INSTANSI

BAB III DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI

A. Sejarah Berdiri Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta telah ada sejak lama dengan berbagai istilah. Sebelum tahun 1966, KPP Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat 1 (KDL Tk.1) Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari kantor inspeksi keuangan Yogyakarta. Pada tahun 1966 karena semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak, KDL Tk. 1 Surakarta ditingkatkan menjadi kantor Inspeksi Keuangan (KIK) Surakarta yang membawahi di antara KDL Tk.1 Klaten. Pada akhir tahun 1966 semua istilah Kantor Inspreksi Pajak Surakarta A berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja DJP, dengan wilayah kerja meliputi koyamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Sragen, serta Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa) Sragen yang berkedudukan di Sragen. Sehubungan dengan seorganisasi di lingkungan DJP, namun berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta telah dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak Kep-141/PJ/2007 tangga 3 Oktober 2007 tentang penerapan Organisasi. Tata kerja dan saat ini mulai beroperasinya Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah I, Kantor Wilayah DPJ II, Kantor Wilayah DIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007 dan sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sudah meliputi wilayah kerja 5 kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No KEP 315/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

26

27

DPJ, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan bagian dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002 yang ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lanjutan dilandasi dengan terbitnya SE19/PJ/2007 tentang persiapan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia tahun 2007-2008. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan dalam astruktur DJP terefleksi pada karakter kantor modern antara lain adanya Account Representative untuk pelayanan kepada Wajib Pajak, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawaidan sistem penggajian yang lebih baik.

B. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam melayani keterbitan pemungutan pajak memiliki visi, misi dan nilai sebagai berikut: 1. Visi Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 2. Misi Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undangundang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan

28

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan. Kantor ini berlokasi Surakarta di Jalan KH. Agus Salim No. 1 Surakarta 57147 dengan nomor telepon (0271) 728436 dan faximile (0271) 728436. Keterangan lebih jelas dapat dillihat pada webside resmi DJP yaitu www. Pajak.go.id.

C. Wilayah Kerja KPP Pratama Surakarta Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta yang secara administratif terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan. Wilayah kerja tersebut lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut masing-masing bagian Waskon (Pengawasan dan Konsultasi). Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta No Kecamatan

Kelurahan

Seksi Waskon

1.

Kecamatan Laweyan

11 Kelurahan

Seksi Waskon I

2.

Kecamatan Jebres

11 Kelurahan

Seksi Waskon II

3.

Kecamatan Pasar Kliwon

9 Kelurahan

4.

Kecamatan Serengan

7 Kelurahan

5.

Kecamatan Banjarsari

13 Kelurahan

Seksi

Waskon

III Seksi

Waskon

IV Sumber: Sub Bagian Umum Dengan adanya pembagian wilayah kerja yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja dalam penggalian potensi pajak.

29

D. Struktur Organisasi KPP Pratama Surakarta Struktur Organisasi sangat penting didalam instansi organisasi, dimana struktur organisasi menjelaskan setiap tugas atau pekerjaan secara formal dibagi dengan cara mengelompokkan dan mengkoordinasikan menurut kesepakatan. Pada umumnya, suatu instansi memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda dengan instrasnsi lainnya. Dibawah ini struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SIE EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN

SIE PENGOLAHAN DATA & INFORMASI

SIE WASKON I

SIE PELAYANAN

SIE WASKON II

SUB BAGIAN UMUM

SIE PEMERIKSAAN

SIE WASKON III

SIE PENAGIHAN

SIE WASKON IV

30

Sumber: Sub Bagian Umum

E. Job Deskripsi Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada umumnya sama dengan struktur kantor pajak yang lainnya. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/PJ/2016 tentang fungsi dan tugas pokok dari seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu: 1. Sub Bagian Umum Melaksanakan urusan kepegawaia, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Dengan rincian sebagai berikut: a. Menerima dokumen, memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Sub Bagian Umum serta penyampaian dokumen di KPP. b. Mengajukan pengajuan kesehatan pegawai, pengurusan gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, pemberhentian gaji dan TKPKN. c. Melaksanakan pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan, serta pengembalian sumpah PNS (Pegawai Negeri Sipil). d. Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri. e. Laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul permohonan pensiun janda/duda, pengajuan usul permohonan berhenti bekerja sebagai PNS atas permintaan sendiri, dan pengajuan usul pengangkatan bendahara. f. Menyusun RKAKL, laporan bulanan koncersi energy, laporan berkala, laporan tahunan, laporan utau daftar realisasi anggaran,

31

laporan SAKPA tingkat satuan kerja atau UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). g. Permohonan uang duka meninggal, permohonan kartu tanda asuransi, dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja. h. Melakukan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung (LS) kepada rekanan. i. Permintaan dan pembayaran lembur pegawai. j. Melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan inventaris dari rekanan/pihak lain, pelaksanaan penghapusan barang milik Negara dan lelang pada unit KPP. k. Pemusnahan dokumen, serta penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen Depkeu/BPK/BPKP/Unit Fungsional Pemeriksa Lainnya.

2. Seksi Ekstensifikasi Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada KPPBB, serta menindaklanjuti data yang belum memiliki NPWP untuk dihimbau agar segera memiliki NPWP. Dengan rincian sebagai berikut: a. Memproses

dan

penatausahaan

dokumen

masuk

di

Seksi

Ekstensifikasi. b. Pendaftaran objek pajak baru baik dengan penelitian kantor maupun lapangan. c. Menerbitkan Surat Himbauan untuk ber-NPWP, dan daftar nominative untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi. d. Mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan/pemutakhiran bank data perpajakan, serta data potensi perpajakan dalam monografi fiskal. e. Melaksanakan penilaian individual objek PBB dan memelihara data objek dan subjek PBB.

32

f. Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan pembentukan atau penyempurnaan ZNT atau NIR. g. Menyelesaikan

permohonan

penundaan

pengembalian

SPOP,

permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan mutasi sebagian mapuan seluruh objek dan subjek PBB. 3. Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) Melakukan

pengumpulan, pencarian

dan pengolahan

data,

pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling serta penyiapan laporan kerja dengan rincian sebagai berikut: a. Memproses dan penatausahaan dokumen masuk serta alat keterangan seksi PDI. b. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. c. Membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan (SPH) ke KPP lain. d. Meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada seksi terkait. e. Penatausahaan penerimaan PBB Non Elektronik. f. Membuat

laporan

penerimaan

PBB

atau

BPHTB,

serta

menyelesaikan pembagian hasilnya.

4. Seksi Pelayanan Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Dengan rincian sebagai berikut: a. Penatausahaan surat, dokumen masuk, dokumen WP, laporan WP, pada tempat tata cara pendaftaran NPWP, penghapusan NPWP, perubahan identitas WP, serta pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.

33

b. Menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP. c. Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP lama. d. Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP baru. e. Menerima dan mengolah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa. f. Menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT, Tahunan PPh, cetak salinan dan pembetulan SPPPT atau SKP atau STP. g. Menerbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Masa dan Tahunan, serta Surat Ketetapan Pajak (SKP). h. Meneliti hasil keluaran berupa SPPT/STP/DHKP/DHR. i. Meminjamkan atau mengirimkan berkas. j. Melaksanakan pemenuhan konfirmasi dan klarifikasi. k. Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. l. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk perwakilan negara asing dan badan-badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya. m. Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari WP ke Kantor Wilayah. n. Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil. o. Menyisihkan anak berkas WP yang tahun/masa pajaknya telah melampaui 10 (sepuluh) tahun.

5. Seksi Pemeriksaan Melakukan

penyusunan

rencana

pemeriksaan,

pengawasan

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksana Pajak (SP3), serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Dengan rincian sebagai berikut: a. Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan.

34

b. Menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh lebih bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPnBM selain WP patuh. c. Menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan. d. Melaksanakan pemeriksaan kantor dan lapangan. e. Penatausahaan

Laporan

Pemeriksaan

Pajak

(LPP)

dan

Nota

Perhitungan.

6. Seksi Penagihan Melakukan urusan penatausahaan piutan pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagiha. Dengan rincian sebagai berikut: a. Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya,

Surat

Keputusan

Banding/Pengurangan/Pembatalan

Pembetulan/Keberatan/Putusan

Ketetapan

Pajak,

dan

Surat

Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada Seksi Penagihan. b. Menjawab konfirmasi data tunggakan pajak WP. c. Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. d. Penagihan pajak seketika dan sekaligus. e. Menghapus piutang pajak. f. Menerbitkan Surat Teguran Pajak (STP) bungan penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan Surat Keputusan Pencabutan Sita. g. Pemindahan berkas dari KPP ke KPP lainnya. h. Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP tertentu. i. Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.

35

j. Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah. k. Menyelesaikan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang. l. Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah.

7. Waskon (Pengawas dan Konsultasi) Secara umum memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) yang berupa bimbingan atau penyuluhan. Selain itu ada tugas pengawasan yang berupa kepatuhan pembayaran dan pelaporan, juga melakukan penggalian potensi berdasarkan hasil pengawasan dan bimbingan. Berdasarkan wilayah di Kota Surakarta, maka seksi Waskon di KPP Pratama Surakarta ini dibagi menjadi 4 (empat): a. Waskon I untuk wilayah Kecamatan Laweyan. b. Waskon II untuk wilayah Kecamatan Jebres. c. Waskon III untuk wilayah Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon. d. Waskon IV untuk wilayah Kecamatan Banjarsari.

Waskon mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawas dan Konsultasi, serta menyusun estimasi penerimaan pajak per-WP 2) Menyelesaikan permohonan keberatan, pembetulan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PPh, PPN, dan PPnBM di KPP. 3) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar PPh, PPN, dan PPnBM di KPP. 4) Menyelesaikan

permohonan

pengurangan/penghapusan

sanksi

administrasi PBB, perubahan metode pembukuan. 5) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan PPN, permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Non Bursa.

36

6) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas baik dengan mesin teraan materai, teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerisasi. 7) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan mesin teraan materai teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerasi. 8) Menetapkan angsuran PPh Pasal 25 WP Bank, sewa guna usahan dengan hak opsi, BUMN, dan BUMD serta menetapkan WP patuh. 9) Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (dinamisasi), SPMKP atau SPMIB yang hilang. 10) Melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi, penelitian, dan analisis kepatuhan material WP. 11) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB/SKPKBT/STB, Surat Ketetapan Pajak PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), serta menerbitkan penggatian SPMKP atau SPMIB karena lewat waktu atau daluwarsa, rusak atau salah baik yang telah didistribusikan maupun yang belum didistribusikan. 12) Menyelesaikan

permohonan

penggunaan

nilai

buku

penggabungan, pengambilalihan atau pemekaran usaha.

dalam

37

Berikut ini adalah daftar jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta No

Seksi / Sub Bagian

Jumlah Pegawai

Kepala

1.

Sub Bagian Umum

11 Pegawai

Agus Purnomo

2.

Seksi Pelayanan

18 Pegawai

Hafidz El Faudzi

3.

Seksi PDI

7 Pegawai

Farid Hidayat

4.

Seksi Ekstensifikasi

4 Pegawai

Siti Nuriyah Itsnawari

5.

Seksi Waskon

42 Pegawai

Waskon 1

8 Pegawai

Paramita Surya Asmara

6.

Waskon 2

11 Pegawai

Chrisno Marsudi

Waskon 3

11 Pegawai

Eri Subiantoro

Waskon 4

12 Pegawai

Marshar Helmi

Seksi Pemerikasaan

2 Pegawai

Joko Pitono Suhartini

7.

Seksi Penagihan

4 Pegawai

Padmantya

8.

Pegawai Fungsional

16 Pegawai

-

104 Pegawai

-

Jumlah

Sumber: Sub Bagian Umum