INSENTIF MEREK BAGI UKM
I. Pengertian dan Pentingnya Pendaftaran Merek
DEFINISI MEREK Gambar Nama Kata MEREK
TANDA BERUPA
HURUFHURUF
Angkaangka Susunan Warna Kombinasi dari unsur Tsb
Memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagang an barang dan jasa
Jenis Merek • Merek Dagang : Merek yang digunakan pada barang
• Merek Jasa : Merek yang digunakan pada jasa
FUNGSI MEREK • Tanda pengenal barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan; • Alat Promosi; • Jaminan atas Kwalitas barang/jasa; • Menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkan
SISTEM PERLINDUNGAN MEREK 1). Menganut Sistem konstitutif Hak atas merek timbul karena pendaftaran 2). Asas FIRST TO FILE Hak Atas Merek diberikan kepada Pendaftar Pertama
HAK ATAS MEREK • Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar. • Jika tidak terdaftar, maka tidak memperoleh perlindungan hukum. • Hak atas merek diberikan untuk jangka waktu 10 th dan dapat diperpanjang tiap 10 th.
LISENSI •
•
•
•
Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia , kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi tersebut diatas dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR •
Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: – – – – –
• • •
pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak Merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
II. DASAR HUKUM PENDAFTARAN MEREK 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
Undang-Undang merek No. 15 Tahun 2001 tidak mengenal diskriminasi dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek, baik laki-laki, perempuan WNI, WNA, Badan Hukum asal Indonesia,maupun Badan Hukum Mancanegara boleh mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.
JADI YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK WNI orang perorangan atau beberapa orang bersama-
sama atau lebih dari satu orang Badan Hukum Indonesia WNA orang perorangan atau beberapa orang bersama-sama atau lebih dari satu orang Badan Hukum Asing
Sifat permohonan/permintaan pendaftaran merek adalah wajib, karena merek hanya dapat didaftar atas dasar permohonan dari pemilik merek yang beritikat baik (pasal 4 Undang –Undang merek Tahun 2001)
Merek yang diajukan permohonan pendaftarannya adalah: merek dagang dan merek jasa
Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan haknya.
JENIS PERMOHONAN/PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK/JASA DAPAT DIKELOMPOKKAN DALAM 3 KELOMPOK YAITU 1. Permintaan permohonan biasa 2. Permintaan pendaftaran dengan hak prioritas yang diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal permintaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di Negara lain Anggota Konvensi Paris dan WTO 3. Pemintaan permohonan pendaftaran perpanjangan/pembaharuan
SYARAT PENDAFTARAN MEREK ADA DUA 1. Syarat formiI yaitu syarat mengenai formalitas permintaan merek atau kelengkapan yang menyertai permintaan pendaftaran 2. Syarat materil yaitu mengenai mereknya sendiri
SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK 1. Permohonan pendaftaran diajukan dalam rangkap 4,yang diisi dalam bahasa Indonesia pada blanko formulir dan di tanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang berisi : a. Tanggal,bulan dan tahun permohonan, nama lengkap,kewarganegaraan dan alamat pemohon b. Nama lengkap dan alamat kuasa,apabila permohonan diajukan memakai kuasa c. Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan dengan hak prioritas d. Bentuk merek/etiket merek e. Warna-warna etiket merek f. Arti bahasa/huruf/angka asing dan cara pengucapannya g. Kelas barang/jasa h. Jenis barang/jasa
2. Surat permohonan pendaftaran merek perlu dilampiri dengan : a. Fotokopi KTP/paspor b. Fotokopi akte pendirian Badan Hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama Badan Hukum c. Fotokopi salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permohonan diajukan untuk merek kolektif d. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa e. 20 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm,min 2x2cm) f. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya g. Bukti pembayaran/tanda pembayaran biaya permohonan
SYARAT MATERIL PENDAFTARAN MEREK YAITU SYARAT MENGENAI MEREKNYA SENDIRI HAL INI DIATUR DALAM PASAL 4 DAN 5 YAITU MENGENAI MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN BILA MENGANDUNG SALAH SATU UNSUR : a.
Didaftarkan oleh pemohon yang beritikat tidak baik misal pendaftaran merek yang sudah terkenal milik orang/pihak lain atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang/ jasa sejenis Contoh:
Permohonan a/n. Sucipto untuk Kelas 2
Kelas 16
Terdaftar a/n. P.T. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., untuk kelas 34
Kelas 17
Kelas 18
b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,moralitas keagamaan,kesusilaan atau ketertiban umum misal gambar pornografi, simbol/kata/gambar yang dapat menyinggung perasaan umat beragama ( pasal 5 huruf a) contoh:
c. Tidak memiliki daya pembeda misal seperti tanda yang terlalu sederhana sperti sebuah titik , satu huruf satu angka dalam bentuk tulisan standard/normal d. Telah menjadi milik umum,atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan misal merek tanda bahaya yang simbolkan dengan gambar tengkorak, SEPATU untuk barang sepatu, TRAVEL untuk jasa perjalanan.
SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG MEREK YANG BERLAKU TERHADAP SEMUA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK AKAN DIPROSES SECARA BERTAHAP DENGAN BATASAN WAKTU TERTENTU,YANG ANTARA LAIN MELIPUTI : 1. 2. 3. 4. 5.
Tahap pemeriksaan formulitas (administrasi) paling lama 30 (tiga puluh) hari Tahap pemeriksaan substansif 9 (sembilan) bulan Tahap persiapan pengumuman paling lama 10 (sepuluh) hari Tahap pengumuman selama 3 (tiga) bulan Tahap sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari
IV. Insentif merek DASAR HUKUM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : HKI-09.OT.03.01 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SEKOLAH MENENGAH, PERGURUAN TINGGI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL SERTA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2013
PENGERTIAN Pember Pemberian Insentif berupa pemberian pembiayaan pendaftaran
pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual MEREK ADALAH TANDA YANG BERUPA :
- GAMBAR, - NAMA, - KATA, - HURUF-HURUF, - ANGKA-ANGKA, - SUSUNAN WARNA, ATAU - KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TERSEBUT YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN BARANG ATAU JASA (UU NO. 15/2001 TENTANG MEREK)
Merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda untuk membedakannya dengan barang/jasa dari perusahaan lain dan digunakan dalam perdagangan
PENGERTIAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL Usaha Mikro
adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha Kecil
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kriteria berdasarkan Pasal 6 UU No.20/2008 Tentang UMKM Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) 1.
Prinsip Dasar Pelaksanaan 1. Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan
produktivitas para penghasil kreasi intelektual untuk mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual. 2. Pemberian Insentif dilakukan secara selektif dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ruang lingkup Pemberian Insentif Merek mencakup Pengajuan permohonan pendaftaran Merek untuk
maksimal 3 (tiga) macam barang /jasa dalam 1 (satu) kelas setiap permohonannya
Pemberian Insentif Ditujukan Bagi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Dengan Persyaratannya : Membawa surat pernyataan yang menyatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibubuhi materai secukupnya. 2. Syarat permohonan pengajuan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Merek , yaitu : - Mengisi formulir dalam bahasa Indonesia - Foto copy KTP (3lembar) - Akta Badan Hukum/TBN (2 rangkap dilegalisasi oleh Notaris) - Contoh etiket Merek ukuran min.2x2 cm, max.9x9 cm (28 helai) - Surat Pernyataan disertai materai yang 6000 1.
3. Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun 4. Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat. 5. Surat Pengantar yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, jika pengajuan permohonan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 6. Surat Rekomendasi yang berasal dari Kementerian /Dinas , jika berasal dari Kementerian/Dinas
PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF Pemohon mengajukan berkas permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan Permohonan Merek . 2. Tim Pelaksana Insentif menerima Permohonan Pengajuan Pendaftaran Merek yang masuk. 3. Pengajuan Permohonan dapat diajukan langsung ke : a. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat 4. Batas akhir penerimaan permohonan insentif adalah batas akhir diterimanya berkas permohonan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual . 1.
TIM PELAKSANA INSENTIF 1. Tim Pelaksana Insentif diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal. 2. Tim Pelaksana Insentif beranggotakan 20(dua puluh) orang.
TUGAS TIM PELAKSANA INSENTIF 1.
Ketua dan Wakil Ketua : a. Mengkoordinasikan tugas anggota Tim Pelaksana antar Unit Eselon II di dalam proses penerimaan permohonan insentif hingga selesai. b. memantau dan mengawasi proses permohonan insentif yang dilakukan antar Unit Eselon II. c. Mengevaluasi pelaksanaan program pemberian insentif dan bertanggungjawab atas penggunaan keuangan
2.
Anggota Tim Pelaksana Insentif Mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menerima permohonan pengajuan insentif yang disampaikan melalui surat maupun yang disampaikan langsung kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual b. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberian Insentif; c. Apabila permohonan telah sesuai Juklak, berkas permohonan insentif diserahkan ke masing-masing Seksi Permohonan di Direktorat Merek, Direktorat Paten, dan Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (HCDTLST) untuk dilakukan pemeriksaan formalitas
d.
e.
f.
g.
Berkas permohonan yang sudah memenuhi persyaratan formalitas selanjutnya oleh Seksi Permohonan di Direktorat Merek, Direktorat Paten, dan Direktorat HCDTLST disampaikan ke masing-masing loket pendaftaran untuk diverifikasi; Berkas permohonan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk diproses pembayarannya. Bagian Keuangan menyampaikan Tanda Terima Permohonan dan copy pembayaran Bank kepada Direktorat Kerja Sama dan Promosi. Direktorat Kerja Sama dan Promosi menyampaikan Tanda Terima Permohonan dan copy pembayaran Bank ke Pemohon.
3. Pemberian insentif di luar peruntukan permohonan dilaksanakan oleh tim dengan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat DJHKI dan unit teknis yang terkait.
JANGKA WAKTU Pelaksanaan pengajuan permohonan Pemberian Insentif selama 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
