Jumal Alaml
Vol 14 Terakreditasl No
Hal 1-83
Jllkanll
Desember 2009
ISSN 0853-8514
KEBIJAKAN PENGENOALIAN L1NGKUNGAN 01 KAWASAN PEROAGANGAN BEBAS BATAM Oleh: W.lte r Gultom Mahasisw8 Doktotal PSL SPS-JPB S .. ntu n R. P,Sitol1.ls , Etty Rlanl, BlmtJ.ng PI1IIOOwo SOIId.rlO Oosen IPS Bogor
ABSTRACT Froo fTade, economic3 f}/'Owth. and environmen/ef8 cflaim> of international free trade activity which is 6ach other interconnected. Region Satam is ona of free trade eroa (FTZ) which ecled by GCJVfmlmenl Reglis/ion Number 46 year 2007. Openess policy in FTZ BII/am Is estimated flaving onvirMfTlflntal impact for Salem region, so thaI environmental corttro#ing pdicy must be ltudied. This f9search aims ,re : (a) to ImalYZ8 policy effoctiwmess, law and r&flIJation in FTZ Salam development; (b) to analyre roI8 01 Sl8keholders in flnvirl>nf7l(fnlal management in FTZ Bat,m; and (e) to determine policy 81lemaliw of environmental managemoot in FTZ Balam.Resuit
of research indiceles thet froe commerclBl activity in Bil/am increases 9Ct)(I(}mic growth and inCfHlseS income, but environmental degradation incre8$ed as reslil of exploiting of resollfCEls 800 waste from industry lind household. Existing environmental management policy In Balam is not IlbJe to control environmental impact heppenoo. Environmental management policy at Batam atua as district tugu/ation (P6rda) is incompatible with area status of Salam as intemllrional free /rods ZOO9. StakfiOOlders have some opinions that environmental i$$lJes must be integrated InlO economic growth policy. Environmental problems in &llam must be rearrang&d by command
and controJ policy. 1/ ki impottanl because 01 sUslainab~ity of Baram area ki not be realized. Besides 01 command and control policy, incentives policy besad on marlo:e/ based instfument can be implemented. Key words : commend and control. environmenl9i management, FTZ Blitam
1.
PENOAHUlUAN
1.1. Lltlr B.lakilng PBrkemoongan kegiatan .konomi dunia di era gIob8tisasi ekonomi menuntut dikuraoginya hambiltan petdagllnglln (trade bIlrriers). Pengurangan hambalan tersebut jug a merupakan kondtsl yang memberikan peluen\) untuk mencapal perl umbuhan ekonomi melalui pening katan ekspor dan inveslasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diantaranya dangan adanya kebijakan pengembang811 akooomi wIayah tertentu berupa kawa$8l1 ~ bebas (KPB) dan pelabuhan bebas. Sejumlah hambalan perdagangan seperti tarif, pajak dan kuola barang dihilangkan yang disertal dengan pangurangan persyaratan birokrasi untuk manin\)katkan daya tank Investasl domestik dan eslng. Aklivjias ekonoml pardagangan babas tersebut menimbulk an eI($\emalita$ terhadap lingkungan. karena lingkungan
berp.ran sabagai barang kOflsumsi, penyedla sumberdaya alam. dan tampa! menampung limbah (Alavi dan Thompson . 1988: Buller. 1992; Antweiler .'81., 2001). Oalam hal inl kegiatan perdagan\)an bebas lidak lar1epas dan permasalahan lingkungan, Wdayah Batam merupakan wlah satu dari KPB yan\) ditetapl
Alaml Vol. 14 NO.3 Tahun 2009
(environmental problems) yang terjadl dl dalam den sekitar KPB Balam (Bapedalda Balam, 2008). Pal1l1asalahan lingkungan tersebut periu dikendalikan melalui sejumlah kebijakan (policy), sehingga pembangunan ekooomi KPB Balam dapat berjalan secara barl<elanjutan. Upaya merumuskan kebijaKan pengendalian lingkungan untuk mengoptimalkan kegialan perekomian di KPB Balam yang barsinergis dengan pertindungan lingkungan dan ekosislemnya dipartukan. Kebijakan pengendalian lingkungan, peranan para pihak dalam pengendalian lingkungan d i KPB Balam pertu dikaji untuk mendapatkan altematil kebijakan pengandalian lingkungan di KPB Batam. 1.2. Tujuan Panelilian ini bartujuan untuk: (I) Mangelahui tingllat kebertanjulan kawasan KPB Batam saat ini, (2) Mengelehui elektifilas kebijaka n dan peraturen perundang-undangan dalam pengembangan KPB Balam dalam kaitannya dengan pengendalian lingkungan di kawasan lersebul: (3) Mangelahui peranan pihak-pihak lerkait dalam pelaksanaan sistem pengendalian lingkungan di KPB Salam: serta (4) Manyusun allemat il kebijakan pengendalian lingkungan yang sesuai dengan pengembangan KPB Batam. 2.
METODE PENELITIAN
2.1. Tampat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Perdagangan Bebas (KPB) Batam salama 13 (Iiga belas) bulan mulal April 2008 sampei dengan April 2009. 2.2 Jenls dan Sumber Data serta Metode Jenis data, sumbar dala, teknik anal isis dala dan keluaran yang diharapkan dan tiap tujuan penel~ian disajikan peda Tabel 1. 3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kabertanjutan Wilayah KPB Batam Hasil analisis Rap-KAPERBA (MDS) pada diagram layang (Gambar 1) manunjukkan nilai indeks kabartanjutan dimens; lingkungan dan sasia! kawasan perdagangan babes Salam, masing-masing sebesar 33.01% dan 43.68%. Berdasarl
Gambar 1. Diagram layang nilai indeks kebenanjutan KPB Balam
pangambangannya sebagai kawasan perdagangan babas. 8ardasarllan metode pengMungan nitai indaks gabungan yang dianjurkan deh Budiharsono (2002), nilai indeks kabertanjutan gabungan KPB Balam adalah 47.46 yang tergolong kalegori belum berkelanjutan. Hasil analisis leverage menunjukkan bahwa untuk dimensi lingkungan (Gambar 2a), ketersediaan sumberdaya air, keanakaragaman hayali. keJadlan erosi fanah, dan upaya pertindungan lingkungan dan pancemaran adalah atribul_atribut yang paling berpengaruh terhadap status kebertanjutan KPB Batam. Atribut yang paling berpengaruh dari hasil anal isis leverage dimensi ekonomi (Gambar 2b) adalah atr1but pendapatan perkapita. atfiblJt kawasan bisnis '" Industri dan investasi asing. Tingkat pendidikan relalif, konflik penggunaan la han, kesehalan masyarakal, dan tingkat pertumbuhan penduduk adalah atfibut-altribut dari dimensi sasial yang pa l ing berpengaruh terhadap status kebertanjutan KPB Balam (Gambar 2c). Hasil tersebul menunjukkan bahwa selama ini kegiatan pengembangan KPB Satam lebih mengarah pada pertumbuhan ekonomi sebagai kawasan perdagangan bebas. Akibat pengembangan yang masih barorientasi pada pertumbuhan ekonomi tersebul mamberikan dampak eksternalitas negalil terhadap d imensi lingkungan dan dimensi sosiat. Untuk meningkalkan status kebeManjutan KPB Batam ka tingkal yang lebih baik, dipertukan intervensi atau perlakuan terhadap atribut-atribut yang pa ling berpangal\.lh peda setiap dimensi, tel\.ltama dimensi lingkungan dan dimansi sosial. 3.2. Pihak dalam Pengendallan Llngkungan dl KPB Balam Paranan para pihak dalam pangendalian lingkungan di KPS Satam yang dianalisis menyangkut: tanggung jawab, hak dan kewajiban, manfaat yang
Kebijakan Pengendalian Ungkungan ... (lNaller G, San/un R.P.S., Elly R, Bambang P.S.)
11
---
.
-
--
I ~-~.
-
! Gambar 2. Hasil anal Isis leverage untuk: 28. dimenll IIngkung.n: 2b. dimen,1ekoooml; 2(: , dimenli 5OSisi.
diperoleh, serts Ungkat relasi antar stakeholder (pam.ngku kepentingan). Perbedaan pendapa\ mllling-masing pemangku kepanli "'g,n dilatarbele.klIII'IOi oIeh: porbedaan perarlan dan luga. m.. lng. mulng pemangku kepenting8l'l . Ungk"
kepenting'n dati masing-masing kepeJ'l~ngan. Mrtso petaturetl yang mengalur roosing-masing pomllngku kepenlinoan. m.nIiId pendapat yang berlIeda tentang tanggung-jewab , hak dan kewajiban , manfaal dari keg/atan pengendalian Ilngkungan di KPB Salam ,
Seniuk tanggung Jawab dunla usahe dalam p8f980da1[an Ilngkungan dl KPB Betam IebI\ terlolws pad. upaya-upaya Internal dunia usaha untuk mencegah IImbah yang mencemari lingkungannya, larmasuk panggunaan bahan B3 yang mambahayaklln lingkungan. Tanggung·jawab lelnnya darl dunla usaha adatah menarapkan kablJllklln perusllhlllln yang pro-lingkungan, meningklltklln
12
kepedulian masyarllkllt lerhadap lingkungan, dan menyamp aikan Informasl IIngkungan kep ada Bapedalda. Benluk tanggung-jSWllb masyarakal, termaSIJ k IIklldemisi, berka il an dengen pengendalian lingkung an di KPB Balam adalah memberikan masukan lentang keb lJakan atau peratu ran pengandalian lingkungan di KPB Salam, mematuhi dan melaksanakan pel'Bturan daerah (Perda) terkait p8llOendafian lingkungan, serta turul mellOawasi pelakaanaan Parda pengeodalian lingkungan di KPB Salam. Adapun legisla\if (OPRO) mem~ikl tanggungj awab dalam pangawasan pelakaanaan Perda lerkait pengendalian lingkungan dan sosialisasi program pel eslar ian IIngkungan dl kawasan lersebul. Pemerinlah secara umum memllikl hak I).erkaitan dengan regulas i pengendellan lingkunt;lan dan perlindungan kawasan dl wltayah KPB Balam,
AIcorni Vol . 14 No . 3 Tahun 2009
Tabe4 2. TlIlQkal inl8fllksl antar pemangku kepenlingan
u....
""..
Pemerintah OIl..... Usaha
. 2
2
2
2
2
Mal y.r. . ..t
tarmasuk malakukan proses pangaw8Ian dan kepllbeanan lert1adap importasi barang-barang yang dianggap be~haya bagi kaleslanen lingkungan h~p di k8wuan lersebul. Pamda kola Salam barhak malakukan pengawuan unluk mangandallken lingkung.n larhadap IJln ulaha terkait Ilngkungan yang lalah dikeluarkannya, l8C8ra slslemaUs, lerprogram, dan laNS manaNS. Salain ltu, kegialan pemulihan dan rehabi litas i akosistam yang lardagradasl menJadi program keglatan yang harus dilakukan. Pandapat ~n leglslatif tentang haknya dalam perlindungan lingkungan di KPS Salam adalah mengawasl dan mangusulkan kawnan bebas polusi, serla barkewaliben untuk paka dan pedull terhedap permasalallan lingkungan di KP8 Satam yang IT\IIUl kompIeka penanganannya. Semakin baiknya kuaJitas IIngkungan aken menunjang pnxIuklifitas dan kualilas kalja Instanal pemanntah. Kualitas IIngkungan yang makin balk manlngkatken mlnat invaslasi ka KPB Satam sahlngga Industri be'l"awasan lingkungan akan s.emakin barkambang dan memoorikan Imaga ba-gl Kota Salam sabag ai kOla beowawasan lingkungan , Pangandatian tingkungan di KPB Satam bagl dunla usaha mambarl ka n man feel dalam menumbuhkambangkan gaira h Invaslas l y.ng befwawasan tingkungan. karena lingkungan hldup yang IerpeIihara baik IT*1jadi )aminan kebe!tanjutan usaha dalam jangka waktu panjang . Kegalrahan invaslasl barbasis lingkungan tantuny. akan meningk.atkan peluang kar}il dan pandapatan bagl mllly.r.kat di KPS Salam. Setain Itu, b.gi muyar.k". lingkungan yang larpailhara b.ik manlngkalkan keasrlan wilayahnya yang dapat dijadikan seba-gal obyek wisata. Pendepal ~glsJetif tantang manleal deri kegi alsn pangendat lan lingkungaJ'l relatif lema dengan dunia usahe d9n masy~"'akat. ya~u menyangkul daya tank Invastasl, perek.onor'rian wIIayah. temindardari rawa.n bencana,
2
dan paningkatan keselahleraan masyarakal. Intemksi antaf pernar'lglcu k~ disa;kan pada Tabal 2. Rata-rata Inlaraksl .nlar pa mangku kepentingan be!dasartan had anatisis IT*1un;..J
Kebijakiln Pengend8lian Lingkungan... (W"'rar G. s"ntun R.P. S., Etty R, Bambang P. 5 .)
-
,
Gambar 3. Hirarki kebijakan pengend8tlan lingkungatl dlKPB Batam
Alternallf k.blleken untuk mengendelikan
pennasalahan kabijakan IIngkungan di
KPB Batam.
Urman prloritas faktor yang mempenoarul1l Nngkungan di KP8 BaUtn'l .datall : daya tarik investasi (O,.a3). peI1iIldungan akosistem (0,276). pertumbul'larl ekonomi 'Nilayah (0,141). serta ~ngendalian
konftik antara masyereket dan KPB (0, 101). Urutan
prlori!ss tersebul menunjukkan bahwa deism meogendalikan pennasalahan lingkungan, faktor
daya lalik Investasl memiIiId pellman penling dalam aistem pel'lgendallan lingkungan dl KPB Balam. Uru t'n priorl !1II aktor yang mempe ngaruhi perlgendelien IIngkungan di KPB Balam adalah aebaga! berikut : Pemerintah (0,376), Pemerintah Oaer8h (0.276), PeI.ku Usaha (0,161), Masyarakal (0,105), dan I egis1etif (O.0B5) {Gambar 3). Paj .... i~ dengan ks\1;BlIIIIIQlWl )'III'U dil l liIti 'ya teI8h ~ Kola BIIIBm sebagaI KPB yang ITllIfUPIIkan kawasan ekonomi khusus. set.gai ~ nasIooaIekOIlOO, ~ kt1usus maks kebljaken pengeturan pembangunan
wllayah kawaun, termasuk pengendalian IIngkungannya dlpengaruhl 0181'1 pemarintah yang ITI8IlgIIIualbn kIIbIJalum. Urutan prlorll.n tujuan dalam pengendallan Mngkungan di KPB B,tam adatah : Pedlnduogan Ekoeletem K?B Batam (0,536), Penil"lgkllan Daya Tarlk Invest,,1 dl KPB Balam (0 ,3 01 ), dan Perturmuhan Ekonoml 'MIayah secara Berkelanjutan (0,163) . Pengandallen Ilngkungan yang balk akan rnenc:iptakan perlindungan ekoslstem yang mantap,
menjamin keberlanjutan Investasi, dan ITIenyBnggB ekonomi wiayall. Alt8matif kebijakan yang beBifat ooo .. ,mnd 8IId cont1OIlabih prioritas (0 ,667) dar1ada allamll tif kebljaklt1 yang besifal lneantlves and dislnc9ntives (0,333) (Gambar 3). Iso per1umbuhal'l Investasl dan ekonomIleblh
Alaml Vol. 14 No. 3 Tallun 2009
y.ng menenlvklln stralegi kebijak.n dal.m pengendalian lingkungan di Salam seb~.1 wllay.h KPB . Dengan makin mengv.lny. \unlvl'" Intemalisasi ~ngkvngan dalam listam perdilgangan Intemasional akao menuntut pengendalian lingkvngan di KPS Batam leblh dlsempvrnakan dan sesvai dengan Ilandar intemllional pengelolaan lingkvngan. Makin tarkendali parmasal ahan lingkvngan, maka ~ngkal deya tarik inveslasi makln IInggi; Wiayah KPB Balam sebagai salah salu kawasan ekonomi khuIU5 ditelapkan olall kebljakan pemerintah. Kepenlil1gan pemerintah larhadap kawaun ini linggi sebagai upaya un tuk menlngkalkan pelldapatan nasional. KeQijlIluin yang mangalu. KPS Salam. IlIrmllSl,lk pengandalian lingkungannya tidak lerI~s dan Intllrve nl i keb ijakan pamerinla h deng.n mllmpertimbangkan kepentingan masyarakal dan pemerintah daerah: Inli darl pengendalian lingkungen adalah perlindungan ekosislam wilayah KPB Balam karena ekosi.lem wi layah ini menyediaken sejumlah barBng dan jasa (ba ik yang bers llal tangible dan intangible), yang penting dalam mendukung kegiatan pembangunBn di wililyah KPS Batam.; Kebijakan yang bersilal command and COIItroJ Pflda tahapan awal KPB diberlakukan, pertu d i te gakka n pe l aksanaannya k .. e n. pennaulahan lingkungan di KPB Balam yang makin kompleks dangan lingkal kaped ullan pelakv usaha dan masyarakal relalil rendah. Permll, l.han lingkungan di Batam perlu dibanahi dengan kabijakan yan g .llalnya command and control. yaitu berupa kebiJakan yang menga\ur pengendalian lingkungan secara lang sung (dir'&ct policy). Hal ini disababkan bahwII walaupun peraluran Ian tang pengand. 1l111n lingkungan di Satam r.ukup komprehens i! lalap; kaberl anjutan akoslslem w~ayah Salam belum lerwujud. Namun dl slsi lain. B.lam sebagai KPS yang saral aktifilas ekonomi mamungkinkan juga dilerapkanny. yang berblllis insttumen ekO<1Oflli (economic
c.
Mewajibkan semua kegiatan ekonomi di setiap unil perusa haan untuk membual petunjuk pelaksanaan lentang pengendalian ~ngkungan cllngkungan r i usahalkeljanya n'IlOHlg-masing dan melapofl(an hasll pengendalliln lingkungan secal
4.
KEStMPULAN DAN SARAN
.tem
b.
c.
d.
4.1. Kesimpulan 1.
2.
based in$IrUm/Jnt) . PeneraPfln allernatif kebijakan larsebut porlu dldukung dengan upaya·uPflya berikul ini : a. Melakukan penegakan hukllm lerhadap setiap pelangg aran peraturan porundang· undangan yang mengalur pengendalian lingkungan di Batam: b. Malibalkan parl is ipasi masyarakal dalam pengawnan pengendalian lingkungan di Batam;
3.
4.
Hasil analisis kabarlanjulan wilayah Balam menuniJkkan bahwa s.aal lni wieyah KPS Batam lergoloog wiayah yang belum befkelanjulan (not suslairnlble) dlman. kegl.t8n pengambangan KPB Balam leblh mengarah ke pada pertumbuhan eko noml I.bagal kawasan perdagangan bebas. Untuk meningkBlkan status kebertanjulan KPS Salam ke titIQkat yang Jebih baik, d iperlukan Inlervensi at au perlakuan terhadap atribut-alribut yang paling berpengaruh pada seliap dlmensl. terul.m a dimensi lingkung an (alrlbut: parllndungan terhad ap keanekaragaman haya~, jamlnan keterse-diaan sumberdaya air. konservl!Isl lanah unluk menc:egah laju arosi lanah, serta peningkalan pefliI1dungan lingkungan dan peneemaran) dan dimens; sosial (.Iri but: pen lngkalan \ingkat pendidikan. penyeleui. n konft ik penggunaan lahan. peniogkalan kesehatan masyalOlkat. serta pengendalian peI1umbuhan penduduk). Pertumbuha n ekooomi di KPB Salam akibat bertakunya perdagangan bebas baLlm diimbangi dengan kebijakan pengandalian Ilngkurl93n yang sesuai dan memadal (competible environmental policies) sasua i dangan slalusnya sebag ai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bertaraf InternaSianal. Kebiiakan pengembangan KPB Satam masih labih memprioritaskan pe!'ll.lmbuhan ekonomi da~ kelestarian lingkungan. sehingga kebii akan pengembangan KPB Balam dalam pel"Speklif lingkungan malih mengikuli hipotesis pollution havens yang menera pkan slandar kllal;las Wngkungan seeara lebih Iongogar. Para pihak (slakflholders) dengan peranannya masing·masing berpendap. 1 tama bahwa diperlukan pengendatl.n lingkungan yang diinlegrasikan derlQan kebiiakan pertumbuhan ekonomi Alternatif kebijakan yang dipriorilaskan untuk memben ahi permasalahan lingkungan di Balam adalah yang barsi!at command and control, yaitu
Kebijakan PefltJlll1d8lian Lingkungan ... (Waller G, SantINI R.P.S., city R, Bambang P. S.)
berupa kebijakan yang mengalur pengendalian linglrungan sec
Antwe il er, w., B.R.Cope land. and M.5 Taylor. 2001. Is Free Trade Good for Environment? The American Economic Rev iew, 91 (4): 878-908. Batam, 2009. Indikator ekonomi Satam. HTTP : IIwww.batam.go.idll.AccessedatlS-3·2009. Budiharsono, S. 2007. Manual penentuan status dan laklor pengung kit PEL. Cet: 1. Direktorat Perekonomian Daerah BAPPENAS. Jakarta. Butler, A. 1992 Environmental proteclion and lree trade zone: are they mutually exclusive? Federal Reserve Sank 01 St.Lou is Review, 74: 3-16. Copeland , R., and M.S. Taylor. 2004. Trade . Growth, and the Environment. Journal of Economic Literature, 42(1): 7-71 . DuboiS, 0.1998. Capacity to manage rote changes in forestry. Inlemalionallnstitute for Environment and Development (liED). London . International Institute fO'r Environment and Development (liED). 200S.The Four Rs. International Institute for Environment and Development (liED). London. Katz, C. 2000. The Euro-Mediteranean Free Trade Zone and The Environment, tssuesand Evidence : Lessons from othe r trade agreement. In Katz. C. (Editor) : Env ironmental impacts 01 EuroMediteranean Free Trade Zone. Friend 01 th6 Earth Middle East. Amman. Muhadjir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatil. Edisi IV. Penerbit Rake Saras in. Yogyakarta Saaty, T.L. 2001. Decision ma king for leaders. Fourth Edition, University of Pittsburgh. RWS Publication . Wash ington. USA.
Alavi , J., and H. Thompson . 1988. Toward A Theory of Foreign Trade Zone. The International Trade Joumal,lIl (2): 203-216.
Alami Vol. 14 No 3 Tahun 2009
