FmA… … ―
―
mSIA …
…
nHENTE―
Щ ‖
園
剛田
mO―
P3-N…
EA
“
NOMOR:17rlJNK‐ KKPrGB脇 2015
NOMOR:07′MEN‐KPrKBr:XZ:o15
TEHTNe AS「AS D颯 Ⅱ PEMICmTAF― 8ErORECLAUTM Dtt PE― …
N…
Pada had ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan September,tahun dua ribu liina belas(10‐ 09‐ 2015), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini: 1。
AGUS DoW TOW-OJ0 ―
Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 23 Tatrun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 6 Talrun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tatrun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tatrun 1999 tentang Bank tndonesia Menjadi UndangUndang, dan oleh karcna itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank Indonesia berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat 10350, untuk selanjutnya
2.SUSI PU
disebut PIHAII PERIAIA Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal
ini bcrtindak untuk dan atas narna Kementerian Kelautan dan Perikanart
Republik Indonesia, YmB berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16,
Jakarta hrsat, lO110, untuk selanjutnya disebut PIHAK HEDUA
１■
PIIIAK PERTAMA dan PIHAI( KTDUA selanjutnya secara bersama-sErma disebut PARA PIIIAI( terlebih dahulu menerangkan hal-hat sebagai berikut: bahwa PIHAI( PERTAMA merupakan lembaga yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan secar a tnacroprudential;
2.
bahwa PIIIAI( KTDUA adalah instansi yang berwenang dan
bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemas€rr€rn hasil perikanan, pemberdayaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; 3. bahwa PARA PIIIAI( memandang perlu untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana terhrang terakhir dalam Nota Kesepahaman Nomor: 14/2lGBIIDKBU/NK dan Nomor: OS/MEN-KPlKBlVll2Ol2 tentang Pengembangan Usaha Selrtor Kelautan dan Perikanan yang telah berakhir tanggal 27 Juni2OL4. dengan memperhatikan perafuran perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
2.
3.
Undang Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9621; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara nepuUtit Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO+ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5073); dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2Ot4 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 294,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIIIAI( sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:
2
Pasal
1
Matsud dan TuJuan Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIIIAI( dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan penrndang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini. (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIIIAI( dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan sesuai tugas dan wewenang PARA (1)
PIIIATI. Pasat 2 Ruang LiagtuP Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi: (1) peningkatan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan;
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ivtasyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan akses dan jangkauan keuangan; (3) fasilitasi pemberdayaan kmbaga Keuangan/Penyedia Jasa/ Pendamping UMKM di sektor kelautan dan perika.nan; (4)' implementasi Gerakan Nasional Non T\.rnai untuk layanan keuangan dal-am lingkup kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan .Less (2)
Cash Societg; dau,-l (5) perttrkaran data dan informasiPasal 3 Peleksanaan
ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja salna tersendiri yang mengalrr :incian Pelaksanaan nota kesepahaman
(2)
(3)
pekerjaan,'mikanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIIIAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu. Untuk melaksanakan pedanjian kerja sama sebagaimana dimaksud p"a. ayat (1), PARA ittnr akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengatt kebutuhan, htgas dan fungsinya' Setiap perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada aya't (1) *"*p^k"., suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nota kesepahaman ini.
3
Perel4 Ibgar dea lbnguag Javab PIIIAX PF;RIAUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. melalrukan edukasi keuangan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan, termastrk mengenai penggunaan instnrmen dan layalun transaksi keuangan non tunai; b. melakukan kajian/pemetaan di sektor kelautan dan perikanan dalam rangla meningkatkan akses keuangan dan pertumbulran ekonomi; memfasilitasi peningkatan kapa,sitas dan kapabilitas pelaku usaha, lembaga keuangan/penyedia jasa/pendamping UMKM dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM di sektor kelautan dan perikanan; merumuskan dan menetapkan kebiiakan terkait penggunaan l,ayanan keuangan non tunai, pengembangan UMKM, serta peningkatan akses dan janglauan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan UMKM serta penggunaan layanan keuangan non tunai termasuk
c. d. e.
pengembangan bisnis proses/mekanisme yang efektif untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam
mewujudkan Less Cash tuci"U; menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam ranglca pelaksanaan nota kesepahaman ini; dan g. melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan nota kesepahaman ini apabila diperlukan. PIHAII BEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
f.
(2)
a. b.
c.
menJrusun database pelaku UMKM di sektor kel,autan dan perikanan; menetapkan kebiiakan dan prioritas bidang usaha kelautan dan perikanan yang memerlukan dukungian pembiayaan, penggunaan l,ayanan keuangan non tunai dan perluasan akses keuangan; menyiapkan UMKM dan masyarakat kelautan dan perikanan yang
memerlukan dukungian pembiayaan
dan perluasan akses
keuangan;
d.
melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada UMKM dan masyarakat kelautan dan perikanan;
e.
f. g.
melalcukan fasilitasi kelembagaan dan pemberdayaan lembaga keuangan/ penyedia jasa/ pendamping UMKM; menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini; dan melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan nota kesepahaman ini apabila diperlukan.
4
Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi PARA PIIIAI( melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan nota kesepahaman ini paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan PARA PIHAN. Pasel 6
Bieya
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK. Pasal 7
Kerahasiaan
(1)
(2)
Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari nota kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (trtublic domain). PARA PIIIAI( tidak diperkenankan memberikan, menentskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diterima kepada pihak lain selain PARA PIIIAK tanpa persetujuan tertulis dari pemberi data dan informasi, kecuali data dan informasi tersebut telah menjadi
milik publik Qtublic domainl.
Pasd 8 Penrbahan
(1)
Nota kesepahaman PIHAIL
ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA
(2) Penrbahan dan/atau hal-hal yang belum diattrr dalam nota kesepahaman ini diatur dalam bentuk a.ddendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIIIAK dan mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. Pasal 9 Masa Berlaktr
(1)
Nota kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIIIAK'
5
(21 Dalam hal salah satu pihak berkeinginan unark mengakhiri nota
kesepahaman dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya nota kesepahaman ini.
(3)
Dalam hal nota kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran nota kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya nota kesepahaman.
Pe
Pasal 1() nyelesaian Perselisthan
Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
Pasal 11 Korespondensi
(1)
Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis kepada:
a.
b.
Bank Indonesia Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350 Telepon : (O2l) 29810OOO, Ext. 2324 Faksimile: (02 1) 23L1237, 3518951 Kementeriao Kelautan dan Perikanan
Rrsat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jl. Medan Merdeka fimur Nomor 16, Jakarta 10110 Telepon : (021) 3519070, E;xt.7L26 Faksimile : (O2L) 3864293 (21 Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi pada salah satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
6
Pasal 12 Penutup
(1) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh PARA PIIIAI(
di atas kertas bermeterai
dan
culmp
serta mempunyai kekuatan hukum yang s€una. (21 Nota kesepahaman ini berlalm sejak ditandatangani oleh PARA PIHAIL Nota kesepahaman ini dibuat dengan semangat keda sarna yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIIIAK.
AGUS D.W.― TOWARDOJO
7
