INPASSING

KEBIJAKAN PENATAAN SDM & PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING oleh :

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta, 25 April 2017

1

Out Line • Visi dan Misi • Keragaan SDM Aparatur • Kebijakan Penataan SDM Aparatur & Inpassing

• Sekilas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS • Penutup

VISI DAN MISI

3

KERAGAAN SDMA

5

Keragaan SDM Aparatur Jumlah PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan per tanggal 25 April 2017 sebanyak 10.529 orang, terdiri dari: 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : 76 orang (0,7%) 2. Jabatan Fungsional (JF) : 3.785 orang (35,9%) 3. Jabatan Administrasi (JA) : 1.209 orang (11,5%) 4. Pelaksana : 5.464 orang (51,9%)

0,7% 51,9%

35,9%

11,5%

KEBIJAKAN SDMA & INPASSING

7

Kebijakan Penataan SDM Aparatur Pembentukan Jabatan Fungsional Baru

Restrukturisasi Organisasi dan SDM Aparatur

Talent Management dan Pengisian Jabatan melalui Seleksi Terbuka

Program Golden Hand Shake

Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional

8

Jabatan Fungsional di KKP Pembentukan Baru

JF bidang KP

1. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 2. Asisten Produksi Perikanan Tangkap 3. Pengelola Kesehatan Lingkungan Ikan 4. Asisten Pengelola Kesehatan Lingkungan Ikan 5. Pembina Mutu Hasil Perikanan (Proses) 6. Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Proses) 7. Inspektur Karantina Ikan (Proses)

1. Pengawas Perikanan Bidang: a) Pembudidayaan Ikan b) Penangkapan Ikan c) Mutu Hasil Perikanan d) Penaatan Peraturan KP 2. Penyuluh Perikanan 3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir 5. Analis Pasar Hasil Perikanan

JF Non KP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Arsiparis Analis Kebijakan Analis Kepegawaian Assesor SDM Aparatur Auditor Auditor Kepegawaian Dosen Instruktur Peneliti Penerjemah Pengelola Peng.Barang/Jasa Perancang Peraturan PerUU Perekayasa Perencana Pranata Humas Pranata Komputer Pranata Lab. Pendidikan Pustakawan Statistisi Widyaiswara

9

Restrukturisasi dan Redistribusi Penataan organisasi

• berkurang 2 unit eselon I (JPT madya) • berkurang 9 unit eselon II (JPT pratama) • berkurang 46 unit eselon III (Jab. Administrator) • berkurang 103 unit eselon IV (Jab. Pengawas)

Pengurangan

160 Jabatan

Mutasi tugas, antar unit kerja dan antar instansi • Program Tour of Duty (TOD) Jabatan Pelaksana • Penugasan pada BLU, BUMN, Instansi lain bagi Pegawai Purnawidya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator sesuai persyaratan • Pengangkatan menjadi Pejabat Fungsional bagi Pegawai Purnawidya Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

10

Talent Management dan Seleksi Terbuka Talent Management • Pelaksanaan Uji Kompetensi dengan metode rapid assessment • Pemetaan kompetensi PNS kedalam 9 matrik talenta • Pengelolaan aplikasi talent management

Seleksi Terbuka • Pelaksaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dengan metode Assessment Center dan melibatkan Komisi ASN • Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Administrator dengan metode Asessment Center • Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pengawas dengan metode rapid assessment

11

Golden Hand Shake Tujuan

• Memformulasikan program transformasi PNS KKP menjadi entrepreneur KP Baru • Meningkatkan kinerja organisasi

Syarat

• Usia ≥ 50 thn, MK ≥ 10 thn • Memenuhi penilaian kinerja dan kompetensi • Mendapat persetujuan Eselon I dan Sekjen

Kompensasi

Skema

• Gaji Bersih • Tunjangan Keluarga & Pangan • Tunjangan Khusus sebesar Gaji Pokok • Sukarela, Sifat piloting, Legal • Pendanaan dr hasil efisiensi, Win-Win Solution • Pendampingan entrepreneur KP baru

12

Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional (JF) ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang: telah dan masih menjalankan tugas di bidang JF yg akan diduduki masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JF & pernah mendapat Kenaikan Pangkat

Pejabat pimpinan tinggi, admistrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian tugas dg JF yg akan diduduki dibebaskan sementara dari JF karena telah tdk dpt mengumpulkan AK

Pelaksanaannya didasarkan pd kebutuhan JF yg ada dalam e-Formasi Dasar hukum: Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing

13

Penetapan Kebutuhan JF dalam rangka Inpassing Hitung Kebutuhan JF di Unit Kerja

Penghitungan kebutuhan JF per Jenjang Jabatan berdasarkan Pedoman Formasi setiap JF, misal: kebutuhan JF Pengawas Perikanan dihitung sesuai Permen KP Nomor 66/PERMEN-KP/2016

Input jumlah kebutuhan JF ke kolom ABK pada aplikasi e-formasi

Biro SDMA verifikasi data kebutuhan JF di e-formasi

BKN memberikan pertimbangan teknis

Instansi Pembina JF validasi kebutuhan berdasarkan e-formasi

MENPAN menetapkan kebutuhan JF sesuai pertimbangan BKN & pendapat MENKEU

14

Screen capture aplikasi e-formasi asfg4889.menpan.go.id

15

Alur Pelaksanaan Inpassing JF

PNS Unit Kerja mengajukan usul pengangkatan JF sesuai kebutuhan SK PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL (Tembusan BKN)

Biro SDM Aparatur

Instansi Pembina JF

menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan PNS ke dalam JF

verifikasi thd usul pertimbangan pengangkatan

LULUS UJI KOMPETENSI mengangkat dalam JF sesuai Pertimbangan dan Penetapan Angka Kredit

Pertek pengangkatan dalam JF dengan mencantumkan Angka Kredit

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 (Pasal 5 Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2016)

16

Persyaratan Inpassing JF Syarat

JF Keterampilan

JF Keahlian

SLTA/D1/D2/D3

D4/S1/S2

Pangkat terendah

Pengatur Muda (II/a)

Penata Muda (III/a)

Pengalaman

memiliki pengalaman di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun

Kompetensi

mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang JF yang akan diduduki

Pendidikan

Prestasi kerja

nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Usia

• 55 Tahun bagi pejabat pelaksana • 56 Tahun bagi Administrator dan pengawas

• 55 Tahun bagi pejabat pelaksana • 56 Tahun bagi administrator dan pengawas • 57 Tahun bagi administrator yang akan mendudukiJF ahlimadya • 59 Tahun bagi pejabat pimpinantinggi

Persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Dasar hukum: Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing

17

Permasalahan yang dihadapi Terdapat 110 PNS purnawidya JPT dan JA akibat kebijakan penataan SDM Aparatur yang belum diangkat dalam JF Belum semua instansi pembina JF menetapkan peraturan teknis tata cara pelaksanaan Inpassing JF Penghitungan kebutuhan JF belum berdasarkan pedoman formasinya sehingga gambaran beban kerja JF pada setiap unit kerja tidak sepenuhnya valid

Kebutuhan JF belum diinput dalam aplikasi e-formasi dan belum dimasukkan dalam rancangan PETA JABATAN setiap unit kerja

PP 11/2017: MANAJEMEN PNS

19

Manajemen PNS PeraturanPemerintahNomor11 Tahun 2017 tentangManajemenPNS

Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan b. Pengadaan c. Pangkat dan Jabatan d. Pengembangan karier e. Pola karier f. Promosi g. Mutasi h. Penilaian kinerja

i. Penggajian dan tunjangan j. Penghargaan k. Disiplin l. Pemberhentian m.Jaminan pensiun dan jaminan hari tua n. perlindungan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

20

Penyusunan dan penetapan kebutuhan Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan yang dilaksanakan dengan aplikasi elektronik harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dan diatur berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah, serta mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga Rincian kebutuhan setiap tahun disusun berdasarkan hasil analisis Jabatan, hasil analisis beban kerja, peta jabatan, serta memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai

Kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan disampaikan ke MENPAN dan BKN dg melampirkan dokumen RENSTRA, sedangkan rincian per tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya Kebutuhan PNS ditetapkan setiap tahun oleh MENPAN, tidak seluruhnya direalisasikan, MENPAN dapat mempertimbangkan sebagai tambahan usulan kebutuhan tahun berikutnya

21

Pengadaan Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS, dilakukan secara nasional untuk mengisi jabatan Pelaksana, JF ahli pertama, JF ahli muda, JF pemula, dan JF terampil Lowongan Jabatan PNS diumumkan secara terbuka, paling sedikit memuat nama Jabatan, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, unit yang membutuhkannya, alamat, serta jadual tahapan seleksi

Pelamar adalah WNI berusia paling rendah 18 thn dan paling tinggi 35 thn saat melamar, berusia paling tinggi 40 thn bagi Jabatan tertentu yang ditetapkan Presiden Seleksi dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu seleksi admnistrasi, TKD dan TKB

Calon PNS yang mengundurkan diri dalam masa percobaan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu

22

Pangkat dan Jabatan Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian Ketentuan mengenai Pangkat akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS

Jabatan PNS terdiri dari JA, JF dan JPT. Nomenklatur Jabatan dan Pangkat JPT utama/madya ditetapkan Presiden, JPT Pratama/JA/JF ditetapkan Pimpinan Instansi setelah mendapat persetujuan MENPAN JPT, JF, JA harus menjamin akuntabilitas Jabatan, memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural serta dilarang rangkap Jabatan kecuali JA/JPT tertentu yang tidak dapat dipisahkan dg kompetensi dan tugas JF tertentu PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang lain (Pasal 129). JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 133)

23

Pemberhentian dari Jabatan JPT mengundurkan diri dari Jabatan

JF

JA

mengundurkan diri dari Jabatan

mengundurkan diri dari Jabatan

diberhentikan sementara sebagai PNS

diberhentikan sementara sebagai PNS

diberhentikan sementara sebagai PNS

menjalani cuti di luar tanggungan negara

menjalani cuti di luar tanggungan negara

menjalani cuti di luar tanggungan negara

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

ditugaskan secara penuh di luar JPT

ditugaskan secara penuh di luar JF

ditugaskan secara penuh di luar JA

tidak memenuhi persyaratan Jabatan

tidak memenuhi persyaratan Jabatan

diberhentikan sebagai PNS

terjadi penataan organisasi tidak memenuhi persyaratan Jabatan

24

Ketentuan mengenai pengangkatan dalam jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Pengangkatan JF melalui perpindahan dari Jabatan lain

PNS berusia paling tinggi: a. 58 thn untuk JPT utama b. 58 thn untuk JPT madya c. 56 thn untuk JPT pratama TNI/POLRI berusia paling tinggi: 55 thn untuk JPT utama/madya 53 thn untuk JPT pratama

Berusia paling tinggi: a. 53 thn untuk JF Keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda b. 55 thn untuk JF ahli madya c. 60 thn untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT

Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 148, ayat (1)) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS

25

Pengembangan Karier PNS Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit (Pasal 162) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas Selain mutasi dan/atau promosi, pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan khusus. PPK wajib menetapkan rencana pengembangan karier PNS untuk jangka waktu 5 tahun yang dirinci setiap tahun

26

Pengembangan kompetensi Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan PPK wajib menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, serta melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan kompetensi. Dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun Pengembangan kompetensi menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan

27

Pemberhentian dari PNS, diantaranya: PNS TUGAS BELAJAR yang tidak melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PNS yang telah selesai menjalankan CLTN tidak melaporkan diri secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai CLTN, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Akibat Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, PNS dapat diberhentikan dengan mendapat hak kepegawaian apabila: (a) tidak dapat disalurkan pada instansi lain, (b) belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, (c) masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun. Jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun, apabila pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS ybs. belum berusia 50 tahun

28

Uang Tunggu Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan: • 100% (seratus persen) dari gaji, untuk tahun pertama • 80% (delapan puluh persen) dari gaji untuk tahun selanjutnya

PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam Jabatan apabila ada lowongan

PNS yang menerima uang tunggu dan diangkat kembali dalam Jabatan, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak pengangkatannya, dan yang bersangkutan menerima penghasilan penuh sebagai PNS

Jaminan pensiun, diantaranya diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun

29

Pelaksanaan Cuti PNS Jenis Cuti

Keterangan

cuti tahunan

12 hari kerja, dapat digunakan pada tahun berikutnya paling lama 18 hari kerja. Dapat diambil 24 hari kerja apabila tidak digunakan selama ≥ 2 thn.

cuti besar

Paling lama 3 bulan, tidak berhak cuti tahunan, MK ≥ 5 thn kecuali untuk kepentingan agama, tetap menerima penghasilan PNS. Kelahiran anak ke-4 dst. diberikan cuti besar.

cuti sakit

Paling lama 1 tahun (dpt ditambah paling lama 6 bln), PNS yang sakit >1 hari berhak atas cuti sakit.

cuti melahirkan

3 bulan, untuk kelahiran anak ke-1 s.d. anak ke-3

cuti karena alasan penting

Paling lama 1 bulan, untuk melangsungkan perkawinan/apabila ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia

cuti bersama

tidak mengurangi hak cuti tahunan, ditetapkan Presiden

cuti di luar Paling lama 3 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun, MK ≥ 5 thn, tanggungan negara diberhentikan dari Jabatannya, tidak menerima penghasilan PNS, tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS

30

Pada saat PP No. 11/2017 berlaku, akandicabut dan dinyatakantidak berlaku: 1. PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri 2. PP No. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil 3. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 5. PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya 6. PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil beserta

perubahannya 7. PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap beserta perubahannya 8. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya 9. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya 10.PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya 11.PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural beserta perubahannya 12.PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil 13.PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota POLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki Jabatan Struktural beserta perubahannya 14.PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya 15.PP No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional

31

TERIMA KASIH Jakarta, 25 April 2017