INFORMASI TAMBAHAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 PT MANDIRI TUNAS FINANCE. Jadwal

INFORMASI TAMBAHAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2016

Jadwal Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan

: : :

11 Desember 2015 25 - 27 Mei 2016 30 Mei 2016

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

: :

1 Juni 2016 2 Juni 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT MANDIRI TUNAS FINANCE (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE Kegiatan Usaha : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat : Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310 Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618 Website : www.mtf.co.id E-mail : [email protected] Kantor Cabang : 93 (sembilan puluh tiga) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju, Kotamobagu dan Kupang dan 20 (dua puluh) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo dan Singaraja. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN TELAH MENERBITKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) DENGAN INI, PERSEROAN AKAN MENAWARKAN DAN MENERBITKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.400.000.000.000 (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A

:

Seri B

:

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,95% (delapan koma sembilan lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 1 Juni 2019. Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 1 Juni 2021.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 1 Juni 2019 untuk Obligasi Seri A dan 1 Juni 2021 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKENING ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB XI TENTANG KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUANKETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. DALAM RANGKA PENERBITAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) : idAA (Double A) HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 30 SEPTEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 1 SEPTEMBER 2016. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROPEKTUS. Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) WALI AMANAT PT BANK MEGA Tbk Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016

PT Mandiri Tunas Finance (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 119/MTF-CSC/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-596/D.04/2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan UndangUndang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”). Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masingmasing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................................... i DEFINISI & SINGKATAN........................................................................................................................................................ iii RINGKASAN ......................................................................................................................................................................... xii I.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.................................................................................................................... 1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI............................... 11

III. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN................................................................................................ 13

A. RIWAYAT SINGKAT................................................................................................................................................. 13

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.................................................................................... 13

C. SUMBER DAYA MANUSIA...................................................................................................................................... 14

D. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI................................................................................................................. 14

E. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA........................................................................ 16

F.

G. PERKARA PENGADILAN & SOMASI YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN................................................ 29

H. JARINGAN KANTOR.............................................................................................................................................. 30

PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN....................................................................................... 21

IV. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN..................................................................................................... 33

A. KEGIATAN USAHA.................................................................................................................................................. 33

B. PEMBIAYAAN KONSUMEN.................................................................................................................................... 33

C. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG................................................................................. 34

V.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING...................................................................................................................... 37

VI. EKUITAS ......................................................................................................................................................................... 41 VII. PERPAJAKAN................................................................................................................................................................ 43 VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.................................................................................................................................... 45 IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.......................................................................................... 47 X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.................................................................................................................................... 49 XI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI........................................................................................................................ 65 A. UMUM..................................................................................................................................................................... 65

B. SYARAT-SYARAT OBLIGASI.................................................................................................................................. 65

C. JAMINAN................................................................................................................................................................. 69

D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN.................................................... 71

E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI......................................................................................................................... 74

F.

G. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI.......................................................................................................................... 75

H. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI................................................................................................................. 76

I.

KELALAIAN PERSEROAN..................................................................................................................................... 74

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN............................................................................................... 80

J. PEMBERITAHUAN.................................................................................................................................................. 80 XII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI........................................................................................ 81 XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI............................................................................................. 83 XIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT................................................................................................................... 87

A. RIWAYAT SINGKAT................................................................................................................................................. 87

B. PERMODALAN....................................................................................................................................................... 88

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.................................................................................................................... 88

D. KEGIATAN USAHA.................................................................................................................................................. 88

E. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL..................................................................................... 88

F.

G. PENGGANTI WALI AMANAT.................................................................................................................................. 90

H. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT................................................................................................................. 90

TUGAS POKOK WALI AMANAT............................................................................................................................. 89

XV. AGEN PEMBAYARAN.................................................................................................................................................... 95 XVI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI............. 97

i

Halaman ini sengaja dikosongkan

ii

DEFINISI & SINGKATAN :

Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995, yaitu:  Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;  Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;  Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;  Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;  Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau  Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Agen Pembayaran

:

Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama EMITEN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran

ATPM

:

Berarti Agen Tunggal Pemegang Merk Kendaraan Bermotor

Bank Kustodian

:

Berarti berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal

Bapepam

:

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK

:

Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI

:

Berarti PT Bursa Efek Indonesia

Bunga Obligasi

:

Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Afiliasi

Bursa Efek :

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Consumer Financing Receivable

:

Berarti piutang konsumennya.

Daftar Pemegang Rekening

:

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan, antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

iii

pembiayaan

ii

yang

diberikan

Perseroan

kepada

Dealer/ Showroom

:

Berarti perusahaan yang melakukan penjualan kendaraan bermotor.

Denda

:

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari..

Dokumen Emisi

:

Berarti : Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; Pengakuan Hutang; Informasi Tambahan; Perjanjian Perwaliamanatan; Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; Perjanjian Agen Pembayaran; Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; Prospektus; Dokumen Jaminan; Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi;

Dokumen Jaminan

:

Berarti dokumen yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan.

EBITDA

:

Berarti laba usaha sebelum pajak, bunga, amortisasi dan depresiasi

Efek

:

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek

Emisi

:

Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Emiten dan/atau Perseroan

:

Berarti pihak yang melakukan Emisi, dalam hal ini adalah PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Force Majeure

:

Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Hari Bank

:

Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Kalender

:

Berarti berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja

:

Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Informasi Tambahan

:

Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 yang akan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.

iv

iii

Jaminan

:

Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan

Joint Financing

:

Berarti kerjasama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal penerusan pinjaman untuk pembiayaan.

Jumlah Terhutang

:

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Kantor Cabang

:

Berarti kantor penjualan Perseroan di lokasi-lokasi tertentu yang telah mendapat ijin sebagai Kantor Cabang dari OJK.

Konfirmasi Tertulis

:

Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)

:

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI

:

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Konfirmasi Tertulis

:

Berarti konfirmasi tertulis atas kepemilikan Obligasi dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR

:

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

Kustodian

:

Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat

:

Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Merek Dagang

:

Berarti perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau merk tertentu di Indonesia oleh produsen (principle) yang umumnya berada di luar negeri.

v

iv

Obligasi

:

Berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dengan Seri Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, yang merupakan Obligasi Tahap II dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.400.000.000.000,(satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Obligasi terdiri atas 2 (dua) Seri yang ditawarkan dan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yaitu sebagai berikut: • Seri A: Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,95% (delapan koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. • Seri B: Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

:

Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Obligasi

:

Berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:  Rekening Efek pada KSEI; atau  Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening

:

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat

:

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Pemerintah

:

Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum : Penawaran Umum Berkelanjutan

:

Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan dengan mengacu ke Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.

vi

v

Pengakuan Utang

:

Berarti berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 No. 29, tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Penitipan Kolektif

:

Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM

Penjamin Emisi Obligasi

:

Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

:

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Peraturan Nomor: VI.C.4

:

Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: IX.A.2

:

Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Peraturan Nomor: IX.C.11

:

Berarti Peraturan Nomor:IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015

:

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas), yang diundangkan pada tanggal 22-12-2015 (dua puluh -dua Desember dua ribu lima belas)


:

Berarti Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk


:

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tanggal tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan


:

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Penawaran Umum

:

Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal

Penawaran Umum Berkelanjutan

:

Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 36 vi

vii

Penjamin Emisi Efek

:

Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

:

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Perjanjian Agen Pembayaran

:

Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016, No.31 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

:

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0032/PO/KSEI/0516 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

:

Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek No.SP-00006/BEI.PG1/10-2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

:

Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 No. 30 tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Perjanjian Perwaliamanatan

:

Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 No.28 tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta ini, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yangbersangkutan di kemudian hari

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

:

Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance, Nomor: 6 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Nomor 33 tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran

:

Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto-Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 36, berikut dokumen-dokumen vii

viii

yang diajukan oleh EMITEN kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan tambahan serta pembetulanpembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

:

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 2. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 3. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan

:

Berarti PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Perusahaan Efek

:

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Piutang

:

Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen dan/atau anjak piutang dan/atau sewa operasi dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

Piutang Performing

:

Berarti Piutang selain Piutang Non Performing.

Piutang Non Performing

:

Berarti Piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah melewati 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.

Pokok Obligasi

:

Berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dengan Seri Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, yang merupakan Obligasi Tahap II dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.400.000.000.000,(satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Obligasi terdiri atas 2 (dua) Seri yang ditawarkan dan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yaitu sebagai berikut: • Seri A: Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,95% (delapan koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. • Seri B: Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

viii

ix

Program Referral

:

Berarti program kerja sama antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) untuk meningkatkan pembiayaan konsumen dengan memanfaatkan infrastruktur dan jaringan Bank Mandiri untuk mereferensikan nasabah-nasabah Bank Mandiri kepada Perseroan.

Prospektus

:

Berarti prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan pada tanggal 14 Desember 2015.

Rekening Efek

:

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.

RUPO

:

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Pemindahbukuan

:

Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Perdagangan

:

Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai degan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

Seri Obligasi

:

Berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu:  Obligasi Seri A dengan jumlah pokok Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.  Obligasi Seri B dengan jumlah pokok Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B. Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan

Sertifikat Jumbo Obligasi

:

Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.

SO

:

Berarti Sales Officer, adalah karyawan Perseroan yang bertugas untuk mencari calon pelanggan potensial, melakukan survey dan analisa serta mengajukan usulan kredit.

Suara

:

Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam Obligasi Berkelanjutan Tahap II.

Tanggal Distribusi

:

Berarti tanggal penyerahan Sertipikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

x

ix

Tanggal Emisi

:

Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.

Tanggal Penjatahan

:

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 30-052016 (tiga puluh Mei dua ribu enam belas)

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

:

Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu: (i) Untuk Obligasi Seri A tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu -pada tanggal 01-06-2019 (satu Juni dua ribu sembilan belas). (ii) Untuk Obligasi Seri B, tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 01-06-2021 (satu Juni dua ribu dua puluh satu) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran

:

Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

:

Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

TURI

:

Berarti PT Tunas Ridean Tbk.

Undang-Undang Pasar Modal/UUPM

:

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat

:

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

xi

x

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbanganpertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 1 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr.Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008560.AH.01.09 tanggal 11 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,S.H.,M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009. Perubahan terakhir yang mengubah beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Angggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0032175 tanggal 17Maret 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0034268.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 17 Maret 2016. Keterangan: Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Notaris Lenny Janis Ishak,S.H., No. 146/NOT/V/2016 bahwa sedang dilakukan proses pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) oleh Perum Percetakan Negara Indonesia terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta.

Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1021/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19/KMK.017/2001, yang menyatakan pengesahan perubahan nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Komposisi struktur permodalan per 30 April 2016 adalah sebagai berikut: Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 10.000.000.000 1.000.000.000.000

Modal Dasar Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. PT Tunas Ridean Tbk Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

1.275.000.000 1.225.000.000 2.500.000.000 7.500.000.000

xii

xi

127.500.000.000 122.500.000.000 250.000.000.000 750.000.000.000

Persentase (%) 51,00 49,00 100,00

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, serta tanggal 31 Desember 2011 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 18 Januari 2016 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Sesuai dengan SA 700 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013, opini wajar tanpa pengecualian disebut opini wajar tanpa modifikasian. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 2012 dan 2011 tersebut tersedia secara publik dan dapat diperoleh di “www.mtf.co.id/index.php/hubungan_investor”. Laporan Posisi Keuangan

Uraian

Aset Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi neto dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Cadangan kerugian penurunan nilai Tagihan kelebihan pajak Aset pajak tangguhan Aset tetap Aset lain-lain Total Aset Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas Utang usaha Pihak ketiga Utang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Utang pajak kini

2015 (disajikan kembali)


31 Desember 2013 (disajikan kembali)

(dalam jutaan Rupiah) 2012 (disajikan kembali)

2011

91.966 7.883.435 598.359

273.450 5.893.135 766.524

191.239 4.511.545 612.154

165.770 3.717.616 327.680

235.375 3.053.700*) 38.786

76.923 388.421 (785) 19.907 102.852 41.916 9.202.994

43.921 320.326 (794) 12.885 74.531 37.811 7.421.789

27.546 223.185 (813) 8.422 44.006 22.863 5.640.147

11.484 111.373 (979) 1.926 6.123 27.861 20.825 4.389.679

9.827 140.004*) (1.195) 1.926 1.901 20.914 15.127 3.516.365

390.262

523.518

260.798

292.264

114.533

110.205 44.803 20.462

84.605 53.799 11.037

27.532 134.905 15.833

19.960 46.550 15.745

16.186 27.054 8.169

xiii

xii

Uraian Beban yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas Ekuitas Modal dasar Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya belum ditentukan penggunaannya Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

2015 (disajikan kembali) 96.075 5.486.590 1.845.410 36.549 8.030.356

2014 (disajikan kembali) 94.395 4.291.142 1.447.369 21.271 6.527.136

31 Desember 2013 (disajikan kembali) 65.711 3.241.063 1.196.735 11.829 4.954.406

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

(11.496)

(6.080)

(2.103)

(4.539)

-

50.000 884.134 1.172.638 9.202.994

50.000 600.733 894.653 7.421.789

50.000 387.844 685.741 5.640.147

50.000 228.845 524.306 4.389.679

37.500 124.917 412.417 3.516.365

2012 (disajikan kembali) 38.288 2.690.000 749.800 12.766 3.865.373

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Uraian 2014 (disajikan kembali)

35.534 1.775.837 1.122.411 4.224 3.103.948

(dalam juta Rupiah)


2011



2011

Pendapatan Pembiayaan konsumen 1.423.223 1.063.442 859.887 637.822 543.146 Sewa pembiayaan 99.641 87.369 59.897 16.514 2.798 Bunga 7.672 19.798 7.026 6.626 7.263 Lain-lain neto 456.996 342.946 239.386 180.107 124.771 Total pendapatan 1.987.532 1.513.555 1.166.196 841.069 677.978 Beban Beban keuangan (703.121) (548.682) (443.492) (312.904) (298.780) Gaji dan tunjangan (304.698) (235.081) (179.091) (138.466) (98.024)*) Beban umum dan administrasi (279.747) (197.569) (149.541) (112.577) (77.836)*) Penyisihan kerugian penurunan nilai: Pembiayaan konsumen (291.487) (209.114) (150.153) (120.117) (113.084) Sewa pembiayaan 2.356 (10.805) (6.756) (1.570) (197) Piutang lain-lain 9 19 166 216 775 Total beban (1.576.688) (1.201.232) (928.867) (685.418) (587.146) Laba sebelum beban pajak 410.844 312.323 237.329 155.651 90.832 Beban pajak (104.044) (78.277) (60.847) (39.026) (25.059) Laba Periode/Tahun Berjalan 306.800 234.046 176.482 116.625 65.773 Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja (7.221) (5.302) 3.248 (3.421) Pajak penghasilan terkait 1.805 1.325 (812) 855 Penghasilan komprehensif lain (5.416) (3.977) 2.436 (2.566) Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 301.384 230.069 178.918 114.059 65.773 (*) Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini. Berikut merupakan akunakun yang direklasifikasi: Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas ASET Piutang pembiayaan konsumen – net 3.185.164 (131.464) 3.053.700 Piutang lain-lain Pihak berelasi 8.540 131.464 140.004

BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi

175.861

Rasio Data Keuangan Penting Deskripsi Rasio Pertumbuhan Total pendapatan Laba tahun berjalan Total aset Total liabilitas Total ekuitas

2015

2014

31,32% 31,09% 24,00% 23,03% 31,07%

xiv

29,79% 32,62% 31,59% 31,74% 30,47%

xiii

98.025 (98.025)

31 Desember 2013 38,66% 51,32% 28,49% 28,17% 30,79%

98.025 77.836

2012 24,06% 77,15% 24,81% 24,41% 27,80%

2011 57,53% -6,37% 55,87% 64,50% 11,56%

Deskripsi

2015

Rasio Usaha Laba sebelum beban pajak / pendapatan Pendapatan / total aset Laba tahun berjalan / pendapatan Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas Laba tahun berjalan / rata-rata aset Total liabilitas / total ekuitas (x) Total liabilitas / total aset (x) Piutang non performing* Gearing ratio (x)

2014

20,67% 21,60% 15,44% 4,94% 29,68% 3,69% 6,85 0,87 1,20% 6,25

*) Tunggakan lebih dari 90 hari

31 Desember 2013

20,64% 20,39% 15,46% 4,78% 29,62% 3,58% 7,30 0,88 1,15% 6,41

20,35% 20,68% 15,13% 4,73% 29,17% 3,52% 7,22 0,88 1,16% 6,47

2012

2011

18,51% 19,16% 13,87% 3,94% 24,96% 2,95% 7,37 0,88 1,23% 6,56

13,41% 19,28% 9,71% 3,15% 16,92% 2,28% 7,57 0,88 1,09% 7,06

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI Nama Obligasi

:

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016

Jumlah Pokok Obligasi

:

Sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah). Obligasi Seri A

:

dengan jumlah pokok sebesar Rp720.000.000.000,(tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A. Obligasi Seri B : dengan jumlah pokok sebesar Rp680.000.000.000,(enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B.  Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;  Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

Jangka Waktu

:

Harga Penawaran

:

100% dari nilai Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi

:

 Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,95% (delapan koma sembilan lima persen) per tahun;  Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun; Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Harga Penawaran

:

100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan

:

Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Pembayaran Kupon Bunga

:

Triwulanan.

Jaminan

:

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

xv

xiv

Nilai benda Jaminan: Nilai jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi; Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Status Kepemilikan : Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan. Pembebanan Jaminan Fidusia : Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hak Pemegang Obligasi atas piutang performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penyisihan Dana

:

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali

:

Pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana

xvi

xv

pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Wali Amanat

:

PT Bank Mega Tbk.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN No. 1

Nama Obligasi

Seri

Jumlah Nominal (Rp juta)

PUB I Obligasi A Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Dengan B Tingkat Bunga Tetap 2 PUB I Obligasi A Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Dengan B Tingkat Bunga Tetap 3 PUB I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Dengan Tingkat Bunga Tetap 4 PUB II Obligasi A Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Dengan B Tingkat Bunga Tetap Total Obligasi Yang Masih Terhutang

Tingkat Bunga

Jangka Waktu

7,75%

36 (tiga puluh enam) bulan

75.000

7,80%

48 (empat puluh delapan) bulan

425.000

10,70%


10,85%

48 (empat puluh delapan) bulan

150.000

9,75%


500.000

10,2%


425.000

175.000

100.000

10,8%

60 (enam puluh) bulan

Peringkat

idAA

idAA

idAA

idAA

Tanggal Efektif OJK

Jatuh Tempo

Jumlah Terhutang (Rp juta)

05 Juni 2016

425.000

05 Juni 2017

75.000

23 Mei 2017

425.000

23 Mei 2018

175.000

9 Juni 2018

150.000

18 Desember 2018

500.000

18 Desember 2020

100.000

28 Mei 2013

28 Mei 2013

28 Mei 2013

11 Desember 2015

1.850.000

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.847/PEF/-Dir/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: idAA (Double A)

Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap Perseroan, perbaikan bisnis melalui sinergi dengan pemegang saham, dan diversifikasi yang baik. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perseroan yang moderat dan peningkatan tren atas piutang bermasalah. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini. Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

xvii

xvi


xviii

I.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN TELAH MENERBITKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) DENGAN INI, PERSEROAN AKAN MENAWARKAN DAN MENERBITKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.400.000.000.000 (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A

:

Seri B

:

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,95% (delapan koma sembilan lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 1 Juni 2019. Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 1 Juni 2021.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 1 Juni 2019 untuk Obligasi Seri A dan 1 Juni 2021 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): idAA (Double A) Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat: Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310 Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618 Website : www.mtf.co.id E-mail : [email protected] Kantor Cabang: 93 (sembilan puluh tiga) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju, Kotamobagu dan Kupang. Kantor Satelit: Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo dan Singaraja

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

1

1

NAMA OBLIGASI ”Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016”

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Perseroan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 dalam 2 (dua) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada 1 Juni 2019 dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada 1 Juni 2021.

JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu: Obligasi Seri A : Obligasi Seri B :

Jumlah pokok sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) Jumlah pokok sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI Bunga obligasi untuk Seri A adalah sebesar 8,95% (delapan koma sembilan lima persen) dan Seri B sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen). Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Seri A

Tanggal Pembayaran Bunga

1 September 2016 1 Desember 2016 1 Maret 2017 1 Juni 2017 1 September 2017 1 Desember 2017 1 Maret 2018 1 Juni 2018 1 September 2018 1 Desember 2018 1 Maret 2019 1 Juni 2019 -

Seri B

1 September 2016 1 Desember 2016 1 Maret 2017 1 Juni 2017 1 September 2017 1 Desember 2017 1 Maret 2018 1 Juni 2018 1 September 2018 1 Desember 2018 1 Maret 2019 1 Juni 2019 1 September 2019 1 Desember 2019 1 Maret 2020 1 Juni 2020 1 September 2020 1 Desember 2020 1 Maret 2021 1 Juni 2021

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

2

2

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan.

JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa piutang performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia. Nilai benda Jaminan: a. Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi; b. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa piutang performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. c. Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Status Kepemilikan : Piutang performing yang dijaminkan adalah piutang milik Perseroan. Pembebanan Jaminan Fidusia : Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3

3

Hak Pemegang Obligasi atas piutang performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a.

Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham. 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan. 3) Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan berdasarkan butir 4) ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari. 4) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Emiten serta tidak mempengaruhi kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.

b.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 2)

3)

c.

Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Perseroan berkewajiban untuk: 1)

2)

3)

Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran; Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal- hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia; Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal c.7), harus berada dalam rasio jumlah

4

4

pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-09-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya; 4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 5) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan; 6) Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya; 7) Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas: a) Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. b) Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan. c) Laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir. d) Memberikan laporan kolektibilitas tiga bulanan dari Jaminan yang tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut. Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir; 8) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia; 9) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan; 10) Memberitahu Wali Amanat atas: a)

setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen; b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi; c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut; 11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi; 12) Akan melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai jaminan tersebut dibawah ini, yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditunjuk Wali Amanat, dalam hal nilai jaminan kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan apabila nilai jaminan telah kembali memenuhi 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Perjanjian

5

5

Perwaliamantan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan penerimaan uang tersebut sejumlah kekurangan tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang; 13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi, dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat. Pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/ atau Piutang Non Performing. 14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat; 15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) dan perubahannya (jika ada) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu: a)

Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. b) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut. c) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. 16) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN Calon pembeli dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan pajak masingmasing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari penerimaan Bunga Obligasi, pembelian, pemilikan maupun penjualan yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masingmasing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

6

6

WALI AMANAT Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Nomor. 12 – 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

KELALAIAN PERSEROAN Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XI Informasi Tambahan ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini perihal Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.847/PEF-Dir/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: idAA (Double A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

PERTIMBANGAN (RATIONALE) Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah: a.

b.

Anak perusahaan inti dari Bank Mandiri. Perseroan merupakan anak usaha inti Bank Mandiri, dengan peran utama membantu Induk mempercepat penetrasi di segmen pembiayaan konsumer. Per 30 Juni 2015 (1H2015), net service assets (NSA) Perseroan berkontribusi sebesar 4,3% terhadap total kredit konsolidasi Bank Mandiri sebesar Rp545,1 triliun. Sebagai bank komersial terbesar di Indonesia, dengan profil bisnis yang dan kinerja keuangan yang sangat kuat, Pefindo memandang Bank Mandiri memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada Perseroan. Dukungan Induk perusahaan dibuktikan dengan penyediaan sumber pendanaan, penggunaan jaringan kantor cabang Bank Mandiri, dan kebijakan dividen yang moderat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sinergi yang kuat antara Bank Mandiri dan Perseroan terlihat dari penggunaan nama dan logo yang sama, menggambarkan adanya pembagian risiko reputasi. Selain itu Bank Mandiri menempatkan wakilnya pada personel kunci Perusahaan dan menerapkan program aliansi yang lebih kuat terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya integrasi bisnis yang sangat erat, Pefindo berpendapat bahwa Bank Mandiri memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan. Posisi bisnis yang kuat. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang baik ke depannya dengan dukungan yang berkesinambungan dari Bank Mandiri dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Perseroan telah mencapai pertumbuhan pembiayaan yang stabil selama periode review. Perseroan mencatatkan NSA senilai Rp23,6 triliun per 1H2015, naik sebesar 11,6% dari Rp21,2 triliun per FY2014. Pangsa pasar Perseroan di pembiayaan mobil baru dibandingkan dengan penjualan mobil baru sangat kuat sebesar 9,5% di 1H2015 meningkat dari 8,3% di FY2014. Total pembiayaan baru mencapai Rp7,9 triliun di 1H2015 yang terutama berasal dari pembiayaan mobil baru (95,1%). Perseroan juga dapat mengelola kualitas aset pada tingkat yang baik, walaupun non-performing

7

7

c.

receivables (NPR, telat> 30 hari) sedikit memburuk ke 2,9% per 1H2015 dari 2,7% di FY2014. Pefindo memproyeksikan Perseroan dapat mempertahankan NPR di 3,0%-3,2% dalam jangka menengah. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan besar lainnya melalui dukungan pendanaan dari Bank Mandiri, jaringan infrastruktur, dan database konsumen yang besar dari Bank Mandiri. Kehadiran Tunas Ridean yang kuat di industri otomotif juga mendukung Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Fleksibilitas keuangan yang kuat. Pefindo berpandangan Perseroan memiliki manajemen aset liabilitas (ALM) yang konservatif, ditandai dengan minimnya eksposur terhadap kesenjangan (mismatch) suku bunga dan jatuh tempo. Perseroan juga memiliki risiko eksposur mata uang yang minimal karena tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Per 1H2015 dan FY2014, skema pembiayaan bersama berkontribusi sebesar 67,5% dari total aset yang dikelola. Kami memproyeksikan likuiditas Perusahaan akan tetap kuat dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mengakses pendanaan dan tingkat pertumbuhan yang moderat.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah: 

Tingkat profitabilitas yang moderat. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang moderat, ditunjukkan oleh rasio marjin bunga bersih (NIM, pendapatan bunga bersih/ rata-rata NSA) yang rendah sebesar 3,5% di 1H2015 dan 3,4% di 2014, lebih rendah dibandingkan peers dalam portfolio Pefindo di atas 4%. Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang ketat terutama dalam hal tingkat bunga, karena sifat pelanggan yang membandingkan tarif pembiayaan. Selain itu, penurunan marjin sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar segmen pembiayaan mobil baru terutama di segmen premium. Walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, segmen tersebut memberikan marjin yang relatif rendah. Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) juga relatif moderat sebesar 44%-48% dalam empat tahun terakhir (2001-1H2015), lebih tinggi dibandingkan peers dibawah 40%. Struktur biaya operasional Perseroan yang moderat merefleksikan tingkat skala ekonomi (economies of scale) yang menengah dan ekspansi jaringan yang dilakukan saat ini. Dengan persaingan ketat di pembiayaan konsumer, Pefindo memproyeksikan tingkat profitabilitas Perseroan akan tetap moderat dalam jangka menengah.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

b.

Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

c.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

d.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

e.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

f.

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;

g.

Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

h.

Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

i.

Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) 2)

Periode penawaran pembelian kembali; Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

8

8

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; Tata cara penyelesaian transaksi; Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j.

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k.

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

l.

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan: 1) 2) 3)

Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masingmasing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) 2) 3) 4)

Jumlah Obligasi yang telah dibeli; Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

n.

Dalam hal terdapat lebih dari (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

o.

Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

p.

Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;

q.

Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau 2. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1.

2.

3.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

9

9

4.

5.

Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

HAK DIUTAMAKAN ATAS UTANG Kewajiban Perseroan berhubungan dengan atau berdasarkan Dokumen Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Perjanjian adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36, sebagai berikut: a.

b. c. d.

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan No. 121/MTF-CSC/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Laporan No. RPC-044/PSS/2015/DAU tanggal 6 Oktober 2015. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

10

10

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Emisi Obligasi dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO. Sesuai Peraturan OJK Nomor No.30/POJK.04/2015, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,2708% (nol koma dua tujuh nol delapan persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:     

Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,1700% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (underwriting fee): 0,025%; biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,1200% dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,025%); Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,0250% (yang terdiri dari biaya Konsultan Hukum: 0,0165%; dan Notaris: 0,0085%); Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0531% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0031% dan Badan Pemeringkat Efek: 0,0500%); Biaya Pencatatan (terdiri dari Biaya KSEI dan BEI: 0,0118%); Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan lain-lain): 0,0109%.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berlanjutan II Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 per 31 Desember 2015 No. 002/MTF-CSC/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 yang telah diterima OJK tanggal 6 Januari 2016.

11

11


12

III. A.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN RIWAYAT SINGKAT

Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Angggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0032175 tanggal 17 Maret 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU0034268.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 17 Maret 2016. Berdasarkan Akta tersebut, pemegang saham Emiten menyetujui perubahan Pasal 11,Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Anggaran Dasar Emiten. Adapun harta kekayaan Perseroan hingga tanggal 3 Desember 2015 telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2015 sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, kecuali untuk perubahan dan/atau penambahan harta kekayaan tanah yang meliputi tanah, kantor beserta nilai, luas serta jenis kepemilikannya adalah sebagai berikut: No.

Kantor

1

Medan

2

Semarang*)

3

Cibubur Bekasi**)

Luas (m2)

Alamat

Jalan Ringroad Kel.Tanjung Sari Kec.Tanjung Selayang Kota Medan

1.196; 2.120; 3.120; 4. 80.

Jalan Indraprasta 30-32 Kota Semarang

176 & 177

Cibubur Timesquare B-4/22, 23 dan 23A Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi

50, 50 & 50

Keterangan:

Bukti Kepemilikan

Atas Nama

1. HGB No.2396/Kota Medan 2. HGB No.1366 Kelurahan Tanjung Sari; 3. HGB No.1367 Kelurahan Tanjung Sari; 4.HGB No.2113 Kelurahan Tanjung Sari Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 9 tanggal 9 Juni 2015 dan Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 10 tanggal 9 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Agustinus Andy Toryanto, S.H.,Sp.N.,M.Kn., Notaris di Semarang Akta Jual Beli Nomor 02/2016 tanggal 18 Februari 2016, Akta Jual Beli Nomor 02/2016 tanggal 18 Februari 2016 dan Akta Jual Beli Nomor 02/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Kota Bekasi

Perseroan

Perseroan

Perseroan

*) Berdasarkan Surat Keterangan No.50/N-AT/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Agustinus Andy Toryanto, S.H., Sp.N., M.Kn., Notaris di kota Semarang, aset yang berlokasi di Jalan Indraprasta 30-32 Semarang sedang dalam proses permohonan sertifikat dari pelepasan hak dan jual beli bangunan atas nama Emiten melalui kantor Notaris tersebut; **) Berdasarkan Surat Keterangan No.02/Co-Not/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Kota Bekasi menerangkan bahwa proses balik nama sertifikat tersebut sedang diurus di Kantor Pertanahan Kota Pekasi ke atas nama Emiten dan akan diserahkan segera kepada Emiten setelah selesai diproses balik namanya;

B.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan saham-saham kepunyaan dan atau milik PT Tunas Mobilindo Parama sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan saham-saham kepunyaan dan atau milik TURI sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nilai transaksi sebesar nilai nominal tersebut di atas, sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Dalam Rangka Pengambilalihan Perusahaan No.4 tanggal 6 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehingga dengan adanya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. PT Tunas Ridean Tbk Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 10.000.000.000 1.000.000.000.000 1.275.000.000 1.225.000.000 2.500.000.000 7.500.000.000

13

12

127.500.000.000 122.500.000.000 250.000.000.000 750.000.000.000

Persentase (%)

51,00 49,00 100,00

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan hingga diterbitkannya Informasi Tambahan ini.

C.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan 31 Desember 2015 memiliki sumber daya manusia sejumlah 3.725 karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian. Menurut Jabatan Jabatan

2015 2.790 749 180 6 3.725

Staff Supervisor Manager Direksi/ Dewan Komisaris Jumlah

2014 2.540 628 156 5 3.329

Menurut Pendidikan Pendidikan

2015

Sekolah Dasar SLTP dan sederajat SLTA dan sederajat Akademi Sarjana Jumlah

1 606 735 1.987 3.329

Menurut Jenjang Usia Usia

2015

< 20 Tahun 20 – 29 Tahun 30 – 39 Tahun 40 – 49 Tahun > 50 Tahun Total

2014

3 1.694 1.777 229 22 3.725

2012 1.768 446 151 6 2.371

2011 1.435 399 132 6 1.972

2012

2011

31 Desember

2014

1 615 804 2.305 3.725

31 Desember 2013 2.100 528 159 6 2.793

2 1.342 1.740 223 22 3.329

2013 1 530 684 1.578 2.793

1 418 518 1.434 2.371

1 412 417 1.142 1.972

31 Desember 2013 4 1.270 1.328 177 14 2.793

2012 3 1139 1083 140 6 2.371

2011 3 856 970 137 6 1.972

Dari jumlah karyawan 3.725 orang tersebut, sebanyak 954 orang merupakan karyawan kontrak. Sampai saat ini Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja.

D.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pihak afiliasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Perusahaan-perusahaan afiliasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Tunas RideanTbk. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain: a.

Aset

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2015

Kas pada bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri Taspen Pos Jumlah Kas pada bank

17.643 75 1.035 24 18.768

Deposito berjangka PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jumlah Deposito berjangka

50.000 3 50.003

Piutang pembiayaan konsumen Personel manajemen kunci Grup PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Berdikari (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) PT Perikanan Nusantara Jumlah Piutang pembiayaan konsumen

5.833 30 9 2 12 5.886

14

13

31 Desember 2015

Piutang lain-lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Tunas Ridean Tbk. Jumlah piutang lain-lain

354.313 33.488 630 388.421

Sewa dibayar di muka PT Bumi Daya Plaza PT Wahana Optima Permai Jumlah sewa dibayar di muka

826 9 835

Jumlah aset kepada pihak afiliasi Persentase terhadap total asset

b.

463.913 5,04%

Liabilitas


Utang lain-lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk. Jumlah utang lain-lain

44.563 240 44.803

Beban masih harus dibayar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah beban masih harus dibayar

1.803 32 1.835

Pinjaman bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah pinjaman bank

1.247.339 25.284 1.272.623

Surat berharga yang diterbitkan PT Taspen (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Dana Pensiun Bank Mandiri BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan PT AXA Mandiri Financial Service PT Asuransi Jasa Raharja Putra PT Bumi Daya Plaza PT Mandiri AXA General Insurance PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) DPLK Bank Mandiri Jumlah surat berharga yang diterbitkan

180.000 198.750 110.000 25.000 20.000 5.000 5.000 5.000 3.000 1.000 552.750

Jumlah liabilitas kepada pihak afiliasi Persentase terhadap total liabilitas

c.

1.872.011 23,31%

Pendapatan


Pembiayaan konsumen Personil manajemen kunci Grup PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Perikanan Nusantara. PT PINDAD (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Berdikari (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) Jumlah Pembiayaan konsumen

1.279 78 6 4 12 39 1 1.419

Bunga PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah Pendapatan Bunga

4.629 1.112 13 1 5.755

Lain-lain PT Mandiri AXA General Insurance PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jumlah Pendapatan Lain-lain

3.000 70.027 73.027

Jumlah pendapatan dari pihak afiliasi Persentase terhadap total pendapatan

80.201 4,04%

15

14

d.

Beban

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015

Beban umum dan administrasi Beban sewa gedung PT Bumi Daya Plaza PT Wahana Optima Permai Jumlah beban umum dan administrasi

6.008 156 6.164

Beban gaji dan tunjangan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Dewan Komisaris Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan Tantiem

3.434 1.339

Dewan Direksi Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan Tantiem Jumlah beban gaji dan tunjangan

7.890 2.974 15.637

Beban Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah Beban Keuangan

151.891 2.700 154.591

Jumlah beban kepada pihak afiliasi Persentase terhadap total beban

176.392 11.19%

e.

Sifat hubungan dengan pihak afiliasi

Pihak Afiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Tunas Ridean Tbk PT Bumi Daya Plaza PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) PT AXA Mandiri PT Mandiri AXA General Insurance Dana Pensiun Bank Mandiri DPLK Bank Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan PT Adhi Karya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) PT Taspen (Persero) PT Asuransi Jasa Raharja Putra PT Reasuransi Internasional Indonesia PT Perikanan Nusantara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) PT Pindad (Persero) PT Berdikari (Persero) PT Bank Jatim PT Wahana Optima Permai Personil manajemen kunci Grup/Group’s Key management personnel

Sifat hubungan dengan pihak afiliasi Pemegang saham mayoritas Pemegang saham minoritas Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank Mandiri sebagai pendiri Bank Mandiri sebagai pendiri Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik Negara Badan usaha milik daerah Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri

Dalam transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan menerapkan kebijakan harga dan syarat yang sama dengan transaksi dengan pihak ketiga. Manajemen berpendapat, transaksi-transaksi afiliasi dilakukan dengan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

E.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

PERJANJIAN KERJASAMA Perjanjian-perjanjian Kerjasama hingga tanggal 3 Desember 2015 telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2015 sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, kecuali perubahan dan/atau penambahan yang diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini sebagai berikut: No. 1

2

Keterangan Kerjasama Induk Penyediaan Jasa *)

Nomor dan Tanggal Perjanjian No.MTF: 005B/PKS-LGL/MTF/II/2015 Tanggal 2 Februari 2015

Kerjasama Sewa PC dan Notebook*)

No.003/PKS-LGL/MTF/I/2013 tanggal 2 Januari 2013

16

15

Pihak Ketiga

Jangka Waktu

PT Arnott’s Indonesia

2 Februari 2016

PT Intikom Berlian Mustika

36 (tiga puluh enam) bulan terhitung pada tanggal diterimanya mesin

No.

Keterangan

3

Pengelolaan Post Dated Cheque Warehouse*)

4

Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan

5

Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor*)

Nomor dan Tanggal Perjanjian No.MTF: 002a/PKS-LGL/MTF/I/2014 No.BM: TBG.PRD/CMD/PKS/006/2014 Tanggal 27 Februari 2014 No.POS: PKS.210/DIRUT/1214 No.MTF: 117/PKS-LGL/MTF/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 yang diubah dengan Nomor POS: PKS.200/DIRUT/2015 Nomor MTF: 155/PKS-LGL/MTF/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 No.MTF: 134/PKS-LGL/MTF/XII/2014 No.ACP: 034/Dir-ACP/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014

Pihak Ketiga

Jangka Waktu

Bank Mandiri

27 Januari 2016

PT Pos Indonesia (Persero)

17 Oktober 2016

PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia

28 Februari 2016

Keterangan: *) Berdasarkan Surat Pernyataan Emiten tertanggal 11 Mei 2016, kerjasama antara Emiten dengan PT Arnott’s Indonesia, PT Intikom Berlian Mustika, Bank Mandiri dan PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas sedang dalam proses pengurusan perpanjangan kerjasama.

PERJANJIAN FASILITAS PEMBIAYAAN Perjanjian-perjanjian Fasilitas Pembiayaan hingga tanggal 3 Desember 2015 telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2015 sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, kecuali perubahan dan/atau penambahan yang diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini sebagai berikut: No

1

Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fasilitas Kredit Lokal senilai Rp55 miliar Fasilitas Installment Loan VII senilai Rp300 miliar *) Fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market (PBMM) senilai Rp300 miliar Fasilitas Uncommitt ed Installment Loan VIII senilai Rp.500 miliar Fasilitas Installment Loan IX senilai Rp.500 miliar Fasilitas Installment Loan X senilai Rp.500 miliar

Nomer Perjanjian

Akta Perubahan Kedua Puluh Satu atas Perjanjian Kredit No.14 tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta

Suku Bunga Kredit

Jangka Waktu

1. 11,% (sebelas persen) per tahun 2. 9% (sembilan persen) per tahun 3. Untuk fasilitas PBMM, sebagaimana tercantum dalam surat konfirmasi dan penarikan, yang terhitung mulai dari tanggal penarikan fasilitas PBMM sampai dengan tanggal jatuh waktu berdasarkan surat sanggup/aksep yang telah ditandatangani oleh Perseroan 4. Khusus untuk Fasilitas Uncommitted Installment Loan VIII: - 11,05% (sebelaskomanol lima persen) per tahun, yang berlakutetap (fixed) selamajangkawaktu 3 (tiga) tahun, untukfasilitasuncommitted Installment Loan VIII yang telahditarik Perseroan padatanggal 10 September 2013. -11,20% (sebelaskomaduapuluhpersen) per tahun, yang berlakutetap (fixed) selamajangkawaktu 3 (tiga) tahun, untukfasilitasuncommitted Installment Loan VIII yang telahditarikoleh Perseroan padatanggal 27 September 2013. -11,50% (sebelaskoma lima puluhpersen) per tahun, yang berlakutetap (fixed) selamajangkawaktu 3 (tiga) tahun, untukfasilitasuncommitted Installment Loan VIII yang telahditarikoleh Perseroan padatanggal 28 Maret 2014. 5. UntukFasilitas Installment Loan IX : 11% per tahun, yang berlakutetap (fixed) selamajangkawaktu 3 tahununtukfasilitas Installment Loan IX yang telahditarik Perseroanpadatanggal 11 Juni 2015, 25 Juni 2015 dan 30 Juni 2015 - 10.75% per tahun, yang berlakutetap (fixed) selamajangkawaktu 1tahununtukfasilitas Installment Loan IX yang telah ditarik Perseroan pada tanggal 18 Maret 2016

17

16

Penarikan

Pelunasan

1. 12Maret 2017 2. Jangka waktu penarikan telahberakhir 3. 12 Maret 2017 4. Jangka waktu penarikan telah berakhir 5. Jangka waktu penarikan telah berakhir 6. 6. 8 Maret 2017

1. 12 Maret 2017 2. 20 Maret 2016 3. maksimal 3 bulan per penarikan 4 27 Sept 2016 5. 30 Juni 2017 6. Max 4 tahun per tanggal penarikan

Pihak Ketiga

Jumlah Liabilitas Terutang per 30 April 2016 (Rupiah)

PT Bank Central Asia Tbk

687.500.000 .000

No

Keterangan

Nomer Perjanjian

Suku Bunga Kredit

Jangka Waktu

Penarikan

Pihak Ketiga

Jumlah Liabilitas Terutang per 30 April 2016 (Rupiah)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

105.000.000 .000

12 Mei 2016

PT Bank Pan Indonesia Tbk

300.000.000 .000

Pelunasan

6. UntukFasilitasInstallment Loan X, yang manasukubungaakanberlakuteta puntuksetiappenarikan

2

3

4

5

Akta perse Addendum 10,000% (sepuluh IV (Keempat) PerjanjianKredit Modal KerjaNomor: CRO.KP/058/KMK/ Fasilitas Kredit 12Nomor05tangg Modal al4 Desember Kerjasenilai 2015dibuatdihada Rp300 miliar panLenny Janis Ishak,S.H.,Notaris di Jakarta

10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per annum dibayar efektif tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahantersebutmengikatEmit enmaupunpenjamincukupdengan carapemberitahuansecaratertulis kepadaEmiten.

Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:001/IBDMM/LEG/15 tanggal 12 Mei 2015

- Untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (minggu) sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 1,25% (satu koma tujuh puluh lima persen); - Untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 2,00% (dua persen); - Untuk jangka waktu pinjaman 3 (tiga) bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 2,25% (dua koma dua puluh lima persen).

12 Mei 2016

AktaPerjanjianFas ilitas Kredit No.44 tanggal18 Maret 2016 yang dibuatdihadapan Antonius WahonoPrawirodi rdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Tingkat sukubungaditetapkanoleh Bank Paninpadasaatpenarikanpinjamand enganmengacukepadaketentuanseb agaiberikut: a. Jangkawaktupinjaman 36 (tigapuluhenam) bulan, berlakutingkatsukubungaterti nggiantara: Sebesar 10,75% (sepuluhkomatujuhpuluh lima persen) per tahun b. Jangkawaktupinjaman 48 (empatpuluhdelapan) bulan, berlakutingkatsukubungaterti nggiantara: Sebesar 11,00% (sebelaspersen) per tahun

3 (tiga) bulansejaktanggalp engikatanatau 18 Maret2016

51 bulan sejak perjanjian kredit

PT Bank Pan Indonesia Tbk

490.277.777 .778

Sebesar 11% (sebelas persen) efektif per tahun, berlaku tetap selama jangka waktu 3 tahununtuk fasilitas yang ditarik pada tanggal 17 Desember 2015 10.5% efektif per tahun berlaku tetap selama jangka waktu 3 tahun untuk fasilitas yang ditarik pada tanggal 20 April 2016 10.25% efektif per tahun berlaku tetap selama jangka waktu 3 tahun untuk fasilitas yang ditarik pada tanggal 28 April 2016

Jangka waktu berakhir 6(enam) bulan sejak tanggal ditandatanganiPerj anjianKredit

42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian kredit.

PT Bank DKI

295.220.369 .950

10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) pertahun efektif floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit.

6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit

36 (tigapuluh enam) bulan sejak tanggal penarikan

PT Bank Pembangu nan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

177.777.777 .776

Ongkos pendanaan untuk jangka waktu yang bersangkutan ditambah margin yang berlaku

1 (satu) tahun sejak tanggal penarikan

11 Agustus 2017

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd

300.000.000 .000

Fasilitas Money Market senilai Rp300 miliar **)

FasilitasPinjam an Tetap XV senilai Rp1.000 miliar

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp300miliar

AktaPerjanjianKred it No.01 tanggal 2 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

-

-

-

6

Fasilitas Kredit Modal Kerjasenilai Rp200 miliar

7

Fasilitas Kredit senilai Rp300 miliar

AktaPerjanjian Kredit No.25 tanggal 4 Desember 2015 dibuat dihadapan H.Aristiawan Dwi Putranto,S.H.,M.Kn .,Notaris di Jakarta Perjanjian Kredit No.15-0581LN tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat di bawah tangan

-

24 2015

Desember

23 Desember 2016

Keterangan: *) Berdasarkan Surat Pernyataan Emiten tertanggal 11 Mei 2016, Fasilitas Kredit Installment Loan VII yang diperoleh dari BCA di atas telah dilunasi oleh Emiten pada tanggal 20 Maret 2016.

18

17

**) Berdasarkan Surat Pernyataan Emiten tertanggal 11 Mei 2016, Fasilitas Money Market yang diperoleh dari Bank Panin di dalam proses perpanjangan internal.

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama yang telah ditandatangani dan dilaksanakan oleh Emiten sebagai berikut:

PIHAK KETIGA

NO

KETERANGAN

NOMOR PERJANJIAN

1

Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Limit Kerjasama senilai Rp.20,5 triliun

Akta Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Kendaraan Bermotor No.28 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

JANGKA WAKTU PENARIKAN

JANGKA WAKTU PELUNASAN

JUMLAH LIABILITAS HUTANG PER 30 Agustus 2015

28 Feb 2017

7 tahun sejak pencairan kredit

18.829.328.768.851

PERJANJIAN SEWA MENYEWA Perjanjian-perjanjian Sewa Menyewa yang diadakan Emiten hingga tanggal 3 Desember 2015 telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2015 sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, kecuali perubahan dan/atau penambahan yang diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini sebagai berikut: No.

Lokasi

Luas (m2)

Jangka Waktu

150

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 15 April 2015 s/d 14 April 2016

Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3, Jakarta Pusat**)

151

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2016 s/d 30 Juni 2016

Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.P/03/24/KU-BDP/010413 No.MTF: 009.1A/PKSCLC/MTF/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dibawah tangan

Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya), Lantai Basement, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat**)

60

12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 April 2016

Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Lantai Basement No.B/30/KUBDP/010512 - No.MTF: 008/PKSLGL/MTF/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat dibawah tangan

1.170

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 12 April 2013 s/d 11 April 2016

Kantor Cabang Kalianda, yang terletak di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung**)

220

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2015 s/d 1 April 2016

Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 587 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dihadapan Zulkarnain, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Metro Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.694 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Yulian Suhandi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung

Kantor Cabang Malang, yang terletak di Jalan Tumenggung Suryo Nomor 98 Kavling 1 Malang, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur Kantor Cabang Makasar, yang terletak di Jl. Veteran No.135B dan 135C, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

333

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d 6 Januari 2019

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat di hadapanTitik Soeryati Soekesi, S.H., Notaris di Malang

1.338

1 (satu) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2017

Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.55 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Hendrik Jaury, S.H., Notaris di Makassar

Kantor Pusat: Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3A, Jakarta Pusat**) 1.

2.

3.

4.

5.

Kantor Cabang: Kantor Cabang Metro Lampung, yang terletak di Jl. AH. Nasution No.12, Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro**)

19

18

Dikuasai Perseroan Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.P/3A/09/KUBDP/150411 tanggal 14 April 2011 dan Addendum Kesatu Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. P/03A/16/KU-BDP/150414 – No.MTF.:007K/PKSLGL/MTF/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat di bawah tangan

No.

6.

Lokasi Kantor Cabang Palangkaraya, yang terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah

Jangka Waktu

Dikuasai Perseroan Berdasarkan

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2016 s/d 31 Maret 2019

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.28 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Vebriani, S.H., M.Kn, Notaris di Palangkaraya Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.112 tanggal 15 Oktober 2015yang dibuat di hadapan Yan Sumekar, S.H., M.Kn., Notaris di Labuhanbatu

203

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2015 s/d 31 Desember 2018

54 & 54

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 17 November 2015 s/d 16 November 2018

Kantor Cabang Ogan Komering Ulu, yang terletak di Jl. Dr. Moha. Hatta, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Kantor Cabang Banjarbaru, yang terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 34.910, Kelurahan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru

627


197


Kantor Cabang Lampung Tengah, yang terletak di Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kota Lampung Tengah Propinsi Lampung

374

2 (dua) tahun, sejak tanggal 8 April 2016 s/d 7 April 2018

Kantor Cabang Bengkalis, yang terletak di Kelurahan/Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

106

1 (satu) tahun, sejak tanggal 30 April 2016 s/d 30 April 2017

Kantor Cabang Agam, yang terletak di Jl. Raya Bukittinggi-Padang Km.5 Petak 7, Desa Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Propinsi Sumatera Barat

150

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 6 Maret 2016 s/d 6 Maret 2019

Kantor Cabang Batam, yang terletak di Komplek Ruko Centre Park Blok A Nomor 13 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Propinsi Kepulauan Riau

80

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d 29 Februari 2016

287

15.

Kantor Cabang Lubuklinggau, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.90 RT VI Kel Taba Lubuk Linggau


178

16.

Kantor Cabang Kupang, yang terletak di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2018

600

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 s/d 30 November 2016

696

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d 16 Februari 2018

1.317

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2018

300 & 314

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 November 2015 s/d 2 November 2018

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

Kantor Cabang Rantau Prapat, yang terletak di Komplek Pertokoan dan Perkantoran Suzuya Mall Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara Kantor Cabang Serang, yang terletak di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Propinsi Banten

Luas (m2) 160

SEWA MENYEWA GUDANG ATAU POOL KENDARAAN Pool Kendaraan Cabang Kendari, Kelurahan Andonahu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara Pool Kendaraan Cabang Pangkalpinang, Jalan Kacang Pedangi, Kelurahan Kacang Pedang I, Kecamatan Pangkalpinang I, Kotamadya Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung Pool Kendaraan Cabang Surabaya, Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Surabaya Timur Pool Kendaraan Cabang Mataram, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya Propinsi Nusa Tenggara Barat

20

19

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.811 tanggal 17 November 2015 yang dibuat di hadapan Muhammad Hafidz,S.H.,M.Kn.,Notaris di Serang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.437 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Mahani,S.H.,Notaris di Kota Sekayu Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.43 tanggal 28 April 2016 yang dibuat di hadapan Yeyen Triastoeti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.482 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Zulkarnain,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Metro Akta Sewa Menyewa No.53tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Ichlas Rachman,S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Siak yang telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Cabang Duri No.001/PKS-CLC/MTF/IV/2016 tanggal 1 April 2016 Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.04tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Zulfia,S.H., M.Kn., Notaris di Bukittinggi Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.54 tanggal15 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Astri Dwi Puspita,S.H., M.Kn., Notaris di Batam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Ida Kesuma,S.H., Notaris di Lubuk Linggau Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.225 tanggal 24 April 2013 yang dibuat di hadapan Jefri Jonathan Ndun, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kupang Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.145A/PKSLGL/MTF/XII/2015tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.01/PKSLGL/MTF/II/2016tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dibawah tangan Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.016/PKSLGL/MTF/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dibawah tangan Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.137/PKSLGL/MTF/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dibawah tangan

No.

Lokasi

5.

Pool Kendaraan Cabang Padang,Jalan Raya Parupuk No.50 Tabing RT 013 RW 012

Luas (m2) 1.110

Jangka Waktu

Dikuasai Perseroan Berdasarkan

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 2 November 2015 s/d 1 November 2017

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.138B/PKSLGL/MTF/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang dibuat dibawah tangan Akta Perjanjian Sewa Pool Kendaraan No.46 tanggal 15 September 2015 yang dibuat dihadapan Agustina Kusuma Wardani, S.H.,M.Kn., Notaris di Banjarmasin Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.308 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dihadapan Nurulita Christiana Mayasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kubu Raya Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.180 tanggal 17 November 2015 yang dibuat dihadapan Anita Feliciana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.38 tanggal 21 November 2015 yang dibuat dihadapan Sischa Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bungo Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.547 tanggal 16 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Bekasi Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 025/PKSLGL/MTF/IV/2016 tanggal 4 April 2016, dibuat bawah tangan Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan tanggal 5 Januari 2016

Pool Kendaraan Cabang Banjarmasin, Jalan Lingkar Utara Dalam Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin TImur Propinsi Kalimantan Selatan

694

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2018

Pool Kendaraan Cabang Pontianak di Kelurahan Bangka Belitung Barat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat

539

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 23 November 2015 s/d 23 November 2018

696

8.

Pool Kendaraan Cabang Balikpapan di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d 2 Desember 2018

613

9.

Pool Kendaraan Cabang Jambi di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah Propinsi Jambi

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 s/d 1 Desember 2017

Pool Kendaraan Cabang Bekasi, BSD,Cibinong,Cibubur,Cikarang,Depok,Fat mawati,Kebun Jeruk,Kelapa Gading,Kemayoran,Matraman,Tangerang 2 dan Tanjung Duren Pool Kendaraan Cabang Rantau Prapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara Pool Kendaraan Bengkulu, terletak di Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Propinsi Bengkulu Pool Kendaraan Tasikmalaya terletak di Jalan Pasanggrahan, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat **)

3.100

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

778

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 19 Mei 2018

135

2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2018 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016

6.

7.

10.

11.

12.

Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No. 024/PKS-LGL/MTF/V/2015 13. tanggal 12 Mei 2015, yang dibuat bawah tangan *) Berdasarkan Surat Pernyataan Emiten tertanggal 11 Mei 2016, Kantor Cabang Kota Bumi dan Kalianda dalam status non aktif sehingga tidak dilakukan proses perpanjangan sewa menyewa. **) Berdasarkan Surat Pernyataan Emiten tertanggal 11 Mei 2016, perpanjangan sewa sebagian Kantor Pusat dan sewa pool Cabang Tasikmalaya sedang dalam proses pengurusan.

F.

160

PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN

Untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melakukan perlindungan atas harta kekayaannya berupa tanah serta bangunan kantor dan peralatannya baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang Perseroan, adapun perlindungan asuransi tersebut antara lain: I. PT Mandiri AXA General Insurance (“MAGI”) Property All Risk Insurance Emiten telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang Emiten berdasarkan Polis Nomor: 1020109041600015R tanggal 28 April 2016 dengan jenis asuransi Property All Risk dan total nilai pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 14 April 2017. Tabel Nilai dan Lokasi Pertanggungan sebagai berikut: No.

Lokasi Kantor

Obyek

1

Regional 1 & 2 Jl. H.M. Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh 23245 Jl. Ringroad Gagak Hitam No.104ABC Kel.Medan Selayang Kec.Tanjung Sari Kota Medan Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No. 931-932, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang

Building Office Equipment Building Office Equipment Building Office Equipment

Nilai Pertanggungan 2015-2016 (dalam Rupiah) 500.000.000 400.000.000 4.000.000.000 700.000.000 500.000.000 750.000.000

Jl. AH. Nasution No.123 Blk VII RT.26 RW.09 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung

Building Office Equipment

500.000.000 200.000.000

2 3 4

21

20

Tanggamus Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur Tanggamus Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang

Office Equipment

Nilai Pertanggungan 2015-2016 (dalam Rupiah) 500.000.000


600.000.000 500.000.000

7

Jl. Jend. Sudirman No.88A, Kel. Tj Aman, Kota Bumi, Lampung Utara


50.000.000

8

Jl. Pangeran Antasari No.91A-B-C, Bandar Lampung


900.000.000

9

Bengkulu Jl. Natadirja No.29 RT/RW 02/01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu Rantau Prapat Ruko Komplek Mall Suzuya, Jl. Sisingamangaraja, Rantau Prapat Jl. S. Parman No.236A Kel. Ulak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang


500.000.000 500.000.000


800.000.000 350.000.000


500.000.000 450.000.000

12

Ruko Centre Park Blok A No.13A Batam (Simpang Kara)


550.000.000 350.000.000

13

Jl. Raya Bukit Tinggi – Padang km.5 Padang Luar Bukit Tinggi 26181


200.000.000

14

Bandar Jaya Jl. Proklamator RT/RW 15/06 LK III Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau Baturaja Jl. Dr. Moh Hatta No.589E (jalan lintas) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU Duri Jl. Hang Tuah No.386 RT.04 RW.02 Kel. Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Tanjung Pinang Jl. DI. Panjaitan km.9 No.19 Ruko Grand Bintan Center Kel Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang Jl.Arifin Ahmad No.25-26 Komp.Platinum Bisnis Center Pekanbaru Jl. Gajah Mada no.82 Jelutung Jambi 36136


500.000.000 400.000.000


500.000.000 450.000.000


500.000.000 250.000.000


800.000.000 400.000.000


800.000.000 300.000.000


800.000.000 500.000.000


300.000.000 400.000.000

21

Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel. Batang Kec. Pasar Muara Bungo


500.000.000 450.000.000

22

Jl. Soekarno Hatta Ruko BB Tower No.7A Pangkal Pinang

450.000.000

23

Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Rokan Hulu Riau Jl. Soekarjo Wiryopranoto 2/6 Pecenongan Jakarta Pusat

Building Office Equipment Building Office Equipment Building Office Equipment Building Office Equipment

No. 5 6

10 11

15 16 17 18 19 20

24

Lokasi Kantor

Obyek

300.000.000 1.500.000.000 550.000.000 350.000.000

25

Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Inkopal Blok C2 No.63 Kelapa Gading Jakarta Utara

26

Jl. Raya Merdeka No.89 Pabuaran Cimone Tangerang


500.000.000

27

ITC Fatmawati Ruko Duta Mas Blok A1 No.43 Jl. RS Fatmawati Jaksel


250.000.000 350.000.000

28

Jl. Margonda Raya No.88 Rukan Depok Mall Blok B. No.50 Depok


500.000.000 350.000.000

29

Matraman Jl. Jatinegara Timur No.37 Kel. Balimester Kec. Jatinegara


1.000.000.000 350.000.000

30

WTC Mangga Dua Lt.3A Blok AL 002-003 Jl. Mangga Dua Raya Jakut


200.000.000

31

Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan


2.000.000.000 600.000.000

32

Cibubur Times Square Blok B4 No.21 Jl. Alternatif Cibubur


300.000.000

22

21

No.

Lokasi Kantor

Obyek


33

Gedung Serpong Tangerang 2 Ruko Graha Boulevard Blok D No.19 Gading Serpong


34

Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.I Cikokol Tangerang


550.000.000

35

Ruko Mall Bekasi Square Jl. Jend A Yani Pekayon Jaya No.67 Bekasi 17148


350.000.000 350.000.000

36

Komp Ruko Season City Blok A No. 28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar


350.000.000

37

BSD Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Tangsel Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya No.36-40


700.000.000


500.000.000 300.000.000

39

Plaza Pondok Gede Blok A No.34 Jl. Raya Pondok Gede Bekasi


350.000.000

40

Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kec. Kedaleman Kec. Cibeber Cilegon


3.500.000.000 600.000.000

41

Ruko Ranca Utama Jl Raya Serang Cilegon km.4 Kel. Drangong Kec. Taktakan


500.000.000 300.000.000

42

Cibinong City Centre Blok D/38 Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong


200.000.000

43

Ruko Roxy B-16 Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang


200.000.000

44

Jl.Soekarno Hatta By Pass Sumur Buang Cibadak Lebak Rangkas Bitung


200.000.000

45

Office Equipment

10.000.000.000

46

Graha Mandiri lt. 3. 3A & Basement Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat Graha Mandiri lt. 1 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat


600.000.000

47

Kopo Plaza Kav. C.10 – 11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung


700.000.000 450.000.000

48

Jl. Karapitan No.106B Bandung


300.000.000

49

Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon


350.000.000

50

Ruko Sumber Baru Square Kav. W Jl. Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta


500.000.000 350.000.000

51

Ruko Tasik Indah Plaza No.29 Jl. HZ Mustofa Tasikmalaya


700.000.000 300.000.000

52

Jl. Adisucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143


350.000.000

53

Jalan Indraprasta No.30A-B Semarang 50613


1.500.000.000 500.000.000

54

JL. MT Haryono No.3A & 4A Ruko eks IAIN Purwokerto


500.000.000 350.000.000

55

Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal


400.000.000 250.000.000

56

Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus


500.000.000 300.000.000

57

Ruko Grand Villa No.12A Jl. Seokarno-Hatta Magelang


500.000.000 300.000.000

58

Jl. Otista No.80A Sukabumi


500.000.000 250.000.000

59

Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang


250.000.000

38

23

22

60

Ruko IBC Blok C No.12 Jl. Pramuka Pakuwon Garut


Nilai Pertanggungan 2015-2016 (dalam Rupiah) 500.000.000 250.000.000

61

Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat


1,500.000.000 500.000.000

62

Ruko Arcadia Blok D No.2-3 Galuh Mas Ds. Sukaharja Kel, Teluk Jambe Timur Karawang


300.000.000

63

Jl. Raya Tenggilis no.23 Ruko Tenggilis Square Kav 5-6-7 Surabaya


7.500.000.000 750.000.000

64

Jl. Temanggung Suryo No.98 Kav.1 Purwantoro Blimbing Malang


600.000.000 300.000.000

65

Jl. Buluh Indah No.53 Kav.1 Kel Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara


4.000.000.000 400.000.000

66

Jl. Kawi No.21 Mojoroto Kediri 64112


500.000.000 250.000.000

67

Jl. Airlangga No.15C Gianyar


500.000.000 250.000.000

68

Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember


350.000.000

69

Jl. Panca Usaha No.9X Cakranegara Mataram


500.000.000 300.000.000

70

Jl. Mayjend Panjaitan Blok A-2 Perum Gading Indah Madiun


700.000.000 300.000.000

71

Jl. Diponegoro No.34C Tuban


500.000.000 250.000.000

72

Jl. Mojopahit No.456 Mojokerto


500.000.000 200,000.000

73

Ruko Kartini Jl. RA. Kartini No.156 Kav. A-10 Kel Sidomoro Kel Kebomas Gresik


200.000.000

74

Jl.Timor Raya Kel.Oesapa Barat Kec.Kelapa Lama Kota Kupang

Office Equipment

200.000.000

75

Jl.MT Haryono No.12 RT 33 Kel Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan 76114


400.000.000 500.000.000

76

Jl. Wahid Hasyim No.26C Samarinda


700.000.000 450.000.000

77

Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar Sulsel


3.000.000.000 500.000.000

78

Jl.Veteran KM.4,5 Ruko A Yani No.86 RT 14 Rw 02 Kel.Pengembangan Kec. Banjarmasin Timur


500.000.000

79

Jl. Piere Tendean No.5 Kawasan Boulevard Mega Smart Blok H. Manado


450.000.000

80

Komp Senopati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari


500.000.000 450.000.000

81

Jl. Yos Sudarso No.5 RT 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan tengah Tarakan


400.000.000

82

Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare


600.000.000 300.000.000

83

Jl. Cilik Riwut Km.3 Kel Palangkaraya Kec Jekan Raya Palangkaraya


100.000.000 350.000.000

84

Jl. Nani Wartabone no.131 Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo


250.000.000 400.000.000

85

Jl. Emmy Saelan No.38 Palu Selatan


500.000.000 350.000.000

86

Jl. A. Yani km.35 Ruko Fortuna No.48 RT/RW 005/001 Kec. Guntung Paikat Kota Banjar Baru


500.000.000 350.000.000

No.

Lokasi Kantor

Obyek

24

23

No.

Lokasi Kantor

Obyek


87

Jl. A. Yani Komplek Bisnis A. Yani Mega Mall Blok B No.23 Pontianak


88

Bontang Jl. Sam Ratulangi No.79 Kel Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Bontang Kaltim


250.000.000

91

Jalan Pangeran Antasari Ruko No.7 RT 20 RW 03 Kel Mentawa Baru Hilir Sampit Kalimantan Tengah


300.000.000 200.000.000

92

Jalan Lintas Melawi Komp.Ruko Golden Square Blok A9 RT 03 RW 01 Kel Ladang Sintang Kalimantan Barat


200.000.000

93

Jalan Jend Sudirman (Depan Hotel Tipalayo) Kel Simboro Kec Simboro Kab Mamuju Sulawesi Barat


750.000.000 200.000.000

94

Jalan Adampe Dolot Kel Mogolain Kec Kotamobagu Barat Sulawesi Utara


0 200.000.000

95

Jalan Pangeran Antasari Gg.Sadar I Bandar Lampung

Stock of Vehicle

1.800.000.000

96 97

Jalan Sumur Kumbang No.24 RT.17 RW.05 Sukajadi, Kalianda Stock of Vehicle 145.156.680 Jl. Anggrek No.73/34. Kel. Kotagapura Kec. Kotabumi, Kab. Stock of Vehicle 207.533.300 Lampung Utara 98 Jl. Gurame No.11 RT.001 RW.001 Kelurahan Yosodadi Stock of Vehicle 942.518.330 Kecamatan Metro Timur Kotamadya Metro 99 Jl. A. Yani No.46A Pringsewu Timur-Tenggamus Stock of Vehicle 122.500.000 100 Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (Depan Telkom Unit II) Banjar Stock of Vehicle 242.833.320 Agung Tulang Bawang 101 Komplek BTN. Jl. M. Kukuh RT.09 Kel. Paal Lima Kec. Kota Stock of Vehicle 1.527.678.559 Baru (Sebelah Kantor PTUN Kota Jambi) 102 Jl. Ringroad Pasar 2 Komplek TPI Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Stock of Vehicle 1.846.500.000 Selayang Medan 103 Jl. Gotong Royong 1 Kec. Sako Baru Palembang Stock of Vehicle 3.551.166.675 104 Jl. Rambutan III Marpoyan Barat Stock of Vehicle 3.520.666.674 105 Jl. HM. Hasan Kota Banda Aceh Stock of Vehicle 366.666.665 106 Jl. Sawah Lebar Ujung RT.28 No.19 Kelurahan Sawah Lebar Stock of Vehicle 1.243.000.000 Baru Kota Bengkulu 107 Jl. Parupuk Tabing No.50 Padang Stock of Vehicle 1.910.000.001 108 Jl. Jend A. Yani No.38 Rantau Prapat Sumut Stock of Vehicle 928.500.000 109 Jl. Sumedang RT/RW 005/002 Kel. Kacang Pedang Kec. Stock of Vehicle 418.666.668 Gerunggang Kota Pangkal Pinang 110 Jl. Darma Bakti, Muaro Bungo, Jambi Stock of Vehicle 495.000.000 111 Jl. Caman Raya No.52, Jatibening Pondok Gede Bekasi Stock of Vehicle 9.995.333.300 112 Jl. Raya Cikunir No-Jakasampurna Bekasi Stock of Vehicle 975.000.000 113 Perum Karang Tineung Indah Jl. Karang Tineung Indah 2 Stock of Vehicle 1.467.000.000 Sukajadi Bandung 114 Jl. KH. Thohir No.153 Pedurungan Lor Semarang Stock of Vehicle 921.533.328 115 Ruko Kosambi Regency No.4 Cirebon Stock of Vehicle 443.000.000 116 Jl. Pesanggrahan RT/RW 001/009 Indihiang Tasikmalaya Stock of Vehicle 462.666.666 117 Jl. Raya Cilongok KM.10 (sebelum pasar Cilongok) Ds. Cilongok Stock of Vehicle 1.036.666.665 Dalah Wangi Kec. Cilongok Kab. Banyumas 118 Ds. Gawar RT.002 RW.036 Pandowoharjo, Sleman Stock of Vehicle 729.333.330 119 Jl. Cargo Permai Denpasar Stock of Vehicle 448.333.335 120 Gang Mat Cokel Bebekan Jl. Wonocolo Sepanjang-Sidoarjo Stock of Vehicle 1.374.000.003 121 Jl. Mayjen Panjaitan A3 Madiun Stock of Vehicle 400.000.000 122 Jl. Veteran Selatan No.311 Makassar Stock of Vehicle 629.333.335 123 Jl. Beller RT.031 Kelurahan Damai Balipapan Kota Stock of Vehicle 440.000.000 124 Jl. Pangeran Hidayatullah Lingkar Dalam Utara Banjarmasin Stock of Vehicle 698.333.335 125 Jl. Cendana Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Stock of Vehicle 313.333.330 126 Jl. Gunung Potong Kel. Singkil, Kota Manado Stock of Vehicle 406.666.666 127 Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 7 Pontianak Stock of Vehicle 274.499.995 128 Jl. D.I. Panjaitan Samping Coto Makassar Marannu Samarinda Stock of Vehicle 706.799.997 129 Jl. Munif Rahman Kel. Silae Palu Komp. BTN Silae Permai Kota Stock of Vehicle 225.000.000 Palu 130 Jl. Madura (Samping Depo Aqualya Kel. Dulalowo, Kec. Kota Stock of Vehicle 315.000.000 Tengah, Kota Gorontalo Keterangan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 Mei 2016, cabang Pekalongan belum menjadi obyek pertanggungan dalam polis Asuransi All Risk dan saat ini sedang dalam pengurusan endorsement untuk penambahan Kantor Cabang Pekalongan.

PSAGBI Emiten telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan Polis Nomor: 1020122041600003 tanggal 28 April 2016 dengan jenis Earthquake Insurance dan total nilai pertanggungan adalah sebesar dibawah ini. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 14 April 2017.

25

24

Tabel Nilai dan Lokasi Pertanggungan sebagai berikut: No.

Lokasi Kantor

Obyek

1

Regional 1 & 2 Jl. H.M. Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh 23245 Jl. Ringroad Gagak Hitam No.104ABC Kel.Medan Selayang Kec.Tanjung Sari Kota Medan Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No. 931-932, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang


Nilai Pertanggungan 2015-2016 (dalam Rupiah) 500.000.000 400.000.000 4.000.000.000 700.000.000 500.000.000 750.000.000

4

Jl. AH. Nasution No.123 Blk VII RT.26 RW.09 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung


500.000.000 200.000.000

5

Tanggamus Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur Tanggamus Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang

Office Equipment

500.000.000


600.000.000 500.000.000

7

Jl. Jend. Sudirman No.88, Kel. Tj Aman, Kota Bumi, Lampung Utara


50.000.000

8

Jl. Pangeran Antasari No.91A-B-C, Bandar Lampung


900.000.000

9

Rantau Prapat Ruko Komplek Mall Suzuya Jl.Singsingamangaraja, Rantau Prapat Jl. S. Parman No.236A Kel. Urak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang


800.000.000 350.000.000


500.000.000 450.000.000

11

Ruko Centre Park Blok A No.13A Batam (Simpang Kara)


550.000.000 350.000.000

12

Jl. Raya Bukit Tinggi – Padang km.5 Padang Luar Bukit Tinggi 26181


200.000.000

13

Bandar Jaya Jl. Proklamator RT/RW 15/06 LK III Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Baturaja Jl. Dr. Moh Hatta No.589E (jalan lintas) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU Duri Jl. Hang Tuah No.356 RT.04 RW.02 Kel. Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Tanjung Pinang Jl. DI. Panjaitan km.9 No.19 Ruko Grand Bintan Center Kel Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang Jl.Arifin Ahmad No.25-26 Komp.Platinum Bisnis Center Pekanbaru Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel. Batang Kec. Pasar Muara Bungo


500.000.000 400.000.000


500.000.000 250.000.000


800.000.000 400.000.000


800.000.000 300.000.000


800.000.000 500.000.000


500.000.000 450.000.000

Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Rokan Hulu Riau Jl. Ringroad Utara Jombor Sinduadi, Mlate Sleman Yogyakarta

Building Office Equipment Building Office Equipment Building Office Equipment Building Office Equipment

300.000.000 500.000.000 350.000.000 7.500.000.000 750.000.000 600.000.000 300.000.000

2 3

6

10

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Jl. Raya Tenggilis No.23 Ruko Tenggilis Square Kav. 5-6-7, Surabaya Jl. Tumenggung Suryo No.98 Kav.1 Purwantoro Blimbing Malang

23

Jl. Kawi Ruko Mojoroto Kediri 64112


500.000.000 250.000.000

24

Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember


350.000.000

25

Jl. Panca Usaha No.9X Cakranegara Mataram


500.000.000 300.000.000

26

Jl. Mayjend Panjaitan Blok A2 Perum Gading Madiun


700.000.000 300.000.000

27

Jl. Diponegoro No.34C Tuban


500.000.000 250.000.000

28

Jl. Mojopahit No.456 Mojokerto


500.000.000 200.000.000

26

25

Ruko Kartini Megah Jl. RA. Kartini No.151-152 Kav.A10 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Gresik Jl. Timor Raya Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang. Jl. MT Haryono No.12 RT.33 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan

Office Equipment


Office Equipment

200.000.000


400.000.000 500.000.000

32

Jl. Wahid Hasyim No. 26C Samarinda


700.000.000 450.000.000

33

Jl. Veteran Selatan No.135 B (311) Makassar, Sulsel


3.000.000.000 500.000.000

34

Jl. Veteran KM. 4.5 Ruko A. Yani No.86 RT.14 RW.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Jl. Pierre Tendean No.5 Kawasan Boulevard Mega Smart Blok H, Manado Komp. Senapati Land Blok A. No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari

Office Equipment

500.000.000

Office Equipment

450.000.000


500.000.000 450.000.000

Jl. Yos Sudarso No.5 RT.14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah, Tarakan Jl. Sultan Hasanudin No.16A Parepare

Office Equipment

400.000.000


600.000.000 300.000.000

39

Jl. Cilik Riwut KM.3 Kel. Palangkaraya Kec. Jekan Raya, Palangkaraya


100.000.000 350.000.000

40

Jl. Emmy Saelan No.38 Palu Selatan


500.000.000 350.000.000

41

Jl. A. Yani KM.35 Ruko Fortuna No.48 RT/RW 005/001 Kel. Guntung Paikat Kota Banjar Baru


500.000.000 350.000.000

42

Jl. A. Yani Komplek Bisnis A Yani Mega Mall Blok B. No.23 Pontianak


500.000.000 350.000.000

43

Jl. Sam Ratulangi No.79 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Bontang Kaltim


250.000.000

44

Jl. P. Antasari Ruko No.7 RT.20 RW.03 Kel. Mentawa Baru Hilir, Sampit 74322


300.000.000 200.000.000

45

Jl. Lintas Melawi Komp. Ruko Golden Square Blok A.9 RT.3 RW 01, Kel. Ladang Sintang Jl. Jend Sudirman (Depan Hotel Tipalayo) Kel. Simboro Kec. Simboro, Kab Mamuju.

Office Equipment

200.000.000


750.000.000 200.000.000

47

Jl. Adampe Dolot, Kel. Mogolaing Kec. Kotamabagu Barat

Office Equipment

200.000.000

48

Jl. Pangeran Antasari Gg. Sadar I (sebelah Kantor Pos Antasari) Bandar Lampung Jl. Sumur Kumbang No.24 RT.17 RW.05, Sukajadi Kalianda Jl. Anggrek No.73 / 34 Kel. Kotagapura Kec. Sukabumi Kab. Lampung Utara Jl. Gurame No.11 RT.001 RW.001 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Kotamadya Metro Jl. A. Yani No.46A Pringsewu Timur-Tenggamus Jl. Lintas Timur Unit II (Depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang Jl. RIngroad Pasar 2 Komplek TPI Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Medan Jl. Gotong Royong 1 Kec. Sako Baru Palembang Jl. Rambutan III Marpoyan Barat Jl. HM. Hasan Kota Banda Aceh Jl.Parupuk Tabing No.50 Padang Jl. Jend A. Yani No.38 Rantau Prapat-Sumut Ds. Gawar RT.002 RW.036 Pandowoharjo Sleman Gang Mat Cokel Bebekan Jl. Wonocolo Sepanjang-Sidoarjo Jl. Mayjen Panjaitan A3 Madiun Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar Jl. Beller RT.031 Kelurahan Damai Balikpapan Kota Jl. Pangeran Hidayatullah Lingkar Dalam Utara, Banjarmasin Jl. Cendana Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Jl. Gunung Potong Kel. Singkil, Kota Manado Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 7 Pontianak Jl. D.I. Panjaitan Samping Coto Makassar Marannu Samarinda Jl. Munif Rahman Kel. Silae Palu Komp. BTN Silae Permai Kota Palu

Stock Of Vehicle

1.800.000.000

Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle

145.156.680 207.533.300

Stock Of Vehicle

942.518.330

Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle

122.500.000 242.833.320

Stock Of Vehicle

1.846.500.000

Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle Stock Of Vehicle

3.551.166.675 3.520.666.674 366.666.665 1.910.000.001 928.500.000 729.333.330 1.374.000.003 400.000.000 629.333.335 440.000.000 698.333.335 313.333.330 406.666.666 274.499.995 706.799.997 225.000.000

No. 29 30 31

35 36 37 38

46

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Lokasi Kantor

Obyek

27

26

No.

Lokasi Kantor

Obyek

71

Bengkulu Jl. Natadirja No.29 RT/RW 02/01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau




500.000.000 450.000.000

73

Jl. Gajah Mada no.82 Jelutung Jambi 36138


300.000.000 400.000.000

74 75

Jl. Soekarno Hatta Ruko BB Tower No.7A Pangkal Pinang Jl. Soekarjo Wiryopranoto 2/6 Pecenongan Jakarta Pusat

76

Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Inkopal Blok C2 No.63 Kelapa Gading Jakarta Utara Jl. Raya Merdeka No.89-90 Pabuaran Cimone Tangerang

Office Equipment Building Office Equipment Office Equipment

450.000.000 1.500.000.000 550.000.000 350.000.000

72

77 78

Building

500.000.000

ITC Fatmawati Ruko Duta Mas Blok A1 No.43 Jl. RS Fatmawati Jaksel Jl. Margonda Raya No.88 Rukan Depok Mall Blok B. No.50 Depok Matraman Jl. Jatinegara Timur No.37 Kel. Balimester Kec. Jatinegara


250.000.000 350.000.000 500.000.000 350.000.000 1.000.000.000 350.000.000

Office Equipment

200.000.000

82

WTC Mangga Dua Lt.3A Blok AL 002-003 Jl. Mangga Dua Raya Jakut Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan

83

Cibubur Times Square Blok B4 No.21 Jl. Alternatif Cibubur

Building Office Equipment Office Equipment

2.000.000.000 600.000.000 300.000.000

84

Ruko Graha Boulevard Blok D No.19 Gading Serpong

Office Equipment

300.000.000

85

Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.I Cikokol Tangerang


550.000.000

86

Ruko Mall Bekasi Square Jl. Jend A Yani Pekayon Jaya No.67 Bekasi 17148


350.000.000 350.000.000

87

Komp Ruko Season City Blok A No. 28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar BSD Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Tangsel Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya No.36-40

Office Equipment

350.000.000

Office Equipment

700.000.000


500.000.000 300.000.000

92

Plaza Pondok Gede Blok A No.34-35 Jl. Raya Pondok Gede Bekasi

Office Equipment

350.000.000

93

Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kec. Kedaleman Kec. Cibeber Cilegon


3.500.000.000 600.000.000

94

Ruko Ranca Utama Jl Raya Serang Cilegon km.4 Kel. Drangong Kec. Taktakan


500.000.000 300.000.000

95

Cibinong City Centre Blok D/38 Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong

Office Equipment

200.000.000

96

Ruko Roxy B-16 Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang

Office Equipment

200.000.000

97

Office Equipment

200.000.000

Office Equipment

10.000.000.000

99

Jl.Soekarno Hatta By Pass Sumur Buang Cibadak Lebak Rangkas Bitung Graha Mandiri lt. 3. 3A & Basement Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat Graha Mandiri lt. 1 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat

Office Equipment

600.000.000

100

Kopo Plaza Kav. C.10 – 11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung


700.000.000 450.000.000

101 102

Jl. Karapitan No.106B Bandung Jl. Raya Kosambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon

Office Equipment Office Equipment

300.000.000 350.000.000

103

Ruko Tasik Indah Plaza No.29 Jl. HZ Mustofa Tasikmalaya


700.000.000 300.000.000

104

Jl. Adisucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143 Jalan Indraprasta No.30A-B Semarang 50613

Office Equipment

350.000.000


1.500.000.000 500.000.000

JL. MT Haryono No.3A & 4A Ruko eks IAIN Purwokerto


500.000.000 350.000.000

79 80 81

88 91

98

105 106

28

27

107

Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal



108

Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus


500.000.000 300.000.000

109

Ruko Grand Villa No.12A Jl. Seokarno-Hatta Magelang


500.000.000 300.000.000

110

Jl. Otista No.80A Sukabumi

Office Equipment

250.000.000

111

Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang


250.000.000

112

Ruko IBC Blok C No.12 Jl. Pramuka Pakuwon Garut


500.000.000 250.000.000

113



1,500.000.000 500.000.000

114



1,500.000.000 500.000.000

115

Ruko Arcadia Blok D No.2-3 Galuh Mas Ds. Sukaharja Kel, Teluk Jambe Timur Karawang Jl. Buluh Indah No.53 Kav.1 Kel Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara

Office Equipment

300.000.000


4.000.000.000 400.000.000

117

Jl. Airlangga No.15C Gianyar


500.000.000 250.000.000

118

Jl. Nani Wartabone no.131 Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo


250.000.000 400.000.000

No.

116

Lokasi Kantor

Obyek

119

Komplek BTN Jl. M. Kukuh RT.09 Kel. Paal Lima Kec. Kota Stock Of Vehicle 1.527.678.559 Baru (Sebelah Kantor PTUN Kota Jambi) 120 Jl. Sawah Lebar Ujung RT.28 No.19 Kelurahan Sawah Lebar Stock Of Vehicle 1.243.000.000 Baru Kota Bengkulu 121 Jl. Sumedang RT/RW 005/002 Kel. Kacang Pedang Kec. Stock of Vehicle 418.666.668 Gerunggang Kota Pangkal Pinang 122 Jl. Darma Bakti, Muaro Bungo, Jambi Stock of Vehicle 495.000.000 123 Jl. Caman Raya No.52, Jatibening Pondok Gede Bekasi Stock of Vehicle 9.995.333.300 124 Jl. Raya Cikunir No-Jakasampurna Bekasi Stock of Vehicle 975.000.000 125 Perum Karang Tineung Indah Jl. Karang Tineung Indah 2 Stock of Vehicle 1.467.000.000 Sukajadi Bandung 126 Jl. KH. Thohir No.153 Pedurungan Lor Semarang Stock of Vehicle 921.533.328 127 Ruko Kosambi Regency No.4 Cirebon Stock of Vehicle 443.000.000 128 Jl. Pesanggrahan RT/RW 001/009 Indihiang Tasikmalaya Stock of Vehicle 462.666.666 129 Jl. Raya Cilongok KM.10 (sebelum pasar Cilongok) Ds. Cilongok Stock of Vehicle 1.036.666.665 Dalah Wangi Kec. Cilongok Kab. Banyumas 130 Jl. Cargo Permai Denpasar Stock of Vehicle 448.333.335 131 Jl. Madura (Samping Depo Aqualya) Kel. Dulalowo Kec. Kota Stock Of Vehicle 315.000.000 Tengah, Kota Gorontalo Keterangan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 Mei 2016, cabang Pekalongan belum menjadi obyek pertanggungan dalam polis PSAGBI dan saat ini sedang dalam pengurusan endorsement untuk penambahan Kantor Cabang Pekalongan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut di atas.

G.

PERKARA PENGADILAN & SOMASI YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Saat ini, Perseroan terlibat dalam beberapa perkara perdata yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan 14 Desember 2015 sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015. Perkara-perkara perdata yang dihadapi oleh Perseroan pada umumnya timbul dalam kaitannya dengan tindakan Perseroan melakukan eksekusi barang Jaminan Fidusia para nasabahnya, berupa kendaraan bermotor (yang menjadi objek pembiayaan) karena adanya kelalaian para nasabah dalam melakukan liabilitas pembayaran atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perseroan. Adapun sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini terdapat penambahan perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

29

28

NILAI PERKARA TANGGAL PERKARA

PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGKAT SEBELUMNYA

64,470,000

29 Oktober 2015

Perseroan Kalah pada Pengadilan Negeri

Gugatan PMH & Terkait Pencantuman Klausa Baku

520,800,000

25 Januari 2016

-

Dalam Tahap Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Serang.

Gugatan PMH

94,000,000

2 Februari 2016

-

Dalam Tahap Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Jember.

Gugatan PMH Pencantuman Klausa Baku

200,784,000

15 Januari 2016

-

Dalam proses Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MTF Kalah Pada BPSK Batu Bara MTF Menang Pada PN Rantau Prapat

Telah diputus oleh Majelis Hakim PN Rantau Prapat, akan tetapi putusan tersebut belum inkracht, dikarenakan sampai saat ini masih dalam tenggat waktu pengajuan upaya hukum Kasasi atas Putusan PN tersebut.

NO

NOMOR REGISTRASI PERKARA

POSISI PERSEROAN

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA

1

264 K/Pdt.SusBPSK/2016

Pemohon Kasasi

Siti Nurjanah

Pengajuan Kasasi Oleh Perseroan

2

10/Pdt.G/2016/PN.Srg

Tergugat

Iin Inayah (YPK Senopati)

3

19/Pdt.G/2016/PN.Jmr

Tergugat II

Dodik Subagio (Pihak ke3/Penggugat) & Fransisca Elis (Konsumen/T ergugat I)

4

22/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel

Tergugat

Andri Bayu Permana (YPK Senopati)

MATERIL

STATUS PERKARA

Perseroan Mengajukan Kasasi

Rasi Siregar

Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK Batu Bara di PN Rantau Prapat

382,561,000

7 Maret 2016

Tergugat

Imam Saefudin

Gugatan Wanprestasi

25,000,000

14 Maret 2016

-

Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto.

018/PK2.04/BPSK/III/2016

Teradu

Agus Heryana

Pengaduan Konsumen di BPSK Kota Tasikmalaya

117,918,200

23 Maret 2016

-

Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di BPSK Kota Tasikmalaya.

220/Pdt.G/2016/Pn.Tn g

Tergugat

Muhamad Nawawi

Gugatan PMH & Terkait Pencantuman Klausula Baku

525,182,000

23 Maret 2016

-

Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Tangerang.

5

022/Pdt.Sus/BPSK/20 16/PN.RAP

Pemohon Keberatan

6

16/Pdt.G/2016/PN.PW T

7

8

Perseroan telah mengungkapkan semua perkara yang telah dihadapi pada Informasi Tambahan ini. SOMASI Pada saat tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan tidak menerima somasi lainnya sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbikan tanggal 14 Desember 2015 sehubungan dengan Penerbian Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap 1 Tahun 2015. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perkara-perkara dan Somasi-somasi yang diterima Perseroan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perseroan dengan ini menyatakan tidak ada perkara hukum lainnya dan potensi perkara yang dihadapi Perseroan yang dapat menghalangi kelangsungan usaha Perseroan.

H. JARINGAN KANTOR Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usahanya yang terbagi atas Kantor Pusat, 93(sembilan puluhtiga) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu, Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu,

30

29

Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju, Kotamobagu dan Kupang serta 20 (dua puluh) Kantor Satelit yang terletak di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang. Adapun kantor-kantor cabang telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan 14 Desember 2015 sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2015, kecuali untuk beberapa kantor cabang yang pindah alamat serta penambahan 1 (satu) kantor Cabang sebagai berikut: No.

1.

Luas (m2)

Jangka Waktu

Status

1.196; 2.120; 3.120 & 4.80 176 & 177

1. 16 September 2035 2. 2 Februari 2023 3. 2Februari 2023 4. 19 Agustus 2029 -

Kantor Cabang Cibubur Bekasi, yang terletak Cibubur Timesquare B-4/22, 23 dan 23A Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi **)

50,50 & 50

-

Kantor Cabang Malang, yang terletak di Jalan Tumenggung Suryo Nomor 98 Kav.1 Malang

333

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d 6 Januari 2019

1.HGB No.2396/Kota Medan; 2. HGB No.1366 Kelurahan Tanjung Sari; 3. HGB No.1367 Kelurahan Tanjung Sari; 4.HGB No.2113 Kelurahan Tanjung Sari Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 9 tanggal 9 Juni 2015 dan Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 10 tanggal 9 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Agustinus Andy Toryanto, S.H.,Sp.N.,M.Kn., Notaris di Semarang Akta Jual Beli Nomor 02/2016 tanggal 18 Februari 2016, Akta Jual Beli Nomor 02/2016 tanggal 18 Februari 2016 dan Akta Jual Beli Nomor 02/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Kota Bekasi Sewa

Kantor Cabang Palangkaraya, yang terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah

160


Kantor Kantor Cabang: Kantor Cabang Medan, yang terletak di Jalan Ringroad Kel.Tanjung Sari Kec.Tanjung Selayang Kota Medan Kantor Cabang Semarang, yang terletak di Jalan Indraprasta 30-32 Kota Semarang *)

2.

3.

4.

5.

Sewa

Kantor Cabang Rantau Prapat, yang 205 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Sewa terletak di Komplek Pertokoan dan tanggal 1 November 2015 s/d Perkantoran Suzuya Mall Kelurahan 31 Desember 2018 6. Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara Kantor Cabang Serang, yang terletak di 108 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 17 Sewa 7. Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan November 2015 s/d 16 Serang Banten November 2018 Kantor Cabang Lampung Tengah, yang 213 &161 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 6 Sewa terletak di Kelurahan Bandar Jaya Timur April 2016 s/d 7 April 2018 8. Kecamatan Terbanggi Besar Kota Lampung Tengah Propinsi Lampung Kantor Cabang Batam, yang terletak di 90 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Sewa Komplek Ruko Centre Park Blok A Nomor Maret 2016 s/d1 Maret 2019 9. 13 Kelurahan taman Baloi Kecamatan Batam Kota Propinsi Kepulauan Riau Kantor Cabang Kupang, yang terletak di 178 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Sewa 10. Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa Barat, tanggal 27 Juli 2015 sampai Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan 27 Juli 2018 Keterangan: *)Berdasarkan Surat Keterangan No.50/N-AT/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Agustinus Andy Toryanto, S.H., Sp.N., M.Kn.,Notaris di kota Semarang,aset yang berlokasi di Jalan Indraprasta 30-32 Semarang sedang dalam proses permohonan sertifikat dari pelepasan hak dan jual beli bangunan atas nama Perseroan melalui kantor Notaris tersebut; **)Berdasarkan Surat Keterangan No.02/Co-Not/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Kota Bekasi menerangkan bahwa proses balik nama sertifikat tersebut sedang diurus di Kantor Pertanahan Kota Pekasi ke atas nama Perseroan dan akan diserahkan segera kepada Perseroan setelah selesai diproses balik namanya; .

Sampai saat ini cabang Jakarta masih merupakan cabang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan nilai kontrak Perseroan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara online dengan konsep single platform. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai Disaster Recovery Center yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam. Untuk menjaga keamanan dokumen transaksi pembiayaan yang berupa surat-surat kendaraan bermotor (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB) yang diagunkan kepada Perseroan, maka dokumen BPKB tersebut disimpan dalam ruang khusus yang tahan api (fire proof strong room).

31

30


32

IV.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. KEGIATAN USAHA Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, administrasi, bunga, pendapatan penalti dan lainlain. Rincian dari pendapatan Perseroan beserta persentase peningkatannya untuk tanggal yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Uraian Pembiayaan konsumen Sewa Operasi Bunga Pendapatan lain-lain Jumlah Pendapatan

2015 1.423.223 99.641 7.672 456.996 1.987.532

∆% 33,83 14,05 61,25 33,26 31,32

2014 1.063.442 87.369 19.798 342.946 1.513.555

∆% 23,67 45,87 181,78 43,26 29,79

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

31 Desember 2013 859.887 59.897 7.026 239.386 1.166.196

∆% 34,82 262,70 6,04 33,25 38,66

2012 637.822 16.514 6.626 180.107 841.069

∆%

17,43 490,21 (8,77) 44,35 24,06

2011 543.146 2.798 7.263 124.771 677.978

B. PEMBIAYAAN KONSUMEN Pada tabel berikut ini terlihat data perkembangan nilai piutang pembiayaan konsumen yang menunjukkan perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011: Keterangan

2015

Piutang Pembiayaan Konsumen – bersih (dalam jutaan Rupiah) Peningkatan/penurunan Jumlah kontrak kelolaan Peningkatan/penurunan

31 Desember 2013

2014

7.883.435 33,77% 311.571 15,98%

5.893.135 30,62% 268.632 23.42%

4.511.545 17,85% 217.662 27,66%

2012

2011

3.828.369 20,19% 170.501 23,59%

3.185.164 49,34% 137.955 33,86%

Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam tiga jenis yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 terlihat pada tabel di bawah ini: (dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase) Jenis Pembiayaan Mobil Baru Peningkatan/ penurunan Mobil Bekas Peningkatan/ penurunan Motor Peningkatan/ penurunan Total Peningkatan/ penurunan

2015

2014

31 Desember 2013 UNIT JUMLAH 71.498 10.069.172

2012 UNIT JUMLAH 45.073 6.457.154

2011 UNIT JUMLAH 36.313 5.332.085

UNIT 105.425

JUMLAH 16.592.983

UNIT 99.909

JUMLAH 13.878.276

5,52% 3.009

19,57% 335.127

39,74% 6.246

37,83% 635,172

58,63% 13.267

55,94% 1.238.611

24,12% 17.599

21,10% 1.656.494

94,84% 15.053

86,94% 1.426.923

-51,83% 13.149

-47,24% 213.763

-52,92% 15.786

-48,72% 261,873

-24,62% 17.961

-25,23% 282.261

16,91% 16.550

16,09% 237.280

(6,66%) 29.556

6,70% 379.396

-16,70% 121.583

-18,41% 17.141.873

-12,11% 121.941

-7,22% 14.775.321

8,53% 102.726

18,96% 11.590.044

-44,00% 79.222

-37,46% 8.350.928

3,54% 80.922

5,71% 7.138.404

-0,29%

16,02%

18,71%

27,48%

29,67%

38,79%

-2,10%

16,99%

27,82%

56,94%

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan mobil baru dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kian meningkat sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi nilai kontrak yang diperoleh Perseroan. Sedangkan banyaknya jumlah kontrak baru pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut : Keterangan Nilai pembiayaan (dalam jutaan Rupiah) Peningkatan/ penurunan Jumlah kontrak baru Peningkatan/ penurunan

2015 17.141.873 16,02% 121.583 -0.29%

2014 14.775.321 27,48% 121.941 18,71%

31 Desember 2013 11.590.044 38,79% 102.726 29,67%

2012 8.350.928 16,99% 79.222 -2,10%

2011 7.138.404 27,82% 80.922 27,82%

Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan tidak dibatasi hanya pada penjualan yang berasaI dari ataupun merek-merek kendaraan yang diageni oleh Tunas Ridean. Namun Perseroan juga menjalin hubungan dengan

33

31

para Dealer yang beroperasi di wilayah kerja Perseroan dan untuk para Dealer yang menjual berbagai merek kendaraan. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan asal kontrak dari Tunas Ridean atau Non Group yang berhasil diperoleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 terlihat pada tabel di bawah ini: (dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam unit dan persentase)

Cabang Group Peningkatan/ penurunan Non Group Peningkatan/ penurunan Total Peningkatan/ penurunan

2015

2014

31 Desember 2013 2012 UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH 18.863 2.016.767 15.817 1.562.370

2011 UNIT JUMLAH 17,927 1.500.547

UNIT 23.481

JUMLAH 2.950.935

UNIT 22.754

JUMLAH 2.535.057

3,20% 98.102

16,40% 14.190.938

20,63% 99.184

25,70% 12.240.265

19,26% 83.863

29,08% 9.573.277

-11,77% 63.405

4,12% 6.788.558

17.50% 62.995

45,82% 5.637.856

-51,50% 121.583

15,94% 17.141.873

18,27% 121.941

27,86% 14.775.322

32,27% 102.726

41,02% 11.590.044

0,65% 79.222

20,41% 8.350.928

31,10% 80.922

60,19% 7.138.403

-0,29%

16,02%

18,70%

27,48%

29,67%

38,79%

-2,10%

16,99%

27,82%

56,94%

Dalam mencari calon pelanggan Perseroan mengandalkan petugas Sales Officer (SO). SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari Dealer dan Showroom rekanan Perseroan sekaligus melakukan analisa kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang Credit Head pada setiap cabang Perseroan yang berfungsi sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan para SO dan petugas Credit Head dimaksud merupakan karyawan Kantor Pusat Perseroan yang ditempatkan di cabang sehingga kemandirian keputusan kredit tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 1.092 orang SO dalam menjalankan usahanya. Adapun perkembangan jumlah SO dan jumlah kontrak yang 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Keterangan

2015

Jumlah SO

2014

1.092

1.055

31 Desember 2013

berhasil

834

diperoleh 2012

690

pada

tanggal 2011

545

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran.

C. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent). Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan portfolio secara konservatif dilakukan dengan menerapkan penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan review terhadap status saldo pada akhir periode. Sampai saat ini, Perseroan memiliki tingkat kolektibilitas yang baik yang dihasilkan dari kebijakan kredit yang hati-hati. Perkembangan tunggakan atau kredit bermasalah Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tunggakan Piutang (Jumlah Kontrak) Keterangan Jumlah Kontrak Lancar Tunggakan 1 – 30 hari Tunggakan 31 – 60 hari Tunggakan 61-90 hari Tunggakan >90 hari (piutang non performing)

2015 314.281 293.363 11.751 3.695

Porsi (%) 100,00 93,34 3,74 1,18

1.600 3.873

31 Desember 2013 Porsi (%) 219.287 100,00 204.821 93,40 8.461 3,86

2014 271.470 254.939 9.563

Porsi (%) 100,00 93,91 3,52

0,51

2.847 1.136

1,05 0,42

2.352 1.028

1,23

2.985

1,10

2.625

2012 176.892 163.011 8.119

Porsi (%) 100,00 92,15 4,59

2011 143.880 132.561 6.136

Porsi (%) 100,00 92,13 4,26

1,07 0,46

2.416 1.044

1,37 0,59

2.041 1.050

1,42 0,73

1,21

2.302

1,23

2.092

1,45

Berdasarkan jumlah kontrak, jumlah kontrak lancar Perseroan dengan porsi masing-masing per 31 Desember 2015 sebesar 93,34%, per 31 Desember 2014 mencapai 93,91%, 31 Desember 2013 mencapai 93,40%, dan 31 Desember 2012 mencapai 92,15% serta 31 Desember 2011 sebesar 92,13% dan 2010 sebesar 93,17%. Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau (prudent) dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara reminding (mengingatkan), collecting (menagih), dan repossess (menarik kendaraan). Perusahaan juga mempunyai divisi penyelamatan kredit yang dinamakan Account Receivable Management Division yang dipimpin oleh seorang Account Receivable Division Head yang membawahi beberapa orang

34

32

Account Receivable Departemen Head dan setiap Account Receivable Department Head akan membawahi beberapa orang Remedial Head dan Collection Head. Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Tunggakan Angsuran Keterangan Total Piutang Lancar Tunggakan 1 – 30 hari Tunggakan 31 – 60 hari Tunggakan 6190 hari Tunggakan >90 hari (piutang non performing)

31 Desember 2013 Porsi (%) 17.850.410 100,00 16.763.300 93,91

2015 32.076.228 30.110.436

Porsi (%) 100,00 93,87

2014 24.706.504 23.285.103

Porsi (%) 100,00 94,25

1.061.574

3,31

802.292

3,25

649.287

362.290

1,13

270.187

1,09

163.220

0,51

99.477

0,40

378.708

1,18

249.445

1,01


2012 13.134.239 12.130.107

Porsi (%) 100,00 92,35

2011 9.975.883 9.226.187

Porsi (%) 100,00 92,48

3,64

587.168

4,47

438.516

4,40

176.341

0,99

180.126

1,37

135.391

1,36

68.060

0,38

75.834

0,58

66.729

0,67

193.422

1,08

161.004

1,23

109.060

1,09

Sedangkan komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 31 Desember 2015 adalah sebesar 93,87%, dimana masih dalam posisi terjaga bagi kesehatan keuangan Perseroan. Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih Keterangan Total Piutang Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui Piutang pembiayaan konsumen bersih


31 Desember 2013 % 5.991.417 24,49

2015 11.169.838

% 38,45%

2014 8.067.848

% 34,66

(3.015.926)

52,33

(1.979.861)

47,04

(1.346.516)

8.153.912

33,93

6.087.987

31,07

4.644.901

2012 4.812.892

% 21,94

2011 3.898.262

% 48,33

34,05

(1.004.499)

27,10

(781.570)

44,05

21,96

3.808.393

20,66

3.116.692

49,44

Total pembiayaan konsumen Perseroan per Desember 2015 sebesar Rp17.141.873 juta. Berdasarkan table diatas, tren peningkatan terjadi pada piutang pembiayaan konsumen bersih yang menunjukan ekspansi dan peningkatan daya saing diantara perusahaan pembiayaan sejenis. Tunggakan Investasi Dalam Sewa Pembiayaan – Bersih Keterangan Total Piutang Nilai sisa yang terjamin Pendapatan sewapembiay aan yang ditangguhkan Simpanan jaminan Investasi dalam sewa pembiayaan

29,06

31 Desember 2013 713.332

236.200

36,44

-29,89

(136.883)

(226.130)

-4,26

604.150

-22,91

2015 700.117

% -23,95

2014 920.620

226.130

4,26

(95.967)

%

(dalam jutaan Rupiah) 85,13

2012 385.316

% 750,27

2011 45.317

173.118

111,66

81.789

819,60

8.894

46,18

(93.641)

67,61

(55.869)

782,05

(6.334)

(236.200)

36,44

(173.118)

111,66

(81.789)

819,60

(8.894)

783.737

26,47

619.691

88,10

329.447

745,10

38.983

35

33

%


36

V.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 18 Januari 2016 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 tersebut tersedia secara publik dan dapat diperoleh di “www.mtf.co.id/index.php/hubungan_investor”. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian

Aset Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi neto dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Cadangan kerugian penurunan nilai Tagihan kelebihan pajak Aset pajak tangguhan Aset tetap Aset lain-lain Total Aset Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas Utang usaha Pihak ketiga Utang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Utang pajak kini Beban yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas




(dalam jutaan Rupiah) 2012 (disajikan kembali)

2011

91.966 7.883.435 598.359

273.450 5.893.135 766.524

191.239 4.511.545 612.154

165.770 3.717.616 327.680

235.375 3.053.700*) 38.786

76.923 388.421 (785) 19.907 102.852 41.916 9.202.994

43.921 320.326 (794) 12.885 74.531 37.811 7.421.789

27.546 223.185 (813) 8.422 44.006 22.863 5.640.147

11.484 111.373 (979) 1.926 6.123 27.861 20.825 4.389.679

9.827 140.004*) (1.195) 1.926 1.901 20.914 15.127 3.516.365

390.262

523.518

260.798

292.264

114.533

110.205 44.803 20.462 96.075 5.486.590 1.845.410 36.549 8.030.356

84.605 53.799 11.037 94.395 4.291.142 1.447.369 21.271 6.527.136

27.532 134.905 15.833 65.711 3.241.063 1.196.735 11.829 4.954.406

19.960 46.550 15.745 38.288 2.690.000 749.800 12.766 3.865.373

16.186 27.054 8.169 35.534 1.775.837 1.122.411 4.224 3.103.948

37

34

Uraian

Ekuitas Modal dasar Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya belum ditentukan penggunaannya Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas






2011

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

(11.496)

(6.080)

(2.103)

(4.539)

-

50.000 884.134 1.172.638 9.202.994

50.000 600.733 894.653 7.421.789

50.000 387.844 685.741 5.640.147

50.000 228.845 524.306 4.389.679

37.500 124.917 412.417 3.516.365

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Uraian






2011

Pendapatan Pembiayaan konsumen 1.423.223 1.063.442 859.887 637.822 543.146 Sewa pembiayaan 99.641 87.369 59.897 16.514 2.798 Bunga 7.672 19.798 7.026 6.626 7.263 Lain-lain neto 456.996 342.946 239.386 180.107 124.771 Total pendapatan 1.987.532 1.513.555 1.166.196 841.069 677.978 Beban Beban keuangan (703.121) (548.682) (443.492) (312.904) (298.780) Gaji dan tunjangan (304.698) (235.081) (179.091) (138.466) (98.024)*) Beban umum dan administrasi (279.747) (197.569) (149.541) (112.577) (77.836)*) Penyisihan kerugian penurunan nilai: Pembiayaan konsumen (291.487) (209.114) (150.153) (120.117) (113.084) Sewa pembiayaan 2.356 (10.805) (6.756) (1.570) (197) Piutang lain-lain 9 19 166 216 775 Total beban (1.576.688) (1.201.232) (928.867) (685.418) (587.146) Laba sebelum beban pajak 410.844 312.323 237.329 155.651 90.832 Beban pajak (104.044) (78.277) (60.847) (39.026) (25.059) Laba Periode/Tahun Berjalan 306.800 234.046 176.482 116.625 65.773 Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja (7.221) (5.302) 3.248 (3.421) Pajak penghasilan terkait 1.805 1.325 (812) 855 Penghasilan komprehensif lain (5.416) (3.977) 2.436 (2.566) Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 301.384 230.069 178.918 114.059 65.773 (*) Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini. Berikut merupakan akunakun yang direklasifikasi: Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas ASET Piutang pembiayaan konsumen – net Piutang lain-lain Pihak berelasi BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi

3.185.164

(131.464)

3.053.700

8.540

131.464

140.004

175.861

98.025 (98.025)

98.025 77.836

RASIO KEUANGAN PENTING Deskripsi

2015

Rasio Pertumbuhan Total pendapatan Laba tahun berjalan Total aset Total liabilitas Total ekuitas Rasio Usaha Laba sebelum beban pajak / pendapatan Pendapatan / total aset Laba tahun berjalan / pendapatan Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas Laba tahun berjalan / rata-rata aset Total liabilitas / total ekuitas (x) Total liabilitas / total aset (x)

38

2014

31 Desember 2013

2012

2011

31,32% 31,09% 24,00% 23,03% 31,07%

29,79% 32,62% 31,59% 31,74% 30,47%

38,66% 51,32% 28,49% 28,17% 30,79%

24,06% 77,15% 24,81% 24,41% 27,80%

57,53% -6,37% 55,87% 64,50% 11,56%

20,67% 21,60% 15,44% 4,94% 29,68% 3,69% 6,85 0,87

20,64% 20,39% 15,46% 4,78% 29,62% 3,58% 7,30 0,88

20,35% 20,68% 15,13% 4,73% 29,17% 3,52% 7,22 0,88

18,51% 19,16% 13,87% 3,94% 24,96% 2,95% 7,37 0,88

13,41% 19,28% 9,71% 3,15% 16,92% 2,28% 7,57 0,88

35

Deskripsi

2015 1,20% 6,25

Piutang non performing* Gearing ratio (x)

*) Tunggakan lebih dari 90 hari

31 Desember 2014 2013 1,15% 1,16% 6,41 6,47

2012 1,23% 6,56

2011 1,09% 7,06

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

39

36


40

VI.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 18 Januari 2016 dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Keterangan Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Saldo laba yang belum di tentukan penggunaannya Total ekuitas

31 Desember 2015 2014 (disajikan (disajikan kembali) kembali) 1.000.000 1.000.000 250.000 250.000

(dalam jutaan Rupiah) 2013 (disajikan kembali) 1.000.000 250.000

2012 (disajikan kembali) 1.000.000 250.000

2011 1.000.000 250.000

(11.496)

(6.080)

(2.103)

(4.539)

-

50.000

50.000

50.000

50.000

37.500

884.134 1.172.638

600.733 894.653

387.844 685.741

228.845 524.306

124.917 412.417

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

41

37


42

VII. PERPAJAKAN PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final: 1.

atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

2.

atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

3.

atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

4.

atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1.

dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan

2.

bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

43

38


44

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 No.30 tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah). Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: Penjaminan No.

Keterangan

Seri A (Rp)

Seri B (Rp)

Total Penjaminan (Rp)

(%)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) TOTAL 1.

720.000.000.000

680.000.000.000

1.400.000.000.000

100,00

720.000.000.000

680.000.000.000

1.400.000.000.000

100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 adalah PT Mandiri Sekuritas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai: a. b. c. d. e. f.

Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

45

39


46

IX.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: 1. Konsultan Hukum

:

BM & Partners Advocates & Counselors at Law Wisma Haroen Jalan Pasar Minggu Nomor 2A Jakarta Selatan 12780 Jakarta 12780 Tel : (021) 79198936 Fax : (021) 79184788

Nomor STTD

:

No.523/BL/STTD-KH/2008 tanggal 13 Februari 2008

Keanggotaan Asosiasi

:

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200809

Pedoman Kerja

:

Standar Profesi HKHPM

Surat Penunjukan

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan No.308/SPKGA/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

Surat

Tugas Pokok:

:

Melakukan pemeriksaan segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

2. Notaris:

:

Fathiah Helmi, SH Gedung Graha Irama Lt. 6C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Jakarta Selatan Tlp. : (021) 52907304, (021) 52907305-6 Fax. : (021) 5261136

Nomor STTD

:

02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.

Keanggotaan Asosiasi

:

Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.

Pedoman Kerja

:

Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan

:

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan 296/SPKGA/MTF/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

Tugas Pokok

:

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasiantara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.

3. Wali Amanat

:

PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. –12 – 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 79187100

Nomor STTD

:

No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000

Pedoman Kerja

:

Standar prosedur operasional Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.

Surat Penunjukan Tugas Pokok

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan 307/SPKGA/MTF/IX/2015 tanggal 4 September 2015. :

Surat

Surat

No.

No.

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

47

40

Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini: -

tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015;

-

tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

48

41

X.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

49

42

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

XI.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

A. UMUM Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016, diterbitkan berdasarkan ketentuanketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 No.28 tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”). Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketantuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Peneitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal serta keputusan RUPO.

B. SYARAT-SYARAT OBLIGASI Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1.

Nama Obligasi:

Obligasi diberi nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016. 2.

Utang Pokok Obligasi:

a.

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi, dengan ketentuan jumlah Pokok Obligasi masingmasing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

b.

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar

Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A .

b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh

miliar Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B .

65

63

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. 3.

Jatuh Tempo Obligasi:

a.

Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi: Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masingmasing Seri Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12. dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

b.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

c.

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi: 1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Obligasi terdiri dari beberapa seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Untuk Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2019;

b.

Untuk Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2021;

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 4.

Bunga Obligasi:

a.

Sifat dan besarnya tingkat bunga: Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, untuk Obligasi Seri A, sebesar 8,95% (delapan koma sembilan lima persen) per tahun dan Obligasi Seri B, sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen).

b.

Jadwal dan periode pembayaran: Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Seri A

Tanggal Pembayaran Bunga

1 September 2016 1 Desember 2016 1 Maret 2017 1 Juni 2017 1 September 2017 1 Desember 2017 1 Maret 2018 1 Juni 2018 1 September 2018 1 Desember 2018 1 Maret 2019 1 Juni 2019 -

Seri B

1 September 2016 1 Desember 2016 1 Maret 2017 1 Juni 2017 1 September 2017 1 Desember 2017 1 Maret 2018 1 Juni 2018 1 September 2018 1 Desember 2018 1 Maret 2019 1 Juni 2019 1 September 2019 1 Desember 2019 1 Maret 2020 1 Juni 2020 1 September 2020 1 Desember 2020 1 Maret 2021 1 Juni 2021

66

64

c.

Penghitungan bunga: Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persetase per tahun daru nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 260 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

d.

Tata cara pembayaran bunga: 1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentuka lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Emiten melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. 3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarka Perjanjian Agen Pembayaran. 4)

Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

5.

Obligasi Merupakan Bukti Hutang:

a.

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

6.

Pendaftaran Obligasi di KSEI:

a.

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

b.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

7.

Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. 8.

Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. 9.

Satuan Perdagangan Obligasi:

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/ atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

67

65

10. Pembelian Kembali Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

b.


c.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

d.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

e.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.

f.

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.

g.


h.


i.

Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Periode penawaran pembelian kembali; Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; Tata cara penyelesaian transaksi; Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j.

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.

k.

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

l.

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan : 1) 2) 3) 4)

Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masingmasing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kalender ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) 2) 3) 4) n. o. p. q.


Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan Perseroan atas pembelian kembali Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

68

66

1) 2)

Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

11. Jaminan: Obligasi pada saat diterbitkan sampai dengan dilakukannya pendaftaran atas Jaminan tidak dijamin dengan jaminan khusus, dan setelah dilakukan pendaftaran atas Jaminan pada instansi yang berwenang maka Obligasi dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. 12. Sanksi: Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.1 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. 13. Lain-lain: a.

14.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak

b.

Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari Pemegang Obligasi.

c.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama konsumennya sebagai Pemegang Obligasi.

d.

Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

C. JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat yang dibebankan dengan fidusia. a. 1)

Nilai benda Jaminan: Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;

2)

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan kententuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan, jika nilai jaminan fidusia beruba Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

b. Status kepemilikan: Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan. c. Pembebanan Jaminan Fidusia: Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi; Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender -setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali

69

67

Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 1.2

1.3

Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta – akta jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Perjanjianperjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Hutang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut diatas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Hutang tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam pasal ini sudah lunas dan/atau Piutang Non Performing, maka Perseroan wajib mengganti dengan piutang performing baru.

1.4. Laporan periode triwulan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat, sekurang-kurangnya memuat: i. Nama debitur dari Perseroan; ii. Jumlah piutang yang masih tersisa (outstanding); iii. Jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan iv. Kolektabilitas piutang. Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan, harus dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Laporan lainnya mengenai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, apabila Wali Amanat menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan. Dalam hal pada setiap laporan periode triwulan nilai Jaminan berupa Piutang Performing dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat harus menerbitkan surat pelepasan jaminan yang dimaksud dalam permohonan Perseroan. Apabila diperlukan Wali Amanat berkewajiban untuk menandatangani Akta Pemberian Fidusia, sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas. Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan: a. tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu hutang lain; b. tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/ atau membebankan jaminan tersebut, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 1.7 Pasal ini merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1.7 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang

70

68

1.10

1.11 1.12 1.13 1.14

1.15

1.16

dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terhutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan. Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pendaftaran Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perseroan serta dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan. Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat menginformasikan bahwa Dokumen Jaminan tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Wali Amanat berkewajiban mempergunakan hasil eksekusi jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI. Wali Amanat berhak menerima laporan status jaminan dari Perseroan secara berkala. Wali Amanat berkewajiban untuk melakukan pendaftaran Jaminan kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia minimal 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud diatas. Dalam hal Jaminan Fidusia hapus yaitu karena dilunasinya Pokok Obligasi, atau pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka Wali Amanat, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa: a.

b.

Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut: 1)

Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.

2)

memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

3)

Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan berdasarkan butir 4) ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

4)

Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Emiten serta tidak mempengaruhi kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :

71

69

1) 2)

Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3)

c.

Perseroan berkewajiban untuk: 1)

Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

2)

Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal- hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;

3)

Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.7, harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahanperubahannya;

4)

Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5)

Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

6)

Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya.

7)

Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas: a)

Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. b) Laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.

8)

Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia.

72

70

9)

Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

10) Memberitahu Wali Amanat atas: a) b)

c)

setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen; perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. 12) Dalam hal nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang. 13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/ atau Piutang Non Performing. 14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat. 15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan. 16) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

73

71

E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1.

2.

3.

4.

5.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

F. KELALAIAN PERSEROAN a.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini : 1)

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

2)

Apabila Perseroan tidak Perwaliamanatan; atau

3)

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal a.1) dan Pasal a.2) ); atau

4)

Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

5)

Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah hutang melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang -maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).

b.

memberikan

Jaminan

sebagaimana

ditentukan

dalam

Perjanjian

Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu: Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : 1)

Huruf a angka 1 dan 5 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

2)

Huruf a angka 2 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

74

72

3)

Huruf a angka 3 dan 4 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertuls dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaa tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat. maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi, Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakuka penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

c.

Apabila: 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau 2) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau 4) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

G. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

b.


c.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

d.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

e.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.

f.

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.

g.


h.


75

73

i.

Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Periode penawaran pembelian kembali; Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; Tata cara penyelesaian transaksi; Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j.

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.

k.

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

l.

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan : 1) 2) 3)

Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masingmasing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) 2) 3) 4)


n.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin

o.

Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau 2. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

p. q.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek. a.

RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: 1)

Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomer VI.C.4;

2)

Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

3)

Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

76

74

b.

4)

Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan

5)

Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: 1)

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

2)

Perseroan;

3)

Wali Amanat; atau

4)

OJK

c.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .

d.

Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

e.

Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO: 1)

Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

2)

Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

3)

Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

4)

Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: a)

tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;

b)

agenda RUPO

c)

pihak yang mengajukan usulan RUPO

d)

Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan

e)

kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

5)

RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6)

Tata cara RUPO ; a)

Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

b)

Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

c)

Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d)

Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

77

75

7)

e)

Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f)

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g)

Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

h)

Sebelum pelaksanaan RUPO : i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; iii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i)

RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j)

RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

k)

Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

l)

Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan : a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut: i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.  RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.  RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.  RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.  RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak

78

76

mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.  RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.  RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.  RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.  RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. 8)

Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9)

Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjianperjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi. 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

79

77

14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

b.

Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apabilan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/ atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

J. PEMBERITAHUAN Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan. Perseroan: PT MANDIRI TUNAS FINANCE Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta 10310 Telepon : (021) 230 5608 Faksimili : (021) 230 5618 Up. : Direksi Wali Amanat: PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Nomor. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Up. : Capital Market Services Division Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

80

78

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI 1.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No.847/PEF-Dir/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

Pefindo

idAA (Double A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. 2.

SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku sampai dengan yang tertinggi, untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Perseroan. Id AAA

Id AA

Id A

Id BBB

Id BB

Id B

Id CCC Id D

Efek hutang dengan peringkat id AAA merupakan efek hutang dengan peringkat tertinggi di Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Efek hutang dengan peringkat id AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya. Efek hutang dengan peringkat id A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. Efek hutang dengan peringkat id BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. Efek hutang dengan peringkat id BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. Efek hutang dengan peringkat id B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Efek hutang dengan peringkat id CCC menunjukkan efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung pada perbaikan keadaan eksternal. Efek hutang dengan peringkat id D menandakan efek hutang yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “ id AA” hingga “id CCC”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat diatasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

81

79

3.

PERTIMBANGAN (RATIONALE) DARI PEFINDO

Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah: a.

b.

c.

Anak perusahaan inti dari Bank Mandiri. Perseroan merupakan anak usaha inti Bank Mandiri, dengan peran utama membantu Induk mempercepat penetrasi di segmen pembiayaan konsumer. Per 30 Juni 2015 (1H2015), net service assets (NSA) Perseroan berkontribusi sebesar 4.3% terhadap total kredit konsolidasi Bank Mandiri sebesar Rp545,1 triliun. Sebagai bank komersial terbesar di Indonesia, dengan profil bisnis yang dan kinerja keuangan yang sangat kuat, Pefindo memandang Bank Mandiri memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada Perseroan. Dukungan Induk perusahaan dibuktikan dengan penyediaan sumber pendanaan, penggunaan jaringan kantor cabang Bank Mandiri, dan kebijakan dividen yang moderat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sinergi yang kuat antara Bank Mandiri dan Perseroan terlihat dari penggunaan nama dan logo yang sama, menggambarkan adanya pembagian risiko reputasi. Selain itu Bank Mandiri menempatkan wakilnya pada personel kunci Perusahaan dan menerapkan program aliansi yang lebih kuat terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya integrasi bisnis yang sangat erat, Pefindo berpendapat bahwa Bank Mandiri memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan. Posisi bisnis yang kuat. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang baik ke depannya dengan dukungan yang berkesinambungan dari Bank Mandiri dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Perusahaan telah mencapai pertumbuhan pembiayaan yang stabil selama periode review. Perusahaan mencatatkan NSA senilai Rp23.6 triliun per 1H2015, naik sebesar 11.6% dari Rp21.2 triliun per FY2014. Pangsa pasar Perusahaan di pembiayaan mobil baru dibandingkan dengan penjualan mobil baru sangat kuat sebesar 9.5% di 1H2015 meningkat dari 8.3% di FY2014. Total pembiayaan baru mencapai Rp7.9 triliun di 1H2015 yang terutama berasal dari pembiayaan mobil baru (95.1%). Perseroan juga dapat mengelola kualitas aset pada tingkat yang baik, walaupun non-performing receivables (NPR, telat> 30 hari) sedikit memburuk ke 2.9% per 1H2015 dari 2.7% di FY2014. Pefindo memproyeksikan Perseroan dapat mempertahankan NPR di 3.0%-3.2% dalam jangka menengah. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan besar lainnya melalui dukungan pendanaan dari Bank Mandiri, jaringan infrastruktur, dan database konsumen yang besar dari Bank Mandiri. Kehadiran TURI yang kuat di industri otomotif juga mendukung Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Flesibilitas keuangan yang kuat. Pefindo berpandangan Perseroan memiliki manajemen aset liabilitas (ALM) yang konservatif, ditandai dengan minimnya eksposur terhadap kesenjangan (mismatch) suku bunga dan jatuh tempo. Perseroan juga memiliki risiko eksposur mata uang yang minimal karena tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Per 1H2015 dan FY2014, skema pembiayaan bersama berkontribusi sebesar 67.5% dari total aset yang dikelola. Kami memproyeksikan likuiditas Perusahaan akan tetap kuat dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mengakses pendanaan dan tingkat pertumbuhan yang moderat.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah: 

Tingkat profitabilitas yang moderat. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang moderat, ditunjukkan oleh rasio marjin bunga bersih (NIM, pendapatan bunga bersih/ rata-rata NSA) yang rendah sebesar 3,5% di 1H2015 dan 3,4% di 2014, lebih rendah dibandingkan peers dalam portfolio Pefindo di atas 4%. Perusahaan menghadapi tingkat persaingan yang ketat terutama dalam hal tingkat bunga, karena sifat pelanggan yang membandingkan tarif pembiayaan. Selain itu, penurunan marjin sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar segmen pembiayaan mobil baru terutama di segmen premium. Walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, segmen tersebut memberikan marjin yang relatif rendah. Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) juga relatif moderat sebesar 44%48% dalam empat tahun terakhir (2001-1H2015), lebih tinggi dibandingkan peers dibawah 40%. Struktur biaya operasional Perseroan yang moderat merefleksikan tingkat skala ekonomi (economies of scale) yang menengah dan ekspansi jaringan yang dilakukan saat ini. Dengan persaingan ketat di pembiayaan konsumer, Pefindo memproyeksikan tingkat profitabilitas Perseroan akan tetap moderat dalam jangka menengah.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

82

80

XIII. 1.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan Yang Berhak Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2.

Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XVI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuanketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3.

Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4.

Masa Penawaran Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 25 Mei 2016 dan ditutup pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.

5.

Pendaftaran Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.

Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 27 Mei 2016.

2.

Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.

3.

Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

4.

Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5.

Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

6.

Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

7.

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

83

81

6.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XVI Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8.

Penjatahan Obligasi Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan adalah tanggal 30 Mei 2016. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di: No. Rekening Nama Bank Cabang Atas Nama

: : : :

102-0005566028 Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Sudirman PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2016 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 sesuai dengan bagian

84

82

penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 11. Pembatalan Penawaran Umum Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 No. 30 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2. 12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan Jika terjadi penundaan atau pembatalan penawaran umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut: a. uang pembayaran pemesanan obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib dikembalikan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut; b. jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga obligasi masing-masing seri obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian; c. apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Emisi Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan obligasi; dan d. pengembalian uang apabila pencatatan obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada bursa efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut diatas yaitu Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya. 13. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

85

83


86

XIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.28 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Penyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat No.0534/CAMS-WA/16 tanggal 10 Mei 2016. A.

RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992. Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490. Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

87

84

B.

PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 31 Maret 2016 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/IV/2016-0825 tanggal 1 April 2016 adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar

Jumlah Saham

Nilai Nominal Per Saham (Rp)

Jumlah Nilai Saham (Rp)

(%)

27.000.000.000

500

13.500.000.000.000

4.026.599.755

500 500

2.013.299.877.500

2.937.175.451

1.468.587.725.500

57,82 42,18

6.963.775.206

500

3.481.887.603.000

100,00

20.036.224.794

500

10.018.112.397.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - PT Mega Corpora - Publik (masing masing di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Portepel

C.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk tertanggal No. 7 tanggal 15 April 2016, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

D.

Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris (Independen) Komisaris Komisaris (Independen)

: Yungky Setiawan : Achjadi Ranuwisastra : Darmadi Sutanto : Lambock V. Nahattands

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

: Kostaman Thayib : Madi Darmadi Lazuardi : Indivara Erni : YB Hariantono : Martin Mulwanto : Wiweko Probojakti : Lay Diza Larentie : Yuni Lastianto

KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluasluasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2015 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 345 Cabang. E.

PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL  

A. Wali Amanat (Trustee) : Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013

88

85

                                         

 

    

      F.

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Obligasi II PNM Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2016 B. Agen Jaminan (Security Agent) : Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 No.28 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

89

86

a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi; c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK. G. PENGGANTI WALI AMANAT Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Fincace Tahap II Tahun 2016 No. 28 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut: a. Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut; b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi; h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat; i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten; j. Atas permintaan Wali Amanat. H.

LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk, yang angka-angkanya diambil dan dihitung dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mega Tbk, dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan partner penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) dengan paragraf hal lain sehubungan dengan penyajian informasi keuangan tambahan PT Bank Mega Tbk, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Maret 2016 PT BANK MEGA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam jutaan Rupiah) (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember

POS - POS

2015

2014

ASET Kas

1,093,626

1,274,528

Giro pada Bank Indonesia

4,546,084

4,532,318

Grio pada bank lain Pihak berelasi Pihak ketiga

11,125

2,747

268,401

444,892

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Pihak berelasi Pihak ketiga

90

87

570,000

120,000

8,102,779

8,973,752

Efek-efek Pihak berelasi Pihak ketiga

319,540

319,380

10,224,566

13,467,300

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Pihak berelasi Pihak ketiga Tagihan derivatif

360,313

0

3,420,822

432,714

43,660

8,104

294,109

325,712

32,164,192

33,354,078

Kredit yang diberikan Pihak berelasi Pihak ketiga Pendapatan bunga yang ditangguhkan Total

(60,185)

(65,431)

32,398,116

33,614,359

(649,644)

(472,178)

31,748,472

33,142,181

489,215

554,725

Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai Kredit yang diberikan - neto Tagihan akseptasi Aset pajak tangguhan Aset tetap

26,306

-

6,828,671

3,188,143

(1,059,798)

(1,357,821)

5,768,873

1,830,322

Dikurangi : Akumulasi penyusutan Aset tetap - neto Aset lain-lain - neto Pihak berelasi

6,010

5,329

Pihak ketiga

1,225,378

1,474,168

TOTAL ASET

68,225,170

66,582,460

558,656

654,079

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan dari nasabah Giro Pihak berelasi

1,178,083

647,153

Pihak ketiga

3,933,535

4,887,598

Tabungan Pihak berelasi Pihak ketiga

382,138

469,738

9,611,370

10,182,364

Deposito berjangka Pihak berelasi Pihak ketiga

1,827,404

3,757,466

32,807,142

31,077,556

Simpanan dari bank lain Pihak berelasi Pihak ketiga Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

6,974

28,292

1,697,754

2,762,283

2,380,347

3,818,632

Liabilitas derivatif

23,734

2,149

Utang pajak penghasilan

62,734

5,337

489,215

554,725

1,208,945

92,888

Utang akseptasi Pinjaman yang diterima Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas imbalan pasca kerja

-

50,868

255,207

271,661

Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga TOTAL LIABILITAS

91

88

3,401

31,815

281,336

318,329

56,707,975

59,612,933

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Tambahan modal disetor

3,481,888

3,481,888

2,048,761

2,048,761

Cadangan umum Saldo laba Penghasilan komprehensif lain

1,281

1,043

2,017,621

1,065,088

3,967,644

372,747

TOTAL EKUITAS

11,517,195

6,969,527

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

68,225,170

66,582,460

PT BANK MEGA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam jutaan Rupiah) (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember

POS - POS

2015

2014

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga PENDAPATAN BUNGA - NETO

6,458,281

5,978,672

(3,155,463)

(3,233,623)

3,302,818

2,745,049

1,530,291

1,349,396

350,280

-

32,746

28,299

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi Keuntungan penjualan efek-efek - neto Keuntungan transaksi mata uang asing - neto Lain-lain Total pendapatan operasional lainnya

21,514

18,659

1,934,831

1,396,354

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Kerugian penjualan efek-efek - neto

-

(10,001)

Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto

(87,986)

(6,138)

Provisi dan komisi

(23,877)

(18,879)

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan (978,308)

(666,414)

Beban umum dan administrasi

aset non keuangan - neto

(1,859,154)

(1,696,517)

Beban karyawan

(1,109,425)

(1,137,049)

Total beban operasional lainnya

(4,058,750)

(3,534,998)

1,178,899

606,405

59,870

52,601

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK

1,238,769

659,006

BEBAN PAJAK - NETO

(185,998)

-90,947

LABA TAHUN BERJALAN

1,052,771

568,059

(766)

(20,045)

3,922,827

-

PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO

Penghasilan komprehensif lain : Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi : Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto Surplus revaluasi aset tetap - neto

92

89

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi : (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut : PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Nomor. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Up. : Capital Market Services Division Website: www.bankmega.com

93

90

(327,164)

238,932

4,647,668

786,946

151

82


94

XV. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.31 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5299 1099 Faksimili : (021) 5299 1199

95

91


96

XVI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 3445 Faksimili : (021) 526 3507

97

92


98

INFORMASI TAMBAHAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 PT MANDIRI TUNAS FINANCE. Jadwal

Recommend Documents