BAB III DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI
A. Sejarah Berdirinya PT. TASPEN (PERSERO) Sejarah perjalanan panjang PT Taspen bisa dirunut sejak masa sebelum kolonialisme Belanda. Kala itu, di nusantara ini telah dikenal adanya administrasi publik tradisional, di mana beberapa kerajaan dan kesultanan sudah memberikan pensiun (berupa tanah bengkok) kepada abdi dalem yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Begitu seterusnya hingga di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1887 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan peraturan pertama tentang pemberian pensiun bagi semua pegawai gubernemen yang berkebangsaan Indonesia. Peraturan mengenai pemberian dana pensiun (onderstand) terus diperbaiki seiring dengan kondisi pada masa-masa itu. Memasuki masa pendudukan Jepang, pegawai negeri yang diberhentikan atau pensiun juga diberi Onyokin atau “uang karunia”. Begitu pula semasa pasca kemerdekaan, pemerintah telah memberikan perhatian bagi kesejahteraan (pensiun) pegawai negeri. Bermula dari konferensi kesejahteraan pegawai negeri,
yang
berlangsung di Jakarta, pada 25-26 Juli 1960. Dalam konferensi tersebut, para peserta konferensi menyadari bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dipandang penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, guna tercapainya tujuan pembangunan nasional. Karena itu, ketenangan dalam bekerja merupakan salah satu factor keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Pegawai negeri sipil memiliki potensi yang sangat menetukan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil sangatlah penting, baik dalam masa aktif kerja maupun ketika pensiun.
26
Berkaitan dengan hal tersebut, peserta konferensi membahas konsep perlunya dibentuk suatu badan yang dapat memberikan jaminan sosial bagi PNS beserta keluarganya. Hasil konferensi tersebut kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Isinya, antara lain, menetapkan perlunya pembentukan Jaminan Sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya di saat mengakhiri pengabdiannya kepada negara. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1963 tentang Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Tindak lanjut atas peraturanperaturan tersebut, pada tanggal 17 April 1963 didirikanlah Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN Taspen). Dan tanggal 17 April kini dikenal sebagai “Hari Ulang Tahun” PN (sekarang PT) Taspen. Jadi, pembentukan PN Taspen sejatinya memang dilandasi dengan jiwa, makna dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, khususnya pada saat mencapai masa purna karya (pensiun). Perlu dicermati dan dimaknai secara lebih arif isi Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Salah satu di antara isi keputusan itu adalah perlunya dibentuk jaminan sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya di saat mengakhiri masa pengabdiannya kepada negara. Artinya, ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah orde lama membangun sebuah pilar penyangga kemandirian perekonomian bangsa melalui pilar jaminan sosial. Kelahiran PN Taspen kala itu bisa dijadikan prime mover atau salah satu pilar dari jaminan sosial dengan kumulatif dana peserta dan dana tunjangan hari tua yang jumlah penerimaannya tiap tahun diprediksi akan meningkat seiring bertambahnya jumlah pegawai negeri sipil di tanah air. Melalui PN Taspen, dana yang terhimpun bisa digunakan untuk
27
memperkuat
cadangan
keuangan
nasional,
yang
pada
akhirnya
mengukuhkan eksistensi PN Taspen menjadi salah satu pilar jaminan sosial, selain pajak dan fiskal. Bulan Juli 1964, Menteri Koordinator Keuangan Republik Indonesia meresmikan beroperasinya kantor PN Taspen di Bandung. Meski Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1963 baru diterbitkan pada bulan April 1963, namun program yang dikelola PN Taspen berlaku surut sejak 1 Juli 1961 atau dua tahun ke belakang. Jadi pada waktu berdiri, PN Taspen sudah harus menghadapi tunggakan pekerjaan selama dua tahun. Tahun 1963 PN Taspen mengurusi sekitar 1,5 juta pegawai negeri, yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 1.070.000 orang, pegawai negeri sipil daerah otonom sebanyak 288.300 orang dan pegawai BUMN dan ABRI sejumlah 140.900 orang. Pengelolaan menjadi rumit lantaran yang dikelola bukan saja pegawi negeri sipil, termasuk pula pegawai negeri militer. Untuk mempermudah, dibentuklah cabang khusus yang bertugas mengelola asuransi pensiun anggota militer pada tahun 1964. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari 1964 secara resmi dibentuk Cabang Khusus Urusan Militer dengan singkatan nama Taspenmil, bermarkas di Kantor Staf Keuangan Angkatan Darat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 7, Jakarta. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sifat pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Pada tanggal 17 November 1970 status hukum PN Taspen disesuaikan menjadi Perum Taspen berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No 749/MK/11/1970. Mulai tahun 1971, pegawai militer dan PNS yang berada di lingkungan Hankam, asuransi sosialnya dikelola oleh ASABRI. Perpindahan peserta ini sempat menurunkan peserta program Taspen sebesar 5,7%. Perum Taspen pun fokus pada usaha asuransi sosial bagi PNS saja. Selanjutnya, di tahun 1975 Perum Taspen memulai program
28
Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Usaha ini didukung oleh pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 33 tahun 1977, yang menetapkan peraturan tentang Asuransi Tenaga Kerja, di mana pesertanya berhak atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan asuransi kematian. Untuk memperjelas apa saja kewajiban peserta program pensiun pegawai negeri sipil, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981. Bahwa para pegawai negeri sipil wajib membayar iuran yang dipotong setiap bulan sebesar 4,75 persen dari penghasilan yang telah mereka terima. Ini merupakan salah satu sumber pendanaan program pensiun pegawai negeri sipil. Pada tanggal 30 Juli 1981 pemerintah mengubah bentuk usaha Taspen dari Perum menjadi Perseroan Terbatas (PT). Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden melalui Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1981. Sebagai pelaksanaan dari PP No 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, PT Taspen merupakan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun bagi pegawai negeri sipil. Perubahan itu juga berlaku dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor 3 tahun 1982 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejak bulan April 1990, Taspen mulai menyelenggarakan pembayaran pensiun pegwai negeri sipil di seluruh Indonesia. Peserta program pensiun ini, selain para pegawi negeri sipil pusat dan daerah otonom, juga meliputi pejabat negara dan penerima pensiun TNI-POLRI (yang pensiun sebelum 1 April 1989). PT Taspen juga ditugaskan untuk melakukan pembayaran tunjangan kepada Veteran RI dan Perintis Kemerdekaan RI/Komite Nasional Indonesia Pusat (PKRI/KNIP). Sumber : www.taspen.com
29
B. Sumber Hukum Berdasarkan ketetapan dan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka secara garis besar dasar hukum dari PT Taspen (Persero) adalah: a.
Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1963 dan Peraturan PemerintahNo. 10 Tahun 1963 yang keduanya berlaku sejak 1 Juli 1966.
b.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tanggal 30 Juli 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
c.
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Perum Taspen) menjadi bentuk PT Taspen (Persero).
Sumber : www.taspen.com C. VISI Dan MISI PT. TASPEN (PERSERO) a. Visi PT. TASPEN (PERSERO) Visi PT Taspen (Persero) adalah menjadikan PT Taspen (Persero) sebagai perusahaan Nomor 1 berkelas dunia, bersih, sehat dan benar. Dengan memberikan pelayanan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat anggaran, tepat tempat, tepat administrasi dan tepat menjadi pengelola dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lain yang terpercaya bagi pesertanya. Makna Visi PT Taspen (Persero) adalah: 1. Menjadi pengelola dana pensiun dan tabungan hari tua serta jaminan sosial lainnya dengan menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), dana pensiun (termasuk uang duka wafat), program kesejahteraan PNS serta program jaminan sosial lainnya.
30
2. PT Taspen yang menjadi kepercayaan para peserta dan stakeholder lainnya akan terus menjaga dan menjamin kinerja para karyawan yang bersih dan sehat. 3. PT Taspen beroperasi dengan bersih dan berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan degan baik (Good Corporate Governance). 4. PT Taspen menjadikan perusahaan yang sehat dengan adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan.
b. Misi PT. TASPEN (PERSERO) Misi PT Taspen (Persero) adalah mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi. Makna misi PT Taspen (Persero) adalah: 1. Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, PT Taspen berupaya meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan kepada peserta Taspen secara optimal. 2. PT Taspen bekerja secara profesional dengan terampil dan mampu memberikan solusi dengan 5 tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi) didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. 3. PT
Taspen
adalah
perusahaan
yang
akuntabel
dalam
melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. PT Taspen memiliki integritas yang tinggi senantiasa konsisten dalam memegang amanah, jujur dan melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan.
31
5.
PT Taspen adalah perusahaan yang beretika dalam melayani peserta Taspen dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.
Sumber : www.taspen.com
D. Logo PT. TASPEN (PERSERO)
Gambar 3.1 Logo PT. Taspen (Persero)
Sumber : Bidang personalia PT. TASPEN (PERSERO) cabang Surakarta Arti logo PT. TASPEN (PERSERO) adalah sebagai berikut : a. Bentuk bunga dengan lima helai kelopak bunga, Mengambarkan perkembangan lima jiwa dalam satu keluarga. Keluarga diartika sebagai keluarga Pegawai Negeri, Perusahaan Negara, dan lainlain yang dilindungi Taspen. b. Lingkaran Putih, Yang makin mengembang pada bunga, diartikan sebagai perkembangan yang maju pesat dan merupakan suatu arah tujuan Taspen yang terus berkembang.
32
c. Lingkaran Hitam, Sebagai perlindungan terhadap keluarga dan juga diartikan sebagai suatu persatuan wawasan Nusantara. d. Warna Biru, Melambangkan ketentraman, damai, dan tenang. e. Makna Seluruhnya Taspen memberikan Asuransi dan perlindungan kepada keluarga Pegawai Negeri dan lain-lain, untuk perkembangan dan kemajuan keluarga di wawasan Nusantara.
E. Tata Nilai PT. TASPEN (PERSERO) 1.
Integritas Satunya perkataan dengan perbuatan dan senantiasa konsisten dalam memegang amanah dan tanggung jawab.
2.
Profesional Senantiasa bekerja dengan menggunakan kompetensi terbaik yang dimiliki untuk memberikan hasil dan manfaat yang semakin meningkat bagi perusahaan.
3.
Inovatif Kreatif dalam menciptakan dan menerapkan ide-ide baru untuk mendukung kemajuan perusahaan.
4.
Kompetitif Mempunyai daya saing yang tinggi dengan memiliki keunggulan karakter dan kompetensi guna memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan.
5.
Tumbuh Berkembang selaras dengan tuntutan perubahan baik eksternal maupun internal.
33
F. Produk PT. TASPEN (PERSERO) PT. TASPEN (Persero) menyelenggarakan 4 (empat) jenis progam pensiun (www.taspen.com) yaitu : 1. Program Pensiun a. Pengertian Program Pensiun adalah suatu program bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang- undang Nomor : 11 Tahun 1969 tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. b. Peserta Pensiun 1) Pegawai Negri Sipil (PNS) Pusat/Daerah, Pejabat Negara 2) TNI/POLRI dan PNS dari Kementrian Pertanahan yang diberhentikan sebelum 1 April 1989. 3) Veteran pejuang dan pembela Kemerdekaan RI 4) PKRI/KNIP c. Kewajiban Peserta Pensiun 1. Membayar
iuran
wajib
(IWP)
4,75%
dari
Penghasilan pegawai (4,75% x (GP + Tj.Istri + Tj.Anak) setiap bulan selama masa aktif. 2. Menyampaikan perubahan data (mutasi), apabila : a) Istri/Suami
meninggal
dunia
atau
cerai/nikah lagi. b) Anak tertunjang meninggal dunia atau nikah atau
bekerja atau dewasa tidak
sekolah. c) Pindah Kantor Bayar Pensiun / Tempat tinggal.
34
3. Menyampaikan data Surat Tanda Bukti Diri (SPTB) setiap tahun ganjil. d. Hak Peserta Pensiun 1. Pembayaran pensiun setiap bulan 2. Uang duka wafat (UDW) 3. Uang pensiun terusan 4. Pensiun Janda / Duda / Yatim-Piatu 5. Pensiun yang tidak diambil 3 bulan berturut-turut 6. Uang kekurangan pensiun (UKP) 7. Tunjangan Veteran 8. Dana Kehormatan 9. Pensiun lanjutan karena pindah kantor cabang atau distop karena sebab lain. e. Persyaratan Pengurusan HAK 1. Pensiun Pertama Sendiri a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) b. Fotocopy Skep pensiun c. SKPP Asli dari PEMDA/KPPN d. Fotocopy KARPEG e. Fotocopy Kartu Taspen f. Pasfoto
pemohon
dan
suami/istri
3x4
sebanyak 2 lembar g. Fotocopy buku tabungan dan blanko SP3R h. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon 2. Uang Duka Wafat (UDW) a. Penerima
Pensiun/Tunjangan
Sendiri
meninggal dunia. b. Mengisi
formulir
Surat
Permohonan
Pembayaran (SPP) Klaim; c. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
35
d. Foto copy Surat Kematian yang dilegalisir Lurah/Kepala Desa; e. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir Lurah/ Kepala KUA; f. Foto copy identitas diri (KTP/ SIM/Paspor) pemohon yang masih berlaku; g. Pas foto ukuran 3 x 4, sebanyak 1 (satu) lembar; h. Foto copy Bintang Jasa ( Bila ada, khusus bagi penerima pensiun TNI/POLRI). 3. Pensiun Pertama Janda / Duda a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) b. Blanko SP3R (bila melalui rekening) c. Tembusan Skep pensiun d. SKPP Asli dari PEMDA/KPPN/ Taspen e. From Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) f. Fotocopy KTP pemohon g. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar h. Surat
ket.
Sekolah
bagi
anak
yang
berusian21 s/d 25 tahun i. Fotocopy NPWP 4. Pensiun Pertama Yatim Piatu a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) b. Blanko SP3R (bila memalui rekening) c. Tembusab Skep pensiun d. Surat keterangan belum pernah menikah dan belum bekerja dari kelurahan
36
e. Surat Ket Masih Kuliah usia 21 s/d 25 tahun (khusus Pensiun TNI/POLRI) f. Form surat pengesahan tanda bukti diri (SPTB) g. Fotocopy surat kematian dilegalisir lurah h. Fotocopy KTP pemohon i. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
2. Program Tabungan Hari Tua ( THT ) a. Pengertian Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah suatu Program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia Pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. b. Peserta THT 1.
Pegawai Negri Sipil (PNS) Pusat/Daerah Kecuali PNS Kementrian Pertanahan
2.
Pejabat Negara
c. Kewajiban Peserta THT 1.
Membayar iyuran wajib (IWP) dari penghasilan pegawai (3,25% x (GP + Tj.Istri + Tj.Anak) setiap bulan selama masa aktif
2.
Memberika data diri dan keluarganya
3.
Menyampaikan perubahan data penghasilan / perubahan data diri dan keluarganya
d. HAK Peserta THT 1.
THT dibayarkan apabila peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia
2.
NILAI TUNAI dibayarkan apabiala peserta berhenti bukan karena pensiun/ meninggal dunia (keluar)
37
3.
Asuransi kematian (ASKEM) dibayarkan apabila peserta. Suami/istri, dan anak (max 3 peristiwa) meninggal dunia.
e. Persyaratan Pengurusan HAK 1.
Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun, apabila peserta berhenti karena pensiun a.
Mengisi formulir permintaan pembayaran (FPP)
b.
Fotocopy Skep pensiun
c.
SKPP Asli dari PEMDA/KPPN
d.
Fotocopy karpeg
e.
Fotocopy kartu taspen
f.
Pas foto pemohon dan suami/ istri 3x4 sebanyak 2 lembar
g.
Fotocopy buku tabungan dan blanko SP3R
h. 2.
Fotocopy KTP dan NPWP pemohon
Tabungan
Hari
Tua
(THT)
Kematian
(ASKEM),
apabila
dan
Asuransi
peserta
aktif
meninggal dunia a.
Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP)
b.
Surat keterangan kuasa ahli waris / AKT 3
c.
Kutipan
perincian
penerimaan
gaji
(KPPG) bulan kejadian d.
Fotocopy surat kematian dilegalisir lurah
e.
Fotocopy surat nikah dilegalisir lurah/ kepala KUA,
f. 3.
Fotocopy KTP pemohon
Nilai Tunai, apabila peserta keluar
38
a.
Mengisi formulir permintaan pembayaran (FPP)
b.
Fotocopy SK pemberhentian
c.
Fotocopy SKPP dari PEMDA/KPPN
d.
Fotocopy karpeg
e.
Fotocopy kartu peserta taspen
f.
Fotocopy KTP pemohon
g.
Fotocopy buku tabungan (Pembayaran dibank)
4.
Asuransi Kematian (ASKEM), apabila a. Istri/suami dari peserta aktif meninggal dunia b. Anak dari peserta aktif meninggal dunia Syarat : mengisi formulir FPP, KPPG/Rincian gaji bulan berkenaan, fotocopy surat kematian dilegalisir lurah, fotocopy surat nikah dilegalisir lurah/kepala KUA, fotocopy KTP, fotocopy buku tanungan (pembayaran di bank) c. Penerima pensiun pegawai negri sipil (PNS) peserta meninggal dunia d. Istri/suami dari penerima pegawai negri sipil (PNS) peserta meninggal dinia e. Anak dari penerima pensiun pegawai negri sipil (PNS) peserta meninggal dunia Syarat : mengisi formulir FPP, fotokopy skep pensiun, fotocopy surat kematian dilegalisir lurah, fotocopy surat nikah dilegalisir lurah/kepala KUA, fotocopy kartu pensiun (KARIP), fotocopy KTP pemohon.
39
3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) a. Pengertian Jaminan
Kecelakaan
Kerja
(JKK)
adalah
perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. b. Peserta 1. Calon PNS dan PNS kecuali PNS kementrian Pertanahan 2. PPPK 3. Pejabat Negara 4. Pimpinan / Anggota DPRD Kepesertaannya : bagi ASN dan pejabat negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaanya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015. c. Kewajiban 1. Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta
perubahannya
kepada
PT
TASPEN
(PERSERO) 2. Laporan perubahan tersebut diketahui oleh kepala instansi / unit kerja. d. Iuran Iuran progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% x Gaji peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja. e. Manfaat 1. Perawatan 2. Santunan 3. Tunjangan Cacat
40
4. Jaminan Kematian (JKM) a. Pengertian Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian buka akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. b. Peserta 1. Calon PNS dan PNS kecuali PNS kementrian Pertanahan 2. PPPK 3. Pejabat Negara 4. Pimpinan / Anggota DPRD Kepesertaannya : bagi ASN dan pejabat negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaanya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015. c. Kewajiban 1. Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta
perubahannya
kepada
PT
TASPEN
(PERSERO) 2. Laporan perubahan tersebut diketahui oleh kepala instansi / unit kerja. d. Iuran Iuran Progam Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30 x Gaji peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja. e. Manfaat 1. Santunan Sekaligus 2. Uang Duka Wafat 3. Biaya Pemakaman 4. Bantuan Beasiswa G. Struktur Organisasi
41
G. Komposisi Pegawai PT. TASPEN (PERSERO) Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang berperan penting dalam menjalankan semua kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi perusahaan itu sendiri. Sumber Daya Manusia tersebut adalah para pegawai atau karyawan dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas harus didukung oleh kemampuan dan produktivitas yang tinggi. PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta memiliki jumlah pegawai yang potensial sejumlah 37 orang. Untuk memberikan gambaran mengenai keadaan pegawai, dapat diklasifikasikan menurut tingkat jabatan dan jenis kelamin para pegawai PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta. a. Berdasarkan jabatan pegawai Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Surakarta dapat dilihat seperti table dibawah ini: Tabel 3.3 Keadaan Pegawai PT. Taspen (Persero) Surakarta Menurut Jabatan tahun 2016 No.
Jabatan
Jabatan Pegawai
1.
Kepala Cabang
1
2.
Staff
20
3.
Kepala Bidang
3
4.
Kepala Seksi
6
Jumlah
37
Sumber: PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta tahun 2016
Dari table diatas dapat dilihat bahwa keadaan pegawai menurut jabatan dibagi menjadi 4 yaitu Kepala cabang sebesar 1 Staff sebesar 20 Kepala Bidang sebesar 3 dan Kepala Seksi sebesar 6
42
b. Berdasarkan jenis kelamin pegawai Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Surakarta dapat dilihat seperti table dibawah ini: Tabel 3.4 Keadaan Pegawai PT. Taspen (Persero) Surakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 NO
Jenis Kelamin
Jumlah Pegawai (Orang)
1
Laki-laki
35
2
Perempuan
2
Jumlah
37
Sumber: PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta Tahun 2016
Dari table diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang bekerja di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta mayoritas adalah laki-laki yaitu 35 sedangkan perempuan sebesar 2
H. Tugas Dan Wewenang Pegawai PT. TASPEN (PERSERO) Dari Struktur Organisasi tersebut dapat diperoleh keteranganketerangan mengenai tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Secara terperinci struktur organisasi akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Kepala Kantor Cabang Kepala Kantor Cabang bertanggung jawab atas kantor cabang utama yang membawahi langsung kepala bidang layanan dan manfaat, kepala bidang umum dan sumber daya manusia, dan kepala bidang keuangan.Uraian tugas dan wewenang kepala kantor cabang utama: a.
Perencanaan dan pengendalian kegiatan Kantor Cabang (KC).
b.
Pengelolaan kegiatan operasional KC.
c.
Penyelenggaraan tugas yang dapat mendukung mutu pelayanan demi kepuasan peserta dan karyawan untuk KC, meliputi:
43
tinjauan manajemen, Auditor Mutu Internal, tindakan koreksi & pencegahan, kontrol dokumen dalam data, teknik statistik, pengendalian catatan mutu dan SDM dan Umum. d.
Penagihan iuran Pegawai Negeri Sipil/Daerah (PNS/D) Piutang
Pihak
Ketiga
dan
pengendalian
kolektibilitas
iuran/premi Kantor Cabang Utama (KCU)/Kantor Cabang (KC). e.
Rekonsiliasi dan pencetakan saldo individual account.
f.
Pencetakan kartu peserta individual account.
g.
Pemutakhiran dan rekonsiliasasi data peserta.
h.
Sosialisasi serta peningkatan citra perusahaan di mata masyarakat.
i.
Pengelolaan kerterlanjuran bayar termasuk pengurusan sampai ke Badan Piutang dan Urusan Lelang Negara (BPUPLN) dan penagihan Saldo Uang Pensiun (SUP).
j.
Pengelolaan arsip data peserta.
k.
Pembayaran manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) dan Pensiun.
l.
Pencapaian kinerja Kantor Cabang.
m. Penyaluran dan pembinaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di unit kerjanya. n.
Laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun.
o.
Penyusunan laporan keuangan.
p.
Penyusunan Laporan, RKA, Plan of Action (POA) dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja.
q.
Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di lingkungan unit kerjanya.
r.
Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan kerjanya.
2. Kepala Bidang Layanan dan Manfaat Kepala bidang layanan dan manfaat bertanggung jawab kepala kepala kantor cabang utama yang membawahi langsung kepala
44
seksi kepesertaan, kepala seksi layanan dan manfaat. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang layanan dan manfaat: a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja lingkungannya. b. Menyetujui besarnya premi peserta program tabungan dan asuransi. c. Mengkoordinir dan memberikan penjelasan kepada perserta tabungan dan asuransi mengenai sistem penilaian, perhitungan dan pembayaran. d. Menyetujui
kelengkapan
dokumen
pengajuan
surat
permohonan pembayaran klaim yang diajukan. 3.
Kepala Seksi Kepesertaan Kepala seksi kepesertaan bertanggung jawab kepada kepala bidang layanan manfaat untuk melaksanakan pelayanan serta memverifikasi dan melaporkan kepada pihak manajemen. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi kepesertaan: a. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan administrasi peserta dan pemasaran. b. Melaksanakan komunikasi data sesuai dengan hak tabungan hari tua peserta. c. Menyelenggarakan dan mengawasi penelitian, evaluasi dan pengadministrasian peserta program asuransi pensiun dan tabungan hari tua. d. Melakukan kegiatan pemasaran produk program perusahaan.
4. Kepala Seksi Layanan dan Manfaat Kepala seksi layanan dan manfaat bertanggung jawab kepada kepala bidang layanan dan manfaat. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi layanan dan manfaat: a. Mengesahkan kebenaran pengajuan klaim manfaat program PT Taspen (Persero).
45
b. Bertanggungjawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan tindakan korelasi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. c. Menetapkan besarnya klaim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen perusahaan. d. Bertanggungjawab
atas
pelaksanaan
pembinaan
dan
peningkatan mutu pegawai pada unit dan lingkungan. 5. Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia Kepala bidang umum dan sumber daya manusia bertanggung jawab kepada kepala kantor cabang utama yang membawahi langsung kepala seksi sumber daya manusia dan kepala seksi umum. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang umum dan sumber daya manusia: a. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan bidang personalia
dan
umum,
pelaksanaan,
pembinaan
dan
peningkatan mutu pegawai pada unit kerja dilingkungannya. b. Bertanggungjawab atas pengadaan barang dan jasa serta pendistribusiannya ke unit-unit kerja di lingkungan kantor cabang sesuai dengan kebutuhan. c. Menyetujui
daftar
gaji
dan
kompensasi
lainnya
serta
penyelesaian kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretarian, kehumasan dan keamanan,
kearsipan,
pendidikan
dan
latihan
serta
nonkedinasan lainnya. 6. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kepala seksi sumber daya manusia bertanggung jawab atas kepala bidang umum dan sumber daya manusia. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi sumber daya manusia:
46
a. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, pembinaan mental karyawan dan olahraga serta kegiatan non kedinasan lainnya. b. Menyiapkan data dan daftar gaji untuk menyelenggarakan administrasi personalia serta menetapkan pemberian fasilitas bagi karyawan dan keluarganya. c. Menyimpan, memelihara keakuratan dan kerahasiaan data karyawan 7. Kepala Seksi Umum Kepala seksi umum bertanggungjawab atas kepala bidang umum dan sumber daya manusia yang menyelenggarakan kegiatan kesekretarian, perawatan, kehumasan dan kearsipan. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi umum: a. Mengkoordinir pemeliharaan, perawatan dan perbaikan atas aset perusahaan termasuk pengamanan atas semua dokumen milik perusahaan di kantor cabang. b. Mengendalikan pengadaan, penyimpanan, investasi, distribusi peralatan kantor dan komputer di kantor cabang. c. Melakukan kegiatan operasional dan administrasi. d. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan administratif atas usaha kecil dan koperasi wilayah lainnya. 8. Kepala Bidang Keuangan Kepala bidang keuangan bertanggungjawab atas kepala kantor cabang utama yang membawahi langsung kepala seksi kas dan kepala seksi administrasi keuangan. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang keuangan: a. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan arus keluar masuk dana. b. Mempersiapkan dana untuk pembayaran program tabungan dan asuransi pegawai negeri sipi serta pembayaran lainnya.
47
9. Kepala Seksi Kas Kepala seksi kas bertanggungjawab atas kepala bidang keuangan. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang keuangan: a. Mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas kantor cabang. b. Melakukan tugas verifikasi sebagai langkah pra audit transaksi keuangan perusahaan di kantor cabang. c. Menerima dan mengeluarkan uang sesuai dengan bukti yang telah diotorisasi. d. Menyimpan uang dan surat-surat berharga. 10. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Kepala seksi administrasi keuangan bertanggungjawab atas kepala bidang keuangan. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi administrasi keuangan: a. Menyiapkan laporan keuangan dan laopran manajemen keuangan kantor cabang utama. b. Melakukan pengawasan serta membuat laporan realisasi anggaran kantor cabang utama. c. Membuat rekonsiliasi bank dan melakukan pengecekan pembukuan, program hari tua dan administrasi pensiun.
48
