INTISARI PEMODELAN SPASIAL KONEKSITAS KAWASAN KONSERVASI DI PULAU JAWA BAGIAN TENGAH1
Tim Peneliti: Hero Marhaento, S.Hut., M.Si2 Dr. Ir. Lies Rahayu W.F., M.P3
Pulau Jawa bagian tengah saat ini mengalami ancaman kepunahan keanekaragaman hayati yang disebabkan tingginya laju konversi lahan hutan menjadi non hutan. Keberadaan kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA Yogyakarta dan BKSDA Jawa Tengah, ternyata belum mampu mendukung kelestarian keanekaragaman hayati karena dalam proses penunjukkannya belum berdasarkan pada konsep jaringan kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengidentifikasi koneksitas antar kawasan konservasi di Pulau Jawa bagian tengah, 2) Mengidentifikasi kawasan konservasi yang terisolasi dari kawasan konservasi lainnya di Pulau Jawa Bagian Tengah, dan 3) Menyusun strategi pembuatan koneksi antar kawasan konservasi di Pulau Jawa bagian tengah berdasarkan faktor yang paling berpengaruh Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan spasial dengan tools Least Cost Path menggunakan software ArcGIS 10.1. Unit kawasan knservasi yang dianalisis adalah adalah 37 kawasan konservasi terestris dari total 44 kawasan konservasi yang ada di wilayah penelitian. Dalam mengidentifikasi konektivitas dan keterisolasian antar kawasan konservasi, digunakan target spesies mamalia kecil. Koneksitas dan keterisolasian antar kawasan konservasi ditentukan berdasarkan keterhubungan antar pulau (patch) kawasan konservasi oleh jalur hijau dengan faktor pembatas pemilihan jalur adalah kondisi topografi. Kriteria jalur hijau yang mampu menjadi media koneksitas target spesies mamalia kecil adalah hutan, kebun campuran, tegalan, dan semak. Kriteria faktor pembatas pemilihan jalur adalah skor kelas kelerengan yang semakin tinggi tingkat kecuraman, semakin tinggi nilai pembatasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pulau Jawa Bagian Tengah terdapat 4 blok jaringan kawasan konservasi yang mampu mengkoneksikan 27 kawasan konservasi melalui kombinasi tutupan lahan hutan, tegalan, semak, dan kebun campuran. Blok 1 menghubungkan 19 kawasan konservasi, yaitu: CA Jatinegara, CA Comal/Bantarbolang, CA Guci, CA Telaga Ranjeng,CA Telogo Dringo, CA Telogo Sumurup, TWA Telogo Warno Pengilon, CA Peson Subah I, CA Kecubung U., CA Pringamba I, CA Pringamba II, CA Pantodomas, SM 1
Dilaksanakan atas biaya Anggaran Dana Masyarakat UGM Sesuai Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan Penelitian DPP Nomor: 162/KS/2012 2 Staf Pengajar Bagian Konservasi SDH Fakultas Kehutanan UGM 3 Staf Pengajar Bagian Konservasi SDH Fakultas Kehutanan UGM
1
Sermo, CA Pagerwunung D., CA Gebugan, CA Sepakung, TN Gunung Merbabu, dan TN Gunung Merapi. Blok 2 menghubungkan antara CA Gunung Butak, TWA Sumber Semen, CA Cabak I/II, dan CA Bekutu. Blok 3 menghubungkan CA Keling II/III dengan CA Kembang. Blok 4 menghubungkan SM Paliyan dengan CA Imogiri. Terdapat 4 kawasan konservasi yang terisolasi dari kawasan konservasi lainnya, yaitu : TWA Gunung Selok, SM Gunung Tunggangan, CA Donoloyo, dan CA/TWA Gunung Gamping. Faktor yang paling berpengaruh dalam koneksitas antar kawasan konservasi adalah keberadaan penggunaan lahan kebun campuran. Strategi pembuatan koneksitas antar kawasan konservasi dilakukan dengan menambah jumlah dan luasan kebun campuran pada jalur-jalur yang berpotensi untuk menghubungkan kawasan konservasi yang terisolasi dengan jaringan kawasan konservasi yang lebih besar. Kata kunci : kawasan konservasi, koneksitas, pemodelan spasial
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Tingginya laju penyusutan luasan tutupan hutan yang ada di Pulau Jawa saat ini telah menjadi ancaman serius bagi eksistensi keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Jawa. Tercatat beberapa satwa endemic Jawa yang terancam punah akibat rusaknya hutan di Jawa antara lain lutung jawa (Trachypithecus auratus), owa jawa (Hylobates moloch), surili (Presbytis comata), macan tutul (Panthera pardus), elang jawa (Spizaetus bartelsi) dan merak (Pavo muticus). Satwa langka ini terancam punah bukan hanya karena hutan yang menjadinya habitat semakin berkurang, namun juga perburuan untuk diperdagangkan. Solusi untuk mempertahankan keragaman spesies dan ekosistem di Pulau Jawa dikedepankan dengan memperbanyak jumlah kawasan konservasi. Tidak kurang dari 133.000 ha kawasan konservasi tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Namun pada kenyataannya, luasan tersebut tidak menjamin kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Bahkan pada tahun 2006, praktik pembabatan dan perambahan hutan
2
(deforestasi) di kawasan konservasi di Pulau Jawa mencapai lebih dari 40.000 ha (www.greenomics.org). Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan penyumbang deforestasi terbesar di Pulau Jawa. Kondisi tersebut terjadi dalam periode dua tahun saja. Selain
mempermasalahkan
tingginya
tekanan
terhadap
kawasan
konservasi, pertanyaan juga ditujukan pada desain kawasan konservasi yang ada. Proses penunjukkan kawasan konservasi yang terkesan “main tunjuk” tanpa konsep pengelolaan yang jelas dan transparan menyebabkan pengelolaan kawasan konservasi menjadi tidak optimal dan rawan terjadi kerusakan (Wiratno, 2001). Menurut teori biogeografi pulau, desain kawasan konservasi harus memungkinkan terjadinya aliran genetic spesies di dalamnya sehingga kelestariannya dapat terjaga. Salah satu strategi untuk mengurangi dampak fragmentasi habitat dan mendukung terjadinya aliran genetic adalah dengan menyatukan kawasan-kawasan konservasi baik berukuran besar maupun kecil, agar membentuk suatu jaringan kawasan konservasi dengan ukuran lebih besar dengan membentuk koridor habitat (Balmford et al 2003; Bruinderink et al 2003). Dengan adanya jaringan tersebut, beberapa kawasan konservasi yang terisolasi dapat dihubungkan satu sama lain. Pulau Jawa bagian tengah memiliki kondisi biogeofisik yang cukup unik dengan adanya variasi bentukan pegunungan dan lembah, hingga bukit kapur dan pesisir pantai. Secara administrative, pulau Jawa bagian tengah terbagi dalam 2 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini, di wilayah tersebut sudah ditetapkan 44 kawasan konservasi yang ditujukan untuk menjaga kelestarian biodiversitas ekosistem khas pulau Jawa bagian tengah. Namun, tingginya kejadian fragmentasi habitat yang berupa pembangunan jalan raya, permukiman, rel kereta api, dan bangunan fisik lainnya menyebabkan keseluruhan kawasan konservasi tersebut menjadi terisolasi. Akibatnya, aliran genetic yang diharapkan terjadi antar kawasan konservasi menjadi terhambat dan menyebabkan spesies yang ada di dalamnya terancam punah.
3
1.2. Rumusan Masalah Kebutuhan koneksitas antar kawasan konservasi dibutuhkan untuk dapat menjaga aliran genetic sehingga kepunahan jenis dapat terhindarkan. Selain itu, keberadaan kawasan konservasi yang saling terkoneksi dapat memudahkan pengelolaan kawasan konservasi dalam menjalankan fungsinya melindungi sistem penyangga kehidupan dan keanekaragamanhayati. Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah: 1. Apakah kawasan konservasi di Pulau Jawa bagian tengah saling terkoneksi? 2. Adakah kawasan konservasi di Pulau Jawa bagian tengah yang terisolasi dari kawasan konservasi lainnya? 3. Apa faktor yang paling berpengaruh dalam koneksitas kawasan konservasi dan bagaimana desain spasial koneksitas antar kawasan konservasi di Pulau Jawa bagian tengah?
1.3. Tujuan Penelitian “Pemodelan Spasial Koneksitas Kawasan Konservasi di Pulau Jawa Bagian Tengah” bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi koneksitas antar kawasan konservasi di Pulau Jawa bagian tengah 2. Mengidentifikasi kawasan konservasi yang terisolasi dari kawasan konservasi lainnya di Pulau Jawa Bagian Tengah 3. Menyusun strategi pembuatan koneksi antar kawasan konservasi di Pulau Jawa bagian tengah berdasarkan faktor yang paling berpengaruh.
1.4. Manfaat Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah terkait dengan upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang terancam punah akibat tingginya laju
4
pengurangan habitat di wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Selain itu, pengembangan metode dan hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengkaya materi perkuliahan Pengelolaan Kawasan Konservasi.
BAB II STUDI PUSTAKA
2.1. Kawasan Konservasi Kawasan konservasi dalam arti yang luas diartikan sebagai kawasan di darat maupun di laut yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan budaya asli masyarakat yang ada di dalamnya (World Research Institute, 2003 dalam Indrawan, M., dkk. 2007). Dalam penyelenggaraannya, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah menyusun berbagai landasan hukum pengelolaan kawasan konservasi. Namun menurut Wiryono (2003), sebenarnya pengertian dan definisi kawasan konservasi di Indonesia masih kurang jelas dan memiliki perbedaan antar berbagai peraturan yang ada. Bahkan menurut Sembiring, dkk (1999), peraturan perundang-undangan yang ada tidak ada yang memuat definisi yang jelas mengenai kawasan konservasi. Pada UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak disebutkan istilah kawasan konservasi, namun dipergunakan istilah Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sementara itu, UU No 41/1999 tentang Kehutanan tidak menggunakan istilah kawasan konservasi, tapi memakai istilah hutan konservasi, yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Undang-undang tersebut juga membedakan antara fungsi lindung dan konservasi, sehingga hutan lindung terpisah dari hutan konservasi. Sedangkan dalam Keputusan Presiden No 32/1990 tentang Pengelolaan kawasan Lindung juga tidak menggunakan istilah kawasan konservasi, namun menggunakan istilah kawasan lindung. Istilah kawasan konservasi kemudian muncul dalam SK Dirjen
5
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) No 129/1996, yang didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan hutan lindung. Pengelolaan Kawasan Konservasi memfokuskan pemahaman tentang aspek-aspek pengelolaan untuk berbagai macam kawasan konservasi. Definisi kawasan konservasi tersebut merujuk pada pasal 7 UU No 41/1999, yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru. Menurut UU No 5/1999, KSA terbagi menjadi Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM), sedangkan KPA terbagi menjadi Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Wisata Alam (TWA). Apabila merunut sejarahnya, kategorisasi kawasan konservasi mengalami perubahan dari waktu kewaktu. Semenjak UU No 5 tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan disahkan, kawasan konservasi dibagi menjadi Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Hutan Wisata. Seiring berjalannya waktu, pengklasifikasian ini pun dipengaruhi beberapa hal, seperti adanya Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia serta terbitnya panduan IUCN. Terlebih ketika UU No 5/1990 ditetapkan. Berikut berbagai kategori kawasan konservasi di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.
Tabel 1. Kategori Kawasan Konservasi di Indonesia Berdasarkan Perundangundangan yang Berlaku Sumber
Kategori
UU No 5/1967
Cagar Alam
Direktorat
Suaka Margasatwa
Hutan Wisata (Taman Buru dan Hutan Wisata)
Cagar Alam
Perlindungan
Taman Nasional
dan Pelestarian Penampungan Satwa Alam
Taman Wisata Darat
Taman Laut
6
UU No 5/1990
Taman Buru Kawasan Suaka Alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa
Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Rakyat
UU No 41/1999
Kawasan Suaka Alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa
Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Rakyat
Taman Buru
Sumber: Wiratno, dkk. (2004)
Secara umum, hutan/kawasan konservasi terdiri dari dua kategori utama, yaitu Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, dan Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Selain dua pilar ini, masih ada kawasan lain yang juga diklasifikasikan sebagai kawasan konservasi, yaitu Taman Buru. Perbedaan antara KSA dan KPA terletak pada ciri dan fungsinya masing-masing (tabel 2).
Tabel 2. Ciri dan Fungsi KSA dan KPA menurut UU No 5/1990 Kategori Kawasan
Ciri dan Fungsi
Kawasan Suaka Alam (KSA)
Memiliki ciri khas tertentu
Di darat dan perairan
Memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan
Kawasan (KPA)
Pelestarian
Alam Memiliki ciri khas tertentu
Di darat dan perairan
7
Memiliki
fungsi
penyangga
perlindungan
kehidupan,
sistem
pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Sumber: Wiryono, 2003
Untuk mempermudah proses pemahaman masing-masing kategori kawasan konservasi, maka digunakan dasar Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 1. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam ini mencakup: a. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem
tertentu
yang
perlu
dilindungi
dan
perkembangannya
berlangsung secara alami. b. Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 2. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang mencakup :
8
a. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. b. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. c. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan konservasi di Indonesia sepenuhnya dikelola oleh Departemen Kehutanan Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Kawasan konservasi dipahami sebagai rumah/habitat alami bagi berbagai spesies endemik dan dipandang sebagai benteng terakhir eksistensi keterwakilan ekosistem hutan alam di Indonesia.
2.2. Teori Pulau Biogeografi dan Hubungannya dengan Fragmentasi Habitat Teori biogeografi pulau menjelaskan bahwa kelimpahan jenis yang ada pada suatu wilayah dapat diprediksi dengan melihat factor ketersediaan habitat, laju kepunahan lokal dan rata-rata imigrasi yang terjadi (MacArthur and Wilson, 1967). Dalam teori tersebut juga dijelaskan bahwa pulau yang berukuran sepuluh kali lebih besar akan mencakup spesies dua kali lebih banyak. Rata-rata imigrasi berhubungan dengan tingkat isolasi pulau. Pulau-pulau yang jauh mempunyai spesies yang lebih sedikit daripada pulau yang dekat ke pusat (Indrawan dkk., 2007).
9
Gambar 1. Rancangan Teori Biogeografi Pulau (MacArthur and Wilson, 1967)
Teori bioegeografi pulau sangat berkaitan erat dengan tingkat kepunahan karena sesuai pendapat dalam teori tersebut bahwa luas area pulau akan menentukan jumlah spesies yang dapat menghuninya. Pendapat tersebut kemudian dijelaskan dalam suatu model yang menjelaskan hubungan tersebut untuk memprediksi jumlah dan presentase spesies yang akan punah ketika habitat alaminya dirusak. Teori tersebut memiliki asumsi bahwa suatu luasan hanya dapat mendukung sejumlah tertentu spesies yang dapat hidup di habitat tersebut. Ketika
10
luas habitat alami suatu pulau berkurang, maka pulau itu hanya mampu mendukung spesies sebanyak yang hidup pada pulau yang lebih kecil ukurannya (Supriatna, 2008). Teori biogeografi pulau bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena kepunahan spesies yang ada di kawasan konservasi. Kawasan konservasi dianggap sebagai suatu pulau yang dikelilingi oleh habitat yang rusak. Ketika pulau itu rusak akibat tingginya tekanan dari sekelilingnya, maka spesies yang hidup di pulau tersebut akan musnah. Pemodelan yang dilakukan MacArthur and Wilson (1967) menyebutkan bahwa apabila 50% dari luasan pulau rusak, maka 10% spesies yang ada di dalamnya punah. Teori biogeografi pulau sangat dekat hubungannya dengan teori “fragmentasi habitat” dan teori “efek tepi”. Fragmentasi habitat adalah peristiwa yang menyebabkan habitat yang luas dan utuh menjadi berkurang atau terbagi menjadi dua atau lebih fragmen. Antara satu fragmen dengan lainnya seringkali terjadi isolasi oleh bentang alam yang terdegradasi atau telah diubah. Efek tepi adalah kondisi dimana setiap aktivitas manusia dan perubahan lansekap akan membuat efek terhadap populasi dan ekologi spesies tertentu. Fragmentasi habitat dan efek tepi merupakan kondisi yang saling terkait. Aktivitas
manusia
yang
banyak
melakukan
kegiatan
eksploitasi
menyebabkan habitat-habitat yang semula luas, kini terbelah-belah menjadi beberapa bagian. Pembangunan jalan raya, rel kereta api, lapangan olah raga, pembangunan permukiman (kota), dan berbagai pembangunan konstruksi yang dilakukan manusia telah menyebabkan habitat terfragmentasi. Efek tepi yang terjadi adalah kepunahan keanekaragaman hayati karena tingginya tekanan terhadap kawasan yang terfragmen. Strategi untuk mengurangi efek tepi dari fragmentasi habitat suatu kawasan konservasi adalah dengan mengembangkan suatu desain untuk menyatukan kawasan yang dilindungi baik berukuran besar maupun kecil, agar membentuk suatu jaringan kawasan konservasi dengan ukuran lebih besar (Balmford et al. 2003; Bruinderink et al. 2003). Kawasan konservasi dalam kenyataannya seringkali
11
menyatu dengan matriks habitat yang digunakan manusia untuk berbagai kegiatan ekstraksi (kayu, penggembalaan, dan lahan pertanian). Dampak fragmentasi dapat dikurangi sekalipun habitat telah dimanfaatkan sebagai sumber ekstraksi namun seringkali masih dapat dijadikan sebagai kawasan sekunder yang berfungsi sebagai koridor perpindahan atau pergerakan populasi dan hidupan liar pada umumnya (Indrawan dkk., 2007).
2.3. Koneksitas dan Koridor Antar Kawasan Konservasi Dalam teori Island Biogeography dari MacArthur dan Wilson (1967) dijelaskan bahwa jumlah jenis organisme di suatu pulau berbanding lurus dengan luasannya dan berbanding terbalik dengan jarak dari pulau sumber organisme. Teori ini berasumsi bahwa suatu lanskap hanya terdiri atas pulau yang bisa dihuni yang dikelilingi lautan yang tidak bisa ditempati. Selanjutnya teori ini diterapkan ke daratan dengan memodifikasi asumsinya bahwa pulau merupakan suatu patch vegetasi asli yang dikelilingi lautan yang berupa non vegetasi. Teori ini dikenal dengan teori patch-matrix-corridor, dengan pemahaman patch adalah pulau, matrix adalah lautan, dan corridor adalah penghubung antar pulau (patch). Teori ini kemudian dikembangkan menjadi teori variegation model yang memperbaiki teori sebelumnya dengan mengkategorikan lanskap tidak hanya patch-matrix (binary) namun juga ada kondisi diantara patch dan matrix. Kondisi ini terjadi karena fragmentasi adalah suatu proses dan menghasilkan output (fragmented). Untuk menjamin kelestarian, dibutuhkan koneksitas antar patch dalam suatu matrix, yang selanjutnya diperankan oleh koridor. Koridor adalah jalur lahan yang menjadi penghubung antara satu kawasan konservasi dan kawasan konservasi lain yang berdekatan (Simberloff et al., 1992). Koridor berfungsi untuk menghubungkan (koneksitas) kawasan konservasi yang terisolasi agar dapat membentuk suatu sistem kawasan yang lebih besar (Indrawan dkk., 2007). Kawasan koridor dapat berupa kawasan hutan produksi, perkebunan, bahkan lahan budidaya milik masyarakat, yang apabila dirancang dengan baik akan menjadi alat konservasi yang sangat bernilai (Beier & Noss, 1998). Selain
12
itu, sungai juga dapat berfungsi sebagai penghubung kawasan karena merupakan habitat alami yang penting sehingga secara umum menjadi koridor yang cukup bermanfaat (Indrawan dkk., 2007). Adanya koridor dan koneksitas antar kawasan konservasi akan memungkinkan tumbuhan dan satwa untuk menyebar dari satu kawasan ke kawasan yang lain, serta memungkinkan aliran gen dan bahkan kolonisasi habitat yang sesuai. Melalui jaringan koridor tersebut, beberapa kawasan yang terisolasi dapat dihubungkan satu sama lain. Populasi-populasi pun dapat saling berinteraksi sebagai suatu metapopulasi. Bagi satwa yang melakukan migrasi musiman, dan harus melintasi berbagai habitat yang berbeda untuk memperoleh air dan makanan, koridor akan menunjang ketahanan hidup berbagai individu dan populasi satwa tersebut. Koridor berfungsi untuk menghubungkan wilayah terisolasi atau habitat yang terfragmentasi, yang dahulu pernah terhubung satu sama lain dalam tatanan sejarahnya. Koridor akan memberikan perlindungan pada lingkungan yang sensitif dengan menciptakan penghubung pada suatu lanskap dan berpotensi sebagai penyangga antar alam dengan komunitas manusia. Koridor merupakan ekosistem yang kompleks, yang meningkatkan pergerakan satwa liar, menjaga kelestarian sumberdaya alam dan ruang penyangga hijau bagi manusia. Terdapat empat peran penting yang diperankan oleh koridor yang memiliki hubungan khusus dengan konservasi biologi, yakni : (1) mendukung kelestarian populasi jenis-jenis, (2) mengatur pergerakan organisme, (3) menyangga kawasan yang sensitif dan kawasan lindung, dan (4) menjaga integritas ekosistem akuatik (Subeno, 2011). Pembangunan koridor antar habitat alamiah untuk membentuk jalur koneksi antar kawasan konservasi telah menjadi salah satu pilihan strategi konservasi alam untuk mengatasi fragmentasi habitat pada suatu kawasan. Konservasi pada kawasan koridor merupakan suatu alat atau strategi untuk pencapaian tujuan konservasi alam, berupa petak lahan yang berkesinambungan yang diharapkan akan menjadi rute terbaik bagi satu spesies fokus, misalnya
13
banteng untuk melakukan perjalanan dari populasi inti dalam satu blok habitat alamiah ke blok habitat lainnya. Penerapan strategi konservasi melalui pembangunan koridor akan memberikan manfaat secara luas, bukan hanya bagi spesies khusus yang dilindungi. Multi manfaat penerapan strategi konservasi melalui pembangunan koridor meliputi (dirangkum dari berbagai sumber) : a) membantu pergerakan individu satwa liar melalui lanskap yang telah terganggu (disturbed landscapes), khusus jenis-jenis yang mempunyai daerah jelajah yang luas, jenis nomadik atau migran, b) meningkatkan laju imigrasi satwa liar ke habitat-habitat terisolasi yang akan memelihara kekayaan dan diversitas jenis, mengurangi resiko kepunahan jenis, meningkatkan variasi genetis dan mengurangi resiko depresi perkawinan sesama jenis, c) memfasilitasi keberlanjutan proses ekologi alamiah di lanskap yang telah berkembang, d) menyediakan habitat bagi banyak jenis hidupan liar sebagai daerah pengungsian/tempat perlindungan sementara dan sumber pakan, e) menyediakan jasa-jasa lingkungan tambahan, seperti memelihara kualitas air, mengurangi erosi dan longsor, stabilitas siklus air, pembersih udara, dan penyimpan karbon, f) meningkatkan daya adaptasi hidupan liar, khususnya satwa liar dari dampak perubahan iklim, dan g) meningkatkan estetika lanskap alamiah dan kawasan destinasi ekowisata.
2.4. Pemodelan Spasial Model merupakan suatu perwakilan atau abstraksi dari suatu obyek atau situasi aktual. Model melukiskan hubungan-hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbalbalik dalam terminologi sebab akibat. Oleh karena suatu model adalah abstraksi dari realita, maka pada wujudnya lebih sederhana
14
dibandingkan dengan realita yang diwakilinya. Model dapat disebut lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realita yang sedang dikaji. Model spasial merupakan representasi dunia nyata yang berhubungan dengan kondisi geografis yang dinyatakan dalam simbol titik, garis, dan poligon. Salah satu metode analisis yang menggunakan pemodelan spasial dalam pengambilan keputusan adalah Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA). Prinsip dalam metode tersebut adalah penggunaan berbagai parameter (kriteria) yang diberikan bobot sesuai kepentingannya. Tools yang digunakan dalam SMCA adalah perangkat Sistem Informasi Geografis. Pemodelan spasial dengan SMCA mengharuskan parameter yang diusulkan ditransformasikan dalam bentuk peta, kemudian kriteria yang memiliki peran penting akan diberikan bobot yang lebih besar dibandingkan kriteria lainnya, hasil akhir diperoleh dengan melakukan tumpang susun (overlay) seluruh kriteria untuk menjadi satu informasi yang akomodatif. Terdapat dua hal penting dalam penyusunan SMCA (Carver, 1991; Jankowski, 1995), yaitu : 1. Komponen Sistem Informasi Geografis, yang meliputi: perolehan data spasial, input data, pengolahan data, pemanggilan data, hingga penyajian data. 2. Komponen analisis multi kriteria, yang meliputi: penentuan kriteria dan bobot, mekanisme dan hasil tabulasi data, serta proses pengambilan keputusan. Secara kontekstual, terdapat 3 tahap dalam analisis pemodelan spasial dengan SMCA, yaitu : intelligence, design, dan choice (Simon, 1960). Tahap intelligence meliputi kegiatan-kegiatan dalam pengambilan data, produksi data spasial, dan pemrosesan data. Tahap design meliputi penggunaan pemodelan spasial dalam Sistem Informasi Geografis. Tahap terakhir adalah choice, yang meliputi kegiatan pengambilan keputusan dengan melakukan seleksi kriteria dan penentuan bobot. Ketiga tahap tersebut tidak selalu dilakukan secara berurutan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan data (Malczewski, 2000).
15
Dalam penelitian ini, konsep pemodelan spasial dengan SMCA dilakukan dalam proses pemilihan kriteria kawasan koridor yang dapat menjadi jalur koneksitas antar kawasan konservasi.
2.5. Keterbaruan Penelitian Dalam teori pulau biogeografi dijelaskan bahwa antar kawasan konservasi harus dekat dan atau terhubung (koneksi) sehingga cukup untuk memungkinkan untuk pelestarian skala besar proses ekologi dan evolusi, seperti aliran gen, migrasi, dan proses adaptasi dan mitigasi dalam menanggapi perubahan iklim. Dalam penelitiannya di Amerika Serikat, Minor & Lookingbill (2010) menjelaskan bahwa dalam membentuk model koneksitas kawasan konservasi dibutuhkan berbagai pendekatan spesies, bukan hanya satu kelas spesies tertentu saja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang termasuk dalam jaringan kawasan konservasi besar untuk mamalia besar ternyata tidak cukup mendukung hidupan mamalia kecil. Pendekatan spesies payung sebagai target spesies untuk menyusun strategi desain jaringan konservasi masih belum mampu untuk melindungi banyak spesies. Perlu adanya pendekatan hubungan strategis lahan yang menjadi prioritas konservasi bagi mamalia kecil. Konektivitas jaringan kawasan konservasi tergantung pada elemen kunci yang terletak di posisi strategisnya dalam lanskap, yang berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati. Perencanaan lanskap memerlukan pendekatan obyektif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi elemen kunci tersebut untuk memperkuat koherensi desain spasial koneksitas kawasan konservasi. Dalam penelitian Gurrutxaga, M. (2011), digunakan pendekatan indeks konektivitas yang memungkinkan mengevaluasi peran dari tiap matriks lanskap antar kawasan konservasi dalam suatu jaringan. Pada penelitiannya
di
area
lindung
(protected
area)
antara
Cantabrian
ke pegunungan Alpen Barat, peneliti berhasil mengidentifikasi daerah-daerah yang perlu dilindungi dan yang paling berkontribusi dalam menjalankan konektivitas fungsional. Kuantifikasi terhadap kriteria-kriteria yang digunakan
16
dilakukan dengan menggunakan software open source. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu tools yang dapat digunakan dalam menyusun model koneksitas antar kawasan konservasi. Dengan kemampuannya dalam proses data query, proses pemilihan rute koneksitas antar kawasan konservasi dapat dipilih secara otomatis. Penelitian Nikolakaki, P. (2004) menggunakan applikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memperkirakan konektivitas antar pulau (patch) habitat. Setiap pulau diberikan sebuah nilai biaya (hambatan) yang merupakan representasi tingkat kesulitan dalam koneksitas antar pulau. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan
umum
yang
berlaku
untuk
setiap
jenis
spesies.
Dengan
memperhitungkan nilai biaya terkecil (least cost) yang dibutuhkan untuk mencari lokasi potensial dalam rangka memenuhi persyaratan minimum dari spesies untuk berpindah ke pulau lain. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, model koneksitas antar pulau (patch) habitat atau kawasan konservasi selalu menjadi informasi penting untuk pengelolaan tingkat lanskap. Model penyusunan koneksitas antar pulau sangat tergantung dengan pemilihan target spesies dan kriteria penyusunnya. Semakin kompleks dan bervariasi jenis spesies yang menjadi obyek kajian, maka kriterianya pun semakin beragam. Model koneksitas dapat disusun dengan memperhitungkan nilai hambatan terkecil yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan antar pulau (kawasan konservasi) yang lebih besar.
17
BAB III METODE PENELITIAN
3.1.
Lokasi Penelitian Secara administratif, kawasan Pulau Jawa bagian tengah terbagi menjadi 2
provinsi, yaitu : Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Saat ini tercatat terdapat 44 kawasan konservasi yang ada dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (CA, SM, TWA), Balai Taman Nasional (TN), dan Dinas Kehutanan Provinsi (Tahura) dengan total luas kawasan 128.666,788 Ha (didominasi oleh Taman Nasional Laut Karimunjawa yang mencapai 86,75%). Data selengkapnya mengenai kawasan konservasi di wilayah Pulau Jawa bagian tengah dapat dilihat pada tabel 1. Potensi keanekaragaman hayati di wilayah penelitian cukup beragam sesuai tipe ekosistem yang ada di kedua provinsi tersebut, yaitu mulai dari ekosistem terumbu karang, mangrove, gumuk pasir, karst, dataran rendah, hingga ekosistem pegunungan. Tercatat berbagai fauna dan flora endemis yang dilindungi berhabitat di hutan-hutan konservasi yang ada di provinsi tersebut, misalnya : lutung jawa (Trachypithecus auratus), owa jawa (Hylobates moloch), surili (Presbytis comata), macan tutul (Panthera pardus), elang jawa (Spizaetus bartelsi), Anggrek Kantong Semar (Phaphiopedilum javanicum), Anggrek Pandan (Vanda tricolor), dll. Pada kenyataannya, jenis-jenis endemis tersebut saat ini terancam punah (Red List Data Book, 2007) sehingga perlu dilestarikan.
18
Tabel 3. Data Kawasan Konservasi di Pulau Jawa Bagian Tengah yang dikelola oleh BKSDA Jawa Tengah dan BKSDA Yogyakarta LUAS NO 1
NAMA KAWASAN 2
LOKASI KAWASAN 3
(Ha) 4
SK KAWASAN PEJABAT 5
NOMOR 6
TANGGAL 7
TAMAN NASIONAL 1 2
TN. Karimunjawa TN. Gunung Merapi
3
TN. Gunung Merbabu CAGAR ALAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CA. Ulo Lanang Kecubung CA. Curug Bengkawah CA. Guci CA. Moga CA. Telogo Ranjeng CA. Gebugan (Gunung Ungaran) CA. Sepakung CA. Pringombo I/II CA. Getas CA. Bantar Bolang CA. Sub Vak 18c dan 19b CA. Vak 50 Comal CA. Pager Wunung Daruprono CA. Karang Bolong CA. Nusakambangan Timur CA. Nusakambangan Barat CA. Wijaya Kusuma
Jepara, Jawa Tengah 111.625,00 Magelang, Klaten, Boyolali, Jawa Tengah 6.410,00 Sleman, D.I. Yogyakarta Magelang, Semarang, Boyolali 5.725,00
Menhut Menhut
74/Kpts-II/2001 134/Menhut-II/2004
15 Februari 2001 04 Mei 2004
Menhut
135/Kpts-
04 Mei 2004
Batang, Jawa Tengah Pemalang, Jawa Tengah Pemalang, Jawa Tengah Pemalang, Jawa Tengah Pemalang, Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah Banjarnegara, Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah Pemalang, Jawa Tengah Tegal, Jawa Tengah Pemalang, Jawa Tengah Kendal, Jawa Tengah Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Jawa Tengah
Menhut -
II/2004 GB. 25, Stbl.765 GB. 25 Local degree tahun 1924 GB. 25 GB. GB.36, Stbl.43 GB.36, Stbl.43 GB.1 1 GB. 756/Kpts-1999 GB. 2980 GB. 2980 Gb.19, Stbl. 965 GB.34, Stbl.369 GB.34, Stbl.369 GB.34, Stbl.369 GB.34, Stbl.369
18 Agustus 1922 01 Januari 1924 01 Januari 1924 01 Januari 1924 01 Januari 1924 04 Februari 1924 04 Februari 1924 09 Oktober 1924 01 Januari 1930 19 Mei 1999 19 Mei 1930 19 Mei 1930 21 Januari 1933 06 April 1937 06 April 1937 07 April 1937 04 Juni 1937
71,00 1,50 2,00 1,00 18,50 1,80 2,50 58,00 1,00 24,10 6,60 24,10 33,20 0,50 277,00 928,00 1,00
18
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CA. Telogo Dringo CA. Telogo Semurup CA. Cabak CA. Gunung Butak CA. Bekutuk CA. Gunung Celereng CA. Keling I/II/III CA. Peson Subah I/II CA. Pantodomas CA. Donoloyo CA. Teluk Baron CA. Batu Gamping CA. Mangunan Imogiri
Banjarnegara, Jawa Tengah Banjarnegara, Jawa Tengah Blora, Jawa Tengah Rembang, Jawa Tengah Blora, Jawa Tengah Jepara, Jawa Tengah Jepara, Jawa Tengah Batang, Jawa Tengah Wonosobo, Jawa Tengah Wonogiri, Jawa Tengah Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta Sleman, D.I. Yogyakarta Bantul, D.I. Yogyakarta
26,00 20,00 30,00 45,10 25,00 1.368,40 61,70 30,00 4,10 8,30 2,40 0,038 11,40
Mentan Mentan Menhut Menhut Menhut Menhut Menhut
GB.26, Stbl.376 GB.26, Stbl.376 GB.6, Stbl.90 55/Kpts/Um/12/1975 596/Kpts/Um/9/1 979 75/Kpts-II/1989 GB.6, Stbl.96 GB.83, Stbl.392 359/Menhut-II/2004 359/Menhut-II/2004 GB.379/321/16 758/Kpts-II/1 989 171/Kpts-II/2000
07 Oktober 1940 07 Oktober 1940 21 Februari 1975 17 Desember 1975 21 Nopember 1979 16 Desember 1989 21 Februari 1919 07 Nopember 1919 1 Oktober 2004 1 Oktober 2004 24 Maret 1933 16 Desember 1989 29 Juni 2000
01 Januari 1975 01 Januari 1975 01 Januari 1975 11 Oktober 1975 11 Oktober 1976 16 Januari 1989
TAMAN WISATA ALAM 1 2 3 4 5 6
TWA. Grojogan Sewu TWA. Sumber Semen TWA. Tuk Songo Kopeng TWA. Gunung Selok TWA. Telogo Warno dan Pengilon TWA. Batu Gamping TAMAN HUTAN RAYA 1 TAHURA Ngargoyoso 2 TAHURA Bunder SUAKA MARGASATWA 1 SM. Gunung Tunggangan 2 SM. Sermo 3 SM Paliyan
Karang Anyar, Jawa Tengah Rembang, Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah Cilacap, Jawa Tengah Wonosobo, Jawa Tengah Sleman, D.I. Yogyakarta
64,30 17,10 6,50 126,20 39,60 1,05
Mentan Menhut
GB.6, Stbl.90 GB.6, Stbl.90 GB.6, Stbl.90 GB.6, Stbl.90 740/Kpts/Um/1/1 978 758/Kpts-II/1 989
Karang Anyar, Jawa Tengah Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta
231,30 617,00
Menhutbun Menhut
849/Kpts-II/1999 353/Menhut-II/2004
11 Oktober 1999 28 September 2004
Sragen, Jawa Tengah Kulonprogo, D.I. Yogyakarta Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta
103,90 181,00 434,60
Menhut Menhut
4603/UM/V/6/Ska 171/Kpts-II/2000 171/Kpts-II/2000
2 Agustus 1961 29 Juni 2000 29 Juni 2000
Sumber : Statistik BKSDA Jawa Tengah 2007 dan Statistik BKSDA Yogyakarta 2009
19
3.2. Alat dan Bahan Bahan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini, meliputi: Peta batas kawasan konservasi BKSDA Jawa Tengah dan BKSDA Yogyakarta (BPKH XI); Peta Rupa Bumi Indonesia Digital skala 1 : 25.000, dengan turunan data : o Peta topografi/kontour skala 1 : 25.000 o Peta Penggunaan lahan skala 1 : 25.000 o Peta Jaringan Jalan skala 1 : 25.000 Citra ASTER GDEM resolusi 30 m, dengan turunan data : o Peta DEM o Peta Kelas Kelerengan (topografi) Peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: 1.
Peralatan untuk observasi lapangan, seperti: GPS dan kamera digital
2.
Perangkat komputer yang sudah terinstall software ENVI 4.5., dan ArcGIS 9.3.
3.3. Tahapan Penelitian Secara garis besar, tahapan penelitian “Pemodelan Spasial Koneksitas Kawasan Konservasi di Pulau Jawa Bagian Tengah” terdiri dari :
3.3.1.
Identifikasi Tingkat Isolasi Antar Kawasan Konservasi Identifikasi tingkat isolasi antar kawasan konservasi merupakan prosedur
awal dalam proses penelitian ini. Metode untuk mengetahui tingkat isolasi antar kawasan konservasi adalah dengan melakukan tumpangsusun (overlay) peta kawasan konservasi dengan peta penggunaan lahan, peta jaringan jalan (Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia, skala 1 : 25.000), dan peta topografi yang diperoleh dari analisis DEM citra SRTM. Identifikasi tingkat keterisolasian dilakukan secara otomatisasi dengan tools Least Cost Path pada software ArcGIS 9.3. Logika analisis dengan Least cost path adalah pemilihan jalur antara dua
20
titik yang mempertimbangkan hambatan (biaya) paling kecil untuk mencapai tujuan di titik yang lain. Dalam pemodelan spasial, nilai satu pixel akan dianalisis dengan delapan nilai pixel tetangga yang lain dan pemilihan jalur adalah ke pixel dengan nilai akumulasi hambatan (biaya) terkecil. Proses berulang secara terus menerus hingga selesai sampai ke titik tujuan.
Gambar 2. Logika Analisis Least Cost Path, pemilihan jalur berdasarkan nilai pixel dengan nilai hambatan (biaya) terkecil
Proses pemilihan jalur bukan hanya bisa dilakukan pada 2 titik saja, namun bisa dikombinasikan dengan banyak jalur dengan banyak tujuan. Dengan logika yang sama, pemilihan banyak jalur menuju banyak tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai hambatan (biaya) terkecil yang dibutuhkan untuk mencapai obyek tujuan.
Gambar 3. Pemilihan jalur ke banyak tujuan berdasarkan logika Least Cost Path
21
3.3.2.
Penentuan Jalur Koneksitas Antar Kawasan Konservasi Dalam logika penentuan jalur koneksitas antar kawasan konservasi atau
perancangan koridor, diharuskan untuk menentukan target spesies. Hal ini untuk menentukan kriteria jalur koneksitas yang memungkinkan untuk dibuat. Penelitian ini menggunakan target spesies untuk kelas mamalia kecil, yang saat ini mengalami kelangkaan local karena perburuan dan pengurangan habitat. Definisi mamalia kecil adalah mamalia yang berat dewasanya kurang dari 5 kilogram (Stoddart, 1979). Beberapa jenis yang termasuk dalam kelas mamalia kecil antara lain : bajing, tupai, landak, dan lain-lain. Tidak banyak penelitian mengenai ekologi mamalia kecil karena sifat hidupnya yang banyak beraktivitas pada malam hari (nocturnal) dan banyak menghabiskan waktu pada strata tajuk tinggi (arboreal). Mamalia kecil dapat ditemukan di berbagai penggunaan lahan, mulai dari hutan alami hingga lahan pertanian sebagai habitatnya. Beberapa masuk kategori hama pertanian karena mencari makan di lahan pertanian dan berlindung di hutan-hutan sekitarnya (Alikodra, 1990). Kawasan pinggiran hutan yang berbatasan dengan perkebunan atau lahan pertanian penduduk sering mendukung berbagai spesies binatang, terutama mamalia kecil, dengan kepadatan yang relatif lebih tinggi (Payne dkk., 2000). Dalam penelitian ini, jalur koneksitas antar kawasan konservasi dibangun dengan kerangka logika ekologi yang mampu mendukung pergerakan jenis mamalia kecil. Pemodelan spasial pemilihan jalur koneksitas antar kawasan konservasi dilakukan dengan menggunakan dasar pixel sebagai satuan nilai analisis. Terdapat 2 kriteria yang digunakan sebagai dasar analisis Least Cost Path, yaitu :
1. Kriteria berdasarkan Klasifikasi Penggunaan lahan. Sesuai dengan hasil penelitian Payne dkk. (2000) dan Alikodra (1990) bahwa habitat target spesies mamalia kecil adalah penggunaan lahan Hutan, kebun campuran, semak, dan padang rumput. Semua kelas penggunaan lahan tersebut memiliki derajad (nilai) yang sama sebagai habitat target spesies, sehingga dalam pemodelan spasial dengan analisis
22
Least Cost Path, keseluruhan penggunaan lahan tersebut memberikan nilai hambatan yang sama. Pada kelas penggunaan lahan selain kelas tersebut, diberikan nilai hambatan yang lebih tinggi, sehingga pemilihan jalur adalah berdasarkan pada kelas penggunaan lahan yang disukai oleh target spesies. Dalam pembuatan data spasial penggunaan lahan, digunakan klasifikasi penggunaan lahan berdasarkan klasifikasi Bakosurtanal. Peta yang dirujuk sebagai peta dasar penggunaan lahan adalah peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000. Data spasial penggunaan lahan tersebut disajikan dalam bentuk format data pixel yang sudah dilakukan resample dengan ukuran 30 m.
2. Kriteria berdasarkan kemiringan lereng.
Target spesies mamalia kecil memiliki kecenderungan untuk memilih jalur yang memiliki kondisi topografi relative datar. Semakin berat topografi, maka akan memberikan kontribusi yang negative dalam penentuan jalur koneksitas. Dalam pembuatan data spasial kemiringan lereng digunakan citra ASTER GDEM dengan resolusi spasial 30 m. Proses analisis yang dilakukan pada citra tersebut sebelum dilakukan analisis adalah pembuatan topographic modelling untuk membangun peta kemiringan lereng. Dalam logika yang dibangun dalam analisis Least Cost Path, pemilihan jalur akan didasarkan pada nilai pixel kemiringan lereng yang terkecil. Dalam penelitian ini, proses pemetaan sebaran kawasan konservasi dilakukan dengan menggunakan peta dasar Kawasan Konservasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XI, dan dari data hasil rekonstruksi tata batas yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah dan BKSDA Yogyakarta.
23
Bagan alir penelitian selengkapnya tersaji pada gambar 4 berikut.
ASTER GDEM
Peta RBI Skala 1 : 25.000
Digital Elevation Model
Peta Tutupan Lahan
Peta Lereng
Peta Jaringan Jalan
Peta Sebaran Kawasan Konservasi
Corridor Design tools Mengidentifikasi isolasi Analisis Least Cost Path Peta Koneksitas Kawasan Konservasi Groundcheck hasil Pemodelan
Strategi Pembuatan Jaringan Kawasan Konservasi
Gambar 4. Bagan Alir Penelitian
24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pemetaan Sebaran Kawasan Konservasi di Pulau Jawa Bagian Tengah Dalam penelitian ini, dari 44 kawasan konservasi yang ada di Pulau Jawa Bagian Tengah (tabel 2), hanya 37 kawasan yang dimasukkan sebagai unit analisis. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam penyediaan data spasial (Tahura Ngargoyoso, Tahura Bunder) dan karena ketidakrelevanan dengan tema penelitian, hal ini dikarenakan bentuk kawasan adalah kawasan konservasi laut dan kepulauan (CA Karang Bolong, CA Nusa Kambangan Barat, CA Nusa Kambangan Timur, CA Wijaya Kusuma, TN Karimunjawa). Kawasan konservasi yang menjadi bahan kajian tersaji pada tabel berikut.
Tabel 4. Kawasan Konservasi yang Dianalisis
Taman Nasional Gunung Merapi
Koord Point Lokasi X Y 437161.51 9164693.9
Taman Nasional Gunung Merbabu
436386.99
9176958.5
SM Sermo SM Paliyan CA Imogiri CA/TWA Gunung Gamping
403521.19 446411.79 433173.68 425044.45
9134341.7 9113523.7 9124479.3 9137215.5
CA Jatinegara CA Bantarbolang CA Pagerwunung Darupono SM Gunung Tunggangan
306004.38 322311.46 418907.91 512818.62
9228429.8 9224707.3 9223170.1 9169405.4
CA Donoloyo CA Peson Subah I
521558.88 374703.80
9130200.0 9235254.0
Nama Kawasan Konservasi
Kabupaten
Provinsi
Luas (Ha)
Magelang Boyolali Klaten Sleman Magelang Boyolali Semarang Kulonprogo Gunungkidul Bantul Bantul Sleman Tegal Pemalang Kendal Karanganyar Sragen Wonogiri Batang
Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah D.I.Y Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah D.I.Y D.I.Y D.I.Y D.I.Y D.I.Y Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
2456.34 1081.85 834.75 1772.52 2600.24 2368.12 1724.17 187.19 422.04 12.27 0.48 0.43 6.86 24.64 34.02 0.65 101.72 10.05 9.72
25
CA Kecubung Ulolanang CA Telogo Dringo
375002.44 372723.09
9231329.6 9205495.0
CA Guci TWA Gunung Selok CA Gebugan CA Sepakung CA Pringamba I CA Pringamba II CA Pantodomas TWA Telogo Warno Pengilon CA Telogo Sumurup CA Keling II/III CA Gunung Butak TWA Sumber Semen CA Cabak I/II CA Bekutuk CA Kembang CA Comal CA Telaga Ranjeng Tahura Baturaden TWA Grojogan Sewu CA Curug Bengkawah CA Gunung Celering CA Getas
297384.21 298115.82 430114.78 434412.62 361770.47 366344.42 386456.00 380369.33 378484.64 482003.30 556445.85 560944.89 557778.69 540675.44 477696.48 323030.71 290651.23 301464.09 514032.77 307538.09 491836.48 447459.76
9203846.6 9150184.7 9206984.3 9186831.4 9177302.8 9176897.5 9173223.6 9202422.5 9202364.3 9290566.3 9244681.2 9240038.2 9222111.4 9213299.1 9281183.4 9225055.7 9195372.7 9193412.7 9152915.4 9226249.0 9288514.8 9196713.5
Batang Banjarnegara Batang Tegal Cilacap Semarang Semarang Banjarnegara Banjarnegara Wonosobo Wonosobo Banjarnegara Jepara Rembang Rembang Blora Blora Jepara Pemalang Brebes Banyumas Karanganyar Tegal Jepara Semarang
Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
83.32 13.69 16.88 2.85 113.51 1.82 10.49 11.67 46.66 3.97 35.76 21.8 56.96 47.67 14.69 30.87 25.11 2.1 24.03 53.43 83.51 102.05 23.96 1403.97 19
Sumber : BKSDA Yogyakarta dan BKSDA Jawa Tengah, dengan modifikasi (2012)
26
Gambar 5. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Pulau Jawa Bagian Tengah 27
4.2. Pemetaan Penggunaan lahan Peta penggunaan lahan dibutuhkan dalam analisis koneksitas antar kawasan konservasi terutama terkait dengan kriteria yang berhubungan dengan kebutuhan ruang untuk pergerakan mamalia kecil. Pemetaan tutupan lahan dilakukan dengan menggunakan dasar Peta Rupa Bumi (dibuat oleh Bakosurtanal) skala 1 : 25.000 untuk seluruh wilayah Pulau Jawa Bagian Tengah.
Gambar 6. Peta Penggunaan lahan di Pulau Jawa Bagian Tengah
28
4.3. Koneksitas Antar Kawasan Konservasi Sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya bahwa jalur koneksitas antar kawasan konservasi ini ditujukan untuk mendukung pergerakan kelas mamalia kecil. Kriteria yang digunakan dalam mendukung koneksitas antar kawasan konservasi melalui jalur hijau adalah penggunaan lahan berupa hutan, kebun campuran, dan tegalan/semak. Masing-masing memiliki kontribusi yang sama dalam mendukung pergerakan mamalia kecil, sehingga dapat diidentifikasikan sebagai jalur koneksi antar kawasan konservasi. Dalam analisis koneksitas melalui jalur hijau ini, peneliti membagi jalur koneksitas antar kawasan konservasi yang dihubungkan langsung oleh hutan, kebun campuran, tegalan/semak, kombinasi hutan-kebun campuran, kombinasi hutan-tegalan/semak, kombinasi kebun campuran-tegalan/semak, dan kombinasi hutan-kebun campuran-tegalan/semak. Maksud dari pemisahan unit analisis adalah untuk mengetahui nilai penting masing-masing penggunaan lahan dalam kontribusinya menghubungkan (koneksi) antar kawasan konservasi. Berikut adalah hasil analisis koneksitas antar kawasan konservasi melalui jalur hijau, berdasarkan masing-masing pembagian jalur koneksitas. 1. Hutan Tidak ada koneksi antar kawasan konservasi yang langsung dihubungkan oleh tutupan hutan. 2. Kebun campuran Terdapat 5 jalur koneksi, dengan menghubungkan 12 kawasan konservasi, yang dihubungkan oleh kebun campuran, antara lain : a. Jalur koneksi pertama menghubungkan antara CA Jatinegara dengan CA Comal/Bantarbolang.
Jalur
pertama
ini
melewati
kecamatan
Kedungbanteng, Jatinegara, Randudongkal dan Bantarbolang dengan panjang mencapai ±20 km b. Jalur koneksi kedua menghubungkan antara CA Peson Subah I dengan CA Kecubung U. Jalur ini melewati kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan panjang ±4,8 km
29
c. Jalur koneksi ketiga menghubungkan antara CA Pagerwunung D. dengan CA Gebugan. Jalur ini melewati Kecamatan Kaliwungu, Singorojo, Limbangan dan Klepu, dengan panjang mencapai ±29,56 km. d. Jalur koneksi keempat menghubungkan antara CA Pringamba I, CA Pringamba II, CA Pantodomas, dan SM Sermo. Jalur ini memiliki panjang mencapai ±101, 25 km dan melewati Kecamatan Banjarnegara, Sigaluh, Kalipiro, Sapuran, Wadaslintang, Bener, Kajoran, Loano, Samigaluh, Kaligesing, Girimulyo, dan Kokap. e. Jalur koneksi kelima menghubungkan antara CA Cabak I/II dengan CA Bekutuk. Jalur ini melewati Kecamatan Randublatung, Banjarejo, Jepon, dan Jiken, dengan panjang ±21,45 km.
Gambar 7. Jalur koneksi kawasan konservasi pada lahan kebun campuran
30
3. Tegalan/Semak Terdapat 3 jalur koneksi yang menghubungkan 7 kawasan konservasi, yang dihubungkan oleh tegalan/semak, yaitu: a. Jalur koneksi pertama menghubungkan antara CA Guci dengan CA Telaga Ranjeng. Rute ini melewati Kecamatan Paguyangan, Sirampok, dan Bumijawa, dengan panjang kurang lebih 16, 92 km. b. Jalur koneksi kedua menghubungkan antara CA Telogo Dringo, CA Telogo Sumurup, dan TWA Telogo Warno Pengilon. Jalur ini melewati Kecamatan Batur dan Kejajar dengan panjang ±9,25 km. c. Jalur koneksi ketiga menghubungkan antara CA Gunung Butak dengan TWA Sumber Semen. Jalur ini memiliki panjang ±8,14 km, melewati Kecamatan Gunem dan Sale.
Gambar 8. Jalur koneksi kawasan konservasi pada lahan tegalan & semak
31
4. Kombinasi Hutan dan Kebun Campuran Terdapat 6 jalur koneksi yang menghubungkan 15 kawasan konservasi, yang dihubungkan oleh kombinasi hutan dan kebun campuran, yaitu: a. Jalur koneksi pertama menghubungkan antara CA Jatinegara dengan CA Comal/Bantarbolang.
Jalur
pertama
ini
melewati
kecamatan
Kedungbanteng, Jatinegara, Randudongkal dan Bantarbolang dengan panjang mencapai ±20 km b. Jalur koneksi kedua menghubungkan antara CA Peson Subah I dengan CA Kecubung U. Jalur ini melewati kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan panjang ±4,8 km c. Jalur koneksi ketiga menghubungkan antara CA Pagerwunung D. dengan CA Gebugan. Jalur ini melewati Kecamatan Kaliwungu, Singorojo, Limbangan dan Klepu, dengan panjang mencapai ±29,56 km. d. Jalur koneksi keempat menghubungkan antara CA Pringamba I, CA Pringamba II, CA Pantodomas, dan SM Sermo. Jalur ini memiliki panjang mencapai ±101, 25 km dan melewati Kecamatan Banjarnegara, Sigaluh, Kalipiro, Sapuran, Wadaslintang, Bener, Kajoran, Loano, Samigaluh, Kaligesing, Girimulyo, dan Kokap. e. Jalur koneksi kelima menghubungkan antara CA Cabak I/II dengan CA Bekutuk. Jalur ini melewati Kecamatan Randublatung, Banjarejo, Jepon, dan Jiken, dengan panjang ±21,45 km. f. Jalur koneksi keenam menghubungkan antara CA Keling II/III dengan CA Kembang. Jalur ini melewati Kecamatan Bangsri dan Keling, dengan panjang ±17,81 km.
32
Gambar 9. Jalur koneksi kawasan konservasi pada lahan kombinasi antara hutan dan kebun campuran
5. Kombinasi Hutan dan Tegalan/Semak Terdapat 4 jalur koneksi yang menghubungkan 9 kawasan konservasi, yang dihubungkan oleh kombinasi hutan dan tegalan/semak, yaitu: a. Jalur koneksi pertama menghubungkan antara CA Guci dengan CA Telaga Ranjeng. Rute ini melewati Kecamatan Paguyangan, Sirampok, dan Bumijawa, dengan panjang kurang lebih 16, 92 km. b. Jalur koneksi kedua menghubungkan antara CA Telogo Dringo, CA Telogo Sumurup, dan TWA Telogo Warno Pengilon. Jalur ini melewati Kecamatan Batur dan Kejajar dengan panjang ±9,25 km. c. Jalur koneksi ketiga menghubungkan antara CA Gunung Butak dengan TWA Sumber Semen. Jalur ini memiliki panjang ±8,14 km, melewati Kecamatan Gunem dan Sale.
33
d. Jalur koneksi keempat menghubungkan antara TN G Merbabu dengan TN G Merapi. Jalur ini melewati Kecamatan Getasan, Ampel, Selo, Cepogo, Musuk, Kemalang, dan Pakem, dengan panjang ±28,43 km.
Gambar 10. Jalur koneksi kawasan konservasi pada lahan kombinasi antara hutan dan tegalan/semak
6. Kombinasi Kebun Campuran dan Tegalan/Semak Terdapat 4 jalur koneksi yang menghubungkan 27 kawasan konservasi, yang dihubungkan melalui kombinasi kebun campuran dan tegalan/semak, yaitu: a. Jalur koneksi pertama menghubungkan 19 kawasan konservasi, yaitu: CA Jatinegara, CA Comal/Bantarbolang, CA Guci, CA Telaga Ranjeng,CA Telogo Dringo, CA Telogo Sumurup, TWA Telogo Warno Pengilon, CA Peson Subah I, CA Kecubung U., CA Pringamba I, CA Pringamba II, CA Pantodomas, SM Sermo, CA Pagerwunung D., CA Gebugan, CA
34
Sepakung, TN G Merbabu, dan TN G Merapi. Jalur tersebut melewati 68 kecamatan di 15 kabupaten, dengan panjang mencapai ±522,39 km. b. Jalur koneksi kedua menghubungkan antara CA Gunung Butak, TWA Sumber Semen, CA Cabak I/II, dan CA Bekutuk. Jalur ini melewati Kecamatan Randublatung, Banjarejo, Jepon, Jiken, Bogorejo, dan Sale, dengan panjang mencapai ±51,86 km. c. Jalur koneksi ketiga menghubungkan antara CA Keling II/III dengan CA Kembang. Jalur ini melewati Kecamatan Bangsri dan Keling, dengan panjang ±17,81 km. d. Jalur koneksi keempat menghubungkan SM Paliyan dengan CA Imogiri. Jalur ini melewati Kecamatan Paliyan, Playen, Dringo, dan Imogiri, dengan panjang ±21,59 km.
Gambar 11. Jalur koneksi kawasan konservasi pada lahan kombinasi antara kebun campuran dan tegalan/semak
35
7. Kombinasi Jalur Hijau (semua penggunaan lahan) Pengkombinasian semua penggunaan lahan menghasilkan jalur yang sama dengan kombinasi kebun campuran dan tegalan/semak, yaitu sebanyak 4 jalur yang menghubungkan 27 kawasan konservasi.
4.3.1. Pembahasan Peran penggunaan lahan selain hutan ternyata sangat signifikan dalam menjaga kelestarian hidupan satwa liar pada suatu kawasan konservasi karena mampu menghubungkan kawasan konservasi yang terisolasi agar dapat membentuk suatu sistem kawasan yang lebih besar. Berdasarkan hasil pengamatan di pulau jawa bagian tengah, kombinasi tutupan lahan hutan, tegalan, semak, dan kebun campuran mampu menghubungkan 27 kawasan konservasi yang ada melalui 4 jalur koneksitas. Salah satu jalurnya mencapai panjang ±522,39 km, melewati 68 kecamatan di 15 kabupaten, yang menghubungkan 19 kawasan konservasi, yaitu: CA Jatinegara, CA Comal/Bantarbolang, CA Guci, CA Telaga Ranjeng, CA Telogo Dringo, CA Telogo Sumurup, TWA Telogo Warno Pengilon, CA Peson Subah I, CA Kecubung U., CA Pringamba I, CA Pringamba II, CA Pantodomas, SM Sermo, CA Pagerwunung D., CA Gebugan, CA Sepakung, TN G Merbabu, dan TN G Merapi. Bandingkan apabila hanya menggantungkan pada tutupan lahan hutan sebagai koneksi kawasan konservasi, yang tidak menghubungkan kawasan konservasi satupun secara langsung. Kombinasi lain yang penting adalah tutupan lahan hutan dan kebun campuran yang memiliki 6 jalur koneksi dan menghubungkan 15 kawasan konservasi. Kebun campuran merupakan tutupan lahan yang paling signifikan memberikan berkontribusi dalam koneksitas kawasan konservasi. Hampir seluruh koneksitas antar kawasan konservasi yang terbentuk adalah melalui tutupan lahan kebun campuran. Bahkan, kebun campuran sendiri dapat menghubungkan 15 kawasan konservasi secara langsung. Hal ini terutama dikarenakan tutupan lahan kebun campuran merupakan tutupan lahan yang dominan di pulau jawa bagian tengah, dengan luasan mencapai 1.034.666 Ha (25,5%) dari seluruh tutupan lahan yang ada (tabel 3).
36
Tabel 5. Luas Kelas Tutupan Lahan di Pulau Jawa Bagian Tengah Tutupan Lahan Hutan Kebun Campuran Tegalan, Semak Lainnya
Luas (Ha) 94.831,87 1.034.666 753.903,1 2.167.728 4.051.129
% 2,34 25,54 18,61 53,51 100.00
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Hutan
Kebun Campuran
Tegalan, Semak
Gambar 12. Jalur Koneksitas TN G Merapi – TN G Merbabu di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali (441292 mT 9171081 mU) yang menunjukkan kombinasi antar penggunaan lahan hutan, kebun campuran, dan tegalan/semak untuk menghubungkan kedua kawasan konservasi tersebut
37
Faktor keberadaan jalan raya merupakan faktor penghalang utama dalam koneksitas kawasan konservasi. Apabila dalam analisis koneksitas memasukkan faktor keberadaan jalan raya sebagai faktor penghalang koneksi, maka tidak ada satupun kawasan konservasi yang terhubung. Namun, faktor jalan raya yang menjadi pembatas koneksi dapat terminimalisir dengan adanya jembatanjembatan jalan yang mampu menjadi penghubung antar pulau (patch) melalui sempadan sungai, sempadan alur, dan jurang.
Gambar 13. Jalur Koneksitas antara TWA Telogo Warno Pengilon – CA Pantodomas / CA Pagerwunung Darupono di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo (381944 mT 9202228 mU) yang terhalang jalan raya namun keberadaan sempadan alur sungai dan jembatan jalan mampu berfungsi menghubungkan pulau (patch) kawasan konservasi Selain itu, target spesies (mamalia kecil) mampu menyeberang jalan dengan kriteria kelas jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi (www.pu.go.id). Gambaran fungsi pembatas koneksitas oleh jalan raya tersaji pada gambar berikut.
38
Gambar 14. Jalur Koneksitas antara CA Gebugan – CA Sepakung di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal (420960 mT 9208774 mU) yang berupa jalan lokal, dan sering dijumpai target spesies (mamalia kecil) menyeberang antar pulau (patch)
Tidak semua kawasan konservasi di pulau Jawa bagian tengah terkoneksi, terdapat 4 kawasan konservasi yang diidentifikasikan terisolasi yaitu : TWA Gunung Selok di Kab Cilacap (126,20 Ha), SM Gunung Tunggangan di Kab Sragen (103,90 Ha), CA Donoloyo di Kab Wonogiri (8,3 Ha), dan CA/TWA Gunung Gamping (0,015 Ha) di Kab Sleman. Kawasan konservasi tersebut walaupun secara fisik lahan dikelilingi penggunaan lahan hutan, kebun campuran, dan tegalan/semak, namun tidak memiliki jalur penghubung dengan kawasan konservasi lain. Faktor keberadaan permukiman merupakan faktor utama yang menyebabkan ketiga kawasan konservasi tersebut terisolasi dengan kawasan yang lain. Dengan kondisi permukiman yang terus berkembang, kelestarian ekosistem terutama hidupan liar di ketiga kawasan tersebut dapat terancam.
39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan 1.
Pulau Jawa Bagian Tengah memiliki 4 blok jaringan kawasan konservasi yang terkoneksi melalui kombinasi tutupan lahan hutan, tegalan, semak, dan kebun campuran. Jaringan kawasan konservasi tersebut mampu mengkoneksikan 27 kawasan konservasi dengan blok terluas yang mampu menghubungkan 19 kawasan konservasi, yaitu: CA Jatinegara, CA Comal/Bantarbolang, CA Guci, CA Telaga Ranjeng,CA Telogo Dringo, CA Telogo Sumurup, TWA Telogo Warno Pengilon, CA Peson Subah I, CA Kecubung U., CA Pringamba I, CA Pringamba II, CA Pantodomas, SM Sermo, CA Pagerwunung D., CA Gebugan, CA Sepakung, TN Gunung Merbabu, dan TN Gunung Merapi. Total panjang jalur koneksi tersebut mencapai ±522,39 km yang melewati 68 kecamatan di 15 kabupaten. Sementara blok lainnya adalah yang menghubungkan antara CA Gunung Butak, TWA Sumber Semen, CA Cabak I/II, dan CA Bekutuk dengan panjang jalur mencapai ±51,86 km, blok yang menghubungkan CA Keling II/III dengan CA Kembang dengan panjang jalur ±17,81 km, dan blok terakhir adalah yang menghubungkan SM Paliyan dengan CA Imogiri dengan panjang jalur ±21,59 km.
2.
Terdapat 4 kawasan konservasi yang terisolasi dari kawasan konservasi lainnya, yaitu : TWA Gunung Selok di Kab Cilacap (126,20 Ha), SM Gunung Tunggangan di Kab Sragen (103,90 Ha), CA Donoloyo di Kab Wonogiri (8,3 Ha), CA/TWA Gunung Gamping di Kab Sleman (0,015 Ha).
3.
Dari hasil analisis diketahui bahwa kebun campuran merupakan faktor penggunaan lahan yang paling berpengaruh dalam koneksitas kawasan konservasi di Pulau Jawa Bagian Tengah. Strategi pembuatan koneksitas antar kawasan konservasi dilakukan pada kawasan konservasi yang terisolasi agar terhubung dengan jaringan kawasan konservasi yang lebih besar dengan
40
membangun kebun campuran pada jalur potensial koneksitas antar kawasan tersebut.
5.2. Saran 1.
Kelestarian biodiversitas pada jaringan kawasan konservasi berbanding lurus dengan jumlah dan luasan kawasan konservasi yang terkoneksikan. Oleh sebab itu, prioritas penangangan dilakukan pada kawasan konservasi yang terisolasi, yaitu : TWA Gunung Selok di Kab Cilacap (126,20 Ha), SM Gunung Tunggangan di Kab Sragen (103,90 Ha), CA Donoloyo di Kab Wonogiri (8,3 Ha), CA/TWA Gunung Gamping di Kab Sleman (0,015 Ha), kemudian pada jaringan kawasan konservasi tersedikit, yaitu : SM Paliyan (422,04 Ha) di Kab Gunung Kidul, CA Imogiri (12,27 Ha) di Kab Bantul, CA Keling II/III (56,96 Ha) dan CA Kembang (2,1 Ha) di Kab Jepara.
2.
Seluruh kawasan konservasi yang terisolasi dan terbatas koneksitasnya, perlu dibuatkan jalur koneksitas dengan melakukan rekayasa penggunaan lahan pada lokasi-lokasi yang merupakan jalur penghubung untuk masuk dalam jaringan kawasan konservasi yang besar. Sesuai hasil dari penelitian ini, strategi pembangunan jalur koneksitas dapat dilakukan dengan menambah tutupan lahan kebun campuran pada jalur-jalur yang berpotensi sebagai koneksitas kawasan konservasi. Selain sifat tutupan tajuknya yang multistrata sehingga mampu mendukung hidupan target spesies (mamalia kecil), secara sosial dan ekonomi juga diterima oleh masyarakat. Aktivitas habitat improvement dapat dilakukan dengan pengkayaan jenis di kebun campuran dengan jenis-jenis yang relative disukai satwa.
3.
Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan pengukuran secara empiris fungsifungsi tiap kelas penggunaan lahan sebagai pendukung pergerakan satwa liar antar pulau habitat (kawasan konservasi) dan perlu penelitian lebih lanjut pada target spesies yang lain dengan kriteria pemilihan jalur yang lebih kompleks.
41
DAFTAR PUSTAKA
Alikodra, H.S. 1990. Pengelolaan Satwa-liar Jilid I. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jende-ral Pendidikan Tinggi. Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Alikodra, H.S. 1993. Pengelolaan Satwa Liar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat IPB. Bogor Anonim, 1990, Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Anonim, 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Anonim, 1999, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Anonim, 2007, Statistik BKSDA Jawa Tengah 2007, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Semarang Anonim, 2009, Statistik BKSDA Yogyakarta 2009, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, Yogyakarta Balmford, Green, R.E., Jenkins, M., 2003, Measuring The Changing State of Nature, Trends in Ecology and Evolution 18: 326 – 330 Beier, P., R.F. Noss, 1992. Do Habitat Corridors provide Connectivity?. Conservation Biology 12 (6), 1241-1252. Bruinderink, G.G., Sluis, T.V.D., Lammertsma, D., Opdam, P., Pouwels, R., 2003, Designing a Coherent Ecological Network for Large Mammals in Northwest Europe. Conservation Biology 17: 549 – 557 Carver,
S.J., Integrating Multi-Criteria Evaluation With Geographical Information Systems, Int. J.Geo. Inform. Sys. 5(3), 321-339, 1991.
Gurrutxaga, M.. 2011. Key connectors in protected forest area networks and the impact of highways: A transnational case study from the Cantabrian Range to the Western Alps (SW Europe). Landscape Urban Plan. (2011). Hardjasoemantri, K., 1993, Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada Univ. Press., Yogyakarta Hockings, M. D. Stolton, N. Dudley, & A. Philips (eds). 2000. Evaluating Effectiveness: A Framework for Asessing the management of Protected Areas. Cardiff: IUCN & Cardiff University. Indrawan, M., Primack, R.B., Supriyatna, J., 2007, Biologi Konservasi, kerjasama
42
Yayasan Obor Indonesia, Conservation International – Indonesia, Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI), Yayasan WWF Indonesia, Uni Eropa, dan YABSHI, Jakarta Jankowski, P., Integrating Geographical Information Systems And Multiple Criteria Decision Making Methods, Int. J. Geo. Inform. Sys., 9(3), 251273, 1995. MacArthur, R.H., E.O.Wilson, 1967, The Theory of Island Biogeography, Princeton University Press, Princeton, NJ MacKinnon. J & K, G. Child, & J. Thorsell. 1993. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Malczewski, J., GIS and Multicriteria Decision Analysis, John Wiley and Sons, 392 pp., New York, NY, 1999. Minor ES, Lookingbill TR. 2010. A multiscale network analysis of protected-area connectivity for mammals in the United States, Conservation Biology : the Journal of the Society for Conservation Biology [2010, 24(6):1549-1558] Nikolakaki, P. 2004. A GIS site-selection process for habitat creation: estimating connectivity of habitat patches, Landscape and Urban Planning 68 (2004) 77–94 Payne, J., C. M. Francis, K. Philipps, dan S. R. Kartikasari. 2000. Panduan Lapangan Mamalia di Kalimantan, Sabah, Serawak, dan Brunei Darussalam. The Sabah Society, Malaysia dan Wildlife Conservation Society- Indonesia Program.
Sembiring, dkk. 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup/Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL). Simberloff, Farr, J.A., Cox, J., Mehlman, D.W., 1992, Movement Corridor : Conservation Bargains or Poor Investments?, Conservation Biology 6: 493 – 505 Simon, H.A., The New Science of Management Decision, Harper and Row, 273 pp., NewYork, NY, 1960. Stoddart, D. Michael, ed.Ecology of Small Mammals, Chapman & Hall, London 1979 Subeno. 2011. Bahan Ajar Dasar Pengelolaan Satwa Liar. Bagian Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Supriatna, J., 2008, Melestarikan Alam Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Wiratno, D. Indriyo, A. Syarifudin, A. Kartikasari, 2001, Berkaca Di Cermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman
43
Nasional, Publikasi FOReST Press, The Gibbon Foundation Indonesia, PILI – NGO Movement, Jakarta Wiryono. 2003. Klasifikasi Kawasan Konservasi Indonesia. Dalam Warta Kebijakan No 11 Mei 2003. Bogor: CIFOR.
Sumber Online : http://www.greenomics.org/news%5Csh_20060208.pdf. Diakses 8 Oktober 2012 http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120703162920.pdf. pada 8 Oktober 2012
Diakses
44
