0,68
7,57
b.Mencari Kerja 3.Bukan Angkatan Kerja 4.Tingkat Pengangguran Terbuka 5.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 6.Penduduk 7.Pertumbuhan Penduduk Sumber : Natuna Dalam Angka, 2008
Pada Tabel 7, menurut data tahun 2008 bahwa angkatan kerja di Kabupaten Natuna masih didominasi jenis kelamin laki-laki sebesar 67,16 persen dan perempuan sebesar 32,83 persen. Sedangkan penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja lebih besar berjenis kelamin perempuan sebesar 79,31 persen dan sisanya 20,68 persen laki-laki, hal ini disebabkan perempuan banyak mengurus rumah tangga sebesar 14.185 orang. Tabel 7. Banyaknya Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Di Kabupaten Natuna Tahun 2008 No
URAIAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH (Orang)
I.
Angkatan Kerja
16.642
8.135
24.777
1.
Bekerja
15.710
7.769
23.479
2.
Mencari Kerja
932
366
1.298
II.
Bukan Angkatan Kerja
4.676
17.927
22.603
1.
Sekolah
2.056
1.630
3.686
2.
Mengurus Rumah Tangga
66
14.185
14.251
3.
Lainnya
2.554
2.112
4.666
21.318
26.062
47.380
Jumlah
Sumber: Profil Ketenagakerjaan Natuna, 2009
72
Perkembangan pendidikan yang ditamatkan pada penduduk usia kerja di Kabupaten Natuna masih didominasi pendidikan sekolah dasar dengan rata-rata sebesar 42,23 persen tiap tahunnya. Selanjutnya terbesar kedua diikuti pendidikan tidak tamat sekolah dasar dengan rata-rata sebesar 27,43 persen. Untuk pendidikan tertinggi universitas/ diploma IV hanya mencapai 1,63 persen dalam tiap tahun. Sedangkan untuk tamatan pendidikan akademi/ diploma III hanya sebesar 1,12 persen, lebih kecil dibandingkan tamatan universitas/ diploma IV.
Tabel 8. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Natuna Tahun 2005 - 2007 Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan
2005
2006
2007
16.274 29.902
18.582 30.171
23.331 24.848
7.Universitas/ Diploma IV
12.006 6.609 353 366 829
11.209 5.335 1.041 388 776
10.260 5.776 807 661 806
KABUPATEN NATUNA
66.339
67.502
66.489
1.Tidak/Belum Tamat SD 2.Sekolah Dasar 3.SMP 4.SMTA/ SMK 5.Diploma I/II 6.Akademi/ Diploma III
Sumber: Natuna Dalam Angka, 2008 Menurut data tahun 2007, berdasarkan lapangan usaha sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan ketersediaan lapangan usaha yang paling besar (39,72 persen), diikuti sektor jasa-jasa (24,47 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (16,56 persen). Lebih jelasnya mengenai perkembangan ketersediaan lapangan usaha di Kabupaten Natuna sejak tahun 2005 hingga tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:
73
Tabel 9. Struktur Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2007 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
LAPANGAN USAHA Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik Gas & Air Bersih Bangunan, Hotel & Restoran Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Lainnya KABUPATEN NATUNA
2005
2006
2007
16.416 344 1.839 99 3.016 2.832 454 56 4.294 43 29.393
19.621 1.029 1.189 99 2.342 3.882 1.006 106 4.240 43 33.008
20.731 1.473 1.948 95 2.795 3.638 949 96 5.821 426 38.008
Sumber: Natuna Dalam Angka, 2008
4.9
Strategi dan Kebijakan Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna Untuk mencapai sasaran dan strategi kebijakan pengembangan investasi dan
peningkatan lapangan pekerjaan diperlukan beberapa program yang saling terintegrasi (RPJM Kabupaten Natuna 2006-2011): memiliki empat program pokok yakni: 1. Program Peningkatan Investasi daerah. 2. Program Peningkatan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja. 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenagakerja 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Dalam melaksanakan program peningkatan kesempatan kerja, maka diperlukan beberapa kegiatan diantaranya, menyusun informasi bursa tenagakerja, penyebarluasan informasi bursa tenagakerja, kerjasama pendidikan dan pelatihan, penyiapan tenagakerja siap pakai, pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinsosnaker Kabupaten Tahun 2006-2011, memaparkan program-program terkait bidang ketenagakerjaan, antara lain sebagai-berikut: 1. Program peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenagakerja.
74
Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan keahlian dan kompetensi tenagakerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan diberbagai sektor, dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, mengisi lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program ini bertujuan meningkatkan kesempatan kerja bagi penganggur, setengah pengangguran, mendorong mobilitas tenagakerja pada industri padat karya serta menciptakan lapangan kerja produktif yang seluas-luasnya. Dengan sasaran program adalah terbukanya peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi tenagakerja. 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenagakerja. Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku industri, melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan kemampuan perusahaan. Dengan sasaran program ini adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta lembaga dan perantara industrial yang sehat sebagai sarana hubungan industrial.
Dengan mempertimbangkan dan menganut nilai-nilai yang dipakai seluruh komponen di lingkungan Dinsosnaker Kabupaten Natuna
yang meliputi,
tanggungjawab, prestasi kerja, kepastian masa depan, kualitas dan keahlian, maka visi yang hendak diwujudkan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Natuna untuk periode lima tahun ke depan adalah menuju “Natuna Makmur Adil Sejahtera”, untuk mewujudkan Kabupaten Natuna yang makmur, adil, sejahtera diupayakan melalui mendorong
pemberdayaan ekonomi kerakyatan diperlukan untuk
dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah sehingga
dapat menyediakan lapangan kerja dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat setempat akan dapat diwujudkan. Visi dan misi Dinsosnaker Kabupaten Natuna adalah: “Terwujudnya ketahanan sosial dan tenagakerja yang mandiri, produktif, dan profesional melalui terciptanya pelayanan sosial dan perluasan kesempatan
75
kerja yang berkelanjutan dan berkesinambungan,” Dinas sosial dan tenagakerja menyadari bahwa keberadaannya dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi pemerintah Kabupaten Natuna untuk itu dinas sosial dan tenagakerja mempunyai cita-cita luhur dalam melaksanakan tugas pengabdian
di bidang
sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Cita-cita tersebut yaitu dengan memberikan
kontribusi
dalam
pelayanan
sosial
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian sebagai bagian pelaksanaan otonomi daerah untuk tercapainya pemerintahan yang baik (good governance). Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan dinas sosial dan tenagakerja untuk lebih
eksis dan dapat melaksanakan otonomi daerah.
Berkaitan dengan hal
tersebut di atas, maka Dinas Sosial dan Tenagakerja Kabupaten Natuna memiliki misi sebagai berikut : mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi angkatan kerja, mengembangkan dan meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) baik aparatur maupun non aparatur, meningkatkan pelayanan di bidang
kesejahteraan
sosial,
ketenagakerjaan,
dan
ketransmigrasian,
meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan tenagakerja pada Balai
Latihan Kerja (BLK), Memberdayakan masyarakat
transmigran menjadi warga mandiri, trampil, dan produktif Misi mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi angkatan kerja, maka pemerintah akan melaksanakan program dan kegiatan yang banyak memberdayakan masyarakat penganggur/ setengah penganggur melalui padat karya produktif. Misi peningkatan keterampilan
sumberdaya manusia
(SDM) baik apartur maupun non aparatur, misi dalam rangka mewujudkan kualitas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pemerintah yang baik, maka ditingkatkanlah mutu ketenagakerjaan yang mengutamakan
pelayanan
pada kesejahteraan tenagakerja yang
mendukung kemajuan dunia usaha. Misi meningkatkan sarana dan prasarana khususnya di BLK untuk meningkatkan keterampilan tenagakerja melalui pelatihan-pelatihan.
76
Tujuan yang ingin dicapai dalam misi dan visi merupakan jangkauan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan merupakan jabaran atau implementasi misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, maka semua tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi serta faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinsosnaker Kabupaten Natuna dirumuskan sebagai berikut: meningkatkan kesempatan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur di perdesaan dan perkotaan, mendorong mobilitas tenagakerja
pada industri padat karya serta
menciptakan lapangan kerja produktif yang seluas-luasnya, meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenagakerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan diberbagai sektor, dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, mengisi lowongan pekerjaan baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku industri, melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan kemampuan perusahaan. Adapun strategi yang ditempuh untuk mengatasi kondisi masa kini dan untuk
mewujudkan
kondisi
masa
depan
yang
diinginkan
berdasarkan
permasalahan/ tantangan yang dihadapi, dapat ditempuh dengan cara antara lain: 1. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi. a. Strategi program penyediaan/ perluasan lapangan pekerjaan dengan berbasis sektor potensi daerah, sektor perikanan, pertanian dan perkebunan. b. Program pelatihan yang tepat sasaran, dengan tujuan membentuk tenagakerja yang trampil, produktif dan mandiri. c. Program pemberdayaan dan peningkatan berbasis ekonomi kerakyatan serta penarikan investor, investasi pada bidang-bidang kegiatan ekonomi, sejauh mungkin diarahkan pada pola padat karya. 2. Ketimpangan tingkat produktivitas antar ekonomi. a. Melakukan reinventarisasi terhadap permasalahan ketenagakerjaan pada tiap sektor/ sub sektor ekonomi.
77
b. Strategi pengkajian terhadap keterkaitan sektor primer dan industri turunannya serta rencana pengembangannya. Studi ini dilakukan baik terhadap penyerapan tenagakerja masing-masing sektor juga dari output yang dihasilkannya. 3. Rendahnya produktivitas pekerja. a. Modernisasi teknologi tepat guna dan tepat sasaran. b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat diterapkan dengan mudah (aplicable). c. Peningkatan produksi yang diarahkan pada intensifikasi. d. Program perluasan jaringan pasar baik dalam maupun luar negeri. 4. Rendahnya pendidikan pekerja dengan melaksanakan strategi peningkatan keterampilan segala bidang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. 5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bagi peningkatan kinerja diatasi dengan melaksanakan strategi peningkatan sarana dan prasarana pada Balai Latihan Kerja. Untuk melaksanakan rencana strategis lima tahun Dinsosnaker Kabupaten Natuna perlu diuraikan dalam program dan kegiatan spesifik yang terkait dengan ketenagakerjaan maka dapat dijelaskan sebagai-berikut: 1. Strategi peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan keahlian dan kompetensi tenagakerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan diberbagai sektor, dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, mengisi lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran program adalah tersedianya tenagakerja yang berkualitas, produktivitas dan berdaya saing untuk mengisi kebutuhan pasar kerja. a. Penyempurnaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelatihan kerja dan permagangan. b. Pengembangan standar kompetensi dan sistem sertifikasi tenagakerja. c. Peningkatan relevansi dan kualitas tenagakerja melalui penyelenggaraan oleh pelatihan kerja.
78
d. Pendidikan, pelatihan mesin bubut, las, mesin kapal dan jahit bordir. e. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK. f. Pembangunan pagar keliling dan taman BLK Kabupaten Natuna. g. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung BLK dan asrama BLK Kabupaten Natuna. 2. Strategi peningkatan kesempatan kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penganggur dan setengah pengangguran, mendorong mobilitas tenagakerja pada industri padat karya serta menciptakan lapangan kerja produktif yang seluas-luasnya. Dengan sasaran program adalah terbukanya peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi tenagakerja. a.
Penyusunan peraturan dan penyempurnaan kebijakan perencanaan perencanaan tenagakerja daerah.
b.
Penyusunan informasi pasar kerja dan peningkatan pelayanan bursa kerja.
c.
Pembinaan dan pengembangan pola kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
d.
Penyusunan mekanisme antar kerja dan pengembangan tenagakerja khusus.
e.
Penyebaran informasi lowongan kerja.
f.
Pendayagunaan tenagakerja dan pengembangan usaha mandiri.
g.
Kegiatan padat karya produktif.
3. Strategi perlindungan dan pengembangan lembaga tenagakerja. Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku industri, melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja
dengan
kemampuan perusahaan. Sasaran program adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta lembaga dan perantara industrial yang sehat sebagai sarana hubungan industrial a. Penyempurnaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. b. Melaksanakan survey KHL di setiap kecamatan dan penyusunan bahan untuk acuan dalam penetapan dan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
