ISSN Hal

ISSN 2502 - 7379

Hal. 1-107

AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi ISSN 2502 - 7379 Vol 1, No 1, Mei 2016

Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Madura Pimpinan Redaksi Rosy Aprieza Puspita Zandra Dewan Redaksi Gazali Ustman Rika Syahadatina Citra Larashati Surya Subhan Fathorrahman Mitra Bestari Sri Trisnaningsih (UPN Veteran Jawa Timur) Ersa Tri Wahyuni (Universitas Padjadjaran) Bambang Hariyadi (UTM Bangkalan)

Alamat Redaksi: Fakultas Ekonomi Universitas Madura Jl Raya Panglegur KM 3.5 Pamekasan - Madura Telp. (0324) 322231, Fax (0324) 327418 Email: [email protected]

AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi diterbitkan oleh prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Madura secara berkala, setiap bulan Mei dan November. AKTIVA, sebelumnya merupakan bagian dari MAKRO Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan yang diterbitkan pertama kali bulan Mei 2001 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Madura. Sejak tahun 2016, AKTIVA terbit sebagai jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian dalam bidang ilmu akuntansi dan investasi, yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu akuntansi dan profesi akuntansi. Secara terbuka redaksi menerima kontribusi tulisan hasil penelitian ilmiah, ulasan atas artikel lain, ataupun artikel konseptual (artikel hasil pemikiran) yang sesuai dengan bidang ilmu akuntansi. Topik jurnal AKTIVA berkaitan dengan bidang keilmuan akuntansi, seperti sistem informasi akuntansi, pasar modal dan investasi, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, akuntansi sektor publik, profesi akuntansi, dan akuntansi syariah.

AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi ISSN 2502 - 7379 Vol 1, No 1, Mei 2016, halaman 1 - 107

DAFTAR ISI Ustman Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan ................................................... 1 - 15

Siti Salama Amar dan Nurul Hasanah Analisis Perbandingan Perhitungan Laba Bersih Sebelum dan Sesudah Reformasi Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 ................................................ 16 - 31

Purwanto Modus Dan Jenis Fraud Dalam Lembaga Pegadaian Dari Hasil Putusan Pengadilan Mahkamah Agung .............................................................................. 32 – 45

Abu Hasan Analisis Penerapan Metode Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Fiskan Untuk Menentukan Besarnya Pajak Terhutang Pada RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan .................................................................. 46 - 60

Subhan Kualitas Hasil Pemeriksaan Dan Variabel-Variabel yang Mempengaruhi ............. 61 -76

Rika Syahadatina dan Ismiatika Fitriyana Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ................................................................................................. 77 - 92

Rosy Aprieza Puspita Zandra Pengaruh Biaya Operasional dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas ............................................................................................................ 93-107

AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016

Analisis Prinsip Bagi Hasil Mu .... Ustman

ANALISIS PRINSIP BAGI HASIL MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PAMEKASAN USTMAN Universitas Madura ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM dan nisbah bagi yang menguntungkan yaitu dengan menganalisis prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cab. Pamekasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM, dalam pembagian nisbah antara pemilik dana, BSM dan pengelola dana. Standar Akuntansi Keuangan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, demikian juga dengan perbedaan fungsi perbankan syariah dan konvensional yang secara umum sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi memiliki perbedaan fungsi secara khusus yaitu perbankan konvensional berorientasi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan perbankan syariah mengelola dana dengan orientasi tolong menolong. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Nisbah bagi hasil untuk sumber dana mudharabah telah ditentukan oleh BSM. Kemudian nisbah bagi hasil untuk pengelola dana dilakukan kesepakatan untuk menentukan nisbah. Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena sudah mencapai asas keadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak. Kata kunci : Sumber dana, Pengelola dana, mudharabah, musyarakah PENDAHULUAN Dewasa ini, banyak bank konvensional yang melakukan perubahan sistem perbankan konvensional menjadi syariah. Perubahan ini terlihat sangat menggembirakan ketika bank syariah lahir dan tumbuh dari waktu ke waktu. Juga terasa menggembirakan ummat pada umumnya. Ini dibuktikan oleh banyaknya bank yang sudah berdiri di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Kara (2005). Misalnya bank syariah mandiri, bank rakyat indonesia syariah, bank BNI syariah, bank danamon Syariah, bank jabar syariah, bank bukopin syariah, dan bank International indonesia syariah. Bank konvensional melakukan transaksi keuntungan dengan menggunakan sistem bunga, yang mana memperoleh keuntungan dengan sistem bunga, oleh para nasabah telah dianggap bahwa bunga di bank konvensional hukumnya haram yang dilarang oleh agama Islam karena sudah termasuk sebagai harta riba. Hal ini disebabkan karena pembagian hasil keuntungan dan kerugian berada pada salah satu pihak, dengan sistem yang demikian telah melanggar norma keadilan. Dan juga dijelaskan oleh Fauziyah (2006) dengan kata membungakan uang, yang dimaksud membungakan uang itu kegiatan usaha yang tingkat pengembaliannya (return) berupa bunga yang tetap. Islam telah menyuruh masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, dan dilarang membungakan uang. Karena setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak selalu mengalami keuntungan, sewaktu-waktu bisa mengalami kerugian, sehingga memiliki resiko ketidakpastian. Dengan demikian, tingkat pengembaliannya (return) juga tidak pasti. 1



Berdasarkan pernyataan diatas sistem bunga mulai ditinggalkan oleh para nasabah. Para nasabah sudah mulai memahami tentang bank syariah, yang mana telah mendekati syariat Islam dan lebih menguntungkan dengan adanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini menguntungkan bagi nasabah maupun bank syariah sebagai pengelola keuangan. Bagi hasil dalam bank syariah juga sering disebut dengan istilah pembagian nisbah (bagi hasil), yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah. Perkembangan bank syariah ini merupakan wujud dari keinginan masyarakat, terutama di daerah Pamekasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga menginginkan transaksi keuangan dan kegiatan usahanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yang mana transaksi keuangan masyarakat atau nasabah mencapai unsur halal. Pembagian bagi hasil yang telah dilakukan bank syariah didasarkan pada prinsip Islam dan dilakukan perjanjian/akad suka sama suka antara nasabah dengan bank. Disetiap bank syariah yang ada di Indonesia ini dalam prakteknya menggunakan pola pembagian nisbah atau bagi hasilnya dengan perhitungan yang berbeda. Sehingga nasabah pemilik dana (shahibul maal) kurang mengetahui proporsi bagi hasil yang didapat dari bank syariah (mudharib) tersebut. Yang mana, adanya pola proporsi bagi hasil yang berbeda ini bank syariah seharusnya memberikan penjelasan sebagaimana mestinya prinsip bagi hasil yang digunakan dalam kegiatan usaha. Agar para nasabah pemilik dana mengetahui proporsi bagi hasil yang akan dibagikan dari bank syariah tersebut. Karena besar kecilnya keuntungan dan kerugian yang diperoleh para nasabah pemilik dana atau bank syariah itu sendiri, sangat tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib).. Kemudian setelah nisbah bagi hasil yang dilakuakan oleh nasabah pemilik dana dengan bank syariah, ada juga nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah (shahibul maal) dengan nasabah pengelola dana (mudharib). Pola bagi hasil yang diterima oleh bank syariah dengan nasabah pengelola dana, juga ada perbedaan pembagian nisbah bagi hasilnya pada bank syariah. Perbedaan pola itu dijelaskan oleh Fauziyah (2006), yang menyatakan bagi hasil dihitung menggunakan profit/revenue sharing disetiap pembagiannya berdasarkan kebijakan dari bank syariah tersebut. Kemampuan mengangsur sangat ditentukan oleh pendapatan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Metode yang digunakan oleh BMT Khonsa Cilacap adalah metode revenue sharing yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Dari hasil perbandingan antara metode profit sharing dengan revenue sharing, lebih menguntungkan menggunakan metode revenue sharing dengan alasan metode revenue sharing lebih mudah digunakan oleh BMT Khonsa Cilacap, BMT mudah membuat standar harapan bagi hasil dari nasabah pembiayaan. Dengan adanya perbedaan ini, maka peneliti ingin melakukan penelitian prinsip apa saja yang digunakan sebagai acuan bagi hasil atau nisbah di setiap pembagian dari bagi hasil atau nisbah dari setiap bank syariah. Apa saja keunggulan dan kelemahan dari prinsip bagi hasil/nisbah yang di ambil oleh bank syariah, dilihat dari bank yang melakukan prinsip tersebut dan dilihat dari para nasabah pemilik dana yang menabung di bank syariah tersebut maupun para nasabah pengelola dana. Hal inilah yang membuat penelitian tentang analisis prinsip bagi hasil pada bank syariah masih menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian diatas, muncul perumusan masalah penelitian yang dapat diidentifikasi yaitu bagaimana prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM dan nisbah bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM, dalam pembagian nisbah (bagi hasil) antara pemilik dana, BSM dan pengelola dana. 2



TINJAUAN PUSTAKA Bank Syariah Di Indonesia Sudarsono (2003:27), mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), ba’i (jual beli), dayn (utang dagang), maal (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Muhamad (2002:13) memaparkan, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga/biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Tujuan Bank Syariah Bank syariah mempunyai beberapa tujuan yang mana telah disebutkan oleh sudarsono (2003:40) diantaranya sebagai berikut: a. mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. c. Untuk meningkatakan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama. e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non syariah. Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Filosofis Keuangan Syariah Falsafah yang dikemukakan oleh Muchtar (2010) yaitu, harus memiliki 4 (empat) fondasi, memiliki 3 (tiga) pilar, dan dengan 1 (satu) tujuan. Penjelasannya sebagai berikut: a. 4 (empat) Fondasi, (1) Melakukan tata hubungan umat dalam konteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama. (2) Kaidah-kaidah hukum muamalah dibidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan 3



syariah. (3) Akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. (4) Pengawasan Sang Pencipta yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas kepada Allah. b. 3 (tiga) Pilar, (1) Aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulatf, dan kesewenag-wenangan. (2) Adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan hak-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritualmaterial, dan asas manfaat kelestarian lingkungan. (3) Bertransaksi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal. c. 1 (satu) Tujuan, yaitu kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat. Fungsi Dan Peran Bank Syariah Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), dalam buku Sudarsono (2003:39), sebagai berikut: (a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. (b) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. (c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. (d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. Riba Dan Bunga Bank Riba secara syar’i yang didefinisikan oleh Al-Jurjani dalam Kara (2005:76) adalah, kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Badr al-Din al-Aini yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya aqad atau transaksi jual beli yang riil. Definisi bunga bank menurut Muhamad (2002:40) adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Bahaya bunga bank seperti yang dikatakan Endrawanto (2010),yaitu sebagai berikut: (a) Bunga memerlukan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat, bahkan ketika standar kehidupan yang riil tetap konstan. (b) Bunga memicu kompetisi antar pelaku ekonomi. (c) Bunga memusatkan kekayaan pada kaum minoritas dengan membebankan kaum mayoritas. (d) Bunga menciptakan hutang menumpuk yang tak terbayar, dimana akan mengakibatkan pertambahan aset dan debitur kepada kreditur dengan harga yang sangat murah. (e) Menciptakan inflasi dan komisi ekonomi yang tidak stabil. (f) Akan mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif, dan menciptakan pengagguran. Bahaya Bunga Bank Bahaya bunga bank seperti yang dikatakan Endrawanto (2010),yaitu sebagai berikut: a. Bunga memerlukan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat, bahkan ketika standar kehidupan yang riil tetap konstan. 4



b. Bunga memicu kompetisi antar pelaku ekonomi. c. Bunga memusatkan kekayaan pada kaum minoritas dengan membebankan kaum mayoritas. d. Bunga menciptakan hutang menumpuk yang tak terbayar, dimana akan mengakibatkan pertambahan aset dan debitur kepada kreditur dengan harga yang sangat murah. e. Menciptakan inflasi dan komisi ekonomi yang tidak stabil. f. Akan mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif, dan menciptakan pengagguran. Prinsip Bagi Hasil Antonio (2001:90) menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil yang banyak dilakukan/dipakai oleh perbankan syariah adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Definisi bagi hasil manurut Ibid, dalam Fauziyah (2006) menjelaskan bahwa bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Mudharabah Pengertian mudharabah menurut Wiroso (2009), yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Jenis Akad Mudharabah menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:114), mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah musytarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi Menurut PSAK No 105, dana mudharabah muthlaqah boleh mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Mudharabah muqayyadah tidak boleh mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Musyarakah Pengertian musyarakah menurut Muhamad (2008:9) yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing. Dasar Syariah Akad Mudharabah Dalam melakukan akad mudharabah, diperlukan adanya pengetahuan tentang dasar syariah. Dasar syariah yang dijelaskan oleh Nurhayati dan Wasilah (2009:115), Sumber Hukum Akad Mudharabah menurut Ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. 5



Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam. Al-Qur’an surat Al-Jumu’ah ayat 10 menyatakan bahwa ”Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” di surat AlBaqarah ayat 283 juga menyatakan ”... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”. As-Sunah dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah). Dan juga dalam As-Sunah ”Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas) Rukun dan ketentuan syariah dalam akad mudharabah menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) ada empat. Yang pertama adalah pelaku harus cakap hukum dan baligh, pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. Rukun yang kedua yaitu objek mudharabah (Modal), dimana modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya dan harus jelas jumlah dan jenisnya, modal harus tunai dan tidak utang, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana, serta pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah. Rukun yang ketiga yaitu objek mudharabah (Kerja), dimana kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah Poin keempat dalam rukun dan ketentuan syariah yang dikemukakan Nurhayati dan Wasilah (2009), yaitu ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nisbah Keuntungan yaitu besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya 6



perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada misconduct, negligence atau violation, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal (b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal Dasar Syariah Akad Musyarakah Dalam melakukan akad musyarakah, perlu diketahui beberapa dasar syariah, yang dijelaskan oleh Nurhayati dan Wasilah (2009:139). Sumber Hukum Akad Musyarakah dalam Al-Qur’an surat Sad ayat 24 yang artinya ”dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” As-sunah Hadits Qudsi: ”Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang beserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah). Dan juga dari As-Sunah ”pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.” (HR. Muslim). Unsur-unsur dan ketentuan syariah yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) ada empat. Yang pertama adalah pelaku dimana para mitra harus cakap hukum dan baligh. Rukun yang kedua objek musyarakah berupa modal, modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal yang harus diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan, dan yang lain untuk membiayai pembelian perlengkapan kantor. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri. Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan prinsip al ghunmu bi al ghurmi-hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Namun demikian, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah. Rukun yang ketiga objek musyarakah berupa modal kerja partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. 7



Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak bleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu di tempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan musyarakah. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri. Rukun yang keempat yaitu ijab kabul/serah terima dimana pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nisbah keuntungan untuk akad (a) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. (b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (c) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba. (d) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. (e) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko. (f) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan (reserve) Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau kerugian. Metode Bagi Hasil Metode bagi hasil dalam PSAK No 105 (2009) yaitu Gross Profit Margin (Laba Bruto) dan Profit Sharing (Bagi Laba Neto) a. Pengertian Gross Profit Margin Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha. b. Pengertian Profit Sharing Laba neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. METODE PENELITIAN Dari jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang digunakan, menggunakan jenis penelitian deskriptif, dinyatakan oleh Aditya (2009) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui pola bagi hasil yang dilakukan oleh BSM. Objek penelian ini adalah Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan. Di Jln.KH.Agus Salim No.3A, Pamekasan. Penulis memilih Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan

8



karena merupakan bank yang menjalankan usahanya pertama di Pamekasan berdasarkan prinsip syariah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Djunaedi (2000), data kuantitatif diartikan sebagai data yang berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. sedangkan data kualitatif adalah sebaliknya, yaitu datanya bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Data yang diambil yaitu mengenai akad dan data yang digunakan untuk menghitung pembagian bagi hasil. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil dari dokumen atau arsip-arsip yang telah dilakukan oleh bank syariah. Dalam hal ini sumbernya yaitu BSM cabang Pamekasan. Teknik pengumpulan data yang dilakuakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan berupa dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang telah dilakukan oleh BSM yang terkait dengan objek penelitian. Adapun Langkah-langkah atau tahapan setelah memperoleh data untuk melakukan analisis data, yaitu sebagai berikut: a. Mengidentifikasi prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah. b. Mengidentifikasi perhitungan nisbah mudharabah dan musyarakah c. Menganalisis prinsip bagi hasil yang berpeluang untuk membuka/melakukan usaha. d. Mengkomparasi prinsip bagi hasil antara mudharabah dan musyarakah HASIL DAN PEMBAHASAN Untuk nisbah (bagi hasil) yang diberikan oleh bank syariah mandiri kepada nasabah pemilik dana atau yang melakukan pendanaan, melalui beberapa produk pendanaan yang ada di bank syariah mandiri, telah ditentukan nisbah (bagi hasil) oleh bank syariah mandiri, sebagai berikut: Tabel 1 Distribusi Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Jenis Simpanan 1. Simpanan Mudharabah 1.1 Tabungan BSM 1.2 Tabungan BSM Mabrur 1.3 Tabungan BSM kurban 1.4 Tabungan Investa BSM 1.5 Tabungan Berencana BSM 2. Deposito Berjangka Mudharabah 2.1 Deposito BSM 1 bulan 2.2 Deposito BSM 3 bulan 2.3 Deposito BSM 6 bulan 2.4 Deposito BSM 12 bulan

Saldo Rata-rata 10.476.436.320.367,40 8.801.195.944.468,66

Distribusi Bagi Hasil 91.668.873.339,71 77.010.511.170,01

34%

Nisbah bonus dan bagi hasil 29.619.567.698,40 26.183.573.797,80

977.989.997.064,00 502.888.101,50

8.557.417.658,72 4.400.273,55

25% 13%

2.139.354.414,68 572.035,56

174.239.147.466,26

1.524.593.463,99

52%

792.788.601,27

104.599.621.939,52

915.247.246,46

45%

411.861.260,91

18.304.476.259.410,70 7.188.150.588.306,69 848.170.851.852,13 571.982.754.535,86

160.164.264.303,46 62.896.355.752,69 7.421.499.449,93 5.004.852.134,32

51% 52% 53%

83.286.043.805,44 32.077.141.433,87 3.859.179.713,97 2.652.571.631,19

574.687.204.150,12

5.028.516.082,78

54%

2.715.398.684,70

Sumber: Laporan keuangan BSM bulan juni 2011

9

Nisbah



Tabungan Mudharabah Sumber dana di BSM memiliki banyak produk yaitu tabungan mudharabah, tabungan BSM Mabrur, tabungan BSM Qurban, BSM tabungan Investa Cendekia, dan BSM tabungan Berencana. Dari bermacam-macam produk tabungan mudharabah yang ada, BSM memberikan proporsi nisbah yang berbeda. Misalnya produk dana Tabungan BSM, telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan proporsi 66% untuk bank, dan 34% untuk nasabah. Contoh Perhitungan: Saldo rata-rata tabungan Sarman bulan Juni 2011 adalah Rp 1 juta. Perbandingan nisbah (bagi hasil) antara Bank dan Nasabah adalah 66:34. Bila saldo ratarata tabungan seluruh nasabah BSM pada Juni 2011 adalah Rp 8.801.195.944.468,66 dan pendapatan Bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan adalah Rp 26.183.573.797,80 maka bagi hasil yang diperoleh Sarman adalah: = =

−

. 1.000.000 . 8.801.195.944.468,66

= Rp 1.011 (sebelum pajak)

ℎ . 26.183.573.797,80

ℎ 34%

Sumber dana lainnya yang dimiliki oleh BSM yaitu Tabungan Berjangka Mudharabah. Tabungan ini memliki beberapa produk seperti Deposito BSM 1 bulan, Deposito BSM 3 bulan , Deposito BSM 6 bulan , Deposito BSM 12 bulan. Pada tiap-tiap produk tabungan berjangka mudahrabah ini memiliki proporsi nisbah yang berbeda, misalnya Deposito BSM 1 bulan telah ditetapkan proporsi nisbah dengan ketentuan 49% untuk bank, dan 51% untuk nasabah. Perhitungan: Deposito Ibu Fitri Rp 10.000.000 berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan nisbah bank dan nasabah adalah 49:51. Total saldo semua deposan (1 bulan) adalah Rp 7.188.150.588.306,69 dan bagi hasil yang dibagikan adalah Rp 32.077.141.433,87. Bagi hasil yang didapat ibu Fitri adalah: =

. 10.000.000 . 7.188.150.588.306,69

32.077.141.433,87

= Rp 22.759 (sebelum dipotong pajak)

51%

Nisbah (Bagi Hasil) Untuk Pembiayaan Dana (Pengelola Dana) dan Perhitungannya. Pembiayaan Mudharabah Dalam pembiayaan akad Mudharabah, nasabah harus memberitahukan terlebih dahulu bisnis/pekerjaan apa yang akan di jalankan, kepada bank. Dan bank harus mengetahui mengenai bisnis/pekerjaan apa yang di jalankan oleh nasabah, untuk mengetahui bisnis/pekerjaan tersebut halal. Contoh Perhitungan Akad Mudharabah Wildan ingin membuka usaha perdagangan. Modal untuk membuka usaha perdagangan itu minimal 50 juta. Maka Wildan mengajukan pembiayaan dana dengan akad mudharabah 10



kepada bank sebesar Rp 50 juta dengan jangka waktu 1 tahun. BSM menggunakan metode revenue sharing. Dan proyeksi penjualan perbulan Rp 20 juta. Dengan catatan bank memberikan ekspektasi rate/harapan tarif keuntungan setahun sebesar 13,5%. Penetapan rencana penerimaan (proyeksi/terget) revenue yaitu Rp 100 juta pertahun. Perhitungannya: Modal = Rp 50.000.000 : 12 = Rp 4.166.666,7 Ekspektasi rate per tahun = Rp 50.000.000 x 13, 5% = Rp 6.750.000 Perhitungan proporsi nisbah (bagi hasil) = =

. 6.750.000 100.000.000

100% 100% = 6,7 % (

)

= 100% - 6,7% = 93,3% (untuk nasabah) Jadi, nisbah (bagi hasil) yaitu 93,3 : 6,7

Perhitungan bagi hasilnya Wildan pada usaha perdagangannya mengalami keuntungan sebesar Rp 20.000.000. Rp 20.000.000 x 6,7% = Rp 1.340.000 (keuntungan untuk BSM) Rp 20.000.000- Rp 1.340.000 = Rp 18.660.000 (untuk nasabah) Perhitungan jika mengalami kerugian Wildan pada usaha perdagangannya mengalami kerugian sebesar Rp 500.000. Maka semua kerugian ditanggung BSM. Angsuran pokok Rp 4.166.666,7 – Rp 500.000 = 3.666.666,7 Kalau kerugian diakibatkan kelalaian pengelola dana (mudharib) Maka dibebankan kepada pengelola dana, dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Dalam pembiayaan akad Mudharabah, BSM cabang Pamekasan belum mengaplikasikannya. Karena pembiayaan usaha 100% dan kerugian ditanggung 100% dalam akad Mudharabah ini, terlalu beresiko untuk BSM. Pembiayaan Musyarakah Dalam pembiayaan akad Musyarakah, nasabah memberitahukan terlebih dahulu kepada bank, tentang bisnis/pekerjaan apa yang akan dijalankan oleh nasabah/pengelola dana tersebut. Bank wajib mengetahui bisnis/pekerjaan yang dilakukan oleh calon pengelola dana, untuk mengetahui bisnis/pekerjaan tersebut halal.

11



Kemudian, setelah mengetahui halal atau tidaknya bisnis/pekerjaan tersebut, bank melakukan atau memberi persyaratan pembiayaan modal kerja yang telah diketahui oleh bank bahwa bisnis/pekerjaan tersebut halal. Setelah semua persyaratan dan jaminan telah disepakati, baru bank memberikan plafon modal yang di inginkan. Misalkan 50 juta, dengan ekspektasi rate/ harapan tarif yang telah ditentukan oleh BSM yaitu 13,5%. Tabel 2 Penilaian Kembali Target Penjualan No Keterangan 1. Tindakan ini diambil jika usaha yang dilakukan adalah usaha musiman. 2. Penilaian kembali dilakukan apabila estimasi penjualan kurang tepat/tidak sesuai. Sumber: BSM cabang Pamekasan

Proyeksi yield/hasil yang diharapkan dapat diperoleh oleh shahibul maal, dilihat dari keuntungan sebelum meminjam dana (jika telah melakukan usaha terlebih dahulu). Jika belum melakukan usaha, dilakukan estimasi keuntungan. Kemudian melakukan penetapan proyeksi pembayaran angsuran yang telah ditentukan bulanan atau sekaligus di akhir periode dengan cara menghitung perhitungan dengan akad musyarakah. setelah itu baru bisa ditentukan nisbah (bagi hasil) yang akan diberikan kepada masing-masing dari bank dan nasabah. Contoh Perhitungan Akad Musyarakah Wildan ingin membuka usaha perdagangan, Wildan memiliki modal Rp 20 juta. Modal untuk membuka usaha perdagangan itu minimal 70 juta. Maka Wildan mengajukan tambahan dana dengan akad musyarakah kepada bank sebesar Rp 50 juta dalam jangka waktu 1 tahun. BSM menggunakan metode revenue sharing. Proyeksi penjualan perbulan 20 juta. Penetapan rencana penerimaan (proyeksi/terget) revenue yaitu Rp 100 juta pertahun. Dengan catatan bank memberikan rate/tarif dasar sebesar 13,5%. Perhitungan: Modal = Rp 50.000.000 : 12 = Rp 4.166.666,7 Ekspektasi rate per tahun = Rp 50.000.000 x 13, 5% = Rp 6.750.000 Perhitungan proporsi nisbah (bagi hasil) 100%

. 6.750.000 100% = 6,7 ( . 100.000.000 100% - 6,7% = 93,3% (untuk nasabah) Jadi, nisbah (bagi hasil) yaitu 93,3 : 6,7

)

Wildan mendapat keuntungan Rp 20 juta dibulan pertama Bagihasilnya di bulan pertama. 12



Rp 20.000.000 x 6,7% = Rp 1.340.000 (untuk BSM) Rp 20.000.000 – Rp 1.340.000 = 18.660.000 (untuk nasabah) Perhitungan jika mengalami kerugian Wildan pada usaha perdagangannya mengalami kerugian sebesar Rp 500.000. Maka Bagi ruginya: Rp 500.000 x 70% = Rp 350.000 (kerugian BSM) Rp 500.000 – 350.000 = Rp 150.000 (kerugian nasabah) Tabel 3 Perbandingan Prinsip Bagi Hasil Jenis Mudharabah Musyarakah Keterangan Plafon Min 100 juta Min 50 juta Modal minimal yang dipinjam oleh nasabah Modal usaha 100% dari 70% modal dari Pembagian modal untuk usaha BSM BSM dan 30% yang diberikan BSM kepada modal nasabah nasabah Kerugian 100% Dibagi menurut Kerugian yang ditanggung oleh ditanggung nisbah yang telah BSM dan Nasabah BSM ditentukan Sumber: BSM cabang Pamekasan

Prinsip bagi hasil yang disediakan oleh BSM cabang Pamekasan yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Tetapi yang dijalankan oleh BSM cabang Pamekasan, hanya pembiayaan Musyarakah. Pengertian Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib). Karena sudah mencapai asas keadilan, dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak. Penggunaan pembiayaan prinsip bagi hasil yang menguntungkan nasabah untuk melakukan usaha yaitu dengan akad mudharabah. Karena nasabah yang kondisi ekonominya lemah, bisa mendirikan usaha/melakukan usaha dengan modal dari BSM, yang mana seluruh modal usaha diberikan oleh BSM, kemudian keuntungan dibagi menurut nisbah dari kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan BSM. Penggunaan pembiayaan prinsip bagi hasil dengan akad musyarakah masih menyulitkan nasabah yang kekurangan/tidak memiliki dana untuk membuka usaha. Karena dengan akad ini BSM meminta penyertaan modal 30% dari nasabah untuk usaha tersebut. BSM hanya memberikan modal maksimal 70% dari usaha, jika nasabah itu benar-benar tidak memiliki dana, maka nasabah tidak bisa meminjam/mendirikan usaha dengan akad musyarakah yang diberikan oleh BSM. Yang mana plafon yang diberikan BSM minimal meminjam 50 juta, jadi nasabah harus memiliki dana 20 juta. Jadi prinsip bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nasabah untuk membuka usaha yaitu pada akad mudharabah, karena dengan bekerjasama dengan akad mudharabah, nasabah yang tidak memiliki dana akan dipinjamkan dana 100%, sehingga nasabah tersebut bisa bekerja untuk melakukan usaha.

13



PENUTUP Kesimpulan BSM menggunakan metode revenue sharing dalam perhitungan bagi hasil akad mudharabah dan musyarakahnya masih berdasarkan pada PSAK No.59 yaitu total pendapatan yang belum dikurangi beban dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan mudharabah atau musyarakah. Tetapi metode revenue sharing di PSAK No.59 sudah tidak berlaku atau telah diganti dengan PSAK No.105 yaitu menggunakan metode gross profit margin dan profit margin. Prinsip bagi hasil yang disediakan oleh BSM cabang Pamekasan yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Tetapi yang dijalankan oleh BSM cabang Pamekasan, hanya pembiayaan Musyarakah. Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib). Karena sudah mencapai asas keadilan, dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak. Prinsip bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nasabah yaitu pada akad mudharabah, karena dengan bekerjasama dengan akad mudharabah, nasabah yang tidak memiliki dana akan dipinjamkan dana 100%, sehingga nasabah tersebut bisa bekerja untuk melakukan usaha. Saran Pembiayaan akad mudharabah yang belum di aplikasikan di BSM cabang Pamekasan, yang menurut BSM cabang Pamekasan terlalu beresiko untuk BSM itu sendiri. Peneliti menyarankan agar BSM mau mengeluarkan pembiayaan akad mudharabah, tetapi dengan kriteria dan seleksi lebih ketat terhadap nasabah pengelola dana (mudharib). Bisa dilihat dari latar belakang keluarga, karakter dari nasabah sejauh mana itikad baik dan kejujuran nasabah untuk membayar kembali kredit yang diterimanya, orang yang bisa dipercaya, amanah, dan bisa juga BSM memberikan pembiayaan dengan nominal rupiah yang kecil (untuk usaha mikro). Jadi bisa membantu nasabah yang tidak memiliki dana, dan membantu memakmurkan rakyat. DAFTAR PUSTAKA Antonio, Syafi’i, Muhammad 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Jakarta. Gema Insani, Aditya, Dodiet,IG,S.SKM, 2009.”Metodologi Research : Penelitian Deskriptif”, didapat di http://adityasetyawan.files.wordpress.com/2009/10/penelitian-deskriptif1.pdf, (diakses mei 2011). Djunaedi, Achmad, 2000.”Ragam Penelitian”, didapat di http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/materi/metlit-i/a02-metlitragam-lit.pdf , (diakses mei 2011). Endrawanto, Juniar,2010.”Bank Muamalat: mudharabah”, short course Akuntansi syariah:UMM, 16 Januari 2010. Fauziyah,Umi,2006.” Analisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) di BMT khonsa cilacap.” Didapat di http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CD0QFjAG&url=htt 14



p%3A%2F%2Fidb4.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2Fsm4009%2BANALISIS %2BMETODE%2BPERHITUNGAN%2BBAGI%2BHASIL%2BPADA.pdf&rct= j&q=pengertian%20bagi%20hasil&ei=ZXmTZynFMu4hAfxydTeCQ&usg=AFQjCNF_UxV5rsPzw88jpsKPVe4jgwI7HA&c ad=rja (diakses april 2011). Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009), ”Standar Akuntansi Keuangan”. Jakarta Salemba Empat: Kara, H. Muslimin, 2005. Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah. Yogyakarta. UII Press. Muchtar, M. Faisal,LC.Msi, 2010.”A Brief Concept Of Islamic Economics And Banking: Sharia Compliance-Bank Muamalat”, short course Akuntansi syariah:UMM, 16 Januari 2010 Muhamad. 2002. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta.UPP AMP YKPN. Muhamad. 2008. Sistem dan Prosedur Bank Syariah. Yogyakarta.UII Press. Nurhayati, Sri Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta. Salemba Empat. Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta.EKONISIA. Wiroso, 2009.”Akuntansi syariah: Akuntansi Mudharabah (psak 105)”, short course Akuntansi Syariah:UMM, 16 Januari 2010 Www.syariahmandiri.co.id

15


Analisis Perbandingan Perhitungan Laba .... Siti Salama A. & Nurul H.

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN LABA BERSIH SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2013 SITI SALAMA AMAR NURUL HASANAH Universitas Madura ABSTRAK Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan atas Penghasilan Kena Pajaknya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan/Laba Kena Pajak (taxable income) merupakan penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi, dan penyempurnaan sistem administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan komersial Perusahaan Efek yang terdaftar di BEI 2012-2014 yang sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan dan nantinya juga untuk menentukan laba bersih perusahaan. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan dengan periode akuntansi yang digunakan adalah 31 Desember 2012, 2013 dan 2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melaksanakan kewajiban formal yaitu melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur dan sesuai dengan ketentuan. Laba bersih komersil perusahaan juga sama dengan laba bersih fiskal, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi fiskal. Kata Kunci : PPh Badan Tahun 2008, PPh Badan Tahun 2013, Laba Bersih PENDAHULUAN Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Gosal, 2013). Besarnya penerimaan pajak dilaporkan dalam dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2013, porsi penerimaan pajak hampir mencapai 70% (www.pajak.go.id). Artinya, pajak merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sumber penerimaan utama negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). Self-assesment yang berlaku di Indonesia, wajib pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya (Hastoni et all, 2009). Perubahan sistem pemungutan 16



pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak self assessment akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk. Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini tercermin dalam tax ratio dan tax gap. Rendahnya tax ratio dan masih terjadinya tax gap di Indonesia mencerminkan belum maksimalnya kinerja pajak di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU PPh No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto di atas Rp 50.000.000.000,00 untuk menghitung jumlah PPh Badan terutangnya. Selain itu, bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000,00 diberikan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif yang berlaku untuk menghitung jumlah PPh Badan terutangnya. Penurunan tarif sudah dilakukan untuk meringankan jumlah PPh Badan terutang Wajib Pajak badan. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Ibrahim, 2013). Penerapan PP No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara Adanya perubahan dalam system perundangan-undangan khususnya pada undangundang perpajakan menyebabkan setiap perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, perlu juga dilihat apakah perubahan-perubahan tersebut membawa pengaruh positif ataupun negative terhadap perusahaan atau pemerintah. Pada dasarnya perubahan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan (efisiensi) administrasi, memelihara produktivitas penerimaan Negara, dan keadilan dalam pengenaan pajak. Sebagai arah tujuannya disebutkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia. Secara umum dapat dilihat bahwa hal ini membawa pengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah namun kita juga perlu menganalisa pengaruhnya terhadap wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya perubahan seperti yang telah disebutkan diatas, maka dikhawatirkan, hal ini dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa adanya pajak penghasilan terutang dapat mengurangi besarnya laba yang mungkin diperoleh perusahaan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sifat dasar manusia adalah selalu ingin mencari keuntungan, maka perubahan-perubahan ini, khususnya pada tarif pajak dapat saja berpengaruh positif maupun negatif terhadap jumlah penerimaan yang diharapkan oleh perusahaan. Semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman nasabah akan peluang investasi di pasar modal, nasabah semakin cermat dalam memilih jasa keuangan, termasuk memilih perusahaan efek. Perseroan memberikan kualitas produk dan layanan khusus sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek (settlement) yang dilakukan secara disiplin dan akurat, serta memberikan kenyamanan nasabah untuk menyimpan asetnya di perusahaan 17



efek (kustodian). Akurasi informasi mengenai posisi transaksi efek dan dana nasabah merupakan hal penting yang harus dipantau setiap hari. Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, menyebabkan perhitungan pajak akan mengacu pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk masa Januari hingga Juni dan PP No. 46 Tahun 2013 untuk masa Juli hingga Desember. Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan evaluasi terkait respon Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan terhadap PP No. 46 Tahun 2013 dan sebagai bahan evaluasi bagi Dirjen Pajak dalam menentukan kebijakan pajak di masa mendatang. Hal inilah yang mendorong peneliti merasa tertarik untuk mengangkat isu tersebut untuk kemudian melakukan penelitian pada perusahaan efek yang terdaftar di BEI, yakni berkaitan dengan ketepatan perhitungan PPh Badan mengacu pada Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 (Peraturan Lama) dan PP No. 46 Tahun 2013 (Peraturan Baru) serta bagaimana dampak penerapan peraturan baru ini bagi perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) Seberapa besarkah kenaikan atau penurunan pajak terutang berdasarkan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Perpajakan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan? (2) Bagaimanakah akibat perubahan regulasi perpajakan dari Undang- Undang No. 36 tahun 2008 menjadi Undang-undang No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap laba yang diperoleh perusahaan? Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui besarnya kenaikan atau penurunan pajak terutang berdasarkan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang perpajakan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan, (2) untuk mengetahui akibat perubahan regulasi perpajakan dari Undang- Undang No.36 tahun 2008 menjadi Undang-undang No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan maka dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan yang sudah ada diantaranya adalah, (1) Penelitian dilakukan Pada Perusahaan Efek Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), (2) Periode penelitian atas obyek yang dibatasi meliputi periode 3 tahun yaitu tahun 2012 sampai tahun 2014, (3) Variabel penelitian yang digunakan merupakan Undang – Undang perpajakan tahun 2008 dan tahun 2013, (4) Perusahaan yang peredaran brutonya (omzetnya) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,TINJAUAN PUSTAKA Pajak dan Fungsi Pajak Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum (Suryarini dan Tarmudji, 2009). Definisi lain oleh Adriani, menerangkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (www.gudangmateri.com). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu (1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, (2) Fungsi mengatur 18


(regulerend) sebagai sosial ekonomi.

Analisis Perbandingan Perhitungan Laba .... Siti Salama A. & Nurul H. alat

pengatur

atau melaksanakan pemerintah dalam bidang

Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga ssistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut : 1) Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Definisi Wajib Pajak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”. Pajak Penghasilan Badan Soebakir, dkk (1999: 41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenalkan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. PPh Badan adalah Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan atas Penghasilan Kena Pajaknya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan/Laba Kena Pajak (taxable income) merupakan penghasilan/laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 19



Perubahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PajakPenghasilan menjadi Undang-Undang No. 46 Tahun 2013 Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar system perpajakan lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan ekonomi makro. Reformasi perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya: 1. Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); 2. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984); 3. Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN tahun 1984); 4. Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai. Reformasi Undang-Undang perpajakan tersebut benar-benar mengganti warisan Belanda seperti Pajak Perseroan 1944. Adapun perubahan yang dilakukan adalah: 1. UU KUP telah diubah dengan UU No.9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga). 2. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No.10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No.17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat). 3. UU PPN dan PPnBM 18984 telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No.18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No.42 tahun 2009 (perubahan ketiga). 4. UU PBB telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga). Sebelum diberlakukannya UU perpajakan tahun1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system Official Assesment System dimana dalam sistem pemungutan pajak ini member wewenang penuh kepada pemungut pajak (fiskus) menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seorang WP. Namun, setelah tahun 1983, berdasarkan UU Perpajakan tahun 1983 dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 sampai sekarang diterapkan Self Assesment System, dimana WP diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, UU No.17 tahun 2000, UU No.36 tahun 2008. Berdasarkan pasal 17 Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00. Namun pada tahun 2013 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu , Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki perdaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan 20



Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%. Adapun isi dari perubahan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. 2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b. Menerima penghasilan dari usaha, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umumyang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah: a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 5. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). 6. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 7. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. 8. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 9. Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut : a. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan. b. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan 21



Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Permerintah ini berlaku c. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Berdasarkan UU No. 46 tahun 2013 tentang Perubahan kelima atas UndangUndang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak baik untuk WP Perseorangan (WPOP) ataupun WP Badan telah terjadi perubahan. Khusus untuk WP Badan sebelumnya berdasarkan Pasal 17 ayat (1b) UU No.36 tahun 2008 dikenakan tarif tunggal sebesar 28%. Kemudian dalam ayat 2a diatur lebih lanjut bahwa mulai tahun pajak 2010 tarif yang berlaku diturunkan lagi menjadi 25%. Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam tahun pajak menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan tarif 12,5% dari laba sebelum pajaknya. UU No.36 tahun 2008 berlaku efektif per 1 Januari 2009, sedangkan pada UU No. 46 Tahun 2013 Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 1%. Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan. Sebagai sumber informasi, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perusahaan sejenis. Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajamen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko dan waktu dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihakpihak yang berkepentingan, dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Gill dan Chatton (2005 : 3) mengemukakan bahwa : ”Laporan keuangan merupakan sarana utama membuat laporan informasi keuangan kepada orang-orang dalam perusahaan (manajemen dan para karyawan) dan kepada masyarakat di luar perusahaan (bank, investor, pemasok dan sebagainya).” Selanjutnya Margaretha (2004 : 12) mengatakan bahwa : ”Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi serta posisi keuangan perusahaan.” METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriftif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti 22



dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan. Dalam penelitian ini, penulis memilih obyek penelitian pada perusahaan efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2014. Perusahaan Efek dijelaskan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan atau purposive sampling. Dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 1 sampel untuk periode 2012 – 2014, yaitu PT Makinta Securities. Prosedur pemilihan sampel disajikan dalam tabel 1. Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel No. Kriteria Sampel 1. Perusahaaan efek yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 2. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap selama tahun 2012 – 2014 3.

Perusahaan yang peredaran brutonya lebih dari 4,8 M selama tahun 2012 – 2014

4.

Perusahaan yang mengalami rugi berturut turut selama tahun 2012 – 2014

5.

Perusahaan yang tidak memperoleh laba positif berturut-turut selama tahun 2012-2014 Jumlah Sampel Akhir

Jumlah 115 (8) 107 (95) 12 (8) 4 (3) 1

Sumber: Data diolah Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan perantara efek yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 melalui situs resmi www.idx.co.id. Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut: 1. Menyusun laporan laba rugi 2. Menentukan laba bersih sebelum pajak 3. Membuat rekonsiliasi fiskal 4. Menghitung pajak berdasarkan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 5. Menghitung pajak berdasarkan UU Perpajakan No. 46 Tahun 2013 6. Menentukan laba bersih setelah pajak HASIL DAN PEMBAHASAN Cara menghitung laba bersih yaitu laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan badan yang berlaku. Jadi untuk menghitung laba bersih perusahaan tergantung pada besarnya pajak yang dibayar pada pihak perpajakan, Cara untuk menghitung PPh badan yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan neto. Namun sejak dikeluarkan peraturan baru pada Juni 2013, perubahan dalam menentukan besarnya PPh badan terutang ditampilkan sebagai berikut.

23



Tabel 2 Perubahan Perhitungan PPh Badan yang Diterapkan PT Makinta Securities Keterangan Dasar Peraturan Tarif Dasar Pengenaan Pajak

2012 – 2013 UU PPh No. 36 Tahun 2008 25 % kena pajak Penghasilan

2014 PP No. 46 Tahun 2013 1% Peredaran Bruto

Perbandingan PT Makinta Securities Tahun 2012 Dalam menentukan laba bersih dan ketepatan PT. Makinta Securities untuk menghitung laba bersih dan PPh Badan yang harus disetor maka dibuat perbandingan perhitungan PPh Badan sesuai dengan perusahaan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan, baik perhitungan angsuran pajak maupun besarnya pajak yang kurang/lebih bayar. Dalam memperhitungkan PPh Badan, PT Makinta Securities selama ini menyajikan dan memperhitungkan Rekonsiliasi fiskal antara berdasar laba komersil sebelum pajak dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak antara laba (rugi) sebelum pajak seperti disajikan dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku Berdasarkan perhitungan Fiskal Laba komersial sebelum pajak Koreksi Fiskal : ∑ Beda Permanen : Pendapatan lainnya Jamuan Konsumsi dan Umun Koran, Majalah, Buku Perijinan Iuran keanggotaan Denda Pajak Laba Penghasilan hak atas bangunan Pajak bunga deposito Pajak jasa giro Pajak pendapatan sewa ruang kantor Jumlah Perbedaan Permanen Perbedaan Temporer Jumlah Laba sebelum pajak fiskal PPh Badan 25% x Rp 3.999.247.286 Laba bersih setelah pajak fiskal

1.838.899.509 1.679.390.705 3,518,290,215 480.957.071 3,999,247,285 999,811,821

Rp 1.838.899.508 (Rp 9.356.787) Rp 47.481.958 Rp 29.092.190 Rp 17.163.000 Rp 2.500.000 Rp 2.499.996 Rp 1.812.413 (Rp 81.740.012) Rp 1.035.279.493 Rp 683.677.651 Rp 44.577.600 + Rp 1.679.390.705 Rp 480.957.071 + Rp 3.999.247.286 Rp 999,811,822 Rp 2.999.435.465

24



Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.838.899.509 1.679.390.705 3.518.290.215 480.957.071 3.999.247.285 999.811.821

Pajak tangguhan perusahaan di peroleh dari pajak kini di kurangi pajak tahun berjalan yaitu Rp. 826.004.250 – Rp. 999,811,821 = Rp – 173.807.571. Tabel 3 Perbandingan Perhitungan PPh badan dan laba bersih Tahun 2012 PT MAKINTA SECURITIES Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (dalam Rupiah) Menurut Perusahaan

KETERANGAN

PENDAPATAN USAHA Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek Pendapatan Kegiatan Penasihat dan Pengelolaan Investasi Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN

Setelah Rekonsiliasi Fiskal

917.459.710

917.459.710

106.721.831

106.721.831

67.509.947

67.509.947

(8.119.628.320) 408.459.162

(8.119.628.320) 408.459.162

(6.619.477.670)

(6.619.477.670)

4.096.238.947 829.529.248 811.900.000 101.944.117 447.487.690

4.096.238.947 829.529.248 811.900.000 101.944.117 447.487.690

6.287.100.002

6.287.100.002

BEBAN USAHA Beban Kepegawaian Umum dan Administrasi Sewa Kantor Komunikasi Penyusutan Aset Tetap JUMLAH BEBAN USAHA LABA (RUGI) USAHA

(12.906.577.672)

(12.906.577.672)

PENDAPATAN LAIN-LAIN

14.745.477.180

14.745.477.180

1.838.899.508

1.838.899.508

826.004.250 (173,807,571)

826.004.250 (173,807,571)

1.186.702.829

1.186.702.829

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan LABA BERSIH SETELAH PAJAK

Sumber : Data Perusahaan dan data diolah 25



Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2012 yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No 36 tahun 2008. Perbandingan PT Makinta Securities Tahun 2013 Dalam memperhitungkan PPh Badan, PT Makinta Securities selama ini menyajikan dan memperhitungkan Rekonsiliasi fiskal antara berdasar laba komersil sebelum pajak dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak. antara laba (rugi) sebelum pajak seperti disajikan dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku Berdasarkan perhitungan Fiskal Laba komersial sebelum pajak Koreksi Fiskal : ∑ Beda Permanen : Pendapatan lainnya Jamuan Konsumsi dan Umun Koran, Majalah, Buku Iuran keanggotaan Denda Pajak Beban Pajak Penghasilan Pajak bunga deposito Pajak Jasa giro Jumlah Perbedaan Permanen Perbedaan Temporer Jumlah Laba sebelum pajak fiskal PPh Badan 25% x Rp 6.357.674.332 Laba bersih setelah pajak fiskal

4.271.778.727 2.163.385.019 6.435.263.746 (77.489.414) 6.357.674.332 1.589.418.583

Rp. 4.271.778.727 (Rp 818.182) Rp 32.704.143 Rp 40.751.996 Rp 8.762.000 Rp 2.500.000 Rp 42.649.040 Rp 120.968.074 Rp 1.531.689.028 Rp 382.542.556 + Rp. 2.163.385.019 Rp. (77.489.414) + Rp 6.357.674.332 Rp. 1.589.418.583 Rp. 4.768.255.749

Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku

Rp4.271.778.727 Rp 2.163.385.019 Rp 6.435.263.746 Rp (77.489.414) Rp 6.357.674.332 Rp 1.589.418.583

Pajak tangguhan perusahaan di peroleh dari pajak kini di kurangi pajak tahun berjalan yaitu Rp. 999,811,821 – Rp. 1.589.418.583 = Rp. – 589.606.762. Jika PPh badan tersebut

26



dimasukkan dalam perhitungan laba rugi komersil maka akan terjadi laba bersih sebagai berikut: Tabel 4 Perbandingan Perhitungan PPh badan dan laba bersih Tahun 2013 PT MAKINTA SECURITIES Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (dalam Rupiah) Menurut Perusahaan

KETERANGAN

PENDAPATAN USAHA Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek Pendapatan Kegiatan Penasihat dan Pengelolaan Investasi

Setelah Rekonsiliasi Fiskal

1.220.214.273

1.220.214.273

3.132.282.240

3.132.282.240

-

-

(2.592.804.367) 449.967.707

(2.592.804.367) 449.967.707

2.209.659.853

2.209.659.853

3.502.795.654 1.572.095.718 783.300.000 87.716.902 46.984.564

3.502.795.654 1.572.095.718 783.300.000 87.716.902 46.984.564

5.992.892.838

5.992.892.838

(3.783.232.985)

(3.783.232.985)


8.055.011.712

8.055.011.712

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

4.271.778.727

4.271.778.727

999,811,821 (589.606.762)

999,811,821 (589.606.762)

3.861.573.668

3.861.573.668

Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BEBAN USAHA Beban Kepegawaian Umum dan Administrasi Sewa Kantor Komunikasi Penyusutan Aset Tetap JUMLAH BEBAN USAHA LABA (RUGI) USAHA

Pajak Kini Pajak Tangguhan LABA BERSIH SETELAH PAJAK

Sumber : Data Perusahaan dan data diolah Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2013 yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No 36 tahun 2008. Walaupun UU PPh No. 46 sudah berlaku tahun sejak Juli 2013 namun PT Makinta Securities tetap menggunakan UU PPh No. 46 tahun 2013 karena dalam tahun pertama boleh tetap menggunakan UU PPh No 36 tahun 2008. Perbandingan PT Makinta Securities tahun 2014

27



Dalam memperhitungkan PPh Badan, PT Makinta Securities selama ini menyajikan dan memperhitungkan Rekonsiliasi fiskal antara berdasar laba komersil sebelum pajak dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak. antara laba (rugi) sebelum pajak seperti disajikan dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku

10.114.536.14 7 2,581,314,665 12.695.850.812 (49.938.412) 12.645.912.400 39.687.513

Berdasarkan perhitungan Fiskal (PPh Badan Tahun 2013) Laba komersial sebelum pajak Rp.10.114.536.147 Koreksi Fiskal : ∑ Beda Permanen : Pendapatan lainnya (Rp. 11.305.363) Jamuan Rp. 142.574.440 Konsumsi dan Umun Rp. 31.280.146 Koran, Majalah, Buku Rp. 9.299.000 Perijinan Rp. 500.000 Iuran keanggotaan Rp. 3.041.667 Denda Pajak Rp. 85.748.322 Beban pungutan biaya tahunan OJK Rp. 22.149.709 Iuran akses SCBD Rp. 7.460.000 Beban pemeliharaan jasa informasi Rp. 8.523.932 Pajak bunga deposito Rp. 2.048.200.237 Pajak jasa giro Rp. 233.842.575 + Jumlah Perbedaan Permanen Rp. 2,581,314,665 Perbedaan Temporer : Beban Penyusutan Perabot Kantor (Rp. 23,145,412 Beban Penyusutan Komputer (Rp. 22,793,000 Beban Penyusutan (Rp. 4,000,000) + Jumlah Perbedaan Temporer (Rp. 49.938.412) + Jumlah Laba sebelum pajak fiskal Rp 12.645.912.400 PPh Badan 1% x 3.968.751.263 Rp. 39.687.513 Laba bersih setelah pajak fiskal Rp. 12.606.224.887

Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku 28

10.114.536.14 7 2,581,314,665 12.695.850.812 (49.938.412) 12.645.912.400 39.687.513



Jika PPh badan tersebut dimasukkan dalam perhitungan laba rugi komersil maka akan terjadi laba bersih sebagai berikut: Tabel 5 Laporan Laba Rugi PT Makinta Securities Setelah Rekonsiliasi Fiskal 2014 (PPh Badan Tahun 2013) PT MAKINTA SECURITIES Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (dalam Rupiah) KETERANGAN

2014

PENDAPATAN USAHA Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan Penjualan Pendapatan Kegiatan Penasihat dan Pengelolaan i Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek Lain-lain

2.261.619.383 10.265.943 1.239.422.394 457.443.543

JUMLAH PENDAPATAN

3.968.751.263

BEBAN USAHA Beban Kepegawaian Umum dan Administrasi Sewa Kantor Komunikasi Penyusutan Aset Tetap

3.072.212.481 1.365.778.781 8.527.932 85.043.619 39.942.266

JUMLAH BEBAN USAHA

5.346.277.147

LABA (RUGI) USAHA

(1.377.525.884)


11.492.062.033

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan LABA BERSIH SETELAH PAJAK Sumber : Data diolah

10.114.536.149 39.687.513 10.074.848.636

Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2014 yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No 46 tahun 2013 dimana sudah menggunakan tarif 1% dari peredaran bruto.

29



Tabel 6 Perbandingan hasil analisis Laba bersih (dalam Rupiah) Keterangan PPh Badan Laba Bersih 2012 Perusahaan 999.811.821 1.186.702.829 Fiskal 999.811.821 1.186.702.829 Selisih 0 0 2013 Perusahaan 1.589.418.583 3.861.573.668 Fiskal 1.589.418.583 3.861.573.668 Selisih 0 0 2014 Perusahaan 39.687.513 10.074.848.636 Fiskal 39.687.513 10.074.848.636 Selisih 0 0 Sumber: Data diolah Tabel 7 Perbandingan Laba bersih Tahun 2014 (dalam Rupiah) Keterangan Laba Bersih PPh 2008 10.097.177.083 PPh 2014 10.074.848.636 Selisih 22,328,447 Sumber: Data diolah Dari tabel perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih yang dilakukan diatas, perusahaan sudah menerapkan peraturan Undang – Undang Perpajakan dengan tepat yaitu UU PPh No 36 Tahun 2088 untuk tahun 2012 – 2013 dan UU PPh 46 Tahun 2013 untuk tahun 2013, sehingga laba bersih yang dihasilkan juga sudah sesuai dengan perhitungan fiskal. Laba bersih tahun 2012 adalah Rp. 1.186.702.829,- tahun 2013 Rp. 3.861.573.668,- dan tahun 2014 sebesar Rp. 10.074.848.636. Perhitungan PPh badan 2014 yang membandingkan antara PPh Tahun 2008 dan Tahun 2013 diperoleh laba Rp. 10.097.177.083 (untuk PPh bdan Tahun 2008) dan Rp. 10.074.848.636 (untuk PPh Badan Tahun 2013). Dalam perhitungan laba bersih antara perhitungan PPh badan Tahun 2008 dan Tahun 2013 menghasilkan selisih yaitu Rp. 22,328,447. Laba bersih perusahaan lebih besar jika menggunakan PPh badan Tahun 2008. Selain itu, Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh Badan lebih menguntungkan bagi pihak perpajakan daripada menggunakan UU PPh No. 36 Tahun 2008. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan pembahasan mengenai perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Perusahaan sudah tepat dalam menghitung laba bersih dan PPh Badan sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk tahun 2012 dan 2013, dan menghitung laba bersih dan PPh Badan sesuai dengan UU PPh No. 46 Tahun 2013 untuk tahun 2013. Meskipun dalam tahun 2013 30



perusahaan belum menggunakan Undang – Undang yang baru yaitu UU PPh No 46 tahun 2013 tapi menurut perpajakan tetap di perbolehkan selama tahun 2013. Pajak Penghasilan badan untuk tahun 2012 Rp.999.811.821, untuk tahun 2013 Rp. 1.589.418.583 dan untuk tahun 2014 Rp.39.687.513 sehingga pada tahun 2012 – 2013 terjadi kenaikan PPh badan sebesar Rp. 589.606.762 sedangkan setelah ditetapkannya UU PPH No 46 selisih untuk tahun 2013 – 2014 berkurang sebesar Rp. 1.549.731.070. Laba bersih untuk tahun 2012 Rp. 1.186.702.829, Laba bersih untuk tahun 2013 Rp. 3.861.573.668 dan untuk tahun 2014 Rp. 10.074.848.636 sehingga selisih laba tahun 2012 – 2013 Rp. 2.674.870.839 dan untuk tahun 2013 -2104 Rp. 6.213.274.968. Perhitungan PPh badan 2014 yang membandingkan antara PPh Tahun 2008 dan Tahun 2013 diperoleh laba Rp. 10.097.177.083 (untuk PPh bdan Tahun 2008) dan Rp. 10.074.848.636 (untuk PPh Badan Tahun 2013). Dalam perhitungan laba bersih antara perhitungan PPh badan Tahun 2008 dan Tahun 2013 menghasilkan selisih yaitu Rp. 22,328,447. Laba bersih perusahaan lebih besar jika menggunakan PPh badan Tahun 2008. Selain itu, Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh Badan lebih menguntungkan bagi pihak perpajakan daripada menggunakan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Saran 1. PT Makinta Securities sebaiknya lebih memperhatikan rekonsiliasi fiscal yang dibuat yaitu dengan merinci perbedaan fiscal dan temporernya sehingga pembaca dan pengguna laporan keuangan bisa memahami pendapatan dan beban apa saja yang masuk pada perbedaan temporer dan perbedaan permanennya. 2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kriteria penentuan sampel agar sampel tidak terbatas pada satu objek saja, sehingga nantinya akan dapat digeneralisasikan ke objek penelitian lain yang memiliki perbedaan karakteristik dengan objek dalam penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA Purba, P.Marisi. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan. Bandung.Graha Ilmu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. Waluyo. 2005. Perpajakan Edisi 6. Jakarta. Salemba Empat. http://kafepajak.files.wordpress.com/2013/13/pokok-pokok-perubahan-uu-pph.ppt http://www.pajak.go.id http://www.idx.co.id/

31


Modus dan Jenis Fraud dalam .... Purwanto

MODUS DAN JENIS FRAUD DALAM LEMBAGA PEGADAIAN DARI HASIL PUTUSAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG PURWANTO KAP Johan Malonda Mustika & Rekan ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk fraud pegadaian, pihak-pihak yang dapat melakukan fraud pegadaian serta upaya mengungkapkan modus operandi fraud yang terjadi di pegadaian. Penulis mencoba menggambarkan modus dan fraud yang terjadi pada pegadaian dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada tindakan fraud dipegadaian. Jenis artikel ini adalah deskriptif, dimana penulis mencoba menggambarkan modus dan fraud yang terjadi pada pegadaian dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada tindakan fraud dipegadaian. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder dimana data dalam artikel ini menggunakan putusan pengadilan yang terkait tentang fraud dalam kurun waktu 2013-2015. Berdasarkan data putusan MA terkait kejahatan yang terjadi dipegadaian diperoleh hasil bahwa pegadaian tidak sepenuhnya bebas dari fraud karena ada beberapa tipe fraud yang terjadi dipegadaian yaitu Rekayasa Kredit, Tidak Dilakukannya Mekanisme Survey Terhadap Pengajuan Kredit, Jaminan Bukan Milik Debitur, Kredit Fiktif, Rekayasa Kredit Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegadaian, Pending Angsuran Oleh Petugas Pegadaian Kata Kunci: Fraud, Modus, Pegadaian PENDAHULUAN Pada tahun 2014, risiko kredit UMKM cenderung meningkat tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang lebih tinggi menjadi 3,97% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,19% Memburuknya rasio NPL kredit UMKM diantaranya disebabkan oleh: (i) kemampuan keuangan debitur yang menurun akibat perlambatan usaha, suku bunga kredit yang relatif tinggi, kenaikan harga beberapa komponen usaha (antara lain bahan bangunan, spare part kendaraan), gagal panen karena kondisi cuaca, dan turunnya keuntungan usaha debitur, serta (ii) infrastruktur dan SDM bank yang belum memadai dalam pengelolaan kredit UMKM terutama terkait dengan keterbatasan jaringan kantor, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, dan belum sempurnanya bisnis proses kredit UMKM. Pemburukan rasio NPL kredit UMKM terutama didorong oleh peningkatan rasio NPL di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi serta sektor Transportasi & Telekomunikasi. Berdasarkan skala usaha, rasio NPL kredit Usaha Kecil lebih tinggi dibandingkan rasio NPL pada skala usaha lainnya, yaitu sebesar 4,73%. Sedangkan rasio NPL kredit Usaha Mikro sebesar 3,33% dan Usaha Menengah 3,79%. Rasio NPL KUR pada tahun 2014 juga sedikit memburuk menjadi 3,19% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,07%. Secara umum, hal tersebut disebabkan oleh proses bisnis penyaluran KUR pada bank pelaksana maupun permasalahan yang dialami debitur KUR (laporan perekonomian Indonesia 2014). Hal ini menyebabkan masyarakat memilih lembaga keuangan selain bank yang dianggap lebih aman dari tindakan fraud yang dalam hal ini adalah pegadaian, yang dalam hal ini menerapkan usaha pokok menyalurkan uang pinjaman/kredit kepada masyarakat 32



atas dasahukum gadai dengan jaminan berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Dalam penyaluran kreditnya Perum pegadaian menerapkan prosedur yang mudah, cepat dan aman. Menurut Ika (2014:2) Dalam memperoleh kredit di Perum pegadaian tidak dihadapkan pada prosedur yang rumit dan tidak membutuhkan waktu yang lama, selain itu pihak Perum pegadaian juga menjamin keamanan dan keutuhan setiap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak perum pegadaian akan memberikan ganti rugi atas barang jaminan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut (Sethyon, 2002:13) dalam Yahya (2013) pegadaian adalah lembaga yang unik sebab tidak ada lembaga kredit yang bisa menerima barang jaminan berupa kain, sarung, gerabah, barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan barang bergerak lainnyaselain dari pegadaian Hal yang sama juga di utarakan oleh Rocco (2014:8) : pegadaian menawarkan layanan yang unik: pasokan uang tunai yang cepat untuk klien mereka, hanya melalui pertukaran barang milik pribadi. Prosedur standar dimulai dengan penilaian dari nilai moneter item klien. Jika klien menerima tawaran itu, dia bisa secara langsung menjual item pada pegadaian atau dia bisa meminta pinjaman, menggunakan digunakan sebagai jaminan serta Biasanya, tawaran itu berkisar dari 30 sampai 75 persen dari nilai pasar) Dalam Laporan Anual Pegadaian 2014 disebutkan sepanjang tahun 2014, pegadaian telah menyalurkan uang pinjaman (omzet) sebesar Rp 102,59 triliun dengan pencapaian 80,14% dari target. Jumlah uang pinjaman ini tumbuh 0,45% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013. Dari omzet pinjaman tersebut, capaian OSL hingga akhir tahun 2014 sebesar Rp27,78 triliun, mencapai 81% dari target dengan kenaikan 5,39% dibandingkan dengan periode sama tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian mengalami pertumbuhan yang siginfikan dalam alternatif lembaga keuangan pengganti perbankan dalam melakukan pinjaman. Dalam penerapannya apakah benar bahwa pegadaian menjadi lembaga yang bebas dari fraud seperti yang diharap sebagai alternatif penyalur kredit selain perbankan. Menyadari hal tersebut peneliti ingin mengkaji tentang modus fraud apa saja yang ada dalam pegadaian dari hasil putusan pengadilan MA? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui modus fraud dalam pegadaian dalam putusan pengadilan MA. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pegadaian Perum pegadaian adalah lembaga perkreditan yang berdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga keuangan nonbank ini hadir di tengah masyarakat sebagai solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai dengan slogannya, ”Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.” Sebagai sahabat masyarakat menengah ke bawah, perseroan terus berupaya memberikan pelayanan pembiayaan yang tercepat, termudah, dan aman. Pegadaian yang sejak dahulu konsisten dan setia pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil akan terus mendampingi nasabahnya sampai memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera. Kedepan, Pegadaian akan tetap memperkokoh positioning tersebut, yaitu memberi solusi keuangan 33



kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat (instant cash) dengan proses yang mudah. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir pasal 3, pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha tersebut, terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Kegiatan Usaha Utama; penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikat, dan perdagangan logam mulia serta batu adi. 2. Kegiatan Usaha Lainnya; jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman, optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan. Pengertian Fraud Dalam buku Fraud Examiners Manual 2013 ACFE, fraud didefinisikan sebagai tindakan seseorang memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan dengan unsur-unsur tak terduga,tipu daya, licik, dan tidak jujur yng merugikan orang lain. Menurut Rodney dan Thomas (2011:1), fraud adalah Semua sarana aneka yang kecerdikan manusia bisa merancang, yang terpaksa oleh satu orang, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi palsu. Kecurangan (Fraud) merupakan penipuan baik salah saji maupun lalai dalam pengungkapan laporan keuangan yang disengaja. Fraud bisa terjadi berupa; 1. Manipulasi; kesalahan atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung 2. Salah saji atau kelalaian yang disengaja dalam pengungkapan transaksi/kejadian 3. Kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Fraud Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud meliputi: Greeds (keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang, Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, Needs (kebutuhan) :berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu- individu untuk menunjang hidupnya yang tidak wajar serta penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai, Exposures (pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi. Hukuman pada pelaku korupsi yang rendah tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain (Karyono, 2013:11). Empat akar masalah di atas merupakan factor penyebab fraud. Tapi, dari keempat pusat segalanya adalah sikap rakus dan serakah. Greed. Sistem yang bobrok belum tentu membuat orang melakukan fraud. Pendeknya, perilaku fraud bermula dari sikap serakah yang akut.

34



Tanda-tanda Terjadinya Fraud Fraud dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau pemeriksaan intern apabila jeli dalam melihat tanda-tanda fraud tersebut. Karyono (2013:91) menyatakan bahwa beberapa tanda-tanda fraud : Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya, Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan, Pengendalian operasi yang tidak baik., Situasi karyawan yang sedangdalam tekanan. Fraud Pada Peyaluran Pinjaman Menurut Nurharyanto (2013:141), Fraud pada aktivitas pinjaman (loan), secara garis besar memiliki 7 aspek yaitu : 1. Pemalsuan dokumen kredit mencakup: Identitas, Profil Individu, Profil Kinerja Keuangan, Data Agunan/ Jaminan, Nilai Jamianan Surat Pendukung Yang Diperlukan. 2. Kerjasama dengan orang dalam 3. Mark-up nilai jaminan 4. Pelanggaran wewnang pemutusan kredit 5. Side streaming 6. Kredit fiktif, topengan, chanelling 7. L/C fiktif Sedangkan menurut Irman (2006:51), anatomi kejahatan kredit yang merupakan penyaluran dana pada masyarakan adalah sebagai berikut: 1. Modus kejahatan kredit minus yaitu peminjamn/debitur melakuakan pelunasan pinjamannya jauh lebih kecil dari pinjaman dan bunga yang telah disepakati. 2. Modus kejahatan kredit fiktif yaitu kejahatan bermodus fiktif mengacu pada berbagai pemalsuan misalnya membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual. 3. Modus kejahatan debitur fiktif yaitu debitur yang digunakan untuk mengelabui pihak kreditur agar mengeluarkan dananya namun pemakai dana bukan yang bersangkutan melainkan pihak lain. 4. Modus kejahatan dokumen fiktif yaitu segala sesuatu yang tertulis,tertuang, terekam dalam kertas ataupun sarana peraltan, sehingga mengandung suaty pengertian yang dapat dilihat, didengar dan dibaca. 5. Modus perusahaan fiktif yaitu debitur yang dalam hal ini berbentuk badan hukum namun segala sesuatunya tidak ada dan hanya pernyataan ucapan saja mengenai keberadaan perusahaan tersebut. 6. Modus jaminan fiktif yaitu jaminan yang diajukan oleh debitur dalam memperoleh dana tidak ada, atau bukan milik debitur sendiri. Hasil Putusan Kasus Terkait Dengan Fraud Pegadaian Terkait dengan pembahasan tentang modus fraud pada pegadaian berikut adalah rangkuman dari putusan pengadilan mahkamah agung terkait fraud pegadaian:

35



Tabel 1 Hasil Putusan Terkait dengan Fraud Pegadaian NOMOR PUTUSAN

TERSANGKA

MODUS

KERUGIAN

No: 125/Pid.B/2014/PN Byl

YOGA RISTI HANDAYANI Binti SUPARJO

Melakukan pinjaman pada pihak pegadaian namun jaminan berupa gelang Rp emas bukan milik debitur sendri

No : 12/PDT/2014/PTY

SRI WAHYU HARINI, SE Binti ESTI SAROYO, WIEN SUMARYANTO SOEMARDJO, SE. MM

Menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian saling bekerja Rp sama melakukan 1,107,624,000 pinjaman kredit rekayasa dengan jaminan emas palsu

No : 44/PID.SUSTPK/2014/PN Mtr

4,500,000

Menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian selaku kepala melakukan pinjaman kredit rekayasa Rp 254,030,000 dengan jaminan emas dengan taksiran diatas harga pasar Menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian bekerja sama dengan terdakwa Moh Udji Prasodjo dengan cara Terdakwa telah menerima angsuran kredit kreasi dan pelunasan kredit kreasi dari para nasabah namun setelah menerima uang angsuran dan pelunasan tersebut, terdakwa dan saksi Moh Rp Udji Prasodjo 1,258,943,665 bermusyawarah untuk menentukan nasabah mana yang ditahan angsuran atau pelunasannya selanjutnya mereka tidak menyetorkan sebagian uang angsuran dan pelunasan kredit Kreasi tersebut kepadakasir PT Pegadaian (Persero) cabang Demak.

HARBINTORO

No: 45 / Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. KASMURI Smg

36



Lanjutan Tabel 1 Hasil Putusan Terkait dengan Fraud Pegadaian NOMOR PUTUSAN

No: 85/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.

No: 02/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg.

TERSANGKA

AGUS MULYADI

AHMAD FAOZAN Bin MASHUDI

MODUS Tidak melakuakan survey/cross check kepada nasabah Krista minimal 40% dari seluruh nasabah Krista, Mengetahui dan membiarkan keterlibatan koordinator/pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pegadaan CPP Cikudapateuh dalam penyaluran KRISTA serta Menyetujui penyaluran dana Krista tidak sesuai ketentuan, karena penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) tidak sesuai dengan ketentuan di atas kredit tersebut diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai kriteria yang disyaratkan berakibat dana tersebut dinikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya sebab penggunaan dana tidak tepat sasaran, akibat tidak tepat sasaran maka Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) yang seharusnya bergulir/dapat disalurulangkan menjadi macet yang sesuai temuan Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian (Persero) Melakukan perbuatanperbuatan dengan membuat 95 (Sembilan puluh lima) Surat Bukti Kredit/SBK fiktif yang diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa Ahmad Faozan Bin Mashudi untuk mencairkan pinjaman dari Pegadaian Cabang Pati

37

KERUGIAN

Rp 10,958,786,184

Rp 274,660,000




No: 01 / PHI/ 2013 / PN.DPS

TERSANGKA

DODOK SUTIYONO, BA., NORA IDANINGSIH dan PAULINA A LOWOKEDA

MODUS

KERUGIAN

• Tidak melaksanakan pengawasan melekat (waskat ) dan tidak melakukan tugasnya sebagai Kuasa Pemutus Kredit (KPK) terhadap Barang – Barang Jaminan (BJ) yang telah ditaksir oleh bawahannya (Sdri.NORA IDANINGSIH, Manajer Usaha Lain dan Penaksir) sehingga berakibat lolosnya beberapa BJ yang ditaksir tinggi yakni taksiran yang melebihi dari kriteria batas toleransi dari taksiran wajar (Bukti P.12) • Ditemukan Surat Bukti Kredit (SBK) kosong yang sudah ditandatangani oleh Tergugat, hal ini menyalahi prosedur dan berakibat fatal yakni lolosnya beberapa BJ yang ditaksir tinggi. (Bukti P.13) • Ditemui nasabah yang mendapat perlakuan berbeda yakni, Ibu Komang Sumiati yang biasa membeli barang lelang tetapi dananya tidak cukup, untuk mencukupinya dengan menggadaikan kembali barang tersebut, selain itu ada beberapa BJ atas nama orang yang bukan pemilik dari barang tersebut, hal ini telah menyalahi prosedur karena terkesan membeda – bedakan pelayanan kepada nasabah yang berdampak negatif bagi citra Perusahaan Penggugat. (Bukti P.14) Melakukan perbuatan kredit fiktif, sebagai KPK menyetujui penyaluran Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) yang BJ – nya berasal dari BLP (Barang Lelang Pegadaian) Kredit Gadai/ KCA (Kredit Cepat Dan Aman)

Rp 3,137,780,329

38




No: 54/PID.B/2014/PN. BTM.

No: 56/Pid.B/2013/PNLsm

No: 76 K/Pdt.Sus/2013

TERSANGKA

MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT

MODUS Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseron atau maskapai.

ALIMUDDIN

Melakukan pinjaman pada pihak pegadaian namuan jaminan berupa gelang emas bukan milik debitur sendri

WAWAN KURNIAWAN

Bahwa dalam tahapan proses penyaluran kredit Krista yang dilakukanoleh Tergugat banyak tahapan yang diabaikan dengan alasan banyaknya berkas yang masuk sehingga formulir aplikasi kredit dan analisa usaha tidak ditandatangani oleh Tergugat sebagai analis kredit dan pemimpin cabang sebagai Kuasa Pemutus Kredit (KPK), kesalahannya dalammenyalurkan kredit Krista yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional atau Standar Operasi Prosedur (SOP)

39

KERUGIAN

Rp 112,275,902

Rp 5,500,000

Rp11,134,239,800




No: 99/Pid.SusTPK/2014/PN. Bdg

TERSANGKA

ABDUL ROZAK

MODUS Terdakwa ABDUL ROZAK sendiri. Terdakwa menggunakan nasabah yang disebutkan diatas untuk mengajukan gadai/kredit cepat aman dan menerima uang pinjaman saat pencairan kredit tetapi nasabah tersebut tidak pernah datang ke kantor cabang PT PEGADAIAN untuk melunasi kredit gadainya, akan tetapi kredit gadai tersebut sudah berstatus lunas dimana yang melakukan pelunasan adalah terdakwa ABDUL ROZAK dengan jalan melakukan koreksi sewa modal melalui Sistem Aplikasi SISCADU.Cara terdakwa dalam Aplikasi SISCADU melakukan koreksi sewa modal adalah masuk melalui menu koreksi KCA dengan menggunakan username KACAB. Setelah menu tersebut terbuka langkah selanjutnya untuk bisa melakukan koreksi sewa modal harus mengetahui SANDI KOREKSI dan sandi koreksi tersebut harus dikirimkan ke TI Wilayah untuk digenerate (diubah) untuk kemudian dimasukkan dalam menu permintaan sandi koreksi akan tetapi Terdakwa ABDUL ROZAK tanpa menghubungi TI Kanwil VIIIdapat mengenerate sandi koreksi tersebut sehingga menu koreksi sewa modal terbuka dan terdakwa melakukan koreksi sewa modal, dimana sewa modal yang seharusnya telah dibayar oleh nasabah PT PEGADAIAN dipindahkan oleh terdakwa untuk

40

KERUGIAN

Rp 416,938,600




TERSANGKA

MODUS

KERUGIAN

membayar pelunasan kredit gadai dan sewa modal milik nasabah tertentu yang memiliki kredit gadai tetapi tidak melakukan pelunasan.

No: 137/ PID.B / 2014 / PN. Ktg

Menyalahgunakan jabatan FLAVIUS pegawai pegadaian mencuri WILFRIED EVER barang jamianan milik nasabah TATANGINDAHU yang disimpan dipegadaian

Rp 155,317,644

Sumber: putusan pengadilan MA (2013-2015) METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan modus dan fraud yang terjadi pada pegadaian dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada tindakan fraud dipegadaian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data dalam penelitian ini menggunakan putusan pengadilan yang terkait tentang fraud di pegadaian, dalam kurun waktu 2013-2015, agar fraud yang digunakan dalam penelitian ini mendapat modus fraud yang baru. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. HASIL DAN PEMBAHASAN Rekayasa Kredit Dalam proses pengajuan kredit debitur melakukan fraud dengan cara debitur memalsukan dokumen pengajuan kredit tanpa sepengetuahan dari karyawan pegadaian dengan tujuan mendapatkan persetujuan pengajuan kredit,hal ini berisiko bagi pegadaian dikarnakan data yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataannya dan berpotensi kredit yang mereka berikan tidak dapat kembali. Seperti dalam kasus nomor : 12/PDT/2014/PTY dengan tersangka Sri Wahyu harini, SE binti Esti Saroyo, dan Wien Sumaryanto Soemardjo, SE., MM dengan cara serta menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian saling bekerja sma melakukan pinjaman kredit rekayasa dengan jaminan emas palsu hingga menyebabkan kerugian sebsar Rp 1,107,624,000. Pemberian fasilitas kredit dengan pemakai dana bukan debitur. Pemberian kredit dengan pemakai dana bukan debitur yang bersangkutan, biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang, pelaku biasa mengajukan kredit dengan jumlah besar dan jaminan yang jumlah taksirannya besar dikarenakan pemakaian uangnya dilakukan oleh orang lain yang bkukan debitur, hal ini sangat beresiko dikarenakan pada kemudian hari bisa terjadi kredit macet sebab pemakai dana dan yang menandatangani surat perjanjian adalah orang yang berbeda.

41



Nomor : 54/PID.B/2014/PN.BTM. muhammad arif nurhidayat membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseron atau maskapai dengan kerugian Rp 112,275,902.00 Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2014/PN. bdg. Abdul Rozak, terdakwa Abdul Rozak sendiri. Terdakwa Abdul Rozak menggunakan nasabah yang disebutkan diatas untuk mengajukan gadai/kredit cepat aman dan menerima uang pinjaman saat pencairan kredit tetapi nasabah tersebut tidak pernah datang ke kantor cabang PT Pegadaian (persero) untuk melunasi kredit gadainya, akan tetapi kredit gadai tersebut sudah berstatus lunas dimana yang melakukan pelunasan adalah terdakwa Abdul Rozak dengan jalan melakukan koreksi sewa modal melalui sistem aplikasi siscadu. Cara terdakwa Abdul Rozak dalam aplikasi siscadu melakukan koreksi sewa modal adalah masuk melalui menu koreksi kca dengan menggunakan username kacab. setelah menu tersebut terbuka langkah selanjutnya untuk bisa melakukan koreksi sewa modal harus mengetahui sandi koreksi dan sandi koreksi tersebut harus dikirimkan ke TI wilayah untuk di-generate (diubah) untuk kemudian dimasukkan dalam menu permintaan sandi koreksi akan tetapi terdakwa Abdul Rozak tanpa menghubungi TI kanwil VIII dapat mengenerate sandi koreksi tersebut sehingga menu koreksi sewa modal terbuka dan terdakwa Abdul Rozak melakukan koreksi sewa modal, dimana sewa modal yang seharusnya telah dibayar oleh nasabah-nasabah pt pegadaian (persero) dipindahkan oleh terdakwa Abdul Rozak untuk membayar pelunasan kredit gadai dan sewa modal milik nasabah tertentu yang memiliki kredit gadai tetapi tidak melakukan pelunasan. dengan kerugian Rp. 416,938,600.00 Tidak Dilakukannya Mekanisme Survey Terhadap Pengajuan Kredit Dalam hal ini fraud dilakukan oleh pihak karyawan pegadaian dan debitur, hal ini biasa terjadi karena kedekekatan antara debitur dan karywan pegadaian yang memungkinkan debitur tidak disurvei dalam pengajuan kreditnya serta memberikan imbalan pada karywan pegadaian saat permohonannya di loloskan. Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Agus Mulyadi, tidak melakukan survey/cross check kepada nasabah Krista minimal 40% dari seluruh nasabah Krista, Mengetahui dan membiarkan keterlibatan koordinator/pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pegadaan CPP Cikudapateuh dalam penyaluran KRISTA serta Menyetujui penyaluran dana Krista tidak sesuai ketentuan, karena penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) tidak sesuai dengan ketentuan di atas kredit tersebut diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai kriteria yang disyaratkan berakibat dana tersebut dinikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya sebab penggunaan dana tidak tepat sasaran, akibat tidak tepat sasaran maka Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) yang seharusnya bergulir/dapat disalurulangkan menjadi macet yang sesuai temuan Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian (Persero), dengan kerugian Rp. 10,958,786,184.00 Nomor 76 K/Pdt.Sus/2013, Wawan Kurniawan, bahwa dalam tahapan proses penyaluran kredit Krista yang dilakukanoleh Tergugat banyak tahapan yang diabaikan dengan alasan banyaknya berkas yang masuk sehingga formulir aplikasi kredit dan analisa 42



usaha tidak ditandatangani oleh Tergugat sebagai analis kredit dan pemimpin cabang sebagai Kuasa Pemutus Kredit (KPK), kesalahannya dalam menyalurkan kredit Krista yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional atau Standar Operasi Prosedur (SOP) dengan kerugian Rp. 11,134,239,800.00 Jaminan bukan Milik Debitur Dalam hal ini jaminan yang diajukan saat permohonan kredit bukan lah milik debitur melainkan milik orang lain yang dipinjam oleh debitur,resiko dalam hal ini adalah jika kredit macet jaminan tidak dapat ditarik oleh petugas pegadaian dikarenakan bukan milik debitur sendiri. Nomor: 125/Pid.B/2014/PN Byl, Yoga Risti Handayani binti Suparjo melakukan pinjaman pada pihak pegadaian namuan jaminan berupa gelang emas bukan milik debitur sendri dengan kerugian Rp. 4,500,000.00 Nomor : 56/Pid.B/2013/PN-Lsm Alimuddin melakukan pinjaman pada pihak pegadaian namuan jaminan berupa gelang emas bukan milik debitur sendri dengan kerugian Rp. 5,500,000.00 Kredit Fiktif Kredit fiktif biasanya dilakuakan oleh petugas pegadaia dan lebih dari 1 orang dengan cara berkas dokumen pengajuan kredit yang telah ditolak diajukan kembali tanpa sepengatuhan debitur yang bersangkuatan dan hasil dari permohonan kredit tersebut diapaki oleh petugas pegadaian sendiri Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. denga tersengka Ahmad Faozan Bin Mashudi dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan dengan membuat 95 (Sembilan puluh lima) Surat Bukti Kredit/SBK fiktif yang diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa Ahmad Faozan Bin Mashudi untuk mencairkan pinjaman dari Pegadaian Cabang Pati sehingga pegadaian mengalami kerugian sebsar Rp. 274,660,000.00 Rekayasa Kredit Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegadaian Dalam hal ini yang menjadi pelaku fraud adalah petugas pegadaian yang memiliki jabatan cukup tinggi dalam perusahaan, dengan cara menekan bawahannya untuk meloloskan kredit yang data debiturnya tidak memenuhi syarat namun di buat menjadi memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kredit. NOMOR : 44/PID.SUS-TPK/2014/PN Mtr dengan tersangaka Harbintoro dengan cara menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian selaku kepala melakukan pinjaman kredit rekayasa dengan jaminan emas dengan taksiran diatas harga pasar sehingga merugikan pegadaian sebsar Rp. 254,030,000.00 Nomor : 137/ PID.B / 2014 / PN. Ktg dengan tersangaka Flavius Wilfried Ever Tatangindahu dengan cara menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian mencuri barang jamianan milik nasabah yang disimpan dipegadaian sehingga merugikan pegadaian sebsar Rp. 155,317,644.00 Pending dan Lapping Angsuran Oleh Petugas Pegadaian Cara pelaku telah menerima angsuran kredit kreasi dan pelunasan kredit kreasi dari para nasabah namun setelah menerima uang angsuran dan pelunasan tersebut, terdakwa untuk menentukan nasabah mana yang ditahan angsuran atau pelunasannya selanjutnya tidak menyetorkan sebagian uang angsuran dan pelunasan kredit Kreasi tersebut kepada kasir PT Pegadaian (Persero) cabang Demak. Dalam kurun waktu tersebut baik. 43



Nomor : 45 / Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg dengan tersangaka Kasmuri dengan menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian bekerja sama dengan terdakwa Moh Udji Prasodjo dengan cara terdakwa telah menerima angsuran kredit kreasi dan pelunasan kredit kreasi dari para nasabah namun setelah menerima uang angsuran dan pelunasan tersebut, terdakwa dan saksi Moh Udji Prasodjo bermusyawarah untuk menentukan nasabah mana yang ditahan angsuran atau pelunasannya selanjutnya mereka tidak menyetorkan sebagian uang angsuran dan pelunasan kredit Kreasi tersebut kepadakasir PT Pegadaian (Persero) cabang Demak. Dalam kurun waktu tersebut baik sehingga merugikan pegadain sebesar Rp. 1,258,943,665.00 PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan data putusan MA terkait kejahatan yang terjadi dipegadaian diperoleh hasil bahwa pegadaian tidak sepenuhnya bebas dari fraud karena ada beberapa tipe fraud yang terjadi dipegadaian yaitu Rekayasa Kredit, Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Pemakai Dana Bukan Debitur, Tidak Dilakukannya Mekanisme Survey Terhadap Pengajuan Kredit, Jaminan Bukan Milik Debitur, Kredit Fiktif, Rekayasa Kredit Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegadaian, Pending Angsuran Oleh Petugas Pegadaian . Hal ini membuktikan bahwa tidak ada lembaga yang tidak berpotensi terjadinya fraud. Saran Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain jumlah literatur yang digunakan hanya berjumlah sedikit dan hanya membahas terkait dengan bentuk kejahatan dalam penyaluran dana pinjaman, pihakpihak yang dapat melakukan fraud dalam pegadaian. Saran penelitian selanjutnya dengan lebih menambah dan memperbanyak jumlah literatur yang digunakan sehingga bisa lebih memperdalam hasil penelitian. DAFTAR PUSTAKA Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2014. Fraud Prevention and Detterence, Fraud Examiners Manual, International Edition (FPD). Abdullah, thamrin (2007). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta. Graham Ilmu Annual Report Pegadaian 2014. Agustina, titin. 2009, Prosedur Kredit Gadai Di Perum Pegadaian Cabang Wonogiri, universitas sebelas maret Surakarta. Ananda, 2014, Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Crawford L, Rodney 2016. Fraud Guidance For CorporateCounsel Reviewing ﬁnancial Statements And Reports. Journal of Financial Crime. Irman, 2006. Anatomi kejahatan perbankan. MQS publishing. Bandung. 44



Karyono (2013). “Forensic Fraud”. 2013. Yogyakarta.ANDI. Kasmir (1998) Bank dan Lembaga Keuangan Lain Jakarta. Graham Ilmu. Khasanah, ika umiatul. 2014 Evaluasi Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Gadai pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Tlogomas Malang. Universitas brawijaya. Nurharyanto, 2013. Sistem Kendali Kecurangan Perbankan. TINTA creative production. Laporan Perkonomian Indonesia 2014, Bank Indonesia. Rocco d’este, 2014. The Effect of Stolen Goods Markets on Crime: Evidence from a QuasiNatural Experiment. University of Warwick. Supomo, Nur Indriantoro. Bambang Supomo. 1999. “Metodologi Penelitian Bisnis”. Yogyakarta.BPFE. Tuanakotta, Theodorus M. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (edisi 2). Jakarta. Salemba Empat. Tuanakotta, Theodorus M. (2011). Manipulasi Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Triandaru, Sigit. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta. Salemba Empat. Thomas J. Miles, 2008. Markets For Stolen Property:Pawnshops And Crime. The University Of Michigan Law School. Yahya. 2013, Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengeluaran Kas Pada Perum Pegadaian Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

45


Analisis Penerapan Metode Biaya Peny .... Abu Hasan

ANALISIS PENERAPAN METODE BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT FISKAL UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PAJAK TERHUTANG ABU HASAN RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan ABSTRAK Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan khususnya total akumulasi penyusutan aktiva tetap menurut metode fiskal (perpajakan) dan menurut metode komersial (akuntansi). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui total akumulasi penyusutan aktiva tetap yang diperoleh menurut metode fiskal dengan menggunakan metode garis lurus, (2) Untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah; Tarif yang dikenakan alat angkut sepeda motor 12,5% menurut ketentuan penyusutan dalam Rumah Sakit Slamet Martodirjo tersebut sebesar 15.000.000,00 sedangkan menurut fiskal tarif sebesar 25% menurut UU No 36 Tahun 2008 sebesar 22.500.000,00 sehingga menimbulkan perbedaan laba setelah pajak antara rumah sakit dan fiskal, sehingga dalam pembayaran pajaknya rumah sakit lebih kecil dari pada pajak yang dikenakan fiskal. Berdasarkan kebijakan pajak / fiskal ini pengenaan tarifnya lebih besar dibanding rumah sakit sehingga dapat mengurangi perolehan laba rumah sakit slamet martodirjo. Kata Kunci: biaya penyusutan, aktiva tetap, kebijakan fiskal, pajak terhutang PENDAHULUAN Dalam Era Globalisasi seperti saat ini kita dapat melihat bahwa setiap perusahaan yang ada dimanapun juga harus membuat apa yang dinamakan dengan laporan keuangan (Financial Statement). Dengan adanya laporan keuangan ini maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemilik modal dan pihak lain yang terkait dapat mengetahui kinerja dari perusahaan dimasa sekarang dan yang akan datang. Berbicara mengenai aktiva tetap tidak terlepas dari kebijakan dan metode penyusutan. Membahas penyusutan itu sendiri tidak hanya membahas metode penyusutan yang ada berapa macam itu tapi juga dapat membahas tentang penentuan umur ekonomis dari aktiva tetap. Pemilihan metode penyusutan haruslah dilakukan dengan benar dan tepat dan mempertimbangkan untung ruginya untuk masa mendatang. Karena itu beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematik agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum. Beban penyusutan aktiva tetap harus dialokasikan sepanjang umur ekonomis aktiva tersebut dalam menghasilkan pendapatan. Pajak secara umum merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan kepada subjek pajak dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontrapretasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

46



Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan khususnya total akumulasi penyusutan aktiva tetap menurut metode fiskal (perpajakan) dan menurut metode komersial (akuntansi). Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) Berapakah biaya penyusutan aktiva tetap yang diperoleh menurut fiskal dengan menggunakan metode garis lurus pada RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan? (2) Berapakah penghasilan kena pajak menurut fiskal yang dihasilkan RSUD Slamet Martodirdo Kabupaten Pamekasan ? (3) Berapakah besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh RSUD Slamet Martordidjo Kabupaten Pamekasan? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui total akumulasi penyusutan aktiva tetap yang diperoleh menurut metode fiskal dengan menggunakan metode garis lurus, (2) Untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Penyusutan Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, Penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, dan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam (Perpajakan Edisi Revisi 2003). Jenis-Jenis Penyusutan Aktiva Tetap Ada beberapa jenis penyusutan aktiva tetap, antara lain : a. Penyusutan (Depreciation) adalah alokasi sistematik jumlah yang dapatdisusutkan dari suatu aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaatnya. b. Amortisasi (Amortization) adalah alokasi sistematik biaya perolehan aktivatak berwujud (misalnya patent, goodwill, trademark, franchise) selamamasa manfaatnya. Menurut PSAK, periode amortisasi tidak boleh melebihi20 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 20 sudah banyakperkembangan yang terjadi sehingga untuk tenggang waktu selebihnya aktiva tidak berwujud diprediksi tidak lagi memiliki manfaat keekonomian. c. Deplesi (Depletion) adalah proses penyusutan biaya perolehan atas sumberdaya alam yang dimiliki perusahaan ke dalam periode akuntansi yang memperoleh manfaatnya. Biaya yang dikapitalisasi biasanya meliputi biayapenguasaan, eksplorasi, dan pengembangan. Penyusutan Menurut Pajak a. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan Undang-Undang pajak penghasilan secara khusus menetapkan saat mulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan.Penyusutan harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut: 47



1.

Harta/aktiva dalam pengerjaan. Untuk harta/aktiva tetap dalam proses pengerjaan, penyusutannyadimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi walaupun pada umunya penyusutan atas harta/aktiva dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta/aktiva yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya harta/aktiva yang bersangkutan. 2. Harta/aktiva dalam usaha leasing. Penyusutan terhadap harta/aktiva dalam usaha leasing khususnya sewaguna usaha tanpa hak opsi pada bulan harta tersebut disewa guna Usahakan 3. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Menurut Rusjd (2009:17), metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan adalah : 1. Metode garis lurus Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. 2. Metode saldo menurun Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalamayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan taat asas. Menurut Mardiasmo (2011:160), metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan.Mtode garis lurus diperkenankan dipergunakan semua kelompok harta tetap berwujud.Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. Menurut penjelasan pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 7 Tahun1983 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan bahwa metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan : 1. Dalam bagian-bagian yang sama beasar selama masa manfaat yang ditetapkanbagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method); dan (metode saldo menurun atau declining balance method). 2. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Menurut Muljono (2009:135), Pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun adalah melalui penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan cara:

48



a.

Bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditentukan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight line method). b. Bagian-bagian yang menrun selama masa manfaat yang dihitung dengan menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method), dan pada akhir masa manfaat nilai bukuakan disusutkan sekaligus, terkecuali untuk bangunan yang hanya menggunakan metode garis lurus. Sesuai dengan Undang-Undang PPh, ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan antara lain adalah : a. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. b. Tarif penyusutan ditentukan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan terdapat dua metode penyusutan yang resmi disahkan oleh Dirjen Pajak yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap bangunan dan bukan bangunan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Syarat dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap untuk kedua metode tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (6) sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud

Tabel 1 Tarif Penyusutan Fiskal Tarif Penyusutan Masa Saldo Manfaat Garis Lurus Menurun

I. Bukan Bangunan Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV

4 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun

25% 12.5% 6.25% 5%

50% 25% 12.5% 10%

II.Bangunan Permanen Tidak Permanen

20 Tahun 10 Tahun

5% 10%

-

Sumber : zain,Manajemen Perpajakan, Edisi 3 , 2007

Pengertian Aktiva Tetap Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan (non depreciable) dan aktiva yang dapat disusutkan (depreciable) mencakup tanah, bangunan, mesin serta peralatan lainnya, ataupun sumber-sumber alam.Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan." (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain).

49



Karakteristik Aktiva Tetap Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:16.6), suatu aktiva tetap harus memiliki karakteristik-karakteristik berikut: a. Aktiva yang hanya digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh diler mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sabagai persediaan). b. Aktiva tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang atau lebih dari satu periode. c. Aktiva tersebut memiliki ciri-ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aktiva tak berwujud seperti hak paten dan merk dagang. Pengertian Pajak Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Ada beberapa ilmuwan yang merumuskan pengertian pajak sebagaimana dinyatakan Zain (2003 : 10) bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”. Pengertian Pajak Penghasilan Menurut Resmi (2014:74) Pajak Pengahasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 didefinisikan sebagai “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif.Artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni mereka yang telah memenuhi kriteria pemajakan seperti yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pasal 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 memuat dua pernyataan yaitu: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak 50



tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly , 2013:75). Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiscal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akanmenghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan.Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi (Zain, 2008:3). Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semenamena. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang ( Zain, 2008:118-119). Koreksi fiskal Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa: a. Perbedaan Waktu (Timing/Temporary Difference)

51



Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba.Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.Biasanya perbedaan ini bersifat sementara. Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaaan metode dalam hal: Akrual dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal. Menurut Resmi (2014 : 403) “perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan inibersifat sementara akan tertutup pada periode sesudahnya, contoh perbedaan ini, antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta bewrujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Jenis-jenis beda temporer dijelaskan pada tabel di bawah ini: b.

Perbedaan Tetap (Permanent Difference) Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal.Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba (penghasilan) kena pajak menurut fiskal. Menurut Mulyono (2009 : 145) “perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari”. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan danbeban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yangdiakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atausebaliknya. Sehingga akan mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (Pre TaxIncome) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (Taxable Income). Koreksi atas beda waktu akan menyebabkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif tergantung metode yang digunakan. Koreksi fisikal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Koreksi fiskal dapat berupa: 1. Koreksi positif Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat. Menurut Djoko dan Baruni (2012:219), koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya: a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense). b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. d. Penyesuaian fiskal positif lainnya. 2. Koreksi negatif Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akanmengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badanterhutangnya juga akan menurun. Koreksi negatif menurut Mulyono (2009 : 155) adalah “koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi 52



komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan”. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain: a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti: Penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya. b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. METODOLOGI PENELITIAN Dalam penelitian ini peneliti memilih obyek penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di Jalan Raya Panglegur No.4 Pamekasan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta dan sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antara variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori dan literatur yang berhubungan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan, yaitu laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah: 1. Membuat daftar penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus. 2. Menyusun laporan laba rugi. 3. Melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi laporan laba rugi sehingga diketahui jumlah penghasilan kena pajak. 4. Menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan dengan menggunakan UU No.36 Tahun 2008. HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan Penyusutan Aset Tetap RSUD Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan dan Perhitungan Sesuai Perpajakan Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder mengenai penyusutan aset tetap dan laba rugi selama 3 tahun yakni 2012-2014. Dalam penelitian ini, analisis penyusutan aset tetap dalam penghitungan PPh hanya dibatasi pada penghitungan, pengelompokan tarif dan masa manfaat suatu aset tetap dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Dalam hal ini RSUD Slamet Martodirjo menggunakan metode garis lurus serta menerapkan masa manfaat 8 tahun untuk segala aset tetap di RSUD Slamet Martodirjo. Dari data penyusutan aktiva tetap tahun 2012-2014, ditemukan bahwa penerapan tarif perhitungan penyusutan RSUD Slamet Martodirjo belum sesuai dengan aturan perpajakan. Hal tersebut mempengaruhi laba kena pajak pada laporan laba rugi. Harus dilakukan koreksi fiskal untuk mengetahui laba kena pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan.

53


Analisis Penerapan Metode Biaya Peny .... Abu Hasan Tabel 2 Daftar Aset Tetap - Alat Angkut Menurut Rumah Sakit Umur Ekonomis 8 Th PH 12,5 % (dalam ribuan rupiah)

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA BARANG

TH BELI

Mobil Ambulance Mobil Ambulance Mobil Ambulance Mobil Kijang Mobil Ambulance Mobil Carry Mobil Ambulance Mobil Ambulance Ambulance Kijang Ambulance Kijang Silver Toyota Avanza Mobil Ambulance Mobil Ambulance Mobil Ambulance Mobil Ambulance Perlehan Tahun 2010 Mobil Ambulance Perlehan Tahun 2012 Sepeda Motor Mobil Ambulance JUMLAH

2007 2008 2008 2008 1997 2000 2008 2008 2003 2003 2007 2008 2009 2009 2009 2010

NILAI PEROLE HAN 117,000 120,000 22,500 80,000

950,000 950,000

70,000 198,000 198,000 317,596

2012 2012 2012 2012

60,000 769,876

PH 2012

14,625 15,000 2,812,5 10,000 0.00 0.00 118,750 118,750 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750 24,750 24,750 0.00 39,699,5 0.00 7,500 96,234,6

AKUM. PH PER 31 DES 2012 87,750 75,000 14,062,5 50,000 0.00 0.00 593,750 593,750 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000 99,000 99,000 0.00 119,098,5 0.00 7,500 96,234,6

AKUM. PH PER 31 PH 2013 DES 2013 14,625 102,375 15,000 90,000 2,812,5 16,875 10,000 60,000 0.00 0.00 0.00 0.00 118,750 712,500 118,750 712,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750 43,750 24,750 123,750, 24,750 123,750 0.00 0.00 39,699,5 158,798 0.00 0.00 7,500 15,000 96,234,6 192,469,2

PH 2014

14,625 15,000 2,812,5 10,000 0.00 0.00 118,750 118,750 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750 24,750 24,750 0.00 39,699,5 0.00 7,500 96,234,6

AKUM. PH PER 31 DES 2014 117,000 105,000 19,687,5 70,000 0.00 0.00 831,250 831,250 0.00 0.00 0.00 0.00 52,500 148,500 148,500 0.00 198,497,5 0.00 22,500 288,703,8

3,852,972 481,621,6 1,870,145,6 481,621,6 2,351,767,2 481,621,6 2,833,388,8

Sumber: Daftar Aset RSUD

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan alat angkut tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600.00 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 1.870,145,600 Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan alat angkut tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600.00 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 2,351,767,200,00 Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan alat angkut tahun 2014 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600.00 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 2,833,388,800.00

54



Tabel 3 Daftar Aset Tetap - Jaringan Umur Ekonomis 10 Tahun PH 10 % (dalam ribuan rupiah) NILAI NO

JENIS AKTIVA

TAHUN PEROLEH AN

1 2 3 4 5 6

Jaringan induk instalasiair bersih Instalasi air bersih supply Instalasi air bersih return Outlet oksigen ICU Jarinan autociav Instalasi Listrik PEROLEHAN TAHUN 2012 7 Konstruksi Jaringan Air 8 konstruksi Jaringan air minum 9 Konstruksi jaringan air bersh

2009 2008 2008 2008 2008 2008

292,620 0.00 0.00 0.00 0.00 2,551,088

2012 2012 2012

277,240 10,873 8,943

Jumlah

PH 2012

AKUM. PH PER 31 DES 2012

AKUM. PH PER PH 2013 31 DES 2013

29,262 117,048 29,262 146,310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255,108 1,275,544 255,108 1,530,652 0.00 0.00 0.00 0.00 27,724 27,724 27,724 55,4480 1,087 1,087 1,087 2,174 894 894 894 1,788

3,140,76 314,076

PH 2014

29,262 0.00 0.00 0.00 0.00 255,108 0.00 27,724

1,422,297 314,076 1,736,374

894,

AKUM.PH PER 31 DES 2014

175,572 0.00 0.00 0.00 0.00 1,785,761 0.00 83,172 3,261 2,682

314,076 2,050,450


Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 314,076,417.70 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 1,422,297,688.50 Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 314,076,417.70 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 1,736,374,106.20 Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2014 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 314,076,417.70 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 2,050,450,523.90 Tabel 4 DAFTAR ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2012 UMUR EKONOMIS 8 TAHUN PH 12,5 % NO

JENIS BARANG / NAMA BARANG

TAHUN PEROL EHAN

NILAI PEROLEHAN

PH 2012

1

Barang Bercorak Kesenian Market/Miniatur/Diorama

2011

5,026,189

2

Barang bercorak kesenian, Kebudayaan

2008

6,500,000

3

Market/Miniatur/Diorama

2009

9,975,000 1,246,875

Jumlah

628,273 0 0 812,500 0

AKUM. PER 31 DES 2012

1,256,547 0 0 4,062,500 0

55

628,273 0 0 812,500 0

4,987,500 1,246,875

21,501,189 2,687,648 10,306,547


PH 2013


1,884,82 0 0 4,875,000 0

PH 2014


628,273 2,513,094 0 0 0 0 812,500 5,687,500 0 0

6,234,375 1,246,875 7,481,250

2,687,648 12,994,195 2,687,648 15,681,844



Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan aset tetap lainnya tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 2,687,648 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 10,306,547 Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan aset tetap lainnya tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 2,687,648 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 12,994,195 Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan aset tetap lainnya tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 2,687,648 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 15,681,844 Table 5 DAFTAR ASET TETAP - GEDUNG & BANGUNAN UMUR EKONOMIS 20 TH PH 5 % No

Nama Aset

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ruang Ranap Rajal dan Kantor Rumah Genset Perbaikan Gedung Pagar keliling dan pintu samping Selasar penghubung Rehab gedung RSUD Gedung Bank Darah Ruang CT.SCAN Ruang Poli Urologi Ruang Orthopedi Ruang Inap NICU/PICU Rehab gedung RSUD Rawat Inap Hemodialisa Penambahan R.Inap Hemodialisa Jumlah

Tahun Perol ehan 2004 2007 2007 2007 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011

Nilai Perolehan

Akumulasi PH PH Per 2012 31Des 2012

Akumulasi PH PH Per 2013 31Des 2013

PH 2014

Akumulasi PH Per 31Des 2014

4,286,700 36,539,841 11,862,710 9,145,150 14,123,138 38,137,000 19,547,300 22,994,500 1,287,750 1,520,400 4,945,000 8,387,750 18,888,565 994,135

47,153,700 292,318,730 94,901,686 73,161,207 112,985,110 266,959,000 117,283,800 137,967,000 7,726,500 9,122,400 29,670,000 50,326,500 94,442,825 3,976,540

85,734,000 4,286,700 38,580,300 4,286,700 730,796,826 36,539,841 219,239,047 36,539,841 237,254,216 11,862,710 71,176,264 11,862,710 182,903,018 9,145,150 54,870,905 9,145,150 282,462,776 14,123,138 84,738,832 14,123,138 762,740,000 38,137,000 190,685,000 38,137,000 390,946,000 19,547,300 78,189,200 19,547,300 459,890,000 22,994,500 91,978,000 22,994,500 25,755,000 1,287,750 5,151,000 1,287,750 30,408,000 1,520,400 6,081,600 1,520,400 98,900,000 4,945,000 19,780,000 4,945,000 167,755,000 8,387,750 33,551,000 8,387,750 377,771,300 18,888,565 56,665,695 18,888,565 19,882,700 994,135 1,988,270 994,135

38,580,300 219,239,047 71,176,264 54,870,905 84,738,832 190,685,000 78,189,200 91,978,000 5,151,000 6,081,600 19,780,000 33,551,000 56,665,695 1,988,270

3,853,198,836 192,659,941 952,675,115 192,659,941

952,675,115 192,659,941 1,337,994,999

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan 192,659,941 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 952,675,115 Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan 192,659,941 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 952,675,115 Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan 192,659,941 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 1,337,994,999

56

gedung dan sebesar Rp gedung dan sebesar Rp gedung dan sebesar Rp



Tabel 6 Perhitungan penyusutan alat angkut menurut rumah sakit Umur ekonomis 8 th ph 12,5 % NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA BARANG MOBIL AMBULANCE MOBIL AMBULANCE MOBIL AMBULANCE MOBIL KIJANG MOBIL AMBULANCE MOBILCARRY MOBIL AMBULANCE MOBIL AMBULANCE AMBULANCE KIJANG AMBULANCE KIJANG SILVER TOYOTA AVANZA MOBIL AMBULANCE MOBIL AMBULANCE MOBIL AMBULANCE MOBIL AMBULANCE PERLEHAN TAHUN 2010 MOBIL AMBULANCE PERLEHAN TAHUN 2012 SEPEDA MOTOR MOBIL AMBULANCE JUMLAH

NILAI PEROLEHAN

AKUMULASI PH PER 31 DES 2012

PH 2012

AKUMULASI PH PER 31 DES 2013

PH 2013

117,000,000

14,625,000

87,750,000

14,625,000

102,375,000

120,000,000

15,000,000

75,000,000

15,000,000

90,000,000

22,500,000

2,812,500

14,062,500

2,812,500

16,875,000

80,000,000

10,000,000

50,000,000

10,000,000

60,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

950,000,000

118,750,000

593,750,000

118,750,000

712,500,000

950,000,000

118,750,000

593,750,000

118,750,000

712,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000,000

8,750,000

35,000,000

8,750,000

43,750,000

198,000,000

24,750,000

99,000,000

24,750,000

123,750,000

198,000,000

24,750,000

99,000,000

24,750,000

123,750,000

0

0

0

0

39,699,500

119,098,500

39,699,500

158,798,000

0

0

0

0

7,500,000

7,500,000

7,500,000

15,000,000

317,596,000

60,000,000 769,876,800

96,234,600

96,234,600

96,234,600

192,469,200

3,852,972,800

481,621,600

1,870,145,600

481,621,600

2,351,767,200

AKUMULASI PH PER 31 DES 2014 14,625,000 117,000,000

PH 2014

15,000,000

105,000,000

2,812,500

19,687,500

10,000,000

70,000,000

0

0

0

0

118,750,000

831,250,000

118,750,000

831,250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

8,750,000

52,500,000

24,750,000

148,500,000

24,750,000

148,500,000

0

0

39,699,500

198,497,500

0

0

7,500,000

22,500,000

96,234,600

288,703,800

481,621,600

2,833,388,800

Sumber : data olahan Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,870,145,600. Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,351,767,200. Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,833,388,800.

57



Perhitungan PPh RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo Pamekasan Menurut UU. No. 36 tahun 2008, dalam pengenaan pajak PPh badan laba bruto dikalikan dengan tariff yang sudah ditetapkan sesuai aturan perpajakan , tarif PPh untuk badan sebagai berikut : Tabel 7 RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo Kabupaten Pameksan Laporan aktivitas (fiskal) Tahun 2012 - 2014 (dalam rupiah) Catatan Nomor

Uraian PENDAPATAN Pendapatan jasa layanan Pendapatan APBD Pendapayan APBD Pemprop jatim Pendapatan APBN Pendapatan lain-lain Jumlah pendapatan BIAYA Biaya operasional Biaya layanan Biaya administrasi dan umum Biaya Penyusutan Jumlah biaya operasional

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

31,112,998,345 26,279,402,855 0 0 743,501,038 58,135,902,239

37,149,560,878 32,454,543,200 4,273,900,000 0 560,731,103 74,438,735,181

35,137,483,345 26,279,402,855

39,714,309,237 3,839,926,522 4,762,821,435 48,317,057,194

44,228,854,290 3,839,926,522 4,762,821,435 52,831,602,247

41,714,309,237 3,839,926,522 4,762,821,435 50,317,057,194

0

Biaya non operasional Jumlah biaya

9,818,845,044

0 21,607,132,934

597,820,135 62,014,706,336

0 11,697,649,141

Sumber : data olahan Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% (karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00) 4,800,000,000.00 = x 100% = 15% 31,112,998,345.52 9,818,845,044.90 x 15% 50% x 25% x 1,472,826,756.74 25% x 8,346,018,288.17 PPh badan (pasal 25) tahun 2012

= 1,472,826,756.74 = 184,103,344.59 = 2,086,504,572.04 = 2,270,607,916.63

Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% (karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00) =

4,800,000,000.00 x 100% = 13% 37,149,560,878.05

21,607,132,934.68 x 13% 50% x 25% x 2,808,927,281.51 25% x 18,798,205,653.17 PPh badan (pasal 25) tahun 2013

58

= 2,808,927,281.51 = 351,115,910.19 = 4,699,551,413.29 = 5,050,667,323.48



Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% ( karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00) =

4,800,000,000.00 x 100% = 14% 35,137,483,345.41

11,697,649,141.79 x 14% 50% x 25% x 1,637,670,879.85 25% x 10,059,978,261.94 PPh badan (pasal 25) tahun 2014

= 1,637,670,879.85 = 204,708,859.98 = 2,514,994,565.48 = 2,719,703,425.47

Tabel 8 Koreksi fiskal

NILAI PENYUSUTAN KOMERSIAL FISKAL 1 2012 1,870,145,600 2,324,329,700 2 2013 2,351,767,200 2,359,267,200 3 2014 2,833,388,800 2,840,888,800 Jumlah 7,055,301,600 7,524,485,700 Sumber : data olahan NO

TAHUN

NILAI KOREKSI -454,184,100 -7,500,000 -7,500,000 -469,184,100

Dari tabel ini, nilai PPh fiskal menjadi lebih dan selisih nilainya cukup signifikan per tahunnya. Hal tersebut disebabkan mengecilnya nilai penyusutan setelah adanya pengoreksian tarif pada tabel penyusutan aset tetap yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya. Dengan mengecilnya nilai aset tetap, berkurang pula jumlah beban usaha pada laba rugi yang berakibat bertambahnya laba sebelum pajak yang didapatkan dari selisih laba kotor dengan jumalah beban operasi. PENUTUP Kesimpulan Tarif yang dikenakan alat angkut sepeda motor 12,5% menurut ketentuan penyusutan dalam Rumah Sakit Slamet Martodirjo tersebut sebesar 15.000.000,00 sedangkan menurut fiskal tarif sebesar 25% menurut UU No.36 Tahun 2008 sebesar 22.500.000,00 sehingga menimbulkan perbedaan laba setelah pajak anatra rumah sakit dan fiskal, sehingga dalam pembayaran pajaknya rumah sakit lebih kecil dari pada pajak yang dikenakan fiskal. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi ke penyusutan pada alat angkut sehingga menimbulkan laba yang lebih besar pada rumah sakit slamet martodirjo dari pada kebijakan yang dikenakan oleh pajak / fiskal yang lebih tinggi sesuai dengan UU No 36 tahun 2008, hal ini dapat mengecilkan laba yang di peroleh rumah sakit slamet martodirjo. Berdasarkan kebijakan pajak / fiskal ini pengenaan tarifnya lebih besar dibanding rumah sakit sehingga dapat mengurangi perolehan laba rumah sakit slamet martodirjo. Saran Sebaiknya rumah sakit harus lebih teliti dalam menerapkan ketentuan perhitungan bagi laporan keuangannya terutama dalam hal penyusutan aset tetap karena hal tersebut mempengaruhi nilai PPh yang akan dibayar dan harus memiliki staff pajak khusus mengenai penghitungan laporan keuangan fiskal. rumah sakit juga sebaiknya 59



menyesuaikan saja laporan komersialnya dengan ketentuan fiskal agar tidak perlu melakukan koreksi fiskal lagi. DAFTAR PUSTAKA Agung, Nulyo. 2009. Perpajakan Indonesia Seri PPN,PPnBM, dan PPh Badan Teori dan Aplikasi Edisi 2. Jakarta. Mitra Wacana Media. Indriantoro, Nur.2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Jogjakarta. BPSI Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Jogjakarta. Andi. Maria P Purba. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan, Bandung. Graha Ilmu. Resmi,Siti.2014. Perpajakan:Teori dan Kasus I E8, Jakarta. Salemba Empat. Sukrisno,Agus. 2010. Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan. Yogyakarta. BPFE Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Direktorat Republik Indonesia, Jakarta.

Jenderal

Pajak, Departemen Keuangan

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2013. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. Zain Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan Edisi 3 Jakarta. Salemba Empat.

60


Kualitas Hasil Pemeriksaan dan Var.... Subhan

KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN DAN VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI SUBHAN Universitas Madura ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan, kompetensi tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh auditor Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 98 responden yang penelitiannya melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang pendidikan, kompetensi tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Secara parsial, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dan obyektifitas yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas hasil pemeriksaan adalah kecermatan profesi. Kata Kunci : Latar Belakang Pendidikan, Kompetensi Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, Pengalaman Kerja, Kecermatan Profesi, Obyektivitas, Independensi dan Kepatuhan Pada Kode Etik, Kualitas Hasil Pemeriksaan

PENDAHULUAN Implikasi penting pelaksaan otonomi daerah dan desentralisasi terhadap permasalahan bagaimana pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah serta hasilnya akan tercermin dalam bentuk laporan keuangan daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan keuangan diperlukan aparat pengawas daerah yang mampu mengontrol kebijakan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (pasal 24) pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengwasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, 61



evaluasi, pemanatauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah et al, 2009: 2). Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan audit APIP harus independen, obyektif, memiliki keahlian (latar belakang pendidikan, kompetensi teknis dan sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik. PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan; latar belakang pendidikan Auditor APIP mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau yang setara. Hal itu agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencakan audit, mengidentifikasi kebutuhan professional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Namun dalam prakteknya peraturan pemerintah tersebut dirasakan masih belum bisa maksimal mengingat masih minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemeriksaan, sehingga tidak hanya yang berlatar pendidikan auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi yang melaksanakan tugas pemeriksaan melainkan latar belakang pendidikan sosial, tehnik dan lainnya dapat melaksanakan tugas dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah. Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: Pemeriksa harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesioanal berkelanjutan (continuing professional education). Untuk itu pemeriksa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas auditor yang baik dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, “Apakah Latar Belakang Pendidikan, Kompetensi Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, Pengalaman Kerja, Kecermatan Profesi, Obyektifitas, Independensi dan Kepatuhan pada Kode Etik berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan?” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kompetensi Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, Pengalaman Kerja, Kecermatan Profesi, Obyektifitas, Independensi dan Kepatuhan pada Kode Etik terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. TINJAUAN TEORI Latar Belakang Pendidikan Aparat pengawas intern pemerintah merupakan auditor internal di lingkungan pemerintah memiliki pesan yang luas, sehingga dalam melakukan rekrutmen terhadap tenaga auditor internal selain dapat diambil dari karyawan/staf dari bagian/defisi lain, juga diperoleh dari pihak luar organisasi, baik yang telah berpengalaman maupun yang baru lulus dari perguruan tinggi (fresh graduate). Persaingan untuk memperebutkan posisi auditor internal ternyata lebih ketat dibandingkan posisi tenaga staf akuntansi (accounting staf), sebab auditor internal dapat diperebutkan oleh lulusan dari berbagai disiplin ilmu serta berbagai pengalaman kerja. 62



Menurut Peraturan Materi Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Latar belakang pendidikan pemeriksa adalah Auditor APIP harus mempunyai pendidikan formal minimal adalah : Strata satu (S-1) atau yang setara, Hal itu agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani, untuk itu diperlukan pengembangan teknik dan metodologi pemeriksaan melalui pelatihan, dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik. Kompetensi Teknis Kompetensi merupakan kemampuan individui seorang pekerja yang memungkinkan ia mencapai kinerja yang berkualitas. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 43/KEP/2001, 20 Juli 2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pasal 1 menyatakan sebagai berikut. 1. Kompetensi: kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 2. Kompetensi umum: kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. 3. Kompetensi khusus: kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang PNS berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan, Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan, setiap 2 (dua) tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 (Delapan puluh) jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 (Dua puluh empat) jam dari 80 (Delapan puluh) jam pendidikan tersebut harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik dimana entitas yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 (Dua Puluh) jam dari 80 (Delapan Puluh) jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 (Satu) tahun dari 2 (Dua) periode 2 (Dua) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: Pemeriksa harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pemeriksa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dan Pemeriksa wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik pemeriksaan. Pengalaman Kerja

63



Pengalaman merupakan ukuran lamanya pekerjaan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Boner (1990) menyatakan, secara psikis pengalaman akan membentuk pribadi seseorang, yaitu akan membuat seseorang lebih bijaksana baik dalam berpikir maupun bertindak, karena pengalaman seseorang akan merasakan posisinya saat dia dalam keadaan baik dan saat dia dalam keadaan buruk. Seseorang akan semakin berhati-hati dalam bertindak ketika ia merasakan fatalnya melakukan kesalahan. Dia akan merasa senang ketika berhasil menemukan pemecahan masalah dan akan melakukan hal serupa ketika terjadi permasalahan yang sama. Dia akan puas ketika memenangkan argumentasi dan akan merasa bangga ketika memperoleh imbalan hasil pekerjaannya. Kecermatan Profesi Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik (Mulyadi, 2002). Sikap kehatihatian dalam profesi auditor diharuskan untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Sikap skeptisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kemudian dalam standar audit aparat pengawas intern pemerintah dinyatakan bahwa Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara berhati-hati (prudent) dalam setiap penugasan. Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (professional judgement), walaupun dalam prakteknya masih terjadi penarikan kesimpulan yang belum tepat saat proses audit telah dilakukan. Obyektifitas Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Independensi Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Aren dkk (2008) menyatakan nilai auditing sangat tergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Auditor tidak hanya independen dalam fakta (independence in fact) tetapi juga independen dalam penampilan (independence in appearance).

64



Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Kepatuhan Pada Kode Etik Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi. PERMENPAN No: PER/04/M.PAN/03/2008 menjelaskan bahwa maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP, Dengan Tujuan adalah: 1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP; 2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya; 3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Kualitas Hasil Pemeriksaan Menurut Arens et al (2008) auditing adalah suatu kegiatan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi kuantitatif untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi kuantitatif tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten dan independen. Kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf Inspektorat Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Seluruh staf Inspektorat Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep. 2. Pendidikan minimal Strata Satu (S1). Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) yang dijabarkan dibawah ini: Y=α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + e Dimana: Y = Kualitas hasil pemeriksaan X1 = Latar belakang pendidikan X2 = Kompetensi teknis X3 = Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 65


X4 X5 X6 X7 X8 β e


= Pengalaman kerja = Kecermatan profesi = Obyektifitas = Independensi = Kepatuhan pada kode etik = Koefisien Regresi = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji Multikolinearitas, dan uji Heterokedastisitas. Setelah perhitungan uji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa seluruh variael yang diteliti telah memenuhi syarat asumsi klasik. Penghitungan uji Kolmogorov-Smirnov (pada uji Normalitas) menunjukkan bahwa signifikansi di atas 5% yaitu 0.130 yang mengindikasikan bahwa residual data telah terdistribusi secara normal. Demikian pula untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas pada model regresi di uji dengan parameter nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10. Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor masih berada di sekitar 1.056 dan 2.809, nilai tolerance berkisar 0.356 sampai 0.947, sehingga nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Selanjutnya, pengujian heretoskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Gejala heretoskedastisitas ini diketahui dengan menggunakan analisis Rank Spearman. Jika nilai signifikansi pada hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (p>0,05) maka dapat dikatakan item bebas dari gejala heretoskedastisitas atau terjadi homokedastis. Hasil pengujian heretoskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk semua variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala homokedastisitas atau tidak terjadi hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas, sehingga variabel tergantung benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebas. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Tujuan digunakannya persamaan regresi adalah untuk melakukan pendugaan atau taksiran variasi variabel tergantung yang disebabkan oleh variasi nilai variabel bebas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka diperoleh hasil olahan sebagai berikut :

66



Tabel 1 Analisis Regresi Linier Berganda Koefisien Variabel Independen Beta Regresi (Constant) -1.251 Latar Belakang Pendidikan 0.121 0.087 Kompetensi Tehnis 0.169 0.226 Pendidikan dan Pelatihan 0.062 0.044 Berkelanjutan Pengalaman Kerja 0.042 0.124 Kecermatan Profesi 0.441 0.416 Obyektifitas 0.030 0.057 Independensi 0.075 0.225 Kepatuhan pada Kode Etik 0.204 0.268 F Hitung 276.437 Sig. F 0.000 Sumber: Hasil Output SPSS diolah

t-Value

Sig

-1.864 2.777 10.528

0.007* 0.000*

1.605

0.112

3.897 11.904 1.648 8.930 8.258

0.000* 0.000* 0.103 0.000* 0.000*

Berdasarkan tabel 1 persamaan regresi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut : Y = -1.251 + 0.121 X1 + 0.169 X2 + 0.062 X3 + 0.042 X4 + 0.441 X5 + 0.030 X6 + 0.075 X7 + 0.204 X8. Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan arah antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam perhitungan menunjukkan semua variabel bebas memiliki koefisien bertanda positif, sehingga persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Apabila latar belakang pendidikan, kompetensi tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik semakin ditingkatkan maka akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan sebaliknya apabila latar belakang pendidikan, kompetensi tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik diturunkan maka akan menurunkan kualitas hasil pemeriksaan. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Kriteria pengujian uji t adalah: a. Jika signifikansi t < α, maka Ho ditolak dan Ha tidak ditolak. b. Jika signifikansi t ≥ α, maka Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 6 diketahui bahwa nilai t dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Nilai uji t untuk variabel Latar belakang pendidikan adalah sebesar 2.777 dengan tingkat signifikansi 0.007. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel latar belakang pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 67



2. Nilai uji t untuk variabel Kompetensi teknis adalah sebesar 10.528 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kompetensi tehnis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 3. Nilai uji t untuk variabel Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan adalah sebesar 1.605 dengan tingkat signifikansi 0,112. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan berkelanjutan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 4. Nilai uji t untuk variabel Pengalaman kerja adalah sebesar 3.897 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pengalaman kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 5. Nilai uji t untuk variabel Kecermatan profesi adalah sebesar 11.904 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kecermatan profesi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 6. Nilai uji t untuk variabel Obyektifitas adalah sebesar 1.648 dengan tingkat signifikansi 0,103. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel obyektifitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 7. Nilai uji t untuk variabel Independensi adalah sebesar 8.930 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 8. Nilai uji t untuk variabel Kepatuhan pada kode etik adalah sebesar 8.258 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kepatuhan pada kode etik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) Pengujian hipotesis regresi secara simultan (uji F) ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dalam satu model. Kriteria pengujian uji F ini adalah: a. Jika signifikansi F < α, maka Ho ditolak dan Ha tidak ditolak. b. Jika signifikansi F ≥ α, maka Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 6 diketahui bahwa nilai F hitung hasil regresi adalah sebesar 276.437, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel latar belakang pendidikan, kompetensi tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Pembahasan Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen. Artinya Latar belakang pendidikan, Kompetensi tehnis, Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, Pengalaman kerja, Kecermatan profesi, Obyektifitas, Independensi dan Kepatuhan pada kode etik secara

68



simultan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini terbukti menolak Ho. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Batubara (2008) yang menyatakan bahwa Latar belakang pendidikan, Kecakapan professional, Pendidikan berkelanjutan dan Independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian lain dilakukan Sukriah (2009) yang menyatakan Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas dan Integritas secara simultan, kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dengan kemampuan menjelaskan terhadap variabel dependen sebesar 58%. Hal ini berarti masih banyak variabel-variabel independen lainnya yang dapat menjelaskan variabel kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Selanjutnya hasil pengujian masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut: Latar Belakang Pendidikan Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparat pemeriksa hendaknya disesuaikan dengan tugas yang dilaksanakan. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Menyatakan bahwa auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau yang setara. Hal itu agar tercipta kualitas hasil pemeriksaan yang baik, maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Latar Belakang pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil ini mendukung penelitian Mulyono (2009) yang menyatakan bahwa secara parsial latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat. Selanjutnya Mulyono menjelaskan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik. Berbeda dengan penelitian Batubara (2008) dan Lubis (2009) yang menyatakan bahwa Latar belakang pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dengan demikian untuk menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan dan untuk meningkatkan kinerja aparat pengawasan intern pemerintah serta untuk mendukung Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau yang setara, hal ini diperlukan agar tercipta kualitas hasil pemeriksaan yang baik bagi aparat pengawasan intern pemerintah. Kompetensi Teknis Kompetensi merupakan kemampuan individu seorang pekerja yang memungkinkan ia mencapai kinerja yang berkualitas. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan variabel kompetensi tehnis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 69



pemeriksaan. Hasil pengujian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi tehnis berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini mendukung penelitian Mabruri et al (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintahan daerah, semakin banyak pengetahuan seorang auditor maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukan. Senada dengan penelitian yang dilakukan Mulyono (2009) menyatakan secara parsial kompetensi tehnis berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat serta memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan variabel lainnya. Lubis (2009) dalam hasil penelitiannya juga menjelaskan bahwa keahlian secara parsial berpengaruh terhadap kualitas auditor. Berdasarkan hasil pengujian dan bukti empiris menunjukkan bahwa kemampuan tehnis yang dimiliki auditor APIP semakin meningkat maka kualitas hasil pemeriksaan akan semakin meningkat pula. Temuan empiris ini sekaligus mendukung Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang Kompetensi teknis. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan salah satu faktor penentu kualitas hasil pemeriksaan. Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan berkelanjutan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian menolak hipotesis yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Batubara (2008), Mulyono (2009) dan Lubis (2009) yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Di samping itu, penelitian ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (1230;11) yang menyatakan, auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan dan juga Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: Pemeriksa harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pemeriksa harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dan Pemeriksa wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik pemeriksaan. Pengalaman Kerja Pengalaman merupakan ukuran lamanya pekerjaan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil ini mendukung penelitian Zulaikha (2006) yang menguji pengaruh pengaruh interaksi gender dengan pengalaman terhadap keakuratan audit judgment dengan hasil menunjukkan bahwa pengalaman sebagai auditor berpengaruh langsung (main effect) terhadap audit judgment. Sama halnya dengan penelitian Lehman dan Norman (2006) menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman (expertise), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi

70



dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment. Hasil studi dan bukti empiris ini mendukung Standar Profesioal Akuntan Publik menyatakan bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit. Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga dharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Kecermatan Profesi Kecermatan profesioanal dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan. due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (professional judgment). Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan. Dalam penggunaan skeptisme profesional, pemeriksa tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen entitas yang diperiksa adalah jujur. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kecermatan profesi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kecermatan profesi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini didukung oleh Lubis (2009) menyatakan kecermatan profesi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas auditor. Hasil studi dan bukti empiris ini mendukung Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya ecara cermat dan seksama. Obyektifitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). Dalam PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dinyatakan Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bisa serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus obyektif dalam melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaannya. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Obyektifitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Ketidaksignifikanan disebabkan oleh masih adanya sikap yang kurang 71



obyektifitas auditor inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Sumenep dalam melakukan fungsi dan tugasnya disebabkan karena: a. Internal auditor (Inspektorat) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sehingga wilayah kerjanya juga di wilayah tersebut, sehingga hubungan kekeluargaan, komunikasi dan emosional sangat erat dan kental serta interaksi masing-masing personal. Hal inilah yang menyebabkan obyektifitas internal auditor Kabupaten Pamekasan dirasa masih sangat kurang. b. Kondisi budaya dan politik sangat berperan dalam menentukan tingkat obyektifitas internal auditor Kabupaten Pamekasan. Budaya dan politik yang terjadi adalah adanya ancaman-ancaman dan tekanan-tekanan tertentu terhadap internal auditor Kabupaten Pamekasan. c. Ketidakobyektifan biasanya terjadi pada saat pekerjaan lapangan terutama pada saat auditor mengkomunikasikan temuan-temuan hasil pemeriksaan, pada kondisi inilah tingkat obyektifitas internal auditor (inspektorat) Kabupaten Pamekasan sangat kurang. Atas dasar inilah yang menyebabkan internal auditor obyektifitasnya sangat kurang. Lain halnya ketika pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hubungan emosional, kekeluargaan dan tekanan-tekanan tidak terjadi pada saat pemeriksaan. Independensi Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Auditor tidak hanya independen dalam fakta (independence in fact) tetapi juga independen dalam penampilan (independence in appearance). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Pengujian ini didukung oleh penelitian Alim et al (2007) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal yang dilakukan Wati et al (2010) menguji pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa semakin independensi seorang auditor maka akan semakin mempengaruhi kinerjanya. Dengan demikian hasil studi dan bukti empiris ini mendukung Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP : 2001) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Pusdiklatwas BPKP (2008) menyatakan bahwa independensi pada dasarnya merupakan state of mind atau sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, independensi auditor dapat ditinjau dan dievaluasi dari dua sisi, independensi praktisi dan independensi profesi. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

72



Kepatuhan Pada Kode Etik Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi. APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku agar tercipta aparat pengawasan yang bersih dan berwibawa. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dab Standar Audit APIP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pada kode etik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil ini mendukung penelitian Lubis (2009) yang menyatakan bahwa interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Berbeda dengan penelitian Alim et al (2007) yang menyatakan bahwa interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil adalah: 1. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel latar belakang pendidikan, kompetensi tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik secara simultan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. 2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dan obyektifitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan karena sertifikasi jabatan fungsional auditor dianggap tidak penting bagi auditor APIP yang jabatannya merupakan jabatan struktural dan untuk memperoleh sertifikasi jabatan fungsional auditor harus mengikuti diklat dan harus lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional auditor, hal inilah menyebabkan auditor APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan malas dan enggan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta ujian sertifikasi jabatan fungsional auditor, sedangkan untuk variabel Obyektifitas disebabkan karena hubungan kekeluargaan, emosional, budaya dan politik. 3. Variabel kecermatan profesi merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena sudah menjadi kewajiban auditor intern pemerintah dalam melaksanakan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit hal ini untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Saran 1. Kecermatan profesi merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan, maka sebaiknya auditor APIP berupaya untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dan secara hati-hati dalam setiap penugasan untuk menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan. 73



2. Untuk menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik dan untuk memelihara kompetensi auditor APIP Kabupaten Pamekasan maka pendidikan dan pelatihan berkelanjutan lebih ditingkatkan mengingat perkembangan standar, metode, prosedur dan tehnik pemeriksaan terutama auditor internal. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dapat dilakukan melalui: Pertama, adanya penekanan khusus dari pimpinan Inspektorat terutama Peraturan Bupati yang mewajibkan auditor APIP mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dan dalam melaksanakan tugas dan fungsginya auditor harus menjunjung tinggi nilai-nilai obyektifitasnya. Kedua, Bupati Pamekasan bisa merubah seluruh staf Inspektorat dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Ketiga, Pola rekrutmen staff Inspektorat didasarkan pada PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terutama kompetensi tehnis yang harus dimiliki Auditor APIP yaitu auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Keempat, Perputaran staf Inspektorat dapat dilakukan antar staff Inspektorat se-Madura hal ini untuk mempertahankan dan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, prosedur dan tehnik-tehnik pemeriksaan bagi staff baru sehingga pendidikan dan pelatihan dapat diminimalisir. 3. Variabel Obyektifitas, untuk menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan auditor APIP Kabupaten Pamekasan dalam merencanakan, melaksanakan melaporkan audit dilaksanakan dengan jujur dan tidak memkompromikan hasil pemeriksaan sehingga laporan hasil pemeriksaan dapat dihandalkan dan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. 4. Menambah jumlah sampel yang diteliti dengan memperluas lokasi penelitian sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat dan dalam pemilihan sampel sebaiknya staf inspektorat yang memiliki latar belaksang pendidikan formal minimal strata satu atau yang setara dan yang memiliki latar belakang pendidikan auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. 5. Kategori responden yang digunakan juga sebaliknya ditambah, bukan hanya pemeriksa (auditor) tetapi juga yang diperiksa (auditee) sehingga pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan lebih baik. 6. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan variabel-variabel lain seperti akuntabilitas dan tekanan anggaran waktu sebagai variabel pemoderasi. DAFTAR PUSTAKA Alim, M. Nizarul, Trisni Hapsari dan Liliek Purwanti, 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Auditor dengan Etika auditor sebagai Variabel Moderasi. Makalah. Simposium Nasional Akuntansi X. Arens, A. Alvin, Randal J.E dan Mark S.B., 2008. Auditing and Assurance Services An Integrated Approach. Edisi Keduabelas. Jakarta. Erlangga. Batubara, Rizal Iskandar, 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Bawasko Medan). Tesis. Sumatera Utara: Ilmu Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.

74



Bonner, Sarah E., 1990. Experience Effects in Auditing: The Role of Task-Specific Knowledge. The Accounting Review, 72-79. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi IV Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No: 43/KEP/2001 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural. Badan Kepegawaian Negara Tahun 2001. Lubis, Haslinda, 2009. Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Professional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Hasil Auditor Pada Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sumatera Utara: Ilmu Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara. Mabruri, Havidz dan Jaka Winarna, 2010. Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah. Makalah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Muhidin, A. Sambas dan Maman Abdurrahman, 2007. Analisa Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian. Bandung. Pustaka Setia. Mulyadi, 2002. Auditing. Buku I, Edisi 6, Jakarta. Salemba Empat. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2007. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangaunan, 2005. Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Pembentukan Auditor Ahli. Edisi Keempat, Jakarta. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangaunan, 2008. Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Kode Etik dan Standar Audit, Edisi Kelima, Jakarta. Sukriah, Ika, Akram, dan Biana Adha Inapty, 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Makalah. Simposium Nasional Akuntansi XII. Solimun, 2000. Multivariate Analysis, Structural Equation Modelling, Lisrel, dan Amos. Malang. Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Wati, Elya, Lismawati dan Nila Aprilia, 2010. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Bengkulu). Makalah. Simposium Nasional Akuntansi XIII.

75



Zulaikha, 2006. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgement (Studi Kajian Eksperimental Dalam Audit Saldo Akun Persediaan). Makalah. Simposium Nasional Akuntansi IX.

76


Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang .... Rika Syahadatina & Ismiatika F.

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Rika Syahadatina Ismiatika Fitriyana Universitas Madura ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan uang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau staff keuangan yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri 42 orang yang terdiri dari 40 orang PNS dan 2 orang tenaga honorer. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah sampling purposive, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini, secara parsial variabel sumber daya manusia bidang keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan PENDAHULUAN Perubahan era Orde Baru ke era Reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Asumsi UU No.17 Tahun 2003 (Tentang Keuangan Negara) membawa akuntabilitas hasil sebagai notasi yang di pertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Bastian, 2006;74). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam rangka peningkatan informasi pelaporan keuangan pemerintah merevisi PP No.24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan atau asset yang lebih transparan dan akuntabilitas. Karakteristik

77



kualitatif laporan keuangan menurut (PP No. 71 Tahun 2010) menurut SAP yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah namun tidak terbatas pada: (1) masyarakat, (2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta (4) pemerintah. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah maupun organisasi tentang pemerintahan (Iftitah, 2013). Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan sumber daya manusia yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah. Kualitas sumber daya manusia diperlukan juga untuk dapat menghindari penyelewengan seperti tindak korupsi, manipulasi atau creative accounting. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mecapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, dan ekonomis.Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama dalam pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan. Seringkali tingkat pendidikan menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai bekerja di suatu bidang organisasi, maka semakin berpengalaman dan memahami apa yang menjadai tugas dan tanggungjawabnya. Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah suatu entitas diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi maupun keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan dari tahun 2011-2013, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) untuk tahun 2014-2015 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan medapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Implementasi sistem pengendalian intern menuntut adanya komitmen dan peran aktif para pemimpin daerah pada setip level dan tingkatan organisasi, mengingat pemimpin daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja 78



penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran kepemimpinan daerah pada dasarnya ada di semua tingkatan organisasi yang bersifat sistematik dan institusional. Sistematik yang artinya terkait dengan banyak orang yang bekerja berdasarkan suatu sistem dan pada tingkatan tertentu dalam hierarki organisasioanal. Sedangkan institusional melibatkan banyak orang dalam kepemimpinan tersebut dan masing-masing memiliki posisi dalam institusi tersebut. Oleh karena itu kepemimpinan daerah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam usaha mencapai kinerja daerah. Sehingga pemimpin daerah haruslah memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kerjasama di antara sistem yang ada dalam pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaannya. Belum optimalnya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah umumnya meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi. Belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas asset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tepat waktu. Berdasar latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah; (1) Apakah sumber daya manusia bidang keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pamekasan? (2) Apakah sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pamekasan? (3) Apakah sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pamekasan? Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ; (1) pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pamekasan, (2) pengaruh sistem pengendalian internal secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pamekasan, (3) pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pamekasan. KAJIAN PUSTAKA Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (human resources) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi (Arfan, 2010;10). Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Judisuseno, 2008). Sumber daya manusia sebagai sesuatu yang mempunyai nilai strategis khusus bagi organisasi (Sedarmayanti, 2014;30). Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya (Wati, 2014). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif 79



dan efisien.Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) (Rahayu dkk, 2014;3). Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan, untuk melaksanakan pekerjaan (Havesi, 2005 dalam Fadhilla, 2013;7). Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata yaitu (Griffin, 2004 dalam Husna, 2013:7). Sistem Pengendalian Internal Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan uang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk meyakinkan stakeholders maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Menurut Commite Of Sponsoring Organizations (COSO) dikutip oleh Jusup (2001;252) Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang memberikan keyakinan memadai dan alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama yang lain yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian dan operasi. Sistem pengendalian internal diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang handal. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang handal. Arens et. Al. (2006;370) dialih bahasakan Herman Wibowo Tujuan umum dalam merancang pengendalian internal yang efektif yaitu: 1. Reliabilitas Pelaporan Keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. 2. Efisiensi dan Efektivitas Operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. 3. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan. Organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu: (1) 80



Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan. Menurut Mulyadi (2002;182) pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah: (1) Manajemen, (2) Dewan Komisaris dan Komite Audit, (3) Auditor Intern, (4) Personel lain Entitas, (5) Audior Independen, (6) Pihak luar lain. Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Menurut Bastian, (2006;96) Laporan keuangan adalah Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Mahsun, dkk (2007;56) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari: 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah Menurut Mardiasmo (2002;161) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut: 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentutan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and Retrospective Reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. 3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and Authorization Information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan Organisasi (Viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 5. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 81



Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas pretasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Komponen-komponen Laporan Keuangan Daerah Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut: a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas penggunaan anggaran. 2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Unsur yang mencakup di neraca terdiri: a. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. 3. Laporan Arus Kas Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

82



Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis. Kualitas Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut (PP No. 71 Tahun 2010) adalah “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki; Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) (Sugiyono, 2011;37). Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang berlokasi Jl. Stadion No. 58A Pamekasan. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui lapangan pada objek penelitian. Peneliti turun langsung ke objek penelitian untuk mengumpulkan data dengan membagikan kuesioner kepada pegawai atau staff keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau staff keuangan yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 42 orang yang terdiri dari 40 orang PNS dan 2 orang tenaga honorer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan oleh peneliti adalah: (1) Semua pegawai atau staff keuangan BPKA, (2) Pegawai yang bukan staff keuangan dan akuntansi, (3) Tenaga honorer yang memiliki masa kerja kurang satu tahun periode penyusunan laporan keuangan. Dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti maka sampel yang diambil sebanyak 31 pegawai atau staff keuangan yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 83



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut. 1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, modus, median, dan mean (Ghozali, 2013;19). 2. Uji Asumsi Klasik, dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda. Uji-uji yang dilakukan adalah; a. Uji Normalitas, dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan metode uji One-SampleKolmogorov-Smirnov. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal b. Uji Multikolinieritas, uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel, dimana akan di ukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (Sunyoto, 2013;87). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). c. Uji heterokedastisitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji heteroskedastisitas dengan uji glejser. 3. Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel dua atau lebih variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). 4. Analisis Koefisien Determinasi (R2), koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Siregar, 2013;252). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen. 5. Uji Hipotesis a. Uji Parsial (uji t); Uji statistik t pada dasarnya menujukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sunyoto, 2013;50). Ho1,2: = 0, Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ha1,2: π 0, Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. b. Uji Simultan (Uji F); Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sunyoto, 2013;5).

84



Ho1,2 : Ha1,2

= 0, Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangandaerah. : π 0, Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Statistik deskriptif akan menunjukkan gambaran mengenai suatu data yang akan diteliti. Adapun data deskriptif meliputi nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari semua variabel penilitian yang akan dianalisis. Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Sumber Daya Manusia (X1)

31

12

15

12,71

,973

Sistem Pengendalian Internal (X2)

31

68

82

71,77

4,072

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

31

24

29

25,29

1,616

Valid N (listwise)

31

Sumber: Data diolah, SPSS

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui beberapa hal; jumlah responden yang digunakan sebanyak 31 sampel. Hasil dari tabel deskriptif diatas bahwa nilai minimum sumber daya manusia adalah 12 dan dengan nilai maximum adalah 15 dan untuk nilai rata-rata (mean) 12.71 adalah dengan standart deviation sebesar 0.973, nilai minimum sistem pengendalian internal adalah 68 dan dengan nilai maximum adalah 82 dan untuk nilai rata-rata (mean) adalah 71.77dengan standart deviation sebesar 4.072, dan nilai minimum kualitas laporan keuangan adalah 24 dan dengan nilai maximum adalah 29 dan untuk nilai rata-rata (mean) adalah 25.29dengan standart deviation sebesar 1.616. Uji Asumsi Klasik Sebelum hasil analisis regresi yang diperoleh tersebut digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap model regresi tersebut. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut: 1. Hasil Uji Normalitas, perhitungan uji one sample kolmogorov smirnov dengan menggunakan software SPSS 20 menunjukkan, bahwa signifikansi hasilnya diatas 0,05 yaitu 0.200 mengindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. 2. Hasil Uji Multikolineritas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (independen) karena variabel sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal menunjukkan nilai VIF < 10. 3. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Setelah dilakukan uji glejser dengan menggunakan software SPSS 20 menunjukkan, bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi karena nilai signifikansi

85



variabel sumber daya manusia 0.329 dan sistem pengendalian internal 0.114 semua variabel nilainya di atas 0.05. Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh beberapa variabel independen yaitu sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal dengan variabel dependenyaitu kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian statistik regresi linier berganda, dengan menggunakan software SPSS 20 yang disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Coefficientsa

Model 1 (Constant)

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda UnstandardizedCoeffic ients B Std. Error 4,628

3,739

Sumber Daya Manusia (X1) ,164 Sistem Pengendalian Internal (X2) ,259 a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

,296 ,071

Standardized Coefficients Beta ,099 ,652

t

Sig.

1,238

,226

,553 3,655

,585 ,001

Sumber Data: Data diolah, SPSS

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan, bahwa hubungan antara sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 4.628 + 0.164X1 + 0.259X2 + e Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Nilai konstanta sebesar 4.628 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian internal adalah nol maka kualitas laporan keuangan adalah sebesar konstanta. 2. Nilai koefisien regresi sumber daya manusia sebesar 0.164 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sumber daya manusia 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0.164 satuan. 3. Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar 0.259 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian internal 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0.259 satuan. Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berikut ini hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel 3 dengan menggunakan software SPSS 20 sebagai berikut:

86



Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi (R2) Model Summary Model 1

R

R Square ,723a

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

,523

,488

1,156

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Sumber Daya Manusia (X1)


Hasil uji koefisien determinasi berganda (R2) adalah sebesar 0.523. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebesar 0.523 atau 52.3%. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal sebesar 52.3% dan sisanya sebesar (100% - 52.3% = 47.7%) dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini. Pengujian Hipotesis 1. Uji Parsial (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini hasil uji parsial disajikan pada tabel 4 sebagai berikut: Coefficientsa

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji t) Unstandardized Coefficients

Model 1

B (Constant)

Std. Error

4,628

3,739

,164

,296

,259

,071

Sumber Daya Manusia (X1) Sistem Pengendalian Internal (X2)

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

1,238

,226

,099

,553

,585

,652

3,655

,001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)


Dari hasil perhitungan tabel 4 dengan menggunakan software SPSS 22 diketahui bahwa besarnya pengaruh masing-masing variabel terikat sebagai berikut: 1. Pengujian Hipotesis 1 variabel sumber daya manusia bidang keuangan nilai signifikansi 0.585 > 0,05. Maka dapat disimpulkan H1 ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga, sumber daya manusia bidang keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pengujian Hipotesis 2 variabel sistem pengendalian internal nilai signifikansi 0.001< 0,05. Maka dapat disimpulkan H2 diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga, sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

87



2. Uji Simultan (Uji F) Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji simultan disajikan pada tabel 5 sebagai berikut: Tabel 5 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model 1 Regression Residual Total

Sum of Squares 40,964

ANOVAa df 2

Mean Square 20,482

37,423

28

1,337

78,387

30

F 15,325

Sig. ,000b

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y) b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Sumber Daya Manusia (X1)


Dari hasil perhitungan tabel 5 dengan menggunakan software SPSS 22 mengenai sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 maka dapat disimpulkan H3 diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga, sumber daya manusia bidang keuangan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pembahasan Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan Hal yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pamekasan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahun 2011-2013 disebabkan oleh kesalahan penganggaran belanja bantuan sosial. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Sahrul Munir selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan. “Perubahan turunnya opini itu disebabkan karena kesalahan penganggaran belanja bantuan sosial yang seharusnya di anggarkan pada belanja tidak langsung dianggarkan pada APBD 2012 dan 2013 dianggarkan pada belanja langsung yang nilainya cukup material sehingga mempengaruhi opini dari wajar tanpa pengecualian menjadi wajar dengan pengecualian, jadi belanja langsung yang berupa transfer uang langsung itu dianggarkan pada belanja tidak langsung di ppkd namun pada ppkd tersebut dianggarkan belanja langsung di skpd, jadi jika belanja hibah dan bantuan yang berupa transfer uang langsung itu di anggarkan di ppkd atau di keuangan, namun pada APBD 2012-2013 dianggarkan pada belanja langsung di skpd pada APBD 2012-2013 dianggarkan pada belanja langsung di skpd, jadi selama 2tahun salah penganggaran.” (Wawancara dengan Bapak Sahrul Munir selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan). 88



Pada tahun 2014-2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini disebabkan karena adanya perbaikan dan mempertahankan opini WTP tersebut. “Memperbaiki kesalahan penganggaran yang terjadi di tahun 2012 dan 2013 yang sebelumnya hibah uang itu di anggarkan di skpd dianggarkan di ppkd, di tahun 2015 kan perubahan kebijakan penerapan berbasis akrual masa transisi kan itu, memang agak sulit disitu, ya ini kan perubahan jadi 2015 itu masih penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahap pertama tahun pertama sehingga kami mempertahankan opini WTP. Cuman kami mempersiapkan dari awal itu dengan matang misalnya terkait dengan penyusutan.Kan basis akrual harus ada penyusutan. Oleh sebab itu kita melakukan penyusutan dari awal. Jadi banyak yang dilakukan untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual kita mempersiapkan 3 item yang penting: 1. Dibidang sumber daya manusia ini kita mengembangkan SDM bidang akuntansi karena keterbatasan kita sadari tenaga yang berlatar belakangi akuntansi sangat terbatas. Oleh sebab itu kita memberdayakan tenaga yang ada dengan cara mengirim untuk diklat ke kkd menyekolahkan ke STAN mengirim training ke pemkot semarang yang telah menjalankan akuntansi berbasis akrual. 2. Regulasi (SPI) dengan menyusun peraturan bupati (perbup) nomor 37 tahun 2014 dan nomor 57 tahun 2014 dan peraturan akuntansi lainnya. 3. Sarana dan Prasarana dengan menyiapkan sistem berbasis IT atau software terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah (skpd), menyediakan software dari sistem, dan menyediakan komputer di skpd yang berbasis internet”. (Wawancara dengan Bapak Sahrul Munir selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan). Pengaruh Sumber Daya Manusia bidang Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Uji model regresi ini dilakukan denganmenggunakan statistik t (t-test), hasil signifikansi-t harus dibawah alpha yang telah ditetapkan sebesar 5% atau 0.05. Uji model regresi ini dilakukan untuk memastikanbahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan a sebesar 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.585 > 0.05 sehingga, sumber daya manusia bidang keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikansi variabel sumber daya manusia bidang keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan cermat, akurat dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun selain faktor SDM terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti masalah kurangnya pendidikan terhadap pengelolaan dan penganggaran dan sistem pengendalian internal. Akan tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang maksimal suatu instansi atau organisasi harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas. 89



Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Uji model regresi ini dilakukan dengan menggunakan statistik t (t-test), hasil signifikansi-t harus dibawah alpha yang telah ditetapkan sebesar 5% atau 0,05. Uji model regresi ini dilakukan untuk memastikanbahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan asebesar 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.001 < 0.05 sehingga sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian internal memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena sistem pengendalian internal berperan untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan instansi atau organisasi dan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengaruh Sumber Daya Manusia bidang Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Uji model regresi ini dilakukan dengan menggunakan statistik F, hasil signifikansi-F harus dibawah alpha yang telah ditetapkan sebesar 5% atau 0,05. Uji model regresi ini dilakukan untuk memastikanbahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan a sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, Maka dapat disimpulkan H3 diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga,sumber daya manusia bidang keuangan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan cermat, akurat dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas. Begitupun aktivitas pengendalian internal memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena sistem pengendalian internal berperan untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan instansi atau organisasi dan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan analisis hasil penelitian hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel sumber daya manusia bidang keuangan (X1) sebesar 0.585> 0,05 Maka dapat disimpulkan sumber daya manusia bidang keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan analisis hasil penelitian hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel sistem pengendalian internal (X2) sebesar 0.001< 0,05. Maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan analisis hasil penelitian hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebesar

90



0.000 <0,05.Maka dapat disimpulkan sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Saran 1. Dari hasil penelitian diatas sumber daya manusia bidang keuangan masih memiliki kekurangan dalam kemampuan yang dimiliki dan mengupayakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pemahaman akuntansi atau keuangan, selain itu juga mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaporan keuangan serta segala hal yang menyangkut kegiatan, dan program yang dapat mendukung tujuan instansi atau organisasi. 2. Penelitian ini masih terbatas pada pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 52.3% sedangkan 47.7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya. DAFTAR PUSTAKA Arens, Alvin A., et al. (2006). Auditing dan Jasa Assurance. Alih bahasa: Herman Wibowo. Editor: Wibi Hardani, dan Suryadi Saat. Jakarta. Erlangga. Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Sumberdaya Manusia: Suatu Tinjauan Penilaian Modal Manusia. Yogyakarta. Graha Ilmu. Arina Roshanti, Edy Sujana, Kadek Sinarwati, Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, e-Journal S1 Ak (Volume 2 No: 1 Tahun 2014. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta. Erlangga. Husna Fadhilla. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang). Artikel Ilmiah. Iftitah Dian Humairoh. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tehadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jusup Al. Haryono. 2001. Auditing (Pengauditan). Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. e-Journal S1 Ak. (Volume 2 No: 1 Tahun 2014). Liza Rahayu, Kennedy, Yuneita Anisma. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 91



Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2 Oktober 2014. Mahsun Mohammad, et al. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. BPFEYOGYAKARTA. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta.Penerbit Andi. Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta. Salemba Empat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Rinda Permata Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Anggraran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja SKPD Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Jom FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015. Sedarmayanti. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil. Bandung. Refika Aditama. Siregar Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS). Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung. Penerbit Alfabeta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

92


Pengaruh Biaya Operasional dan Perpu .... Rosy Aprieza P.Z.

PENGARUH BIAYA OPERASIONAL DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS Rosy Aprieza Puspita Zandra Universitas Madura ABSTRAK Laba, seringkali dijadikan dasar ukuran prestasi untuk mengambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Meskipun demikian, sebenarnya laba yang besar belum tentu merupakan ukuran perusahaan telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui apabila laba dibandingkan dengan kekayaan atau investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dalam suatu rasio yang disebut rasio profitabilitas. Dalam menjalankan aktifitasnya, perusahaan tentu mengeluarkan biaya-biaya, diantaranya adalah biaya operasional, dimana variabel ini bersifat fluktuatif seiring dengan perkembangan di lingkungan industri nasional. Dampak dari perubahan lingkungan juga sering mempengaruhi variabel persediaan, dimana persediaan merupakan faktor penting dalam perusahaan yang diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya operasional dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai dengan 2013. Penentuan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling dan analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel biaya operasional (X1) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Y) dimana nilai sig t 0,578 > 0,05 dan variabel perputaran persediaan (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Y) dengan nilai sig t 0,689 > 0,05. Kata Kunci: biaya operasional, perputaran persediaan, profitabilitas PENDAHULUAN Setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang digunakan sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Meskipun sasaran perusahaan antara yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama, namun secara umum salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan; untuk pertumbuhan yang terus menerus, ataupun perkembangan perusahaan (going concern). Laba, seringkali dijadikan dasar ukuran prestasi untuk mengambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan pendapatan penjualan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Perbandingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan nilai selisih yang positif (laba) dan optimal. Meskipun demikian, sebenarnya laba yang besar belum tentu merupakan ukuran perusahaan telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui apabila laba dibandingkan dengan kekayaan atau investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dalam suatu rasio yang disebut rasio profitabilitas. Demi memperoleh laba yang optimal, perusahaan perlu melakukan upaya antisipasi terhadap berbagai perubahan yang ada. Berkaitan dengan perubahan pada lingkungan bisnis perusahaan, biaya merupakan salah satu variabel yang mudah mengalami fluktuasi 93



karena dampak eksternal, baik berupa perubahan kebijakan pemerintahan, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Biaya merupakan unsur penting yang harus dikorbankan untuk kepentingan dan kelancaran aktivitas operasional perusahaan (Ernawati, 2015). Biaya merupakan unsur pengurang pendapatan. Menurut Brigham (dalam Sipangkar, 2009) “Profitabilitas akan menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva dan utang pada hasil-hasil operasi”. Dengan demikian, jelas bahwa tingkat profitabilitas perusahaan sangat ditentukan oleh besar kecilnya biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Pendapatan dan biaya tidak dapat dipisahkan, dimana pendapatan merupakan penghasilan yang timbul karena pelaksanaan aktivitas operasional perusahaan, sedangkan biaya adalah sumber dana yang dikeluarkan atau digunakan untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Dalam menjalankan aktivitasnya, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri akan mengeluarkan dua jenis biaya, yang dikategorikan menjadi biaya produksi dan biaya operasional. Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya lain yang dibutuhkan untuk kelancaran penjualan dan pemasaran administratif disebut dengan biaya operasional. Pengertian biaya operasional menurut Halim (dalam www.pengertian-pengertianinfo.blogspot.com, 2015) adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administratif dan umum, dimana seluruh biaya ini dibebankan kepada seluruh penghasilan (revenue) di periode biaya tersebut terjadi. Helfert (1991: 59) menjelaskan bahwa analisis beban (biaya) operasi dapat dilakukan pada lingkup biaya operasional yang meliputi biaya administrasi, biaya penjualan dan promosi dan biaya-biaya lain yang merupakan karakteristik dari suatu industri. Lebih lanjut telah dijelaskan oleh Halim (dalam www.pengertian-pengertianinfo.blogspot.com, 2015) bahwa biaya operasi mempunyai beberapa elemen, diantaranya adalah biaya listrik yang terjadi di bagian penjualan, dan biaya listrik yang dikonsumsi oleh bagian administrasi, biaya kendaraan, biaya telepon, biaya asuransi, serta biaya gaji, yang masing-masing juga dibedakan pengeluarannya pada bagian penjualan dan bagian administrasi. Seiring perkembangan pada lingkungan industri nasional, elemen-elemen biaya operasional tersebut seringkali mengalami perubahan pada realitasnya, misalnya saja adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pengurangan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga BBM itu sendiri. Meskipun tidak secara umum, kenaikan harga BBM akan mempunyai pengaruh yang besar pada beberapa sektor industri yang menggunakan BBM sebagai biaya utama dalam operasinya. Menurut Sekretaris Jenderal Kementrian Perindustrian, Ansari Bukhari (www.kemenperin.go.id), kenaikan harga BBM bersubsidi akan sedikit berdampak pada kenaikan biaya transportasi, sehingga akan berdampak pada sektor yang menggunakan jasa-jasa transportasi, termasuk sektor industri. Meski demikian, disebutkan pula bahwa pengaruh itu tidak signifikan terhadap peningkatan biaya produksi, sebab selama ini industri telah menggunakan BBM dengan harga pasar (nonsubsidi). Berdasarkan ulasan di atas, diperoleh informasi bahwa kenaikan harga bahan bakar sebagai elemen biaya produksi maupun biaya operasional diperkirakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Efilia (2014) yang menyimpulkan bahwa beban operasional tidak berpengaruh 94



signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan kimia dan keramik, porselin & kaca yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Anjani (2014) menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2004-2013. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapto Nirwandar (www.neraca.co.id, 2012) menyatakan“jika harga BBM naik, hukum ekonomi akan berlaku, permintaan dan persediaan akan terpengaruh”. Hal ini mengartikan bahwa selain biaya operasional, variabel persediaan dinilai akan terpengaruh dampak perubahan tersebut. Pada perusahaan dagang, persediaan merupakan barang dagangan, sedangkan pada perusahaan industri, persediaan dapat berupa persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan merupakan unsur aktiva tetap yang secara aktif akan terus menerus diperoleh, diubah, dan kemudian dijual kepada konsumen. Pada prinsipnya persediaan dapat mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta menyampaikan pada pelanggan atau konsumen (Rangkuti, 2007:2). Persediaan diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Sebagai contoh, jika perusahaan telah membeli persediaan bahan baku ataupun membuat barang dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan, maka pada saat terjadi perubahan harga-harga di lingkungan eksternal perusahaan, tidak akan begitu mempengaruhi kondisi operasional perusahaan. demikian pula pada saat terjadi kelangkaan sumber daya. Dengan adanya pengelolaan yang baik, maka perusahaan dapat segera mengubah persediaan yang tersimpan menjadi barang jadi yang siap dijual. Persediaan tidak akan dapat dinilai secara tepat kecuali bila dilakukan perhitungan fisik, verifikasi dan penaksiran nilai. Dari sudut pandang pihak luar manajemen, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengaitkan nilai persediaan yang tercatat dengan penjualan bersih atau harga pokok penjualan (Herfert, 1991:61). Analisis tersebut dikenal dengan istilah turnover inventory ratio, atau rasio perputaran persediaan. Semakin tinggi perputaran persediaan barang, maka semakin tinggi biaya yang dapat ditekan sehingga semakin besar perolehan laba suatu perusahaan (Sipangkar, 2009). Demikian pula apabila perputaran persediaan rendah, akan semakin kecil pula perolehan labanya. Penelitian Sipangkar (2009) mengenai Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI menghasilkan kesimpulan yang menyatakan perputaran persediaan tidak berpengaruh positif terhadap Return On Asset. Pebriyanti (2013) meneliti “Pengaruh Efisiensi Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih dengan Perputaran Persediaan sebagai Variabel Pemoderasi, Studi Kasus pada PT Petro Multiguna Tanjung Pinang” dan memaparkan hasil penelitiannya mengenai hubungan perputaran persediaan dan laba bersih, yaitu bahwa berdasarkan uji simultan, diketahui semakin cepat perputaran persediaan maka semakin besar laba yang diperoleh, namun hasil uji hipotesis menyatakan bahwa perputaran persediaan tidak memoderasi biaya operasional dengan laba bersih. Berdasarkan gap research yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan biaya operasional dan perputaran persediaan terhadap laba bersih dengan menjadikan Perusahaan Industri Sub Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI periode 2011-2013 sebagai objek penelitian ini.

95



Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap laba bersih? (2) Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap laba bersih? Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih, (2) Untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap laba bersih. TINJAUAN PUSTAKA Biaya Operasional Biaya diartikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi (Hansen & Mowen, 1999:40). Yang dimaksud dengan ekuivalen kas adalah sumber nonkas yang dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan untuk menghasilkan manfaat. Dalam usaha untuk menghasilkan manfaat, dalam hal ini mengacu pada perolehan laba, pihak pengelola perusahaan harus mengupayakan untuk meminimalkan biaya dalam rangka pencapaian laba yang optimal. Mengurangi biaya untuk mencapai manfaat memiliki arti bahwa perusahaan menjadi lebih efisien, akan tetapi biaya tidak hanya harus ditekan, melainkan dikelola secara strategis. Menurut Jusuf (2011:31) beban (biaya) adalah beban perolehan aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Dalam penelitian ini, biaya yang digunakan adalah biaya operasional. Secara umum operasional diartikan sebagai suatu usaha, kegiatan atau proses mentransformasikan masukan (input) menjadi hasil keluaran (output). Sehingga beban operasi didefinisikan sebagai beban-beban yang terjadi dalam proses memperoleh pendapatan penjualan. Beban-beban ini serupa dengan beban operasi dalam perusahaan jasa. Menurut Harrison (dalam Efilia, 2014) beban operasi adalah beban yang terus dikeluarkan oleh entitas, selain beban langsung barang dagang dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan penjualan. Beban operasi terbesar umumnya termasuk gaji, upah, utilitas, dan perlengkapan. Berdasarkan Herfert (1991: 59) rumus rasio beban operasi yang dapat digunakan dalam perhitungan, yaitu: =

ℎ

Tujuan Biaya Operasional Menurut Assauri (dalam Ernawati, 2015) tujuan dari biaya operasi adalah (a) mengkoordinasikan dan mengendalikan arus masukan (input) dan keluaran (output), serta mengelola penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki agar kegiatan dan fungsi operasional dapat lebih efektif; (b) untuk mengambil keputusan, akuntansi biaya menyediakan informasi biaya masa yang akan datang (future cost) karena pengambilan keputusan berhubungan dengan masa depan. Informasi biaya masa yang akan datang tersebut jelas tidak diperoleh dari catatan karena memang tidak dicatat, melainkan diperoleh dari hasil peramalan. Persediaan Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang96



barang yang masih dalam pengerjaan/proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi (Rangkuti, 2007:2). Melalui definisi ini dapat diketahui bahwa persediaan pada suatu perusahaan akan berbeda-beda. Pada perusahaan dagang, persediaan yang dimaksud adalah barang dagang, sedangkan pada perusahaan industri persediaan meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Rangkuti (2007:4) menjelaskan bahwa persediaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan pabrik karena berfungsi menghubungkan antara operasi yang berurutan dalam pembuatan suatu barang dan menyampaikannya kepada konsumen. Suatu perusahaan manufaktur, seperti halnya paerusahaan dagang, harus menjaga persediaan yang cukup agar kegiatan operasi produksinya dapat lancar dan efisien. Persediaan merupakan salah satu pos modal kerja yang cukup penting karena kebanyakan modal usaha berasal dari persediaan. Kekurangan atau kelebihan persediaan merupakan gejala yang kurang baik. Kekurangan dapat berakibat larinya pelanggan, sedangkan kelebihan persediaan dapat berakibat pemborosan atau tidak efisien. Oleh karena itu, manajemen persediaan berusaha agar jumlah persediaan yang ada dapat menjamin kelancaran proses produksi. Dengan kata lain, total cost yang berhubungan dengan persediaan dapat diminimalkan. Perhitungan total cost persediaan secara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk biaya dari persediaan, yaitu biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya simpan, dan biaya kekurangan persediaan. Para pengelola perusahaan akan berupaya untuk membuat persediaannya mengalir secepat mungkin karena barang yang belum laku terjual akan membuat laba tidak maksimal. Makin cepat penjualan yang terjadi, makin tinggi labanya, yang berarti perusahaan mendapat tambahan aliran kas. Makin lambat penjualannya, maka makin rendah labanya. Idealnya suatu usaha dapat beroperasi tanpa adanya simpanan persediaan. Walaupun demikian, kebanyakan perusahaan harus mempunyai persediaan barang untuk pelanggannya. Para pedagang yang berhasil akan membeli dengan hati-hati untuk tetap menjaga perputaran barang yang diusahakannya tetap dalam tempo yang cepat (Sipangkar, 2009). Manfaat Persediaan Persediaan yang diadakan mulai dari bentuk bahan mentah sampai barang jadi, antara lain berguna untuk (Rangkuti, 2007:2), a. menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan; b. menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan; c. untuk mengantisipasi bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada di pasaran; d. mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi; e. mencapai penggunaan mesin yang optimal; f. memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya dimana keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut; g. membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya.

97



Kasmir (2010:264) menjabarkan beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan jika memiliki persediaan, antara lain: a. perusahaan dapat memenuhi kebutuhan untuk bahan proses produksi secara tepat karena tersedianya bahan baku yang dibutuhkan; b. digunakan untuk berjaga-jaga terhadap kenaikan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual; c. guna mengantisipasi terhadap kekurangan atau kelangkaan bahan baku; d. tersedianya bahan baku dapat memenuhi pesanan secara cepat; e. mampu mengatur alokasi dana untuk berbagai kebutuhan lainnya. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Persediaan tidak akan dapat dinilai secara tepat kecuali bila dilakukan perhitungan fisik, verifikasi dan penaksiran nilai. Herfert (1991:61) menjelaskan bahwa dari sudut pandang pihak luar manajemen, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengaitkan nilai persediaan yang tercatat dengan penjualan bersih atau harga pokok penjualan, yang disebut dengan rasio perputaran persediaan. Biasanya yang dipergunakan sebagai nilai persediaan adalah nilai rata-rata persediaan (rata-rata dari persediaan awal dan persediaan akhir). Tetapi kadang-kadang juga digunakan nilai persediaan akhir, terutama pada perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat dimana persediaan ditumpuk untuk menunjang kenaikan penjualan yang diharapkan akan sangat tinggi. Untuk mencari perputaran persediaan dapat digunakan rumus sebagai berikut. =

−

Persediaan rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan angka-angka mingguan, bulanan, atau tahunan. Untuk menyederhanakannya kita menentukan persediaan rata-rata dengan membagi jumlah persediaan pada akhir dan awal tahun dengan 2. Selama jumlah persediaan yang dimiliki stabil, rata-rata ini akan cukup akurat bagi analisis. Besarnya hasil perhitungan persediaan menunjukkan tingkat kecepatan persediaan menjadi kas atau piutang dagang. Profitabilitas Laba yang besar belum tentu merupakan ukuran perusahaan telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui apabila laba dibandingkan dengan kekayaan atau investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan karena rasio profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko (Sipangkar, 2009). Profitabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, juga untuk memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, antara lain (Kasmir, 2010:115); a. profit margin (profit margin on sales), merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

98


b.

c. d. e.


Return on investment (ROI), dikenal juga dengan istilah hasil pengembalian investasi atau juga ROA, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan totak aset. Return on equity (ROE), untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Earning per Share, disebut juga rasio nilai buku, untuk mengukur manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio pertumbuhan (growth ratio), untuk menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian.

Dalam suatu perusahaan umumnya masalah profitabilitas lebih penting daripada laba. Warren (dalam Sipangkar, 2009) mengemukakan bahwa analisis profitabilitas merupakan evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, dan melibatkan dampak berbagai pemicu profitabilitas. Return On Asset sering dijadikan alat untuk mengukur tingkat pengembalian total aktiva setelah beban bunga dan pajak. Bertambah tinggi Return On Asset, maka bertambah baik bagi perusahaan. laba bersih mengindikasi profitabilitas perusahaan. ROA dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. = Hubungan Biaya Operasional dengan Tingkat Profitabilitas Biaya merupakan pengeluaran perusahaan yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba optimal. Laba bersih dapat diukur dengan membandingkan antara pendapatan dengan biaya. Apabila penghasilan lebih besar daripada beban, perusahaan dinyatakan memperoleh laba, dan bila terjadi sebaliknya (penghasilan lebih besar daripada beban) maka perusahaan menderita rugi (Jusuf, 2011:30). Berarti, semakin kecil biaya yang dikeluarkan, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan penjualannya (profit margin). Hal ini selaras dengan hasil penelitian Anjani (2014) yang menyimpulkan bahwa biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Penelitian Amaliah, mengenai Analisis Dampak Beban Operasional Terhadap Tingkat Profit Margin pada Unit Usaha Susu Perah Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti Cisarua Bandung, menyimpulkan beban operasional berpengaruh tidak signifikan terhadap profit margin perusahaan. Hubungan Perputaran Persediaan dengan Tingkat Profitabilitas Persediaan biasanya merupakan salah satu bagian aktiva lancar yang cukup besar jumlahnya. Persediaan dibuat untuk tujuan memperoleh pengembalian melalui aktivitas penjualan kepada pelanggan. Tujuan penilaian tingkat perputaran persediaan adalah untuk mengetahui apakah terdapat persediaan barang yang terlalu banyak atau tidak. Adanya kelebihan persediaan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kualitas persediaan akan menurun seiring dengan lamanya masa penyimpanan, selain itu akan ada biaya simpan tambahan yang akan menurunkan keuntungan bagi perusahaan. 99



Kasmir (2010:264) menjabarkan bahwa sediaan membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan. Khusus perusahaan manufaktur diharuskan mempertahankan sediaan selama masa produksi, guna menghindari macetnya produksi. Jika produksi macet, maka dapat dipastikan akan dapat merugikan perusahaan karena menghambat proses selanjutnya hingga ke penjualan. Horngren (dalam Sipangkar, 2009) mengemukakan bahwa perputaran persediaan mengukur kecepatan rata-rata persediaan bergerak keluar dari perusahaan. semakin cepat persediaan diubah menjadi barang dagang yang nantinya akan dijual oleh perusahaan, maka semakin cepat pula bagi perusahaan untuk memperoleh laba. Sipangkar (2009) meneliti mengenai Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI menghasilkan kesimpulan yang menyatakan perputaran persediaan tidak berpengaruh positif terhadap Return On Asset. Sedangkan Ernawati (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Dengan Perputaran Persediaan sebagai Variabel Pemoderasi” memperoleh hasil yang menyatakan bahwa perputaran persediaan sebagai variabel pemoderasi berpengaruh negatif terhadap hubungan antara biaya operasional dengan laba bersih. METODE PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu variabel rasio biaya operasional (X1), perputaran persediaan (X2) dan profitabilitas (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di BEI dalam sub sektor pertambangan batubara pada periode pengamatan 2011 hingga 2013. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling, dimana sejumlah perusahaan dalam populasi yang diamati akan dieliminasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah; (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan, (2) tidak dikeluarkan (didelisting) dari BEI selama periode pengamatan, (3) memiliki laporan keuangan yang lengkap dan audited, (4) tidak mengalami kerugian selama periode yang diteliti. Berikut adalah 6 perusahaan yang dijadikan sampel, disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 1 Daftar Perusahaan No Nama Perusahaan . 1. PT Adaro Energy 2. PT Golden Energy Mines

ADRO GEMS

3. 4.

HRUM ITMG

5. 6.

PT Harum Energi PT Indo Tambangraya Megah PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Petrosea

Sumber: Data diolah

100

Kode

PTBA PTRO



Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Data tersebut berupa laporan keuangan setiap perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada data-data untuk kepentingan perhitungan rasio biaya operasional, perputaran persediaan dan rasio profitabilitas. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS versi 20.0 dalam pengujian kualitas data (uji asumsi klasik), perhitungan analisis regresi dan uji hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut. 1. Pengujian Asumsi Untuk menghindari pengukuran yang tidak bias dari persamaan regresi linear berganda, perlu diadakan pengujian asumsi-asumsi dasar terlebih dahulu. Data dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis jika data dipilih secara random, berdistribusi normal, berpola linier, data sudah homogen dan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subyek yang sama (Riduwan dan Sunarto, 2007:110). Oleh karena itu perlu diadakan uji asumsi, yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atau variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini diterima atau tidak. Uji asumsi tersebut dijelaskan sebagai berikut. d. Uji Normalitas, dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan metode uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika pada hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), maka data yang berasal dari populasi berdistribusi normal, dan sebaliknya jika hasil Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05) maka data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. e. Uji Multikolinieritas, uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat diketahui menggunakan uji VIF (Varians Inflation Facor) dan tolerance model regresi. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF < 10 maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi, serta nilai TOL > 0,1. f. Uji heterokedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika jika berbeda disebut heterokedatisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji heteroskedastisitas dengan uji glejser. g. Uji Autokorelasi, digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Mendeteksi atau mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi pada model regresi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W Test). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin Watson adalah dengan ketentuan sebagai berikut (Sunyoto, 2011). 1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2) 101



2) Tidak terjadi autokorelasi jika DW berada diantara -2 dan +2 atau (-2 < DW ≤ ± 2) 3) Terjadi autokorelasi negatif jika DW di atas +2 atau (DW > +2) 2. Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel dua atau lebih variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Adapun rumus dari regresi berganda adalah sebagai berikut: Y = a + b1 X 1 + b2 X 2 + e Keterangan: Y : variabel terikat yaitu profitabilitas a : konstanta b1,b2 : koefisien regresi dari variabel bebas X1 : variabel bebas 1 yaitu biaya operasional X2 : variabel bebas 2 yaitu perputaran persediaan

3. Uji Hipotesis Uji Parsial (uji t); Uji statistik t pada dasarnya menujukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sunyoto, 2013;50). H01,2: = 0, Biaya Operasional dan Perputaran Persediaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Ha1,2: π 0, Biaya Operasional dan Perputaran Persediaan secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

Variabel

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data KolmogorovSig (2-tailed) Smirnov

Undstadardized 0,151 residual Sumber : Data diolah, SPSS

0,2

p>value

Keterangan

p>0,05

Normal

Berdasarkan tabel 2 di atas uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa nilai sig. > 0,05, yakni 0,2 > 0,05 ini mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal. Uji Multikolienaritas Tabel 3 Hasil Uji Multikolienaritas No. Variabel Tolerance VIF α Keterangan 1. Biaya Operasional 0,941 1,061 10 Bebas Multikolienaritas 2. Perputaran 10 Bebas Multikolienaritas 0,941 1,061 Persediaan Sumber : Data diolah, SPSS

102



Dari data pada tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa syarat untuk lolos dari uji multikolinearitas sudah terpenuhi oleh seluruh variabel independen yang ada, yaitu nilai tolerance yang lebih dari 0,1 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang kurang dari 10. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seluruh viariabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak berkorelasi antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, yaitu dengan meregresi variabel independen dengan absolute residual terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini : Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

No. 1. 2.

Variabel Biaya Operasional

Sig.

p>value p>0,05

0.370

Perputaran Persediaan

p>0,05

0.330

Keterangan Bebas Heterokedastisitas Bebas Heterokedastisitas

Sumber : Data diolah, SPSS

Berdasarkan tabel 4 semua variabel memiliki nilai p signifikansi lebih besar dari 0,05 atau tidak signifikan. Maka, dari hasil uji glejser diatas seluruh persamaan regresi linier berganda tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi Mendeteksi atau mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi pada model regresi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W Test). Apabila nilai D-W berada diantara -2 sampai dengan +2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi b

Model Summary

Model 1

R .973

R Square a

Adjusted R Square

.947

.912

Std. Error of the Estimate 4490.513

Durbin-Watson 2.518


Pada tabel hasil uji Durbin-Watson di atas, nilai D-W yang diperoleh adalah 2,518 yang telah jauh dari kisaran +2, ini berarti telah terjadi masalah autokorelasi negatif pada model regresi yang digunakan. Adanya autokorelasi menyebabkan estimasi yang dihasilkan masih tidak efisien. Menurut Ariyoso (ariyoso.wordpress.com, 2015) untuk mengatasi masalah autokorelasi, dapat dilakukan metode Feasible Generalized Least Square (FLGS) yang 103



menerapkan estimasi model AR(1) dengan mengestimasi nilai (rho) dan perlakuan berbeda terhadap pengamatan pertama. Pengujian yang dilakukan dengan prosedur FGLS menghasilkan hasil perhitungan sebagai berikut. Tabel 6 Hasil Koreksi Uji Autokorelasi b

Model Summary

Model 1

R ,602

R Square a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,362

-,275

Durbin-Watson

4130,41223

2,002

a. Predictors: (Constant), X2_R_Var, X1_R_Var b. Dependent Variable: Res1_R_Var


Berdasarkan hasil uji FLGS yang telah dilakukan, nilai D-W adalah 2,002, yang berada pada rentang -2 sampai dengan +2. Hal ini mengartikan bahwa masalah autokorelasi telah teratasi. Analisis Regresi Linier Berganda Penelitian ini memiliki persamaan regresi yaitu pengaruh antara Biaya Operasional (X1) dan Perputaran Persediaan (X2), terhadap Profitabilitas (Y). Pelaksanaan proses analisis dilakukan dengan bantuan program SPSS 20 for windows dengan model analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients

a

Standardized Unstandardized Coefficients Model 1

B

Std. Error

(Constant)

-502,183

1862,867

X1_R_Var

-,124

,188

X2_R_Var

,106

,229

Coefficients Beta

t

Sig. -,270

,813

-,414

-,659

,578

,291

,463

,689

a. Dependent Variable: Res1_R_Var


Adapun persamaan regresi berganda yang dapat didistribusikan ke dalam model estimasi tersebut, yaitu: Y = -502,183 - 0,124X1 + 0,106X2 + e Persamaan regresi berganda di atas mengandung makna sebagai berikut: a = adalah bilangan konstanta yang apabila X1, X2, X3 sama dengan nol, maka nilai Y adalah sama dengan konstanta yaitu sebesar -502,183

104



b1 = -0,124 adalah besar koefisien regresi variabel Biaya Operasional (X1) yang berarti pada setiap kenaikan suatu kesatuan X, maka akan mengurangi variabel hasil profitabilitas perusahaan sebesar 0,124 b2 = 0,106 adalah besar koefisien regresi variabel Perputaran Persediaan (X2) yang berarti pada setiap kenaikan suatu kesatuan X2, maka akan meningkatkan nilai variabel profitabilitas perusahaan sebesar 0,106 e = kesalahan yang terjadi pada perkiraan Y disebabkan karena masih ada faktor lain selain X yang mempengaruhi Y tetapi tidak diperhitungkan Pengujian Hipotesis Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas (X1, X2) dengan variabel terikat (Y), maka dilakukan uji t dengan hasil yang telah dirangkum dalam tabel 7 di atas. Secara rinci akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Pengujian hipotesis 1, berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa biaya operasional (X 1) mempunyai nilai Sig t = 0,578 > 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya operasional ke profitabilitas (Y). Oleh karena itu Ho yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat diterima, sementara hipotesis alternatif ditolak. 2. Pengujian hipotesis 2, berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa perputaran persediaan (X1) mempunyai nilai Sig t = 0,689>0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran persediaan ke profitabilitas (Y). Oleh karena itu Ho yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat diterima, sementara hipotesis alternatif ditolak. Pembahasan Berdasarkan hasil uji parsial, dapat dilihat bahwa biaya operasional (X1) mempunyai nilai Sig t = 0,578 > 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya operasional ke profitabilitas. Oleh karena itu Ho yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat diterima, sementara hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. Biaya operasional merupakan salah satu pengorbanan perusahaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Biaya operasional dibutuhkan untuk kelancaran operasi perusahaan, namun mungkin tidak semua perusahaan berada pada kondisi yang sama, dimana biaya operasional, sebagai biaya pendukung mempunyai pengaruh terhadap perolehan laba dan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat biaya lain atau variabel lain yang mempunyai korelasi terhadap profitabilitas, misalnya saja biaya produksi yang secara langsung mempunyai hubungan pengaruh dengan profitabilitas perusahaan karena biaya produksi merupakan variabel utama dalam penghitungan harga pokok penjualan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Efilia (2014) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Tetapi tidak selaras dengan penelitian Anjani (2014) yang menyimpulkan bahwa biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

105



Berdasarkan hasil uji parsial, diperoleh hasil bahwa perputaran persediaan (X2) mempunyai nilai Sig t = 0,689 > 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran persediaan ke profitabilitas. Oleh karena itu Ho yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat diterima, sementara hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti bahwa perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI pada periode 20112013. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sipangkar (2009) yang menyatakan perputaran persediaan tidak berpengaruh positif terhadap Return On Asset. Dari segi teori penelitian ini tidak mendukung teori perputaran persediaan yang menyatakan bahwa keadaan perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa semakin efisien dan efektif perusahaan mengelola persediaannya, maka hal ini sejalan dengan volume penjualan yang tinggi pada perusahaan tersebut sehingga hal itu dapat berarti laba yang didapat oleh perusahaan semakin besar dengan mengasumsikan minimalisasi biaya-biaya yang terjadi dan besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan memaksimalkan tingkat pengembalian aset. Semakin besar tingkat pengembalian aset (RoA) yang diperoleh perusahaan mengindikasikan bahwa profitabilitas perusahaan dalam kondisi baik. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan bukan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolok ukur dalam menilai profitabilitas perusahaan. PENUTUP Kesimpulan 1. Biaya operasional (X1) mempunyai nilai Sig t = 0,578 > 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. 2. Perputaran persediaan (X2) mempunyai nilai Sig t = 0,689 > 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. Saran 1. Masalah autokorelasi timbul dikarenakan data observasi terlalu sedikit karena penelitian ini terbatas pada tahun pengamatan 2011-2013 dan satu subsektor perusahaan saja, karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil populasi yang lebih luas agar sampel dapat lebih mencukupi untuk melakukan uji regresi. 2. Hasil penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui adanya pengaruh faktor lain selain biaya operasional dan perputaran persediaan sebagai variabel bebas, misalnya pengaruh volume penjualan dan biaya produksi. DAFTAR PUSTAKA ____. Kenaikan BBM Tak Berdampak Signifikan Pada Industri. www.kemenperin.go.id, Online, diakses tanggal 30 Desember 2015. Agus. 2012. Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Berbagai Sektor Ekonomi. www.neraca.co.id/article/11553, Online, diakses tanggal 30 Desember 2015.

106



Anjani, Regiana Eka. 2014. Pengaruh Pendapatan Usaha dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih (Survey pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2013). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. (Online), diakses tanggal 9 Januari 2015. Efilia, Meiza. 2014. Pengaruh Pendapatan Usaha dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Kimia dan Keramik, Porselen & Kaca yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. e-Journal. Ernawati, Francisca. 2015. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Dengan Perputaran Persediaan sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 4, Nomor 9, Agustus 2015. (Online), diakses tanggal 9 Januari 2015. Hansen & Mowen. 1999. Akuntansi Manajemen. Jakarta. Erlangga. Jusup, Al Haryono. 2011. Dasar-dasar Akuntansi, Edisi 7, Jilid 1. Yogyakarta. Sekolah Tinggi YKPN. Rangkuti, Freddy. 2005. Manajemen Persediaan. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Sipangkar, Ellys Delfrina. 2009. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS). Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta. Yoso. 2015. Model Koreksi Autokorelasi Serial Dengan Prosedur Feasible GLS. http://ariyoso.wordpress.com/tag/regresi-autokorelasi-dengan-spss, Online, diakses tanggal 15 Februari 2016.

107

AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi Sekretariat: Fakultas Ekonomi Universitas Madura Jalan Raya Panglegur Km 3,5 Pamekasan. Telp. (0324) 322231, Fax (0324) 327418

E-mail: [email protected] PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL 1.

Naskah yang akan dimuat adalah naskah yang belum pernah diterbitkan, atau tidak sedang dalam review untuk dipublikasikan di jurnal/media lain.

2.

Judul ditulis secara singkat dan jelas (maksimum 14 kata) dalam Bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf kapital, jenis huruf Times New Roman ukuran 12, rata tengah tanpa diakhiri dengan tanda titik.

3.

Nama penulis diketik tanpa gelar akademik. Penulis utama ada di baris atas, kemudian setelahnya penulis pendukung (jika artikel ditulis oleh tim). Nama institusi ditulis setelah nama penulis.

4.

Naskah penelitian disajikan dengan sistematika sebagai berikut; (1) judul, (2) nama penulis, tanpa gelar akademik, (3) abstrak (dalam bahasa Indonesia dengan kisaran jumlah kata antara 150-200, berisi penjelasan ringkas mengenai masalah penelitian, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan, dan disertai dengan beberapa kata kunci), (4) pendahuluan (uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian), (5) tinjauan pustaka, (6) metode penelitian, (7) hasil dan pembahasan, (8) penutup (kesimpulan dan saran), (9) daftar pustaka.

5.

Sistematika Penulisan: a. Naskah diketik dengan huruf Times News Roman ukuran 12 dengan jarak baris satu spasi pada kertas ukuran A4. b. Marjin kertas; 3 cm untuk sisi kiri, dan masing-masing 2,5 cm di sisi kanan, atas dan bawah. c. Alinea baru dimulai pada ketikan keenam pada batas tepi kiri. Antar alinea tidak diberi tambahan spasi. d. Semua kata asing dicetak dengan huruf miring. e. Panjang naskah secara keseluruhan berkisar antara 15-20 halaman. f. Tabel dan gambar disajikan dalam naskah (tanpa lampiran), dan harus diberi judul, nomor, serta sumber yang jelas. Judul tabel diketik dengan ukuran font 11, rata tengah (center), diletakkan di atas tabel. Judul gambar diketik dengan ukuran font 11, rata tengah (center), dan diletakkan di bagian bawah gambar. Sumber diletakkan di bawah gambar atau tabel dan diketik dari margin kiri.

6.

Kutipan a. Sumber kutipan dalam teks dikutip di antara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama belakang (akhir) penulis, tahun, dan nomor halaman. Contoh: 1) Satu sumber kutipan dengan satu penulis: (Indah, 2010), jika disertai dengan halaman: (Indah, 2010: 87). 2) Satu sumber kutipan dengan dua penulis: (Indah dan Ami, 2010: 87) 3) Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: (Indah et al., 2010) b. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis pertama yang disebutkan pada teks. Contoh: Indah et al. (2012: 16). c. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Contoh: Bank Indonesia (2013).

7.

Daftar Pustaka Setiap naskah harus memuat daftar pustaka yang menjadi sumber kutipan, yang disusun secara alfabetis sesuai dengan nama belakang penulis atau nama institusi. a. Daftar pustaka buku memuat unsur; nama belakang penulis atau institusi, tahun terbit, judul, edisi, tempat terbit, nama penerbit. Masing-masing unsur dipisahkan tanda titik. b. Daftar pustaka Skripsi/Tesis/Disertasi, memuat unsur; nama belakang, inisial nama depan (jika ada), tahun, judul skripsi/tesis/disertasi, skripsi/tesis/disertasi (cetak miring, pilih salah satu), nama penerbit, kota penerbit. c. Daftar pustaka internet, memuat unsur; nama belakang, inisial nama depan (jika ada), tahun, judul, alamat web (cetak miring), tanggal akses.

8.

Semua tulisan yang diterima redaksi akan ditelaah oleh mitra bestari sesuai dengan bidang keahliannya. Naskah dapat diserahkan langsung atau dikirimkan ke Sekretariat Redaksi dalam bentuk hard copy dan soft copy (pada CD atau attachment file(s) dari email).

9.

Artikel yang akan dimuat adalah artikel yang telah melalui proses penyuntingan dari editor Jurnal AKTIVA, dan naskah yang sudah disunting akan direkomendasikan dalam opini: (1) diterima tanpa perbaikan, (2) diterima dengan revisi yang telah disarankan oleh penyunting, atau (3) belum diterima untuk diperbaiki kembali.

ISSN Hal

Recommend Documents