PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Jadwal Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan

: : :

11 Desember 2015 14 - 15 Desember 2015 16 Desember 2015

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

: :

18 Desember 2015 21 Desember 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PT MANDIRI TUNAS FINANCE (”PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE Kegiatan Usaha : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat : Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310 Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618 Website : www.mtf.co.id E-mail : [email protected] Kantor Cabang : 92 (sembilan puluh dua) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu dan 21 (dua puluh satu) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang. PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I SEBESAR RP600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A

:

Seri B

:

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 18 Desember 2018. Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2020.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A dan 18 Desember 2020 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKENING ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI TENTANG KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUANKETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): idAA (Double A) HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 30 SEPTEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 1 SEPTEMBER 2016. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROPEKTUS INI. Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) WALI AMANAT PT BANK MEGA Tbk Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2015

PT Mandiri Tunas Finance (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 119/MTFCSC/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015. Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PG1/10-2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masingmasing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN “OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2015” INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

i

DEFINISI & SINGKATAN........................................................................................................................................................ iii RINGKASAN

.................................................................................................................................................................... xii

I.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN................................................................................................................. 1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI........................... 13

III.

PERNYATAAN UTANG................................................................................................................................................ 15

IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.............................................................................................. 21

A. UMUM................................................................................................................................................................. 21

B. KEUANGAN........................................................................................................................................................ 23

1.

2. BEBAN........................................................................................................................................................ 27

3.

4. ASET........................................................................................................................................................... 32

5. LIABILITAS.................................................................................................................................................. 35

6. EKUITAS..................................................................................................................................................... 39

7.

ARUS KAS.................................................................................................................................................. 39

8.

LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL INVESTASI, IMBAL HASIL MODAL SENDIRI DAN

PENDAPATAN USAHA............................................................................................................................... 23 LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN........................................................................................................ 31

SUMBER PENDANAAN............................................................................................................................. 41

9. CAPITAL EXPENDITURE........................................................................................................................... 42

C.

KEMAMPUAN MANAJEMEN............................................................................................................................. 42

D.

MANAJEMEN RISIKO........................................................................................................................................ 42

E.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN................................................................................. 44

F.

KUALITAS PENDAPATAN.................................................................................................................................. 47

G.

PROSPEK USAHA............................................................................................................................................. 47

V.

RISIKO USAHA........................................................................................................................................................... 49

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR.......................................................................... 51

VII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.................................................................................................................. 53

A.

RIWAYAT SINGKAT............................................................................................................................................ 53

B.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN............................................................................... 55

C.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN................................................................................................................ 56

D.

SUMBER DAYA MANUSIA................................................................................................................................. 61

E.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN......................................................................................................... 63

F.

STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN........................................... 64

G.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA.............................................................. 64

H.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI............................................................................................................ 69

I.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.................................................................... 71

J.

PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN.................................................................................. 86

K.

PERKARA PENGADILAN & SOMASI YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN............................................ 97

L.

STRUKTUR GRUP PERSEROAN...................................................................................................................... 100

M. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)..................... 100

N.

JARINGAN KANTOR.......................................................................................................................................... 100

i

VIII.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.................................................................................................. 107

A. UMUM................................................................................................................................................................. 107

B.

KEUNGGULAN KOMPETITIF............................................................................................................................ 107

C.

KEGIATAN USAHA............................................................................................................................................. 108

D.

PEMBIAYAAN KONSUMEN............................................................................................................................... 108

E.

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG............................................................................ 110

F.

PROSPEK USAHA............................................................................................................................................. 111

G.

PERSAINGAN USAHA....................................................................................................................................... 111

H.

PROSES PEMBIAYAAN KONSUMEN............................................................................................................... 113

I. PEMASARAN..................................................................................................................................................... 114

J.

TEKNOLOGI DAN INFORMASI......................................................................................................................... 115

K.

STRATEGI USAHA............................................................................................................................................. 119

L.

PROSPEK USAHA............................................................................................................................................. 121

M.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN............................................................................................................... 123

N.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)................ 123

O.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN.......................................................................... 124

P. PENGHARGAAN................................................................................................................................................ 126

IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING................................................................................................................... 127

X. EKUITAS .................................................................................................................................................................... 131 XI. PERPAJAKAN............................................................................................................................................................. 133 XII.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI................................................................................................................................ 135

XIII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL...................................................................................... 137

XIV.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM................................................................................................................................ 139

XV.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN................................................ 159

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI..................................................................................................................... 299

A. UMUM................................................................................................................................................................. 299

B.

C. JAMINAN............................................................................................................................................................ 303

D.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN............................................... 305

E.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.................................................................................................................... 307

F.

KELALAIAN PERSEROAN................................................................................................................................. 308

G.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI..................................................................................................................... 309

H.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI............................................................................................................. 310

I.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.......................................................................................... 313

J. PEMBERITAHUAN............................................................................................................................................. 314

SYARAT-SYARAT OBLIGASI.............................................................................................................................. 299

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI..................................................................................... 315 XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN.......................................................................................................................... 317 XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.......................................................................................... 325 XX.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT............................................................................................................... 329

XXI. AGEN PEMBAYARAN................................................................................................................................................. 339 XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI........................... 341

ii

DEFINISI & SINGKATAN :

Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995, yaitu:  Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;  Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;  Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;  Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;  Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau  Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Agen Pembayaran

:

Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Akta Pengakuan Utang

:

Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagai mana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 8 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 4 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

ATPM

:

Berarti Agen Tunggal Pemegang Merk Kendaraan Bermotor.

Bank Kustodian

:

Berarti berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam

:

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK

:

Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI

:

Berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Bunga Obligasi

:

Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Afiliasi

iii iii

Bursa Efek :

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Consumer Financing Receivable

:

Berarti piutang konsumennya.

Daftar Pemegang Rekening

:

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan, antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dealer/ Showroom

:

Berarti perusahaan yang melakukan penjualan kendaraan bermotor.

Denda

:

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

Dokumen Emisi

:

Berarti : Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; Pengakuan Hutang; Informasi Tambahan; Perjanjian Perwaliamanatan; Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; Perjanjian Agen Pembayaran; Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; Prospektus; Dokumen Jaminan; Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi;

Dokumen Jaminan

:

Berarti dokumen yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan.

EBITDA

:

Berarti laba usaha sebelum pajak, bunga, amortisasi dan depresiasi.

Efek

:

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Emisi

:

Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Emiten dan/atau Perseroan

:

Berarti pihak yang melakukan Emisi, dalam hal ini adalah PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Force Majeure

:

Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

pembiayaan

iv iv

yang

diberikan

Perseroan

kepada

Hari Bank

:

Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa

:

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender

:

Berarti berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja

:

Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Jaminan

:

Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Joint Financing

:

Berarti kerjasama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal penerusan pinjaman untuk pembiayaan.

Jumlah Terhutang

:

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Kantor Cabang

:

Berarti kantor penjualan Perseroan di lokasi-lokasi tertentu yang telah mendapat ijin sebagai Kantor Cabang dari OJK.

Konfirmasi Tertulis

:

Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)

:

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI

:

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Konfirmasi Tertulis

:

Berarti konfirmasi tertulis atas kepemilikan Obligasi dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR

:

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

vv

Kustodian

:

Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat

:

Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Merek Dagang

:

Berarti perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau merk tertentu di Indonesia oleh produsen (principle) yang umumnya berada di luar negeri.

Obligasi

:

Berarti surat berharga bersifat hutang, sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan obligasi tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Kepastian jumlah Pokok Obligasi dan jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

:

Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Obligasi

:

Berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:  Rekening Efek pada KSEI; atau  Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening

:

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat

:

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Pemerintah

:

Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

vi vi

Penawaran Umum :

Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penawaran Umum Berkelanjutan

:

Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan.

Pengakuan Utang

:

Berarti berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 8, tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penitipan Kolektif

:

Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Obligasi

:

Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

:

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Peraturan Nomor: IX.A.2

:

Berarti Peraturan Nomor:IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Nomor: VI.C.3

:

Berarti Peraturan Nomor:VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan Nomor: VI.C.4

:

Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: IX.A.2

:

Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Peraturan Nomor: IX.C.11

:

Berarti Peraturan Nomor:IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: X.K.4

:

Berarti Peraturan Nomor: X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-15/PM/1997 tanggal 30-04-1997 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17-072003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

viivii

Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014

:

Berarti Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.


:

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tanggal tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan.


:

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perjanjian Agen Pembayaran

:

Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, No.10 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

:

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0037/PO/KSEI/0515 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

:

Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek No.SP-00006/BEI.PG1/10-2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

:

Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan

:

Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta ini, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan - penambahannya dan/atau pembaharuan- pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yangbersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

:

Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance, Nomor: 6 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Nomor 33 tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.

viiiviii

Pernyataan Pendaftaran

:

Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto-Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 36, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan tambahan serta pembetulanpembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

:

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan

:

Berarti PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Perusahaan Efek

:

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Piutang

:

Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen dan/atau anjak piutang dan/atau sewa operasi dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

Piutang Performing

:

Berarti Piutang selain Piutang Non Performing.

Piutang Non Performing

:

Berarti Piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah melewati 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.

Pokok Obligasi

:

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Program Referral

:

Berarti program kerja sama antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) untuk meningkatkan pembiayaan konsumen dengan memanfaatkan infrastruktur dan jaringan Bank Mandiri untuk mereferensikan nasabah-nasabah Bank Mandiri kepada Perseroan.

ix ix

Prospektus

:

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Prospektus Awal

:

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat kembali membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Psal 1 butir 26 UndangUndang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Prospektus Ringkas

:

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UndangUndang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

Rekening Efek

:

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.

RUPO

:

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Pemindahbukuan

:

Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Perdagangan

:

Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai degan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

Seri Obligasi

:

Berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu:  Obligasi Seri A dengan jumlah pokok Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.  Obligasi Seri B dengan jumlah pokok Rp100.000.000.000,(seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Sertifikat Jumbo Obligasi

:

Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.

SO

:

Berarti Sales Officer, adalah karyawan Perseroan yang bertugas untuk mencari calon pelanggan potensial, melakukan survey dan analisa serta mengajukan usulan kredit.

xx

Suara

:

Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam Bab XVI Keterangan Mengenai Obligasi.

Tanggal Distribusi

:

Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Emisi

:

Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran

:

Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

:

Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

:

Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Penjatahan

:

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.

TURI

:

Berarti PT Tunas Ridean Tbk.

Undang-Undang Pasar Modal/UUPM

:

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat

:

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

xi xi

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 1 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr.Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008560.AH.01.09 tanggal 11 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,S.H.,M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009. Perubahan terakhir yang mengubah beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015. Keterangan: Berdasarkan Surat Keterangan No.120/NOT/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Ny.Lenny Janis Ishak,S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai Surat Pernyataan tangggal 1 Desember 2015, proses pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny.Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta sedang dalam proses pengurusan.

Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1021/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19/KMK.017/2001, yang menyatakan pengesahan perubahan nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah: Berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. 2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai berikut:

xii xii

a. b. c. d.

Pembiayaan Investasi, yaitu Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun; Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; Pembiayaan Multiguna, yaitu pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan; Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK.

3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Komposisi struktur permodalan per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. PT Tunas Ridean Tbk Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 10.000.000.000 1.000.000.000.000 1.275.000.000 1.225.000.000 2.500.000.000 7.500.000.000

127.500.000.000 122.500.000.000 250.000.000.000 750.000.000.000

Persentase (%) 51,00 49,00 100,00

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, serta tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian.

xiii xiii

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Sesuai dengan SA 700 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013, opini wajar tanpa pengecualian disebut opini wajar tanpa modifikasian. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013 2012, 2011 dan 2010 tersebut tersedia secara publik dan dapat diperoleh di “www.mtf.co.id/index.php/hubungan_investor”. Laporan Posisi Keuangan 30 Juni Uraian Aset Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi neto dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Cadangan kerugian penurunan nilai Tagihan kelebihan pajak Aset pajak tangguhan Aset tetap Aset lain-lain Total Aset Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas Utang usaha Pihak ketiga Utang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Utang pajak kini Beban yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas Ekuitas Modal dasar Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya belum ditentukan penggunaannya Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas

2014 (disajikan kembali)

2015

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2012 (disajikan 2011 2010 kembali)


279.648 6.662.534 753.958

273.450 5.893.135 766.524

191.239 4.511.545 612.154

165.770 3.717.616 327.680

235.375 3.053.700*) 38.786

71.486 2.088.193*) -

48.969 329.184 (794) 14.195 87.127 54.609 8.229.430

43.921 320.326 (794) 12.885 74.531 37.811 7.421.789

27.546 223.185 (813) 8.422 44.006 22.863 5.640.147

11.484 111.373 (979) 1.926 6.123 27.861 20.825 4.389.679

9.827 140.004*) (1.195) 1.926 1.901 20.914 15.127 3.516.365

1.811 45.140*) 15.997 4.115 15.472 14.193 2.256.407

416.754

523.518

260.798

292.264

114.533

38.994

93.251 78.341 15.774 81.409 5.244.570 1.248.011 34.768 7.212.878

84.605 53.799 11.037 94.395 4.291.142 1.447.369 21.271 6.527.136

27.532 134.905 15.833 65.711 3.241.063 1.196.735 11.829 4.954.406

19.960 46.550 15.745 38.288 2.690.000 749.800 12.766 3.865.373

16.186 27.054 8.169 35.534 1.775.837 1.122.411 4.224 3.103.948

11.678 15.998 6.420 28.658 960.131 823.623 3.167 1.888.669

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

(13.555)

(6.080)

(2.103)

(4.539)

-

250.000 -

50.000 730.107 1.016.552 8.229.430

50.000 600.733 894.653 7.421.789

50.000 387.844 685.741 5.640.147

50.000 228.845 524.306 4.389.679

37.500 124.917 412.417 3.516.365

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Uraian

30 Juni 2015

Pendapatan Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan

661.098 54.385

31 Desember

2014 (disajikan kembali) (tidak diaudit)



500.251 40.543

1.063.442 87.369

859.887 59.897

xiv xiv

2012 (disajikan kembali) 637.822 16.514

25.000 92.738 367.738 2.256.407

(dalam jutaan Rupiah)

2011

2010

543.146 2.798

342.464 -

Uraian

30 Juni


3.812 200.149 919.444

2014 (disajikan kembali) (tidak diaudit) 11.941 159.254 711.989

(330.039) (145.016) (128.451)

(257.472) (109.860) (92.005)

(548.682) (235.081) (197.569)

(443.492) (179.091) (149.541)

(312.904) (138.466) (112.577)

(298.780) (98.024)*) (77.836)*)

(177.544) (75.552)*) (37.641)*)

(113.511) 2.121 -

(95.772) (4.746) 19

(209.114) (10.805) 19 (1.201.232 ) 312.323 (78.277) 234.046

(150.153) (6.756) 166

(120.117) (1.570) 216

(113.084) (197) 775

(46.116) (83)

2015 Bunga Lain-lain neto Total pendapatan Beban Beban keuangan Gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Penyisihan kerugian penurunan nilai: Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan Piutang lain-lain Total beban

31 Desember 2014 (disajikan kembali)


19.798 342.946 1.513.555

7.026 239.386 1.166.196


2011

2010

6.626 180.107 841.069

7.263 124.771 677.978

13.302 74.628 430.394

(714.896) (559.836) (928.867) (685.418) (587.146) (336.936) Laba sebelum beban pajak 204.548 152.153 237.329 155.651 90.832 93.458 Beban pajak (51.775) (39.515) (60.847) (39.026) (25.059) (23.143) Laba Periode/Tahun Berjalan 152.773 112.638 176.482 116.625 65.773 70.315 Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja (9.697) (2.651) (5.302) 3.248 (3.421) Pajak penghasilan terkait 2.492 663 1.325 (812) 855 Penghasilan komprehensif lain (7.475) (1.988) (3.977) 2.436 (2.566) Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 145.298 110.650 230.069 178.918 114.059 65.773 70.315 (*) Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akunakun yang direklasifikasi: Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas ASET Piutang pembiayaan konsumen – net 3.185.164 (131.464) 3.053.700 Piutang lain-lain Pihak berelasi 8.540 131.464 140.004

BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi

175.861

98.025 (98.025)

98.025 77.836

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas ASET Piutang pembiayaan konsumen – net Piutang lain-lain Pihak berelasi BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi

Rasio Data Keuangan Penting Deskripsi Rasio Pertumbuhan Total pendapatan Laba tahun berjalan Total aset Total liabilitas Total ekuitas Rasio Usaha Laba sebelum beban pajak / pendapatan Pendapatan / total aset Laba tahun berjalan / pendapatan Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas Laba tahun berjalan / rata-rata aset Total liabilitas / total ekuitas (x) Total liabilitas / total aset (x) Piutang non performing* Gearing ratio (x) *) Tunggakan lebih dari 90 hari

30 Juni 2015

2.132.823

(44.630)

2.088.193

510

44.630

45.140

113.193

75.552 (75.552)

75.552 37.641

2014

2013

29,14% 35,63% 10,88% 10,51% 13,63%

29,79% 32,62% 31,59% 31,74% 30,47%

38,66% 51,32% 28,49% 28,17% 30,79%

22,25% 11,17% 16,62% 2,61% 15,99% 1,95% 7,10x 0,88x 1,10% 6,39x

20,64% 20,39% 15,46% 4,78% 29,62% 3,58% 7,30x 0,88x 1,15% 6,41x

20,35% 20,68% 15,13% 4,73% 29,17% 3,52% 7,22x 0,88x 1,16% 6,47x

xv xv

31 Desember 2012

2011

2010

24,06% 77,15% 24,81% 24,41% 27,80%

57,53% -6,37% 55,87% 64,50% 11,56%

10,34% 17,16% 25,88% 28,85% 12,54%

18,51% 19,16% 13,87% 3,94% 24,96% 2,95% 7,37x 0,88x 1,23% 6,56x

13,41% 19,28% 9,71% 3,15% 16,92% 2,28% 7,57x 0,88x 1,09% 7,06x

21,71% 19,07% 16,34% 4,62% 20,25% 3,47% 5,14x 0,84x 0,91 4,85x

FAKTOR RISIKO A.

Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko pembiayaan dimana konsumen tidak mampu untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan. Hal ini menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen, yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Sedangkan urutan risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut : 1. Risiko kredit 2. Risiko pendanaan 3. Risiko persaingan 4. Risiko operasional 5. Risiko atas kebijakan moneter 6. Risiko tingkat suku bunga 7. Risiko perekonomian 8. Risiko depresiasi mata uang rupiah B.

Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab V Prospektus tentang Risiko Usaha. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI Nama Obligasi

:

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015

Jumlah Pokok Obligasi

:

Sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Obligasi Seri A

:

dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,(lima ratus miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A. Obligasi Seri B : dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,(seratus miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B.  Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;  Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

Jangka Waktu

:

Harga Penawaran

:

100% dari nilai Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi

:

 Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun;  Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun; Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

xvi xvi

Harga Penawaran

:

100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan

:

Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Pembayaran Kupon Bunga

:

Triwulanan.

Jaminan

:

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia. Nilai benda Jaminan: Nilai jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Pokok Obligasi; Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Status Kepemilikan : Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan. Pembebanan Jaminan Fidusia : Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

xvii xvii

Hak Pemegang Obligasi atas piutang performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penyisihan Dana

:

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali

:

Pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVI Prospektus perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

Wali Amanat

:

PT Bank Mega Tbk.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN No. 1

Nama Obligasi

Seri

Jumlah Nominal (Rp juta)

PUB I Obligasi A Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Dengan B Tingkat Bunga Tetap 2 PUB I Obligasi A Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Dengan B Tingkat Bunga Tetap 3 PUB I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Dengan Tingkat Bunga Tetap Total Obligasi Yang Masih Terhutang

Tingkat Bunga

Jangka Waktu

7,75%

36 (tiga puluh enam) bulan

75.000

7,80%

48 (empat puluh delapan) bulan

425.000

10,70%


175.000

10,85%

48 (empat puluh delapan) bulan

150.000

9,75%


425.000

Peringkat

idAA

idAA

idAA

Tanggal Efektif OJK

Jatuh Tempo

Jumlah Terhutang (Rp juta)

05 Juni 2016

425.000

05 Juni 2017

75.000

23 Mei 2017

425.000

23 Mei 2018

175.000

9 Juni 2018

150.000

28 Mei 2013

28 Mei 2013

28 Mei 2013

1.250.000

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2.

Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

xviiixviii

3.

Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4.

Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Hak Suara Pemegang Obligasi ditentukan bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara. STRATEGI USAHA PERSEROAN Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pembiayaan, Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk dapat terus tumbuh dan berkembang : 1.

Meningkatkan aliansi strategis antara Perseroan, Bank Mandiri, TURI melalui program referral dan peningkatan kontribusi TURI 2. Meningkatkan porsi direct selling melalui pembentukan telesales 3. Ekspansi portofolio kredit melalui pembukaan cabang sejalan potensi pertumbuhan ekonomi daerah 4. Mencari alternatif sumber pendanaan yang kompetitif melalui penerbitan surat berharga dan/ atau pinjaman bank melalui penerbitan surat berharga dan atau pinjaman bank 5. Pengembangan berbagai produk baru yang memberikan nilai tambah untuk konsumen 6. Meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan 7. Implementasi performance based culture dengan membuat program apresiasi karyawan yang mendukung akselerasi bisnis yang disesuaikan dengan kontribusi yang dihasilkan oleh karyawan 8. Mengoptimalkan pasar komersial di luar jawa dengan penugasan beberapa team khusus yang berasal dari personel di kantor pusat dan cabang untuk membuka pasar (kerjasama bisnis) di jaringan kantor yang baru dibuka guna melakukan pendampingan untuk memastikan semua rencana bisnis on track. Team ini bersifat fleksibel (flying team) 9. Meningkatkan corporate image melalui kombinasi communication strategy above and below the line, implementasi corporate culture “PERWIRA” serta perbaikan infrastruktur 10. Menyusun stakeholders management agar untuk mengantisipasi beberapa isu/kebijakan lebih awal dengan mengidentifikasi beberapa aktifitas yang dilakukan oleh stakeholders yang dapat menunjang pengembangan bisnis Perseroan PROSPEK USAHA Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industri. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh OJK. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan TURI, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

xix xix

Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran. WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.1243/PEF/-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: idAA (Double A)

Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap Perseroan, perbaikan bisnis melalui sinergi dengan pemegang saham, dan diversifikasi yang baik. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perseroan yang moderat dan peningkatan tren atas piutang bermasalah. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini. Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

xx xx

I.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I SEBESAR RP600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A

:

Seri B

:

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 18 Desember 2018. Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2020.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A dan 18 Desember 2020 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): idAA

(Double A) Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat: Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310 Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618 Website : www.mtf.co.id E-mail : [email protected] Kantor Cabang: 92 (sembilan puluh dua) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu. Kantor Satelit: Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

1 1

Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation berdasarkan Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C24868.HT.01.01.TH'89, tanggal 1 Juni 1989, dan didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No 1206/1989, tertanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. PT Tunas Ridean Tbk Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 10.000.000.000 1.000.000.000.000 1.275.000.000 1.225.000.000 2.500.000.000 7.500.000.000

127.500.000.000 122.500.000.000 250.000.000.000 750.000.000.000

Persentase (%) 51,00 49,00 100,00

Selanjutnya pada tahun 2009, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,S.H.,M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara No.10556. Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan serta perubahan Pasal 11 ayat 3 butir a mengenai masa jabatan Direksi dan pasal 14 ayat 3 butir a mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance Nomor AHUAH.01.03-0925645 tanggal 20 April 2015.

NAMA OBLIGASI ”Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015”

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Perseroan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 dalam 2 (dua) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu:

2 2

Obligasi Seri A : Obligasi Seri B :

Jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) Jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Seri A

Tanggal Pembayaran Bunga

18 Maret 2016 18 Juni 2016 18 September 2016 18 Desember 2016 18 Maret 2017 18 Juni 2017 18 September 2017 18 Desember 2017 18 Maret 2018 18 Juni 2018 18 September 2018 18 Desember 2018 -

Seri B

18 Maret 2016 18 Juni 2016 18 September 2016 18 Desember 2016 18 Maret 2017 18 Juni 2017 18 September 2017 18 Desember 2017 18 Maret 2018 18 Juni 2018 18 September 2018 18 Desember 2018 18 Maret 2019 18 Juni 2019 18 September 2019 18 Desember 2019 18 Maret 2020 18 Juni 2020 18 September 2020 18 Desember 2020

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini perihal Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi.

3 3

JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa piutang performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia. Nilai benda Jaminan: a. Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi; b. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa piutang performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. c. Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Status Kepemilikan : Piutang performing yang dijaminkan adalah piutang milik Perseroan. Pembebanan Jaminan Fidusia : Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi atas piutang performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a.

Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham. 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

4 4

3)

Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan berdasarkan butir 4) ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.

4)

b.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 2)

3)

c.

Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Perseroan berkewajiban untuk: 1)

2)

3)

4) 5)

6)

7)

Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran; Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal- hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia; Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal c.7), harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-09-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya; Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan; Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya; Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:

5 5

a)

Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. b) Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan. c) Laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir. d) Memberikan laporan kolektibilitas tiga bulanan dari Jaminan yang tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut. Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir; 8) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia; 9) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan; 10) Memberitahu Wali Amanat atas: a)

setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen; b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi; c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut; 11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi; 12) Akan melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai jaminan tersebut dibawah ini, yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditunjuk Wali Amanat, dalam hal nilai jaminan kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan apabila nilai jaminan telah kembali memenuhi 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamantan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan penerimaan uang tersebut sejumlah kekurangan tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang; 13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi, dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat. Pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/ atau Piutang Non Performing. 14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat; 15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) dan perubahannya (jika ada) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:

6 6

a)

Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. b) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut. c) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. 16) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini perihal Perpajakan.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masingmasing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

7 7

KELALAIAN PERSEROAN Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab XIX Prospektus ini perihal Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.1243/PEF-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: idAA (Double A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

PERTIMBANGAN (RATIONALE) Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah: a.

b.

c.

Anak perusahaan inti dari Bank Mandiri. Perseroan merupakan anak usaha inti Bank Mandiri, dengan peran utama membantu Induk mempercepat penetrasi di segmen pembiayaan konsumer. Per 30 Juni 2015 (1H2015), net service assets (NSA) Perseroan berkontribusi sebesar 4,3% terhadap total kredit konsolidasi Bank Mandiri sebesar Rp545,1 triliun. Sebagai bank komersial terbesar di Indonesia, dengan profil bisnis yang dan kinerja keuangan yang sangat kuat, Pefindo memandang Bank Mandiri memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada Perseroan. Dukungan Induk Perseroan dibuktikan dengan penyediaan sumber pendanaan, penggunaan jaringan kantor cabang Bank Mandiri, dan kebijakan dividen yang moderat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sinergi yang kuat antara Bank Mandiri dan Perseroan terlihat dari penggunaan nama dan logo yang sama, menggambarkan adanya pembagian risiko reputasi. Selain itu Bank Mandiri menempatkan wakilnya pada personel kunci Perseroan dan menerapkan program aliansi yang lebih kuat terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya integrasi bisnis yang sangat erat, Pefindo berpendapat bahwa Bank Mandiri memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan. Posisi bisnis yang kuat. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang baik ke depannya dengan dukungan yang berkesinambungan dari Bank Mandiri dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Perseroan telah mencapai pertumbuhan pembiayaan yang stabil selama periode review. Perseroan mencatatkan NSA senilai Rp23,6 triliun per 1H2015, naik sebesar 11,6% dari Rp21,2 triliun per FY2014. Pangsa pasar Perseroan di pembiayaan mobil baru dibandingkan dengan penjualan mobil baru sangat kuat sebesar 9,5% di 1H2015 meningkat dari 8,3% di FY2014. Total pembiayaan baru mencapai Rp7,9 triliun di 1H2015 yang terutama berasal dari pembiayaan mobil baru (95,1%). Perseroan juga dapat mengelola kualitas aset pada tingkat yang baik, walaupun non-performing receivables (NPR, telat> 30 hari) sedikit memburuk ke 2,9% per 1H2015 dari 2,7% di FY2014. Pefindo memproyeksikan Perseroan dapat mempertahankan NPR di 3,0%-3,2% dalam jangka menengah. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan besar lainnya melalui dukungan pendanaan dari Bank Mandiri, jaringan infrastruktur, dan database konsumen yang besar dari Bank Mandiri. Kehadiran Tunas Ridean yang kuat di industri otomotif juga mendukung Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Fleksibilitas keuangan yang kuat. Pefindo berpandangan Perseroan memiliki manajemen aset liabilitas (ALM) yang konservatif, ditandai dengan minimnya eksposur terhadap kesenjangan (mismatch) suku bunga dan jatuh tempo. Perseroan juga memiliki risiko eksposur mata uang yang minimal karena tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Per 1H2015 dan FY2014, skema pembiayaan bersama berkontribusi sebesar 67,5% dari total aset yang dikelola. Kami memproyeksikan likuiditas Perusahaan akan tetap kuat dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mengakses pendanaan dan tingkat pertumbuhan yang moderat.

8 8

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah: Tingkat profitabilitas yang moderat. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang moderat, ditunjukkan oleh rasio marjin bunga bersih (NIM, pendapatan bunga bersih/ rata-rata NSA) yang rendah sebesar 3,5% di 1H2015 dan 3,4% di 2014, lebih rendah dibandingkan peers dalam portfolio Pefindo di atas 4%. Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang ketat terutama dalam hal tingkat bunga, karena sifat pelanggan yang membandingkan tarif pembiayaan. Selain itu, penurunan marjin sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar segmen pembiayaan mobil baru terutama di segmen premium. Walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, segmen tersebut memberikan marjin yang relatif rendah. Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) juga relatif moderat sebesar 44%-48% dalam empat tahun terakhir (2001-1H2015), lebih tinggi dibandingkan peers dibawah 40%. Struktur biaya operasional Perseroan yang moderat merefleksikan tingkat skala ekonomi (economies of scale) yang menengah dan ekspansi jaringan yang dilakukan saat ini. Dengan persaingan ketat di pembiayaan konsumer, Pefindo memproyeksikan tingkat profitabilitas Perseroan akan tetap moderat dalam jangka menengah. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

b.

Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

c.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

d.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

e.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

f.

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;

g.

Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

h.

Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

i.

Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Periode penawaran pembelian kembali; Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; Tata cara penyelesaian transaksi; Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j.

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k.

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

9 9

l.

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan: 1) 2) 3)

Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masingmasing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) 2) 3) 4)

Jumlah Obligasi yang telah dibeli; Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

n.

Dalam hal terdapat lebih dari (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

o.

Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

p.

Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;

q.

Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau 2. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1.

2.

3.

4.

5.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

10 10

HAK DIUTAMAKAN ATAS UTANG Kewajiban Perseroan berhubungan dengan atau berdasarkan Dokumen Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Perjanjian adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36, sebagai berikut: a.

b. c. d.

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan No. 121/MTF-CSC/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Laporan No. RPC-044/PSS/2015/DAU tanggal 6 Oktober 2015. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

11 11

Halaman ini sengaja dikosongkan

12

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito dan/atau tabungan. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Emisi Obligasi dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh OJK SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,5596% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:     

Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,1700% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (underwriting fee): 0,0250%; biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,1200% dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,025%); Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,2147% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,1662%; Konsultan Hukum: 0,0400%; dan Notaris: 0,0085%); Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0640% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0073% dan Badan Pemeringkat Efek: 0,0567%); Biaya Pencatatan (terdiri dari Biaya KSEI dan BEI: 0,0231%); Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan public expose): 0,0878%.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berlanjutan I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 per 30 Juni 2015 No.100/MTF-CSC/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015 dan Surat Perseroan perihal Penyampaian Revisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 per 30 Juni 2015 No.104/MTFCSC/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang telah diterima OJK sesuai Surat Tanda Terima Nomor 021792 tanggal 3 Juli 2015 dan Tanda Terima Nomor 327101 tanggal 14 Juli 2015.

13 12


14

III.

PERNYATAAN UTANG

Jumlah kewajiban dalam Pernyataan utang diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Segala perbedaan dalam penjumlahan merupakan akibat dari pembulatan. Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp7.212.878 juta, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah 416.754

Uraian Utang usaha Utang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang pajak kini Beban yang masih harus dibayar Pinjaman bank - Pihak ketiga - Pihak berelasi Biaya provisi yang belum diamortisasi Surat berharga yang diterbitkan - Pihak ketiga - Pihak berelasi Beban emisi yang belum diamortisasi Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas

93.251 78.341 15.774 81.409 3.195.137 2.064.450 (15.017) 796.250 453.750 (1.989) 34.768 7.212.878

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut. A.

Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp416.754 juta yang merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor serta utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor. Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Uraian Pihak ketiga Utang kendaraan Utang asuransi Jumlah

B.

320.624 96.130 416.754

Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp171.592 juta yang merupakan titipan konsumen dan lain-lain. Titipan konsumen terutama berhubungan dengan cicilan pembayaran piutang pembiayaan konsumen yang masih dalam proses identifikasi. Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan biaya notaris, fidusia, dan pembelian aset tetap. Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada permberi pembiayaan bersama. Rincian saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Uraian Pihak ketiga Titipan konsumen Liabilitas pajak - Pasal 21 - Pasal 23 - PPh Final - PPN keluaran Lain-lain

27.023 4.434 860 119 17.968 42.847

Pihak berelasi Pembiayaan bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk. Total

78.101 240 171.592

15 13

C.

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp15.774 juta yang terdiri dari: Uraian Pajak penghasilan badan Pasal 25 Jumlah

D.

(dalam jutaan Rupiah) Jumlah 8.231 7.543 15.774

Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp81.409 juta. Yang merupakan beban bunga pinjaman, gaji dan tunjangan dan lain-lain. Lain-lain merupakan beban tenaga ahli, listrik dan air, telepon, jamuan dan sewa Electronic Data Capture (EDC) yang masih harus dibayar. Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Uraian Pihak ketiga Gaji dan tunjangan Bunga yang masih harus dibayar Promosi Telepon Perbaikan dan pemeliharaan Lain-lain

27.666 18.759 16.963 1.324 1.427 10.985

Pihak berelasi Bunga yang masih harus dibayar Total

E.

4.285 81.409

Pinjaman Bank

Saldo pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp5.244.570 juta yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah 668.013 4.591.574 5.259.587 (15.017) 5.244.570

Uraian Revolving Non revolving Sub-Total Beban provisi yang belum diamortisasi Jumlah

Fasilitas

Jumlah fasilitas

Revolving Rupiah Pihak ketiga PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT HSBC Indonesia Tbk PT Bank KEB Hana Indonesia PT Bank Panin Tbk Sub-total Pihak yang berelasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

16 14

Jumlah pinjaman

(dalam jutaan Rupiah) Jatuh tempo Fasilitas

55.000 100.000 50.000 50.000 100.000 150.000 150.000 300.000 955.000

100.000 50.000 150.000

Maret 2016 Juli 2015 Juli 2015 Juni 2016 Juni 2016 Juli 2015 Maret 2016 Mei 2016

8.287 1.654 4.913 17.244 4.101 27.227 8.878 685 22.657 13.360 16.256 946 24.774 20.262 3.848 6.937 10.007 51.635 1.627 2.752 5.529 10.337 1.115

68 56 752 265 27 1.020 711 813 147 1.607 1.323 198 579 1.173 4.053 959 1.919 666 2.372 177

Juni 2015 Juni 2015 Juni 2015 Juli 2015 Juli 2015 Agustus 2015 Agustus 2015 Agustus 2015 September 2015 September 2015 September 2015 September 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 November 2015 November 2015 Februari 2016 Februari 2016 April 2016 Mei 2016 Juni 2016

Fasilitas

Jumlah fasilitas

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub-total Total revolving Non-Revolving Rupiah Pihak ketiga PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank Commowealth

PT Bank Panin Tbk

17 15

Jumlah pinjaman

(dalam jutaan Rupiah) Jatuh tempo Fasilitas April 2016 Juni 2016 Agustus 2015 Desember 2017 Desember 2017 Desember 2017 Januari 2018 Januari 2018 Januari 2018 Februari 2018 Februari 2018 Maret 2018

1.719 4.248 225.473 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000

1.396 4.248 41.932 41.932 41.932 43.138 43.138 43.138 44.332 44.332 45.516

49.000 20.000 40.000 6.515 300.000 1.352.986 2.307.986

45.516 18.578 40.000 518.013 668.013

Maret 2018 Maret 2018 Juni 2018 Desember 2015 Desember 2015

64.000 30.000 25.000 20.000 31.000 50.000 15.000 15.000 75.000 25.000 75.000 50.000 75.000 250.000 155.000 70.000 100.000 150.000 150.000 100.000 30.000 35.000 65.000 50.000 19.000 50.000 60.000 60.000 28.400 19.000 27.000 45.000 70.000 11.500 20.000 60.000 25.000 22.500 56.000 50.000 85.000 59.000 10.000 50.000 40.000 125.000 75.000 10.000 200.000 190.000 100.000 10.000 80.000 120.000 200.000 40.000 50.000 200.000 50.000 50.000

694 556 861 2.778 1.250 1.667 14.583 4.861 16.667 12.500 18.750 104.167 64.583 26.250 100.000 150.000 150.000 7.500 8.750 18.056 33.333 12.667 4.167 5.000 6.667 3.156 2.639 4.500 7.500 11.667 1.917 7.500 11.667 4.861 4.375 14.000 21.875 21.250 14.750 3.333 16.667 13.333 48.611 29.167 5.000 116.667 110.833 58.333 6.389 53.333 80.000 133.333 28.889 37.500 175.000 41.667 41.667

Juni 2015 Juni 2015 Juli 2015 Juli 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober 2015 Januari 2016 Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016 Maret 2016 September 2016 September 2016 Maret 2016 Juni 2017 Juni 2017 Juni 2017 Maret 2016 Maret 2016 Maret 2016 April 2016 Juni 2017 Juni 2017 September 2015 September 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 November 2015 Desember 2015 Desember 2015 Desember 2015 Desember 2015 Desember 2015 Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 Maret 2016 Maret 2016 Maret 2016 Maret 2016 Juni 2016 Juni 2016 Juni 2016 Agustus 2016 Agustus 2016 Desember 2016 Maret 2017 Maret 2017 Maret 2017 Mei 2017 Juni 2017 Juni 2017 Juni 2017 Agustus 2017 September 2017 Desember 2017 Desember 2017 Desember 2017

Fasilitas

Jumlah fasilitas

Bank of China Limited, Cabang Jakarta

PT Bank CTBC Indonesia PT Bank KEB Hana Indonesia Sub-total Pihak Berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank DKI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

18 16

Jumlah pinjaman

(dalam jutaan Rupiah) Jatuh tempo Fasilitas Desember 2017 Januari 2019 Januari 2019 Mei 2018 Mei 2018 Mei 2018 Juni 2018 Juni 2018 Juni 2018 Juni 2018 Juni 2016 Oktober 2015 Oktober 2015 November 2015 Desember 2017 Desember 2017 Maret 2018 April 2018

70.000 100.000 30.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 100.000 8.500 22.500 30.000 69.000 20.000 80.000 50.000 50.000 5.352.400

58.333 91.489 28.043 97.222 97.222 97.222 100.000 100.000 150.000 100.000 4.250 7.500 10.000 28.750 16.667 66.667 46.445 47.641 3.045.137

11.000 11.000 6.000 70.000 28.000 22.500 7.000 64.000 17.300 4.900 10.000 60.000 23.000 40.000 100.000 50.000 60.000 22.500 98.000 25.000 98.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 40.000 41.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 23.000 35.000 5.000 20.000 30.000 10.000 50.000 40.000 100.000 25.000 35.500 30.000 35.000 30.000 50.000 50.000 19.500

1.382 1.382 749 8.739 4.354 3.498 1.088 11.897 3.216 911 2.161 18.316 7.695 13.382 36.363 18.181 23.549 9.516 52.834 14.167 55.533 29.149 29.149 29.193 29.193 30.561 24.947 28.864 38.279 38.279 38.279 38.279 39.517 39.517 40.715 40.715 40.715 40.715 3.300 932 3.722 6.489 3.636 19.668 15.734 45.668 14.212 28.608 25.673 30.813 27.142 46.445 46.445 18.580

Oktober 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 November 2015 November 2015 November 2015 Desember 2015 Desember 2015 Desember 2015 Januari 2016 April 2016 Mei 2016 Mei 2016 Juni 2016 Juni 2016 Juli 2016 Agustus 2016 Desember 2016 Januari 2017 Januari 2017 Februari 2017 Februari 2017 Februari 2017 Februari 2017 Maret 2017 Maret 2017 Juni 2017 September 2017 September 2017 September 2017 September 2017 Oktober 2017 Oktober 2017 November 2017 November 2017 November 2017 November 2017 Juni 2015 September 2015 Desember 2015 Desember 2015 Januari 2016 Juni 2016 Juli 2016 Juli 2016 September 2016 Januari 2017 Oktober 2017 Desember 2017 Januari 2018 Februari 2018 Maret 2018 Maret 2018 April 2018

30.000 35.000 35.000 50.000 20.000 30.000 50.000

4.545 5.303 5.469 7.813 3.125 4.688 31.429

November 2015 November 2015 November 2015 November 2015 November 2015 November 2015 April 2017

Fasilitas

Jumlah fasilitas

Jumlah pinjaman

75.000 50.000 100.000 100.000 100.000 2.907.200 8.259.600 10.567.586

Sub-total Total non-revolving Total

46.324 32.353 83.333 100.000 1.546.437 4.591.574 5.259.587

Rincian cicilan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Jatuh tempo Fasilitas Maret 2017 April 2017 Desember 2017 Mei 2018 Desember 2018

(dalam jutaan Rupiah) Jumlah 1.583.733 2.134.882 1.267.176 273.796 5.259.587

Tahun 2015 2016 2017 2018 dan sesudahnya Total

Pinjaman bank dalam Rupiah di atas dikenakan bunga antara 8,50% - 12,00% per tahun Pinjaman-pinjaman diatas dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp3.531.574 juta dan piutang investasi neto sewa pembiayaan sejumlah Rp559.687 juta. Fasilitas pinjaman dari bank-bank tersebut mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal pembagian deviden, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi, dan perolehan pinjaman baru dari bank lain. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman di atas dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan cicilan pokok dan bunganya sesuai skedul yang ditetapkan. Jumlah utang baru yang timbul sehubungan dengan pencairan fasilitas modal kerja untuk mendanai transaksi pembiayaan Perseroan dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus adalah sebesar Rp1.434.753 juta yang berasal dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp5.752juta, PT Bank Jabar Banten sebesar Rp100.000 juta, PT Bank KEB Hana sebesar Rp300.000 juta, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp229.000 juta, PT Bank Panin Indonesia Tbk, sebesar Rp700.000 juta dan PT Bank Central Asia sebesar Rp100.000 juta. Sampai dengan 29 Oktober 2015, Perseroan telah menggunakan fasilitas pinjaman sebesar Rp9.147.030 juta. F.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Utang Obligasi Saldo bersih utang obligasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.248.011 juta, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah 500.000 600.000 150.000 1.250.000 (1.989) 1.248.011

Uraian Obligasi Berkelanjutan I tahap I Obligasi Berkelanjutan I tahap II Obligasi Berkelanjutan I tahap III Total utang obligasi Beban emisi belum diamortisasi Total utang obligasi – bersih

Perseroan mempunyai utang obligasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut: Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Obligasi Seri A Seri B

Nilai nominal 425.000 75.000

Tingkat bunga tetap per tahun 7,75% 7,80%

(dalam jutaan Rupiah) Jatuh tempo

Cicilan pokok Obligasi

5 Juni 2016 5 Juni 2017

Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

19 17

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Obligasi

Nilai nominal


Tingkat bunga tetap per tahun

Jatuh tempo


Seri A

425.000

10,70%

23 Mei 2017

Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

Seri B

175.000

10,85%

23 Mei 2018


Jatuh tempo


9 Juni 2018


Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Obligasi BKL I Thp III

Nilai nominal

Tingkat bunga tetap per tahun

150.000

9,75%


Dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membayar bunga obligasi sebesar Rp29.468 juta, dimana Obligasi Berkelanjutan I tersebut belum jatuh tempo. G. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Saldo Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 30 Juni 2015, sebesar Rp34.768 juta. Imbalan kerja sehubungan dengan pensiun, uang pisah, uang jasa, uang kompensasi hak dan hak-hak lainnya diakui sesuai dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan. Perseroan tidak memiliki kewajiban kontijensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2015. SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015. DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG. PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

20 18

IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dibawah ini harus dibaca bersamasama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang terdapat pada Bab XV (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan) dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus, khususnya Bab V mengenai Risiko Usaha. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian.

A. UMUM Perseroan didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1989. Meskipun Perseroan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang, pada saat ini Perseroan fokus dalam bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memberikan kredit konsumen untuk pembelian berbagai merk kendaraan bermotor. Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki 92 (sembilan puluh dua) Kantor Cabang yang berlokasi di kota-kota yang strategis meliputi Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu serta 21 (dua puluh satu) Kantor Satelit yang berlokasi di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang. Perseroan memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merk-merk Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual secara resmi melalui ATPM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu: “To be the most progressive and reliable multifinance in Indonesia”.

21 19

Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah “Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa, ikut berkontribusi positif dalam perekonomian nasional, mengembangkan sumber daya manusia profesional dan memberikan keuntungan maksimal bagi Stakeholders”. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerapkan bahwa setiap karyawan Perseroan wajib memiliki budaya kerja PERWIRA, yang merupakan singkatan dari: 1.

KEPERCAYAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai:  Jujur dan dapat dipercaya;  Bertanggung jawab;  Berkomitmen.

2.

KEWIRAUSAHAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan wajib mempunyai:  Rasa memiliki yang tinggi terhadap Perseroan;  Profesionalisme;  Fokus kepada pelanggan.

3.

KEGEMBIRAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan harus:  Antusias, Ulet dan Pantang Menyerah;  Bersinergi;  Gembira.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain kondisi perekonomian, kompetisi dalam industri pembiayaan dan otomotif, tingkat suku bunga dan variasi produk baru dari bidang otomotif. Saat ini, pasar pembiayaan semakin kompetitif karena bertambahnya perusahaan pembiayaan serta regulasi/aturan baru yang keluar terkait bisnis pembiayaan. Dengan adanya regulasi serta aturan baru ini, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pembiayaan baru yang terbentuk di Indonesia. Di samping dengan dukungan regulator yang mendukung lembaga pembiayaan yang ada, jumlah penduduk menengah yang ada di Indonesia menjadi salah satu pemicu munculnya lembaga pembiayaan di Indonesia. Hal ini didukung oleh produk-produk otomotif yang semakin bervariasi dengan design terkini menjadikan lembaga pembiayaan menjadi industri usaha di Indonesia yang mempunyai potensi besar di Indonesia di masa mendatang. Perseroan berupaya untuk senantiasa dekat dengan konsumen dan penjual (Dealer) dengan prinsip bahwa kepuasan konsumen dan Dealer adalah misi utama Perseroan. Adapun cara yang Perseroan lakukan adalah menambah jaringan operasional agar lebih dekat dengan konsumen dan Dealer termasuk dengan membuka kantor satelit di beberapa cabang Bank Mandiri sebagai perluasan jaringan pemasaran Perseroan, membuat produk pembiayaan yang lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kompetisi yang ketat dalam industri pembiayaan dan otomotif membuat kompetitor selalu mengeluarkan berbagai program untuk menarik konsumen dan Dealer. Sehingga Perseroan dituntut untuk lebih profesional, kreatif dan efisien dalam mengelola Perseroan agar tetap memiliki competitive advantage yang lebih dari para kompetitor. Dengan semakin banyaknya perusahaan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Indonesia, Perseroan memiliki strategi usaha untuk menciptakan produk-produk yang inovatif serta sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Salah satu produk yang dihasilkan adalah melakukan sinergi dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham dalam melakukan pemasaran dimana hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki dari Perseroan. Perseroan dikenal oleh industri sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki track record yang baik dalam hal mendapatkan pendanaan serta pelunasannya. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah memiliki akses kepada lembaga perbankan serta instrument obligasi dalam sumber pendanaan usaha. Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi sehingga industri pasar modal sudah mengenal karakter dan kemampuan Perseroan yang berimplikasi pada biaya dana yang menarik. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai bisa memilih antara fasilitas pembiayaan dengan DP murah atau cicilian murah. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang melambat serta kemampuan daya beli masyarakat yang sedikit menurun. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar turut serta menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga masyarakat akan cenderung memilih pembiayaan yang menawarkan DP murah atau cicilan murah. Perkembangan pemasaran Perseroan sangat progresif, karena kemajuan teknologi dan customer needs yang sudah semakin mature terhadap produk. Disamping itu, dengan dukungan 92 cabang yang tersebar di Indonesia, kegiatan pemasaran Perseroan dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dukungan pemegang saham, Bank Mandiri, juga memperkuat posisi Perseroan dalam penyebarluasan informasi mengenai produkproduk terbaru dan inovatif dari Perseroan.

22 20

Perusahaan pembiayaan khususnya Perseroan memiliki nature business yang amat bergantung pada tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga yang sangat mempengaruhi bunga jual perusahaan, sehingga akan mengakibatkan penjualan produk pembiayaan perusahaan. Volume penjualan sangat dipengaruhi oleh tingkat harga (suku bunga) dan kecepatan servis karena harga sangat berpengaruh dalam industri pembiayaan otomotif. Konsumen cenderung mencari alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang komptetitif sedangkan untuk dapat memberikan pembiayan dengan suku bunga yang kompetitif maka Perseroan harus mendapatkan dukungan dana pembiayaan dari bank maupun kreditor dengan suku bunga pinjaman yang kompetitif juga. Untuk itu Perseroan senantiasa mencari alternatif funding yang terbaik salah satunya adalah penerbitan surat hutang agar tetap dapat berkompetisi di lapangan. Selain itu Perseroan juga dituntut untuk menjaga profesionalisme dan efisiensi perusahaan dengan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas karyawan. Ditengah ketatnya kompetisi dengan perusahaan pembiayaan lain, Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja untuk dapat menyokong kebutuhan pembiayaan dari masyarakat. Hal-hal yang dilakukan Perseroan dalam menjawab tantangan tersebut diantaranya adalah memahami lebih dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif dan memberikan produk pembiayaan yang memenuhi keinginan konsumen, serta meningkatkan efektifitas kinerja tenaga pemasaran dan tenaga penunjang. Semakin banyak variasi produk baru dari otomotif maka minat konsumen untuk memiliki produk tersebut juga makin besar sehingga kebutuhan akan pembiayaan oleh konsumen juga makin tinggi. Dengan demikian akan tercipta pasar pembiayaan yang makin besar yang mendorong Perseroan untuk menciptakan berbagai paket program pembiayaan yang menarik bagi konsumen. Perseroan berkeyakinan peluang usaha dimana Perseroan beroperasi akan ikut membaik seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia.

B. KEUANGAN Bersama ini disajikan analisis manajemen Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. 30 Juni Uraian

2015

Pendapatan Beban Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Laba Periode/Tahun Berjalan

919.444 (714.896) 204.548 (51.775) 152.773

2014 (disajikan kembali) (tidak diaudit) 711.989 (559.836) 152.153 (39.515) 112.638

31 Desember 2014 (disajikan kembali) 1.513.555 (1.201.232) 312.323 (78.277) 234.046


2013 (disajikan kembali) 1.166.196 (928.867) 237.329 (60.847) 176.482

2012 (disajikan kembali) 841.069 (685.418) 155.651 (39.026) 116.625

Grafik Jumlah Pendapatan dan Laba bersih (dalam jutaan Rupiah) 1,513,555 919,444

152,773

1H15

1,166,196 841,069

711,989

234,046

112,638

1H14

2014

Total pendapatan

176,482

2013

116,625

2012

Laba Periode/ Tahun Berjalan

Sumber: Perseroan

1. PENDAPATAN USAHA Pendapatan Perseroan untuk tahun 2014, terdiri dari pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 70,26%, pendapatan sewa pembiayaan sebesar 5,77%, pendapatan bunga sebesar 1,31% dan administrasi lainnya 22,66%. Adapun kontribusi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2015, ditopang oleh pembiayaan konsumen sebesar 71,90%, pendapatan sewa pembiayaan sebesar 5,91%, pendapatan bunga sebesar 0,41% dan lain-lain 21,77%. Tabel di bawah ini memperlihatkan pendapatan Perseroan dari tahun ke tahun.

23 21

Uraian

30 Juni 2015

Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan Bunga Lain-lain – bersih Jumlah Pendapatan Sumber: Perseroan

31 Desember

2014 (disajikan kembali tidak diaudit)

Δ%

2014

Δ%

2013


Δ%

2012

661.098

32,15%

500.251

1.063.442

23,67%

859.887

34,82%

637.822

54.385 3.812 200.149 919.444

34,14% (68,08%) 25,68% 29,14%

40.543 11.941 159.254 711.989

87.369 19.798 342.946 1.513.555

45,87% 181,78% 43,26% 29,79%

59.897 7.026 239.386 1.166.196

262,70% 6,04% 32,91% 38,66%

16.514 6.626 180.107 841.069

Grafik Pendapatan (dalam jutaan Rupiah) 1,513,555 1,166,196 919,444

841,069

711,989

1H15

1H14

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan

a.

Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan pembiayaan konsumen Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam jutaan Rupiah) 1,063,442 859,887 661,098

637,822 500,251

1H15

1H14

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan pembiayaan konsumen pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 661.098 juta atau tumbuh sebesar Rp160.847 juta (32,15%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai Rp500.251 juta. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan pangsa pasar Perseroan serta peluang bisnis yang timbul dari semakin meningkatnya jumlah penduduk menengah di Indonesia.

24 22

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan pembiayaan konsumen untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp1.063.442 juta atau meningkat sebesar Rp203.555 juta (23,67%) dibandingkan dengan pendapatan tahun 2013 yang mencapai Rp859.887 juta. Peningkatan ini disebabkan realisasi pembiayaan baru mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 28,63% dari Rp11.075.233 juta di tahun 2013 menjadi Rp14.246.000 juta di tahun 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan pembiayaan konsumen pada tahun 2013 adalah sebesar Rp859.887 juta atau tumbuh sebesar Rp222.065 juta (34,82%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp637.822 juta. Pertumbuhan ini disebabkan oleh realisasi pembiayaan baru yang tumbuh sebesar 38,36% dari Rp8.004.799 juta di tahun 2012 menjadi Rp11.075.233 juta di tahun 2013. b.

Pendapatan Sewa Pembiayaan

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan sewa pembiayaan Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam jutaan Rupiah) 87,369

59,897

54,385 40,543

16,514

1H15

1H14

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan sewa pembiayaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp54.385 juta atau tumbuh sebesar Rp13.842 juta (34,14%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai Rp40.543 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi pembiayaan baru seiring dengan strategi pemasaran dan produk yang inovatif. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 45,87% atau setara dengan Rp27.472 juta menjadi Rp87.369 juta dibandingkan dengan pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2013 yang sebesar Rp59.897 juta. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru sebesar Rp529.321 juta pada 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp514.810 juta atau naik 2,82% sebesar Rp14.511 juta. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp59.897 juta atau tumbuh sebesar Rp43.383 juta (262,70%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp16.514 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru sebesar Rp514.810 juta pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp346.128 juta atau naik 48,73% sebesar Rp168.682 juta.

25 23

c.

Pendapatan Bunga

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan bunga Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Pendapatan Bunga (dalam jutaan Rupiah) 19,798

11,941 7,026

6,626

2013

2012

3,812

1H15

1H14

2014

Sumber: Perseroan

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana pada deposito berjangka dan rekening koran. Tren peningkatan pendapatan bunga dipengaruhi oleh kebijakan Perseroan untuk menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan dengan bunga instrumen utang yang telah ditetapkan. Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan bunga Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar Rp3.812 juta turun sebesar Rp8.129 juta (68,08%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp11.941 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena Perseroan lebih fokus menempatkan dana pada aset pembiayaan konsumen yang memberikan return yang lebih tinggi (pembiayaan konsumen). Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan bunga pada tahun 2014 adalah sebesar Rp19.798 juta. Pendapatan bunga pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp12.772 juta (181,78%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2013 yang mencapai Rp7.026 juta. Peningkatan tersebut disebabkan kebijakan Perseroan yang menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan tahun 2013 guna membayar kewajiban MTN yang jatuh tempo pada Januari 2015. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan bunga pada tahun 2013 adalah sebesar Rp7.026 juta atau tumbuh sebesar Rp400 juta (6,04%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp6.626 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Perseroan yang menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan tahun 2012 guna membayar kewajiban obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2014. d.

Pendapatan Lain-Lain-bersih

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan lain-lain-bersih Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Pendapatan Lain-Lain-Bersih (dalam jutaan Rupiah) 342,946 200,149

1H15

239,386 180,107

159,254

1H14

2014

Sumber: Perseroan

26 24

2013

2012

30 Juni Uraian Pihak Ketiga Diskon asuransi Pendapatan akseptasi klaim Pendapatan penalti Pendapatan penagihan Keuntungan penjualan aset tetap Lain-lain Pihak Berelasi Pendapatan akseptasi klaim Jumlah Sumber: Perseroan

2015

Δ%

2014 (tidak diaudit)

31 Desember 2014

Δ%

2013

(dalam jutaan Rupiah) Δ%

2012

97.354

-8,36%

106.237

197.734

13,83%

173.705

36,10%

25.461

2.076,15%

1.170

8.453

-

-

-

127.632 -

17.157 16.513

-7,18% 19,42%

18.484 13.828

35.969 28.196

-0,44% 27,99%

36.127 22.029

24,62% 17,68%

28.989 18.719

13

-75,93%

54

110

-32,52%

163

-27,88%

227

9.783

-22,73%

12.661

22.107

200,29%

7.362

62,12%

4.540

33.868

396,60%

6.820

50.377

-

-

-

-

200.149

25,68%

159.254

342.946

43,26%

239.386

32,91%

180.107

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode enam bulan sampai dengan Juni 2015 mengalami pertumbuhan sebesar Rp40.895 juta (25,68%) menjadi Rp200.149 juta dari Rp159.254 juta pada periode yang sama tahun 2014. Pertumbuhan ini disebabkan oleh fee based income Perseroan yang tumbuh. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan lain-lain-bersih pada tahun 2014 adalah sebesar Rp342.946 juta, kontribusi terbesar pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan asuransi sebesar 57,66%, pendapatan penalti sebesar 10,49%, pendapatan penagihan sebesar 8,22%, pendapatan akseptasi klaim sebesar 2,46% serta terdapat pendapatan akseptasi klaim dari pihak berelasi yang berkontribusi sebesar 14,69%. Pendapatan lain-lain bersih di tahun 2014 tumbuh sebesar 43,26% atau Rp103.560 juta dari tahun 2013 sebesar Rp239.386 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan asuransi sebesar 13,83%, pendapatan penagihan sebesar 27,99%, pendapatan lain-lain sebesar 200,29% serta adanya pendapatan akseptasi klaim sebesar Rp58.830 juta. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan lain-lain-bersih pada tahun 2013 adalah sebesar Rp239.386 juta atau meningkat sebesar Rp59.279 juta (32,91%) dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tahun 2012 yang mencapai Rp180.107 juta. Pendapatan tersebut 72,56% berasal dari pendapatan asuransi, 15,09% berasal dari pendapatan penalti, 9,20% berasal dari pendapatan penagihan, 3,08% dari lain-lain dan 0,07% adalah keuntungan penjualan aset tetap. Kenaikan pendapatan lain-lain terutama karena peningkatan pendapatan asuransi sebesar Rp173.705 juta pada tahun 2013 dibandingkan dengan pendapatan asuransi sebesar Rp127.632 juta pada tahun 2012. Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan penalti menjadi Rp36.127 juta di tahun 2013 atau meningkat sebesar Rp7.138 juta (24,62%) dari tahun 2012 sebesar Rp28.989 juta.

2. BEBAN 30 Juni

(330.039) (145.016)

28,18% 32,00%

2014 (disajikan kembali) (tidak diaudit) (257.472) (109.860)

(128.451)

39,61%

(92.005)

(111.390)

10,84%

(714.896)

27,70%

2015 Beban keuangan Gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah Beban Sumber: Perseroan

Δ%


Δ%



Δ%


(548.682) (235.081)

23,72% 31,26%

(443.492) (179.091)

41,73% 29,34%

(312.906) (138.466)

(197.569)

32,12%

(149.541)

32,83%

(112.577)

(100.499)

(219.900)

40,29%

(156.743)

29,04%

(121.471)

(559.836)

(1.201.232)

29,32%

(928.867)

35,52%

(685.418)

27 25

a.

Beban Keuangan

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban keuangan Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Beban Keuangan (dalam jutaan Rupiah) 548,682 443,492 330,039

312,904

257,472

1H15

1H14

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp330.039 juta tumbuh sebesar 28,18% dari Rp257.472 juta pada periode yang sama tahun 2014. Peningkatan beban keuangan tersebut disebabkan adanya tambahan pinjaman bank yang diiringi dengan misi Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan baru. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban keuangan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp548.682 juta atau meningkat sebesar Rp105.190 juta (23,72%) dibandingkan dengan beban pada tahun 2013 yang mencapai Rp443.492 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang tidak kondusif sehingga biaya bunga semakin tinggi ditengah melambatnya daya beli masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban keuangan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp443.492 juta atau meningkat sebesar Rp130.588 juta (41,73%) dibandingkan dengan beban pada tahun 2012 yang mencapai Rp312.904 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pinjaman bank sebesar Rp551.691 juta atau sebesar 20,40% dibandingkan dengan tahun 2012 dalam rangka mendukung pencapaian target pembiayaan konsumen Perseroan yang dibiayai sendiri. b. Beban Gaji dan Tunjangan Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban gaji dan tunjangan dari tahun ke tahun. Grafik Beban Gaji dan Tunjangan check (dalam jutaan Rupiah) 235,081 179,091 145,016

138,466

109,860

1H15

1H14

2014

Sumber: Perseroan

28 26

2013

2012

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban gaji dan tunjangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar Rp145.016 juta atau meningkat sebesar Rp35.156 juta (32%) dibandingkan dengan biaya pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp109.860 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban gaji dan tunjangan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp235.081 juta atau meningkat sebesar Rp55.990 juta (31,26%) dari tahun 2013 yang sebesar Rp179.091 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban gaji dan tunjangan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp179.091 juta atau meningkat sebesar Rp40.625 juta (29,34%) dari tahun 2012 yang sebesar Rp138.466 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya.

c. Beban Umum dan Administrasi Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban umum dan administrasi dari tahun ke tahun. Grafik Beban Umum dan Administrasi (dalam jutaan Rupiah)

197,569 149,541

128,451

112,577

92,005

1H15

1H14

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan

30 Juni 2015 Pihak Ketiga Biaya penagihan Sewa Penyusutan aset tetap Perjalanan dinas Komunikasi Keamanan Perbaikan dan pemeliharaan Jasa pihak ketiga Alat tulis dan cetakan Listrik dan air Iuran OJK Rekrutmen dan pelatihan Jamuan bisnis Jasa profesional Lain-lain Pihak Berelasi Sewa Jumlah Sumber: Perseroan

Δ%

2014 (tidak diaudit)

31 Desember 2014

Δ%

2013


2012

60.898 11.416 8.341 7.015 6.476 4.918 4.643 4.249 3.250 2.650 2.160 2.023 1.981 979 4.363

61,19% 25,64% 47,24% 53,80% 19,20% 37,41% 30,83% 40,23% 39,66% 20,84% 851,54% 51,76% 13,14% (0,41%) (51,32%)

37.780 9.086 5.665 4.561 5.433 3.579 3.549 3.030 2.327 2.193 227 1.333 1.751 983 8.963

84.424 19.911 11.942 11.391 11.804 7.743 7.825 7.006 5.137 4.849 1.496 2.701 4.338 3.642 9.844

42,66% 35,95% 8,54% 39,17% 15,12% 27,33% 48,54% 35,09% 18,45% 28,86% (28,49%) 49,28% 101,77% (4,36%)

59.179 14.646 11.002 8.185 10.254 6.081 5.268 5.186 4.337 3.763 3.777 2.906 1.805 10.293

20,71% 19,26% 64,33% 32,42% 29,73% 24,97% 55,22% 34,11% 9,99% 26,79% 177,92% 48,04% 0,33% 172,01%

49.027 12.281 6.695 6.181 7.904 4.866 3.394 3.867 3.943 2.968 1.359 1.963 1.799 3.784

3.089 128.451

99,94% 39,61%

1.545 92.005

3.516 197.569

22,98% 32,12%

2.859 149.541

12,29% 32,83%

2.546 112.577

29 27

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode enam bulan sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp128.451 juta atau meningkat sebesar Rp36.446 juta (39,61%) dari periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp92.005 juta. Kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan). Selain itu kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya operasional dan infrastruktur kantor cabang untuk menunjang target pembiayaan konsumen baru. Biaya operasional kantor cabang meliputi biaya sewa gedung, pemeliharaan, utilitas kantor dan pengelolaan aset (penagihan) kantor cabang. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp197.569 juta atau meningkat sebesar Rp48.028 juta (32,12%) dari tahun 2013 sebesar Rp149.541 juta. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan) sebesar Rp25.245 juta (42,66%) dari sebesar Rp59.179 juta pada tahun 2013 menjadi Rp84.424 juta pada tahun 2014 dan biaya jasa profesional naik sebesar Rp1.837 juta (101,77%) dari sebesar Rp1.805 juta pada tahun 2013 menjadi Rp3.642 juta pada tahun 2014. Selain itu kenaikan biaya umum dan administrasi yang berkontribusi dalam kenaikan biaya, kenaikan biaya sewa, perjalanan dinas, perbaikan & pemeliharaan, jasa pihak ketiga, jamuan bisnis. Pembukaan cabang baru merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya beban umum dan administrasi di tahun 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban umum dan administrasi pada tahun 2013 sebesar Rp149.541 juta, atau meningkat sebesar Rp36.964 juta (32,83%), dari tahun 2012 yang sebesar Rp112.577 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan), perjalanan dinas, komunikasi,perbaikan dan pemeliharaan serta penyusutan aset tetap, rekrutmen dan pelatihan serta lain-lain. Hal ini sejalan dengan visi Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan dengan pembukaan cabang baru sehingga biaya meningkat. d. Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban penyisihan piutang ragu-ragu dari tahun ke tahun. Grafik Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (dalam jutaan Rupiah) 219,900 156,743 111,390

1H15

121,471

100,499

1H14

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai sampai dengan Juni 2015 adalah sebesar Rp111.390 juta tumbuh sebesar 10,84% dari Rp100.499 juta di Juni 2014. Peningkatan beban tersebut disebabkan oleh meningkatnya meningkatnya saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.369.981 juta atau sebesar (21,80%) dari Rp6.284.831 juta di Juni 2014 menjadi Rp7.654.812 juta di Juni 2015.

30 28

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp219.900 juta atau meningkat sebesar Rp63.157 juta (40,29%) dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai Rp156.743 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari pembiayaan konsumen sebesar Rp71.172 juta atau sebesar 50,51% dari Rp140.893 juta di tahun 2013 menjadi Rp212.065 juta di tahun 2014. Peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan lebih disebabkan kenaikan saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.607.132 juta atau 30,53% dari sebesar Rp5.264.592 juta per Desember 2013 menjadi Rp6.871.724 juta per Desember 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2013 adalah sebesar Rp156.743 juta atau meningkat sebesar Rp35.272 juta atau 29,04% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp121.471 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp47.949 juta atau sebesar 51,81% dari Rp92.544 juta di tahun 2012 menjadi Rp140.893 juta di tahun 2013. Peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan lebih disebabkan kenaikan saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.126.752 juta atau 27,23% dari sebesar Rp4.137.840 juta per Desember 2012 menjadi Rp5.264.592 juta per Desember 2013.

3. LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan laba periode/ tahun Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Laba Periode/ Tahun Berjalan (dalam jutaan Rupiah) 234,046 176,482

152,773

116,625

112,638

1H15

1H14

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Laba periode/ tahun berjalan Perseroan sampai dengan Juni 2015 mencapai Rp152.773 juta, tumbuh sebesar Rp40.135 juta (35,63%) dari Rp112.638 juta di Juni 2014. Pertumbuhan laba tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 29,14% dari Rp711.989 juta menjadi Rp919.444 di Juni 2015. Peningkatan laba juga disumbang oleh pertambahan dari pendapatan fee based yang berasal dari pendapatan asuransi, akseptasi klaim, penalti dan pendapatan penagihan. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Laba periode/ tahun berjalan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp234.046 juta atau meningkat sebesar Rp57.564 juta (32,62%) jika dibandingkan dengan laba periode/ tahun berjalan Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp176.482 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan marjin pembiayaan konsumen pada tahun 2014 adalah sebesar Rp203.555 juta seiring meningkatnya realisasi pembiayaan baru, dan semakin banyak kelas menengah di Indonesia sehingga hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarahakat. Peningkatan marjin pembiayaan ini diimbangi dengan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp48.028 juta yang terutama merupakan biaya ekspansi Perseroan untuk pengembangan bisnis di tahun 2014 yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan di masa datang serta kenaikan biaya keuangan sebesar Rp105.190 juta dibandingkan dengan tahun 2013.

31 29

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Laba bersih Perseroan untuk tahun 2013 adalah Rp176.482 juta, atau tumbuh sebesar Rp59.857 juta (51,32%) dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp116.625 juta. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan marjin pembiayaan konsumen pada tahun 2013 sebesar Rp222.065 juta. Sebagai tambahan, kenaikan laba komprehensif di tahun 2013 disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kegiatan utama yaitu sewa pembiayaan di tahun 2013 yaitu sebesar Rp43.383 juta seiring pertumbuhan usaha Perseroan. Peningkatan fee based turut berkontribusi pada peningkatan laba komprehensif Perseroan.

4. ASET Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan aset Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Aset (dalam jutaan Rupiah) 8,229,430

7,421,789 5,640,147 4,389,679

1H15

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan

Uraian

30 Juni 2015

Aset Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi neto dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Cadangan kerugian penurunan nilai Tagihan kelebihan pajak Aset pajak tangguhan Aset tetap Aset lain-lain Total aset Sumber: Perseroan


Δ%

Δ%

31 Desember 2013 (disajikan kembali



279.648 6.662.534

2,27% 13,06%

273.450 5.893.135

42,99% 30,62%

191.239 4.511.545

15,36% 21,36%

165.770 3.717.616

753.958

(1,64%)

766.524

25,22%

612.154

86,81%

327.680

48.969 329.184 (794) 14.195 87.127 54.609 8.229.430

11,49% 2,77% 10,17% 16,90% 44,43% 10,88%

43.921 320.326 (794) 12.885 74.531 37.811 7.421.789

59,45% 43,52% (2,34%) 52,99% 69,37% 65,38% 31,59%

27.546 223.185 (813) 8.422 44.006 22.863 5.640.147

139,86% 100,39% 16,96% 37,55% 57,95% 9,79% 28,49%

11.484 111.373 (979) 1.926 6.123 27.861 20.825 4.389.679

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Posisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp8.229.430 juta, atau meningkat sebesar Rp807.641 juta (10,88%) dari Rp7.421.789 juta per 31 Desember 2014. Peningkatan aset disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen sebesar 13,06%, piutang lain sebesar 3,83%, aset pajak tangguhan sebesar 10,17%, aset tetap sebesar 16,90% dan aset lain-lain sebesar 44,43%. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah aset Perseroan sebesar Rp7.421.789 juta, atau meningkat sebesar Rp1.781.642 juta (31,59%) dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp5.640.147 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen.

32 30

Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp5.640.147 juta atau tumbuh sebesar Rp1.250.468 juta (28,49%) dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp4.389.679 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen. (i)

Kas dan Setara Kas

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo kas dan setara kas Perseroan per 30 Juni 2015 sebesar Rp279.648 juta, meningkat sebesar 2,27% dari Rp273.450 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan di bank. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp273.450 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp82.211 juta atau sebesar 42,99% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp191.239 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan pada bank dari Rp128.289 juta pada 2013 menjadi Rp209.478 juta pada tahun 2014. Peningkatan tersebut dikarenakan kebijakan yang akan membayar kewajiban MTN, obligasi yang jatuh tempo pada Januari dan Mei 2015. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp191.239 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp25.469 juta atau sebesar 15,36% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp165.770 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan pada bank dari Rp96.789 juta pada tahun 2012 menjadi Rp128.289 juta pada tahun 2013. Peningkatan tersebut dikarenakan kebijakan Perseroan yang akan membayar kewajiban obligasi yang jatuh tempo dibulan Mei 2014. (ii) Piutang Pembiayaan Konsumen Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Piutang pembiayaan konsumen per 30 Juni 2015 sebesar Rp6.662.534 juta meningkat sebesar Rp763.399 juta (13,06%) dari Rp5.893.135 juta per 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru seiring dengan ekspansi bisnis Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.893.135 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.381.590 juta atau sebesar 30,62% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp4.511.545 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp14.246.000 juta atau meningkat sebesar Rp3.170.767 juta atau 28,63% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.075.233 juta. Pertumbuhan new lending Perseroan cukup baik yang mana didukung dengan perkembangan industri otomotif. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.511.545 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp793.929 juta atau sebesar 21,36% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.717.616 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp11.075.233 juta atau meningkat sebesar Rp3.070.434 juta atau 38,36% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.004.799 juta. (iii) Piutang lain-lain Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo piutang lain-lain terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Piutang lain-lain dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp48.969 juta, tumbuh sebesar Rp5.048 juta (11,49%) dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp43.921 juta.

33 31

Piutang dengan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp329.184 juta tumbuh sebesar Rp 8.858 juta (2,77%) dari Rp320.326 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo piutang lain-lain terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Saldo piutang lain-lain dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp43.921 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.375 juta atau sebesar 59,45% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp27.546 juta. Saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp320.326 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp97.141 juta atau sebesar (43,52%) dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp223.185 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp27.546 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.062 juta atau sebesar 139,86% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp11.484 juta. Saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp223.185 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp111.812 juta atau sebesar 100,39% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp111.373 juta. (iv) Aset Pajak Tangguhan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp14.195 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.310 juta atau sebesar 10,17% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp12.885 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas perbedaan temporer untuk liabilitas imbalan kerja karyawan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp12.885 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.463 juta atau sebesar 52,99% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp8.422 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas penambahan beban imbalan kerja. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp8.422 juta, mengalami pertumbuhan sebesar Rp2.299 juta atau 37,55% dari Rp6.123 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas penambahan imbalan kerja. (v) Aset Tetap Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Aset tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp87.127 juta atau meningkat sebesar Rp12.596 juta (16,90%) dari Rp74.531 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan aset tetap Perseroan disebabkan oleh penambahan aset berupa tanah, gedung dan peralatan kantor untuk mendukung kinerja Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp74.531 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp30.525 juta atau sebesar 69,37% dibandingkan dengan saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp44.006 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan hardware dan software untuk mendukung fungsi supporting unit. Penambahan aset berupa tanah dan gedung berlokasi di Surabaya, Duren Tiga dan Bogor dengan nilai masing-masing sebesar Rp11.202 juta, Rp9.600 juta dan Rp4.200 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp44.006 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.145 juta atau sebesar 57,95% dibandingkan dengan saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp27.861 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap peralatan kantor untuk mendukung operasional Perseroan, sejalan dengan bertambahnya kantor cabang baru pada tahun 2013.

34 32

(vi) Aset Lain-lain Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Posisi aset lain-lain Perseroan mengalami pertumbuhan sebesar Rp16.798 juta (44,43%) dari Rp37.811 juta di 31 Desember 2014 menjadi Rp54.609 juta pada 30 Juni 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan setoran dalam perjalanan (konsumen membayar angsuran kredit melalui kantor pos). Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp37.811 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.948 juta atau sebesar 65,38% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp22.863 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan setoran dalam perjalanan(Konsumen membayar angsuran kredit melalui kantor pos) sebesar Rp7.783 juta seiring dengan bertambahnya aset kelolaan Perseroan dan sewa gedung dibayar dimuka sebesar Rp5.592 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp22.863 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.038 juta atau sebesar 9,79% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp20.825 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan bertambahnya sewa gedung dibayar dimuka sebesar Rp4.947 juta.

5. LIABILITAS Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah liabilitas Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Liabilitas (dalam jutaan Rupiah) 7,212,878

6,527,136 4,954,406 3,865,373

1H15

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan Uraian

30 Juni 2015

Utang usaha - Pihak ketiga Utang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang pajak Beban yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Liabilitas imbalan kerja Total Liabilitas

2014 (disajikan kembali

Δ%

Δ%




416.754

-20,39%

523.518

100,74%

260.798

-10,77%

292.264

93.251 78.341 15.774 81.409 5.244.570 1.248.011 34.768 7.212.878

10,22% 45,62% 42,92% (13,76%) 22,22% (13,77%) 63,45% 10,51%

84.605 53.799 11.037 94.395 4.291.142 1.447.369 21.271 6.527.136

207,30% -60,12% -30,29% 43,65% 32,40% 20,94% 79,82% 31,74%

27.532 134.905 15.833 65.711 3.241.063 1.196.735 11.829 4.954.406

37,94% 189,81% 0,56% 71,62% 20,49% 59,61% -7,34% 28,17%

19.960 46.550 15.745 38.288 2.690.000 749.800 12.766 3.865.373

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas Perseroan per 30 Juni 2015 sebesar Rp7.212.878 juta atau meningkat sebesar Rp685.742 juta (10,51%) dari Rp6.527.136 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah liabilitas ini disebabkan oleh kebutuhan dana Perseroan yang meningkat seiring dengan ekspansi bisnis pembiayaan Perseroan. Pinjaman Bank merupakan kontributor terbesar terhadap liabilitas Perseroan.

35 33

Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp6.527.136 juta atau meningkat sebesar Rp1.572.730 juta (31,74%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp4.954.406 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman bank baru sebesar Rp1.050.079 juta untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp4.954.406 juta atau meningkat sebesar Rp1.089.033 juta (28,17%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp3.865.373 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pencairan fasilitas pinjaman bank baru sebesar Rp551.063 juta untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen Perseroan. (i) Utang Usaha Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Utang usaha Perseroan per 30 Juni 2015 mengalami penurunan menjadi Rp416.754 dari Rp523.518 juta pada tanggal 31 Desember 2014 atau turun sebesar Rp106.764 juta (20,39%). Penurunan ini disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran oleh konsumen. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Utang usaha Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp523.518 juta atau tumbuh sebesar Rp262.720 juta (100,74%) dibandingkan dengan jumlah utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp260.798 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang pada supplier kendaraan dan perusahaan asuransi seiring pertumbuhan usaha sehubungan dengan aktivitas pembiayaan konsumen. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Utang usaha Perseroan terdiri dari hutang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp260.798 juta atau turun sebesar Rp31.466 juta (10,77%) dibandingkan dengan jumlah utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp292.264 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembayaran dan percepatan waktu pembayaran pembiayaan kepada dealer pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012. (ii) Utang Lain-lain Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp93.251 juta atau meningkat sebesar Rp8.646 juta (10,22%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp84.605 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi Perseroan sebesar Rp78.341 juta atau naik sebesar Rp24.542 juta (45,62%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp53.799 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing.

36 34

Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp84.605 juta atau meningkat sebesar Rp57.073 juta (207,30%) dibandingkan dengan jumlah hutang lain-lain kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp27.532 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi Perseroan sebesar Rp53.799 juta atau turun sebesar Rp81.106 juta (60,12%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp134.905 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp27.532 juta atau meningkat sebesar Rp7.572 juta (37,94%) dibandingkan dengan jumlah hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp19.960 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi non operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp134.905 juta atau meningkat sebesar Rp88.355 juta (189,81%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp46.550 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing. (iii) Beban yang Masih Harus Dibayar Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Jumlah beban yang masih harus dibayar pada 30 Juni 2015 adalah Rp81.409 juta atau turun sebesar 13,76% dari Rp94.395 juta pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan biaya yang masih harus dibayar promosi, biaya bunga yang masih harus dibayar. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp94.395 juta atau meningkat sebesar Rp28.684 juta (43,65%) dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp65.711 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan biaya yang masih harus dibayar promosi Perseroan di tahun 2014. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp65.711 juta atau tumbuh sebesar Rp27.423 juta (71,62%) dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp38.288 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya yang masih harus dibayar gaji dan tunjangan, biaya yang harus dibayar promosi Perseroan di tahun 2013. (iv) Pinjaman Bank Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp5.244.570 juta atau meningkat sebesar Rp953.428 juta (22,22%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp4.291.142 juta atau meningkat sebesar Rp1.050.079 juta (32,40%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.241.063 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank.

37 35

Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp3.241.063 juta atau meningkat sebesar Rp551.063 juta (20,49%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.690.000 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank. (v) Surat Berharga yang Diterbitkan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 30 Juni 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.248.011 juta atau menurun sebesar Rp199.358 juta (13,77%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.447.369 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Pelunasan Obligasi VI dan Medium Term Notes (MTN) oleh Perseroan pada tahun 2015. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.447.369 juta atau naik sebesar Rp250.634 juta (20,94%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.196.735 juta. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II sebesar Rp600.000 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.196.735 juta atau naik sebesar Rp446.935 juta (59,61%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp749.800 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi tahap I sebesar Rp500.000 juta. (vi) Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp34.768 juta atau meningkat sebesar Rp13.497 juta (63,45%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp21.271 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan total benefit karyawan yang diterima karyawan dan jumlah pegawai tetap Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp21.271 juta atau meningkat sebesar Rp9.442 juta (79,82%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp11.829 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan total benefit yang diterima karyawan dan jumlah pegawai tetap Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp11.829 juta atau turun sebesar Rp937 juta (7,34%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp12.766 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian benefit yang diterima karyawan.

38 36

6. EKUITAS Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan ekuitas Perseroan dari tahun ke tahun. Grafik Ekuitas (dalam jutaan Rupiah) 1,016,552 894,653 685,741 524,306

1H15

2014

2013

2012

Sumber: Perseroan Uraian

30 Juni 2015

Modal ditempatkan dan disetor penuh Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya belum ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas Sumber: Perseroan


Δ%

Δ%




250.000

0,00%

250.000

0,00%

250.000

0,00%

250.000

(13.555)

122,94%

(6.080)

189,11%

(2.103)

(53,67%)

(4.539)

50.000

0,00%

50.000

0,00%

50.000

0,00%

50.000

730.107

21,54%

600.733

54,89%

387.844

69,48%

228.845

1.016.552

13,63%

894.653

30,47%

685.741

30,79%

524.306

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1.016.552 juta, atau meningkat sebesar Rp121.899 juta (13,63%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp894.653 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp894.653 juta, atau meningkat sebesar Rp208.912 juta (30,47%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp685.741 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah ekuitas Perseroan sebesar Rp685.741 juta, atau meningkat sebesar Rp161.435 juta (30,79%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas sebesar Rp524.306 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dikarenakan tidak adanya pembagian dividen.

7. ARUS KAS Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: Uraian Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

30 Juni

2015 (702.472) (20.924) 729.594

39 37

2014 (463.058) (26.638) 891.461

2014 (1.151.645) (42.357) 1.276.213

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2013 2012 (926.133) (599.436) (26.984) (13.422) 978.586 543.253

(i)

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Analisa arus kas untuk aktivitas operasi pada perusahaan pembiayaan berbeda dengan perusahaan-perusahaan di industri lain pada umumnya, yang mana nilai negatif atau penggunaan kas yang berlebihan terutama untuk pembiayaan baru menunjukkan kemampuan dari perusahaan pembiayaan tersebut dalam mendapatkan pembiayaan baru. Atau dengan kata lain, semakin besar penggunaan kas dari aktivitas operasi terutama pada pembiayaan baru mencerminkan pertumbuhan perusahaan pembiayaan tersebut semakin baik. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp702.472 juta, Rp463.058 juta, Rp1.151.645 juta, Rp926.133 juta dan Rp599.436 juta masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp702.472) juta di Juni 2015 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas operasi sebesar (Rp463.058 juta) di Juni 2014 atau peningkatan sebesar 51,70% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp1.151.645) juta di tahun 2014 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp926.133 juta) di tahun 2013 atau peningkatan sebesar 24,35% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp326.697 juta atau sebesar 54,50% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. (ii) Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp20.924 juta, Rp26.638 juta, Rp42.357 juta, Rp26.984 juta dan Rp13.422 juta, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap masing-masing sejumlah (Rp20.924 juta), (Rp26.638 juta), (Rp42.474 juta), (Rp27.382 juta) dan (Rp13.932 juta) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Pembelian aset tetap terjadi sehubungan dengan penambahan jaringan usaha baru terutama pada prasarana, kendaraan, perabotan dan peralatan kantor dan komputer. (iii) Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp729.594 juta, Rp891.461 juta, Rp1.276.213 juta, Rp978.586 juta dan Rp543.253 juta, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2015 sebesar Rp729.594 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2014 sebesar Rp891.461 juta atau menurun sebesar Rp163.684 juta terutama disebabkan pembayaran neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp200.000 juta pada tahun 2015. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2014 sebesar Rp1.276.213 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar Rp978.586 juta atau kenaikan sebesar Rp297.627 juta terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan neto pinjaman bank sebesar Rp498.284 juta dan penurunan penerimaan neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp198.000 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar Rp978.586 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2012 sebesar Rp543.253 juta atau peningkatan sebesar Rp435.333 juta terutama disebabkan pada tahun 2012 terdapat pembayaran neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp373.000 juta.

40 38

8. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL INVESTASI, IMBAL HASIL MODAL SENDIRI DAN SUMBER PENDANAAN Rasio Current Ratio (x) Debt to Equity Ratio (x) Debt to Asset Ratio (x) Return on Asset (%) Return on Equity (%)

a.

2015

30 Juni

0,86X 7,10X 0,88X 1,86% 15,03%

2014

1,01X 7,87X 0,89X 1,63% 14,50%

2014

0,95X 7,30X 0,88X 3,15% 26,16%

31 Desember 2013 1,00X 7,22X 0,88X 3,13% 25,74%

2012 1,11X 7,37X 0,88X 2,66% 22,24%

Likuiditas

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (current ratio), yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Aset lancar terdiri dari aset yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas lancar terdiri liabilitas yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 0,86X, 1,01X, 0,95X, 1,00X dan 1,11X. Penurunan likuiditas Perseroan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan penggunaan aset likuid Perseroan yang digunakan untuk mendanai pembiayaan konsumen yang sebagian besar tenornya 4 tahun. Perseroan juga melakukan manajemen arus kas yang berasal dari kegiatan operasional dengan mengurangi saldo kas Perseroan dan mengoptimalkan penggunaan arus kas masuk untuk membiayai modal kerja pembiayaan konsumen. Likuiditas Perseroan tetap dijaga untuk membayar liabilitas Perseroan kepada pemasok, serta pengeluaran-pengeluaran rutin operasional Perseroan pada saat jatuh tempo. b.

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar 7,10X, 7,87X, 7,30X, 7,22X dan 7,37X Penurunan rasio tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan adanya pencairan liabilitas yang baru pada tahun 2015. c.

Imbal Hasil Investasi

Kemampuan imbal hasil aset Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan rasio laba bersih dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rasio imbal hasil aset Perseroan masing-masing 1,86%, 1,63%, 3,15%, 3,13% dan 2,66%. Imbal hasil aset tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 karena kenaikan realisasi pendapatan pembiayaan konsumen yang berkontribusi pada kenaikan laba bersih sebagai pengembalian atas total aset yang dikelola Perseroan. Imbal hasil aset tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 karena naiknya realisasi pendapatan pembiayaan. d.

Imbal Hasil Modal Sendiri

Rasio imbal hasil modal sendiri dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rasio imbal hasil modal sendiri masing-masing sebesar 15,03%, 14,50%, 26,16%, 25,74% dan 22,24% Imbal hasil modal sendiri tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 karena kenaikan realisasi pendapatan pembiayaan konsumen yang berkontribusi pada kenaikan laba bersih Perseroan. Imbal hasil modal sendiri tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 karena naiknya realisasi pendapatan pembiayaan konsumen. e.

Sumber Pendanaan

Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank, penerbitan obligasi untuk disalurkan sebagai pembiayaan konsumen. Pada tanggal 30 Juni 2015, saldo pinjaman bank Perseroan adalah sebesar Rp5.244.570 juta atau naik sebesar Rp953.428 juta (22,22%) dibandingkan dengan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta. Pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri atas pinjaman bank revolving sebesar Rp668.013 juta dan pinjaman bank non revolving sebesar Rp4.591.574 juta. Sedangkan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2014 pinjaman revolving sebesar Rp199.940 juta dan pinjaman bank non revolving sebesar Rp4.105.864 juta.

41 39

Saldo pinjaman bank per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta mengalami peningkatan Rp1.050.079 juta (32,40%) dibandingkan saldo pinjaman bank pada tahun 2013 sebesar Rp3.241.063 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya pembiayaan baru yang didanai oleh bank. Pada tanggal 30 Juni 2015, saldo surat berharga yang diterbitkan (sebelum beban emisi belum diamortisasi) adalah sebesar Rp1.250.000 juta atau turun sebesar Rp200.000 juta (13,79%) dibandingkan dengan saldo surat berharga yang diterbitkan (sebelum beban emisi belum diamortisasi) pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.450.000 juta. Saldo surat berharga yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2014 (sebelum beban emisi belum diamortisasi) sebesar Rp1.450.000 juta atau naik sebesar Rp250.000 juta (20,83%) dibandingkan dengan saldo surat berharga pada tahun 2013 sebesar Rp1.200.000 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pencairan obligasi berkelanjutan I tahap II sebesar Rp600.000 juta dan dikurangi pembayaran obligasi VI sebesar Rp350.000 juta.

9. CAPITAL EXPENDITURE Capital Expenditure merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan & prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan terutama yang berhubungan dengan keperluan pembukaan cabang-cabang baru. Sumber pendanaan untuk capital expenditure diperoleh dari sumber hasil usaha Perseroan. Pada periode enam bulan tahun 2015, pembelian aset tetap adalah sebesar Rp 20.938 juta atau turun sebesar Rp5.881 juta (21,93%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar Rp26.819 juta. Pada tahun 2013, pembelian aset tetap adalah sebesar Rp 27.382 juta atau naik sebesar Rp13.450 juta (96,54%) dibandingkan dengan pembelian aset tetap pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp13.932 juta.

C. KEMAMPUAN MANAJEMEN Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh manajemen yang terdiri dari para Direksi dan diawasi oleh jajaran Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman dibidang pembiayaan konsumen dalam industri kendaraan bermotor. Dalam jajaran pejabat seniornya Perseroan juga didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang luas dalam industri pembiayaan keuangan dan otomotif.

D. MANAJEMEN RISIKO Sejak awal berdiri, Perseroan telah menyadari bahwa penerapan manajemen risiko yang baik akan mendukung kinerja dari Perseroan sehingga manajemen risiko menjadi faktor yang penting bagi Perseroan dalam aktivitas kegiatan usahanya. Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan. Dalam aktivitas sehari-hari sebagai Perusahaan Pembiayaan, Perseroan mewajibkan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sehingga bermanfaat bagi Perseroan dan seluruh pihak terkait yang berkepentingan terhadap Perseroan. Dalam penerapannya, Perseroan banyak mengadopsi pola yang diterapkan oleh sektor perbankan sebagai sektor usaha di Indonesia yang lebih dahulu menerapkan konsep manajemen risiko. Perseroan, yang merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri, telah menerapkan manajemen risiko yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006, tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dalam Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, Perseroan telah melaksanakannya dalam kapasitasnya sebagai anak perusahaan dari Bank Mandiri. Aktivitas ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia, dimana penerapan manajemen risiko Perseroan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen Perseroan. Lebih lanjut kemitraan antara Perseroan dengan induk perusahaan merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan yang sama dalam mengelola pertumbuhan dan kinerja perusahaan dalam bisnis yang dinamis dan kompetisi yang ketat, namun tetap harus menyelenggarakan praktek usaha yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Perusahaan Pembiayaan merupakan jenis usaha yang banyak dipengaruhi risiko karenanya Perseroan terus berupaya untuk mengelola risiko tersebut dengan lebih baik. Berikut penerapan dan pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan.

42 40

a.

Risiko kredit

Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5 C (Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral). Setiap pengajuan dari konsumen wajib dilakukan survei langsung dengan konsumen dan dibantu oleh sistem secara online melakukan scoring secara otomatis untuk menentukan suatu aplikasi kredit layak tidaknya untuk dibiayai serta untuk aplikasi yang lolos scoring akan diputuskan melalui proses komite kredit sesuai wewenang memutuskan kredit. Selain itu Perseroan juga mempersiapkan tim administrasi dan collection yang baik dalam menangani pembayaran konsumen seperti, telecollection untuk menagih via telpon, ATM dan kantor pos Indonesia untuk mempermudah pembayaran angsuran dan penagihan via field collector serta dibentuknya satu unit tersendiri yaitu remedial dan special asset management untuk menangani kredit bermasalah. b.

Risiko likuiditas

Untuk mengatasi risiko likudiditas, maka Perseroan menjalin kerja sama dengan beberapa bank besar baik nasional maupun multinasional dalam berbagai alternatif sumber pendanaan yang kompetitif serta didukung dari Bank Mandiri untuk sumber pendanaan secara Joint Financing. c.

Risiko pasar

Untuk mengatasi risiko pasar, Perseroan telah melakukan berbagai upaya berupa tindakan mitigasi dengan baik, seperti : valuta yang digunakan baik funding maupun lending adalah Rupiah sehingga bisnis tidak terekpose pada perubahan nilai tukar, suku bunga Funding maupun Lending bersifat fix sehingga tidak terpengaruh oleh pergerakan SB Pasar, baik Funding maupun Lending telah memperhatikan dengan cermat missmatch maturity, dan sumber pendanaan berasal dari Join Financing Bank Mandiri yang telah diikat dengan Perjanjian Kerjasama. d.

Risiko operasional

Dalam mengatasi risiko operasional, Perseroan telah menerapkan system secara real time online ke semua cabang perseroan dengan dilengkapi Sistem Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap proses kerja yang disertai dengan pembatasan rambu-rambu melalui kebijakan perusahaan dan panduan dasar pengoperasian suatu proses. Selain itu perusahaan juga senantiasi memberikan pelatihan dan pengembangan seluruh karyawan Perseroan untuk meningkatkan kualitas dan kontrol yang baik. e.

Risiko kepatuhan

Untuk mengurangi risiko kepatuhan, maka Perseroan memiliki satuan kerja internal audit dan juga compliance untuk memastikan dipatuhinya semua peraturan dan kebijakan yang ada. Perseroan juga memiliki komite Audit untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan. Sebagai anak perusahaan Bank Mandiri, Perseroan akan selalu menjadi bagian perusahaan yang mengikuti kebijakan dan ketentuan regulator sepanjang sesuai dengan bisnis utama Perseroan. f.

Risiko hukum

Untuk mengurangi risiko hukum maka Perseroan melakukan pengelolaan risiko hukum dan menetapkan suatu kebijakan terkait hukum yang dari waktu ke waktu dilakukan kaji ulang untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan hukum dapat diakses oleh seluruh unit kerja. g.

Risiko reputasi

Untuk mengurangi risiko reputasi, maka pengelolaan risiko reputasi dilakukan oleh unit kerja Corporate Secretary yang memiliki satuan – satuan kerja yang bertugas menangani keluhan konsumen, menjalankan fungsi kehumasan dan melakukan respon pemberitaan negatif yang mempengaruhi reputasi Perseroan / menyebabkan kerugian Perseroan serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan para pemangku kepentingan yaitu Stakeholder. h.

Risiko stratejik

Pengelolaan risiko stratejik sudah dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dean Direksi. Perseroan sudah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana stratejik termasuk pengukuran pencapaian realisasi rencana bisnis dan kinerja serta penetapan batasan penyimpangan jika dimungkinkan dari rencana stratejik.

43 41

E. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut. a.

Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi yield enhancing income yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang. Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah down payment. Pembiayaan bersama Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung oleh pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (without recourse), pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (without recourse) disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama without recourse disajikan secara bersih di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Dalam pembiayaan bersama without recourse, Perseroan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan bagi Perseroan dan disajikan sebagai “Pendapatan Pembiayaan Konsumen”. b.

Investasi neto dalam sewa pembiayaan

Investasi neto dalam sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif. Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan. Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan. Investasi neto dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang. c.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan

44 42

peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas aset keuangan tersebut. Perseroan menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual, penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif. Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini. Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam “cadangan kerugian penurunan nilai”. Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai. d.

Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan interest bearing diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi. Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual. e.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2015 yang dianggap relevan.



PSAK No. 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan, yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

45 43



PSAK No. 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja, yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.



PSAK No. 46 (Revisi 2014): Pajak Penghasilan, yang diadopsi dari IAS 12, yang memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.



PSAK No. 48 (Revisi 2014): Penurunan Nilai Aset, yang diadopsi dari IAS 36, yang memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual (termasuk goodwill) atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.



PSAK No. 50 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Penyajian, yang diadopsi dari IAS 32, yang mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hokum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.



PSAK No. 55 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diadopsi dari IAS 39, yang menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrument keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal.



PSAK No. 60 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diadopsi dari IFRS 7, yang menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.



PSAK No. 68: Pengukuran Nilai Wajar, yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Perseroan telah menganalisa penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan kecuali yang dijelaskan berikut ini. i.

Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, Perseroan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

ii.

Pengukuran nilai wajar Pada tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, yang menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (exit price) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Perseroan. Perseroan telah menambahkan pengungkapan baru yang diwajibkan oleh PSAK No. 68 di Catatan 26 atas laporan keuangan.

ii.

Imbalan kerja Pada tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, dimana ketika imbalan pasca-kerja berubah maka porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi. Sebelum 1 Januari 2015, beban jasa lalu yang belum diakui (non-vested) diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (vested).

46 44

F. KUALITAS PENDAPATAN Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari aktivitas pembiayaan konsumen dalam bentuk pendapatan bunga, administrasi dan lain-lain. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan, strategi Perseroan antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Senantiasa membina kerjasama dengan Dealer Standarisasi prosedur pada semua proses kerja Penyempurnaan dan peningkatan kemampuan sistem teknologi informasi Prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan konsumen Memperkuat analisa risiko dan sistem pengelolaan manajemen risiko Kecepatan penanganan kredit bermasalah secara efektif dan efisien Pengawasan internal yang kuat Meningkatkan SDM yang kompeten sejak proses penyeleksian sampai dengan pemberian program pelatihan dan pendidikan

G. PROSPEK USAHA Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industri. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh OJK. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan TURI, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang. Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran.

47 45


48

V.

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut: 1. Risiko Kredit/Pembiayaan Risiko pembiayaan yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan pelanggan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan, baik pokok maupun bunga pinjaman. Risiko ini timbul dari pengelolaan piutang dan pemilihan target konsumen yang kurang hati-hati. Ketidaklancaran pembayaran angsuran maupun pokok jika terjadi dalam jumlah yang cukup besar, berdampak kepada menurunnya pendapatan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah industri ritel. 2. Risiko Pendanaan Risiko pendanaan timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan usaha pembiayaannya baik melalui dana perbankan maupun pasar modal yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Risiko pendanaan dari perbankan antara lain terkait dengan kebijakan perbankan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu kebijakan dimana suatu bank memiliki batas nilai kredit maksimal yang dapat diberikan kepada satu kelompok usaha. Perseroan sebagai anak perusahaan Bank Mandiri sehingga BMPK-nya terkait dengan BMPK Bank Mandiri. Sedangkan risiko pendanaan dari pasar modal terkait dengan batasan-batasan rasio keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan Obligasi ini dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi terdahulu dimana Perseroan harus mempertahankan rasio DER sebesar 10:1, sehingga apabila rasio keuangan tersebut mendekati batas yang diperbolehkan membuat Perseroan tidak mungkin lagi menambah jumlah pinjamannya. Kesulitan mendapatkan sumber pendanaan eksternal ini menghambat perkembangan usaha Perseroan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pelanggannya yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. 3. Risiko Persaingan Semakin meningkatnya permintaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini mengundang banyak pesaing usaha baru, yang tidak hanya datang dari perusahaan pembiayaan sejenis, namun juga dari sektor perbankan. Dampak langsung dari semakin tingginya persaingan ini adalah semakin kompetitifnya bunga pembiayaan yang diberikan ke pelanggan, sehingga pada gilirannya Perseroan mengalami penurunan margin dan akhirnya menurunkan tingkat profitabilitas Perseroan. Selain itu masuknya perbankan yang membiayai langsung konsumen pembeli kendaraan merupakan ancaman yang mengambil pangsa pasar perusahaan pembiayaan yang pada gilirannya menurunkan pendapatan Perseroan. 4. Risiko Operasional Risiko operasional timbul apabila sistem operasional, prosedur dan kontrol tidak berjalan dengan baik. Hal ini mempengaruhi kelancaran usaha dan kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang mengakibatkan penurunan kinerja dan daya saing Perseroan. Karena bisnis pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha sangat memerlukan administrasi yang rapi dan terkoordinasi, maka sistem operasional dalam hal pemberian dan penagihan kredit maupun biaya sewa guna usaha memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja Perseroan. Kontrol dan prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya menimbulkan kesulitan dalam hal penagihan kredit maupun biaya sewa guna usaha yang diberikan kepada para pelanggan. 5. Risiko atas Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yang diambil oleh Pemerintah secara langsung mempengaruhi sumber dana dan penggunaan dana Perseroan. Salah satu kebijakan yang berdampak negatif bagi kinerja Perseroan adalah kebijakan uang ketat yang mengakibatkan penyediaan (supply) dana menjadi langka dan selanjutnya meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman. 6. Risiko Tingkat Suku Bunga Peningkatan suku bunga pasar mengakibatkan semakin turunnya kemampuan membeli pelanggan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan. Seperti yang terjadi pada tahun 2005, peningkatan suku bunga yang drastis di bulan Agustus dan September 2005 telah mengakibatkan penjualan bulanan rata-rata mobil baru pada kuartal keempat mengalami penurunan sekitar 35% dari rata-rata tiga kuartal sebelumnya.

49 46

7. Risiko Perekonomian Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan. 8. Risiko Depresiasi Mata Uang Rupiah Kinerja Perseroan berpengaruh secara tidak langsung dengan terdepresiasinya mata uang Rupiah. Melemahnya mata uang Rupiah ini apalagi secara ekstrim seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dimana Rupiah terdepresiasi sekitar empat kali lipat (dari sekitar Rp2.300 per USD sebelum Juli 1997 menjadi di atas Rp14.000 di Juni 1998) langsung meningkatkan harga jual kendaraan bermotor yang mana sebagian dari komponennya masih harus diimpor dari luar Indonesia. Kenaikan harga kendaraan akibat depresiasi mata uang rupiah tersebut akan berdampak kepada melemahnya permintaan atas kendaraan bermotor yang pada gilirannya menurunkan aktivitas kegiatan pembiayaan Perseroan. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: a.

Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

b.

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manajemen Perseroan yang menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

50 47

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Kejadian penting setelah tanggal Laporan auditor Independen tersebut adalah sebagai berikut: Pada tanggal 10 November 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan batas kredit maksimum sebesar Rp200 miliar.

51 48


52

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN A.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation berdasarkan Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C24868.HT.01.01.TH'89, tanggal 1 Juni 1989, dan didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No 1206/1989, tertanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Pada awal berdiri, Perseroan adalah salah satu anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk (selanjutnya disebut TURI), sebuah perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 16 Mei 1995. Perseroan didirikan terutama dalam rangka menunjang pembiayaan konsumen bagi para pelanggan kelompok usaha TURI. Kegiatan utama kelompok usaha ini adalah dalam bidang Dealer resmi mobil baru, perdagangan mobil bekas, jasa perbengkelan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Pada tahun 1993 terjadi pengalihan saham Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PT Kharisma Setia Utama kepada PT Tunas Mobilindo Parama, anak perusahaan TURI berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham di bawah tangan tertanggal 19 Agustus 1993 yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 18 Agustus 1993. Selanjutnya untuk memperkuat kegiatan usaha, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) serta Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dan perubahan susunan anggota Direksi sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 373 tanggal 30 Juni 1995 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Kemudian untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.361 tanggal 30 Oktober 1996 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH, Notaris, di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Kedua Akta tersebut dimuat dalam Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Data Akta Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-60.HT.01.04.Th.97 tanggal 6 Januari 1997 dan Laporan Data Akta Perubahan telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia No.C2-HT.01.04-A.38 tanggal 6 Januari 1997. Kedua Akta berikut data-data tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.454/BH.09.05/II/97 tanggal 28 Februari 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 17 Maret 1998 Tambahan No.1604. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, maka pada tahun 1997, Perseroan merubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dari semula sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah), serta perubahan susunan Komisaris sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 323 tanggal 23 Agustus 1997 yang dibuat oleh Siti Rachmayanti, SH, Kandidat Notaris, Notaris Pengganti dari Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Pada tahun 2000, nama Perseroan diubah menjadi “PT Tunas Financindo Sarana” sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No.49, tanggal 18 Agustus 2000 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, Aktaakta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-2.1195.HT.01.04.TH.2000 tanggal 22 September 2000, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2229/RUB.09.05/IX/2000, tanggal 13 Oktober 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1, tanggal 2 Januari 2001, Tambahan No. 23. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimana setiap Perseroan Terbatas wajib menyesuaikan anggaran dasarnya disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, Perseroan telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, tanggal 6 Juni 2008, Tambahan No. 8164. Selain itu berdasarkan akta tersebut, Perseroan juga telah melakukan peningkatan modal dasar dari semula berjumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima

53 49

puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari semula Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) serta mengubah nilai nominal saham dari semula Rp500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Kemudian, Perseroan mengadakan perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr.Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009. Selain itu berdasarkan Akta tersebut, telah terjadi pengambilalihan saham-saham Perseroan sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan berubah dari semula TURI sebesar 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan PT Tunas Mobilindo Parama sebesar 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) menjadi TURI sebesar 1.225.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan Bank Mandiri sebesar 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen). Selanjutnya pada tahun 2009, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara No.10556. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan serta perubahan Pasal 11 ayat 3 butir a mengenai masa jabatan Direksi dan pasal 14 ayat 3 butir a mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0933690.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance Nomor AHU-AH.01.03-0925645 tanggal 20 April 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU- 3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015. Keterangan: Berdasarkan Surat Keterangan No.120/NOT/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Ny.Lenny Janis Ishak,S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai Surat Pernyataan tangggal 1 Desember 2015, proses pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny.Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta sedang dalam proses pengurusan.

Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1021/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19/KMK.017/2001, yang menyatakan pengesahan perubahan nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Adapun harta kekayaan Perseroan yang meliputi tanah, kantor beserta nilai, luas serta jenis kepemilikannya adalah sebagai berikut: No.

Kantor

Alamat

Luas (m2)

1

Jakarta (Kebon Kelapa)

Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 2/6 KebonKelapa, Jakarta Pusat

103

2

Jakarta (Jatinegara)

Jl. Raya JatinegaraTimur, Balimester, Jakarta Timur

117

3

Jakarta (Duren Tiga)

Jl. Duren Tiga, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

93 & 99

4

Bogor

Jl.Siliwangi No.60-B-1 Bogor 16720

100

Tangerang

Jl.Raya Merdeka No.89 B Tangerang 15111

104

5

54 50

Bukti Kepemilikan HGB No. 2594, Kota Jakarta Pusat HGB No.1389 Kotamadya Jakarta Timur HGB No.1389 Kotamadya Jakarta Timur HGB no.1597 Kotamadya Jakarta Selatan & HGB no.1598 Kotamadya Jakarta Selatan HGB No. 43, Kelurahan Lawanggintung HGB No. 183, Kotamadya Tangerang

Nilai Buku (Rp) per April 2015

Atas Nama

1.036.289.719

Perseroan

591.442.761

Perseroan

1.223.351.607

Perseroan

851.777.828

Perseroan

77.017.900

Perseroan

No.

Kantor

6

Bandung

7

Depok

8

Denpasar

9

10

Alamat Kopo Plaza Kaveling C 10-11 Jl Peta Lingkar Selatan Bandung 40232 Jl Margonda Raya Rukan Depok Mall Blok B No.50, Kemirimuka Beji, Depok 16423 Jl. Buluh Indah No.53 Kav. 1, Kelurahan PemecutanKaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali

Surabaya

Ruko Tenggilis Square Kav.5-7 Jl.Raya Tenggilis No.23 Kel. Kendangsari Kec.Tenggilis Mejoyo Surabaya

Cilegon

Ruko Cilegon Business Square Blok A No 6-7 Jl. Raya Komplek PCI Kel. Kedaleman Kec.Cibeber Cilegon

Luas (m2)

Bukti Kepemilikan

190

HGB No. 390 Kotamadya Bandung

78

HGB No. 134 Kotamadya Bogor

159

HGB No.64, Kota Denpasar

72, 72 & 106

75 & 75

11

Medan*)

Jalan Ringroad Kel.Tanjung Sari Kec.Tanjung Selayang Kota Medan

196,12 0,120 & 80

12

Semarang** )

Jalan Indraprasta 30-32 Kota Semarang

176 & 177

HGB no.774 Kotamadya Surabaya, HGB no.776 Kotamadya Surabaya & HGB no.779 Kotamadya Surabaya

Nilai Buku (Rp) per April 2015 18.568.739

Perseroan

42.425.000

Perseroan

3.250.146.895

Perseroan

6.875.741.167

HGB no.1833/Kelurahan Kedaleman & HGB no.1834/Kelurahan Kedaleman

Perseroan

3.796.363.636

Perseroan

[*]

Perseroan

[*]

Perseroan

Akta Jual Beli Nomor 42/2015, Akta Jual Beli Nomor43/2015, Akta Jual Beli Nomor 44/2015 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 06 keempatnya tertanggal 13 Agustus 2015 dibuat dihadapan Agusnita Chairiza, S.H.,SpN., Notaris di Kota Medan Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 9 tanggal 9 Juni 2015 dan Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 10 tanggal 9 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Agustinus Andy Toryanto, S.H.,Sp.N.,M.Kn., Notaris di Semarang

TOTAL

Atas Nama

17.763.125.252

Keterangan: *) Berdasarkan surat keterangan Nomor:46/NOT/ACH/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Agusnita Chairiza, S.H., Sp.N., Notaris di Medan, menyatakan bahwa peralihan balik nama sertifikat atas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan. **) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Oktober 2015, aset yang berlokasi di Jalan Indraprasta 30-32 Kota Semarang sedang dalam proses pengurusan balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

B.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut : Tahun 2007 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008, yaitu persetujuan atas peningkatan modal dasar dari semula Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari semula Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dilakukan dengan cara mengkapitalisasi saldo laba Perseroan bulan September 2007 serta merubah nilai nominal saham dari semula Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan, menjadi sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: 1. PT Tunas Ridean Tbk 2. PT Tunas Mobilindo Parama Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 10.000.000.000 1.000.000.000.000

Persentase (%)

1.875.000.000 625.000.000

187.500.000.000 62.500.000.000

75,00 25,00

2.500.000.000 7.500.000.000

250.000.000.000 750.000.000.000

100,00

55 51

Tahun 2009 – Sekarang Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan saham-saham kepunyaan dan atau milik PT Tunas Mobilindo Parama sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan saham-saham kepunyaan dan atau milik TURI sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nilai transaksi sebesar nilai nominal tersebut di atas, sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Dalam Rangka Pengambilalihan Perusahaan No.4 tanggal 6 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehingga dengan adanya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. PT Tunas Ridean Tbk Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 10.000.000.000 1.000.000.000.000

Persentase (%)

1.275.000.000 1.225.000.000

127.500.000.000 122.500.000.000

51,00 49,00

2.500.000.000 7.500.000.000

250.000.000.000 750.000.000.000

100,00

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan hingga diterbitkannya Prospektus.

C.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Dewan Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, bila diperlukan satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang Komisaris atau lebih, bila diperlukan satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya yaitu 3 (tiga) tahun. Tugas dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pada saat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.01 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.1020323 tanggal 6 Juni 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0050812.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0925646 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris (Independen)

: : :

Anton Setiawan Sarastri Baskoro Hanifah Purnama

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur

: : :

Ignatius Susatyo Wijoyo Ade Cahyo Nugroho Harjanto Tjitohardjojo

56 52

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS

Anton Setiawan, Komisaris Utama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Warga negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1946 dan berusia 69 tahun. Pendiri dari kelompok usaha Tunas Ridean Group antara lain sebagai pendiri PT Tunas Andalan Pratama, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Tunas Ridean Tbk dan Perseroan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan Universitas Nusantara di Jakarta pada tahun 1970. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai komisaris Perseroan sejak tahun 2009 hingga tahun 2010. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Rahardja Ekalancar (2012 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Ridean Tbk (2010 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk (1994 – 2010), Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2005 – sekarang), Komisaris Independen PT Metropolitan Kentjana Tbk (2009 – sekarang), Komisaris Utama PT Surya Sudeco (2005 – sekarang), Komisaris Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Asset Sarana (2002 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997 – sekarang) dan Komisaris Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (1997 – sekarang). Sarastri Baskoro, Komisaris

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1960 dan berusia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mathematic Economy di York University, Canada, pada tahun 1983 dan S2 Magister Banking & Finance di Monash University, Australia, pada tahun 1995. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 sampai saat ini. Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Executive Vice President Consumer Loans Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000 – sekarang), Komisaris Utama PT Mandiri Tunas Finance (2009 – 2010), Consumer Banking Director PT Bank Papan Sejahtera (1996 – 1997) dan Assistant Vice President Credit Cycle Head Citibank Card Centre (1983 – 1991). Hanifah Purnama, Komisaris (Independen)

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1961 dan berusia 54 tahun. Menyelesaikan pendidikan di University of Southern California, Los Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Electrical Engineering pada tahun 1984 dan Master of Business Administration di California State Polytechnic University, Pomona, pada tahun 1987, keduanya di Amerika Serikat. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan juga sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. Menjabat sebagai General Manager PT International Master Plan Development (2005 – 2008), Komisaris Independen di PT Tunas Financindo (2005 – 2008), Vice President Treasury Operations HSBC Indonesia Management Office (2002 – 2003), Operations and Credit Manager PT HSBC Securities Indonesia (2000 – 2001), Direktur Operasi dan Keuangan PT Kharisma Bank (1991 – 1998), General Manager PT Tritunggal Duta Perkasa tahun 1990, dan Cost

57 53

Analyst Electronic Plating Service Inc, Gardena, Amerika Serikat (1988 – 1989) dan Analyst di Wells Fargo Bank N.A, Commercial Banking Group, Los Angeles, Amerika Serikat (1987 – 1988).

DlREKSI

Ignatius Susatyo Wijoyo, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1969 dan berusia 46 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1993 dan S2 Manajemen Internasional di Prasetya Mulya pada tahun 2006. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2010 hingga saat ini. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Perseroan (2009 - Juni 2010). Pernah menjabat sebagai Senior General Manager Recovery Asset Management Division & Recovery Division di PT Adira Dinamika Multifinance (2006-2009) dan Operation Division Head PT Astra Sedaya Finance (2005). Memulai karir sebagai Management Trainee di PT Toyota Astra Motor (1993).

Harjanto Tjitohardjojo, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1968 dan berusia 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Krida Wacana, Jakarta pada tahun 1991. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010 sebagai Direktur Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Tunas Toyota (2006 – 2010),Operation Director Tunas Toyota (2004 – 2006),Operation Manager Tunas Toyota (2000 – 2004), Kepala Cabang beberapa Dealer Tunas Toyota (1995 – 2000) dan Sales Manager Toyota Astra International GSO (1993 – 1994). Memulai karir sebagai Management Trainee Auto 2000 (1991 – 1993). Ade Cahyo Nugroho, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1978 dan berusia 37 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2002 dan Master in Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherland, pada tahun 2011 melalui program beasiswa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bergabung dengan Perseroan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai Deputi Direktur. Beliau pernah menjabat beberapa posisi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu sebagai Department Head Decision Support Consumer Finance pada Strategic & Performance Group (Juni 2012 – Oktober 2014), Senior Manager Strategic & Performance Group (Maret 2007 – May 2010), Manager General Admin & Support – Finance & Strategy Directorate (Maret 2005 – Maret 2007). Karir beliau di Bank Mandiri diawali sebagai peserta Officer Development Program (ODP) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2003. Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Penjaminan.

58 54

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, dan 2014 serta 30 Juni 2015, masing-masing sebesar Rp2.056 juta, Rp2.731 juta, Rp3.819 juta dan Rp3.230 sedangkan jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, dan 2014 serta 30 Juni 2015, masing-masing sebesar Rp6.821 juta, Rp7.190 juta, dan Rp10.011 juta serta Rp6.998 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Hengki Heriandono sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 24 April 2010 sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. 0263/SK-TTP/HRD/IV/2010 tanggal 24 April 2010. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan: Nama Nomor Telepon Faksmili E-mail Alamat

: : : : :

Hengki Heriandono (62-21) 2305608 (62-21) 2305618 [email protected] ; [email protected] Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs Web Perseroan; b) Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; c) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; d) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.

Komite Audit Sesuai dengan Peraturan POJK 36/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.Kep.Kom/001/2012 tertanggal 12 Maret 2012, dengan susunan sebagai berikut: Ketua Anggota Anggota

: : :

Hanifah Purnama Rodion Wikanto Njotowidjojo Sunardi Edirianto

Tugas Komite Audit Perseroan meliputi : 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan. 2. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. 3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. 4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

59 55

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee. 6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya. 7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris. 8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan. 9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan. 10. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perseroan. Hanifah Purnama, Ketua Komite Audit Beliau selain menjabat sebagai Komisaris Independen juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2005 hingga saat ini. Rodion Wikanto Njotowidjojo, Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 51 tahun, dilahirkan pada tahun 1961, anggota Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. Memiliki latar belakang pendidikan teknik mesin dari Akademi Tehnik Mesin Industri, Solo pada tahun 1984 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari IPWI Jakarta pada tahun 1992. Saat ini selain menjabat sebagai anggota Komite Audit perusahaan semenjak tahun 2009, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit pada PT. Indo Kordsa Tbk. sejak tahun 2007, PT. Tunas Ridean Tbk. sejak tahun 2007, PT. BD Agriculture Indonesia sejak tahun 2008, dan PT. Sierad Produce Tbk. sejak tahun 2009. Menjabat sebagai Manufacturing Director Pada PT. United Can Company (2003-2006). Pada ADR Group of Companies, beliau menjabat beberapa posisi penting, diantaranya sebagai President Director pada PT. Bank Eksekutif Internasional (1993-1998) dan PT. Adrindo Executive Finance (1998-1999), sebagai Vice President pada PT. Selamat Sempurna Tbk. (1998-2001), sebagai Operation Director pada PT. Prapat Tunggal Cipta (1998-2002), dan sebagai Independent Commissioner & Head of Audit Committee pada PT. Andhi Chandra Automotive Product Tbk. (2001-2003). Sebagai Bussiness Development Manager pada PT Inti Putramodern (1988-1992), Sebagai Ass. Production Director pada PT Matahari Alka (1987-1988). Dan Beliau memulai karir pada PT Cakung Utama Indonesia sebagai Assistant Factory Manager (1984-1987). Sunardi Edirianto, Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir pada tahun 1953, anggota Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 1984 dan menyandang gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Beliau pernah menjabat sebagai Regional Internal Control Manager Assistant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kanwil VII Semarang (2006-2009), Senior Relationship Manager BBD Cabang Duta Merlin Jakarta (1998-2000), Internal Control BBD cab. Duta Merlin Jakarta (1997-1998), dan Relationship Manager BBD Cabang Kudus (1992-1997).

Komite Nominasi dan Remunerasi Sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.Kep.Kom/01/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance tertanggal 26 November 2014 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.002/SK-KNR/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Anggota : Anggota merangkap sekretaris Komite :

Hanifah Purnama Sarastri Baskoro Nenny Lasmanawati

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan meliputi : Terkait dengan fungsi nominasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a.Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b.kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; c.kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi/Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS. Terkait dengan fungsi remunerasi : 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

60 56

a.struktur remunerasi; b.kebijakan atas remunerasi; c.besaran atas remunerasi; 6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterma masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

D.

SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen, sumber daya manusia yang profesional adalah mutlak. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Perseroan menerapkan metode rekrutmen dan seleksi yang tepat dan cepat dalam menjaring SDM yang berkualitas serta kompeten di bidangnya dengan mengacu pada rencana bisnis unit kerja berdasarkan Man Power Planning (MPP). MPP berisi beberapa persyaratan kompetensi SDM yang dipilih melalui proses seleksi yang transparan, obyektif, dan profesional, yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan (business plan) Perseroan sesuai dengan keputusan dari Manajemen. Perhitungan mengenai jumlah MPP bersumber dari hal-hal berikut 1. 2.

Masukan masing-masing Kepala Divisi terhadap target yang telah ditetapkan Manajemen yang mengacu pada evaluasi produktivitas masing-masing divisi atau unit kerja. Keputusan budget MPP yang telah disetujui oleh Manajemen.

Selama ini sampai dengan bulan Juni 2015, kegiatan perekrutan yang dilakukan Perseroan kurang lebih sebanyak 15 kegiatan, di antaranya walk in interview, job fair dan campus hiring. Pelatihan dan Potensi Perseroan selalu berusaha untuk menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Sistem pelatihan ditujukan sebagai media pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ditata secara sistematis berdasar kebutuhan. Pelatihan dilakukan secara rutin dan terstruktur untuk memastikan terpenuhinya kompetensi yang dibutuhkan, sekaligus untuk mempersiapkan karyawan-karyawan handal yang direncanakan menduduki posisi strategis di masa yang akan datang. Dalam sistem pelatihan, Perseroan memilki model standar kompetensi yang menjadi dasar dan arah pengembangan karyawan dan dalam pelaksanannya selalu dilakukan secara terjadwal berdasarkan matriks pelatihan yang telah ditetapkan dan dikaji ulang setiap tahunnya. Bentuk pelatihan dan pendidikan yang diberikan pada dasarnya terdiri dari 2 fokus, yaitu hard skill dan soft skill. Untuk pendidikan dan pelatihan yang sifatnya soft skill, Perseroan menjalankannya berdasarkan matriks pelatihan yang sudah disiapkan untuk tiap posisi, baik itu untuk level staf, supervisor dan manajer. Matriks pelatihan untuk staf antara lain Time Management. Untuk level supervisor antara lain Effective Supervisory, Presentation Skills,dan effective communication. Sedangkan untuk level manajer antara lain Leadership, Problem Solving Decision Making, dan Coaching & Counseling. Untuk pelatihan yang sifatnya hard skill, secara reguler masing-masing organisasi fungsional Perseroan juga mengadakan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan fungsinya masing-masing, contohnya : Basic SO Training, Metode Survei, Credit Analysis for SO, dan lain-lain. Selain itu juga, untuk memastikan proses kaderisasi di Perseroan, mulai tahun 2007 sudah dijalankan program Succession Plan untuk level manajer, sehingga ada kelas-kelas khusus yang diharapkan dapat mengisi kompetensi supervisor-supervisor terbaik untuk dijadikan manajer diantaranya program Manager Development Program (MDP) & Area Manager Development Program (AMDP). Serikat Pekerja Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Komposisi Jumlah Karyawan Pada tanggal 30 Juni 2015 memiliki sumber daya manusia sejumlah 3.639 karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian. Menurut Jabatan Jabatan Staff Supervisor Manager Direksi/ Dewan Komisaris Jumlah

30 Juni 2015 2.762 703 168 6 3.639

61 57

2014 2.540 628 156 5 3.329

2013 2.100 528 159 6 2.793

31 Desember 2012 1.768 446 151 6 2.371

2011 1.435 399 132 6 1.972

2010 1.374 316 122 6 1.818

Menurut Pendidikan

Pendidikan Sekolah Dasar SLTP dan sederajat SLTA dan sederajat Akademi Sarjana Jumlah

30 Juni 2015

2014

1 618 795 2225 3.639

1 606 735 1.987 3.329

31 Desember 2013 1 530 684 1.578 2.793

Menurut Jenjang Usia

Usia < 20 Tahun 20 – 29 Tahun 30 – 39 Tahun 40 – 49 Tahun > 50 Tahun Total

30 Juni 2015

2014

2 1586 1802 227 22 3.639

2 1.342 1.740 223 22 3.329

2012 1 418 518 1.434 2.371

2011 1 412 417 1.142 1.972

2010 2 425 363 1.028 1.818

31 Desember 2013 4 1.270 1.328 177 14 2.793

2012 3 1139 1083 140 6 2.371

2011 3 856 970 137 6 1.972

2010 11 852 821 128 6 1.818

Dari jumlah karyawan 3.639 orang tersebut, sebanyak 1.253 orang merupakan karyawan kontrak. Sampai saat ini Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja. Kesejahteraan Karyawan Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan karyawan melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti: a. BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua. b. BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Pemerintah terhitung 1 Januari 2015 c. Tunjangan makan, transportasi, kinerja dan untuk jenjang tertentu berupa program kepemilikan kendaraan dan asuransi kesehatan d. Tunjangan pengobatan e. Tunjangan Hari Raya dan Bonus f. Penilaian Prestasi Kerja Tahunan yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan masukan tentang kebutuhan pelatihan, pengembangan karir serta peninjauan gaji, dimana Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimal Provinsi ( UMP ) sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

62 58

E.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Sumber: Perseroan

63 59

F.

STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan :

Sumber: Perseroan

Berikut ini merupakan tabel hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan: Nama Anton Setiawan Sarastri Baskoro Hanifah Purnama Ignatius Susatyo Wijoyo Ade Cahyo Nugroho Harjanto Tjitohardjojo Catatan : TURI : PT Tunas Ridean Tbk BM : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

G.

Jabatan pada Perseroan Komisaris Utama Komisaris Komisaris (independen) Direktur Utama Direktur Direktur

Jabatan pada TURI Komisaris Utama -

-

Jabatan pada BM

SEVP Consumer Loan Group

-

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 2 (dua) pemegang saham utama yang berbentuk badan hukum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk.

1.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

a. Riwayat Singkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero). Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-16561 HT.01.01.Th.98 tertanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.09031827089 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No.3264/BH.09.03/X/98 tanggal 9 Oktober 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No.6859 Tahun 1998.

64 60

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank Mandiri Tbk telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.” No.48 tanggal 25 Juni 2008, dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Keputusannya No.AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 8 Juli 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No.AHU-0056772.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008. Anggaran Dasar Bank Mandiri telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN2015 tanggal 16 April 2015.

b. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 April 2015, maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan.

c. Permodalan Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 April 2015, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai berikut : Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna - Saham Biasa Seri B Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna - Saham BiasaSeri B Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) - Saham BiasaSeri B Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp500,00 per saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

32.000.000.000

16.000.000.000.000

1 31.999.999.999

500 15.999.999.999.500

0,0 100,0

1 13.999.999.999

500 6.999.999.999.500

0,0 60,00

9.333.333.333 23.333.333.333 8.666.666.667

4.666.666.666.500 11.666.666.666.500 4.333.333.333.500

40,00 100,0 100,0

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.26 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Himawan Sutanto,S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan tertanggal 4 Agustus 2015 Nomor 18/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VII/2015 selaku pengganti Ashoya Ratam,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0960887 tanggal 31 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3547948.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 31 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:

65 61

Dewan Komisaris Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris

: : : : : : : :

Darmin Nasution Imam Apriyanto Putro Dra.Aviliani Abdul Aziz Goei Siauw Hong Ir Bangun Sarwito Kusmulyono Suwhono Askolani

Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : : : : : : : : :

Budi Gunadi Sadikin Sulaiman Arif Arianto Sentot A. Sentausa Ogi Prastomiyono Pahala Nugraha Mansury Royke Tumilaar Drs.Hery Gunardi Kartini Sally Ahmad Siddik Badruddin Kartika Wirjoatmodjo Tardi*)

Keterangan: *): Efektif menunggu persetujuan fit & proper test dari OJK

e. Kegiatan Usaha Bank Mandiri adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada konsumen yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Retail, Consumer Finance dan Treasury & International Banking. Bank Mandiri pada saat ini memiliki anak-anak perusahaan untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Mandiri (perbankan syariah), AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Bank Sinar Harapan Bali (UMKM) dan Mandiri Tunas Finance (perusahaan multifinance).

f. Ikhtisar Keuangan Pokok Di bawah ini disajikan data keuangan penting Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Uraian Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Pendapatan Bunga, Syariah dan Premi – bersih Jumlah Pendapatan Opersional Lainnya Jumlah Beban Operasional Lainnya Laba Operasional Laba Bersih

2.

30 Juni

2015 914.075.204 804.813.395 109.261.809 22.755.410 8.140.774 (17.811.962) 13.086.404 9.958.804

2014 855.039.673 750.195.111 104.844.562 19.883.923 7.275.163 (14.606.938) 12.557.461 10.640.437

2014 855.039.673 750.195.111 104.844.562 41.812.994 14.687.815 (25.374.351) 25.978.106 20.654.783

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2013 2012 733.099.762 635.618.708 644.309.166 518.705.769 88.790.596 76.532.865 36.435.424 29.693.664 14.686.637 11.897.822 (22.533.779) (18.913.028) 23.551.711 19.625.447 18.829.934 16.043.618

PT Tunas Ridean Tbk (“TURI”)

a. Riwayat Singkat PT Tunas Ridean Tbk, (”TURI”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.102 tanggal 24 Juli 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 141 tanggal 24 Oktober 1980, keduanya dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/140/1, tanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1431/1983 tanggal 17 Maret 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 21 Oktober 1983 Tambahan No.935. Anggaran Dasar TURI telah beberapa kali diubah, diantaranya dalam rangka TURI melaksanakan Penawaran Umum saham kepada masyarakat berdasarkan Akta No.224 tanggal 26 November 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman

66 62

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3721.HT.01.04.TH.95 tanggal 30 Maret 1995, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.1084/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 17 November 1995, Tambahan No.9527. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TURI telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.43 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No.AHU-73009.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 , anggaran dasar tersebut telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 6 Mei 2010 yang dibuat dihadapan nyonya Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-11859 tanggal 14 Mei 2010. Anggaran dasar TURI terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015. Akta tersebut menyetujui perubahan pada Pasal 10 – Pasal 24 dan Pasal 27- 29 Anggaran Dasar TURI.

b. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TURI sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHUAH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015, maksud dan tujuan TURI adalah sebagai berikut: 1. 2.

Maksud dan tujuan TURI ialah: Berusaha dalam bidang keagenan, distributor, industri, perdagangan, pengangkutan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor dan kontraktor. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas TURI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Menjalankan usaha dalam bidang keagenan penjualan kendaraan bermotor baik dari dalam maupun luar negeri termasuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; 2. Menjalankan usaha dalam grosir, leveransir dan distributor barang-barang dagangan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor; 3. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor; 4. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk didalamnya perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau; 5. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat; 6. Menjalankan usaha dalam bidang perencana, pelaksana dan pemborong dari bangunan, jalan dan jembatan serta pekerjaan sipil lainnya.

c. Permodalan Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TURI yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom per tanggal 31 Agustus 2015 struktur permodalan TURI adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: 1. PT Tunas Andalan Pratama 2. Jardine Cycle & Carriage Ltd 3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp25 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 10.000.000.000 250.000.000.000 2.446.009.000 2.446.009.000 687.982.000 5.580.000.000 4.420.000.000

67 63

61.150.225.000 61.150.225.000 17.199.550.000 139.500.000.000 110.500.000.000

Persentase (%) 100,000 43,835 43,835 12,329 100,000

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TURI No.07 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sesuai dengan suratnya perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Tunas Ridean Tbk. No.AHU-AH.01.03-0948552 tanggal 6 Juli 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sesuai dengan suratnya perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Tunas Ridean Tbk No.AHU-AH.01.03-0933690 tanggal 21 Mei 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TURI adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama (Independen) Komisaris Komisaris Komisaris (Independen)

: : : : :

Anton Setiawan Dr. Cosmas Batubara Debby Katarina Setiawan Haslam Preeston Heng Carla Hendriek

: : : : :

Rico Adisurja Setiawan Hong Anton Leoman Kent Theo Tenny Febyana Halim Nugraha Indra Permadi

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur tidak terafiliasi

e. Kegiatan Usaha TURI pada awalnya adalah importir dan penjual mobil baru dan bekas merek Fiat, Holden, dan Mercedes-Benz yang mengawali usahanya dengan nama Tunas Motor pada tahun 1967. Sejak tahun 1974, Tunas Ridean mendapat kepercayaan dari PT Astra International Inc (ATPM Toyota dan Daihatsu) untuk menyalurkan kendaraan bermotor tersebut di daerah Jakarta. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, TURI kemudian juga ditunjuk menjadi Dealer resmi mobil BMW untuk wilayah DKI Jakarta dan Bandung, Peugeot dan mobil Daihatsu untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bengkulu dan Lampung Selatan. Untuk sepeda motor Honda, TURI menjadi main Dealer untuk wilayah Lampung dan Dealer untuk wilayah Riau, Bengkulu, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Yogyakarta, Kalimantan bagian Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Bali. TURI adalah grup otomotif independen terbesar di Indonesia yang mempunyai jaringan pemasaran mencakup kota-kota besar di Indonesia yaitu 138 outlet di seluruh Indonesia. Melalui anak perusahaannya, TURI memiliki cabang Toyota sebanyak 20 cabang, BMW sebanyak 7 cabang, Daihatsu sebanyak 17 cabang, Peugeot sebanyak 1 cabang, Honda sebanyak 74 cabang, rental sebanyak 17 dan Isuzu sebanyak 2 cabang. f. Ikhtisar Keuangan Pokok Di bawah ini disajikan data keuangan penting TURI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, yang berisi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Uraian Jumlah Aset JUmlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Pendapatan bersih Jumlah Beban pokok pendapatan Laba Kotor Laba Tahun Berjalan

30 Juni 2015 2014 4.279.236 4.125.817 2.025.360 2.050.978 2.253.876 2.074.839 5.241.819 5.839.785 (4.905.708) (5.491.130) 336.111 348.655 127.917 143.863

68 64

2014 3.962.895 1.809.652 2.153.243 11.026.638 (10.378.784) 647.854 254.019

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2013 2012 3,465,316 3.312.385 1,478,154 1.544.086 1,987,162 1.768.299 11,013,736 9.963.157 (10,304,336) (9.118.172) 709,400 844.985 307,611 420.088

H.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Perusahaan-perusahaan afiliasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Tunas RideanTbk. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain: a.

Aset

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015

Kas pada bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank DKI PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Jumlah Kas pada bank

200.000 313 454 25 24 23 200.839

Deposito berjangka PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jumlah Deposito berjangka

50.000 3 50.003

Piutang pembiayaan konsumen Personel manajemen kunci Grup PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Berdikari (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) PT Perikanan Nusantara Jumlah Piutang pembiayaan konsumen

4.289 45 11 4 2 19 4.370

Piutang lain-lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Tunas Ridean Tbk. Jumlah piutang lain-lain

302.391 26.173 620 329.184

Sewa dibayar di muka PT Bumi Daya Plaza PT Wahana Optima Permai Jumlah sewa dibayar di muka

839 5 844

Jumlah aset kepada pihak berelasi Persentase terhadap total aset

b.

585.240 7,11%

Liabilitas


Utang lain-lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk. Jumlah utang lain-lain

78.101 240 78.341

Beban masih harus dibayar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah beban masih harus dibayar

2.479 940 795 71 4.285

Pinjaman bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah pinjaman bank

1.378.457 324.380 337.086 24.527 2.064.450

Surat berharga yang diterbitkan PT Taspen (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Dana Pensiun Bank Mandiri BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan PT Bank Jatim PT AXA Mandiri PT Asuransi Jasa Raharja Putra PT Bumi Daya Plaza PT Mandiri AXA General Insurance

160.000 92.750 80.000 25.000 60.000 20.000 5.000 5.000 3.000

69 65

30 Juni 2015 2.000 1.000 453.750

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) DPLK Bank Mandiri Jumlah surat berharga yang diterbitkan Jumlah liabilitas kepada pihak berelasi Persentase terhadap total liabilitas

c.

2.600.826 36,06%

Pendapatan


Pembiayaan konsumen Personil manajemen kunci Grup PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Perikanan Nusantara. PT PINDAD (Persero) PT Berdikari (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) Jumlah Pembiayaan konsumen

945 12 6 4 3 1 971

Bunga PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank DKI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah Pendapatan Bunga

2.297 825 7 12 5 1 3.147

Lain-lain PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jumlah Pendapatan Lain-lain

33.868 33.868

Jumlah pendapatan dari pihak berelasi Persentase terhadap total pendapatan

37.986 4,13%

d.

Beban


Beban umum dan administrasi Beban sewa gedung PT Bumi Daya Plaza PT Wahana Optima Permai Jumlah beban umum dan administrasi

2.933 156 3.089

Beban gaji dan tunjangan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Dewan Komisaris Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan Tantiem

1.892 1.338

Dewan Direksi Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan Tantiem Jumlah beban gaji dan tunjangan

4.023 2.975 10.228

Beban Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank DKI PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah Beban Keuangan

80.618 16.991 14.866 1.782 114.257

Jumlah beban kepada pihak berelasi Persentase terhadap total beban

127.574 17,85%

e.

Sifat hubungan dengan pihak afiliasi

Pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Tunas Ridean Tbk PT Bumi Daya Plaza PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) PT AXA Mandiri PT Mandiri AXA General Insurance Dana Pensiun Bank Mandiri DPLK Bank Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan PT Adhi Karya

70 66

Sifat hubungan dengan pihak berelasi Pemegang saham mayoritas Pemegang saham minoritas Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank Mandiri sebagai pendiri Bank Mandiri sebagai pendiri Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara

Pihak berelasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) PT Taspen (Persero) PT Asuransi Jasa Raharja Putra PT Reasuransi Internasional Indonesia PT Perikanan Nusantara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) PT Pindad (Persero) PT Berdikari (Persero) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Jatim PT Wahana Optima Permai Personil manajemen kunci Grup/Group’s Key management personnel

Sifat hubungan dengan pihak berelasi Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara Badan usaha milik daerah Badan usaha milik daerah Badan usaha milik daerah Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri

Dalam transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan menerapkan kebijakan harga dan syarat yang sama dengan transaksi dengan pihak ketiga. Manajemen berpendapat, transaksi-transaksi afiliasi dilakukan dengan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

I.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

PERJANJIAN KERJASAMA No. 1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Keterangan Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Induk Penyediaan Jasa Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Kerjasama Pemberian Perlindungan Asuransi Jiwa Kepada Nasabah Perseroan Kerjasama Pemberian Perlindungan Asuransi Jiwa Kepada Nasabah Perseroan

Nomor dan Tanggal Perjanjian

Pihak Ketiga Financial

Jangka Waktu

No. MTF: 136/PKS-LGL/MTF/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012

PT AXA Indonesia

No.[005/BTEL-PKS/MANDIRI TUNAS FINANCE/I/2013] No.MTF:001/PKSLGL/MTF/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Fasilitas Car Ownership Program antara Perseroan dan BTEL tanggal 2 Januari 2014

PT Bakrie Telecom Tbk

1 Januari 2019

No. MTF: 010/PKS-LGL/MTF/I/2013 tanggal 23 Januari 2013

PT JCO Donut & Coffee

22 Januari 2018

No. MTF: 057/PKS-LGL/MTF/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012

PT Mandiri AXA General Insurance

8 Februari 2017

Nomor: 055A/PKS-LGL/MTF/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013

PT Asuransi Aksata

13 Juni 2018

Nomor: 035/PKS-LGL/MTF/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

PT Relife Realty Indonesia

No.MTF: 082A/PKS-LGL/MTF/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014

PT Arthaasia Finance

No.MTF: 096/PKS-LGL/MTF/VIII/2014 Tanggal 8 Agustus 2014

PT Panasonic Gobel Eco Solutions Sales Indonesia

7 Agustus 2019

No.MTF: 1088/PKS-LGL/MTF/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014

PT Bekaert Southern Wire

21 Oktober 2019

No.MTF: 005B/PKS-LGL/MTF/II/2015 Tanggal 2 Februari 2015

PT Arnott’s Indonesia

2 Februari 2016

No.MTF: 014/PKS-LGL/MTF/III/2015 Tanggal 5 Maret 2015

PT Trouw Indonesia

5 Maret 2020

No.MTF: 010/PKS-LGL/MTF/III/2014 Tanggal 3 Maret 2014

PT Modern International Tbk

2 Maret 2019

No.MTF: 095E/PKS-LGL/MTF/VIII/2014 dan No.AMFS: 051A/ AGR-Lgl/AMFS/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014

PT AXA Mandiri Financial Services

31 Juli 2017 dan dapat diperpanjang oleh para pihak

No.MTF: 036/PKS-LGL/MTF/V/2013 dan No.AMFS: 002/AGR-Leg/AMFS/4/2013 tanggal 20 Mei 2013


20 Mei 2016 dan dapat diperpanjang oleh para pihak

Agrapana

Nutrition

15

Kerjasama Penawaran Produk Asuransi Kesehatan

No.MTF: 114/PKS-LGL/MTF/XII/2014 No.AMFS: 065/AGR-Lgl/AMFS/XI/2014 Tanggal 1 Desember 2014


16

Kerjasama Asuransi Jiwa Debitur

No. 013/PKS-LGL/MTF/II/2012-No. 408A/CIGNA-MTF/II/12 tanggal 1 Februari 2012

PT Asuransi CIGNA

71 67

4 Desember 2017

15 Mei 2018 15 Juli 2019

30 November 2016 dan dapat diperpanjang oleh para pihak 29 Oktober 2013 dan diperpanjang otomatis satu kali

No.

Keterangan


17

Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa

No.MTF: 051/PKS-LGL/MTF/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014

18

Kerjasama Notebook

No.003/PKS-LGL/MTF/I/2013 Januari 2013

19

Kerjasama Layanan Mobile

20

Kerjasama Pembiayaan

Sewa

PC

dan

tanggal

Pihak Ketiga

2

No.069/JM-FSI/SMS Broadcast-PT Mandiri Tunas Finance/III/2012 No.:040B/PKSLGL/MTF/V/2012 tanggal 1 Mei 2012

28 Oktober 2013

PT ACE LIFE Assurance PT Intikom Berlian Mustika

PT Informasi Indonesia

Teknologi

Bank Mandiri Mandiri AXA Insurance

dan PT General

21

Kerjasama Layanan Pemrosesan Tagihan Biller

No.MTF:[148.1A/PKS-LGL/MTF/XII/2013] No.PAC: [0016/PAC/I/2014]

PT Sarana Pactindo

22

Penerimaan Pembayaran Secara Host To Host

No.MTF: 098/PKS-LGL/MTF/IX/2013 No.Bank Mandiri: CBB.WTB/ICS.042/2013 tanggal 17 September 2013

Bank Mandiri

23

Pengelolaan Post Dated Cheque Warehouse

24

Sewa Kendaraan

25

Kerjasama Mitsubishi

26

Kerjasama Pembayaran Pembiayaan

27

Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor

28


29


30


31


32


33


34

Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit

35

Perjanjian Kerjasama

36

Kerjasama Program Pemberian Kerjasama Kartu Keanggotaan MTF & Penyedia Merchant CO Branding

37.

Paket

Kendaraan

Penerimaan Angsuran

Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Merek Maxus Dengan

No.MTF: 002a/PKS-LGL/MTF/I/2014 No.BM: TBG.PRD/CMD/PKS/006/2014 Tanggal 27 Februari 2014 No.ASSA:LT-00002917/LEG/IX/2013 No.MTF:098AA/PKS-LGL/MTF/IX/2013 tanggal 17 September 2013 No.MTF: 001.1B/PKS-LGL/MTF/I/2015 No.KTB: 178/KTB-Agr/I/2015 Tanggal 23 Januari 2015 No.POS: PKS.210/DIRUT/1214 No.MTF: 117/PKS-LGL/MTF/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 No.MTF: 009F7/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.ACA: 002A/DIR/EA/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 No.MTF: 001B/PKS-LGL/MTF/I/2015 No.AJP: PKS.003.DIR.02.15 tanggal 5 Januari 2015 No.MTF: 009F5/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.ASM: 498/PKS-LS/MTF-ASM/XII/2014 tanggal 28 Februari 2014 No.MTF: 009FF/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.AAD: 031/AAD-LEG-AGR/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 No.MTF: 009F4/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.Jasindo: PKS.11D/AJI/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 No.MTF: 151/PKS-LGL/MTF/XII/2013 No.MAGI: 040/MAGI-LC/XI/2011 tanggal 31 Desember 2013 No.MTF: 134/PKS-LGL/MTF/XII/2014 No.ACP: 034/Dir-ACP/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 No.MTF: 022/PKS-LGL/MTF/IV/2015 No.Inhealth : 504/KTR/0415 tanggal 1 April 2015 No. MTF: 024/PKS-LGL/MTF/V/2015 No. PLN: 0318.PJ/DAN.02.07/DIVMUM/2015 Tanggal 4 Mei 2015 No.MTF: No.103A/PKS-LGL/MTF/IX/2014 No.El John: 067/EMW-MTF/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Yang di Addendum Kedua berdasarkan No. MTF: 024/PKS-LGL/MTF/IX/2015 No. El John: 077/EMW-MTF/IX/2015 Tanggal 15 September 2015 No.142A/PKS-LGL/MTF/XI/2015 tanggal 19 November 2015

72 68

Jangka Waktu selama 3 (tahun) 6 Juli 2016 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung pada tanggal diterimanya mesin 16 April 2013 serta diperpanjang secara otomatis untuk tahun-tahun berikutnya, kecuali diakhiri atas persetujuan para pihak 4 November 2016 3 (tiga) tahun sejak tanggal mulai layanan Pembayaran Online Yang dinyatakan dalam Berita Acara Mulai operasional 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun

Bank Mandiri

27 Januari 2016

PT Adi Sarana Armada Tbk

16 September 2016

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor

Merujuk pada periode paket pembiayaan untuk masing-masing kendaraan

PT Pos Indonesia (Persero)

17 Oktober 2016

PT Asuransi Central Asia

28 Januari 2017

PT Ace Jaya Proteksi

28 Februari 2017

PT Asuransi Sinar Mas

28 Februari 2017

PT Asuransi Adira Dinamika

28 Februari 2017

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

28 Februari 2017

PT Mandiri Axa General Insurance

31 Desember 2016

PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia

28 Februari 2016

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

31 Maret 2018

PT PLN (Persero) Jakarta Pusat

3 Mei 2018

PT El John Metropolitan Wisata

PT Weststar Maxus Indonesia

31 Oktober 2016

19 November 2016

No.

38.

Keterangan Roda Empat Atau Lebih

Kerjasama pengadaan buruh/tenaga kerja alih daya


Pihak Ketiga

Jangka Waktu

Nomor SIM: 40/PKS/SIM-MTF/XI/2014 Nomor MTF: 110.1C/PKS-LGL/MTF/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Yang di Addendum berdasarkan

PT Swakarya Insan Mandiri

30 Oktober 2016

No.SIM: 14/ADD/SIM-MTF/X/2015 No. MTF: 137A/PKS-LGL/MTF/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

PERJANJIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

NO

KETERANGAN

SUKU BUNGA KREDIT

JANGKA WAKTU

PELUNASAN

1. 12 Maret 2016 2. telah dilunasi 3. 20 Maret 2016 4. maksimal 3 bulan per penarikan 5. 27 Sept 2016 6. 30 Juni 2017

PT Bank Central Asia Tbk

605.694.444. 444

23 Desember 2015


140.000.000. 000

1. 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun 2. 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun 3. 9% (sembilan persen) per tahun 4. Untuk fasilitas PBMM, sebagaimana tercantum dalam surat konfirmasi dan penarikan, yang terhitung mulai dari tanggal penarikan fasilitas PBMM sampai dengan tanggal jatuh waktu berdasarkan surat sanggup/aksep yang telah ditandatangani oleh Perseroan 5. Khusus untuk Fasilitas Uncommitted Installment Loan VIII: - 11,05% (sebelas koma nol lima persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik Perseroan pada tanggal 10 September 2013. -11,20% (sebelas koma dua puluh persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 27 September 2013. -11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 28 Maret 2014. 6. Untuk Fasilitas Installment Loan IX, sebesar suku bunga yang telah ditetapkan pada setiap tanggal penarikan fasilitas

1. 12 Maret 2016 2. Jangka waktu penarikan telah berakhir 3. Jangka waktu penarikan telah berakhir 4. 12 Maret 2016 5. Jangka waktu penarikan telah berakhir 6. 30 Maret 2016

10,000% (sepuluh Akta Addendum perse III (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/312/KMK/14 Nomor 39 tanggal 19 Fasilitas Kredit Modal Desember 2014 dibuat Kerja senilai Rp300 dihadapan Indrasari miliar*) Kresnadjaja,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta

10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per annum dibayar efektif tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Perseroan maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.

23 Desember 2015

2.

3.

4.

5. 1

6.

Fasilitas Kredit Lokal senilai Rp55 miliar Fasilitas Installment Loan VI senilai Rp250 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir) Fasilitas Installment Loan VII senilai Rp300 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir) Fasilitas PInjaman Berjangka Money Market (PBMM)senilai Rp100 miliar Fasilitas Uncommitted Installment Loan VIII senilai Rp.500 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir) Fasilitas Installment Loan IX senilai Rp.500 miliar

73 69

PIHAK KETIGA

PENARIKAN

Akta Perubahan Kedua Puluh atas Perjanjian Kredit No.90 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta

1.

2

NOMOR PERJANJIAN

JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 31 Oktober 2015 (dalam Rupiah)

3

4

Addendum I (kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/208/KMK/12 Akta No.38 tanggal 27 September 2012 tanggal 10 April 2013 yang dibuat di bawah tangan

Suku Bunga Fixed Rate per penarikan dan dibayarkan setiap bulannya sesuai tanggal penarikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun. b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun. c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun.

jangka waktu penarikan telah berakhir

26 Maret 2017


8.175.941.41 6

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/082/KMK/13 No.12 tanggal 10 April 2013 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

-


maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit (30 Agt 2016)


85.117.411.6 78

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp.293.349.540.266, 41

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp400 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp500 miliar

-

6

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp 500 miliar

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp500M

Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per annum. Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 9,00% (sembilan persen) per annum.

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/366/KMK/13 No.56 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

Fixed rate per penarikan: a. Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum. b. Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum. c. Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum. d. Floating Rate: 10,00% (sepuluh persen).


48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit yakni 25 Juni 2017)


263.025.009. 580

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/181/KMK/14 No.54 tanggal 27 Agustus 2014 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

Fixed rate per penarikan sebagai berikut: a. Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum. b. Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum. c. Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.


25 Nov 2017


344.768.845. 230

19 Des 2015

48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit, sampai dengan tanggal 18 Desember 2019


472.145.198. 574

5

6

-

Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 8,00% (delapan persen) per annum.

Akta Perjanjian Kredit a. Modal Kerja Nomor CRO.KP/313/KMK/14 Nomor 40 tanggal 19 Desember 2014 dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta

Fixed rate per penarikan: a.

b.

c.

Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

74 70

Fasilitas Kredit Jangka Menengah senilai Rp100 miliar

8

1.

10

11

Dikenakan bunga harian sebesar Term Lending Rate dari HSBC dan dibayarkan per semester pada tiap akhir tenor pinjaman yang terlama (tetapi akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC) dan dengan mendebit rekening maupun milik Perseroan yang ada pada HSBC.

Maksimum 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap tranche harus minimal sebesar Rp.5.000.000. 000

akan terus berlaku sampai Bank secara tertulis membatalka n, menghentik an atau membebask an Perseroan dari kewajibanny a

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

nihil

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.45 tanggal 18 Desember 2014 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) tetap per tahun


29 Desember 2017

72.222.222.2 22

Perjanjian Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 151/PPWK/CBD/VI/201 5 tanggal 22 Juni 2015

1. Bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar 9% (sepuluh koma lima persen) pertahun. 2. Bunga Fasilitas KAB sebesar 12,5% (sepuluh koma lima persen) pertahun.

1. 30 Juni 2016 2. 30 Juni 2016

1. 30 Juni 2016 2. 30 Juni 2016

PT Bank CTBC Indonesia (d/h PT Bank Chinatrust Indonesia) PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:001/IBDMM/LEG/15 tanggal 12 Mei 2015

- Untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (minggu) sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen); - Untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 2,00% (dua persen); - Untuk jangka waktu pinjaman 3 (tiga) bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 2,25% (dua koma dua puluh lima persen).

12 Mei 2016

12 Mei 2016

PT Bank Pan Indonesia Tbk

300.000.000. 000

Akta Perjanjian Kredit No.21 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta.

a.

Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,20% (sembilan koma dua puluh persen) per tahun. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan, tingkat suku bunga sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun.


28 Desember 2017


23.847.222.2 37

Jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan, tingkat suku bunga sebesar 7,80% (tujuh koma delapanpuluh persen) per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, tingkat suku bunga sebesar 8,80% (delapan koma delapan puluh persen) per tahun. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun.


28 Desember 2017


45.486.111.0 87

a. Jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan, tingkat suku bunga sebesar 7,80% (tujuh koma delapanpuluh persen) per tahun. b. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, tingkat suku bunga sebesar 8,80% (delapan koma delapan puluh persen) per tahun. c. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun.


20 Agustus 2017


77.777.777.7 86

Fasilitas Kredit Jangka Pendek senilai Rp150 miliar

7

9

Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Korporasi No.JAK/140595/U/1310 09 tanggal 3 Juli 2014

2.

1.Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp100 miliar 2.Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB)senilai Rp200 miliar

Fasilitas Money Market senilai Rp300 miliar

Fasilitas Pinjaman Tetap VII senilaiRp300 miliar

c.

Akta Perjanjian Kredit No.12 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H., Notaris di Jakarta

12

Fasilitas Pinjaman Tetap VIII senilai Rp300 miliar

Fasilitas Pinjaman Tetap IX senilai Rp300 miliar

a.

b.

c.

Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta 13

b.

75 71

100.000.000. 000

14

Fasilitas Pinjaman Tetap X senilai Rp500miliar

Akta Perjanjian Kredit No.19 tanggal 20 November 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:001/IBDPT/Leg/13 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dibawah tangan

Tingkat suku bunga tertinggi antara sebesar 11% (sebelas persen) per tahun atau sebesar tingkat suku bunga acuan ditambah 3,75% per tahun.


31 Maret 2017


235.277.777. 756

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.39 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Panin pada saat penarikan pinjaman dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara:


23 Agustus 2018


283.888.888. 903


22 Januari 2018


389.524.617. 127

- Sebesar

15

10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,25% (tiga koma dua lima persen) per tahun b. Jangka waktu pinjaman 24 (dua puluh empat) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11% (sebelas persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,50% (tiga koma lima puluh persen) per tahun c. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun d. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,50% (empat koma lima nol persen) per tahun

Fasilitas Pinjaman Tetap XI senilai Rp500miliar

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.28 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

16

Fasilitas Pinjaman Tetap XII senilai Rp500miliar

Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Panin pada saat penarikan pinjaman dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,00% (empat koma nol nol persen) per tahun b. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 12,25% (dua belas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) per tahun

76 72

17

18

19

20

21

22

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.19 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Panin pada saat penarikan pinjaman dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun b. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,50% (empat koma lima puluh persen) per tahun


12 Agustus 2019


658.333.333. 326

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.66 tanggal 30 September 2015 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Panin pada saat penarikan pinjaman dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun b. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,50% (empat koma lima puluh persen) per tahun

3 (tiga) bulan sejak tangal 30 September 2015

tanggal 30 Desember 2019


400.000.000. 000

Sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) efektif per tahun untuk penarikan fasilitas yang dilaksanakan selambatlambatnya tanggal 30 September 2012. Sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) efektif per tahun untuk penarikan fasilitas yang dilaksanakan setelah tanggal 30 September 2012.


24 Maret 2016

PT DKI

Bank

4.398.254.46 0

Akta Perjanjian Kredit No.38 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

9,00% (sembilan persen) efektif per tahun fixed selama jangka waktu kredit.


42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatan gan perjanjian kredit.

PT DKI

Bank

27.343.492.8 60

Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 17 September 2013 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

Suku bunga kredit yang dibebankan Bank DKI kepada Perseroan adalah sebesar 11,00% (sebelas persen) efektif per tahun. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan dan terhadap fasilitas yang belum terpakai (disponible) tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI.



PT DKI

Bank

45.529.728.0 10

Akta Perjanjian Kredit No.18 tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

Suku bunga kredit yang dibebankan Bank DKI kepada Perseroan adalah sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) efektif per tahun. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan.



PT DKI

Bank

198.890.486. 868

Fasilitas Pinjaman Tetap XIII senilai Rp750 miliar

Fasilitas Pinjaman Tetap XIV senilai Rp1.250 miliar


Fasilitas Kredit Modal Kerja – Executing Loan sebesar Rp.100 miliar

Fasilitas Kredit senilai Rp.125miliar


Akta Perjanjian Kredit No.27 tanggal 24 September 2012 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta

-

-

77 73

23

24

25

26

27


Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp200 Miliar



Akta Perjanjian Kredit No.01 tanggal 2 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

11% (sebelas persen) efektif per tahun, tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan

6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanga nan perjanjian kredit

Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 8 Juni 2015 dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati,S.H., Notaris di Jakarta

11,00% (sebelas koma nol nol) persen per annum efektif floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit

8 Des 2015

Akta Perjanjian Kredit No.22 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan Masdiana, S.H., Notaris di Kota Depok

Bunga sebesar 12,00% (dua belas persen) per annum floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit


Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Masdiana, S.H., Notaris di Kota Depok

Bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar 11% (sebelas persen) per annum floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit

Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Syafran, S.H., Notaris di Jakarta

a.

Fasilitas Kredit senilai Rp250 miliar

Bank

Nihil Ket: Fasilitas diperoleh setelah tanggal 31 Oktober 2015

PT Bank Pembangun an Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

185.446.428. 572

22 April 2017


89.684.873.9 46


24 Desember 2017


72.222.222.2 20

31 Agustus 2016

31 Agustus 2016

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

11.453.230.9 02

persen)


PT Bank Commonwe alth

19.861.111.1 11

Suku bunga yang berlaku pada saat penarikan fasilitas kredit


36 (tiga puluh enam) bulan sejak masingmasing tanggal penarikan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak masingmasing tanggal penarikan

PT Bank Commonwe alth

38.333.333.3 33

Dengan suku bunga JIBOR 1 (satu) tahun ditambah Margin. JIBOR akan ditentukan setiap tahun berlaku fixed (tetap) selama 12 (dua belas) bulan, 2 (dua) hari kerja sebelum hari peringatan dari setiap tanggal penarikan dan diberitahukan kepada Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum hari peringatan.


maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun dari setiap tanggal penarikan.

Bank China Limited

Of

8.583.333.33 3

11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) fixed 3 tahun dihitung dari keadaan debet (debet stand) dari rekening Perseroan pada Bank HANA


3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit

PT Bank KEB Hana Indonesia

84.334.560.3 36

11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) fixed 3 tahun dihitung dari keadaan debet (debet stand) dari rekening Perseroan pada Bank HANA

31 Okt 2015

3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit


291.770.210. 482

b.

c.

d.

28

29

30

31

32

Fasilitas Kredit senilai Rp.130M

Fasilitas Kredit senilai Rp100 miliar

Fasilitas Kredit senilai Rp.150 miliar

Fasilitas Kreditsenilai Rp.100miliar


Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H., Notaris di Jakarta Akta Perjanjian Kredit No.56 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Akta Perjanjian Fasilitas No.21 tanggal 20 November 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta dan Perubahan Perjanjian fasilitas kredit Nomor 002/AMD/AGMT/VI/MT F/2014 tanggal 27 Juni 2014 dibuat di bawah tangan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 30 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 62 tangal 31 Juli 2015 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H.,Nota ris di Jakarta

10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 1 (satu) tahun; 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 2 (dua) tahun; 12,00% (duabelas persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 3 (tiga) tahun; 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 4 (empat) tahun; 9% (sembilan pertahun

78 74

42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatan gan perjanjian kredit. 8 Juni 2018

PT DKI


33

Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 4 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta

Jangka waktu 1 (satu) minggu sebesar 10% Jangka waktu 2 minggu sebesar 10,65% Jangka waktu 3 minggu sebesar 11,75%

12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanga nan Perjanjian Pinjaman

*) Berdasarkan keterangan Perseroan, fasilitas kredit tersebut akan diperpanjang oleh Perseroan

12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatan ganan Perjanjian Pinjaman

PT Bank OCBC NISP

Nihil Ket: Fasilitas diperoleh setelah tanggal 31 Oktober 2015

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA

NO

KETERANGAN

NOMOR PERJANJIAN

1

Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Limit Kerjasama senilai Rp.20,5 triliun

Akta Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Kendaraan Bermotor No.08 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

PIHAK KETIGA PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

79 75

JANGKA WAKTU PENARIKAN

JANGKA WAKTU PELUNASAN

28 Feb 2016

7 tahun sejak pencairan kredit

JUMLAH LIABILITAS HUTANG PER 30 Agustus 2015 16.917.123.938.630

PERJANJIAN SEWA MENYEWA Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa bangunan-bangunan sebagai berikut: No.

Lokasi

Kantor Pusat: Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3A, Jakarta Pusat

Luas (m2)

1.620

150

1.

-

-

-

Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3, Jakarta Pusat


Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya), Lantai Basement, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat

151

409

Jangka Waktu

5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 September 2014 s/d 31 Agustus 2019

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 15 April 2015 s/d 14 April 2016

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2015 s/d 31 Maret 2016

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 15 November 2015 s/d 14 November 2016

12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 April 2016

60

Kantor Cabang:

2.

Kantor Cabang Medan, yang terletak di Jl. Iskandar Muda No.75, Batubara, Medan Baru, Medan

3.

Kantor Cabang Pekanbaru, yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Komplek Platinum Bisnis Center No.25 dan No.26, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Propinsi Riau

4.

5.

6.

7.

Kantor Cabang Jambi, yang terletak di Jl. Gajahmada Nomor 85 RT 022 RW 06 Kelurahan Jelutung Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi Kantor Cabang Bengkulu, yang terletak di Pangeran Natadirja, Kelurahan Jl. Gudang, Kecamatan Gading Cempaka, Propinsi Bengkulu Kantor Cabang Palembang, yang terletak di Jl. Veteran No.931 Komplek Ruko Rajawali, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan Kantor Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No.91 AB & C, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

128

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2016

212

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d 10 Januari 2017

131

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2014 s/d 1 Mei 2017

624

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 10 Juli 2016

128

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2014 s/d 1 April 2017

160 & 93,75

Masing-masing 3 (tiga) tahun untuk Ruko No.91AB terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2017 dan Ruko No.91C terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 10 Juli 2017

80 76

Dikuasai Perseroan Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 097A1/PKSLGL/MTF/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di bawah tangan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.P/3A/09/KUBDP/150411 tanggal 14 April 2011 dan Addendum Kesatu Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. P/03A/16/KU-BDP/150414 – No.MTF.:007K/PKSLGL/MTF/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat di bawah tangan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.P/03/24/KU-BDP/010413 No.MTF: 006/PKSLGL/MTF/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dibawah tangan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No.P/01/32/KUBDP/151114 - 131E/PKSLGL/MTF/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dibawah tangan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Lantai Basement No.B/30/KUBDP/010512 - No.MTF: 008/PKSLGL/MTF/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat dibawah tangan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.16 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Syamsurizul Akbar Bispo, S.H., Notaris di Medan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.21 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.865 tanggal 28 April 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., Notaris di Jambi Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.509 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bengkulu Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 1 April 2014 yang dibuat dihadapan Mahani, S.H., Notaris di Kota Palembang Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.908 dan No.909 tanggal 28 Mei 2013 yang keduanya dibuat dihadapan Yulian Suhandi, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung

8.

9.

Kantor Cabang Metro Lampung, yang terletak di Jl. AH. Nasution No.12, Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro Kantor Cabang Tanggamus Lampung, yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.46A LK II, Pringgombo II RT 001, Kel. Pringsewu Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Propinsi Lampung

10.

Kantor Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

11.

Kantor Cabang Kalianda, yang terletak di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung

12.

Kantor Cabang Kotabumi, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88A, Kel. Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kantor Cabang BSD Tangerang, yang terletak di BSD Junction Blok A 39 & 40

Kantor Cabang Fatmawati, yang terletak di Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta Kantor Cabang Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumenten, Komplek Ruko Seasons City, Blok A No.28, Kelurahan Jembatan Besi, Seasons City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Kantor Cabang Kelapa Gading, yang terletak di Jl. Boulevard Barat Blok. C No.63A, Plaza Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta Kantor Cabang Bekasi, yang terletak di Bekasi Square Blok RK-067, RT 001 RW 002 Kantor Cabang Karawang, yang terletak di Blok XII-a Kavling D-3, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat Kantor Cabang Tasikmalaya, yang terletak di Komplek Ruko Asia Blok B 7-8 Jalan K.Hz.Mustofa Nomor 326 Tasikmalaya Kantor Cabang Cirebon, yang terletak di Jl. Kesambi dan Jl. Satria, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat Kantor Cabang Tegal, yang terletak di Jl. Martoloyo, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Purwokerto, yang terletak di Jl. MT. Haryono No.3A-4A, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Yogyakarta, yang terletak di Sumber Baru Square Kavling W, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.170


98

5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 April 2013 s/d 1 April 2018

4.911

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017

220


280

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 12 Desember 2016

277

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d 1 Oktober 2017

78

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d 5 Juni 2017

270

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2014 s/d 31 Maret 2017

304

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2013 s/d 1 September 2016

212,50


48

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d 31 Juli 2016

72 & 74

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2016

80


115

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d 30 Juni 2016

282

5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d 1 Maret 2019

224

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 s/d 15 September 2017

81 77

Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 587 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dihadapan Zulkarnain, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Metro Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.276 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Mohammad Reza, S.H., Notaris di Pringsewu Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.41 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Andry Yulian, S.H., Notaris di Bandar Lampung Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.694 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Yulian Suhandi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.05 tanggal 7 November 2013 yang dibuat dihadapan Mujiriyatno AM, S.H., Notaris di Kabupaten Lampung Utara Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1982 tanggal 26 September 2014 yang dibuat dihadapan Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.2496 tanggal 23 April 2014 yang dibuat dihadapan Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.304 tanggal 25 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang Akta Sewa Menyewa No.84 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di Jakarta Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.555 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Bekasi Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Hj. Yenni Srie Mulyani, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.326 tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Linda Rachmania, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Tasikmalaya Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.28 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di Kota Cirebon Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.160 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Christian, S.H., Notaris di Kota Tegal Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.61 tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Dewi Rubijanto, S.H., Notaris di Purwokert Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 tanggal 15 September 2014, yang dibuat dihadapan Lanny Ayu Yuliati, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Kantor Cabang Surakarta, Solo, yang terletak di Jl. Adi Sucipto 167, RT 003 / RW 011, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Malang, yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 55, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Kantor Cabang Kediri, yang terletak di Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur Kantor Cabang Makasar, yang terletak di Jl. Veteran No.135B dan 135C, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Kantor Cabang Parepare, yang terletak di Jl. Bau Massepe, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan Kantor Cabang Kendari, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Kantor Cabang Manado, yang terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara Kantor Cabang Banjarmasin, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan Kantor Cabang Palangkarya, yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 3,2, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah Kantor Cabang Samarinda, yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Propinsi Kalimantan Timur

200

149

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 November 2013 s/d tanggal 1 November 2016 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 6 Januari 2013 s/d 6 Januari 2016

99

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d 30 Juni 2018

1.338


100

4 (empat) tahun, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 1 Oktober 2017

139

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 10 April 2015 s/d 10 April 2017

370

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d 15 Agustus 2017

300

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d 10 Januari 2018

140,75


100


34.

Kantor Cabang Balikpapan, yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 12 RT 33 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

685

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 12 Agustus 2017

35.

Kantor Cabang Tarakan, yang terletak di Jl. Yos Sudarso, RT 014, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur

208


36.

Kantor Cabang Pontianak, yang terletak di Komplek Sentra Bisnis Ahmad Yani Mega Mall Blok B No. 23, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

81


37.

Kantor Cabang Pangkalpinang, yang terletak diJl. Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kepulauan Bangka Belitung

76

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 18 November 2013 s/d 18 November 2016

95


64


64


38.

39.

40.

Kantor Cabang Padang, yang terletak di Jl. S. Parman No.236 A, Kelurahan Ulak Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Propinsi Sumatera Barat Kantor Cabang Banda Aceh, yang terletak di Jl. Profesor DR. Muhammad Hasan, Desa Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kantor Cabang Muara Bungo, yang terletak di Jl. Lintas Sumatera KM. 0, Kelurahan Balang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

82 78

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.15 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta Akta Perjanjian Kontrak No.69 tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H., Notaris di Malang Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.284 tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Mohroni, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kediri Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 1 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Hendrik Jaury, S.H., Notaris di Makassar Akta Pemindahan Hak Sewa No.18 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Hendrik Jaury, S.H., Notaris di Kota Makassar Akta Sewa Menyewa No.836 tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Albert Sudirman, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.480 tanggal 25 September 2014 yang dibuat dihadapan Tessar Brandy Soewarno, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Manado Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 17 tanggal 9 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Agustina Kusuma Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Banjarmasin Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.97 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Agustri Paruna, S.H., Notaris di Palangkaraya Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.336 tanggal 16 November 2013 yang dibuat dihadapan Novalin Mussy, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.260 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Anita Feliciana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.18 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tarakan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.363 tanggal 24 April 2013 yang dibuat dihadapan Ronald U. P. Sagala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kubu Raya Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.18 tanggal 18 November 2013 yang dibuat dihadapan Muhammad Iskandar, S.H., Notaris di Pangkalpinang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.211 tanggal 18 November 2013 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No.20 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Teuku Irwansyah, S.H., Notaris di Banda Aceh Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.86 tanggal 7 September 2013 yang dibuat dihadapan Sischa Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bungo

41.

42.

Kantor Cabang Rantau Prapat, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38 Rantau Prapat, Kel. Kartini, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara

Kantor Cabang Pondok Gede Bekasi, yang terletak di Pondok Gede Plaza Blok A No.34 dan No.35, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat

43.

Kantor Cabang Kebon Jeruk, yang terletak di Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3, Jl. Meruya Ilir (Lapangan Bola) No.34-4, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat

44.

Kantor Cabang Sukabumi, yang terletak di Jl. Otto Iskandar Di Nata No.80, Kel. Citamiang, Kec. Citamiang, Sukabumi Propinsi Jawa Barat

45. 46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Kantor Cabang Gorontalo, yang terletak diKelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Propinsi Gorontalo

Kantor Cabang Tuban, yang terletak di Jl. Diponegoro No.34C, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur Kantor Cabang Mataram, yang terletak di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakranagara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Magelang, yang terletak di Ruko Grand Viko No.12 A, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Kudus, yang terletak di Jl. Raden Agil Kusumadya No.8, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Gianyar, yang terletak di Jl. Erlangga No. 15 C, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kantor Cabang Jember, yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur Kantor Cabang Madiun, yang terletak di Jl. Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Propinsi Jawa Timur

Kantor Cabang Palu, yang terletak di Perkantoran Vatulemo Jalan Muhammad Yamin Blok D1 Palu Kantor Cabang Karapitan Bandung, yang terletak di Jl. Karapitan No. 106 B, Kel.Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat Kantor Cabang WTC Mangga Dua, yang terletak di lantai 3A Blok AL No.001, Jl. Mangga Dua Raya Nomor 8, Jakarta Utara

113

2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 November 2015 s/d 31 Desember 2015

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.245 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan Dessy Aryany, S.H., M.Kn., Notaris di Labuhanbatujuncto Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Ruko No. 125/PKSLGL/MTF /X/2015 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan

202,5

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.4008 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Bekasi

276,08


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.19 tanggal 6 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Pieter Tamba Simbolon S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang

82


1.036,06


162


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.07 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Mudji Wahaju, S.H., Notaris di Kabupaten Tuban

128 dan 200

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.297 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Erwin Asbarin , S.H., M.Kn., Notaris di Lombok Barat

70


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.13 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H., Notaris di Magelang

122


700

3 (tiga) tahun, terhitung sejak bulan Januari 2015 s/d bulan Januari 2018

85


102


443


216


63,51

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari2015 s/d 31 Desember 2016

83 79

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.824 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan Markus A. Mamesah, S.H., Notaris di Kota Sukabumi Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.559 tanggal 27 November 2013 yang dibuat dihadapan Andi Eka Yunita Devi Tawil, BB, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo

Akta Perpanjangan Kontrak Sewa Menyewa No.43 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Suryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kudus Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.13 tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Ida Ayu Adi Dwipayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tabanan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.916 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Nurul Nadira, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jember Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.34 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Djoko Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Madiun Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 2 September 2015 yang dibuat di hadapan Andi Herniati Massarappi, S.H., M.Kn., Notaris di Palu Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.43 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Rinny Sri Hardini, S.H., Notaris di Bandung Akta Addendum No.63 tanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta

56.

57.

Kantor Cabang Tangerang II, yang terletak di Komplek Perumahan Gading Serpong, Jl. Graha Boulevard Timur, Blok GBVD Nomor 019, Sektor Graha Boulevard, wilayah Summarecon Serpong, Tangerang, Propinsi Banten Kantor Cabang Ogan Komering Ulu, yang terletak di Jl. Dr. Moha. Hatta, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

203

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2016

627


58.

Kantor Cabang Banjarbaru, yang terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 34.910, Kelurahan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru

197


59.

Kantor Cabang Lampung Tengah, yang terletak di Jl. Proklamator RT 12/RW 09, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung

120


60.

Kantor Cabang Cibubur (Bekasi), yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

50


106


150

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d 5 Maret 2016

61.

62.

Kantor Cabang Bengkalis, yang terletak di Kelurahan/Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Kantor Cabang Agam, yang terletak di Jl. Raya Bukittinggi-Padang Km.5 Petak 7, Desa Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Propinsi Sumatera Barat

63.

Kantor Cabang Batam, yang terletak di Komplek PT Trikarsa Ekualita Blok A Nomor 38 Batam

80


64.

Kantor Cabang Lubuklinggau, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.90 RT VI Kel Taba Lubuk Linggau

287


65.

Kantor Cabang Tanjung Pinang, Jl. D.I. Panjaitan KM. 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Propinsi Kepulauan Riau

367,5

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1Februari 2014s/d31 Januari 2017

66.

Kantor Cabang Subang, Jl. Otistas No.254, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat

150


67.

Kantor Cabang Rangkas Bitung, By Pass, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

192

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 s/d31 Mei 2017

68.

Kantor Cabang Pekalongan, Kel. Baros, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah

75

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014s/d1 Februari 2017

69.

Kantor Cabang Mojokerto, Desa Kranggan, Kec. Mojokerto, Kotamadya Mojokerto, Propinsi Jawa Timur

150

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014s/d11 Maret 2017

70.

Kantor Cabang Gresik, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

86

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2014 s/d 7 Februari 2017

71.

Kantor Cabang Garut, Blok C-12, Kel. Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupatem Garut, Provinsi Jawa Barat

150

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d 31 Januari 2017

72.

Kantor Cabang Cikarang, Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat

77


73.

Kantor Cabang Cibinong, Cibinong City Centre Blok D3/B, Desa Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat

202


84 80

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.155 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Serpong Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.111 tanggal 26 April 2013 yang dibuat dihadapan Endang Purwaningsih, S.H., Notaris di Baturaja Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.832 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Afred Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 tanggal 9 April 2013 yang dibuat dihadapan Zul April, S.H., Notaris di Lampung Tengah Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 8 April 2013 yang dibuat dihadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat Akta Sewa Menyewa No.53 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Ichlas Rachman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Siak Akta Sewa Menyewa No.04 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Zulfia, S.H., M.Kn., Notaris di Bukittinggi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 45 tanggal 14 Februari 2013 dibuat dihadapan Soehendro Gautama,S.H., M.Hum. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 225 tanggal 24 April 2013 yang dibuat dihadapan Ida Kesuma,S.H., Notaris di Lubuk Linggau Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.96 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Astri Dwi Puspita,S.H., M.Kn., Notaris di Tanjung Pinang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.23 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Galuh Candrarini,S.H.,Notaris di Kabupaten Subang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.25 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Faizal Irawan,S.H.,Notaris di Kota Serang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.52 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Christian,S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tegal Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.164 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Della Kusuma Chandra,S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.145 tanggal 7 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Rully Maharany, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.09 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Ny. Yayah Kusnariah, S.H., Notaris di Kabupaten Garut Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.106 tanggal 3 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Jaufar Arifin, S.H., Notaris di Kota Bekasi Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.19 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Enggar Listantri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor

74.

Kantor Cabang Bontang, Jl. Samratulangi, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur

202


75.

Kantor Cabang Tangerang I, Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten

327


76.

Kantor Cabang Ujung Batu, Jl. Jenderal Sudirman Ujung Batu, Kel.Ujung Batu, Kec.Ujung Batu, Propinsi Riau

100

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 10 Maret 2017

77.

Kantor Cabang Sintang, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

120

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 10 Mei 2017

78.

Kantor Cabang Sampit, Jl. Pangeran Antasari RT/RW 020/003, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

54

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d 9 April 2018

79.

Kantor Cabang Mamuju, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju

166

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 17 Mei 2018

80.

Kantor Cabang Kotamobagu, di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara

387,75


1.

2.

SEWA MENYEWA LAHAN ATAU POOL KENDARAAN Gudang Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari Gg. Sadar I No.37 RT 002/RW 001 Lingkungan VI, Kel. Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

5.

6.

7.

8.

9.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.30 tanggal 9 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Vebriani, S.H., M.Kn., Notaris di Pulang Pisau Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridwan Ambarala, S.H., Notaris di Kabupaten Mamuju Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 208 tanggal 15 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Tessar Brandy Soewarno , S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tomohon

350

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 s/d 1 Juni 2016

Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No.1509 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Yulian Suhandi, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung

Pool Kendaraan Cabang Banda Aceh, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

812


Pool Kendaraan Cabang Denpasar, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara

600


Pool Kendaraan Cabang Gorontalo, Jalan Madura, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Utara, Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo (sekarang Kota Gorontalo), Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sekarang Propinsi Gorontalo) Pool Kendaraan Cabang Kediri dan Madiun, Jalan Mayjend Panjaitan A3, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur*)

201,16

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 s/d 28 Februari 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Zaki, S.H., M.Kn., Notaris di Banda Aceh Akta Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Sewa No.374 tanggal 22 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Ida Ayu Adi Dwipayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool No.269 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ardy Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo

120


Pool Kendaraan Cabang Kendari, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara**)

1.700

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 November 2015

Pool Kendaraan Cabang Magelang, Solo, Yogyakarta, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Propinsi Jawa Tengah

1.090


Pool Kendaraan Cabang Medan, Jalan Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Pool Kendaraan Cabang Palembang, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako (d/h Talang Kelapa), Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan

5.300

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 18 Maret 2018

2.784


3.

4.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.41 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Winarti Wilami, S.H., Notaris di Bontang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.33 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Pieter Tamba Simbolon, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.4 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dihadapanNusyirwan Koto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.09 tanggal 8 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Dodon Almury Baron Jatan, S.H., S.H.,M.Kn., Notaris di Sintang

85 81

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.110/PKSLGL/MTF/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dibawah tangan Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.113/PKSLGL/MTF/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dibawah tangan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.75 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Wing Mahareny Yudiati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Magelang Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.321 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Vincent, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.287 tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Mahani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pool Kendaraan Cabang Palu, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah

1.952


Pool Kendaraan Cabang Pangkalpinang, Jalan Kacang Pedangi, Kelurahan Kacang Pedang I, Kecamatan Pangkalpinang I, Kotamadya Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung Pool Kendaraan Cabang Purwokerto dan Tegal, Desa Cilongok, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah

696

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d 15 Desember 2015

888


Pool Kendaraan Cabang Rantauprapat, Jalan Simpang Mangga Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara Pool Kendaraan Cabang Samarinda, Jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

778

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 19 Mei 2018

14.500

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2014 s/d 1 September 2016

Pool Kendaraan Cabang Semarang, Kudus dan Pekalongan, yang terletak di Kota Semarang

735

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 19 Desember 2016

Pool Kendaraan Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

108

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2016

Pool Kendaraan Cabang Jambi, yang terletak di Kelurahan Pasal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi

1.248


Pool Kendaraan Cabang Kalianda, yang terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Pool Kendaraan Cabang Pekanbaru, yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

199

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d 31 Juli 2016

1.408

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal18 Juli 2015 sampai dengan 17 Juli 2017.

Akta Perjanjian Sewa (Kontrak) No.30 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Siane Mormin Lamasigi, S.H., M.Kn., Notaris di Palu Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.118A/PKSLGL/MTF/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1 tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Haris Effendy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.40 tanggal 5 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Dessy Aryany, S.H., M.Kn., Notaris di Rantauprapat Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.257 tanggal 12 September 2014 yang dibuat dihadapan Meyliani Febriyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.1237 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dihadapan Akhmad Zainal Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Jepara Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.105/PKSLGL/MTF/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dibawah tangan juncto Addendum Pertaman Perjanjian Sewa Menyewa No. 131/PKS-LGL/MTF/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 111/PKSLGL/MTF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, dibuat di bawah tangan Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.105.1D/PKSLGL/MTF/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 103A/PKSLGL/MTF/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, dibuat di bawah tangan

*) Perseroan berencana untuk memperpanjang kontrak sewa pool kendaraan cabang Kediri dan Madiun di mana saat ini sedang dalam proses negosiasi harga. **) Perseroan berencana untuk memperpanjang kontrak sewa pool kendaraan cabang Kendari di mana saat ini sedang dalam proses negosiasi harga.

J.

PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN

Untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melakukan perlindungan atas harta kekayaannya berupa tanah serta bangunan kantor dan peralatannya baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang Perseroan, adapun perlindungan asuransi tersebut antara lain: I. PT Asuransi Raksa Pratikara (“Asuransi RAKSA”) Property All Risk Insurance Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang Perseroan berdasarkan Cover Note Nomor: 286/COV/PAR/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dan Polis Nomor: 01-PAR-00066-000-04-2015 tanggal 24 April 2015 yang telah diubah dengan Endorsement No.01-PAR-00066-000-04-2015/02 tanggal 14 Agustus 2015 dan Endorsement No.01-PAR00066-000-04-2015/05 tanggal 23 Oktober 2015 dengan jenis asuransi Property All Risk dan Earthquake Insurance dan total nilai pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 14 April 2016.

86 82

Tabel Nilai dan Lokasi Pertanggungan sebagai berikut: No.

Lokasi Kantor

Obyek

Nilai Pertanggungan 2015-2016 (dalam Rupiah)

1

Regional 1 & 2 Jl. H.M. Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh 23245

Office Equipment Building

350.000.000 500.000.000

2

Jl. Iskandar Muda No.75 Medan


500.000.000 500.000.000

3

Jl.Arifin Ahmad No.25-26 Komp.Platinum Bisnis Center Pekanbaru


800.000.000

4

Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No. 931-932, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang


750.000.000 500.000.000

5

Tanggamus Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur Tanggamus


500.000.000

6

Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang


500.000.000 600.000.000

7

Kalianda Jl. Kesuma Bangsa No.127, Way Urang Kalianda


400.000.000 500.000.000

8

Jl. Jend. Sudirman No.88, Kel. Tj Aman, Kota Bumi, Lampung Utara


800.000.000

9

Jl. Gajah Mada no.82 Jelutung Jambi 36138


400.000.000 300.000.000

10

Jl. Pangeran Antasari No.91A-B-C, Bandar Lampung


900.000.000

11

Bengkulu Jl. Natadirja No.29 RT/RW 02/01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu


400.000.000 500.000.000

12

Rantau Prapat Jl. Ahmad Yani No.38, Rantau Prapat, Sumatera Utara


300.000.000 800.000.000

13

Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel. Batang Kec. Pasar Muara Bungo


400.000.000 500.000.000

14

Jl. S. Parman No.236A Kel. Urak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang


400.000.000 500.000.000

15

Jl. AH. Nasution No.123 Blk VII RT.26 RW.09 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung


300.000.000 500.000.000

16

Jl. Soekarno Hatta Ruko BB Tower No.7A Pangkal Pinang


400.000.000

17

Komplek Ruko Triraksa Ekualita Blok A No.36 Sungai Pantas Batam


300.000.000

18

Jl. Raya Bukit Tinggi – Padang km.5 Padang Luar Bukit Tinggi 26181


200.000.000

19

Bandar Jaya Jl. Proklamator RT/RW 15/06 LK III Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah


300.000.000 500.000.000

20

Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau


400.000.000 500.000.000

21

Baturaja Jl. Dr. Moh Hatta No.589E (jalan lintas) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU


200.000.000 500.000.000

22

Duri Jl. Hang Tuah No.356 RT.04 RW.02 Kel. Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis


350.000.000 800.000.000

23

Tanjung Pinang Jl. DI. Panjaitan km.9 No.19 Ruko Grand Bintan Center Kel Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang


250.000.000 800.000.000

87 83


No.

Lokasi Kantor

Obyek

24

Ujung Batu Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Rokan Hulu Riau


250.000.000

25

Regional 3 & 4 Jl. Soekarjo Wiryopranoto 2/6 Pecenongan Jakarta Pusat


500.000.000 2.000.000.000

26

Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Inkopal Blok C2 No.63 Kelapa Gading Jakarta Utara


300.000.000

27

Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.I Cikokol Tangerang


500.000.000

28

Jl. Raya Merdeka No.89 Pabuaran Cimone Tangerang


450.000.000

29

Ruko Mall Bekasi Square Jl. Jend A Yani Pekayon Jaya No.67 Bekasi 17148


350.000.000 350.000.000

30

ITC Fatmawati Ruko Duta Mas Blok A1 No.43 Jl. RS Fatmawati Jaksel


300.000.000 250.000.000

31

Komp Ruko Season City Blok A No. 28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar


300.000.000

32

Jl. Margonda Raya No.88 Rukan Depok Mall Blok B. No.50 Depok


300.000.000 450.000.000

33

Matraman Jl. Jatinegara Timur No.37 Kel. Balimester Kec. Jatinegara


300.000.000 1.200.000.000

34

WTC Mangga Dua Lt.3A Blok AL 002-003 Jl. Raya Jakut

Mangga Dua


150.000.000

35

BSD Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Tangsel


500.000.000

36

Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya No.36-40


250.000.000 500.000.000

37

Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan


500.000.000 2.000.000.000

38

Plaza Pondok Gede Blok A No.34 Jl. Raya Pondok Gede Bekasi


300.000.000

39

Cibubur Times Square Blok B4 No.21 Jl. Alternatif Cibubur


200.000.000

40

Gedung Serpong Tangerang 2 Ruko Graha Boulevard Blok D No.19 Gading Serpong


350.000.000

41

Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kec. Kedaleman Kec. Cibeber Cilegon


500.000.000 3.300.000.000

42

Serang Ruko Serang City Square Blok A No.07 Jl Raya Serang Cilegon km.3 Kel. Drangong Kec. Taktaka


300.000.000 500.000.000

43

Cibinong Cibinong City Centre Blok D/38 Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong


200.000.000


200.000.000


200.000.000

44

45

Cikarang Ruko Roxy B-16 Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang Rangkas Bitung Jl.. Soekarno Hatta By Pass Sumur Buang Cibadak Lebak Rangkas Bitung

46

Graha Mandiri lt. 3. 3A & Basement Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat

Office Equipment Server Building

5.000.000.000 5.000.000.000

47

Graha Mandiri lt. 1 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat


500.000.000

88 84

No. 48

Lokasi Kantor

Obyek

Regional 5 & 6 Kopo Plaza Kav. C.10 – 11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung



400.000.000 700.000.000

49

Jl. Karapitan No.106B Bandung


250.000.000

50

Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon


300.000.000

51

Ruko Sumber Baru Square Kav. W Jl. Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta


300.000.000 500.000.000

52

Ruko Tasik Indah Plaza No.29 Jl. HZ Mustofa Tasikmalaya


250.000.000 700.000.000

53

Jl. Adisucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143


300.000.000

54

Jalan Indraprasta No.30A-B Semarang 50613


400.000.000 350.000.000

55

JL. MT Haryono No.3A & 4A Ruko eks IAIN Purwokerto


300.000.000 500.000.000

56

Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal


200.000.000 400.000.000

57

Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus


250.000.000 500.000.000

58

Ruko Grand Villa No.12A Jl. Seokarno-Hatta Magelang


250.000.000 500.000.000

59

Jl. Otista No.80A Sukabumi


200.000.000 500.000.000

60

Subang Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang


200.000.000

61

Garut Ruko IBC Blok C No.12 Jl. Pramuka Pakuwon Garut


200.000.000 500.000.000

62

Pekalongan Ruko Dupan Square Blok B2 no.10 Jl. Dr. Sutomo Baros Pekalongan


200.000.000 500.000.000

63

Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat


400.000.000 1.500.000.000

64

Ruko Arcadia Blok D No.2-3 Galuh Mas Ds. Sukaharja Kel, Teluk Jambe Timur Karawang


250.000.000

65

Regional 7 Jl. Raya Tenggilis no.23 Ruko Tenggilis Square Kav 5-6-7 Surabaya


700.000.000 7.500.000.000

66

Jl. Letjen Sutoyo No.56 Malang


200.000.000

67

Jl. Buluh Indah No.53 Kav.1 Kel Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara


350.000.000 3.600.000.000

68

Jl. Kawi No.21 Mojoroto Kediri 64112


200.000.000 500.000.000

69

Jl. Airlangga No.15C Gianyar


200.000.000 500.000.000

70

Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember


300.000.000

71

Jl. Panca Usaha No.9X Cakranegara Mataram


250.000.000 500.000.000

72

Jl. Mayjend Panjaitan Blok A-2 Perum Gading Indah Madiun


250.000.000 700.000.000

73

Jl. Diponegoro No.34C Tuban


200.000.000 500.000.000

74

Mojokerto Jl. Mojopahit No.456 Mojokerto


150.000.000 500,000.000

89 85


No.

Lokasi Kantor

Obyek

75

Gresik Ruko Kartini Jl. RA. Kartini No.156 Kav. A-10 Kel Sidomoro Kel Kebomas Gresik


150.000.000

Regional 8 & 9 Jl.MT Haryono No.12 RT 33 Kel Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan 76114


450.000.000 400.000.000

76

77

Jl. Wahid Hasyim No.26C Samarinda


400.000.000 700.000.000

78

Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar Sulsel


450.000.000 3.000.000.000

79

Jl. Simpang Sultan Adam Komplek Ruko STIHSA No.3-4 Banjarmasin


450.000.000

80

Jl. Piere Tendean No.5 Kawasan Boulevard Mega Smart Blok H. Manado


400.000.000

81

Komp Senopati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari


400.000.000 500.000.000

82

Jl. Yos Sudarso No.5 RT 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan tengah Tarakan


350.000.000

83

Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare


250.000.000 600.000.000

84

Jl. Cilik Riwut Km.3 Kel Palangkaraya Kec Jekan Raya Palangkaraya


300.000.000 100.000.000

85

Jl. Nani Wartabone no.131 Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo


350.000.000 250.000.000

86

Jl. Emmy Saelan No.38 Palu Selatan


300.000.000 500.000.000

87

Banjar Baru Banjarmasin 2 Jl. A. Yani km.35 Ruko Fortuna No.48 RT/RW 005/001 Kec. Guntung Paikat Kota Banjar Baru


300.000.000 500.000.000

88

Jl. A. Yani Komplek Bisnis A. Yani Mega Mall Blok B No.23 Pontianak


300.000.000 500.000.000

89

Bontang Jl. Sam Ratulangi No.79 Kel Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Bontang Kaltim


200.000.000

90

Jalan Gagak Hitam Ring Road No.104-110 Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang Medan

Building

2.000.000.000

91

Jalan Indraprasta No,30A-B Semarang

92

Jalan Pangeran Antasari Ruko No.7 RT 20 RW 03 Kel Mentawa Baru Hilir Sampit Kalimantan Tengah


Building

3.600.000,000 150.000.000 300.000.000

93

Jalan Lintas Melawi Komp.Ruko Golden Square Blok A9 RT 03 RW 01 Kel Ladang Sintang Kalimantan Barat

Office Equipment

150.000.000

94

Jalan Jend Sudirman (Depan Hotel Tipalayo) Kel Simboro Kec Simboro Kab Mamuju Sulawesi Barat


150.000.000 750.000.000

95

Jalan Adampe Dolot Kel Mogolain Kec Kotamobagu Barat Sulawesi Utara

Office Equipment

150.000.000

Earthquake Insurance Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan Polis Nomor: 01-EQ-00016-000-04-2015 tanggal 29 April 2015 yang telah diubah dengan Endorsement No.01-EQ-00016-000-04-2015 tanggal 29 April 2015 dan Endorsement No.01-EQ-00016-000-04-2015/05 tanggal 29 April 2015 dengan jenis Earthquake Insurance dan total nilai pertanggungan adalah sebesar Rp.84.250.000.000,-. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 14 April 2016.

90 86

Tabel Nilai dan Lokasi Pertanggungan sebagai berikut: No.

Lokasi Kantor

Obyek


1

Regional 1 & 2 Jl. H.M. Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh 23245


350.000.000 500.000.000

2

Jl. Iskandar Muda No.75 Medan


500.000.000 500.000.000

3

Jl.Arifin Ahmad No.25-26 Komp.Platinum Bisnis Center Pekanbaru


800.000.000

4

Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No. 931-932, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang


750.000.000 500.000.000

5

Tanggamus Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur Tanggamus


500.000.000

6

Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang


500.000.000 600.000.000

7

Kalianda Jl. Kesuma Bangsa No.127, Way Urang Kalianda


400.000.000 500.000.000

8

Jl. Jend. Sudirman No.88, Kel. Tj Aman, Kota Bumi, Lampung Utara


200.000.000 300.000.000

9

Jl. Gajah Mada no.82 Jelutung Jambi 36138


400.000.000 300.000.000

10

Jl. Pangeran Antasari No.91A-B-C, Bandar Lampung


900.000.000

11

Bengkulu Jl. Natadirja No.29 RT/RW 02/01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu


400.000.000 500.000.000

12

Rantau Prapat Jl. Ahmad Yani No.38, Rantau Prapat, Sumatera Utara


300.000.000 800.000.000

13

Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel. Batang Kec. Pasar Muara Bungo


400.000.000 500.000.000

14

Jl. S. Parman No.236A Kel. Urak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang


400.000.000 500.000.000

15

Jl. AH. Nasution No.123 Blk VII RT.26 RW.09 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung


300.000.000 500.000.000

16

Jl. Soekarno Hatta Ruko BB Tower No.7A Pangkal Pinang


400.000.000

17

Komplek Ruko Triraksa Ekualita Blok A No.36 Sungai Pantas Batam


300.000.000

18

Jl. Raya Bukit Tinggi – Padang km.5 Padang Luar Bukit Tinggi 26181


200.000.000

19

Bandar Jaya Jl. Proklamator RT/RW 15/06 LK III Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah


300.000.000 500.000.000

20

Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau


400.000.000 500.000.000

21

Baturaja Jl. Dr. Moh Hatta No.589E (jalan lintas) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU


200.000.000 500.000.000

22

Duri Jl. Hang Tuah No.356 RT.04 RW.02 Kel. Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis


350.000.000 800.000.000

23

Tanjung Pinang Jl. DI. Panjaitan km.9 No.19 Ruko Grand Bintan Center Kel Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang


250.000.000 800.000.000

91 87


No.

Lokasi Kantor

Obyek

24

Ujung Batu Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Rokan Hulu Riau


250.000.000

25

Regional 3 & 4 Jl. Soekarjo Wiryopranoto 2/6 Pecenongan Jakarta Pusat


500.000.000 2.000.000.000

26

Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Inkopal Blok C2 No.63 Kelapa Gading Jakarta Utara


300.000.000

27

Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.I Cikokol Tangerang


500.000.000

28

Jl. Raya Merdeka No.89 Pabuaran Cimone Tangerang


450.000.000

29

Ruko Mall Bekasi Square Jl. Jend A Yani Pekayon Jaya No.67 Bekasi 17148


350.000.000 350.000.000

30

ITC Fatmawati Ruko Duta Mas Blok A1 No.43 Jl. RS Fatmawati Jaksel


300.000.000 250.000.000

31

Komp Ruko Season City Blok A No. 28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar


300.000.000

32

Jl. Margonda Raya No.88 Rukan Depok Mall Blok B. No.50 Depok


300.000.000 450.000.000

33

Matraman Jl. Jatinegara Timur No.37 Kel. Balimester Kec. Jatinegara


300.000.000 1.200.000.000

34

WTC Mangga Dua Lt.3A Blok AL 002-003 Jl. Raya Jakut

Mangga Dua


150.000.000

35

BSD Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Tangsel


500.000.000

36

Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya No.36-40


250.000.000 500.000.000

37

Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan


500.000.000 2.000.000.000

38

Plaza Pondok Gede Blok A No.34 Jl. Raya Pondok Gede Bekasi


300.000.000

39

Cibubur Times Square Blok B4 No.21 Jl. Alternatif Cibubur


200.000.000

40

Gedung Serpong Tangerang 2 Ruko Graha Boulevard Blok D No.19 Gading Serpong


350.000.000

41

Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kec. Kedaleman Kec. Cibeber Cilegon


500.000.000 3.300.000.000

42

Serang Ruko Serang City Square Blok A No.07 Jl Raya Serang Cilegon km.3 Kel. Drangong Kec. Taktaka


300.000.000 500.000.000

43

Cibinong Cibinong City Centre Blok D/38 Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong


200.000.000


200.000.000


200.000.000

44

45

Cikarang Ruko Roxy B-16 Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang Rangkas Bitung Jl.. Soekarno Hatta By Pass Sumur Buang Cibadak Lebak Rangkas Bitung

46

Graha Mandiri lt. 3. 3A & Basement Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat

Office Equipment Server Building

5.000.000.000 5.000.000.000

47

Graha Mandiri lt. 1 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat


500.000.000

92 88

No. 48

Lokasi Kantor

Obyek

Regional 5 & 6 Kopo Plaza Kav. C.10 – 11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung



400.000.000 700.000.000

49

Jl. Karapitan No.106B Bandung


250.000.000

50

Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon


300.000.000

51

Ruko Sumber Baru Square Kav. W Jl. Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta


300.000.000 500.000.000

52



250.000.000 700.000.000

53

Jl. Adisucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143


300.000.000

54

Jalan Indraprasta No.30A-B Semarang 50613


400.000.000 350.000.000

55

JL. MT Haryono No.3A & 4A Ruko eks IAIN Purwokerto


300.000.000 500.000.000

56

Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal


200.000.000 400.000.000

57

Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus


250.000.000 500.000.000

58

Ruko Grand Villa No.12A Jl. Seokarno-Hatta Magelang


250.000.000 500.000.000

59

Jl. Otista No.80A Sukabumi


200.000.000 500.000.000

60

Subang Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang


200.000.000

61

Garut Ruko IBC Blok C No.12 Jl. Pramuka Pakuwon Garut


200.000.000 500.000.000

62

Pekalongan Ruko Dupan Square Blok B2 no.10 Jl. Dr. Sutomo Baros Pekalongan


200.000.000 500.000.000

63

Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat


400.000.000 1.500.000.000

64

Ruko Arcadia Blok D No.2-3 Galuh Mas Ds. Sukaharja Kel, Teluk Jambe Timur Karawang


250.000.000

65

Regional 7 Jl. Raya Tenggilis no.23 Ruko Tenggilis Square Kav 5-6-7 Surabaya


700.000.000 7.500.000.000

66

Jl. Letjen Sutoyo No.56 Malang


200.000.000

67

Jl. Buluh Indah No.53 Kav.1 Kel Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara


350.000.000 3.600.000.000

68

Jl. Kawi No.21 Mojoroto Kediri 64112


200.000.000 500.000.000

69

Jl. Airlangga No.15C Gianyar


200.000.000 500.000.000

70

Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember


300.000.000

71

Jl. Panca Usaha No.9X Cakranegara Mataram


250.000.000 500.000.000

72

Jl. Mayjend Panjaitan Blok A-2 Perum Gading Indah Madiun


250.000.000 700.000.000

73

Jl. Diponegoro No.34C Tuban


200.000.000 500.000.000

74

Mojokerto Jl. Mojopahit No.456 Mojokerto


150.000.000 500,000.000

93 89


No.

Lokasi Kantor

Obyek

75

Gresik Ruko Kartini Jl. RA. Kartini No.156 Kav. A-10 Kel Sidomoro Kel Kebomas Gresik


150.000.000

Regional 8 & 9 Jl.MT Haryono No.12 RT 33 Kel Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan 76114


450.000.000 400.000.000

76

77

Jl. Wahid Hasyim No.26C Samarinda


400.000.000 700.000.000

78

Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar Sulsel


450.000.000 3.000.000.000

79

Jl. Simpang Sultan Adam Komplek Ruko STIHSA No.3-4 Banjarmasin


450.000.000

80

Jl. Piere Tendean No.5 Kawasan Boulevard Mega Smart Blok H. Manado


400.000.000

81

Komp Senopati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari


400.000.000 500.000.000

82

Jl. Yos Sudarso No.5 RT 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan tengah Tarakan


350.000.000

83

Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare


250.000.000 600.000.000

84

Jl. Cilik Riwut Km.3 Kel Palangkaraya Kec Jekan Raya Palangkaraya


300.000.000 100.000.000

85

Jl. Nani Wartabone no.131 Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo


350.000.000 250.000.000

86

Jl. Emmy Saelan No.38 Palu Selatan


300.000.000 500.000.000

87

Banjar Baru Banjarmasin 2 Jl. A. Yani km.35 Ruko Fortuna No.48 RT/RW 005/001 Kec. Guntung Paikat Kota Banjar Baru


300.000.000 500.000.000

88

Jl. A. Yani Komplek Bisnis A. Yani Mega Mall Blok B No.23 Pontianak


300.000.000 500.000.000

89

Bontang Jl. Sam Ratulangi No.79 Kel Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Bontang Kaltim


200.000.000

90

Jalan Gagak Hitam Ring Road No.104-110 Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang Medan

Building

2.000.000.000

91

Jalan Indraprasta No,30A-B Semarang

92

Jalan Pangeran Antasari Ruko No.7 RT 20 RW 03 Kel Mentawa Baru Hilir Sampit Kalimantan Tengah


Building

3.600.000,000 150.000.000 300.000.000

93

Jalan Lintas Melawi Komp.Ruko Golden Square Blok A9 RT 03 RW 01 Kel Ladang Sintang Kalimantan Barat

Office Equipment

150.000.000

94

Jalan Jend Sudirman (Depan Hotel Tipalayo) Kel Simboro Kec Simboro Kab Mamuju Sulawesi Barat


150.000.000 750.000.000

95

Jalan Adampe Dolot Kel Mogolain Kec Kotamobagu Barat Sulawesi Utara

Office Equipment

150.000.000

II. PT Mandiri AXA General Insurance a)

No. Polis Jenis Asuransi Tertanggung Jangka Waktu

: : : :

1020308051500001 Cash In Transit; Perseroan; 28 Mei 2015 s/d 28 Mei 2016;

b)

No. Polis Jenis Asuransi Tertanggung Jangka Waktu Nilai Pertanggungan

: : : : :

102121051500001; Cash In Safe/Cash in Cashier Box; Perseroan; 28 Mei 2015 s/d 28 Mei 2016; Rp.21.950.000.000.000,-

94 90

Lokasi & Jumlah Pertanggungan Cash In Safe & Cash in Cashier Box sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Kantor Regional 1 & 2 Jl. H.M. Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh 23245 Jl. Iskandar Muda No.75, Medan Jl. Arifin Ahmad No.25-26 Komp. Platinum Bisnis Center Pekanbaru Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No.931-932 Kel.9 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur, Tanggamus Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang Jl. Kesuma Bangsa No.127, Way Urang Kalianda

Jumlah Pertanggungan Cash in Cashier Box (Dalam Rupiah) 250.000.000 700.000.000 800.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Jl. Jend. Sudirman No.88 A, Kel. Tj Aman, Kota Bumi, Lampung Utara Jl. Gajah Mada No.82, Jeluntung, Jambi 36136

100.000.000

Jl. Pangeran Antasari No.91 A-B-C, Bandar Lampung Jl. P. Natadirja No. 29 RT.02 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka km 6,5 Bengkulu Jl. Ahmad Yani No.38, Rantau Prapat, Sumatera Utara

700.000.000 700.000.000

Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo Jl. S. Parman No. 236A Kel. Ulak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang Jl. AH. Nasution No. 123 Blk VII RT 26 RW 09, Yosorejo Metro Timur, Kota Metro Lampung Jl. Soekarno Hatta Ruko BB Tower No.7A, Pangkal Pinang

150.000.000

Komplek Ruko Triraksa Ekualita Blok. A No.38 Sungai Panas Batam 29456 Jl. Raya Bukti Tinggi Padang km 5 Ruko A1 Padang Luar Bukit Tinggi 26181 Bandar Jaya Jl. Proklamator RT/RW.15/06 LK.III Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggu Besar Kab Lamp Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau Jl. Dr. Moh. Hatta No.589E (jalan lintas) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU Duri Jl. Hang Tuah No.386 RT.04 RW.02 Kel. Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Tanjung Pinang Jl. DI. Panjaitan km.9 Ruko Grand Bintan Center No. 19 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang Ujung Batu Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau Regional III & IV Jl. Soekarjo Wiryopranoto 2/6 Pecenongan Jakarta Pusat Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Inkopal Blok C2 No.63 Kelapa Gading Jakarta Utara Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.1 Cikokol Tangerang

250.000.000

Ruko Mall Bekasi Square Jl. Jend A Yani Pekayon Jaya No.67 Bekasi 17148 ITC Fatmawati Ruko Duta Mas Blok A1 No.43 Jl. RS. Fatmawati Jaksel Latumenten/Tanjung Duren Komp Ruko Seasons City Blok A.No.28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat Jl. Margonda Raya No.88, Rukan Depok Mall Blok B. No 50 Depok Matraman Jl. Jatinegara Timur No.37 RT.08 RW.04 Kel Balimester Kec. Jatinegara Jaktim WTC Mangga Dua Lt.3A Blok AL 002-003 Jl. Mangga Dua Raya Jakut

700.000.000

95 91

400.000.000

150.000.000

300.000.000 300.000.000 200.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000 50.000.000

100.000.000 350.000.000 250.000.000

200.000.000 100.000.000 700.000.000 300.000.000 400.000.000 100.000.000

No.

Lokasi Kantor

Jumlah Pertanggungan Cash in Cashier Box (Dalam Rupiah) 200.000.000

11

BSD Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions 40Kel.Lenmgkong Wetan Kec.Serpong Tangsel

12

Kebon Jeruk Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya Ilir No.36-40 Kembangan Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan Plaza Pondok Gede Blok A No.34-35 Jl. Raya Pondok Gede Bekasi Cibubur Times Square Blok B4 No.21 Jl. Alternative Cibubur Gading Serpong/Tangerang 2 Ruko Graha Boulevard Blok D No.19 Gading Serpong Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber Cilegon

150.000.000

Serang Ruko Serang City Square Blok A No.07 Jl. Raya Serang – Cilegon km.3 Kel. Dragong Kec. Taktakan Serang Ruko Arcadia Blok D No.2-3 Galuh Mas Ds. Sukaharja Kel. Teluk Jambe Timur Karawang Cibinong Cibinong City Centre Blok D/38 Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong Cikarang Ruko Roxy B-16 Jl. MH Thamrin Lippo Cikarang Rangkas Bitung

400.000.000

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

Blok

A39-

200.000.000 300.000.000 100.000.000 150.000.000 550.000.000

350.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000

Jl. By Pass Rangkas Cikande Kadu Agung Timur Cibadak Lebak. 23 24 1 2 3 4

Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat Regional 5 & 6 Kopo Plaza Kav. C10-11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung Bandung 2 Jl. Karapitan No. 106B, Bandung Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon Yogyakarta Ruko Sumber Baru Square Kav.W Jl.Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta

35.000.000 15.000.000 500.000.000 400.000.000 150.000.000 200.000.000

5


200.000.000

6

Jl. Adi Sucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143

300.000.000

7

Ruko Mataram Plaza Blok E No.1 Jl. MT Haryono No.427-429 Semarang Jl. MT Haryono No.3A & 4A Ruko eks IAIN Purwokerto Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus Ruko Grand Viko No.12A Jl. Soekarno Hatta Magelang Jl. Otista No.80A, Sukabumi Subang Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang Garut Ruko IBC Blok C No.12 Jl. Pramuka Pakuwon Garut Pekalongan Ruko Dupan Square Blok B2 no.10 Jl. Dr Sutomo Baros Pekalongan Regional 7 Jl. Karimun Jawa Kav. 09 Ruko Permata Gubeng Surabaya Jl. Letjend Sutoyo No.55 Malang Jl. Buluh Indah No.53 Kav. 1 Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Bali Surabaya 2 Jl. Raya Jemur Sari No 218-218A Surabaya 60237 Jl. Kawi Ruko Mojoroto Indah Kav.20 Mojoroto Kediri 64112 Jl. Airlangga No.15C Gianyar Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember Jl. Panca Usaha No. 9X Cakranegara Mataram Jl. Mayjend Panjaitan Blok A2 Perum Gading Indah Madiun Jl. Diponegoro No.34C Tuban

300.000.000

8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

96 92

400.000.000 150.000.000 300.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000

350.000.000 200.000.000 550.000.000 400.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000

No.

Lokasi Kantor

11

Mojokerto Jl. Mojopahit No.456 Mojokerto Gresik Ruko Kartini Megah Jl. RA Kartini No.150-152 Kav. A.10 Kel. Sidomoro Kel. Kebomas Gresik Regional 8 & 9 Jl. Ruhul Rahayu RT.101 No.140 Ring Road 1 Balikpapan Jl. Wahid Hasyim No.26C Samarinda Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar, Sulsel Jl. Veteran km 4,5 Ruko A.Yani no.86 RT.14 RW.02 Kel.Pengambangan Kec Banjarmasin Timur Banjarmasin

12

1 2 3 4 5

Jumlah Pertanggungan Cash in Cashier Box (Dalam Rupiah) 50.000.000 50.000.000

150.000.000 400.000.000 350.000.000 350.000.000

Jl. Piere Tendean No.5 Kawasan Boulevard Mega Smart Blok H Manado Komp. Senapati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari Jl. Yos Sudarso No.5 RT 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Tarakan Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare Jl. Cilik Riwut Km.3 Kel. Palangkaraya Kec. Jekan Raya Palangkaraya Jl. Nani Wartobone no.131 Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo Jl. Emmy Saelan No.38 Palu Selatan Banjar Baru/Banjarmasin 2 Jl. A. Yani km.35 Ruko Fortuna No.48 RT/RW 005/001 Kel. Guntung Palkat Kota Banjarmasin Jl. A. Yani Komplek Bisnis A Yani Mega Mall Blok B No. 23 Pontianak Bontang Jl. Sam Ratulangi No.79 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Bontang Kaltim

6 7 8 9 10 11 12 13 14

300.000.000 300.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 350.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut di atas.

K.

PERKARA PENGADILAN & SOMASI YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Saat ini, Perseroan terlibat dalam beberapa perkara perdata. Perkara-perkara perdata yang dihadapi oleh Perseroan pada umumnya timbul dalam kaitannya dengan tindakan Perseroan melakukan eksekusi barang Jaminan Fidusia para nasabahnya, berupa kendaraan bermotor (yang menjadi objek pembiayaan) karena adanya kelalaian para nasabah dalam melakukan liabilitas pembayaran atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perseroan. Dari total jumlah perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan, 9 perkara diantaranya saat ini sedang dalam proses di badan peradilan di Indonesia, dan 13 perkara yang saat ini sedang dalam proses di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu Perseroan juga menerima 2 (dua) surat somasi dari pihak ketiga. Adapun perincian perkara yang dihadapi oleh Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

NO

NOMOR REGISTRASI PERKARA

1

533/Pdt.G/201 1/PN. Jakarta Selatan

2

335/Pdt.G/201 1/PN. Jakarta Timur

3

70/Pdt.G/2012/ PN. Kediri

4

55/Pdt.G/2011/ PN. Tasikmalaya

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA

NILAI GUGATAN PERKARA

TANGGAL PERKARA

Tergugat

Ong Tik Gie

Perbuatan Melawan Hukum

Materiil Rp.94.000.000 ,- Immateriil Rp.150.000.00 0,-

4 Oktober 2011

Penggugat

1) Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. (Tergugat 1) 2) Solahudin (Tergugat II)

Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi

Materiil Rp.425.348.70 0,Immateriil Rp.100.000.00 0,-

8 Juni 2011

Tergugat I

Ahmad Farid


Materiil Rp.100.000.00 0,- Immateriil Rp.100.000.00 0,-

5 November 2012

Tergugat

Irma Fitriana dan Asep Saepul Hidayat (Para Penggugat)


POSISI PERSEROAN

97 93

Materiil Rp.195.144.00 0,-

5 Desember 2011

PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGKAT SEBELUMNYA Pengadilan Tinggi menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian Pengadilan Tinggi menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Pengadilan Tinggi menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya dan

STATUS PERKARA

Proses Kasasi

Proses Kasasi

Proses Kasasi

Proses Kasasi

NO


POSISI PERSEROAN

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA


TANGGAL PERKARA

5

9/BPSK/PERK ARA/XII/2013

Teradu

Adek Oktavia

Pengaduan Konsumen di BPSK

Materiil Rp. 114.300.992,-

19 Desember 2013

Wanprestasi

Materiil Rp. 1.970.855.464, Immateriil Rp. 1.000.000.000, -

Materiil Rp. 539.142.800,-

6

7

58/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Ut

04/Pdt.Plw/201 4/PN.CN

Penggugat

Tonny

Penggugat

Feri Harianto (Terlawan Penyita), Ria Kartika (Terlawan Tersita I), Risnawati (Terlawan Tersita II) dan Sosi K. (Terlawan Tersita III)

Gugatan Perlawanan Atas Sita Jaminan

Proses Banding

16 Januari 2014

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon mengabulkan gugatan Penggugat

Proses Kasasi

Tergugat

Kristono

Wanprestasi

Materiil Rp.1.025.000. 000,-

20 Oktober 2014

9

No.212/Pdt.Su s/BPSK/2014/ PN.Pbr

Pemohon Keberatan

Sudirman

Pengaduan Konsumen di BPSK

Materiil Rp.193.722.75 0,-

24 November 2014

Kreditur Lain

PT Pundi Abadi Intisari

11.

No.129/Pdt.Su s/BPSK/2015/ PN.Pbr

Pemohon Keberatan

Chandra Yusuf

12.

243/K/BPSK/B B/V/2015

Teradu

Gajali

13.

227/P3K/BPSK /BB/V/2015

Teradu

Dahryani Mulkan Dalimunthe

Kepailitan

Konsumen Mengajukan Kasasi Pengaduan Konsumen di BPSK Kabupaten Batubara Pengaduan Konsumen di BPSK Kab. Batu Bara

14.

132/Pen/BPSK /Mdn/VIII/2015

Teradu

Dorres Nababan

Pengaduan Konsumen di BPSK Kota Medan

15.

No.278/Arbitra se/BPSKBB/VIII/2015

Termohon Kasasi

Sudaryanto

Konsumen Mengajukan Kasasi atas Putusan PN Tanjung Balai

16.

315/PGARB/BPSK/BB /VIII/2015

Teradu

Berlan Sitinjak

Pengaduan Konsumen di BPSK Kab. Batu Bara

98 94

Proses Kasasi

17 Februari 2014

No.843/Pdt.G/ 2014/PN.Sby

No.46/Pdt.SusPailit/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst.

STATUS PERKARA

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan Penggugat

8

10

PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGKAT SEBELUMNYA mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Membatalkan Putusan BPSK Kota Bukit Tinggi

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan menolak gugatan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan permohonan Pemohon Keberatan tidak bisa diterima Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa debitur (PT Pundi Abadi Intisari) telah dinyatakan pailit MTF Kalah pada BPSK Kota Pekanbaru, MTF menang Pada PN Pekanbaru

Proses Banding

Proses Kasasi

Adanya penetapan bahwa akan adanya pelunasan terhadap barang modal Perseroan

Materiil Rp.2.244.089. 366

29 Desember 2014

Materiil Rp.130.489.80 0

Juni 2015


Mei 2015

-

Proses BPSK

Materiil Rp.8.604.200

Mei 2015

-

Proses BPSK


18 Agustus 2015


25 Agustus 2015

-

14 Agustus 2015

Atas Pengaduan Konsumen tersebut Perseroan telah menghadiri dan memberikan Eksepsi/ jawaban MTF Kalah Pada BSPK Kab. Batu Bara, MTF menang Pada PN Tanjung Balai Atas Pengaduan Konsumen (Berlan), Perseroan telah Mengajukan Eksepsi/Jawaba n Keberatan

Proses Kasasi

Proses BPSK

Proses Kasasi

Proses BPSK

NO


POSISI PERSEROAN

MATERI PERKARA


Materiil Rp. 93.366.900

27 Agustus 2015

-

Materiil Rp. 184.080.300

6 Oktober 2015

-

17.

1145/PG/BPS K/BB/IX/2015

Pemohon Keberatan

Suriati

Pengajuan Keberatan oleh MTF atas Putusan BPSK Kab. Batubara

18.

378/PG-ARBI/BPSK/BB/X/2 015

Pemohon Keberatan

Khairul Syahri Hasibuan

Pengajuan Keberatan oleh MTF atas Putusan BPSK Kab. Batubara

19.

0100/RED/BP SK-DKI/X/2015

Teradu

Komarudin Akyas

20.

010/PK/IX/201 5

Teradu

YOYO HERYAMAN

21.

011/PK/IX/201 5

Teradu

SYAIPULLOH

Teradu

Zafirman

22.

044/BPSK/XI/2 015

PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGKAT SEBELUMNYA

PIHAK LAWAN

TANGGAL PERKARA

STATUS PERKARA MTF Mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kab. Batu Bara di PN Padang Sidimpuan MTF Mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kab. Batu Bara di PN Rantau Prapat

Pengaduan Konsumen di BPSK Provinsi DKI Jakarta Pengaduan Konsumen di BPSK Kab. Sumedang

Materil Rp. 89.330.310

15 Oktober 2015

Dalam Proses Mediasi di BPSK DKI Jakarta

Proses BPSK

Materiil Rp. 89.420.000,-

6 November 2015

Dalam Proses Mediasi di BPSK Kab. Sumedang

Proses BPSK

Pengaduan Konsumen di BPSK Kab. Sumedang

Materiil Rp. 137.122.000,-

6 November 2015

Dalam Proses Mediasi di BPSK Kab. Sumedang

Proses BPSK

Materiil 189,660,000

20 November 2015

-

Proses BPSK

PengaduanKo nsumen di BPSK Kab. Sragen

SOMASI Perseroan telah menerima 2 (dua) surat somasi, dengan uraian sebagai berikut: 1.

Surat Somasi No.01/SAH-BD/SOM/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dari S.A.H Law Office yang bertindak untuk dan atas nama Budi Darmawan, yang meminta agar Perseroan mengembalikan mobil/objek pembiayaan atau Perseroan dapat memberikan penyelesaian yang dapat diterima Budi Darmawan. Perseroan telah memberikan tanggapan atas somasi tersebut dimana Perseroan meminta agar Budi Darmawan segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Perseroan dan juga mengundang kuasa hukum Budi Darmawan yaitu S.A.H Law Office untuk hadir dan datang ke kantor pusat Perseroan untuk melakukan konfirmasi dan mediasi terkait perkara tersebut

2.

Surat Somasi No.01/MTN-ADV/SOM/IX/2015 tanggal 15 September 2015 dari Meitin Alfun, yang meminta meminta agar Perseroan bersama-sama dengan PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Cigna, dan Universal Motor untuk membayar biaya ganti rugi kepada Meitin Alfun sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan mengembalikan mobil Meitin Alfun dengan yang baru dan jenis yang sama. Perseroan telah memberikan tanggapan atas somasi Meitin Alfun, dimana Perseroan menyampaikan bahwa yang berwenang menanggung kerusakan kendaraan milik Meitin Alfun adalah PT Mandiri AXA General Insurance sebagaimana dimaksud dalam Polis Asuransi Nomor 00113088 Tanggal 6 Januari 2014, dan Perseroan bersedia membantu Meitin Alfun untuk melakukan proses klaim kepada PT Mandiri AXA General Insurance

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perkara-perkara dan Somasi-somasi yang diterima Perseroan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perseroan dengan ini menyatakan tidak ada perkara hukum lainnya dan potensi perkara yang dihadapi Perseroan yang dapat menghalangi kelangsungan usaha Perseroan.

99 95

L.

STRUKTUR GRUP PERSEROAN

Diagram hubungan kepemilikan Bank Mandiri, TURI dengan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Sumber: Perseroan

M. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Dalam menjalankan kegiatan operasional dan usaha, Perseroan tidak memiliki lisensi, franchise, konsesi utama dan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

N. JARINGAN KANTOR Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usahanya yang terbagi atas Kantor Pusat, 92 (sembilan puluh dua) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu, Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu serta 21 (dua puluh satu) Kantor Satelit yang terletak di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang.

No.

Kantor Kantor Pusat: Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3A, Jakarta Pusat

1.

Luas (m2) 1.620 150

Jangka Waktu

Status

5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 September 2014 s/d 31 Agustus 2019

Sewa


Sewa


151

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2015 s/d 31 Maret 2016

Sewa


409


Sewa

100 96

No.

Kantor

Jangka Waktu

Status

12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 April 2016

Sewa

128


Sewa

Kantor Cabang Pekanbaru, yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Komplek Platinum Bisnis Center No.25 dan No.26, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Propinsi Riau Kantor Cabang Jambi, yang terletak di Jl. Gajahmada Nomor 85 RT 022 RW 06 Kelurahan Jelutung Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi

212


Sewa

131


Sewa

Kantor Cabang Bengkulu, yang terletak di Pangeran Natadirja, Kelurahan Jl. Gudang, Kecamatan Gading Cempaka, Propinsi Bengkulu

624

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 10 Juli 2016

Sewa

Kantor Cabang Palembang, yang terletak di Jl. Veteran No.931 Komplek Ruko Rajawali, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan

128


Sewa

Kantor Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No.91 AB & C, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

160 & 93,75

Sewa

Kantor Cabang Metro Lampung, yang terletak di Jl. AH. Nasution No.12, Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro Kantor Cabang Tanggamus Lampung, yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.46A LK II, Pringgombo II RT 001, Kel. Pringsewu Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Propinsi Lampung

1.170

Masing-masing 3 (tiga) tahun untuk Ruko No.91AB terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2017 dan Ruko No.91C terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 10 Juli 2017 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 12 April 2013 s/d 11 April 2016

98


Sewa

Kantor Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung Kantor Cabang Kalianda, yang terletak di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung Kantor Cabang Kotabumi, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88A, Kel. Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung Kantor Cabang BSD Tangerang, yang terletak di BSD Junction Blok A 39 & 40

4.911


Sewa

220


Sewa

280


Sewa

277

Sewa

Kantor Cabang Fatmawati, yang terletak di Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta Kantor Cabang Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumenten, Komplek Ruko Seasons City, Blok A No.28, Kelurahan Jembatan Besi, Seasons City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Kantor Cabang Kelapa Gading, yang terletak di Jl. Boulevard Barat Blok. C No.63A, Plaza Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta

78

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d 1 Oktober 2017 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d 5 Juni 2017 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2014 s/d 31 Maret 2017

304


Sewa

212,50


Sewa

48


Sewa

Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya), Lantai Basement, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

16.

17.

18.

Luas (m2) 60

Kantor Cabang: Kantor Cabang Medan, yang terletak di Jl. Iskandar Muda No.75, Batubara, Medan Baru, Medan

Kantor Cabang Bekasi, yang terletak di Bekasi Square Blok RK-067, RT 001 RW 002 Kantor Cabang Karawang, yang terletak di Blok XII-a Kavling D-3, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat

270

101 97

Sewa

Sewa Sewa

No. 19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Kantor

Luas (m2) 72 & 74

Jangka Waktu

Status

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2016

Sewa

80


Sewa

115

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d 30 Juni 2016

Sewa

282


Sewa

224


Sewa

200

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 November 2013 s/d tanggal 1 November 2016

Sewa

149


Sewa

Kantor Cabang Kediri, yang terletak di Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur

99

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d 30 Juni 2018

Sewa

Kantor Cabang Makasar, yang terletak di Jl. Veteran No.135B dan 135C, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Kantor Cabang Parepare, yang terletak di Jl. Bau Massepe, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan

1.338


Sewa

100

4 (empat) tahun, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 1 Oktober 2017

Sewa

Kantor Cabang Kendari, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari

139

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 10 April 2015 s/d 10 April 2017

Sewa

Kantor Cabang Manado, yang terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara

370


Sewa

Kantor Cabang Banjarmasin, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan Kantor Cabang Palangkarya, yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 3,2, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah

300


Sewa

140,75


Sewa

Kantor Cabang Samarinda, yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Propinsi Kalimantan Timur

100


Sewa

Kantor Cabang Balikpapan, yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 12 RT 33 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Kantor Cabang Tarakan, yang terletak di Jl. Yos Sudarso, RT 014, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur Kantor Cabang Pontianak, yang terletak di Komplek Sentra Bisnis Ahmad Yani Mega Mall Blok B No. 23, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

685


Sewa

208


Sewa

81


Sewa

Kantor Cabang Tasikmalaya, yang terletak di Komplek Ruko Asia Blok B 7-8 Jalan K.Hz.Mustofa Nomor 326 Tasikmalaya Kantor Cabang Cirebon, yang terletak di Jl. Kesambi dan Jl. Satria, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat Kantor Cabang Tegal, yang terletak di Jl. Martoloyo, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Purwokerto, yang terletak di Jl. MT. Haryono No.3A-4A, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Yogyakarta, yang terletak di Sumber Baru Square Kavling W, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Surakarta, Solo, yang terletak di Jl. Adi Sucipto 167, RT 003 / RW 011, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Malang, yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 55, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

102 98

No.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45. 46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Kantor Kantor Cabang Pangkalpinang, yang terletak diJl. Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kepulauan Bangka Belitung

Luas (m2) 76

Jangka Waktu

Status


Sewa

Kantor Cabang Padang, yang terletak di Jl. S. Parman No.236 A, Kelurahan Ulak Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Propinsi Sumatera Barat

95


Sewa

Kantor Cabang Banda Aceh, yang terletak di Jl. Profesor DR. Muhammad Hasan, Desa Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

64


Sewa

Kantor Cabang Muara Bungo, yang terletak di Jl. Lintas Sumatera KM. 0, Kelurahan Balang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

64


Sewa

Kantor Cabang Rantau Prapat, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38 Rantau Prapat, Kel. Kartini, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara

113

2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 November 2015 s/d 31 Desember 2015

Sewa

Kantor Cabang Serang, yang terletak di Jl. Ruko Serang City Square No. 7, Jl. Raya Cilegon, Cibeber, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang Kantor Cabang Pondok Gede Bekasi, yang terletak di Pondok Gede Plaza Blok A No.34 dan No.35, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat

169


Sewa

202,5


Sewa

276,08


Sewa

82


Sewa

1.036,06


Sewa

162


Sewa

128 dan 200

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2018

Sewa

Kantor Cabang Magelang, yang terletak di Ruko Grand Viko No.12 A, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah

70


Sewa

Kantor Cabang Kudus, yang terletak di Jl. Raden Agil Kusumadya No.8, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Propinsi Jawa Tengah

122


Sewa

Kantor Cabang Gianyar, yang terletak di Jl. Erlangga No. 15 C, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

700

3 (tiga) tahun, terhitung sejak bulan Januari 2015 s/d bulan Januari 2018

Sewa

Kantor Cabang Jember, yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur

85


Sewa

Kantor Cabang Kebon Jeruk, yang terletak di Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3, Jl. Meruya Ilir (Lapangan Bola) No.34-4, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Kantor Cabang Sukabumi, yang terletak di Jl. Otto Iskandar Di Nata No.80, Kel. Citamiang, Kec. Citamiang, Sukabumi Propinsi Jawa Barat Kantor Cabang Gorontalo, yang terletak diKelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Propinsi Gorontalo

Kantor Cabang Tuban, yang terletak di Jl. Diponegoro No.34C, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur Kantor Cabang Mataram, yang terletak di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakranagara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat

103 99

No.

Kantor

53.

Kantor Cabang Madiun, yang terletak di Jl. Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Propinsi Jawa Timur

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64. 65.

66.

67.

68.

69. 70. 71. 72.

73.

Luas (m2) 102

Jangka Waktu

Status


Sewa

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2015 s/d 1 September 2018 5 (lima) tahun, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2019

Sewa

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari2015 s/d 31 Desember 2016 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2016

Sewa

627


Sewa

197


Sewa

120


Sewa

50


Sewa

106


Sewa

150

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d 5 Maret 2016

Sewa

80

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d 29 Februari 2016 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 24 April 2013 s/d 24 April 2016

Sewa

367,5


Sewa

150


Sewa

192

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 s/d31 Mei 2017

Sewa

75

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014s/d1 Februari 2017 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014s/d11 Maret 2017 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2014 s/d 7 Februari 2017 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d 31 Januari 2017 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d 31 Januari 2017

Sewa

Kantor Cabang Palu, yang terletak di Perkantoran Vatulemo Jalan Muhammad Yamin Blok D1 Palu Kantor Cabang Karapitan Bandung, yang terletak di Jl. Karapitan No. 106 B, Kel.Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

443

Kantor Cabang WTC Mangga Dua, yang terletak di lantai 3A Blok AL No.001, Jl. Mangga Dua Raya Nomor 8, Jakarta Utara Kantor Cabang Tangerang II, yang terletak di Komplek Perumahan Gading Serpong, Jl. Graha Boulevard Timur, Blok GBVD Nomor 019, Sektor Graha Boulevard, wilayah Summarecon Serpong, Tangerang, Propinsi Banten Kantor Cabang Ogan Komering Ulu, yang terletak di Jl. Dr. Moha. Hatta, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Kantor Cabang Banjarbaru, yang terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 34.910, Kelurahan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru Kantor Cabang Lampung Tengah, yang terletak di Jl. Proklamator RT 12/RW 09, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Kantor Cabang Cibubur (Bekasi), yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Bengkalis, yang terletak di Kelurahan/Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Kantor Cabang Agam, yang terletak di Jl. Raya Bukittinggi-Padang Km.5 Petak 7, Desa Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Propinsi Sumatera Barat Kantor Cabang Batam, yang terletak di Komplek PT Trikarsa Ekualita Blok A Nomor 38 Batam Kantor Cabang Lubuklinggau, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.90 RT VI Kel Taba Lubuk Linggau Kantor Cabang Tanjung Pinang, Jl. D.I. Panjaitan KM. 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Propinsi Kepulauan Riau Kantor Cabang Subang, Jl. Otistas No.254, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat Kantor Cabang Rangkas Bitung, By Pass, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten Kantor Cabang Pekalongan, Kel. Baros, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah Kantor Cabang Mojokerto, Desa Kranggan, Kec. Mojokerto, Kotamadya Mojokerto, Propinsi Jawa Timur Kantor Cabang Gresik, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur Kantor Cabang Garut, Blok C-12, Kel. Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupatem Garut, Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Cikarang, Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat

63,51

216

203

287

150 86 150 77

104100

Sewa

Sewa

Sewa

Sewa Sewa Sewa Sewa

No. 74.

75.

76.

77. 78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85. 86.

87.

88.

89. 90. 91.

92.

Kantor

Luas (m2) 202

Jangka Waktu

Status


Sewa

202


Sewa

327


Sewa

100

3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 10 Maret 2017 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 10 Mei 2017 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d 9 April 2018

Sewa

169

30 (tiga puluh) tahun s/d 16 Oktober 2028

HGB No.1833/Kelurahan Kedaleman & HGB No.1834/Kelurahan Kedaleman

78

30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 24 September 2025

HGB No.134, Kotamadya Bogoratas nama Perseroan

100

30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 27 April 2044

190

20 (dua puluh) tahun s/d tanggal 8 Januari 2032

HGB No.43, Kelurahan Lawanggintungatas nama Perseroan HGB No.390, Kotamadya Bandungatas nama Perseroan

106, 72 & 72

30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 19 September 2042

Kantor Cabang Surabaya 1, Jl Karimun Jawa Kav No.3 Gubeng Surabaya 60281

90

Kantor Cabang Denpasar, Jalan Buluh Indah No.53 Kav. 1, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali Kantor Cabang Duren Tiga, Jalan Duren Tiga, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

159

5 tahun, sejak tanggal 25 Februari 2009 s/d 25 Februari 2014 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 10 Desember 2042

Kantor Cabang Cibinong, Cibinong City Centre Blok D3/B, Desa Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat Kantor Cabang Bontang, Jl. Samratulangi, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur Kantor Cabang Tangerang I, Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kantor Cabang Ujung Batu, Jl. Jenderal Sudirman Ujung Batu, Kel.Ujung Batu, Kec.Ujung Batu, Propinsi Riau Kantor Cabang Sintang, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Kantor Cabang Sampit, Jl. Pangeran Antasari RT/RW 020/003, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Kantor Cabang Cilegon, Komp.pci Cilegon Businees Square Blok. A 6-7, RT.05/06, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 Kantor Cabang Depok, Jalan Margonda Raya Rukan Depok Mall Blok B 1 No.50, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Propinsi Jawa Barat Kantor Cabang Bogor, Jalan Siliwangi, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat Kantor Cabang Bandung 1, Kopo Plaza Kaveling C 10-11, Jalan Lingkar Selatan, Kel. Sukaasih, Kec. Bojoriloa Kaler, Kotamadya Bandung, Jawa Barat Kantor Cabang Surabaya 2, Jalan Raya Tenggilis No.23, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Kantor Cabang Tanjung Tabalong, Jalan Jaksa Agung Suprapto No.74, RT 15, Depan Rutan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Kantor Cabang Kebon Kelapa, Sukarjo Wiryopranoto No.2/6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta Kantor Cabang Jatinegara, Jalan Raya Jatinegara Timur, Balimester, Jakarta Timur Kantor Cabang Mamuju, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju Kantor Cabang Kotamobagu, di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara

120 54

93 & 99

Sedang tidak aktif

Sewa Sewa

HGB No.776/ Kelurahan Kendangsari, HGB No.776/ Kelurahan Kendangsari & HGB No.779/Kelurahan Kendangsari, ketiganya atas nama Perseroan Sewa HGB No.64, Kota Denpasaratas nama Perseroan

30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 7 November 2043 -

Sedang tidak aktif

-

HGB No.1597/Kelurahan Duren Tiga & HGB No.1598/Kelurahan Duren Tiga, keduanya atas nama Perseroan Sedang tidak aktif

103

30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 22 Oktober 2042

HGB No.2594, Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Perseroan

117

30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 4 Februari 2043 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 17 Mei 2018

HGB No.1389, Kotamadya Jakarta Timur, atas nama Perseroan Sewa


Sewa

166

387,75

*) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Desember 2015, Status kantor cabang Tanjung Tabalong milik Perseroan sedang dalam keadaan non aktif akibat kondisi pasar/market di wilayah tersebut sedang menurun dan seluruh aktifitas kegiatan usaha Perseroan di wilayah tersebut dialihkan ke kantor cabang Perseroan terdekat.

105101

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kantor Satelit Pasuruan Pahuwato Solok Salatiga Blitar Pasaman Barat Sumbawa Ogan Komering Ulu Bone Lahat Belitung Sumedang Lamongan Indramayu Cilacap Banjarnegara Bulukumba Kolaka Palopo Singaraja Kupang

Kantor Satelit Lokasi Kantor Jalan Panglima Sudirman No. 11, Pasuruan Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Pandan Dekat), KelurahanPasar Pandan Air Mtai, Kecamatan Tanjung Harapan, Kotamadya Solak, Propinsi Sumatera Barat Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah Ruko Merdeka Trade Center, Jalan A. Yani No. 7, Kelurahan Kepanjelor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat Jalan Diponegoro No. 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Jalan Lintas Timur, Kampung III , RT 001, Kelurahan Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Jalan Bajoe Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten DT II Bone, Sulawesi Selatan Jalan Mayor Ruslan II, Komplek Pertokoan Citra Niaga Lahat, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Jalan Merdeka, Desa Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung Jalan Prabu Geusan Ulun No. 137, Sumedang, Jawa Timur Jalan Lamongrejo No. 120, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Jalan Jend A. Yani, No. 100 RT 03 RW 14, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Jalan S. Parman No. 31 , Banjarnegara, Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Jalan Doktor Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Jalan Chairil Anwar No. 34 B-C, Kelurahan Lomokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo Jalan A. Yani No. 60, Kelurahan Kaliuntu , Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali Kelurahan Solar, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Izin Bank Mandiri 8.CB.PSN/356/2015 tanggal 16 Maret 2015 10.Br.MRS/112/2015 tanggal 13 April 2015 2.Br.SLK/030/2015 tanggal 21 April 2015 7.CB.SLG/0398/2015 Tanggal 27 Maret 2015 8.Rr.BLR//2015 tanggal 12 Maret 2015 2.CB.PSM/99/2015 tanggal 15 April 2015 11.Br.SBW/111/2015 tanggal 23 April 2015 2.Br.Tgm/090/2015 tanggal 24 Maret 2015 10.Br.WTN/048/2015 tanggal 22 April 2015 2.CB.LHT/387/2015 tanggal 8 Juli 2015 2.Br.TPN/062/2015 tanggal 23 Maret 2015 6.Br.SMD/149/2015 Tanggal 11 Maret 2015 8.Br.LMG/123/2015 Tanggal 26 Maret 2015 6.CB.IPN/GA.132/2015 tanggal 14 April 2015 7.B.CLP/133/2015 tanggal 31 Maret 2015 7.BR.BNA/093/2015 tanggal 4 Mei 2015 10.Br.BLK/027/2015 tanggal 21 April 2015 10.Ar.KMA/1130/2015 tanggal 7 Agustus 2015 10.Bp.PLP/055/2015 tanggal 13 April 2015 11.CB.Srj.GA/294/2015 Tanggal 30 Maret 2015 11.Br.KUS.GA/053/2015 Tanggal 20 Mei 2015

Sampai saat ini cabang Jakarta masih merupakan cabang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan nilai kontrak Perseroan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara online dengan konsep single platform. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai Disaster Recovery Center yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam. Untuk menjaga keamanan dokumen transaksi pembiayaan yang berupa surat-surat kendaraan bermotor (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB) yang diagunkan kepada Perseroan, maka dokumen BPKB tersebut disimpan dalam ruang khusus yang tahan api (fire proof strong room).

106102

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN A. UMUM Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tahun 1989. Selanjutnya, Perseroan memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Pada awal kegiatan usahanya Perseroan hanya berfokus pada usaha pembiayaan untuk penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh TURI yang merupakan pemegang saham Perseroan. Namun sesuai dengan berjalannya waktu dan dengan berkembangnya kegiatan usaha, Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor yang dijual oleh Dealer resmi lain yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Kebijakan usaha tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2000, untuk memenuhi ketentuan Pemerintah mengenai penggunaan nama perusahaan, Perseroan mengubah nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana. Kemudian pada bulan Agustus 2009, Perseroan resmi mengubah namanya menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi para pelanggan yang ingin membeli dengan pembayaran secara angsuran baik dari TURI maupun dari luar kelompok usaha tersebut. Perseroan memfokuskan usahanya pada pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merek-merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual dari ATPM. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, Perseroan saat ini terus maju dan berkembang dengan jaringan distribusi yang meliputi 68 kantor cabang di kota-kota strategis di Indonesia. Kinerja yang baik dari seluruh karyawan dan jajaran manajemen dalam mengelola Perseroan terbukti telah membawa Perseroan memperoleh penghargaan. Pada tahun 2015, Perseroan menerima penghargaan Best of Multifinance Indonesia of the Year 2015, Excellent Company” in Good Corporate Governance 2015 dari Majalah Economic Review, penghargaan Kategori Car Leasing “Silver Award” 2015 dari MarkPlus Inc, Kategori Multifinance dengan Aset Rp 5 T s/d 10 TMultifinance Predikat “Sangat Bagus” dari Majalah Infobank. Untuk tahun 2014, Perseroan menerima penghargaan Indonesia Multifinance Awards 2014 dari Majalah Economic Review, penghargaan Kriteria Multifinance “Sangat Bagus” dari Infobank Multifinance Award, penghargaan Indonesia Most Trusted Companies Award 2014 dari Majalah SWA & The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri pembiayaan di Indonesia sebagai berikut: 1.

Dukungan penuh dari pemegang saham

Bank Mandiri mendukung Program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang dapat dilaksanakan diseluruh cabang Bank Mandiri, sehingga memungkinkan penambahan lending dari segmen referral baik untuk pembelian ritel maupun fleet, selain itu aliansi kerjasama dengan bisnis unit terkait di Bank Mandiri memungkinkan Perseroan dapat menggarap nasabah mitra karya Bank Mandiri. Tunas Group mendukung Perseroan dengan memberikan kesempatan pertama (prioritas) Perseroan untuk membiayai kredit pembiayaan kendaraan Tunas Group, yang memungkinkan Perseroan dapat menambah lending dari segmen mobil baru. 2.

Brand “Mandiri” menambah nilai jual

Dengan menyandang nama besar Bank Mandiri memungkinkan Perseroan dapat bekerjasa sama dengan ATPM mobil baru untuk membantu pembiayaan kredit kendaraannya selain itu bagi pelanggan Perseroan, nama besar Bank Mandiri memberikan kepercayaan dan rasa aman untuk menjalin kerjasama dengan Perseroan.

107103

3.

Sumber pendanaan yang berkelanjutan melalui Joint Financing

Faktor yang paling penting dari perusahaan pembiayaan adalah keberadaan sumber dana untuk pembiayaan yang memungkinkan perusahaan pembiayaan senantiasa mendukung Dealer/Showroom dalam menjual kendaraannya melalui pembelian kredit. Dan dengan adanya ketersediaan dana yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman bagi Dealer/Showroom berbisnis dengan Perseroan. 4.

Memiliki hubungan baik dengan sumber-sumber pendanaan utama

Selain dana dari joint financing, dana non joint financing juga diperlukan dalam struktur pembiayaan, oleh karena itu hubungan baik dengan sumber dana non joint financing akan memberikan kepastian ketersediaan dana bagi Perseroan. 5.

Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan didukung aliansi strategis Bank Mandiri

Guna memberikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada Dealer/Showroom dan pelanggan, maka diperlukan respon service level yang baik, untuk itu Perseroan perlu mendekati pasar yang potensial dengan menambah jaringan kantor yang ada untuk medekatkan Perseroan dengan konsumennya. 6.

Hubungan baik dan luas dengan jaringan dealer dan ATPM

Perseroan telah menjalin hubungan baik dengan lebih dari 1.719 dealer dan lebih dari 51 ATPM terkemuka di Indonesia, termasuk dengan dealer mobil premium/luxury car dan dealer motor besar.

C. KEGIATAN USAHA Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, administrasi, bunga, pendapatan penalti dan lainlain. Rincian dari pendapatan Perseroan beserta persentase peningkatannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Uraian Pembiayaan konsumen Sewa Operasi Bunga Pendapatan lainlain Jumlah Pendapatan

2015

30 Juni ∆%

2014

2014

∆%

2013

31 Desember ∆% 2012

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %) ∆%

2011

∆%

2010

661.098 54.385 3.812

32,15 34,14 (68,08)

500.251 40.543 11.941

1.063.442 87.369 19.798

23,67 45,87 181,78

859.887 59.897 7.026

34,82 262,70 6,04

637.822 16.514 6.626

17,43 490,21 (8,77)

543.146 2.798 7.263

58,60 (45,40)

342.464 13.302

200.149

25,68%

159.254

342.946

43,26

239.386

33,25

180.107

44,35

124.771

67,19

74.628

919.444

29,14%

711.989

1.513.555

29,79

1.166.196

38,66

841.069

24,06

677.978

57,52

430.394

D. PEMBIAYAAN KONSUMEN Pada tabel berikut ini terlihat data perkembangan nilai piutang pembiayaan konsumen yang menunjukkan perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010: Keterangan Piutang Pembiayaan Konsumen – bersih (dalam jutaan Rupiah) Peningkatan/penurunan Jumlah kontrak kelolaan Peningkatan/penurunan

30 Juni 2015 6.662.534 13,06% 287.935 7,19%

2014

2013

5.893.135 30,62% 268.632 23,42%

4.511.545 17,85% 217.662 27,66%

31 Desember 2012 3.828.369 20,19% 170.501 23,59%

2011

2010

3.185.164 49,34% 137.955 33,86%

2.132.823 51,91% 103,057 30,86%

Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam tiga jenis yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 terlihat pada tabel di bawah ini:

108104

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase) 30 Juni

Jenis Pembiayaan

31 Desember

2015

2014

UNIT JUMLAH 49.827 7.555.636

Mobil Baru Peningkatan/ penurunan Mobil Bekas Peningkatan/ penurunan Motor Peningkatan/ penurunan Total Peningkatan/ penurunan

N/A 1.702

2013

UNIT JUMLAH 99.909 13.878.276

2012

UNIT JUMLAH 71.498 10.069.172

2011

UNIT JUMLAH 45.073 6.457.154

2010

UNIT JUMLAH 36.313 5.332.085

UNIT JUMLAH 18.637 2.852.292

N/A 179.527

39,74% 6.246

37,83% 635,172

58,63% 13.267

55,94% 1.238.611

24,12% 17.599

21,10% 1.656.494

94,84% 15.053

86,94% 1.426.923

246,35% 16.127

282,52% 1.337.363

N/A 6.296

N/A 100.970

-52,92% 15.786

-48,72% 261,873

-24,62% 17.961

-25,23% 282.261

16,91% 16.550

16,09% 237.280

(6,66%) 29.556

6,70% 379.396

17,85% 28.545

31,56% 358.911

N/A 57.825

N/A 7.836.133

8,53% 18,96% 102.726 11.590.044

-44,00% 79.222

-37,46% 8.350.928

3,54% 80.922

5,71% 7.138.404

74.64% 63.309

83,70% 4.548.590

N/A

N/A

-2,10%

16,99%

27,82%

56,94%

78,79%

132,36%

-12,11% -7,22% 121.941 14.775.321 18,71%

27,48%

29,67%

38,79%

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan mobil baru dari tahun 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 kian meningkat sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi nilai kontrak yang diperoleh Perseroan. Sedangkan banyaknya jumlah kontrak baru pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 adalah sebagai berikut : Keterangan

30 Juni 2015 7.836.133 -46,96% 57.825 -52,58%

Nilai pembiayaan (dalam jutaan Rupiah) Peningkatan/ penurunan Jumlah kontrak baru Peningkatan/ penurunan

2014 14.775.321 27,48% 121.941 18,71%

2013 11.590.044 38,79% 102.726 29,67%

31 Desember 2012 8.350.928 16,99% 79.222 -2,10%

2011 7.138.404 27,82% 80.922 27,82%

2010 4.548.590 132,36% 63.309 78,79%

Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan tidak dibatasi hanya pada penjualan yang berasaI dari ataupun merek-merek kendaraan yang diageni oleh Tunas Ridean. Namun Perseroan juga menjalin hubungan dengan para Dealer yang beroperasi di wilayah kerja Perseroan dan untuk para Dealer yang menjual berbagai merek kendaraan. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan asal kontrak dari Tunas Ridean atau Non Group yang berhasil diperoleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 terlihat pada tabel di bawah ini:

Cabang Group Peningkatan/ penurunan Non Group Peningkatan/ penurunan Total Peningkatan/ penurunan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam unit dan persentase)

30 Juni 2015 UNIT JUMLAH

2014 UNIT JUMLAH

2013 UNIT JUMLAH

31 Desember 2012 UNIT JUMLAH UNIT

2011 JUMLAH

2010 UNIT JUMLAH

11.390

1.443.832

22.754

2.535.057

18.863

2.016.767

15.817

1.562.370

17,927

1.500.547

N/A

N/A

20,63%

25,70%

19,26%

29,08%

-11,77%

4,12%

17.50%

45,82%

15.257 1.029.039

46.435

6.392.301

99.184

12.240.265

83.863

9.573.277

63.405

6.788.558

62.995

5.637.856

N/A 57.825

N/A 7.836.133

18,27% 121.941

27,86% 14.775.322

32,27% 102.726

41,02% 11.590.044

0,65% 79.222

20,41% 8.350.928

31,10% 80.922

60,19% 7.138.403

79,27% 63.309

121,01% 4.548.590

N/A

N/A

18,70%

27,48%

29,67%

38,79%

-2,10%

16,99%

27,82%

56,94%

78,79%

132,36%

77,28%

181,89%

48.052 3.519.550

Dalam mencari calon pelanggan Perseroan mengandalkan petugas Sales Officer (SO). SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari Dealer dan Showroom rekanan Perseroan sekaligus melakukan analisa kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang Credit Head pada setiap cabang Perseroan yang berfungsi sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan para SO dan petugas Credit Head dimaksud merupakan karyawan Kantor Pusat Perseroan yang ditempatkan di cabang sehingga kemandirian keputusan kredit tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 30 Juni 2015, Perseroan memiliki 1.151 orang SO dalam menjalankan usahanya. Adapun perkembangan jumlah SO dan jumlah kontrak yang berhasil diperoleh pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Keterangan Jumlah SO Jumlah Kontrak baru

30 Juni 2015

1.151 57.825

2014

1.055 121.941

2013

834 102.726

31 Desember 2012 690 79.222

2011

545 80.922

2010

70 63.309

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran.

109105

E. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent). Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan portfolio secara konservatif dilakukan dengan menerapkan penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan review terhadap status saldo pada akhir periode. Sampai saat ini, Perseroan memiliki tingkat kolektibilitas yang baik yang dihasilkan dari kebijakan kredit yang hati-hati. Perkembangan tunggakan atau kredit bermasalah Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tunggakan Piutang (Jumlah Kontrak) Keterangan

30 Juni Porsi 2014 (%) 100 271.470 92,59 254.939

2015

Jumlah Kontrak Lancar Tunggakan 1 – 30 hari Tunggakan 31 – 60 hari Tunggakan 61-90 hari Tunggakan >90 hari (piutang non performing)

291.002 269.450

Porsi (%) 100,00 93,91

2013 219.287 204.821

Porsi (%) 100,00 93,40

176.892 163.011

31 Desember Porsi 2011 (%) 100,00 143.880 92,15 132.561

2012

Porsi (%) 100,00 92,13

2010 103.094 96.054

Porsi (%) 100,00 93,17

12.912

4,44

9.563

3,52

8.461

3,86

8.119

4,59

6.136

4,26

3.733

3,62

3.170

1,09

2.847

1,05

2.352

1,07

2.416

1,37

2.041

1,42

1.495

1,45

2.038

0,70

1.136

0,42

1.028

0,46

1.044

0,59

1.050

0,73

630

0,61

3.432

1,18

2.985

1,10

2.625

1,21

2.302

1,23

2.092

1,45

1.182

1,15

Berdasarkan jumlah kontrak, jumlah kontrak lancar Perseroan dengan porsi masing-masing per 30 Juni 2015 sebesar 92,59%, per 31 Desember 2014 mencapai 93,91%, 31 Desember 2013 mencapai 93,40%, dan 31 Desember 2012 mencapai 92,15% serta 31 Desember 2011 sebesar 92,13% dan 2010 sebesar 93,17%. Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau (prudent) dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara reminding (mengingatkan), collecting (menagih), dan repossess (menarik kendaraan). Perusahaan juga mempunyai divisi penyelamatan kredit yang dinamakan Account Receivable Management Division yang dipimpin oleh seorang Account Receivable Division Head yang membawahi beberapa orang Account Receivable Departemen Head dan setiap Account Receivable Department Head akan membawahi beberapa orang Remedial Head dan Collection Head. Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Tunggakan Angsuran 30 Juni

Keterangan Total Piutang Lancar Tunggakan 1 – 30 hari Tunggakan 31 – 60 hari Tunggakan 61-90 hari Tunggakan >90 hari (piutang non performing)


31 Desember

2015

Porsi (%)

2014

Porsi (%)

2013

Porsi (%)

2012

Porsi (%)

2011

Porsi (%)

2010

Porsi (%)

27.789.032 25.835.248

100,00 92.97

24.706.504 23.285.103

100,00 94,25

17.850.410 16.763.300

100,00 93,91

13.134.239 12.130.107

100,00 92,35

9.975.883 9.226.187

100,00 92,48

5.832.837 5.484.633

100,00 94,03

1.163.713

4.19

802.292

3,25

649.287

3,64

587.168

4,47

438.516

4,40

191.157

3,28

293.550

1.06

270.187

1,09

176.341

0,99

180.126

1,37

135.391

1,36

72.711

1,25

209.824

0.75

99.477

0,40

68.060

0,38

75.834

0,58

66.729

0,67

31.412

0,54

286.697

1.03

249.445

1,01

193.422

1,08

161.004

1,23

109.060

1,09

52.923

0,91

Sedangkan komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 30 Juni 2015 adalah sebesar 92,97%, dimana masih dalam posisi terjaga bagi kesehatan keuangan Perseroan. Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih Keterangan

30 Juni 2015

Total Piutang Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui Piutang pembiayaan konsumen bersih

9.280.882


31 Desember %

2014

15,04

8.067.848

(2.392.020 ) 6.888.862

%

2013

34,66

5.991.417

20,82

(1.979.86 1)

13,16

6.087.987

%

2012

%

24,49

4.812.892

21,94

47,04

(1.346.516 )

34,05

(1.004.499 )

31,07

4.644.901

21,96

3.808.393

2011

%

3.898.262

48,33

27,10

(781.570)

20,66

3.116.692

2010

%

2.734.230

53,38

44,05

(560.638)

54,77

49,44

2.173.592

53,03

Total pembiayaan konsumen Perseroan per Juni 2015 sebesar Rp6.888.862 juta. Berdasarkan table diatas, tren peningkatan terjadi pada piutang pembiayaan konsumen bersih yang menunjukan ekspansi dan peningkatan daya saing diantara perusahaan pembiayaan sejenis.

110106

Tunggakan Investasi Dalam Sewa Pembiayaan – Bersih Keterangan Total Piutang Nilai sisa yang terjamin Pendapatan sewapembiayaan yang ditangguhkan Simpanan jaminan Investasi dalam sewa pembiayaan

30 Juni 2015 % 895.849 -2,69 255.069 7,99

2014 920.620 236.200

% 29,06 36,44

2013 713.332 173.118


31 Desember % 2012 85,13 385.316 111,66 81.789

% 750,27 819,60

2011 45.317 8.894

(129.899) (255.069)

-5,10 7,99

(136.883) (236.200)

46,18 36,44

(93.641) (173.118)

67,61 111,66

(55.869) (81.789)

782,05 819,60

(6.334) (8.894)

765.950

-2,27

783.737

26,47

619.691

88,10

329.447

745,10

38.983

%

-

2010

-

F. PROSPEK USAHA Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industry. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan Tunas Ridean, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang. Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran.

G. PERSAINGAN USAHA Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor di antaranya PT Astra Sedaya Finance, Oto Multi Artha dan Summit Oto Finance, PT Adira Finance, PT Federal International Finance (FIF), BCA Finance dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Persaingan di antara kompetitor biasanya dalam hal tingkat suku bunga (rate), down payment (DP), pemberian reward. Adapun Perseroan mencatatkan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik ketiga pada tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari APPI. Pertumbuhan industri pembiayaan kendaraan bermotor mengalami lonjakan drastis selama lima tahun terakhir yang meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor khususnya roda empat. Lonjakan pasar otomotif ini diluar perkiraan banyak pihak dan menjadikan industri otomotif sebagai salah satu industri paling prospektif di Indonesia. Keadaan ini diiringi oleh meningkatnya penjualan kendaraan bermotor melalui skema kredit yang menjadikan industri pembiayaan ini diminati oleh para pelaku industri pembiayaan dan perbankan mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis dan perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor, kemudahan melakukan

111107

pembayaran cicilan, kecepatan dalam survei dan juga memberikan paket kredit yang menarik dan bersaing, baik dalam segi rate pembiayaan, masa tenor dan uang muka. Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan juga dealer/showroom, diantaranya secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang maupun outlet. Perseroan memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dengan memberikan paket kredit yang bersaing dan menarik baik dalam hal rate, masa tenor dan uang muka yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data Gaikindo per 30 Juni 2015, Perseroan memiliki kontribusi pembiayaan terhadap keseluruhan penjualan (baik kredit maupun cash) sebagai berikut : MEREK MOBIL

POLREG NASIONAL Passenger

Commercial

Daihatsu

51.917

28.321

POLREG CREDIT Total

Passenger

Passenger

Commercial

Total

Unit

%

80.238

36.342

19.825

56.167

5.248

14,44%

M/S Credit To MTF Commercial Unit

Total

%

Unit

6.070

30,62%

11.318

%

20,15%

Toyota

169.183

5.448

174.631

118.428

3.814

122.242

9.212

7,78%

441

11,56%

9.653

7,90%

Mitsubishi

15.218

41.323

56.541

10.652

28.926

39.579

1.437

13,49%

8.071

27,90%

9.508

24,02%

Suzuki

31.422

28.459

59.881

21.996

19.921

41.917

3.807

17,31%

7.259

36,44%

11.066

26,40%

Isuzu

2.945

6.682

9.627

2.061

4.678

6.739

60

2,91%

499

10,67%

559

8,30%

Honda

76.865

-

76.865

53.806

-

53.806

3.514

6,53%

-

0,00%

3.514

6,53%

Nissan

29.787

-

29.787

20.851

-

20.851

411

1,97%

-

0,00%

411

1,97%

-

-

-

-

-

-

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

969

-

969

678

-

678

211

31,11%

-

0,00%

211

31,11%

Peogeot BMW UD Truck

-

6.908

6.908

-

4.836

4.836

-

0,00%

10

0,21%

10

0,21%

Others

22.484

1.154

23.638

15.739

808

16.547

2.019

12,83%

1.494

184,97%

3.513

21,23%

TOTAL

400.789

118.296

519.085

280.553

82.807

363.360

25.919

9,24%

23.844

28,79%

49.763

13,70%

112108

H. PROSES PEMBIAYAAN KONSUMEN Berikut ini adalah skema proses pembiayaan konsumen yang dilakukan Perseroan :

?

Catatan : MH = Marketing Head; CH = Credit Head; WMK = Wewenang Memutus Kredit Sumber: Perseroan

SO menghubungi calon pelanggan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Diawali pada saat para SO menawarkan jasa pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik mobil ataupun motor. Setiap SO merupakan ujung tombak usaha Perseroan karena merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan calon pelanggan sekaligus bertindak sebagai tenaga penjual jasa pembiayaan. Selanjutnya analisis secara cermat dilakukan terhadap setiap aplikasi kredit termasuk wawancara dan kunjungan terhadap calon pelanggan dan verifikasi setiap data pendukungnya. Usulan kredit yang diajukan oleh SO selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Credit Head sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing-masing pejabat. Untuk membantu petugas yang melakukan proses kredit, Perseroan telah menerapkan sistem Credit Scoring yang terintegrasi dalam sistem yang digunakan oleh Perseroan yang disebut E-Star. Paramater dalam pembuatan Credit Scoring telah diuji dengan seksama dengan integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan Prudent Financing benar-benar dijalankan secara konsisten oleh Perseroan. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan seperti tersebut di bawah ini : 1. Pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari harga mobil. 2. Untuk pembiayaan mobil bekas, maksimum berumur 12 (dua belas) tahun. 3. Jangka waktu kredit adalah minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun. 4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari perusahaan asuransi yang telah ditetapkan oleh Perseroan, yang pada saat ini berjumlah lima perusahaan besar di Indonesia. Perseroan pada saat ini mengenakan biaya kepada pelanggannya terdiri atas : 1. Biaya bunga dengan angsuran bulanan dalam jumlah yang tetap selama masa kredit. 2. Biaya administrasi kredit. 3. Denda, untuk pelanggan yang melakukan penunggakan atas kewajiban angsurannya. 4. Biaya pembebanan fidusia. 5. Biaya pelunasan dipercepat dan lain sebagainya. Sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, maka plafon persetujuan kredit untuk setiap jenjang dibuat tidak terlalu besar untuk setiap aplikasi kredit. Wewenang Memutuskan Kredit tersebut selalu ditinjau secara berkala dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari suatu Komite Kredit yang perlu mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent financing) yang dianut Perseroan.

113109

Dengan adanya kebijakan kredit sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan diharapkan mampu menekan tingkat piutang yang bermasalah seminimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta upayanya untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perseroan. Untuk itu Perseroan telah menerapkan kebijakan penagihan yang cukup ketat dengan skema proses penagihan sebagai berikut :

Sumber:Perseroan

Aplikasi kredit yang hasilnya lulus scoring selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Credit Head sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing–masing pejabat. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan :  Kualitatif yaitu karakter, informasi-informasi industri/usaha, kemampuan manajemen dan kelangsungan usaha.  Kuantitatif yaitu penghasilan, kondisi keuangan dan modal yang dimilikinya.

I.

PEMASARAN

Cakupan wilayah pemasaran bisnis pembiayaan Perseroan meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sampai dengan akhir tahun 2015, Perseroan berencana untuk mengembangkan kantor jaringan pemasaran baru yang sebagian besar berada di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Di masa datang, Perseroan akan memfokuskan pada wilayah Daerah Tingkat II dengan intensitas pembiayaan yang lebih besar. Untuk menghadapi persaingan usaha di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki di bidang pembiayaan konsumen, Perseroan menerapkan langkah-langkah pemasaran sebagai berikut: Memfokuskan pada pembiayaan mobil terutama mobil baru melalui program-program pembiayaan yang menarik dan kompetitif. Selain itu juga mengoptimalkan pembiayaan segmen luxury car serta pembiayaan sepeda motor besar seperti brand Harley Davidson dan Ducati. 2. Menggarap segmen pembiayaan baru yaitu pembiayaan multiguna pendidikan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan. Perseroan juga berencana memasuki segmen pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), infrastruktur dan maritim setelah melakukan pengkajian bisnis lebih mendalam. 3. Menjalankan program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) khusus nasabah Bank Mandiri. 4. Memberikan jasa layanan yang unggul dalam arti jasa pembiayaan yang cepat, fleksibel dan mudah dengan tetap berpegang pada konsep pembiayaan secara hati-hati ("Prudent Financing"). 5. Meningkatkan porsi pembiayaan langsung (direct financing) kepada konsumen baik secara retail maupun fleet melalui berbagai aktifitas pemasaran seperti direct mail, telemarketing, iklan, kunjungan langsung ke calon pelanggan yang potensial, dsb dengan tujuan jangka panjang untuk lebih meningkatkan tingkat rentabilitas Perseroan. 6. Memperluas pasar retail maupun korporasi melalui utilisasi jaringan cabang dan pembukaan kantor-kantor satelit di cabang Bank Mandiri yang sebagian besar berlokasi di daerah tingkat 2, serta menjalin aliansi strategis dengan unit kerja dan grup usaha Bank Mandiri. 7. Meningkatkan kegiatan promosi terutama yang bersifat below the line activities seperti turut aktif dalam pameran, sponsorship, Showroom gathering, dan sebagainya. 8. Menyediakan program-program pembiayaan yang dibuat secara khusus atau customized kepada para Dealer dan Showroom seperti suku bunga yang bersaing disertai hadiah-hadiah menarik baik untuk para pelanggan maupun para Dealer dan Showroom rekanan Perseroan. 9. Memelihara dan memanfaatkan database pelanggan potensial untuk menjaring kesempatan mendapatkan pembiayaan ulang (repeat order). 10. Melakukan cross selling dari produk & database pelanggan Bank Mandiri maupun TURI Group. 1.

114110

11. Melakukan review dan reposisi atas jaringan usaha yang telah ada, serta memperluas jaringan usaha dengan membuka cabang-cabang baru atas pertimbangan bisnis yang cermat. 12. Melakukan diversifikasi portfolio yang meliputi jenis kendaraan, merek kendaraan, area/ daerah pelanggan. 13. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan Dealer/ sub-dealer/ ruang pamer (Showroom) yang merupakan keagenan (Dealer/sub-dealer) resmi dari berbagai ATPM di Indonesia. 14. Meningkatkan kontribusi bisnis dari Dealer-dealer TURI Group.

J. TEKNOLOGI DAN INFORMASI Teknologi Informasi merupakan faktor yang penting dalam kegiatan Perseroan. Dukungan teknologi informasi dalam Perseroan menghasilkan data dan analisa akurat yang dapat digunakan dalam mengambil keputusankeputusan strategis demi kepentingan Perseroan. Sejak awal berdiri hingga kini Perseroan terus melakukan investasi dan pengembangan yang dianggap perlu guna menggembangkan teknologi informasi. Divisi Teknologi Informasi dibentuk untuk memberikan dukungan penuh pada kegiatan bisnis Perseroan dengan cara menyediakan solusi dalam bentuk hardware ataupun software yang tepat guna sebagai media kerja proses bisnis Perseroan. Dukungan Divisi Teknologi Informasi adalah dalam rangka memastikan pelaksanaan hal-hal sebagai berikut: 1. 2.

Penyediaan pelayanan komputer dan jaringan yang tanpa interupsi/gangguan kepada unit kerja Perseroan. Kemampuan untuk memulihkan kembali secara efektif dan efisien dari kejadian yang mengganggu (troubleshooting). 3. Pemeliharaan kerahasiaan, kehandalan, ketersediaan dan integritas sumber daya informasi Perseroan. 4. Perlindungan aset-aset teknologi informasi Perseroan termasuk data, piranti lunak dan perangkat keras dari kemungkinan kerusakan atau kewajiban yang disebabkan penggunaan fasilitas untuk tujuan yang bertentangan dengan kebijakan teknologi informasi Perseroan. 5. Penyediaan mekanisme yang efektif untuk merespon keluhan dan pertanyaan dari pihak internal dan pihak lain mengenai kemungkinan kejadian penggunaan fasilitas Teknologi Informasiyang tidak semestinya. 6. Pertanggungjawaban atas perawatan dan pengimplementasian petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan Perseroan. Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembayaran, Perseroan mengembangkan metode pembayaran dengan cara melakukan debet langsung ke rekening konsumen. Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan modul yang terintegrasi dengan bank untuk memberikan perintah pendebetan langsung rekening konsumen yang sudah diperjanjikan pada awal penandatanganan kontrak. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi aktifitas manual pembayaran di kasir dan penginputan data serta mengurangi resiko adanya uang tunai di kantor cabang Perseroan. Semakin berkembangnya bisnis membuat Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi akan kelangsungan dan ketersediaan teknologi informasi. Untuk menjaga kelangsungan operasional, Divisi Teknologi Informasi melakukan desain dan implementasi Pusat Pemulihan Data atau yang dikenal sebagai Data Recovery Center. Pusat Pemulihan Data dibangun dan dikembangkan dengan kondisi serta area yang dianalisa dan diputuskan berdasarkan beberapa variabel yang umum digunakan. Pusat Pemulihan data dibangun dan telah diimplementasikan sejak tahun 2007, terdiri dari serangkaian server dan peralatan jaringan yang mampu di operasikan pada saat terjadi kegagalan fungsi pada server dan peralatan jaringan utama. Secara rutin dalam periode tertentu dilakukan uji coba yang mensimulasikan kemungkinan terburuk yang terjadi. Pada periode tahun 1990-an Perseroan mengerti akan pentingnya teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasional, dimulai dengan pembuatan sistem yang sederhana yang terus dikembangkan menjadi sistem yang cukup kompleks, mampu membantu Perseroan dalam menjalankan operasional secara baik. Ujian awal Divisi Teknologi Informasi adalah mengimplementasikan sistem yang digunakan secara online di beberapa cabang yang ada. Dengan keterbatasan teknologi jaringan yang ada pada masa itu Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa telekomunikasi menghubungkan cabang-cabang dengan kantor pusat. Cabang-cabang yang berhasil dihubungkan dengan kantor pusat adalah cabang Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor dan Samanhudi. Krisis Moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 90-an mengakibatkan terhentinya perkembangan teknologi informasi. Divisi Teknologi Informasi harus melakukan inovasi-inovasi yang tidak membebankan Perseroan dari sisi keuangan. Pada tahun 1999, Divisi Teknologi Informasi kembali dihadapkan pada tantangan yang besar yaitu bahaya ancaman yang dikenal dengan Millenium Bug. Bersama dengan manajemen dan operasional membuat Businness Contigency Plan sebagai rencana pemulihan apabila terjadi masalah terutama pada sistem ketika terjadi peralihan tahun dari 1999 ke tahun 2000. Di dalam internal Divisi Teknologi Informasi bekerja keras untuk melakukan review terhadap semua kode program untuk mengantisipasi Millenium Bug, melakukan perubahan yang dirasa perlu dan mencatat perubahan yang dilakukan. Semua kerja keras yang dilakukan berbulan-bulan terbayar, ketika memasuki 1 Januari 2000, semua sistem mampu beroperasi secara normal dan sempurna tanpa mengalami kendala yang berarti.

115111

Divisi Teknologi Informasi pada awal milenium baru menyadari bahwa sistem yang digunakan saat itu sudah tidak mampu lagi dikembangkan secara maximal karena keterbatasan teknologi. Divisi Teknologi Informasi mulai mencari solusi teknologi baru yang dianggap bisa menggantikan peran dan fungsi sistem yang ada saat itu. Sejak akhir tahun 2002 Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan penyedia jasa pembuatan sistem melakukan pemuktahiran sistem menggunakan teknologi berbasiskan Web yang digunakan untuk menunjang bisnis Perseroan mulai dari akuisisi account, kustodian hingga ke collection. Dibuat berdasarkan cetak biru bisnis proses multi finance yang lengkap, sehingga dapat memimalisasi aktifitas manual, meningkatkan produktifitas, memastikan konsistensi data secara aman dan akurat serta menghasilkan laporan-laporan, termasuk di dalamnya proses persetujuan diproses secara otomasi terintegrasi ke dalam system. Aplikasi yang dinamakan eloan ini telah diimplementasikan sejak akhir 2003 dan hingga kini tetap dikembangkan mengikuti proses bisnis Perseroan yang dinamis. Pada tahun 2004 seluruh kantor cabang telah terhubung dengan kantor pusat melalui media komunikasi yang disediakan oleh pengelola jasa komunikasi dengan media yang bervariasi. Hal ini membuat aplikasi yang dikembangkan dapat diimplementasikan di seluruh kantor cabang guna menunjang kegiatan operasional secara terpusat. Perbaikan dan perkembangan secara terus menerus diperlukan guna memperlancar dan mempermudah operasional Perseroan. Salah satunya diwujudkan dengan pengembangan kerja sama dengan salah satu bank terkemuka pada awal tahun 2005. Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembayaran. Perseroan mengembangkan metode pembayaran dengan cara melakukan debet langsung ke rekening konsumen. Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan modul yang terintegrasi dengan bank untuk memberikan perintah pendebetan langsung rekening konsumen yang sudah diperjanjikan pada awal penandatangan kontrak. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi aktifitas manual pembayaran di kasir dan penginputan data serta mengurangi resiko adanya uang tunai di kantor cabang Perseroan. Modul ini diimplementasikan secara terpusat. Melanjutkan pengembangan dan perbaikan Teknologi Informasi, pada tahun 2006 Divisi Teknologi Informasi melakukan pembuatan dan implementasi modul yang mengintegrasikan aplikasi Perseroan dengan Cash Management System yang disediakan oleh Bank Mandiri. Modul ini menghilangkan aktifitas manual pembayaran kepada Dealer dan Showroom yang bekerja sama dengan Perseroan. Dengan dikembangkan dan diimplementasikannya modul ini proses pembayaran kepada rekan kerja Perseroan menjadi lebih cepat, terintegrasi serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan proses dan input data, sehingga komitmen Perseroan dalam melakukan pembayaran dapat dijaga dengan baik. Semakin berkembangnya bisnis membuat Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi akan kelangsungan dan ketersediaan Teknologi informasi. Untuk menjaga kelangsungan operasional, Divisi Teknologi Informasi melakukan desain dan implementasi Pusat Pemulihan Data atau yang dikenal sebagai Data Recovery Center. Pusat Pemulihan Data dibangun dan dikembangkan dengan kondisi serta area yang dianalisa dan diputuskan berdasarkan beberapa variabel yang umum digunakan. Pusat Pemulihan data dibangun dan diimplementasikan pada tahun 2007, terdiri dari serangkaian server dan peralatan jaringan yang mampu di operasikan pada saat terjadi kegagalan fungsi pada server dan peralatan jaringan utama. Secara rutin dalam periode tertentu dilakukan uji coba yang mensimulasikan kemungkinan terburuk yang terjadi. Kebutuhan atas sumber dana yang beragam untuk membiayai kredit konsumen, membuat Perseroan mulai melirik skema pembiayaan bersama (joint finance). Pembiayaan bersama antara Perseroan dan Bank, membutuhkan perubahan yang cukup signifikan di dalam aplikasi yang dikelola Divisi Teknologi Informasi. Mulai tahun 2008, Perseroan mulai menjajaki pembiayaan bersama dengan beberapa Bank. Divisi Teknologi Informasi turut aktif dengan memperlajari dan melakukan sistem desain yang akan digunakan. Dari informasi yang dikumpulkan mulai didapatkan benang merah bisnis proses pembiayaan bersama. Berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan, Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan unit kerja terkait secara intensif melakukan perubahandan mengetesan pada sistem yang dibuat. Modul baru ini diselesaikan pada akhir 2008 yang kemudian diimplementasikan pada skema pembiayaan bersama Perseroan dengan Bank Mandiri pada awal 2009. Pengambilalihan 51% saham Perseroan oleh Bank Mandiri pada awal 2009, merubah struktur Divisi Informasi Teknologi yang sebelumnya dikelola bersama dengan Divisi Teknologi Informasi PT Tunas Ridean Tbk. Divisi Teknologi Informasi Mandiri Tunas Finance di bentuk dengan struktur organisasi yang sederhana dipimpin oleh satu orang Kepala Divisi dan dibagi menjadi 2 seksi yaitu Software dan Hardware. Tugas Divisi yang baru berdiri ini dalam waktu yang singkat harus membuat Divisi Teknologi Informasi berdiri sendiri dan independent sehingga bisa mengelola segala hal yang berkaitan dengan Teknologi Informasi Perseroan, tugas-tugas tersebut meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan pusat data di kantor pusat yang baru Pembuatan Pusat pemulihan data yang baru Pembuatan jaringan komputer di kantor pusat yangbaru Independensi fungsi Divisi Teknologi Informasi, dan Implementasi modul pembiayaan bersama dengan Bank Mandiri

116112

Dengan dukungan penuh dari managemen Perseroan, Divisi Teknologi Informasi dapat menyelesaikan tugastugas tersebut dengan hasil yang memuaskan, sehingga pada akhir tahun 2009 Divisi Teknologi Informasi sudah dapat beroperasi secara independent terlepas dari induk Perseroan. Tahun 2010 merupakan tahun dengan target yang tinggi dan tuntutan kerja yang tinggi bagi Divisi Teknologi Informasi, karena pada tahun ini Perseroan melakukan pengembangan jaringan kantor cabang yang cukup signifikan guna menunjang target menjualan yang meningkat lebih dari 100 %. Menjalani tugas dengan target yang tinggi diawali dengan pengembangan Divisi Teknologi Informasi yang awalnya terdiri dari 2 seksi, menjadi 2 departemen dengan fungsi yang dibagi secara garis besar berdasarkan pembagian besar hardware dan software masing-masing departemen dipimpin oleh kepala departemen yang bertanggung jawab langsung kepada kepala divisi. Pada tahun 2010 Divisi Teknologi Informasi telah menyelesaikan beberapa hal antara lain: 1.

Standard Operating Procedure (SOP). Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab semua personel, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan dan membuat SOP yang merupakan petunjuk dan standar yang digunakan dalam operasional sehari-hari divisi Teknologi Informasi. 2. Budget Control System merupakan suatu aplikasi pendukung yang terintegrasi dengan e-loan sebagai aplikasi inti. Aplikasi ini membantu Perseroan dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan biaya-biaya yang sudah direncakan. Semua pengeluaran Perseroan diproses secara sistematis dari mulai permintaan awal, persetujuan sampai dengan pembayaran. 3. Procurement System dikembangkan untuk membantu Departemen General Affairs dalam melakukan kontrol dan proses pembelian yang sudah direncanakan Perseroan. Proses dimulai dari permintaan pembelian sampai dengan persetujuan pembayaran, modul ini diintegrasikan dengan modul Fixed Asset pada buku besar. Sehingga semua aset Perseroan dapat dikelola dengan baik. 4. PSAK 50/55 Rev 2006 merupakan regulasi internal yang mengharuskan Perseroan keuangan melakukan perubahan dalam hal penyajian laporan keuangan, dibantu oleh auditor eksternall dan akuntansi. Divisi Teknologi Informasi mengembangkan modul yang dapat melakukan proses data dari e-loan menghasilkan journal dan laporan yang sudah disesuaikan. Perubahan yang dilakukan meliputi Amortisasi Transaction Cost dan perubahan metode perhitungan penyisihan dengan menghitung faktor resiko berdasarkan kerugian yang sudah terjadi. Modul ini berhasil diimplementasikan pada awal 2010, sehingga laporan keuangan Perseroan pada Januari 2010 sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. 5. Insurance Paperless dikembangkan berdasarkan kebutuhan Perseroan, dengan tingkat transaksi yang semakin tinggi, maka aktifitas manual menjadi tidak efisien lagi. Modul ini dikembangkan dengan bekerja sama dengan Divisi Operation dan Perseroan asuransi rekanan sehingga proses asuransi dari mulai melakukan cover asuransi, penerimaan polis, penagihan dapat dilakukan dengan terpusat dan terintegrasi meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi. 6. Floor Financing, bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam pemberian modal kerja kepada rekanan Showroom. Divisi Teknologi informasi mengembangkan aplikasi yang melakukan pencatatan jaminan terhadap pinjaman modal kerja yang diberikan Bank Mandiri kepada Showroom. Perseroan melakukan kontrol dan verifikasi atas jaminan yang diberikan berupa BPKB. 7. SMS Center dikembangkan menjadi SMS interaktif yang dapat memberikan informasi singkat kepada manajemen tentang kondisi operasional Perseroan. Dengan teknologi sederhana dan biaya yang relatif terjangkau, SMS Center telah mampu menyajikan kebutuhan manajemen akan informasi akurat yang real time secara cepat, antara lain kondisi penjualan dan kondisi kualitas AR. Di masa yang akan datang SMS Center akan dikembangkan untuk memaximalkan fungsi-fungsi yang dianggap perlu sebagai media yang paling mudah dan cepat dalam penyampaian informasi. 8. GL System menggunakan SUN GL, bekerja sama dengan MII sebagai pemenenang tender pengadaan GL System, implementasi dilakukan dengan cepat karena tidak banyak perubahaan yang dilakukan mengingat sebelumnya Perseroan sudah menggunakan SUN GL milik PT Tunas Ridean Tbk. Selesai diimplementasikan pada laporan keuangan November 2010. 9. Divisi Teknologi Informasi berhasil menjaga uptime semua jaringan dan server sesuai dengan KPI yang ditetapkan pada awal tahun 2010. 10. High Availability diperlukan agar kelangsung perangkat-perangkat teknologi informasi berada pada taraf yang wajar dan dapat terus mendukung bisnis Perseroan. Pada akhir 2010 Divisi Teknologi Informasi membangun perangkat-perangkat yang handal dengan sistem clustering yang mampu berjalan pada saat terjadi gangguan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. 11. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap keamanan infrastruktur teknologi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengurangi resiko kelemahan dan kerawanan terhadap keamanan infrastrukturteknologi informasi. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara online dengan konsep single platform. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai Disaster Recovery Center yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam.

117113

Tahun 2011 merupakan tahun dengan target yang lebih tinggi bagi Divisi Teknologi Informasi, karena Perseroan melakukan lanjutan pengembangan jaringan kantor cabang dan sekaligus menambah kapasitas Disaster Recovery Center menjadi 100%. Pada tahun 2011 Divisi Teknologi Informasi telah menyelesaikan beberapa pekerjaan antara lain: 1. Pengkinian Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa hal teknis seperti Proses Backup dan pengkinian bentuk Form agar lebih efektif membantu Perseroan dalam menjalankan operasional 2. Divisi Teknologi Informasi berhasil menambah kapasitas Disaster Recovery Center menjadi 100% sesuai dengan yang ditetapkan di awal tahun 2011. 3. Pembuatan Adequate Data Warehouse, merupakan suatu sistem yang mengarsipkan dan menganalis data historis seperti data penjualan, tunggakan, dan informasi lainnya dari operasi harian. Sistem ini akan menghasilkan suatu bentuk data yang ditujukan guna kepentingan report management. 4. Upgrade Backoffice System, Divisi Teknologi Informasi berhasil mengupgrade Backoffice System menggunakan teknologi terbaru dengan tujuan memperkecil lubang keamanan yang muncul di system lama. 5. Data Recovery Test, Divisi Teknologi Informasi secara rutin melakukan Data Recovery Test dari lokasi DRC di Bandung dengan hasil yang baik. 6. Printed Matter Inventory, bekerjasama dengan Departemen General Affair dalam melakukan inventaris barang cetakan. 7. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap keamanan infrastruktur teknologi. Evaluasi ini dilakuka untuk mengurangi resiko kelemahan dan kerawanan terhadap keamanan infrastruktur teknologi informasi. Ditahun 2012, Divisi Teknologi Informasi melakukan pembenahan di sisi management. Pengembangan disisi management ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kebijakan IT yang sudah berlaku di perseroan. Berikut ini adalah pekerjaan yang telah diselesaikan Divisi Teknologi Informasi di Tahun 2012: 1.

2.

3. 4.

Desktop Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pemasangan perangkat yang mampu mengontrol terhadap semua komputer yang tersambung dalam jaringan. Perangkat ini membantu agar semua komputer di Perseroan dalam keadaan prima secara software sehingga meminimalisir gangguan yang mempengaruhi pekerjaan operasional. Bandwidth Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pembenahan dalam memaksimalkan penggunaan bandwidth untuk seluruh Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Pemakaian bandwidth diprioritaskan kepada hal-hal yang penting, sehingga tidak terjadi gangguan yang mempengaruhi kinerja sistem secara signifikan. Email Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pemasangan perangkat yang mampu melakukan filter atas semua konten dan email yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah agar penggunaan Email sebagai penunjang komunikasi kerja menjadi maksimal. HRIS, Divisi Teknologi Informasi bekerjasama dengan Divisi HR mengimplementasikan system yang mampu menjalankan beberapa aspek pekerjaan di Divisi HR. Tujuannya adalah untuk membantu Divisi HR dalam menerapkan Employee Self Service System.

Ditahun 2013, dengan target perusahaan yang naik dalam angka yang besar dibandingkan dengan tahun 2012, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan dukungan bisnis dengan mengadopsi teknologi nirkabel (wireless technology) dan juga meng-upgrade kapasitas dari system Utama yaitu e-loan dan juga mengupdate teknologi yang digunakan agar bisa mendukung bisnis dengan baik. Beberapa pekerjaan yang telah dilakukan di tahun 2013 adalah 1. Koneksi Nirkabel di Cabang (Wireless Branch Connectivity), Divisi Teknologi Infornasi telah melakukan penggantian model jaringan komputer yang ada di cabang dari teknologi kabel menjadi teknologi nirkabel. Selain menekan biaya implementasi, teknologi nirkabel juga efektif dalam mengurangi troubleshoot jaringan komputer di cabang. Hal ini masih berlangsung hingga 2014 untuk cabang-cabang yang akan dibuka. 2. Video Conference, Divisi Teknologi Informasi telah berhasil mengembangkan dukungan bisnis dengan cara membantu komunikasi antara Head Office – Cabang dengan menggunakan aplikasi video conference dimana antara Head Office dan cabang dapat berkumunikasi tatap muka. Tujuannya untuk menambah kualitas komunikasi,dan juga membantu efisiensi dalam biaya perjalanan dinas. 3. Upgrade Infrastruktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade infrastruktur yaitu a. Aplikasi inti e-loan mobile, Divisi Teknologi Informasi telah berhasil melakukan mengembangkan aplikasi inti pada Mobile Phone. Dengan ini penggunaan aplikasi inti semakin optomal untuk mendukung perkembangan bisnis perusahaan yang semakin besar. b. Upgrade infrastruktur jalur komunikasi cabang – Head Office yang bertujuan mendukung reliabilitas performansi aplikasi. c. Upgrade perangkat server yang bertujuan menambah performansi layanan dan juga mengganti server yang sudah berumur 5 tahun. Ditahun 2014, Divisi Teknologi Informasi berinisiatif mengembangkan dukungan bisnis dengan teknologi berbasis mobile dan juga teknologi berbasis web yang difokuskan untuk sistem kolaborasi. Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2014 adalah :

118114

1.

2.

3. 4.

Mobile Collection, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi yang dipadukan dengan teknologi mobile phone, geo tagging dan juga EDC (Electronic Data Capture). Mobile Collection akan memadukan teknologi smartphone dan EDC untuk menerima pembayaran baik melalui cash maupun secara debit. Dengan penggunaan teknologi mobile collection ini, perusahaan menargetkan perbaikan kualitas di umur piutang 1 s.d 30 hari dan juga membantu kenaikan produktivitas dari field collector. Dengan teknologi ini, Field Collector bisa melakukan penagihan langsung ke debitur dan melakukan proses penagihan dan pencetakan kwitansi on the spot di tempat debitur. Bagi management, teknologi ini membantu melihat secara real time posisi field collector untuk proses monitoring. Sistem Pengelolaan Dokumen (Document Management System), Divisi Teknologi Informasi mengembangkan teknologi berbasis web yang membantu dalam pengelolaan dokumen untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi pengelolaan dokumen, sehingga membantu perusahaan memiliki pengelolaan dokumen yang terorganisasi dengan baik. Upgrade Reporting Services, Divisi Teknologi melakukan upgrade pada Reporting Services yang bertujuan meningkatkan performansi penyediakan data report yang lebih baik dan lebih cepat untuk analisa data dan pengambilan keputusan. Upgrade Infrasuktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade pada infrastruktur yakni : a. Upgrade perangkat Network, bertujuan untuk meningkatkan performansi aplikasi inti. b. Penambahan kapasitas perangkat Disaster Recovery Center yakni melakukan penambahan beberapa server aplikasi inti dan perangkat jaringan Inti. Tujuannya agar DRC yang dimiliki cukup memadai dan siap untuk mengoperasikan sistem informasi perusahaan jika bencana terjadi atau kerusakan pada Data Center. c. Virtualisasi Server, cara untuk melakukan efektifitas pekerjaan dan efisiensi budget, Divisi Teknologi Informasi akan melakukan virtualisasi untuk beberapa server pada Datacenter maupun DRC. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan sistem serta efektifitas penggunaan sumber data dan efisiensi penggunaan budget serta penggunaan listrik.

Tahun 2015, Divisi Teknologi Informasi mengintensifikasi pengembangan teknologi berbasis mobile karena melihat perkembangan bisnis yang semakin cepat dan membutuhkan dukungan baik secara on site maupun off site. Implementasi mobile application yang dilakukan pada Tahun 2014 memiliki impact yang cukup membantu di sisi bisnis dimana Mandiri Tunas Finance bisa mencapai profit yang direncanakan. Pengembangan dari teknologi mobile collection yang dilakukan tahun 2014 adalah mobile survey dan mobile marketing. Pekerjaan yang dilakukan Divisi Teknologi Informasi di Tahun 2015 adalah adalah : 1. Marketing Mobile Application, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi berbasis mobile yang akan digunakan Sales & Marketing sebagai alat bantu dalam melakukan entry data. Entry data bisa dilakukan ditempat calon debitur maupun di tempat lainnya yang bertujuan untuk mempercepat proses kredit. Tujuan dari teknologi ini adalah memperbaiki SLA Kredit yang ada di MTF. 2. Survey Mobile Application, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi mobile yang akan digunakan oleh Divisi Credit untuk membantu dalam melakukan proses survey. Teknologi ini membantu team sales & surveyor untuk melakukan proses survey dan pengambilan dokumen di tempat calon debitur dan langsung terkoneksi dengan system Utama yang ada di kantor pusat. Sama seperti Mobile marketing, tujuan dari teknologi ini adalah mempercepat proses kredit di MTF. Teknologi ini juga mengadopsi teknologi geotagging dimana posisi proses survey akan ditangkap dan dicatat dalam system. 3. Dashboard Data Warehouse, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi berbasis web yang membantu menghubungkan semua data yang dimiliki MTF, aplikasi ini bertujuan untuk dikelola menjadi data baru atau report, mengurangi kesalahan dalam penyajian data dan mempercepat pembuatan report yang digunakan dalam pengambilan keputusan ataupun menyusun Business Strategy. 4. Upgrade Infrastruktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade pada infrastruktur yakni: a. Upgrade Link Internet, bertujuan meningkatkan kualitas internet yang digunakan untuk VPN dan mengupdate informasi. b. Penambahan Link SDL ke DRC, bertujuan untuk jalur replikasi data antara Datacenter dengan DRC agar semua data yang ada pada Datacenter dapat direplikasi dengan baik dan realtime terpisah dengan link backbone yang dipergunakan untuk operasional sehingga operasional dan replikasi data tidak terganggu.

K. STRATEGI USAHA Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pembiayaan, Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk dapat terus tumbuh dan berkembang : 1.

Meningkatkan aliansi strategis antara Perseroan, Bank Mandiri, TURI melalui program referral dan peningkatan kontribusi TURI a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan referral program; b. Meningkatkan kontribusi penjualan kredit dari Dealer TURI; c. Meningkatkan kolaborasi dengan Corporate dan Commercial Banking Bank Mandiri;dan

119115

d. Optimalisasi kerjasama dengan AXA Mandiri untuk bundling produk pembiayaan dan asuransi jiwa untuk meningkatkan fee based. 2.

Meningkatkan porsi direct selling melalui pembentukan telesales a. Membentuk telesales sebagai media penjualan secara langsung (Non Dealer) dan program member get member guna meningkatkan fee based;dan b. End user gathering dengan tema yang berhubungan dengan otomotif diharapkan akan meningkatkan loyalitas untuk existing customer dan akuisisi new customer.

3.

Ekspansi portofolio kredit melalui pembukaan cabang sejalan potensi pertumbuhan ekonomi daerah a. Pembukaan 27 jaringan kantor baru di 23 daerah dengan pertumbuhan ekonomi cukup baik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pembiayaan baru;dan b. Penyusunan paket-paket pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat

4.

Mencari alternatif sumber pendanaan yang kompetitif melalui penerbitan surat berharga dan/ atau pinjaman bank melalui penerbitan surat berharga dan atau pinjaman bank

5.

Pengembangan berbagai produk baru yang memberikan nilai tambah untuk konsumen a. Point reward untuk konsumen yang selalu melakukan pembayaran tepat waktu untuk meningkatkan kolektibilitas sehingga A/R loss dapat terjaga maksimum di level 2%;dan b. Membuat produk yang disesuaikan dengan arus kas khusus untuk kriteria konsumen tertentu.

6.

Meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan a. Membangun M-ODP (MTF-Officer Development Program) untuk menghasilkan workforce supervisory level diseluruh area bisnis MTF; b. Meningkatkan kompetensi teknis workforce MTF melalui e-learning;dan c. Meningkatkan kapabilitas SDM MTF melalui pelatihan dan penugasan dengan didukung oleh KPI yang terukur

7.

Implementasi performance based culture dengan membuat program apresiasi karyawan yang mendukung akselerasi bisnis yang disesuaikan dengan kontribusi yang dihasilkan oleh karyawan

8.

Mengoptimalkan pasar komersial di luar jawa dengan penugasan beberapa team khusus yang berasal dari personel di kantor pusat dan cabang untuk membuka pasar (kerjasama bisnis) di jaringan kantor yang baru dibuka guna melakukan pendampingan untuk memastikan semua rencana bisnis on track. Team ini bersifat fleksibel (flying team)

9.

Meningkatkan corporate image melalui kombinasi communication strategy above and below the line, implementasi corporate culture “PERWIRA” serta perbaikan infrastruktur a. Mulai melakukan promosi produk di media massa daerah dan bekerja sama dengan grup terkait di Bak Mandiri untuk promosi yang bersifat nasional; b. Melaksanakan Dealer gathering secara berkala dengan target bisnis yang terukur; c. Turut aktif dalam aktifitas Dealer; d. Internalisasi budaya “PERWIRA” melalui peran kepala cabang sebagai role model; e. Standarisasi gedung kantor terutama untuk kantor-kantor yang baru dibuka;dan f. Simplifikasi dokumen kontrak dan perbaikan tampilan seluruh dokumen

10. Menyusun stakeholders management agar untuk mengantisipasi beberapa isu/kebijakan lebih awal dengan mengidentifikasi beberapa aktifitas yang dilakukan oleh stakeholders yang dapat menunjang pengembangan bisnis MTF, misalnya : 1) Turut aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh regulator terkait dengan usaha multi finance. 2) Turut berperan aktif dalam kegiatan APPI atau asosiasi lain yang relevan

120116

L. PROSPEK USAHA 1.

Industri Mobil di Indonesia

Industri otomotif di Indonesia berada dalam kondisi yang cukup memikat periode 2010-2014 dimana pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan sebesar 2,8% ditengah kondisi perekonomian yang melambat. Penjualan mobil mengalami pertumbuhan sebesar 12,1% CAGR periode 20102014. Adapun untuk penjualan motor tumbuh sebesar 1,6% CAGR periode 2010-2014. Total Penjualan Kendaraan Bermotor Unit Kendaraan Mobil Motor Total

2014 1.208.028 7.867.195 9.075.223

2013 1.229.901 7.743.879 8.973.780

2012 1.116.230 7.064.457 8.180.687

2011 894.164 8.012.540 8.906.704

2010

764.635 7.369.249 8.133.884

Sumber: Gaikindo dan AISI

Berdasarkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang dikutip dari BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia bertambah di setiap tahunnya. Pertumbuhan mobil yang beredar di jalan sebesar 9,8% CAGR periode 2009-2013. Pertumbuhan mobil diikuti dengan pertumbuhan motor yang beredar di jalan sebesar 12,6 CAGR periode yang sama. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dipicu oleh jumlah penduduk berpenghasilan menengah sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor meningkat. Hal lain yang memicu pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia adalah kondisi transportasi umum yang tidak memadai sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Unit Kendaraan Mobil Motor Total

2013 11.484.514 84.732.652 96.217.166

2012 10.432.259 76.381.183 86.813.442

2011 9.548.866 68.839.341 78.388.207

2010 8.891.041 61.078.188 69.969.229

2009 7.910.407 52.767.093 60.677.500

Sumber: BPS

2.

. Prospek Industri kendaraan bermotor di Indonesia

Berdasarkan proyeksi penduduk yang diterbitkan oleh BPS, jumlah penduduk di Indonesia akan mencapai 305.652 ribu di tahun 2035. Dengan pertumbuhan per tahun sebesar 1% CAGR periode 2010-2035, Indonesia akan menjadi salah satu pasar otomotif yang menjanjikan bagi pelaku bisnis industri. Hal ini perlu didukung oleh kebijakan ekonomi yang transparan dan dukungan pemerintah kedepannya dalam menanamkan kebijakan investasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan karena probabilitas masyarakat untuk menggunakan jasa pembiayaan semakin tinggi. Proyeksi Penduduk Indonesia

238,519

255,462

271,066

2010

2015

2020

284,829

296,405

305,652

2025

2030

2035

Sumber: Oktober 2015, BPS

121117

3.

Industri Pembiayaan di Indonesia

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini dapat digolongkan sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah Cina. Salah satu faktor pendukng pertumbuhan ekonomi tersebut adalah konsumsi yang tinggi. Berdasarkan data dan grafik dibawah ini, pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan adalah 10,93% CAGR periode 2012-2014. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kondisi ekonomi yang kondusif serta meningkatnya jumlah masyarakat golongan menengah. Di sisi lain, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan turut meningkat sehingga penjualan kendaraan bermotor pun meningkat. Grafik Aset & Piutang Perusahaan Pembiayaan (miliar Rupiah)

429,845

420,315

400,441 341,568 191,820

2012

245,738

222,963

2013 Aset

2014

249,225

Juni 2015

Piutang Pembiayaan

Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia

Dari total piutang pembiayaan per 30 Juni 2015, pembiayaan konsumen mencakup 65,54%, diikuti oleh sewa guna usaha sebesar 29,21% dan sisanya terbagi antara anjak piutang dan kartu kredit. Komposisi pembiayaan konsumen cenderung memiliki tren yang meningkat sejak tahun 2012, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun tersebut. Pembiayaan di sektor sewa guna usaha relatif stagnan, sehingga pembiayaan konsumen menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia sampai dengan saat ini. Pembiayaan Menurut Jenis

249,225

245,738

222,963 191,820 117,363

105,082

110,951

110,900

5,150

7,701

9,448

9,773

2012

2013

2014

Juni 2015

Sewa Guna Usaha

Anjak Piutang dan Kartu Kredit

Pembiayaan Konsumen Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia

Jika dilihat dari sumber pendanaannya, maka pendanaan dari perusahaan pembiayaan di Indonesia masih didominasi oleh perbankan dengan rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 82% dan diikuti oleh obligasi sebesar 17%. Per Juni 2015, pendanaan dari obligasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 22% di tahun 2013. Hal ini disebabkan biaya dana yang lebih murah disbanding dengan perbankan. Peningkatan pendanaan dari obligasi ini tentunya berdampak positif ke industri pembiayaan. Dari sisi aset-kewajiban, obligasi

122118

menawarkan tenor yang relatif panjang dengan bunga yang tetap, sehingga bisa membantu mengurangi maturity mismatch. Namun demikian, kendala rating menyebabkan hanya perusahaan-perusahaan pembiayaan besar yang bisa memiliki akses ke pasar obligasi. Sebagai akibatnya, maka pinjaman Bank kemungkinan masih akan tetap mendominasi sumber pendanaan perusahaan pembiayaan. Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan

396

411

541

343 43,765

53,211

53,160

55,568

211,141

243,357

255,068

257,134

2012

2013

2014

Juni 2015

Pinjaman Bank

Surat Berharga yang diterbitkan

Subordinasi

Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia

Permintaan yang tinggi terhadap jasa pembiayaan dan otomotif membuat banyak perusahaan memasuki industri pembiayaan. Tercatat pada tahun 2000 ada 245 perusahaan pembiayaan yang terdaftar. Namun seiring berjalannya waktu dan krisis subprime mortgage yang menjadi pemicu krisis global, seleksi alamiah pun terjadi. Meski jumlah pemain yang bergerak di industri pembiayaan masih cukup banyak, pasar masih terkonsentrasi pada pemain-pemain besar. Pemain-pemain besar ini pada umumnya memiliki jaringan khusus dengan bank sebagai sumber pendanaan serta produsen otomotif (bagi perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang otomotif), yang memudahkan mereka dalam mendapatkan banyak pelanggan.

M. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 19 November 2014 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan pembiayaan diukur dengan gearing ratio setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 2011 adalah 6,39x, 6,41x, 6,47x, 6,56x dan 7,06x.

N. PENERAPAN TATA GOVERNANCE)

KELOLA

PERUSAHAAN

YANG

BAIK

(GOOD

CORPORATE

Sebagai perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap operasional dan kegiatan Perseroan. Implementasi tata kelola perusahan yang baik telah menjadi komitmen dari segenap manajemen dan karyawan Perseroan untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Manajemen berkeyakinan bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Adapun tujuan Perseroan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain untuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memberikan nilai tambah bagi Perseroan maupun pemegang saham; Memaksimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat; Meningkatkan kepatuhan terhadap regulator; Mendorong pengelolaan Perseroan secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan; Mendorong agar setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melindungi Dewan Komisaris dan Direksi dari kemungkinan adanya tuntutan hukum.

123119

Dalam kinerja Perseroan di tahun 2014 sampai dengan September 2015, Perseroan selalu berusaha memberikan yang terbaik baik pemegang saham dan stakeholder lainnya agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, dalam menjalankan setiap aktifitas usahanya agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan selalu mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu : 1.

TRANSPARANSI. Perseroan menilai prinsip transparansi sebagai keterbukaan dalam mengungkap informasi Perseroan mengungkapkan informasi material tersebut tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh stakeholder Perseroan. Sehingga diharapkan pemegang saham dan para stakeholder dapat lebih dini mengetahui perkembangan usaha Perseroan.

2.

AKUNTABILITAS. Penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan oleh Perseroan dengan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dapat terlaksana secara efektif. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas ini maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi maupun di setiap bagian dalam Perseroan.

3.

PERTANGGUNGJAWABAN. Perseroan mendefinisikan prinsip pertanggungjawaban sebagai dipatuhinya baik prosedur operasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris lebih ditingkatkan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sehingga dapat berjalan efektif, disertai adanya tuntutan pencapaian target terhadap Direksi.

4.

INDEPENDENSI. Perseroan mengartikan kemandirian sebagai dijalankannya tugas, kewajiban serta wewenang masing-masing organ Perseroan tanpa campur tangan dari organ-organ Perseroan yang lain maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian diwujudkan antara lain dengan dihormatinya peran dan fungsi masing-masing Organ Perseroan serta keputusan pengurusan Perseroan merupakan keputusan Direksi demi sebaik-baiknya kepentingan Perseroan. Prinsip independensi sangat diperlukan terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen yang harus dilakukan secara obyektif dan menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama.

5.

KEWAJARAN. Perseroan mengartikan kewajaran atau keadilan sebagai perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, antara lain Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktek diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan.

Perseroan telah berupaya senantiasa memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Implementasinya antara lain adalah : 1. Perseroan selalu tepat waktu dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit melakukan pertemuan secara berkala minimal sebulan sekali. 3. Perseroan menyampaikan laporan kepada regulator secara tepat waktu dan akurat. 4. Melakukan transparansi kinerja keuangan baik melalui website maupun press conference secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. 5. Mengoptimalkan whistleblowing system sebagai sarana pelaporan dan pengaduan pelanggaran etika. 6. Mematuhi ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Membentuk Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan induk perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sepanjang tahun 2014 dan sampai dengan bulan September 2015, Perseroan menerima beberapa penghargaan terkait implementasi Good Corporate Governance yaitu : 1. 2. 3. 4.

The Best GCG dari Majalah Economic Review dalam acara Indonesia Multifinance Award 2014. The 2nd Best GCG dari Majalah Economic Review dalam acara Indonesia Multifinance Award 2015. Trusted Company in GCG dari Majalah Swa dan The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) tahun 2014. Excellent Company in GCG dari Majalah Economic Review dan IPMI International Business School tahun 2015.

O. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN Dalam menjalankan bisnis, Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan-kegiatan sosial Perseroan terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan (Corporate Social Responsibilities) sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan dalam rangka membantu program Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu atau yang sedang tertimpa musibah serta memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Selama tahun 2014 hingga September 2015, program CSR yang telah dijalankan oleh Perseroan meliputi :

124120

Bidang sosial dan kesehatan • • • • • • •

Aksi Donor Darah sebanyak 9 kali dengan jumlah pendonor seluruhnya sebanyak 761 orang. Pemberian sumbangan dana untuk korban banjir Bandang di Manado. Pemberian bantuan dana dan kebutuhan bahan pokok kepada Panti Asuhan di Jakarta, Lampung dan Pontianak. Mengadakan pengobatan massal gratis bagi warga di Cilegon. Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis di Lampung dan Palembang dengan total 800 orang. Pemberian bantuan kepada Yayasan Jantung Sehat Lampung. Kegiatan Fun Walk di Lampung dengan peserta 2.300 orang dan di Palembang sebanyak 3.000 orang.

Bidang Keagamaan • • •

Acara bagi-bagi takjil sebanyak 1.725 paket untuk pengendara kendaraan bermotor yang ada di seputaran kantor cabang MTF Kebon Jeruk, Tanjung Pinang dan MTF Pekalongan. Kunjungan ke beberapa Panti Asuhan serta pemberian sumbangan dalam rangka memperingati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Natal. Santunan kepada anak yatim Yayasan Andalusia, Jakarta.

Bidang Lingkungan   

Pemberian bantuan pemeliharaan lingkungan disekitar kantor-kantor cabang Perseroan. Pemberian sumbangan 235 bibit tanaman untuk anak-anak SD Kartika di Makassar. Melakukan kampanye hemat energi melalui poster di seluruh kantor cabang Perseroan.

Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan     

Pelaksanaan Program Magang bagi siswa SMU dan Universitas untuk memberi kesempatan kepada mereka menggali pengalaman bekerja di Perseroan. Pemberian Program Beasiswa setiap tahun bagi anak karyawan Perseroan yang berprestasi dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum. Pemberian sumbangan 4 komputer dan 1 infocus di SMA Muhamadiyah 1 Tanggamus, Lampung. Sumbangan buku pengetahuan dan Genset untuk membantu pendidikan anak-anak jalanan yang berada di bawah naungan Sekolah Kolong Pelangi Jakarta. Pelaksanaan kuliah umum sebagat Program Direksi Mengajar yang dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda, Universitas Lampung, Universitas Sriwijaya dan STIE TRISAKTI, Jakarta, sebagai bagian partisipasi aktif Perseroan dalam melakukan Edukasi Literasi Keuangan yang juga merupakan program nasional Otoritas Jasa Keuangan dengan menghadirkan pembicara dari jajaran manajemen Perseroan.

Bidang Kepedulian Konsumen  

Mengadakan kegiatan soalialisasi Safety Riding di Lampung bekerjasama dengan Dealer sepeda Motor Honda, Kepolisian dan Mahasiswa. Mendukung setiap aksi sosial yang diadakan oleh mitra bisnis (dealer), contohnya sumbangan untuk korban bencana alam, dll.

Selain aktivitas tersebut diatas, Perseroan dan karyawan Perseroan juga turut memberikan bantuan donasi bagi karyawan atau keluarga karyawan yang sedang mengalami sakit atau kedukaan sebagai wujud solidaritas serta agar dapat membantu meringankan beban karyawan dan keluarganya. Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk melakukan aktivitas sosial pada tahun 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut adalah sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah), Rp232.122.050,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh Rupiah) dan Rp344.744.736,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah). Sampai dengan September 2015, Perseroan telah mengeluarkan dana untuk aktivitas sosial sebesar Rp298.225.660,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh Rupiah). Di tahun 2015 Perseroan akan lebih meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dengan melakukan berbagai aktivitas sosial.

125121

P. PENGHARGAAN Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima penghargaan sebagai berikut: No 1

Penghargaan The Best CEO

2

Best 1st Overall

3 4

Best 1st Non Listed Company with asset > Rp5 T Best 1st GCG

5

Best 1st Finance

6

Best 1st Information Technology

7

Best 2nd CSR

8

Best 2nd Risk Management

9

Best 3rd Human Capital

10

Kriteria Multifinance “Sangat Bagus”

11

Kategori “Trusted Company”

12

The Most Progressive Business Growth Mandiri Group The Best Subsidiaries Culture Execution Award 2013 The Best CEO

13 14 15 16

Rank 1st Non Listed Company asset > Rp5 T Rank 1st Finance

17

Rank 1st HC – Management System

18

Rank 2nd GCG

19

Rank 2nd Marketing

20

Rank 2nd Information Technology

21

Rank 2nd CSR

22

Rank 3rd Risk Management

23

Rank 3rd HC – Leadership System

24

Best of Multifinance Indonesia of the Year 2015 Kategori “Excellent Company” in Good Corporate Governance 2015

25

26 27

Kategori Car Leasing “Silver Award” 2015 Kategori Multifinance dengan Aset Rp 5 T s/d 10 T Multifinance Predikat “Sangat Bagus”

Acara Indonesia Multifinance Awards 2014 Indonesia Multifinance Awards 2014 Indonesia Multifinance Awards 2014 Indonesia Multifinance Awards 2014 Indonesia Multifinance Awards 2014 Indonesia Multifinance Awards 2014 Indonesia Multifinance Awards 2014 Indonesia Multifinance Awards 2014 Indonesia Multifinance Awards 2014 Infobank Multifinance Award 2014 Indonesia Most Trusted Companies Award 2014 Penghargaan Internal Mandiri Group Penghargaan Internal Mandiri Group Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Multifinance Awards 2015 Indonesia Good Corporate Governance Award 2015 Indonesia WOW Brand 2015 Infobank Multifinance Awards 2015

126122

Tanggal 2 Juni 2014 2 Juni 2014 2 Juni 2014 2 Juni 2014 2 Juni 2014 2 Juni 2014 2 Juni 2014 2 Juni 2014 2 Juni 2014 19 September 2014 17 Desember 2014

2 Desember 2014 14 Februari 2014 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 16 Juni 2015 26 Agustus 2015 2 September 2015 29 September 2015

Penyelenggara Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Infobank Majalah SWA & The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) Bank Mandiri Bank Mandiri Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review Majalah Economic Review & IPMI International Business School MarkPlus Inc Majalah Infobank

IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 tersebut tersedia secara publik dan dapat diperoleh di “www.mtf.co.id/index.php/hubungan_investor”. LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 Juni Uraian

Aset Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi neto dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Cadangan kerugian penurunan nilai Tagihan kelebihan pajak Aset pajak tangguhan

2015




(dalam jutaan Rupiah) 2011

2010

279.648 6.662.534 753.958

273.450 5.893.135 766.524

191.239 4.511.545 612.154

165.770 3.717.616 327.680

235.375 3.053.700*) 38.786

71.486 2.088.193*) -

48.969 329.184 (794) 14.195

43.921 320.326 (794) 12.885

27.546 223.185 (813) 8.422

11.484 111.373 (979) 1.926 6.123

9.827 140.004*) (1.195) 1.926 1.901

1.811 45.140*) 15.997 4.115

127123

30 Juni Uraian

Aset tetap Aset lain-lain Total Aset Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas Utang usaha Pihak ketiga Utang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Utang pajak kini Beban yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas Ekuitas Modal dasar Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya belum ditentukan penggunaannya Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas

87.127 54.609 8.229.430

2014 (disajikan kembali) 74.531 37.811 7.421.789

2013 (disajikan kembali) 44.006 22.863 5.640.147

416.754

523.518

260.798

93.251 78.341 15.774 81.409 5.244.570 1.248.011 34.768 7.212.878

84.605 53.799 11.037 94.395 4.291.142 1.447.369 21.271 6.527.136

250.000

2015

31 Desember 2012 (disajikan kembali) 27.861 20.825 4.389.679


2010

20.914 15.127 3.516.365

15.472 14.193 2.256.407

292.264

114.533

38.994

27.532 134.905 15.833 65.711 3.241.063 1.196.735 11.829 4.954.406

19.960 46.550 15.745 38.288 2.690.000 749.800 12.766 3.865.373

16.186 27.054 8.169 35.534 1.775.837 1.122.411 4.224 3.103.948

11.678 15.998 6.420 28.658 960.131 823.623 3.167 1.888.669

250.000

250.000

250.000

250.000

(13.555)

(6.080)

(2.103)

(4.539)

-

250.000 -

50.000 730.107 1.016.552 8.229.430

50.000 600.733 894.653 7.421.789

50.000 387.844 685.741 5.640.147

50.000 228.845 524.306 4.389.679

37.500 124.917 412.417 3.516.365

128124

25.000 92.738 367.738 2.256.407

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Uraian

30 Juni 2015

Pendapatan Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan Bunga Lain-lain neto Total pendapatan Beban Beban keuangan Gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Penyisihan kerugian penurunan nilai: Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan Piutang lain-lain Total beban

2014 (disajikan kembali) (tidak diaudit)




(dalam jutaan Rupiah)upiah)

2011

2010

661.098 54.385 3.812 200.149

500.251 40.543 11.941 159.254

1.063.442 87.369 19.798 342.946

859.887 59.897 7.026 239.386

637.822 16.514 6.626 180.107

543.146 2.798 7.263 124.771

342.464 13.302 74.628

919.444

711.989

1.513.555

1.166.196

841.069

677.978

430.394

(330.039) (145.016) (128.451)

(257.472) (109.860) (92.005)

(548.682) (235.081) (197.569)

(443.492) (179.091) (149.541)

(312.904) (138.466) (112.577)

(298.780) (98.024)*) (77.836)*)

(177.544) (75.552)*) (37.641)*)

(113.511) 2.121 -

(95.772) (4.746) 19

(209.114) (10.805) 19

(150.153) (6.756) 166

(120.117) (1.570) 216

(113.084) (197) 775

(46.116) (83)

(714.896) 204.548 (51.775) 152.773

(559.836) 152.153 (39.515) 112.638

(1.201.23 2) 312.323 (78.277) 234.046

(928.867) (685.418) (587.146) (336.936) Laba sebelum beban pajak 237.329 155.651 90.832 93.458 Beban pajak (60.847) (39.026) (25.059) (23.143) Laba Periode/Tahun Berjalan 176.482 116.625 65.773 70.315 Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja (9.697) (2.651) (5.302) 3.248 (3.421) Pajak penghasilan terkait 2.492 663 1.325 (812) 855 Penghasilan komprehensif lain (7.475) (1.988) (3.977) 2.436 (2.566) Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 145.298 110.650 230.069 178.918 114.059 65.773 70.315 (*) Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akunakun yang direklasifikasi: Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas ASET Piutang pembiayaan konsumen – net Piutang lain-lain Pihak berelasi BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi

3.185.164

(131.464)

3.053.700

8.540

131.464

140.004

175.861

98.025 (98.025)

98.025 77.836

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas ASET Piutang pembiayaan konsumen – net Piutang lain-lain Pihak berelasi BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi

RASIO KEUANGAN PENTING Deskripsi Rasio Pertumbuhan Total pendapatan Laba tahun berjalan Total aset Total liabilitas Total ekuitas Rasio Usaha Laba sebelum beban pajak / pendapatan Pendapatan / total aset Laba tahun berjalan / pendapatan Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset

30 Juni 2015

2.132.823

(44.630)

2.088.193

510

44.630

45.140

113.193

75.552 (75.552)

75.552 37.641

2014

2013

29,14% 35,63% 10,88% 10,51% 13,63%

29,79% 32,62% 31,59% 31,74% 30,47%

38,66% 51,32% 28,49% 28,17% 30,79%

22,25% 11,17% 16,62% 2,61%

20,64% 20,39% 15,46% 4,78%

20,35% 20,68% 15,13% 4,73%

129125

31 Desember 2012

2011

2010

24,06% 77,15% 24,81% 24,41% 27,80%

57,53% -6,37% 55,87% 64,50% 11,56%

10,34% 17,16% 25,88% 28,85% 12,54%

18,51% 19,16% 13,87% 3,94%

13,41% 19,28% 9,71% 3,15%

21,71% 19,07% 16,34% 4,62%

Deskripsi Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas Laba tahun berjalan / rata-rata aset Total liabilitas / total ekuitas (x) Total liabilitas / total aset (x) Piutang non performing* Gearing ratio (x) *) Tunggakan lebih dari 90 hari

30 Juni 2015 15,99% 1,95% 7,10x 0,88x 1,10% 6,39x

2014 29,62% 3,58% 7,30x 0,88x 1,15% 6,41x

2013 29,17% 3,52% 7,22x 0,88x 1,16% 6,47x

31 Desember 2012 24,96% 2,95% 7,37x 0,88x 1,23% 6,56x

2011 16,92% 2,28% 7,57x 0,88x 1,09% 7,06x

2010 20,25% 3,47% 5,14x 0,84x 0,91 4,85x

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

130126

X.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. 30 Juni Keterangan Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Saldo laba yang belum di tentukan penggunaannya Total ekuitas

31 Desember 2013 2012 (disajikan (disajikan kembali) kembali) 1.000.000 1.000.000 250.000 250.000

1.000.000 250.000

2014 (disajikan kembali) 1.000.000 250.000

(13.555)

(6.080)

(2.103)

50.000

50.000

730.107 1.016.552

600.733 894.653

2015


2010

1.000.000 250.000

1.000.000 250.000

(4.539)

-

-

50.000

50.000

37.500

25.000

387.844 685.741

228.845 524.306

124.917 412.417

92.738 367.738

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 3 tanggal 18 Juli 2002, yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu persetujuan atas penjualan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan milik PT Tunas Ridean Tbk., sebanyak 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar

131127

Rp 9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Tunas Mobilindo Parama, yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Jual Beli No. 4 tanggal 18 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris yang sama. Sehubungan dengan peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 yang terbit pada 29 September 2006, dimana perusahaan pembiayaan wajib memiliki modal disetor sebesar minimal Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan mengkapitalisasi saldo laba Perseroan September 2007 sebesar Rp185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 Tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

132128

XI.

PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final: 1.

atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

2.

atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

3.

atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

4.

atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1.

dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan

2.

bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

133129


134

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: Penjaminan No.

Keterangan

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) TOTAL 1.

Seri A (Rp)

Seri B (Rp)

Total Penjaminan (Rp)

(%)

500.000.000.000,-

100.000.000.000,-

600.000.000.000,-

100,00

500.000.000.000,-

100.000.000.000,-

600.000.000.000,-

100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 adalah PT Mandiri Sekuritas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai: a. b. c. d. e. f.

Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

135130


136

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: 1. Akuntan Publik

:

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (021) 5289 5000 Faksimili: (021) 5289 4111

Nomor STTD

:

04/PM.22/STTD-AP/2014 atas nama Danil Setiadi Handaja, CPA tanggal 7 Mei 2014

Keanggotaan Asosiasi

:

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Pedoman Kerja

:

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik berdasarkan Surat No.257/SPK-GA/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.

Tugas Pokok

:

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dasi salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum

:

BM & Partners Advocates & Counselors at Law Wisma Haroen Jalan Pasar Minggu Nomor 2A Jakarta Selatan 12780 Jakarta 12780 Tel : (021) 79198936 Fax : (021) 79184788

Nomor STTD

:

No.523/BL/STTD-KH/2008 tanggal 13 Februari 2008


:

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200809

Pedoman Kerja

:

Standar Profesi HKHPM

Surat Penunjukan

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No.308/SPKGA/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

Tugas Pokok:

:

Melakukan pemeriksaan segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. Notaris:

:

Fathiah Helmi, SH Gedung Graha Irama Lt. 6C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Jakarta Selatan Tlp. : (021) 52907304, (021) 52907305-6 Fax. : (021) 5261136

Nomor STTD

:

02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.

137131


:

Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.

Pedoman Kerja

:

Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan GA/MTF/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

Surat

No.

296/SPK-

Tugas Pokok

:

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasiantara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.

4. Wali Amanat

:

PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. –12 – 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 79187100

Nomor STTD

:

No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000

Pedoman Kerja

:

Standar prosedur operasional Wali Amanat PT Bank Mega Tbk. Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat No. 307/SPKGA/MTF/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

Tugas Pokok

:

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini: -

tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015;

-

tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

138132

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

139133

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

145

159

PT Mandiri Tunas Finance Laporan keuangan tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dengan angka perbandingan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) beserta laporan auditor independen/ Financial statements as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 and for the six-month period ended June 30, 2015 and years ended December 31, 2014, 2013 and 2012 with comparative figures for six-month period ended June 30, 2014 (unaudited) with independent auditors’ report

160

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT MANDIRI TUNAS FINANCE LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 30 JUNI 2015, 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 (TIDAK DIAUDIT) BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT MANDIRI TUNAS FINANCE FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2015, DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012 AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2015 AND YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012 WITH COMPARATIVE FIGURES FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2014 (UNAUDITED) WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

Daftar Isi

Table of Contents Halaman/ Page

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors’ Report

Laporan Posisi Keuangan..............................................

1-2

.................................. Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain ......................................................

3

Statements of Profit or Loss and ................................... Other Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas ..........................................

4

.................................. Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas..........................................................

5

............................................ Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan................................... 6-133 ............................... Notes to the Financial Statements **************************

161

162

163

164

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes ASET Kas dan setara kas

2c,2e,2f,2r, 4,24a,25,26 2c,2g,5,25, 26,27

Piutang pembiayaan konsumen Pihak ketiga Pihak berelasi

2r,5,24a

Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai

2i

2c,2h,6, 25,26

Piutang sewa pembiayaan Pihak ketiga Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

2i

Piutang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi

2c,7,25,26 2r,7,24a

Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

2i

PT MANDIRI TUNAS FINANCE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/December 31 (Disajikan kembali/As restated) (Catatan 30/Note 30)

30 Juni/ June 30, 2015

2014

Tagihan kelebihan pajak

8a 2l,8d,30

Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp53.389, Rp45.741, Rp35.858 dan Rp25.727 pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012) Aset lain-lain TOTAL ASET

2k,9

2c,2j,2r,10, 24a,25,26,27

2012 ASSETS

279.648

273.450

191.239

165.770

Cash and cash equivalents

6.884.492 4.370

6.080.567 7.420

4.639.163 5.738

3.803.196 5.197

Consumer financing receivables Third parties Related parties

6.888.862

6.087.987

4.644.901

3.808.393

(226.328)

(194.852)

(133.356)

(90.777)

6.662.534

5.893.135

4.511.545

3.717.616

765.950

783.737

619.691

329.447

(11.992)

(17.213)

753.958

766.524

612.154

327.680

48.969 329.184

43.921 320.326

27.546 223.185

11.484 111.373

378.153

364.247

250.731

122.857

(794)

(794)

377.359

Aset pajak tangguhan

2013

363.453

(7.537)

(813) 249.918

(1.767)

(979)

Less: allowance for impairment losses

Finance lease receivables Third parties Less: allowance for impairment losses

Other receivables Third parties Related parties Less: allowance for impairment losses

121.878

-

-

-

1.926

Claim for tax refund

14.195

12.885

8.422

6.123

Deferred tax assets

27.861

Fixed assets (net of accumulated depreciation of Rp53,389, Rp45,741, Rp35,858 and Rp25,727 as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively)

87.127

74.531

44.006

54.609

37.811

22.863

20.825

Other assets

8.229.430

7.421.789

5.640.147

4.389.679

TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1

165


PT MANDIRI TUNAS FINANCE LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes

30 Juni/ June 30, 2015

PT MANDIRI TUNAS FINANCE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued) As of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/December 31 (Disajikan kembali/As restated) (Catatan 30/Note 30) 2014

2013

2012

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

Utang usaha

2c,11,25,26

416.754

523.518

260.798

292.264

Trade payables

Utang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi

2r,12,24b,26

93.251 78.341

84.605 53.799

27.532 134.905

19.960 46.550

Other payables Third parties Related parties

2l,8b

15.774

11.037

15.833

15.745

Current tax liabilities

2c,2r,13, 24b,25,26

81.409

94.395

65.711

38.288

Accrued expenses

3.195.137 2.064.450

2.394.069 1.911.735

1.937.305 1.318.522

1.680.501 1.023.635

Bank loans Third parties Related parties

5.259.587

4.305.804

3.255.827

2.704.136

2c,12,25,26

Utang pajak kini Beban yang masih harus dibayar Pinjaman bank Pihak ketiga Pihak berelasi

2c,14,25,26 2r,14,24b

Biaya provisi yang belum diamortisasi

Surat berharga yang diterbitkan Pihak ketiga Pihak berelasi

(15.017) 2c,2q, 15,25,26 2r,15,24b

Beban emisi yang belum diamortisasi

2m,16,30

(14.136)

3.241.063

2.690.000

796.250 453.750

1.032.000 418.000

839.000 361.000

597.000 155.000

1.250.000

1.450.000

1.200.000

752.000

(1.989)

TOTAL LIABILITAS

(14.764)

4.291.142

1.248.011 Liabilitas imbalan kerja karyawan

(14.662)

5.244.570

(2.631) 1.447.369

(3.265) 1.196.735

(2.200)

Securities issued Third parties Related parties

Unamortized issuance cost

749.800

34.768

21.271

11.829

12.766

Employee benefits liabilities

7.212.878

6.527.136

4.954.406

3.865.373

TOTAL LIABILITIES

250.000

EQUITY Share capital Authorized capital 10,000,000,000 ordinary shares with a par value of Rp100 (full amount) per share Issued and fully paid up capital - 2,500,000,000 ordinary shares

EKUITAS Modal saham Modal dasar - 10.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.500.000.000 lembar saham

Unamortized provision cost

2n,17

250.000

2m,16,30

(13.555)

18

50.000 730.107

50.000 600.733

50.000 387.844

50.000 228.845

Retained earnings Appropriated Unappropriated

TOTAL EKUITAS

1.016.552

894.653

685.741

524.306

TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

8.229.430

7.421.789

5.640.147

4.389.679

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba Sudah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya

250.000

(6.080)


250.000

(2.103)

(4.539)

Actuarial losses on employee benefits liabilities


2

166


PT MANDIRI TUNAS FINANCE LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Six-Month Period Ended June 30, 2015 and Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 with Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2014 (unaudited) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31 (Disajikan kembali/As restated) (Catatan 30/Note 30)

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30,

Catatan/ Notes PENDAPATAN Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan Bunga Lain-lain - neto

2s 2r,19a,24c 19b 2r,19c,24c 2r,19d,24c

Total pendapatan BEBAN 2s Beban keuangan 2r,20,24d Gaji dan tunjangan 2r,21,24d Beban umum dan administrasi 2r,22,24d Penyisihan kerugian penurunan nilai: Pembiayaan konsumen 2c,2i,5 Sewa pembiayaan 2c,2i,6 Piutang lain-lain 2c,2i,7 Total beban

2015

2l,8c

LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN

2014

2013

2012

661.098 54.385 3.812 200.149

500.251 40.543 11.941 159.254

1.063.442 87.369 19.798 342.946

859.887 59.897 7.026 239.386

637.822 16.514 6.626 180.107

REVENUE Consumer financing Financial lease Interest Others - net

919.444

711.989

1.513.555

1.166.196

841.069

Total revenue

(330.039) (145.016) (128.451) (113.511) 2.121 (714.896)

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK BEBAN PAJAK

2014 (tidak diaudit/ unaudited) (Disajikan kembali/ as restated) (Catatan30/ Note 30)

(257.472) (109.860) (92.005)

EXPENSES Financial charges Salaries and benefits General and administration Provision for impairment losses: (120.117) Consumer financing (1.570) Financial leases 216 Other receivables

(548.682) (235.081) (197.569)

(443.492) (179.091) (149.541)

(312.904) (138.466) (112.577)

(95.772) (4.746) 19

(209.114) (10.805) 19

(150.153) (6.756) 166

(559.836)

(1.201.232)

(928.867)

(685.418)

INCOME BEFORE TAX EXPENSE

204.548

152.153

312.323

237.329

155.651

(51.775)

(39.515)

(78.277)

(60.847)

(39.026)

152.773

112.638

234.046

176.482

116.625

OTHER COMPREHENSIVE INCOME Items that will not be reclassified to profit or loss: 2m,16,30

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)

TAX EXPENSE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Pajak penghasilan terkait

Total expenses

2p,23

(9.967) 2.492

(2.651) 663

(5.302) 1.325

3.248 (812)

(3.421) 855

Actuarial gains (losses) on employee benefit liabilities Income tax effect

(7.475)

(1.988)

(3.977)

2.436

(2.566)

Other comprehensive income net of tax

145.298

110.650

230.069

178.918

61

45

94

71


TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ 114.059 YEAR

47

BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)


3

167


PT MANDIRI TUNAS FINANCE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes Saldo 31 Desember 2011 Dampak atas penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the Six-Month Period Ended June 30, 2015 and Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 with Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2014 (unaudited) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan/ Actuarial gains (losses) on employee benefit liabilities

Modal saham/ Share capital 250.000

2u,30

Saldo laba/ Retained earnings Sudah ditentukan Belum ditentukan penggunaannya/ penggunaannya/ Total Ekuitas/ Appropriated Unappropriated Total Equity

-

37.500

124.917

-

(1.973)

-

250.000

(1.973)

37.500

124.720

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja

-

(2.566)

-

-

Laba periode berjalan 2012

-

-

-

116.625

-

-

12.500

(12.500)

50.000

Saldo 1 Januari 2012, disajikan kembali

Penyisihan untuk cadangan wajib

18

Saldo 31 Desember 2012, disajikan kembali

250.000

Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja

-

Laba periode berjalan 2013 Pembayaran dividen kas

2o,18


(4.539) 2.436

(197)

412.417

(2.170) 410.247 (2.566)

Balance 31 December 2011 Effect of first implementation of SFAS No. 24 (Revised 2013) Balance 1 January 2012, as restated Actuarial loss on employee benefit liabilities

116.625

Income for the period 2012

-

Appropriation for general reserve

228.845

524.306

Balance 31 December 2012, as restated

-

-

2.436

Actuarial gain on employee benefit liabilities

-

-

-

176.482

176.482


-

-

-

(17.483)

(17.483)

Payment of cash dividends

685.741


250.000

(2.103)

50.000

387.844


-

(1.988)

-

-


-

-

-

112.638

112.638


-

-

-

(21.157)

(21.157)


Pembayaran dividen kas

2o,18

(1.988)

Actuarial loss on employee benefit liabilities

Saldo 30 Juni 2014, disajikan kembali (tidak diaudit)

250.000

(4.091)

50.000

479.325

775.234

Balance 30 June 2014, as restated (unaudited)


250.000

(2.103)

50.000

387.844

685.741


-

(3.977)

-

-

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja Laba periode berjalan 2014 Pembayaran dividen kas

2o,18


-

-

-

234.046

234.046


-

-

(21.157)

(21.157)


600.733

894.653

(6.080)

50.000


-

(7.475)

-


-

Pembayaran dividen kas

2o,18

Actuarial loss on employee benefit liabilities

250.000

Saldo 30 Juni 2015

(3.977)

-

250.000

-

-

-

(13.555)

50.000


(7.475) 152.773 (23.399) 730.107

Balance 31 December 2014, as restated Actuarial loss on employee benefit liabilities

152.773


(23.399)


1.016.552

Balance 30 June 2015


4

168


PT MANDIRI TUNAS FINANCE LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE STATEMENTS OF CASH FLOWS For the Six-Month Period Ended June 30, 2015 and Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 with Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2014 (unaudited) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31 (Disajikan kembali/As restated) (Catatan 30/Note 30)


Catatan/ Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari konsumen: Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan Bunga Pendapatan penalti Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan Premi asuransi Penerimaan atas restitusi pajak Penerimaan piutang pihak berelasi Pengeluaran kas untuk: Pembayaran fasilitas pembiayaan bersama Pembayaran kepada penyalur kendaraan Pembayaran beban keuangan Pembayaran pajak penghasilan Pembayaran gaji dan tunjangan Pembayaran beban umum dan administrasi Pembayaran kepada perusahaan asuransi Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi

2014 (tidak diaudit/ unaudited) (Disajikan kembali/ as restated) (Catatan 30/ Note 30)

2015

2014

2013

2012

9.373.967 281.336 3.835 17.157

11.547.820 181.038 17.840 12.110

17.295.631 450.959 19.778 35.969

14.434.264 282.978 6.981 36.127

11.559.023 29.614 6.451 15.360

21.005 577.837 -

13.781 526.946 -

28.967 1.209.037 -

27.790 1.058.100 1.926

25.292 613.958 -

-

-

-

-

1.985

(1.578.636)

(4.615.611)

(3.067.045)

(3.567.449)

(8.259.719) (330.941) (49.814)

(7.345.501) (252.783) (45.533)

(15.213.263) (540.636) (86.211)

(11.996.221) (439.567) (63.871)

(142.887)

(107.472)

(223.497)

(167.111)

(133.695)

(104.451)

(175.830)

(123.460)

(481.917)

(291.242)

(885.504)

(416.620)

(702.472)

(463.058)

(1.151.645)

(926.133)

(3.628.871)

9 9

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman bank Penerimaan utang obligasi dan Medium-Term Notes Pembayaran pinjaman bank Pembayaran utang obligasi dan Medium-Term Notes Pembayaran beban emisi surat berharga Pembayaran dividen kas

Cash disbursements for: Repayments of joint financing

(8.361.713) Payments to car dealers (320.904) Payments for financial charges (36.104) Payments for income tax Payments for (128.144) salaries and allowances Payments for general and (99.690) administrative expenses Payments to insurance (275.693) companies (599.436)

Net cash used in operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan aset tetap Pembelian aset tetap

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash received from customers: Consumer financing Financial leases Interest Late payment penalties Recovery from written-off receivables Insurance premiums Receipt from tax refund Collection of receivable from related parties

14 (20.938)

181 (26.819)

117 (42.474)

398 (27.382)

510 (13.932)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Proceeds from sales of fixed assets Purchases of fixed assets

(20.924)

(26.638)

(42.357)

(26.984)

(13.422)

Net cash used in investing activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from bank loans Proceeds from bonds issued and Medium-Term Notes Repayment of bank loans Repayment of bonds issued and Medium-Term Notes Payment of securities issuance costs Payment of cash dividends

3.678.793

2.266.500

8.293.368

5.817.487

3.823.727

15

150.000 (2.725.010)

600.000 (1.601.305)

600.000 (7.243.391)

500.000 (5.265.794)

200.000 (2.906.026)

15

(350.000)

(350.000)

(350.000)

(52.000)

(573.000)

15 18

(790) (23.399)

(2.577) (21.157)

(2.607) (21.157)

(3.624) (17.483)

(1.448) -

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

729.594

891.461

1.276.213

978.586

Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas

6.198

401.765

82.211

25.469

Net increase (decrease) (69.605)in cash and cash equivalents

Kas dan setara kas pada awal periode/tahun

273.450

191.239

191.239

165.770

Cash and cash equivalents 235.375 at beginning of period/year

Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun

279.648

593.004

273.450

191.239

165.770


543.253

Net cash provided by financing activities

Cash and cash equivalents at end of period/year


5

169


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 and For the Six-Month Period Ended June 30, 2015 and Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 with Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2014 (unaudited) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM

1.

GENERAL INFORMATION

PT Mandiri Tunas Finance (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, No. 262. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH’89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989. Pada tanggal 18 Agustus 2000, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana berdasarkan Akta Notaris Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notaris di Jakarta No. 49. Akta perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Surat Keputusan No. C-21195HT.01.04.TH2000 tanggal 22 September 2000. Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, No. 94. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008.

PT Mandiri Tunas Finance (the “Company”) was incorporated with the name of PT Tunas Financindo Corporation on 17 May 1989 based on Notarial Deed of Misahardi Wilamarta, S.H., Notary in Jakarta, No. 262. The Company’s Articles of Association were approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-4868.HT.01.01.TH’89 dated 1 June 1989 and were published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57, Supplement No. 1369 dated 18 July 1989. On 18 August 2000, the Company changed its name to PT Tunas Financindo Sarana based on Notarial Deed of Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notary in Jakarta No. 49. This deed was approved by the Minister of Law and Regulation in its Decision Letter No. C21195HT.01.04.TH2000 dated 22 September 2000. On 30 November 2007, The Company complied its Articles of Association to The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company based on Notarial Deed Herawati, S.H., Notary in Jakarta, No. 94. This Deed approved by Minister of Laws74/ and Human Rights in Decision Letter No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 dated 12 February 2008.

Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan mengubah nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notaris di Jakarta, No. 181.

On 26 June 2009, the Company changed its name to PT Mandiri Tunas Finance based on the amendment of the Articles of Association by the Notarial Deed of Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notary in Jakarta, No. 181.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta, No. 38 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penghapusan satu ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-24971 tanggal 3 Agustus 2011.

The Articles of Association have been amended from time to time, the latest amendment by the Deed of No. 38 dated 21 June 2011 made before Emi Susilowati S.H., Notary in Jakarta, concerning the removal of one clause in the Company’s Articles of Association. This deed was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.10-24971 dated 3 August 2011.

6 170




INFORMASI UMUM (lanjutan)

1.

GENERAL INFORMATION (continued)

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dilakukan pada tanggal 6 Februari 2012, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 01 yang dibuat oleh Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20323 tanggal 6 Juni 2012.

The latest change in the composition of the Board of Commissioners as stated on the Deed No. 01 dated 6 February 2012, was made before Emi Susilowati, S.H., Notary in Jakarta, which the notification receipt of the change in corporate data has been received and recorded in the database administration system of legal entity in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-20323 dated 6 June 2012.

Perubahan susunan Direksi yang terakhir dilakukan pada tanggal 13 April 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 31 yang dibuat oleh Lanny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi Badan Hukum di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0925645 tanggal 20 April 2015.

The latest change in the composition of Directors conducted on 13 April 2015 as stated on the Deed No. 31, was made before Lanny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, which the notification receipt of the change in the corporate data has been received and recorded in the database administration system of legal entity in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0925645 dated 20 April 2015.

Kegiatan komersial Perseroan dimulai pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Perseroan pembiayaan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.013/1989 tanggal 7 September 1989, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Saat ini, Perseroan bergerak dalam kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha.

The Company commenced commercial activities in 1989. The Company obtained a business license to operate in leasing, factoring and consumer financing from the Ministry of Finance in its Decision Letter No. 1021/KMK.013/1989 dated 7 September 1989, as amended by the Decision dated Letter No. 54/KMK.013/1992 15 January 1992 and No. 19/KMK.017/2001 dated 19 January 2001 and the latest amendment by the Ministry of Finance Decision Letter No. KEP-352/KM.10/2009 dated 29 September 2009. Currently, the Company is engaged in consumer financing activities and finance lease.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dan mempunyai 89 kantor cabang yang berlokasi di beberapa tempat di Indonesia.

The Company is domiciled in Central Jakarta and has 89 branches throughout Indonesia.

Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Tunas Ridean Tbk. dan PT Tunas Mobilindo Parama mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan sejumlah masing-masing 650.000.000 lembar saham dan 625.000.000 lembar saham atau sebesar 51% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan akta notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 8 tanggal 6 Februari 2009.

On 6 February 2009, PT Tunas Ridean Tbk. and PT Tunas Mobilindo Parama have transferred their ownership in the Company amounting to 650,000,000 shares and 625,000,000 shares, respectively, representing 51% of total issued and fully paid-up shares, to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. by the Notarial Deed of Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 8 dated 6 February 2009.

7 171





1.

GENERAL INFORMATION (continued) The Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Bonds on the Indonesian Stock Exchange as follows:

Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance ke Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: Obligasi/Bonds

Tanggal terbit/Issue date

Nilai nominal/Nominal value

I II III IV V VI Berkelanjutan I tahap I/ Continuing Bonds I Phase I Berkelanjutan I tahap II/ Continuing Bonds I Phase II Berkelanjutan I tahap III/ Continuing Bonds I Phase III

29 Mei/May 2003 22 Juni/June 2004 8 JuliJuly 2005 22 Februari/February 2007 20 Februari/February 2008 6 Mei/May 2011

500.000 350.000 350.000 600.000 600.000 600.000

5 Juni/June 2013

500.000

23 Mei/May 2014

600.000

9 Juni/June 2015

150.000

Pada tanggal 20 Mei 2011, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI tahun 2011 (“Obligasi VI”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi VI tahun 2011 serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan sesuai dengan Perjanjian No. 29 tanggal 25 Februari 2011 jo. Add.1 No. 7 tanggal 5 April 2011, jo. Add II No. 16 tanggal 11 April 2011, jo. Add III No. 1 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi VI.

On 20 May 2011, the Company issued and registered Bonds Mandiri Tunas Finance VI (“Bonds VI”) on Indonesia Stock Exchange. The issuance of Bonds VI 2011 and Trusteeship Agreements No. 29 dated 25 February 2011 jo. Add.1 No. 7 dated 5 April 2011, jo. Add II No. 16 dated 11 April 2011, jo. Add III No. 1 dated 2 Mei 2011 was signed by the Company and PT Bank Mega Tbk., as the Trustee for the Bonds VI holders.

Pada tanggal 7 Juni 2013, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 (”Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 22 Maret 2013, jo. Addendum I No. 61 tanggal 17 April 2013, jo Addendum II No. 47 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

On 7 June 2013, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase I Year 2013 (“Continuing Bonds I Phase I”) on the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds I Phase I and Trusteeship Agreements No. 29 dated 22 March 2013, jo. Addendum I No. 61 dated 17 April 2013, jo. Addendum II No. 47 dated 20 May 2013 was signed by the Company and PT Bank Mega Tbk., as the Trustee for the Continuing Bonds I Phase I.

8 172





1.


Pada tanggal 26 Mei 2014, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 (”Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 5 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

On 26 May 2014, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase II Year 2014 (“Continuing Bonds I Phase II”) on the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds I Phase II and appoinment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 5 dated 2 May 2014 was signed by the Company and PT Bank Mega Tbk., as the Trustee for the Continuing Bonds I Phase II.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 (”Obligasi Berkelanjutan I Tahap III”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap III.

On 9 June 2015, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase III Year 2015 (“Continuing Bonds I Phase III”) on the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds I Phase III and appoinment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 29 dated 19 May 2015 was signed by the Company and PT Bank Mega Tbk., as the Trustee for the Continuing Bonds I Phase III.

Lihat Catatan 15a untuk rincian utang obligasi.

Refer to Note 15a for details of bonds payable.

Pada tanggal 24 Januari 2012, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Medium Term Notes (“MTN”) Mandiri Tunas Finance III tahun 2012 di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Penerbitan MTN MTF III tahun 2012 serta Penunjukan agen pemantau dilakukan sesuai dengan Perjanjian No. 09 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang bertindak selaku agen pemantau pemegang MTN pertama.

On 24 Januari 2012, the Company issued and registered Medium-Term Notes (“MTN”) Mandiri Tunas Finance III 2012 in Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). The issuance of MTN MTF III 2012 and the appointment of monitoring agent No. 09 dated 24 Januari 2012 was signed by the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., as the monitoring agent for the first MTN holders.

Lihat Catatan 15b untuk rincian MTN.

Refer to Note 15b for details of the MTN.

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

The members of the Company`s Board of Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows:

30 Juni/ June 30, 2015 Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direksi Direktur Utama Direktur Direktur

31 Desember/ December 31, 2014







Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Independent Commissioner

Ignatius Susatyo Wijoyo Ade Cahyo Nugroho Harjanto Tjitohardjojo

Ignatius Susatyo Wijoyo Harjanto Tjitohardjojo

Ignatius Susatyo Wijoyo Anton Herdianto Harjanto Tjitohardjojo

Ignatius Susatyo Wijoyo Anton Herdianto Harjanto Tjitohardjojo

President Director Director Director

9 173

Directors





1.

The members of the Company`s Board of Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows: (continued)

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: (lanjutan) 30 Juni/ June 30, 2015 Komite Audit Ketua Anggota Anggota

Hanifah Purnama Sunardi Edirianto Rodion Wikanto Njotowidjojo


31 Desember/ December 31, 2014 Hanifah Purnama Sunardi Edirianto Rodion Wikanto Njotowidjojo



Audit Committee Chairman Member Member

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.5.

Establishment of the Company’s Audit Committee in compliance with BAPEPAM-LK Regulation Number IX.I.5.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dan Kepala Divisi Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company’s Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

30 Juni/ June 30, 2015 Sekretaris Perusahaan Kepala Divisi Audit Internal



Hengki Heriandono

Hengki Heriandono

Hengki Heriandono

Saiful Huda

Saiful Huda

Saiful Huda

31 Desember/ December 31, 2012 Hengki Heriandono Pandji Satrijo Dewandaru

Corporate Secretary Head of Internal Audit Division

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

Establishment of the Company’s Corporate Secretary is in compliance with BAPEPAM-LK Regulation Number IX.I.4 Appendix of the Decision Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-63/PM/1996 dated 17 January 1996.

Pembentukan Divisi Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008.

Establishment of the Company’s Internal Audit Division is in compliance with BAPEPAM-LK Regulation Number IX.I.7 Appendix of the Decision Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2008 dated 28 November 2008.

Perseroan memiliki 3.639, 3.329, 2.793 dan 2.371 karyawan masing-masing pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (tidak diaudit).

The Company has a total of 3,639, 3,329, 2,793, and 2,371 employees as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, respectively (unaudited).

Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The direct and ultimate holding entity of the Company is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, stateowned company owned by the Government of the Republic of Indonesia.

10 174




KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.

ACCOUNTING POLICIES

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

The significant accounting policies, applied in the preparation of the Company’s financial statements were as follows:

a.

a. Statement of Compliance

Pernyataan Kepatuhan

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards as issued by the Indonesian Institute of Accountants and the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. VIII.G.7 regarding “Emiten or Public Company’s Financial Statements Presentation and Disclosure Guidelines” as included in the Appendix of the Decision Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012.

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7 tentang ”Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perseroan Publik” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. b.

Dasar penyusunan laporan keuangan

b. Basis of preparation of the statements

financial

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statements of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes herein.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi: nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian financial accounting standards requires the use of estimates and assumptions that affects: the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the reported period.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. 11 175




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

c.

Dasar penyusunan (lanjutan)

laporan

2. keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) b. Basis of preparation of the statements (continued)

financial

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional.

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain.

Amounts in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

Aset dan liabilitas keuangan

c. Financial assets and liabilities

Aset Keuangan

Financial Assets

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Company classifies its financial assets in the following categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets, and (iv) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

Selama periode/tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sehingga kebijakan akuntansi berkaitan dengan klasifikasi aset keuangan di luar pinjaman yang diberikan dan piutang tidak diungkapkan.

During the periods/years and at the date of statement of financial position, the Company only has financial assets classified as loans and receivables. Therefore, the accounting policies related to classifications other than loans and receivables are not disclosed.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: • yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than: • those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;

•

•

yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau 12 176

those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; or




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c. Financial assets and liabilities (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Loans and receivables (continued)

•

•

dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

those for which the Company may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration and receivables.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan pendapatan administrasi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and administration income and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, piutang lain-lain dan aset lain-lain (piutang karyawan, piutang bunga, setoran dalam perjalanan dan uang jaminan).

Loans and receivables consist of cash and cash equivalent, consumer financing receivables, finance lease receivables, advances, other receivables and other assets (employee receivables, interest receivables, deposit in transit and security deposit).

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai ”Pendapatan pembiayaan konsumen” dan ”Pendapatan sewa pembiayaan”.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as “Consumer financing income” and “Financial leases income”.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, cadangan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “penyisihan kerugian penurunan nilai”.

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as “provision for impairment losses”.

Pengakuan

Recognition

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

The Company uses settlement date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

13 177





2.





Penurunan nilai dari aset keuangan

Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (a “loss event”) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas aset keuangan tersebut.

Significant financial difficulties of the debtors, probability that the debtors will enter bankruptcy and default or delinquency in payments are considered as indicators that the financial assets are impaired.

Perseroan menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual, penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

The Company assesses impairment of financial assets individually for financial assets that are individually significant, and collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for individually assessed financial assets, it includes the financial assets in a group of financial assets with similar credit risk characteristic and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment are not included in a collective assessment of impairment.

14 178





2.





Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the Company. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam “cadangan kerugian penurunan nilai”.

When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to loans and receivables are classified into “allowance for impairment losses".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor’s receivable rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the impairment reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Subsequent recoveries of receivable written off are credited to the allowance for impairment losses.

15 179





2.



Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

Selama periode/tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sehingga kebijakan akuntansi berkaitan dengan klasifikasi ini tidak diungkapkan.

During the periods/years and at the date of statement of financial position, the Company does not have financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Financial liabilities measured at amortized cost

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi.

Financial liabilities at amortized cost are initially recognized at fair value less transaction costs.

Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rates method.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, beban bunga yang masih harus dibayar, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan.

Financial liabilities measured at amortized cost are trade payables, other payables, accrued interest expenses, bank loans and securities issued.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara subtansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risk and rewards were not transferred, the Company tests control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when they have been redeemed or otherwise extinguished. 16 180





2.



Penghentian pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

Penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan nilai, akan dilakukan ketika piutang telah dihapusbukukan. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih. Penghapusbukuan piutang ragu-ragu ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan. Piutang pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan menjual kendaraan yang dibiayai Perseroan.

Consumer financing receivables are derecognized when the receivables have been written-off. Doubtful accounts are written off when they have been overdue for more than 180 days or determined to be not collectible. The write offs of doubtful accounts do not eliminate the right to collect and hence are still to be pursued for collection continuously. Consumer financing receivables could be settled by selling their motor vehicle that financed by Company.

Perseroan menerima kendaraan dari konsumen dan membantu untuk menjual kendaraan tersebut sehingga konsumen dapat melunasi utang pembiayaan konsumennya.

The Company receives motor vehicles from customers and assist them in selling their motor vehicles so that the customers are able to settle their consumer financing payables.

Konsumen memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan.

The customers give the right to the Company to sell the motor vehicles or take any other actions to settle the outstanding consumer financing receivables in the events of default. Customers are entitled to the positive difference between the proceeds from sale of the motor vehicles and the outstanding consumer financing receivables. If difference is negative, the resulting loss is charged to the current period/year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Jaminan kendaraan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan konsumen, dinyatakan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait atau realisasi neto dari jaminan kendaraan milik konsumen tersebut. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi neto piutang dicatat sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan.

Motor vehicle collaterals owned by customers for settlement of their consumer financing receivables, presented at the lower of carrying value of the related consumer financing receivables or the net realizable value of motor vehicle collaterals. The difference between the carrying value and the net realizable value of receivables is recorded as allowance for impairment losses and charged to the current period/year statement of profit or loss and other comprehensive income.

17 181





2.



Saling hapus

Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perseroan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and financial liabilities shall be offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company has a legal enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standard akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

Klasifikasi instrumen keuangan

Classification of financial instruments

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2014)/ Category as defined by SFAS No. 55 (Revised 2014)

Aset keuangan/ Financial assets

Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables

Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/ Class Subgolongan/ (as determined by the Company) Subclasses Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents - Kas/Cash on hand - Kas pada bank/Cash in banks - Deposito berjangka/Time deposit Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables Piutang sewa pembiayaan/Finance lease receivables Piutang lain-lain/Other receivables Aset lain-lain/Other assets - Piutang karyawan/Employee receivables - Piutang bunga/Interest receivables - Setoran dalam perjalanan/Deposit in transit - Uang jaminan/Security deposit

Liabilitas keuangan/ Financial liabilities

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortized cost

Utang usaha/Trade payables - Utang kendaraan/Vehicle payables - Utang asuransi/Insurance payables Utang lain-lain/Other payables - Kantor pendaftaran fidusia/Fiduciary register office - Premi asuransi/Insurance premium - Pembiayaan bersama/Joint financing - Lain-lain/Others Beban bunga yang masih harus dibayar/Accrued interest expenses Pinjaman bank/Bank loans Surat berharga yang diterbitkan/Securities issued

18 182




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) d.

2.

Penentuan nilai wajar

ACCOUNTING POLICIES (continued) d. Determination of fair value

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di: • pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau • jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either: • in the principal market for the asset or liability, or • in the absence of the principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Perseroan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumtances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan: • Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. • Level 2 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung. • Level 3 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

• •

•

19 183

Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable. Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly unobservable.




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) d.

2.

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) d. Determination of fair value (continued) For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occured between levels in hierarchy by re-assesing categorisation (based on the lowest level input that is signifcant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur secara berulang dalam laporan keuangan, Perseroan menentukan apakah perpindahan antar level hirarki telah terjadi dengan melakukan evaluasi pengelompokan (berdasarkan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara menyeluruh) pada setiap akhir periode pelaporan. e.

f.

Penjabaran mata uang asing

e. Foreign currency translation

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Transactions denominated in a foreign currency are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the date of statement of financial position, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, kurs nilai tukar yang digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp13.332 (nilai penuh), Rp12.440 (nilai penuh), Rp12.189 (nilai penuh) dan Rp9.670 (nilai penuh) untuk 1 Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”).

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the exchange rates used are the Bank Indonesia middle rate of Rp13,332 (full amount), Rp12,440 (full amount), Rp12,189 (full amount) and Rp9,670 (full amount) for 1 United States Dollar (“US Dollar”).

Kas dan setara kas

f.

Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, which are not restricted and are not pledged as collateral for any borrowing and that are readily convertible to known amounts of cash which are subject to insignificant risk of changes in value.

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, yang tidak dibatasi penggunaannya, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang sangat signifikan.

20 184




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) g.

2.

Piutang pembiayaan konsumen

ACCOUNTING POLICIES (continued) g. Consumer financing receivables

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biayabiaya transaksi dan dikurangi yield enhancing income yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Consumer financing receivables are recognized initially at fair value, added with directly attributable transactions costs and deducted by yield enhancing income, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Consumer financing receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy for loans and receivables.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current period/year statement of profit or loss and other comprehensive income at the transaction date.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah down payment.

Credit restructuring can be done by over contract, asset replacement, repay back, change the due date, change the tenor and/or increase the down payment.

Pembiayaan bersama

Joint financing

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung oleh pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (without recourse), pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Consumer financing receivables are stated net of joint financing receivables where joint financing providers bear credit risk in accordance with its portion (without recourse), unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

21 185




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) g.

h.

2.

Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) g. Consumer (continued)

financing

receivables

Pembiayaan bersama (lanjutan)

Joint financing (continued)

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masingmasing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (without recourse) disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama without recourse disajikan secara bersih di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion (without recourse) are presented on a net basis in the statement of financial position. Consumer financing income and interest expenses related to joint financing without recourse are also presented on a net basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Dalam pembiayaan bersama without recourse, Perseroan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan bagi Perseroan dan disajikan sebagai “Pendapatan Pembiayaan Konsumen”.

For joint financing without recourse, the Company has the right to set higher interest rates to customers than those as stated in the joint financing agreements with joint financing providers. The difference is recognized as the Company’s revenue and disclosed as “Consumer Financing Income”.

Piutang sewa pembiayaan

h. Finance lease receivables

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif.

Finance lease receivables represent lease receivables plus the residual value at the end of the lease period and stated net of unearned lease income, security deposits and allowances for impairment losses. The difference between the gross lease receivable and the present value of the lease receivable is recognized as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to current period/year statement of profit or loss and other comprehensive income based on a constant rate of return on the net investment using effective interest rates.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

The lessee has the option to purchase the leased asset at the end of the lease period at a price mutually agreed upon at the commencement of the agreement.

22 186




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) h.

i.

2.

Piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) h. Finance lease receivables (continued)

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current period/year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Finance lease receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.

Cadangan kerugian penurunan nilai

i.

The Company calculates the allowance for impairment losses using the incurred losses methodology. Refer to Note 2c.

Perseroan melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode “incurred losses”. Lihat Catatan 2c. j.

Beban dibayar dimuka

j.

Prepaid expenses Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. k.

Allowance for impairment losses

Aset tetap dan penyusutan

k. Fixed assets and depreciation

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun “Beban Ditangguhkan, Neto” pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomik tanah.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights (“Hak Guna Usaha” or “HGU”), Building Usage Right (Hak Guna Bangunan or “HGB”) and Usage Rights (“Hak Pakai” or “HP”) when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the “Fixed Assets” account and not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP were recognized as part of “Deferred Charges, Net” account in the statements of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Fixed assets are stated accumulated depreciation.

Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Acquisition cost covers all expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

23 187

at

cost

less




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) k.

2.

Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) k. Fixed assets and depreciation (continued)

Tanah tidak disusutkan.

Land is not depreciated.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap di gunakan.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective fixed asset account when completed and ready to use.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Depreciation on fixed assets other than land is calculated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

Golongan Bangunan Perabotan dan peralatan kantor Kendaraan Renovasi bangunan sewa

Masa manfaat (tahun)/ Useful life (years) 20 5 5 3-5

Persentase/ Percentage 5,00% 20,00% 20,00% 20,00%-33,33%

Classsification Buildings Furniture and office equipment Vehicles Leasehold improvement

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dalam pengerjaan disusutkan sampai dengan nilai sisanya.

Fixed assets except land and construction in progress are depreciated to their residual value.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana seharusnya, hanya apabila kemungkinan besar Perseroan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai yang terkait dengan penggantian komponen tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Amounts in respect of replaced parts are derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the period in which they are incurred.

Nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan, setiap tanggal laporan posisi keuangan jika diperlukan.

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each date of statement of financial position.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. 24 188




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) k.

l.

2.

Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) k. Fixed assets and depreciation (continued)

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment losess is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur masa manfaatnya.

Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Perpajakan

l.

Taxation

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Manajemen melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Perseroan membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Management periodically evaluates the positions taken in tax returns with respect to situation in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

25 189




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) l.

2.

Perpajakan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) l.

Taxation (continued)

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer yang muncul antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam rangka kebutuhan laporan keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Tarif pajak yang berlaku digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Deferred income tax is determined using the financial position method, for all temporary differences arises between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes at each reporting date. Currently enacted or substantially enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi aset pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer tersebut.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deferred tax assets are arising from temporary differences can be utilized.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal have been decided.

m. Imbalan kerja

m. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees.

Imbalan pasca-kerja

Post-employment benefits

Imbalan pasca-kerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya, ditentukan sesuai dengan Peraturan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU 13/2003”).

Post-employment employee benefits, such as pensions, severance pay, service pay, and other benefits are provided in accordance with the Company’s Regulations and Labor Law No.13/2003 (“Law 13/2003”).

26 190




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.

m. Imbalan kerja (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) m. Employee benefits (continued)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Karena UU 13/2003 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU 13/2003 adalah program imbalan pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Since Law 13/2003 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under this Law 13/2003 represent defined benefit plans. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode “Projected Unit Credit”.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the date of statement of financial position, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The present value of defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the “Projected Unit Credit” method.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi Perseroan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial dan perubahan pada program pensiun.

Actuarial gains and losses arise from experience adjustments, changes in actuarial assumptions and amendments to pension plans.

Mulai 1 Januari 2015, ketika imbalan pascakerja berubah, porsi imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu, dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian aktuaria diakui sebagai penghasilan komprehensif lain pada periode dimana hal tersebut terjadi.

Starting 1 January 2015, when the plan benefits change, the portion of the benefits that relate to past service by employees is charged or credited immediately to profit or loss. Actuarial gains or losses are recognized as other comprehensive income in the period in which they arise.

27 191




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.

m. Imbalan kerja (lanjutan)

n.

m. Employee benefits (continued)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, ketika imbalan pasca-kerja berubah, porsi imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama ratarata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (vested). Porsi imbalan pasca-kerja yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian diakui atas dasar metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diharapkan

Prior to 1 January 2015, when the plan benefits change, the portion of the benefits that relate to past service by employees is charged or credited to the profit or loss on a straight-line basis over the estimated average remaining vesting period. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognized immediately in profit or loss. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the defined benefit obligation at that date. These gains or losses are recognized on a straight-line method over the expected average remaining working lives of the employees.

Pesangon pemutusan hubungan kerja

Termination benefits

Pesangon pemutusan hubungan kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja ketika Perseroan menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

Termination benefits are payable whenever an employee’s employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employment of current employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is low. Benefits falling due more than 12 months after statements of financial position’s date are discounted to reflect its present value.

Saham

n. Share capital Ordinary shares are classified as equity.

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. o.

ACCOUNTING POLICIES (continued)

Dividen

o. Dividends Final dividend distributions are recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividends are approved in the Company’s General Meeting of Shareholders.

Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

28 192




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) p.

2.

Laba per saham

ACCOUNTING POLICIES (continued) p. Earnings per share Earnings per share is calculated by dividing income for the period/year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period/year.

Laba per saham dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan. q.

Surat berharga yang diterbitkan

q. Securities issued Securities issued consist of Medium-Term Notes and bonds payable. Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued and amortized over the period of the securities issued using the effective interest rate method. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities at amortized cost.

Surat berharga yang diterbitkan meliputi Medium Term Notes dan utang obligasi. Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. r.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

r.

Transactions with related parties

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) “Pengungkapan Pihak Berelasi”.

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2010) “Related Party Disclosures”.

Suatu pihak Perseroan jika:

The Company considers the following as its related parties:

a.

dianggap

berelasi

dengan

a.

Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau (iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

a person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person: (i) has control or joint control of the reporting entity; (ii)

has significant influence over the reporting entity; or (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

29 193




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) r.

Transaksi (lanjutan)

dengan

pihak-pihak

Suatu pihak dianggap Perseroan jika: (lanjutan) b.

berelasi

2. berelasi

ACCOUNTING POLICIES (continued) r.

Transactions (continued)

with

related

parties

The Company considers the following as its related parties: (continued)

dengan

b.

suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya). (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor yang adalah entitas menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor. (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a). (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (i)

the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others). (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member). (iii) Both entities are joint ventures of the same third party. (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity. (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity. (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a). (vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity). All transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

30 194




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) s.

2.

Pengakuan pendapatan dan beban

ACCOUNTING POLICIES (continued) s. Income and expense recognition

Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan interest bearing diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Income from consumer financing and finance leases, insurance commission and insurance brokerage fee and expense for all interest bearing financial instruments are recognized over the term of the respective contracts using the effective interest rate method.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan seluruh persyaratan mempertimbangkan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi.

When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs and administration income.

Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Interest income and late payment penalties are recognized upon receipt. Interest income is presented on a gross basis in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

Income and expense are recognized as incurred on an accrual basis.

31 195




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) t.

2.

Segmen operasi Sebuah segmen operasi komponen dari entitas:

t. adalah

Operating segment An operating segment is a component of entity which:

suatu

i.

i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); ii. hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan, iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

u.


ii.

iii.

involves with business activities to generate income and expenses (including income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity); operation result is observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and, separate financial information is available.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Direksi.

The Company presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker. The Company’s chief operating decision-maker is the Board of Directors.

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen usaha yang terdiri dari: fleet dan retail (lihat Catatan 28).

The Company discloses the operating segment based on business segment that consists of fleet and retail (refer to Note 28).

Perubahan kebijakan pengungkapan

akuntansi

dan

u. Change in disclosures

accounting

policies

and

The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on January 1, 2015:

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2015 yang dianggap relevan: •

PSAK No. 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan, yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

•

SFAS No. 1 (Revised 2013): Presentation of Financial Statements, adopted from IAS 1, specifies change of the grouping of items presented in Other Comprehensive Income. Items that could be reclassified to profit or loss would be presented separately from items that will never be reclassified.

•

PSAK No. 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja, yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

•

SFAS No. 24 (Revised 2013): Employee Benefits, adopted from IAS 19, which removes the corridor mechanism and contingent liability disclosures to simple clarifications and disclosures.

32 196




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u.

Perubahan kebijakan pengungkapan (lanjutan)

akuntansi

2. dan

ACCOUNTING POLICIES (continued) u. Change in accounting disclosures (continued)

policies

and

•

PSAK No. 46 (Revisi 2014): Pajak Penghasilan, yang diadopsi dari IAS 12, yang memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.

•

SFAS No. 46 (Revised 2014): Income Taxes, adopted from IAS 12, which provides additional provision for deferred tax asset or deferred tax liability arises from a non-depreciable asset measured using the revaluation model, and those arises from investment property that is measured using the fair value model.

•

PSAK No. 48 (Revisi 2014): Penurunan Nilai Aset, yang diadopsi dari IAS 36, yang memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual (termasuk goodwill) atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.

•

SFAS No. 48 (Revised 2014): Impairment of Assets, adopted from IAS 36, which provides additional disclosure terms for each individual asset (including goodwill) or a cash-generating unit, for which an impairment loss has been recognized or reversed during the period.

•

PSAK No. 50 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Penyajian, yang diadopsi dari IAS 32, yang mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hokum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.

•

SFAS No. 50 (Revised 2014): Financial Instruments: Presentation, adopted from IAS 32, which provides more deep about criterion on legally enforceable right to set off the recognized amounts and criterion to settle on a net basis.

•

PSAK No. 55 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diadopsi dari IAS 39, yang menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrument keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal.

•

SFAS No. 55 (Revised 2014): Financial Instruments: Recognition and Measurement, adopted from IAS 39, which provides additional provision for the criteria of not an expiration or termination of the hedging instrument, and provision to account financial instruments at the measurement date and after initial recognition.

•

PSAK No. 60 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diadopsi dari IFRS 7, yang menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.

•

SFAS No. 60 (Revised 2014): Financial Instruments: Disclosures, adopted from IFRS 7, which provides additional provision on offsetting disclosures with quantitative and qualitative information, and disclosures on Transfers of financial instruments.

•

PSAK No. 68: Pengukuran Nilai Wajar, yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

•

SFAS No. 68: Fair Value Measurement, adopted from IFRS 13, provides guidance on how to measure fair value when fair value is required or permitted.

33 197





Perubahan kebijakan pengungkapan (lanjutan)

2.

akuntansi

dan

ACCOUNTING POLICIES (continued) u. Change in accounting disclosures (continued)

policies

and

Perseroan telah menganalisa penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan kecuali yang dijelaskan berikut ini.

The Company has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards other than specified below do not have significant impact to the financial statements.

i.

i.

Penyajian pos-pos komprehensif lain

dalam

penghasilan

of

other

In connection with the adoption of SFAS No. 1 (Revised 2013), “Presentation of Financial Statements”, the Company has modified the presentation of items of other comprehensive income in its statements of profit or loss and other comprehensive income, to present items that would be reclassified to profit or loss in the future separately from those that would never be reclassified to profit or loss. Comparative information has been re-presented on the same basis.

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, Perseroan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama. ii.

of items Presentation comprehensive income.

ii.

Pengukuran nilai wajar

Fair value measurement On 1 January 2015, the Company adopted SFAS No. 68, “Fair Value Measurement”, which provides a single source of guidance on how fair value is measured but does not establish new requirements for when fair value is required. This standard provides a framework for determining fair value and clarifies the factors to be considered in estimating fair value. It introduces the use of an exit price in fair value measurement, as well as extensive disclosure requirements, particulary the inclusion of non-financial instruments into the fair value hierarchy disclosure. SFAS No. 68 is applied prospectively. The change had no significant impact on the measurements of the Company’s assets and liabilities. The Company has included the new disclosures required under SFAS No.68 in Note 26 to the financial statements.

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, yang menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (exit price) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Perseroan. Perseroan telah menambahkan pengungkapan baru yang diwajibkan oleh PSAK No. 68 di Catatan 26 atas laporan keuangan. 34 198





Perubahan kebijakan pengungkapan (lanjutan) iii.

akuntansi

2. dan

u. Change in accounting disclosures (continued) iii.

Imbalan kerja

policies

and

Employee Benefits On 1 January 2015, the Company adopted SFAS No. 24 (Revised 2013), “Employee Benefits” wherein, when the plan benefits change, the portion of increased or decreased benefits relating to past service by employees is charged or credited immediately to profit or loss. Prior to 1 January 2015, the unrecognized past service cost (nonvested) was amortized on a straight-line method over the average service period until the benefits become vested.

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, dimana ketika imbalan pasca-kerja berubah maka porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi. Sebelum 1 Januari 2015, beban jasa lalu yang belum diakui (non-vested) diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (vested). 3.


ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

3.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS

ESTIMATES

AND

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

The preparation of the Company’s financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Pertimbangan

Judgments

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

The following judgments are made by management in the process of applying the Company’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Perseroan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies disclosed in Note 2c. 35 199




ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

Pertimbangan (lanjutan)

Judgments (continued)

Sewa

Leases

Perseroan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana perseroan bertindak sebagai lessee untuk sewa tempat. Perseroan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang diahlikan berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), yang mensyaratkan Perseroan untuk membuat pertimbangan dengan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

The Company has several leases whereby the Company act as lessee in respect of rental location. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on SFAS No. 30 (Revised 2011) which requires the Company to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of assets.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Perseroan atas perjanjian sewa tempat yang ada saat ini, maka transaksi sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Based on the review performed by the Company for the current rental agreement of rental location accordingly, the rent transactions were classified as operating lease.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Source of uncertainty in estimates

a.

b.


a.

Allowance for impairment losses

Perseroan melakukan review atas piutang yang diberikan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat. Justifikasi manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

The Company reviews its receivables at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management’s judgment is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis (lihat Catatan 2c).

The Company estimates the collective impairment allowance for its consumer financing receivables and finance lease receivables based on historical loss experience (refer to Note 2c).

Imbalan pasca kerja

b.

Post-employment benefits Post-employment benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return, on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations (refer to Note 2m).

Imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja (lihat Catatan 2m).

36 200




ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Source of uncertainty in estimates (continued)

c.

c.

Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets as disclosed in Note 2k. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap seperti diungkapkan pada Catatan 2k. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. d.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

d.

Fair value of financial instruments When the fair values of financial assets and liabilities recorded on the statements of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but when observable market data are not available, management’s judgment is required to establish fair values. The management’s judgments include considerations of liquidity and model inputs such as discount rates and default rate assumptions (Note 2d).

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terdapat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar (Catatan 2d). e.

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

Pajak tangguhan

e.

Deferred tax

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Deferred tax assets are recoqnized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.

manajemen diperlukan untuk Justifikasi menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2l).

Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recoqnized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning (Note 2l).

37 201




KAS DAN SETARA KAS

4. 30 Juni/ June 30, 2015

Kas Kas pada bank Pihak ketiga Rupiah PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT BPR Karyajatnika Sadaya Bank of China Limited, Cabang Jakarta PT Bank Panin Tbk. PT Bank Mega Tbk. PT Bank Commonwealth The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited PT Bank OCBC NISP Tbk. PT Bank KEB Hana Indonesia PT Bank CTBC Indonesia PT Bank Bukopin Tbk. PT Bank UOB Indonesia Standard Chartered Bank, Jakarta Dolar AS Standard Chartered Bank, Jakarta Pihak berelasi Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank DKI PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Deposito berjangka Pihak ketiga Rupiah PT Bank Mega Tbk. Pihak Berelasi Rupiah PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

19.056

CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 Desember/December 31 2014

2013

13.951

2012

12.929

18.960

9.326

8.298

9.083

60 60 33

139 36 73

816 45 -

33 30 23 21

25 27 24 23

21 1.468 149 22

20 17 17 15 11 3

14 18 94 11 4

64 31 14 11 26

-

-

-

9.669

8.786

11.750

63

61

42.454 50

200.000

198.441

64.845

454

840

549

313 25

1.277 31

876 48

24

24

50.127

23

18

44

200.839

200.631

116.489

18

50.000

18

50.000

18

50.000

42

US Dollars Standard Chartered Bank, Jakarta

Related parties Rupiah 49.258 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia 669 (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia 4.215 (Persero) Tbk. 30 PT Bank DKI PT Bank Mandiri Taspen Pos (formerly PT Bank Sinar 100 Harapan Bali) PT Bank Pembangunan Daerah 21 Jawa Barat dan Banten Tbk. 54.293

18

50.000

3

3

3

3

50.003

50.003

50.003

50.003

279.648

273.450

191.239

165.770

38 202

Cash on hand

Cash in banks Third parties Rupiah 37.558 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Danamon 506 Indonesia Tbk. 37 PT Bank CIMB Niaga Tbk. - PT BPR Karyajatnika Sadaya Bank of China Limited, Jakarta Branch 1.639 PT Bank Panin Tbk. 95 PT Bank Mega Tbk. PT Bank Commonwealth The Hongkong & Shanghai 57 Banking Corporation Limited 23 PT Bank OCBC NISP Tbk. - PT Bank KEB Hana Indonesia 42 PT Bank CTBC Indonesia 11 PT Bank Bukopin Tbk. 2.485 PT Bank UOB Indonesia Standard Chartered Bank, 1 Jakarta

Time deposit Third parties Rupiah PT Bank Mega Tbk. Related Parties Rupiah PT Bank Mandiri Taspen Pos (formerly PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.




KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4.

The interest rates for time deposits and current accounts for the six-month period ended 30 June 2015, 30 June 2014 and years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Tingkat suku bunga deposito berjangka dan giro dalam mata uang Rupiah untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 berkisar sebagai berikut: Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30,

Deposito Giro

5.

CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31

2015

2014

2014

2013

2012

4,75% - 9,25% 0,00% - 6,00%

4,75% - 9,25% 0,00% - 3,00%

4,75% - 9,75% 0,00% - 8,00%

4,25% - 9,25% 0,00% - 6,25%

4,25% - 7,00% 0,00% - 5,00%

Time deposits Current accounts

Penempatan deposito pada PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) sebesar Rp50.000 adalah penempatan atas dana hasil usaha yang berasal dari laba neto Perseroan seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 pasal 70 tentang “Perseroan Terbatas” yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pencadangan atas jumlah tertentu dari laba neto setiap tahun.

Placement of time deposit at PT Bank Mandiri Taspen Pos (formerly PT Bank Sinar Harapan Bali) amounting to Rp50,000 represent the placement of the funds derived from the Company’s net income as required by Law No. 40 article 70 concerning “Limited Liability Companies” whereby the company shall make a provision for a certain amount of the net income each year.

Lihat Catatan 24a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 24a for details of balances and transaction with related parties.

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN 30 Juni/ June 30, 2015 Piutang pembiayaan konsumen bruto:

27.789.032

5.

CONSUMER FINANCING RECEIVABLES


2013

24.706.504

17.850.410

2012 13.134.239

Dikurangi: Piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto Rupiah Pihak berelasi Piutang pembiayaan konsumen bruto: Pembiayaan sendiri

Consumer financing receivables gross: Less: Joint financing - gross:

(18.508.150)

9.280.882

(16.638.656)

8.067.848

39 203

(11.858.993)

5.991.417

(8.321.347)

Rupiah Related parties

4.812.892

Consumer financing receivables gross: Direct financing




PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

30 Juni/ June 30, 2015 Dikurangi: Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui:

(4.941.687)

5.

CONSUMER (continued)

FINANCING


2013

(4.329.066)

(2.842.296)

2012

(2.020.450)

Dikurangi: Piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto Rupiah Pihak berelasi Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui: Pembiayaan sendiri Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Neto

RECEIVABLES

Less: Unearned income on consumer financing: Less: Joint financing - gross:

2.549.667

2.349.205

1.495.780

1.015.951

Rupiah Related parties

(2.392.020)

(1.979.861)

(1.346.516)

(1.004.499)

Unearned income on consumer financing: Direct financing

(226.328)

(194.852)

(133.356)

(90.777)

Less: Allowance for impairment losses

6.662.534

5.893.135

4.511.545

3.717.616

Net

Seluruh kontrak pembiayaan yang disalurkan Perseroan adalah untuk kendaraan bermotor.

All consumer financing contracts provided by Company are for motor vehicles.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 84 bulan.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12 - 84 months.

40 204





5.

2014

2013

2012

6.064.998 10.106.466 7.007.495 3.599.178 902.754 108.141

10.303.514 7.615.902 4.677.818 1.877.611 230.824 835

7.868.722 5.640.765 3.067.720 1.097.519 175.244 440 -

6.043.192 4.348.173 2.145.918 554.038 42.811 107 -

27.789.032

24.706.504

17.850.410

13.134.239



2014

16% 36%

2014

14% 23%

2013

15% 35%

2012

13% 24%

14% 25%

Car Motorcycle

The aging analysis of consumer receivables - gross are as follows:

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen - bruto adalah sebagai berikut: 30 Juni/ June 30, 2015

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 and onward

Average effective interest rates charged to customers for the six-month period ended 30 June 2015 and years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

2015

RECEIVABLES

31 Desember/December 31

30 Juni/ June 30, 2015

Mobil Sepeda Motor

FINANCING

Installments of consumer financing receivables gross balance as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 which will be received from customers based on the maturity dates are as follows:

Angsuran dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto per 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dan sesudahnya


financing


2013

2012

Belum jatuh tempo

25.835.248

23.285.103

16.763.300

12.130.107

Current

Lewat jatuh tempo: 1 - 90 hari 91 - 120 hari 121 - 180 hari > 180 hari

1.667.087 76.286 187.466 22.945

1.171.956 102.903 130.713 15.829

893.688 73.280 102.920 17.222

843.128 63.505 86.004 11.495

Overdue: 1 - 90 days 91 - 120 days 121 - 180 days > 180 days

27.789.032

24.706.504

17.850.410

13.134.239

41 205





5.

Saldo awal Penyisihan selama periode/ tahun berjalan Penghapusan piutang Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan Saldo akhir

FINANCING

RECEIVABLES

The movements in the allowance for impairment losses for the six-month period ended 30 June 2015 and years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

30 Juni/ June 30, 2015


Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31 2014

2013

2012

194.852

133.356

90.777

62.992

113.511 (102.918)

209.114 (176.030)

150.153 (134.864)

120.117 (117.624)

20.883

28.412

27.290

25.292

Beginning balance Provision made during the period/ year Receivables written-off Recovery from receivables written-off

226.328

194.852

133.356

90.777

Ending balance

Seluruh piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai dan Perseroan telah mencadangkan cadangan kerugian penurunan nilai.

All consumer financing receivables as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 are collectively evaluated for impairment and the Company has provided allowance for impairment losses.

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah masingmasing sebesar 0,1602%, 0,0027%, 0,0189% dan 0,0197% dari saldo piutang pembiayaan konsumen bruto.

The balance of restructured consumer financing receivables as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 each amounted to 0.1602%, 0.0027%, 0.0189% and 0.0197% of the consumer financing receivables balance - gross, respectively.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, piutang pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 14 dan 15 adalah masing-masing sejumlah Rp4.128.556, Rp4.013.436, Rp3.997.095 dan Rp3.384.732.

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 total consumer financing receivables pledged as collateral for bank loans and bonds payable as disclosed in Notes 14 and 15 each amounted to Rp4,128,556, Rp4,013,436, Rp3,997,095 and Rp3,384,732, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible consumer financing receivables.

42 206




PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

6.

30 Juni/ June 30, 2015

FINANCE LEASE RECEIVABLES


2013

2012

Piutang sewa pembiayaan Pihak ketiga Rupiah Piutang sewa pembiayaan bruto Nilai sisa yang terjamin Pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan Simpanan jaminan

895.849 255.069

920.620 236.200

713.332 173.118

385.316 81.789

(129.899) (255.069)

(136.883) (236.200)

(93.641) (173.118)

(55.869) (81.789)

Piutang sewa pembiayaan

765.950

783.737

619.691

329.447


(11.992)

(17.213)

Neto

753.958

766.524

(7.537) 612.154

(1.767) 327.680

Finance lease receivables Third parties Rupiah Finance lease receivable gross Guaranteed residual value Unearned leased income Security deposit Finance lease receivable Allowance for impairments losses Net

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 60 bulan.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12 - 60 months.

Piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

Finance lease receivables - gross have the following settlement agreement:

30 Juni/ June 30, 2015 Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 dan seterusnya


2013

2012

248.715 372.618 200.222 70.101 4.193

458.400 296.360 129.785 35.972 103

368.706 267.864 64.788 11.315 659 -

174.270 135.638 68.781 6.627 -

895.849

920.620

713.332

385.316

The movements in the allowance for impairment losses for the six-month period ended 30 June 2015 and years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 adalah sebagai berikut: 30 Juni/ June 30, 2015

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 and onward


2013

2012

Saldo awal (Pembalikan) penyisihan selama periode/tahun berjalan Penghapusan piutang Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan

17.213

7.537

1.767

(2.121) (3.222)

10.805 (1.684)

6.756 (1.486)

122

555

Saldo akhir

11.992

17.213

43 207

197 1.570 -

Beginning balance (Reversal) provision made during the period/year Receivables written-off

500

-

Recovery of written-off receivables

7.537

1.767

Ending balance




PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

6.

FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

Seluruh piutang sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai dan Perseroan telah mencadangkan cadangan kerugian penurunan nilai.

All finance lease receivables as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 are collectively evaluated for impairment and the Company has provided allowance for impairment losses.

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Average effective interest rates charged to customers for the six-month period ended 30 June 2015 and years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30, 2015

Mobil Alat berat


2014

19% 14%

2014

15% 14%

2012

12,3% 12,3%

10% 12,5%

Car Heavy Equipment

The aging analysis of finance lease receivables gross are as follows:

Analisa umur piutang sewa pembiayaan - bruto adalah sebagai berikut: 30 Juni/ June 30, 2015

2013

19% 14%


2013

2012

Belum jatuh tempo

843.473

846.024

664.369

361.725

Current

Lewat jatuh tempo: 1 - 90 hari 91 - 120 hari 121 - 180 hari > 180 hari

33.751 7.277 6.235 5.113

42.123 2.983 29.490 -

33.347 3.723 1.453 10.440

23.591 -

Overdue: 1 - 90 days 91 - 120 days 121 - 180 days > 180 days

895.849

920.620

713.332

385.316

Pada saat transaksi sewa pembiayaan ditandatangani, penyewa pembiayaan memberikan uang jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewa pembiayaan pada saat transaksi berakhir bila penyewa pembiayaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aset sewa pembiayaan tersebut. Jika penyewa tidak menggunakan hak opsinya, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa pembiayaan.

At the signing of lease contracts, the lessee is required to pay a security deposit, which will be applied against the selling price of the leased asset at the end of the lease term if the lessee exercises his option to purchase the leased asset. Otherwise, the security deposit will be refunded to the lessee.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, dan 2013, piutang sewa pembiayaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 14 dan 15 adalah sejumlah Rp712.729, Rp700.175 dan Rp100.488. Tidak ada piutang sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2012.

As of 30 June 2015, 31 December 2014 and 2013, total finance lease receivables pledged as collateral for bank loans and bonds payable as disclosed in Notes 14 and 15 amounted to Rp700,175 and Rp100,488, Rp712,729, respectively. There were no finance lease receivables pledged as collateral as of 31 December 2012.

44 208




PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

6.

Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible finance lease receivables.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan. 7.

PIUTANG LAIN-LAIN

7. 30 Juni/ June 30, 2015

Pihak ketiga Piutang asuransi Piutang akseptasi klaim Piutang penjualan kendaraan jaminan Piutang koperasi Lain-lain

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Tunas Ridean Tbk

FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

OTHER RECEIVABLES


2013

2012

21.690 16.071

21.729 3.499

19.279 -

4.676 124 6.408

12.105 133 6.455

3.014 152 5.101

48.969

43.921

27.546

(794)

(794)

Third parties Insurance receivables Claim acceptance receivables Receivables from sales of collateral 622 vehicle 318 Receivables from “koperasi” 1.646 Others

8.898 -

11.484

(813)

(979)

48.175

43.127

26.733

10.505

302.391

283.675

222.565

110.753

26.173 620

36.031 620

620

620

329.184

320.326

223.185

111.373

377.359

363.453

249.918

121.878

Less: Allowance for impairment losses Related parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Tunas Ridean Tbk

Lihat catatan 24a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 24a for details of balances and transactions with related parties.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses losses for the six-month period ended 30 June 2015 and years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

30 Juni/ June 30, 2015 Saldo awal Pembalikan selama periode/ tahun berjalan

794

Saldo akhir

794


-

2013

2012

813

979

1.195

(19)

(166)

(216)

794

813

979

Beginning balance Reversal made during the period/ year Ending balance

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible receivables.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. 45 209




PERPAJAKAN a.

8.

Tagihan kelebihan pajak

a.

Pajak pertambahan nilai -2006

2014 -

-

1.926

-

-

-

1.926

b. 2014

2012

8.231 7.543

4.504 6.533

10.656 5.177

12.578 3.167

15.774

11.037

15.833

15.745


Corporate income tax (refer to Note 8d) Article 25

Tax expense

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31 (Disajikan kembali/As restated)

2014 (tidak diaudit/ unaudited) (Disajikan kembali/ as restated)

2014

2013

2012

762 49.831 1.182

2.389 37.325 (199)

3.960 77.455 (3.138)

1.405 62.553 (3.111)

1.325 40.345 (2.644)

51.775

39.515

78.277

60.847

39.026




2015

Current - final Current - non final Deferred (refer to Note 8c)

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company’s income before tax expense are as follows:

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Laba sebelum beban pajak

Current tax liabilities

2013

c.

2015

Value added tax -2006


Beban pajak

Kini - final Kini - non final Tangguhan (lihat Catatan 8c)

2012

-

30 Juni/ June 30, 2015

c.

2013

Utang pajak kini

Pajak penghasilan badan (lihat Catatan 8d) Pasal 25

Claim for tax refund


30 Juni/ June 30, 2015

b.

TAXATION

2014

2013

2012

204.548

152.153

312.323

237.329

155.651

Income before tax expense

Pajak dihitung pada tarif pajak Penghasilan bunga dikenakan pajak final Beban yang tidak dapat dikurangkan Pajak penghasilan pasal 4 (2) - final Penyesuaian pajak tangguhan

51.137

38.038

78.081

59.332

38.912

(953)

(2.986)

(4.949)

(1.757)

(1.656)

Tax calculated at tax rates Interest income subject to final tax

829

2.074

1.185

1.867

472

Non-deductible expenses

762

2.389

3.960

1.405

1.325

Income tax article 4 (2) - final

-

-

-

-

Beban pajak

51.775

39.515

78.277

60.847

46 210

(27) 39.026

Adjustment on deferred tax Tax expense




PERPAJAKAN (lanjutan) c.

8.

Beban pajak (lanjutan)

c.


Koreksi fiskal: Beda temporer Penyisihan kerugian penurunan nilai Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal Penyisihan imbalan kerja karyawan Penyisihan bonus Penyisihan suspend



2015 204.548

Tax expense (continued) Reconciliation between income before tax expense, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows:

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:


TAXATION (continued)

2014

152.153

2013

312.323

2012

237.329

155.651

Income before tax expense Fiscal corrections: Temporary differences

910 3.530 (9.600) 431 (4.729)

(19)

(19)

4.562

(359)

2.089 (5.839) -

(166) 1.842

(216) (545)

4.139 7.642 1.150

2.310 8.458 -

2.228 9.000 -

793

12.553

12.444

10.467

Provision for impairment losses Difference in net book value between commercial and fiscal Provision for employee benefits Provision for bonus Provision for suspend

Beda tetap Beban yang tidak dapat dikurangkan Penghasilan bunga dikenakan pajak final

3.315

8.294

4.741

7.467

1.888

(3.812)

(11.941)

(19.798)

(7.026)

(6.626)

Interest income subject to final tax

Penghasilan kena pajak

(497) 199.322

(3.647) 149.299

(15.057) 309.819

441 250.214

(4.738) 161.380

Taxable income

49.831

37.325

77.455

62.553

40.345

(41.600)

(33.174)

(1.567) (71.384)

(205) (51.692)

(14) (27.753)

8.231

4.151

4.504

10.656

12.578

Corporate income tax payable

3.812

11.941

19.798

7.026

6.626

Interest income subject to final tax

762

2.389

3.960

1.405

1.325

(762)

(2.389)

(3.960)

(1.405)

(1.325)

Beban pajak Dikurangi: Pajak dibayar dimuka Pasal 23 Pasal 25 Utang pajak penghasilan badan Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final Pajak penghasilan pasal 4 (2) - final Dikurangi: Pajak dibayar di muka

-

-

-

-

Permanent differences Non-deductible expenses

Tax expense Less: Prepaid taxes Article 23 Article 25

Income tax article 4 (2) - final Less: Prepaid tax

-

Taxable income which is a result from the reconciliation for the year 2014, 2013 and 2012 will be used as basis in submission of the Company’s Annual Corporate Tax Return.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2015, 2014, 2013 dan 2012 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

47 211




PERPAJAKAN (lanjutan) d.

8.

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan - neto

TAXATION (continued) d.

Deferred tax assets/(liabilities) - net

30 Juni/June 30, 2015

Saldo awal/ Beginning balance Aset pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Cadangan kerugian penurunan nilai Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal Penyisihan imbalan kerja karyawan Penyisihan bonus Penyisihan suspend Aset pajak tangguhan dampak dari ekuitas Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan

Manfaat (beban) pajak tangguhan/ Deferred tax income (expenses)

Saldo akhir/ Ending balance

Penyesuaian/ Adjustment

198

-

-

198

307

227

-

534

-

4.174 4.375 396

3.291 6.775 288

883 (2.400) 108

Deferred tax assets effect from statement of profit or loss and other comprehensive income Allowance for impairment losses Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal Provision for employee benefits Provision for bonus Provision for suspend Deferred tax assets effect from equity

2.026

2.492

-

4.518

12.885

1.310

-

14.195

Actuarial loss on employee benefits liabilities

31 Desember/December 31, 2014 (Disajikan kembali/as restated)

Saldo awal/ Beginning balance Aset pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Cadangan kerugian penurunan nilai Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal Penyisihan imbalan kerja karyawan Penyisihan bonus Penyisihan suspend Aset pajak tangguhan dampak dari ekuitas Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan

Manfaat (beban) pajak tangguhan/ Deferred tax income (expenses)



203

(5)

-

198

397

(90)

-

307

-

3.291 6.775 288

2.257 4.864 -

1.034 1.911 288

Deferred tax assets effect from statement of profit or loss and other comprehensive income Allowance for impairment losses Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal Provision for employee benefits Provision for bonus Provision for suspend Deferred tax assets effect from equity

701

1.325

-

2.026

8.422

4.463

-

12.885

48 212





PERPAJAKAN (lanjutan) d.

Aset/(liabilitas) (lanjutan)

8.

pajak

tangguhan

-

neto

TAXATION (continued) d.

Deferred tax (continued)

assets/(liabilities)

-

net

31 Desember/December 31, 2013 (Disajikan kembali/as restated) Manfaat (beban) pajak tangguhan/ Deferred tax income (expenses)

Saldo awal/ Beginning balance Aset pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Cadangan kerugian penurunan nilai Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal Penyisihan imbalan kerja karyawan Penyisihan bonus Aset pajak tangguhan dampak dari ekuitas Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan



245

(42)

-

203

(63)

460

-

397

579 2.114

-

2.257 4.864

1.678 2.750

Deferred tax assets effect from statements of profit or loss and other comprehensive income Allowance for impairment losses Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal Provision for employee benefits Provision for bonus Deferred tax assets effect from equity

1.513 6.123

(812) 2.299

-

701

-

8.422


31 Desember/December 31, 2012 (Disajikan kembali/as restated) Manfaat (beban) pajak tangguhan/ Deferred tax income (expenses)

Saldo awal/ Beginning balance Aset pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Cadangan kerugian penurunan nilai Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal Penyisihan imbalan kerja karyawan Penyisihan bonus Aset pajak tangguhan dampak dari ekuitas Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan



299

(54)

-

46

(136)

27

1.121 500

557 2.250

-

245 (63) 1.678 2.750

Deferred tax assets effect from statements of profit or loss and other comprehensive income Allowance for impairment losses Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal Provision for employee benefits Provision for bonus Deferred tax assets effect from equity

658

855

-

1.513

2.624

3.472

27

6.123

49 213





PERPAJAKAN (lanjutan) e.

8.

Surat ketetapan pajak

TAXATION (continued) e.

Tax assessment letter

Tahun pajak 2006

Fiscal year 2006

Pada bulan September 2008, Perseroan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar atas pajak penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2006 sebesar Rp6.588 dari sejumlah Rp6.574 yang diklaim oleh Perseroan dan ketetapan kurang bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh 23 dan PPh 21 sebesar Rp16.026. Perseroan membayarkan sejumlah Rp9.438 setelah mengurangkan dengan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan pada bulan Oktober 2008. Perseroan tidak menyetujui SKPKB PPN tahun pajak 2006 dan mengajukan keberatan atas sebagian ketetapan ini sebesar Rp16.012 pada tanggal 10 Desember 2008.

In September 2008, the Company received a tax assessment letter for fiscal year 2006 confirming an overpayment of corporate income tax amounting to Rp6,588 out of Rp6,574 claimed by the Company and underpayment of VAT, income tax article 23 and 21 amounting to Rp16,026. The Company paid the amount of Rp9,438 after offsetting with overpayment of corporate income tax in October 2008. The Company did not agree with the tax underpayment of VAT for fiscal year 2006 and submitted an objection against part of these assessments amounting to Rp16,012 on 10 December 2008.

Pada tanggal 2 Oktober 2009, Perseroan telah menerima Keputusan Kantor Pajak berkaitan dengan pengurangan sanksi administrasi atas PPN untuk tahun pajak 2006 sebesar Rp15.

On 2 October 2009, the Company accepted the Tax Office Decision in relation to the reduction in 2006 VAT administration sanction of Rp15.

Pada tanggal 21 Oktober 2009, Kantor Pajak menolak semua sisa keberatan Perseroan. Perseroan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Oktober 2009. Pengadilan Pajak mengabulkan banding yang diajukan oleh Perseroan melalui suratnya No. PUT.29774/PP/M/XVII/16/2011 dan PUT.29775/PP/M/XVII/16/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang membatalkan koreksi kantor pajak mengenai objek Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan kendaraan jaminan dan diskon asuransi, dimana Pengadilan Pajak memutuskan bahwa penjualan kendaraan jaminan dan diskon asuransi bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perseroan memperoleh surat restitusi pajak tertanggal 9 Mei 2011 dan menerima pembayaran dari Kantor Pajak sejumlah Rp14.071 dan bunga sebesar Rp6.754.

On 21 October 2009, the Tax Office rejected all of the Company’s remaining objections. The Company submitted an appeal to the tax court on 29 October 2009. The Tax Court accepted the Company’s appeal through its letter No. PUT.29774/PP/M/XVII/16/2011 and PUT.29775/PP/M/XVII/16/2011 dated 15 March 2011 which cancelled the Tax Office’s assessment concerning VAT on sale of repossessed collateral and insurance discount, whereby the Tax Court decided that sale of repossessed collateral and insurance discount were not subject to VAT. The Company obtained a tax refund letter dated 9 May 2011 and then received the tax refund from the Tax Office amounting Rp14,071 and interest of Rp6,754.

Kantor Pajak telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2011. Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Kantor Pajak tersebut dengan surat putusan No. 749/B/PK/PJK/2011 tanggal 2 Agustus 2012.

The Tax Office has filed a Judicial Review to the Supreme Court on 30 June 2011. The Supreme Court has rejected the appeal for Judicial Review from the Tax Office with its decision letters No. 749/B/PK/PJK/2011 dated 2 August 2012. 50 214





8.

Surat ketetapan pajak (lanjutan)


Tax assessment letter (continued)

Tahun pajak 2006 (lanjutan)

Fiscal year 2006 (continued)

Perseroan memperoleh surat restitusi pajak perihal pengurangan denda untuk tahun pajak 2006 tertanggal 22 Agustus 2013 dan menerima pembayaran dari Kantor Pajak sejumlah Rp1.930.

The Company obtained a tax refund letter regarding deduction of tax penalty for fiscal year 2006 dated 22 August 2013 and then received the tax refund from the Tax Office to a total amount of Rp1,930.

Tahun pajak 2005

Fiscal year 2005

Pada tahun 2007, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas berbagai macam pajak yang menghasilkan jumlah kurang bayar sebesar Rp4.037 dibandingkan Rp1.633 pajak lebih bayar yang diklaim sebelumnya oleh Perseroan. Perseroan tidak menyetujui ketetapan kurang bayar sebesar Rp5.670 dan telah mengajukan surat keberatan ke Kantor Pajak pada bulan Juni 2007.

In 2007, the Company received an underpayment tax assessment letter on various taxes which resulted in net tax underpayment of Rp4,037 compared to overpayment of Rp1,633 previously claimed by the Company. The Company disagreed with the underpayment assessment amounting to Rp5,670 and submitted an objection letter to the Tax Office in June 2007.

Pada bulan Juni 2007, Perseroan juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas pajak penghasilan badan sebesar Rp893 untuk tahun pajak 2005 dibandingkan Rp4.019 yang diklaim sebelumnya oleh Perseroan. Perseroan tidak menyetujui ketetapan lebih bayar sebesar Rp3.116 dan juga telah mengajukan surat keberatan ke Kantor Pajak pada bulan Juni 2007.

In June 2007, the Company also received a tax assessment letter confirming a corporate income tax overpayment amounting to Rp893 for fiscal year 2005 compared to overpayment of Rp4,019 previously claimed by the Company. The Company disagreed with the assessment amounting to Rp3,116 and submitted an objection letter to the Tax Office in June 2007.

Perseroan telah membayar seluruh kurang bayar tersebut setelah dikurangi dengan penerimaan restitusi pajak penghasilan badan sebesar Rp3.144 pada tanggal 23 April 2008. Jumlah sebesar Rp4.393 telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2007.

The Company paid all tax underpayment after deduction of the corporate income tax overpayment amounting to Rp3,144 on 23 April 2008. Total tax expenses of Rp4,393 were charged to the 2007 statement of profit or loss and other comprehensive income.

Pada bulan Juni 2008, Kantor Pajak memutuskan hanya menerima keberatan Perseroan sebesar Rp133 atas PPh badan dan PPh Pasal 21 untuk tahun fiskal 2005. Pada tanggal 3 September 2008, Perseroan tidak setuju atas hasil tersebut dan telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

In June 2008, the Tax Authority decided to only accept Rp133 of the Company’s objection on the net overpayment of corporate income tax and income tax article 21 for fiscal year 2005. On 3 September 2008, the Company disagreed with this result and submitted an appeal to the Tax Court.

51 215





f.

8.

Surat ketetapan pajak (lanjutan)


Tax assessment letter (continued)

Tahun pajak 2005 (lanjutan)

Fiscal year 2005 (continued)

Pengadilan Pajak mengabulkan banding yang diajukan oleh Perseroan melalui suratnya No. 19118/PP/M/XVII/16/2009 dan 19119/PP/M/XVII tanggal 28 Juli 2009 yang membatalkan koreksi kantor pajak mengenai objek Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan kendaraan jaminan, dimana Pengadilan Pajak memutuskan bahwa penjualan kendaraan jaminan bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai karena penyerahan aset terjadi dari konsumen kepada pemilik baru. Perseroan memperoleh surat restitusi pajak tertanggal 19 Agustus 2009 dan menerima pembayaran dari Kantor Pajak sejumlah Rp9.715 (termasuk bunga sebesar Rp1.628). Pada tanggal 9 November 2009, Perseroan telah menerima Keputusan Kantor Pajak dengan pengurangan sanksi berkaitan administrasi atas PPN untuk tahun pajak 2005 sejumlah Rp523. Sehingga, secara keseluruhan pada tahun 2009 Perseroan telah menerima restitusi pajak sejumlah Rp10.238 untuk tahun pajak 2005.

The Tax Court accepted the Company’s appeal through its letter No. 19118/PP/M/XVII/16/2009 and 19119/PP/M/XVII dated 28 July 2009 which cancelled the Tax Office’s assessment concerning VAT on sale of repossessed collateral, whereby the Tax Court decided that sale of repossessed collateral was not subject to VAT due to the transfer of assets being from the consumer (debtor) to new owner. The Company obtained a tax refund letter dated 19 August 2009 and then received the tax refund from the Tax Office to a total amount of Rp9,715 (including Rp1,628 interest). In addition, on 9 November 2009, the Company accepted the Tax Office Decision in relation to the deduction of administration sanction for VAT fiscal year 2005 amounting to Rp523. Therefore, the Company received a tax refund amounting to Rp10,238 for fiscal year 2005.

Kantor Pajak telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 17 November 2009. Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Kantor Pajak tersebut dengan surat putusan No. 124/B/PK/PJK/2010 tanggal 7 Juni 2011 dan No. 126/B/PK/PJK/2010 tanggal 22 September 2011.

The Tax Office has filed a Judicial Review to the Supreme Court on 17 November 2009. The Supreme Court has rejected the appeal for Judicial Review from the Tax Office with its decision letter No. 124/B/PK/PJK/2010 dated 7 June, 2011 and decision letter No. 126/B/PK/PJK/2010 dated 22 September 2011.

Administrasi

f.

Administration Under the Taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2007 and before, this period is within ten years from the time the tax becomes due, but no later than 2013, while for fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years from the time the tax becomes due.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak. 52 216




ASET TETAP

9.

FIXED ASSETS

30 Juni/June 30, 2015 1 Januari/ January 1 Aset tetap Kepemilikan langsung Harga perolehan Tanah Bangunan Kendaraan Perabotan dan peralatan kantor Renovasi bangunan sewa Aset dalam pengerjaan

Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan kantor Renovasi bangunan sewa

Nilai buku neto

Penambahan/ Additions

(Pengurangan)/ (Deductions)

Reklasifikasi/ Reclassifications

30 Juni/ June 30

21.779 17.569 6 62.132 18.786 -

15 10.789 1.259 8.875

(694) -

-

21.779 17.584 6 72.227 20.045 8.875

120.272

20.938

(694)

-

140.516

(2.262) (1) (31.132) (12.346)

(811) (1) (5.454) (2.075)

693 -

-

(3.073) (2) (35.893) (14.421)

(45.741)

(8.341)

693

-

(53.389)

74.531

87.127

Fixed assets Direct ownership Cost Land Buildings Vehicles Furniture and office equipment Leasehold improvement Construction in progress

Accumulated depreciation Buildings Vehicles Furniture and office equipment Leasehold improvement

Net book value

31 Desember/December 31, 2014 1 Januari/ January 1 Aset tetap Kepemilikan langsung Harga perolehan Tanah Bangunan Kendaraan Perabotan dan peralatan kantor Renovasi bangunan sewa Aset dalam pengerjaan


Nilai buku neto




15.518 9.339 (24.857)

31 Desember/ December 31

6.261 8.093 43.961 12.929 8.620

137 6 20.237 5.857 16.237

(2.066) -

79.864

42.474

(2.066)

-

120.272

(1.830) (25.176) (8.852)

(432) (1) (8.015) (3.494)

2.059 -

-

(2.262) (1) (31.132) (12.346)

(35.858)

(11.942)

2.059

-

(45.741)

44.006

21.779 17.569 6 62.132 18.786 -

74.531



Net book value




3.190 3.470 480 34.689 8.722 3.037

3.947 9.803 4.207 9.425

(95) (480) (531) -

53.588

27.382

(1.106)

53 217


3.071 771 (3.842) -


6.261 8.093 43.961 12.929 8.620 79.864





ASET TETAP (lanjutan)

9.

FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/December 31, 2013 (lanjutan/continued) 1 Januari/ January 1 Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan kantor Renovasi bangunan sewa

Nilai buku neto





(1.560) (304) (19.684) (4.179)

(306) (6.023) (4.673)

36 304 531 -

-

(1.830) (25.176) (8.852)

(25.727)

(11.002)

871

-

(35.858)

27.861

44.006


Net book value






92 2.070 1.450 31.210 7.793 -

3.098 1.400 5.468 929 3.037

(970) (1.989) -

-

3.190 3.470 480 34.689 8.722 3.037

42.615

13.932

(2.959)

-

53.588

(1.445) (733) (17.179) (2.344)

(115) (258) (4.487) (1.835)

687 1.982 -

-

(1.560) (304) (19.684) (4.179)

2.669

-

(25.727)

(21.701) Nilai buku neto


(6.695)

20.914

27.861



Net book value

Details of construction in progress are as follows:

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut: 30 Juni/June 30, 2015 Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion

Jumlah/ Amount Renovasi dalam penyelesaian untuk pembukaan jaringan usaha baru

8.875

Persentase penyelesaian/ Percentage of completion

2015

90,00%

Renovation in progress for new business networks

8.875

31 Desember/December 31, 2013 Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion


8.620

2014

8.620

54 218


75% - 95%






9.


31 Desember/December 31, 2012 Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion


3.037


2013


75% - 95%

3.037

Seluruh aset tetap kepemilikan langsung kecuali tanah, telah diasuransikan dengan, PT Asuransi Raksa Pratikara (pihak ketiga) dengan jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp84.250 pada tanggal 30 Juni 2015, PT Mandiri AXA General Insurance (pihak berelasi) sebesar Rp98.845 dan PT Asuransi Adira Dinamika (pihak ketiga) sebesar Rp73.680 dan Rp49.655 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang menurut manajemen cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian karena kebakaran, kebanjiran, huru-hara dan gempa bumi.

Direct ownership fixed assets, except for land, are insured with a third party, PT Asuransi Raksa Pratikara (third party), for a sum insured of Rp84,250 as of 30 June 2015, PT Mandiri AXA General Insurance (related party) for a sum insured of Rp98,845 and PT Asuransi Adira Dinamika (third party) for a sum insured of Rp73,680 and Rp49,655 as of 31 December 2014, 2013 and 2012, respectively which according to the management is sufficient to cover possible losses due to fire, flood, public disorder/riots and earthquake.

Tanah Perseroan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) yang mempunyai masa manfaat selama 20 sampai dengan 30 tahun yang akan jatuh tempo antara 21 Oktober 2017 sampai dengan 24 September 2027. Manajemen berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Land is held in the form of certificates of Hak Guna Bangunan (“HGB”) which have useful lives of 20 to 30 years, which will be due ranging from 21 October 2017 to 24 September 2027. Management believes that the HGB can be renewed or extended upon expiration.

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on disposal of fixed assets are as follows:



2014 (tidak diaudit/ unaudited)

2015

2014

2013

2012

Hasil pelepasan aset tetap Nilai buku aset tetap

14 (1)

181 (127)

117 (7)

398 (235)

510 (283)

Laba atas pelepasan aset tetap

13

54

110

163

227

Proceed from disposal of fixed assets Book value Gain on disposal of fixed assets

Gain on disposal of fixed assets is recognized as part of “other income” in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Keuntungan atas pelepasan aset tetap diakui sebagai bagian dari “pendapatan lain-lain” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

55 219





9.


Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Management believes that there is no impairment of Company’s fixed assets as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jumlah bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp24.014, Rp22.420, Rp15.013 dan Rp8.946.

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp24,014, Rp22,420, Rp15,013 and Rp8,946, respectively.

Tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan atas pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

There were no fixed assets pledged as collateral for bank loans as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012.

10. ASET LAIN-LAIN

10. OTHER ASSETS 30 Juni/ June 30, 2015

Pihak ketiga Setoran dalam perjalanan Sewa dibayar di muka Asuransi dibayar di muka Piutang bunga Piutang karyawan Perbaikan dan pemeliharaan dibayar di muka Lain-lain Pihak berelasi Sewa dibayar di muka


2013

2012

21.213 15.748 3.875 218 198

12.772 16.137 418 241 119

4.989 11.069 102 220 135

6.256 6.147 3.292 175 256

121 12.392

138 7.020

282 5.624

53.765

36.845

22.421

20.408

844

966

442

417

54.609

37.811

22.863

20.825

Third parties Deposit in transit Prepaid rent Prepaid insurance Interest receivable Employee receivables

476 Prepaid service and maintenance 3.806 Others Related parties Prepaid rent

Lain-lain merupakan persediaan materai Perseroan dan uang jaminan untuk penggunaan listrik, air dan telepon yang berkaitan dengan sewa gedung.

Others mainly represent the Company’s stamp duty and security deposits for electricity, water and telephone usage related to building rent.

Lihat Catatan 24a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 24a for details of balances and transactions with related parties.

11. UTANG USAHA

11. TRADE PAYABLES 30 Juni/ June 30, 2015

Pihak ketiga Utang kendaraan Utang asuransi


2013

2012

320.624 96.130

436.236 87.282

197.815 62.983

249.456 42.808

416.754

523.518

260.798

292.264

56 220

Third parties Vehicle payables Insurance payables


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


11. UTANG USAHA (lanjutan)

11. TRADE PAYABLES (continued) Trade payables represent payables to suppliers for motor vehicle financing and payables to insurance companies in relation to motor vehicle financing.

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor dan utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor. 12. UTANG LAIN-LAIN

12. OTHER PAYABLES 30 Juni/ June 30, 2015

Pihak ketiga Titipan konsumen Liabilitas pajak Pasal 21 Pasal 23 PPh Final PPN keluaran Lain-lain

Pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk.


2013

2012

27.023

37.230

13.565

9.843

4.434 860 119 17.968 42.847

6.043 924 188 19.292 20.928

7.243 1.498 21 2 5.203

4.777 1.107 15 4.218

93.251

84.605

27.532

19.960

78.101 240

53.559 240

134.665 240

46.310 240

78.341

53.799

134.905

46.550

171.592

138.404

162.437

66.510

Third parties Customer deposits Tax liabilities Article 21 Article 23 Final Tax VAT out Others

Related parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk.

Titipan konsumen terutama berhubungan dengan cicilan pembayaran piutang pembiayaan konsumen yang masih dalam proses identifikasi.

Customer deposits represent installment of consumer financing receivables which are still in identification process.

Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan biaya notaris, fidusia, dan pembelian aset tetap.

Others mainly consist of payables to third parties related to notary fee, fiduciary, and purchasing of fixed assets.

Lihat Catatan 24b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 24b for details of balances and transactions with related parties.

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 30 Juni/ June 30, 2015

13. ACCRUED EXPENSES 31 Desember/December 31 2014

2013

2012

Pihak ketiga Gaji dan tunjangan Bunga yang masih harus dibayar Promosi Telepon Perbaikan dan pemeliharaan Lain-lain

27.666 18.759 16.963 1.324 1.427 10.985

29.068 20.963 28.819 1.409 833 9.243

21.624 17.673 16.419 1.166 538 5.644

11.955 15.797 2.276 1.025 470 4.237

Third parties Salaries and allowances Accrued interest Promotion Telephone Repairs and maintenance Others

Pihak berelasi Bunga yang masih harus dibayar

4.285

4.060

2.647

2.528

Related parties Accrued interest

81.409

94.395

65.711

38.288

Others mainly consist of accrued proffesional fees, utilities, entertainment and Electronic Data Capture (EDC) rent.

Lain-lain terutama terdiri dari beban yang masih harus dibayar jasa profesional, listrik dan air, jamuan dan sewa Electronic Data Capture (EDC). 57 221




14. PINJAMAN BANK

14. BANK LOANS 31 Desember/December 31

30 Juni/ June 30, 2015 Revolving Non revolving

Biaya provisi yang belum diamortisasi

2014

2013

2012

668.013 4.591.574

199.940 4.105.864

652.976 2.602.851

843.865 1.860.271

5.259.587

4.305.804

3.255.827

2.704.136

(15.017)

(14.662)

5.244.570

4.291.142

3.241.063

Jumlah fasilitas yang ditarik/ Withdrawn facility amount 30 Juni/ June 30, 2015

(14.764)

(14.136)

Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility

31 Desember/ 30 Juni/ December 31, 2014 June 30, 2015

Revolving Rupiah Pihak ketiga /Third parties PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

PT HSBC Indonesia Tbk

Unamortized provision cost

2.690.000

Jumlah pinjaman/ Loan amount


Revolving Non revolving

55.000

-

-

-

100.000

-

100.000

-


Maret/ March 2016 Juli/ July 2015

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

-

-

100.000

-

-

-

Juli/ July 2015 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016

-

Juli/ July 2015

-

150.000

-

-


150.000

-

-

-

Maret/ March 2016

PT Bank Panin Tbk

300.000

-

-

-

Mei/ May 2016

Jumlah /Total Revolving

955.000

-

150.000

-

-

17.980

-

222

-

Revolving Rupiah Pihak berelasi/Related parties PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk

-

-

557

-

12

-

-

12.576

-

394

-

-

3.305

-

132

-

-

2.848

-

137

Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Agustus/ August 2015

-

2.496

-

172

8.287

8.287

-

1.033

1.654

1.654

-

186

4.913

4.913

-

289

17.244

17.244

68

1.783

4.101

4.101

56

592

27.227

27.227

752

4.491

58 222

-

Januari/ January 2015 Februari/ February 2015 Maret/ March 2015 Maret/ March 2015 April/ April 2015 Mei/ May 2015 Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Agustus/ August 2015




14. PINJAMAN BANK (lanjutan)

14. BANK LOANS (continued) Jumlah fasilitas yang ditarik/ Withdrawn facility amount 30 Juni/ June 30, 2015






Revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi (lanjutan)/Related parties (continued) PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk (lanjutan/continued)


2.752

-

1.919

-

5.529

5.529

666

1.457

10.337

10.337

2.372

4.401

1.115

1.115

177

497

Agustus/ August 2015 Agustus/ August 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 Februari/ February 2016 Februari/ February 2016 April/ April 2016 Mei/ May 2016 Juni/ June 2016

-

244

-

18

-

-

624

-

255

1.719

-

1.396

-

April/ April 2016 Juni/ June 2016 Agustus/ August 2015

8.878

8.878

265

1.502

685

685

27

116

22.657

22.657

1.020

4.198

13.360

13.360

711

2.569

16.256

16.256

813

3.058

946

-

147

-

24.774

24.774

1.607

4.939

20.262

20.262

1.323

4.025

3.848

3.848

198

628

6.937

6.937

579

1.851

10.007

10.007

1.173

2.807

51.635

51.635

4.053

11.176

1.627

-

959

-

4.248

-

4.248

-

225.473

-

-

-

49.000

49.000

41.932

49.000

49.000

49.000

41.932

49.000

49.000

49.000

41.932

49.000

49.000

-

43.138

-

49.000

-

43.138

-

49.000

-

43.138

-

49.000

-

44.332

-

49.000

-

44.332

-

49.000

-

45.516

-

49.000

-

45.516

-

20.000

-

18.578

-

40.000

-

40.000

-

59 223

Desember/ December 2017 Desember/ December 2017 Desember/ December 2017 Januari/ January 2018 Januari/ January 2018 Januari/ January 2018 Februari/ February 2018 Februari/ February 2018 Maret/ March 2018 Maret/ March 2018 Maret/ March 2018 Juni/ June 2018

Agustus/ August 2015 Agustus/ August 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 April/ April 2016 Mei/ May 2016 Juni/ June 2016 April/ April 2015 Mei/ May 2015 Desember/ December 2017 Desember/ December 2017 Desember/ December 2017 -











Revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi (lanjutan)/Related parties (continued) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan/continued)

Jumlah/Total revolving

6.515

-

-

-

300.000

-

-

-

1.352.986

447.336

518.013

199.940

2.307.986

447.336

668.013

199.940

64.000

64.000

-

10.667

30.000

30.000

-

5.000

25.000

25.000

694

4.861

20.000

20.000

556

3.889

Non revolving Rupiah Pihak ketiga /Third parties PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Commonwealth

31.000

31.000

861

6.028

50.000

50.000

2.778

11.111

15.000

15.000

1.250

3.750

15.000

15.000

1.667

4.167

75.000

75.000

14.583

27.083

25.000

25.000

4.861

9.028

75.000

75.000

16.667

29.167

50.000

50.000

12.500

20.833

75.000

75.000

18.750

31.250

250.000

250.000

104.167

145.833

155.000

155.000

64.583

90.416

70.000

70.000

26.250

43.750

100.000

-

100.000

-

150.000

-

150.000

-

150.000

-

150.000

-

100.000

-

-

-

30.000

30.000

7.500

12.500

35.000

35.000

8.750

14.583

65.000

65.000

18.056

28.889

50.000

50.000

33.333

41.667

19.000

19.000

12.667

15.833

60 224

Desember/ December 2015 Desember/ December 2015

-

Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Agustus/ August 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Februari/ February 2016 Maret/ March 2016 Maret/ March 2016 September/ September 2016 September/ September 2016 Maret/ March 2016 Juni/ June 2017 Juni/ June 2017 Juni/ June 2017 Maret/ March 2016

Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Agustus/ August 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Februari/ February 2016 Maret/ March 2016 Maret/ March 2016 September/ September 2016 September/ September 2016 Maret/ March 2016

Maret/ March 2016 Maret/ March 2016 April/ April 2016 Juni/ June 2017 Juni/ June 2017

Maret/ March 2016 Maret/ March 2016 April/ April 2016 Juni/ June 2017 Juni/ June 2017

-











Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak ketiga (lanjutan)/Third parties (continued) PT Bank Panin Tbk

-

97.000

-

5.389

-

-

30.000

-

2.500

-

-

20.000

-

2.222

-

-

53.000

-

7.361

September/ September 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2016 Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Maret/ March 2016 Maret/ March 2017 Maret/ March 2016 Maret/ March 2016 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Agustus/ August 2016 Agustus/ August 2016 Desember/ December 2016 Maret/ March 2017 Maret/ March 2017 Maret/ March 2017 Mei/ May 2017 Juni/ June 2017 Juni/ June 2017 Juni/ June 2017

50.000

50.000

4.167

12.500

60.000

60.000

5.000

15.000

60.000

60.000

6.667

16.667

28.400

28.400

3.156

7.889

19.000

19.000

2.639

5.806

27.000

27.000

4.500

9.000

45.000

45.000

7.500

15.000

70.000

70.000

11.667

23.333

11.500

11.500

1.917

3.833

20.000

20.000

7.500

10.000

60.000

60.000

11.667

21.667

25.000

25.000

4.861

9.028

22.500

22.500

4.375

8.125

56.000

56.000

14.000

23.333

50.000

50.000

21.875

28.125

85.000

85.000

21.250

35.417

59.000

59.000

14.750

24.583

10.000

10.000

3.333

5.000

50.000

50.000

16.667

25.000

40.000

40.000

13.333

20.000

125.000

125.000

48.611

69.444

75.000

75.000

29.167

41.667

10.000

10.000

5.000

6.667

200.000

200.000

116.667

150.000

190.000

190.000

110.833

142.500

100.000

100.000

58.333

75.000

10.000

10.000

6.389

8.055

80.000

80.000

53.333

66.667

120.000

120.000

80.000

100.000

200.000

200.000

133.333

166.667

61 225

Februari/ February 2015 Maret/ March 2015 April/ April 2015 Mei/ May 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2016 Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Maret/ March 2016 Maret/ March 2017 Maret/ March 2016 Maret/ March 2016 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Agustus/ August 2016 Agustus/ August 2016 Desember/ December 2016 Maret/ March 2017 Maret/ March 2017 Maret/ March 2017 Mei/ May 2017 Juni/ June 2017 Juni/ June 2017 Juni/ June 2017










Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak ketiga (lanjutan)/Third parties (continued)


150.000

-

150.000

-

100.000

-

100.000

-

Agustus/ August 2017 September/ September 2017 Desember/ December 2018 Desember/ December 2017 Desember/ December 2017 Desember/ December 2017 Januari/ January 2019 Januari/ January 2019 Mei/ May 2018 Mei/ May 2018 Mei/ May 2018 Juni/ June 2018 Juni/ June 2018 Juni/ June 2018 Juni/ June 2018

PT Bank OCBC NISP Tbk

-

40.000

-

2.222

-

Bank Of China Limited, Cabang Jakarta Jakarta Branch

-

10.000

-

1.667

-

-

10.000

-

1.667

Juni/ June 2016 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015

Februari/ February 2015 Februari/ February 2015 Juni/ June 2016 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015



Maret/ March 2018 April/ April 2018

-

PT Bank Panin Tbk (lanjutan/continued)

PT Bank CTBC Indonesia


40.000

40.000

28.889

35.555

50.000

50.000

37.500

45.833

200.000

200.000

175.000

200.000

50.000

50.000

41.667

50.000

50.000

50.000

41.667

50.000

70.000

70.000

58.333

70.000

100.000

-

91.489

-

30.000

-

28.043

-

100.000

-

97.222

-

100.000

-

97.222

-

100.000

-

97.222

-

100.000

-

100.000

-

100.000

-

100.000

-

8.500

8.500

4.250

6.375

22.500

22.500

7.500

18.750

30.000

30.000

10.000

25.000

69.000

69.000

28.750

63.250

20.000

20.000

16.667

20.000

80.000

80.000

66.667

80.000

50.000

-

46.445

-

50.000

-

47.641

-

5.352.400

4.132.400

3.045.137

2.394.069

62 226

Agustus/ August 2017 September/ September 2017 Desember/ December 2018 Desember/ December 2017 Desember/ December 2017 Desember/ December 2017 Februari/ February 2015

-











Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi/ Related parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

.

-

10.000

-

642

-

-

10.000

-

1.564

Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Januari/ January 2016 April/ April 2016

-

8.500

-

1.330

11.000

11.000

1.382

3.375

11.000

11.000

1.373

3.358

6.000

6.000

749

1.832

70.000

70.000

8.739

21.368

28.000

28.000

4.354

9.368

22.500

22.500

3.498

7.527

7.000

7.000

1.088

2.342

64.000

64.000

11.897

23.272

17.300

17.300

3.216

6.291

4.900

4.900

911

1.782

10.000

10.000

2.161

3.925

60.000

60.000

18.316

28.666

-

30.000

-

5.349

23.000

23.000

7.695

11.633

-

28.000

-

6.219

40.000

40.000

13.382

20.231

100.000

100.000

36.363

53.357

50.000

50.000

18.181

26.679

60.000

60.000

23.549

33.670

22.500

22.500

9.516

13.283

98.000

98.000

52.834

68.683

25.000

25.000

14.167

18.175

98.000

98.000

55.533

71.245

49.000

49.000

29.149

36.927

63 227

Mei/ May 2016 Mei/ May 2016 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Juli/ July 2016 Agustus/ August 2016 Desember/ December 2016 Januari/ January 2017 Januari/ January 2017 Februari/ February 2017

Februari/ February 2015 Mei/ May 2015 Mei/ May 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Januari/ January 2016 April/ April 2016 April/ April 2015 Mei/ May 2016 Mei/ May 2015 Mei/ May 2016 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Juli/ July 2016 Agustus/ August 2016 Desember/ December 2016 Januari/ January 2017 Januari/ January 2017 Februari/ February 2017










Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi (lanjutan)/ Related parties (continued) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank DKI

49.000

49.000

29.149

36.927

49.000

49.000

29.193

36.961

49.000

49.000

29.193

36.961

49.000

49.000

30.561

38.247

40.000

40.000

24.947

31.222

41.000

41.000

28.864

35.106

49.000

49.000

38.279

45.528

49.000

49.000

38.279

45.528

49.000

49.000

38.279

45.528 45.528

49.000

49.000

38.279

49.000

49.000

39.517

46.697

49.000

49.000

39.517

46.697

49.000

49.000

40.715

47.849

49.000

49.000

40.715

47.849

49.000

49.000

40.715

47.849

49.000

49.000

40.715

47.849

-

22.000

-

3.462

23.000

23.000

-

4.301

35.000

35.000

3.300

9.677

5.000

5.000

932

1.822

20.000

20.000

3.722

7.279

30.000

30.000

6.489

11.785

10.000

10.000

3.636

5.336

50.000

50.000

19.668

28.104

40.000

40.000

15.734

22.483

100.000

100.000

45.686

62.281

25.000

25.000

14.212

18.212

35.500

35.500

28.608

33.825

30.000

30.000

25.673

30.000

35.000

-

30.813

-

30.000

-

27.142

-

50.000

-

46.445

-

50.000

-

46.445

-

19.500

-

18.580

-

64 228

Februari/ February 2017 Februari/ February 2017 Februari/ February 2017 Maret/ March 2017 Maret/ March 2017 Juni/ June 2017 September/ September 2017 September/ September 2017 September/ September 2017 September/ September 2017 Oktober/ October 2017 Oktober/ October 2017 November/ November 2017 November/ November 2017 November/ November 2017 November/ November 2017 Juni/ June 2015 September/ September 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Januari/ January 2016 Juni/ June 2016 Juli/ July 2016 Juli/ July 2016 September/ September 2016 Januari/ January 2017 Oktober/ October 2017 Desember/ December 2017 Januari/ January 2018 Februari/ February 2018 Maret/ March 2018 Maret/ March 2018 April/ April 2018


Februari/ February 2017 Februari/ February 2017 Februari/ February 2017 Maret/ March 2017 Maret/ March 2017 Juni/ June 2017 September/ September 2017 September/ September 2017 September/ September 2017 September/ September 2017 Oktober/ October 2017 Oktober/ October 2017 November/ November 2017 November/ November 2017 November/ November 2017 November/ November 2017 Mei/ May 2015 Juni/ June 2015 September/ September 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Januari/ January 2016 Juni/ June 2016 Juli/ July 2016 Juli/ July 2016 September/ September 2016 Januari/ January 2017 Oktober/ October 2017 Desember/ December 2017 -











Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi (lanjutan)/ Related parties (continued) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Jumlah/Total non-revolving Jumlah/Total

30.000

30.000

4.545

10.000

35.000

35.000

5.303

11.667

35.000

35.000

5.469

12.031

50.000

50.000

7.813

17.188

20.000

20.000

3.125

6.875

30.000

30.000

4.688

10.313

50.000

50.000

31.429

40.000

75.000

75.000

46.324

59.559

50.000

50.000

32.353

41.176

100.000

100.000

83.333

100.000

100.000

-

100.000

-

100.000

-

-

-

2.907.200

2.631.200

1.546.437

1.711.795

8.259.600

6.763.600

4.591.574

4.105.864

10.567.586

7.210.936

5.259.587

4.305.804

Jumlah fasilitas yang ditarik/ Withdrawn facility amount


November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 April/ April 2017 Maret/ March 2017 April/ April 2017 Desember/ December 2017 Mei/ May 2018 Desember/ December 2015

November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 April/ April 2017 Maret/ March 2017 April/ April 2017 Desember/ December 2017 -








100.000

100.000

-

-

Juni/ June 2014

-

150.000

-

25.000

-

-

30.000

-

6.666

-

Juni/ June 2013 Juni/ June 2013 Agustus/ August 2013 November/ November 2013 Februari/ February 2014 Juli/ July 2014 Juli/ July 2014

Revolving Rupiah Pihak ketiga/Third parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Panin Tbk.

-

38.000

-

11.611

22.500

22.500

1.250

8.750

15.000

15.000

2.917

7.917

13.500

13.500

2.625

7.125

Februari/ February 2014 Juli/ July 2014 Juli/ July 2014

150.000

150.000

-

-

Juli/ July 2014

November/ November 2013

50.000

50.000

-

-

September/ September 2014

Maret/ March 2013

300.000

300.000

-

15.000

Mei/ May 2014

Mei/ May2013

65 229





14. BANK LOANS (continued) Jumlah fasilitas yang ditarik/ Withdrawn facility amount 31 Desember/ December 2013






100.000

100.000

-

5.000

55.000

55.000

-

-

Revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak ketiga (lanjutan)/Third parties (continued) PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pihak berelasi/Related parties PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



Maret/ March 2013 Maret/ March 2013

250.000

-

229.167

-

155.000

-

142.083

-

128.750

-

-

-

Maret/ March 2014 Maret/ March 2014 September/ September 2016 September September 2016 Juli/ July 2014 Juni/ June 2014

100.000

-

-

-

1.439.750

1.024.000

378.042

87.069

4.174

4.174

640

2.322

-

4.565

-

1.296

1.054

1.054

161

573

-

789

-

175

65.599

65.599

17.566

38.890

-

4.223

-

1.681

478

478

92

276

242

242

20

116

-

714

-

201

17.980

17.980

4.977

11.875

3.646

3.646

15

1.121

-

820

-

39

557

557

150

358

-

7.246

-

1.004

12.576

12.576

3.415

8.623

5.499

5.499

184

2.332

3.305

3.305

1.014

2.321

13.024

13.024

1.109

7.240

11.139

11.139

1.499

7.302

2.848

2.848

1.049

1.920

724

724

63

430

-

3.069

-

931

2.496

2.496

894

2.046

8.287

8.287

3.487

6.870

1.654

1.654

771

1.343

1.174

1.174

184

884

66 230

Oktober/ October 2014 Desember/ December 2014 Desember/ December 2014 Desember/ December 2014 Desember/ December 2014 Januari/ January 2015 Januari/ January 2014 Februari/ February 2015 Maret/ March 2015 Maret/ March 2014 Maret/ March 2015 Maret/ March 2014 April/ April 2014 April/ April 2015 April/ April 2014 Mei/ May 2015 Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juni/ June 2014

-

Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2013 Desember/ December 2014 Desember/ December 2013 Desember/ December 2014 Desember/ December 2013 Desember/ December 2014 Desember/ December 2014 Desember/ December 2013 Januari/ January 2015 Januari/ January 2014 Januari/ January 2013 Februari/ February 2015 Februari/ February 2013 Maret/ March 2015 Maret/ March 2014 Maret/ March 2015 Maret/ March 2014 April/ April 2014 April/ April 2015 April/ April 2014 April/ April 2013 Mei/ May 2015 Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juni/ June 2014





14. BANK LOANS (continued) Jumlah fasilitas yang ditarik/ Withdrawn facility amount







4.913

4.913

1.280

4.094

17.244

17.244

7.197

14.631

4.101

4.101

1.958

3.599

27.227

27.227

14.275

24.298

8.878

8.878

4.673

7.925

685

685

285

613



Juni/ June 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Agustus/ August 2015 Agustus/ August 2015 Agustus/ August 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 April/ April 2016 Mei/ May 2016 Juni/ June 2016 Agustus/ August 2014 Agustus/ August 2014

Juni/ June 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Agustus/ August 2015 Agustus/ August 2015 Agustus/ August 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 November/ November 2015

Revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi (lanjutan)/ Related parties (continued) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan/continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

*)

22.657

22.657

12.688

20.967

13.360

13.360

7.595

12.368

16.256

16.256

8.940

15.055

24.774

24.774

13.322

23.363

20.262

20.262

11.327

18.700

3.848

3.848

1.744

3.564 6.594

6.937

6.937

4.342

10.007

10.007

6.282

9.761

51.635

51.635

30.720

50.081

5.529

-

3.844

-

10.337

-

8.349

-

1.115

-

823

-

123.066

-

-

-

100.000

-

-

-

-

25.000

-

9.218

-

-

25.000

-

9.218

-

-

25.000

-

9.944

-

-

25.000

-

9.944

-

-

25.000

-

9.944

-

-

25.000

-

9.944

-

-

25.000

-

9.944

-

-

15.000

-

5.966

-

-

12.000

-

5.800

-

-

14.500

-

8.217

-

-

11.500

-

7.142

-

-

10.000

-

7.529

-

67 231

Desember/ December 2013 Desember/ December 2013 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 April/ April 2014 Juli/ July 2014 September/ September 2014 Februari/ February 2015













-

10.000

-

8.271

-

-

8.500

-

7.031

-

-

11.000

-

10.467

-

-

11.000

-

10.463

-

-

3.000

-

2.768

-

-

4.000

-

3.691

-

-

6.000

-

5.707

-

-

6.000

-

5.033

-

-

1.000

-

923

-

-

70.000

-

66.585

-

-

28.000

-

27.320

-

-

6.000

-

5.769

-

-

8.000

-

7.692

-

-

4.600

-

4.423

-


Revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi (lanjutan)/ Related parties (continued) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*) (lanjutan/continued)

Jumlah/Total revolving

*)

-

22.500

-

21.953

-

-

6.500

-

5.978

-

-

7.000

-

6.830

-

-

3.300

-

3.300

-

-

10.800

-

10.800

-

-

64.000

-

64.000

-

-

4.000

-

4.000

-

-

6.000

-

6.000

-

-

17.300

-

17.300

-

-

4.900

-

4.900

-

-

4.096

-

-

98.000

-

98.000

-

Desember/ December 2016 Desember/ December 2014 Desember/ December 2014

402.000

-

-

-

300.000

50.000

-

25.000

1.429.287

1.026.162

274.934

756.796

2.869.037

2.050.162

652.976

843.865

Pada tanggal 10 April 2013, diadakan perubahan tipe fasilitas dari fasilitas revolving menjadi fasilitas non revolving.

*)

68 232

Mei/ May 2015 Mei/ May 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2013 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 November/ November 2014 November/ November 2014 November/ November 2014 November/ November 2015 November/ November 2013 November/ November 2015 Desember/ December 2013 Desember/ December 2014 Desember/ December 2015 Desember/ December 2013 Desember/ December 2014 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Maret/ March 2014 April/ April 2013

On 10 April 2013, the type of facilities has been amended from revolving facility to non revolving facility.













-

100.000

-

13.889

-

-

30.000

-

6.667

-

-

30.000

-

7.500

-

-

40.000

-

11.111

April/ April 2014 Mei/ May 2014 Mei/ May 2014 Mei/ May 2014 Juni/ June 2014 Juni/ June 2014 Juni/ June 2014 Juni/ June 2014 Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Agustus/ August 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015

Non revolving Rupiah Pihak ketiga/Third parties PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank Commonwealth

PT Bank UOB Indonesia

25.000

25.000

2.778

11.111

40.000

40.000

5.556

18.889

25.000

25.000

3.472

11.806

50.000

50.000

6.944

23.611

30.000

30.000

5.000

15.000

40.000

40.000

6.667

20.000

20.000

20.000

3.333

10.000

20.000

20.000

3.333

10.000

64.000

64.000

32.000

53.333

30.000

30.000

15.000

25.000

25.000

25.000

13.194

21.528

20.000

20.000

10.556

17.222

31.000

31.000

16.361

26.694

50.000

50.000

27.778

44.444

15.000

15.000

8.750

13.750

15.000

15.000

9.167

14.167

-

300.000

-

-

75.000

-

52.083

-

25.000

-

17.361

-

75.000

-

54.167

-

50.000

-

37.500

-

75.000

-

56.250

-

30.000

-

22.500

-

35.000

-

26.250

-

65.000

-

50.555

-

50.000

50.000

-

15.278

25.000

25.000

-

8.333

75.000

75.000

-

26.471

69 233

Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Februari/ February 2016 Maret/ March 2016 Maret/ March 2016


Mei/ May 2013 Agustus/ August 2013 September/ September 2013 Oktober/ October 2013 April/ April 2014 Mei/ May 2014 Mei/ May 2014 Mei/ May 2014 Juni/ June 2014 Juni/ June 2014 Juni/ June 2014 Juni/ June 2014 Juni/ June 2015 Juni/ June 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Juli/ July 2015 Agustus/ August 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Desember/ December 2015 -

Maret/ March 2016 Maret/ March 2016 April/ April 2016

-



-












100.000

100.000

5.555

38.889

50.000

50.000

2.778

19.444

75.000

75.000

6.250

31.250

25.000

25.000

2.083

10.417

25.000

25.000

2.083

10.417

Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak ketiga (lanjutan)/ Third parties (continued) PT Bank Panin Tbk.



Februari/ February 2014 Februari/ February 2014 Maret/ March 2014 Maret/ March 2014 Maret/ March 2014 April/ April 2014 April/ April 2014 Agustus/ August 2014 Agustus/ August 2014 Agustus/ August 2014 Oktober/ October 2014 November/ November 2014 Februari/ February 2015 Maret/ March 2015 April/ April 2015 Mei/ May 2015 Februari/ February 2013 Maret/ March 2013 Maret/ March 2013 Mei/ May 2013 Juni/ June 2013 Agustus/ August 2013 September/ September 2013 September/ September 2013 September/ September 2013 Oktober/ October 2013 Oktober/ October 2013 November/ November 2013 Agustus/ August 2014 September/ September 2014 September/ September 2014 September/ September 2014

20.000

20.000

8.889

15.555

53.000

53.000

25.028

42.694

Februari/ February 2014 Februari/ February 2014 Maret/ March 2014 Maret/ March 2014 Maret/ March 2014 April/ April 2014 April/ April 2014 Agustus/ August 2014 Agustus/ August 2014 Agustus/ August 2014 Oktober/ October 2014 November/ November 2014 Februari/ February 2015 Maret/ March 2015 April/ April 2015 Mei/ May 2015

-

17.000

-

2.833

-

-

15.000

-

3.750

-

-

20.000

-

5.000

-

-

48.000

-

20.000

-

-

20.000

-

10.000

-

50.000

50.000

5.556

22.222

75.000

75.000

8.333

33.333

25.000

25.000

5.556

13.889

20.000

20.000

4.444

11.111

55.000

55.000

12.222

30.556

50.000

50.000

13.889

30.556

150.000

150.000

45.833

95.833

97.000

97.000

37.722

70.056

30.000

30.000

12.500

22.500

-

31.500

-

21.000

-

15.000

-

11.250

-

-

9.000

-

6.750

-

-

10.000

-

7.500

-

-

12.000

-

10.000

-

-

12.000

-

10.000

Agustus/ August 2014 September/ September 2014 September/ September 2014 September/ September 2014

10.500

-

9.625

38.600

-

38.600

12.867

32.167

21.000

21.000

7.875

18.375

13.000

13.000

4.875

11.375

13.000

13.000

4.875

11.375

70 234












16.000

16.000

6.667

14.667

Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak ketiga (lanjutan)/ Third parties (continued) PT Bank Panin Tbk. (lanjutan/continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk.

50.000

50.000

29.167

45.833

60.000

60.000

35.000

55.000

60.000

60.000

36.667

56.667

28.400

28.400

17.355

26.822

19.000

19.000

12.139

18.472

27.000

27.000

18.000

27.000

45.000

45.000

30.000

45.000

70.000

70.000

46.667

70.000

11.500

11.500

7.667

11.500

20.000

20.000

15.000

20.000

-

107.500

-

-

60.000

-

41.667

-

25.000

-

17.361

-

22.500

-

15.625

-

56.000

-

42.000

-

50.000

-

40.625

-

15.000

-

3.750

-

85.000

-

63.750

-

59.000

-

44.250

-

15.000

-

3.750

-

20.000

-

8.333

-

10.000

-

8.333

-

50.000

-

41.667

-

40.000

-

33.333

-

125.000

-

111.111

-

75.000

-

66.667

-

10.000

-

10.000

-

490.000

-

-

-

50.000

50.000

8.333

25.000

30.000

30.000

5.833

15.833

20.000

20.000

3.889

10.556

10.000

10.000

3.333

6.667

40.000

40.000

15.556

28.889

71 235



Oktober/ October 2014 September/ September 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2016

Oktober/ October 2014 September/ September 2015 September/ September 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2016 Maret/ March 2013

Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Januari/ January 2016 Maret/ March 2016 Maret/ March 2017 Maret/ March 2014 Maret/ March 2016 Maret/ March 2016 Maret/ March 2014 Mei/ May 2014 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Agustus/ August 2016 Agustus/ August 2016 Desember/ December 2016 Maret/ March 2014 Juni/ June 2014 Juli/ July 2014 Juli/ July 2014 Desember/ December 2014 Februari/ February 2015

Juni/ June 2014 Juli/ July 2014 Juli/ July 2014 Desember/ December 2014 Februari/ February 2015





14. BANK LOANS (continued) Jumlah fasilitas yang ditarik/ Withdrawn facility amount 31 Desember/ December 2013






Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak ketiga (lanjutan)/ Third parties (continued) Bank of China Limited Cabang Jakarta/Jakarta Branch


Mei/ 150.000

-

-

-

3.980.000

3.020.000

1.559.263

1.593.432

25.000

-

806

-

25.000

-

806

-

25.000

-

806

-

25.000

-

806

-

Pihak berelasi/Related parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.


25.000

-

806

-

15.000

-

483

-

12.000

-

1.527

-

14.500

-

3.186

-

11.500

-

3.221

-

10.000

-

4.265

-

10.000

-

5.076

-

8.500

-

4.315

-

11.000

-

7.089

-

11.000

-

7.070

-

3.000

-

1.310

-

4.000

-

1.747

-

6.000

-

3.856

-

1.000

-

437

-

70.000

-

44.990

-

28.000

-

18.746

-

6.000

-

2.873

-

8.000

-

3.830

-

4.600

-

2.202

-

22.500

-

15.063

-

7.000

-

4.686

-

10.800

-

5.622

-

64.000

-

44.548

-

6.000

-

3.123

-

17.300

-

12.042

-

4.900

-

3.411

-

10.000

-

7.225

-

72 236

May 2014

Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 Januari/ January 2014 April/ April 2014 Juli/ July 2014 September/ September 2014 Februari/ February 2015 Mei/ May 2015 Mei/ May 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2015 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2015 November/ November 2015 November/ November 2014 November/ November 2014 November/ November 2014 November/ November 2015 November/ November 2015 Desember/ December 2014 Desember/ December 2015 December/ December 2014 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Januari/ January 2016

-

-












16.000

-

4.120

-



Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi (lanjutan)/ Related parties (continued) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (lanjutan/continued)

PT Bank DKI

60.000

-

48.025

-

30.000

-

20.543

-

10.000

-

3.422

-

23.000

-

18.999

-

28.000

-

20.303

-

9.000

-

3.837

-

40.000

-

33.041

-

100.000

-

85.144

-

50.000

-

42.572

-

60.000

-

52.600

-

22.500

-

20.304

-

25.000

25.000

2.396

11.376

25.000

25.000

2.396

11.376

25.000

25.000

3.180

12.083

25.000

25.000

3.180

12.083

25.000

25.000

3.958

12.783

50.000

50.000

16.972

33.724

5.000

5.000

1.844

3.504

22.000

22.000

11.209

18.221

23.000

23.000

12.315

19.605

35.000

35.000

21.582

32.439

5.000

5.000

3.484

5.000

20.000

20.000

13.928

20.000

30.000

30.000

21.683

-

10.000

-

8.514

-

50.000

-

43.854

-

40.000

-

35.083

-

100.000

-

92.863

-

25.000

-

-

-

73 237

Maret/ March 2014 April/ April 2016 April/ April 2015 April/ April 2014 Mei/ May 2016 Mei/ May 2015 Mei/ May 2014 Mei/ May 2016 Juni/ June 2016 Juni/ June 2016 Juli/ July 2016 Agustus/ August 2016 Maret/ March 2014 Maret/ March 2014 April/ April 2014 April/ April 2014 Mei/ May 2014 November/ November 2014 Desember/ December 2014 Mei/ May 2015 Juni/ June 2015 September/ September 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Januari/ January 2016 Juni/ June 2016 Juli/ July 2016 Juli/ July 2016 September/ September 2016 Maret/ March 2014

Maret/ March 2014 Maret/ March 2014 April/ April 2014 April/ April 2014 Mei/ May 2014 November/ November 2014 Desember/ December 2014 Mei/ May 2015 Juni/ June 2015 September/ September 2015 Desember/ December 2015 Desember/ December 2015 Maret/ March 2013 -












20.000

20.000

5.882

12.941

20.000

20.000

6.667

14.667

20.000

20.000

6.897

15.172

20.000

20.000

7.143

15.714

5.000

5.000

1.786

3.929

15.000

15.000

5.556

12.222

-

200.000

-

-



Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014

Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Oktober/ October 2014 Mei/ May 2013

Non revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak berelasi (lanjutan)/ Related parties (continued) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Jumlah/Total non-revolving

30.000

-

20.909

-

35.000

-

24.394

-

35.000

-

25.156

-

50.000

-

35.937

-

20.000

-

14.375

-

30.000

-

21.562

-

1.790.100

615.000

1.043.588

266.839

5.770.100

3.635.000

2.602.851

1.860.271

8.639.137

5.685.162

3.255.827

2.704.136

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 dan sesudahnya

-

Bank loans have the following settlement aging profile.

Cicilan pinjaman bank sesuai dengan tanggal jatuh temponya. 30 Juni/ June 30, 2015

November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015 November/ November 2015


2013

2012

1.583.733 2.134.882 1.267.176 273.796

2.263.581 1.391.936 600.287 50.000

1.693.163 1.174.240 385.299 3.125 -

1.480.741 858.234 360.161 5.000 -

5.259.587

4.305.804

3.255.827

2.704.136

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 and there after

The bank loans denominated in Rupiah bear interest at rates ranging between 8.50% - 12.00% per annum (2014: 8.25% - 12.00% per annum, 2013: 7.80% - 11.25% per annum and 2012: 6.80%-10.50% per annum).

Pinjaman bank dalam Rupiah di atas dikenakan bunga antara 8,50% - 12,00% per tahun (2014: 8,25% - 12,00% per tahun, 2013: 7,80% - 11,25% per tahun dan 2012: 6,80%-10,50% per tahun).

74 238





14. BANK LOANS (continued)

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang ditetapkan.

During six-month period ended June 30, 2015 and years ended 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company has paid the loan principal and interests installments on schedule.

Pinjaman-pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp3.531.574, Rp3.088.414, Rp3.097.095 dan Rp2.743.132 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp559.687, Rp645.197, Rp100.488 dan RpNil masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

These loans are secured by consumer financing receivables amounting to Rp3,531,574, Rp3,088,414, Rp3,097,095 and Rp2,743,132 as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, respectively and finance lease receivables amounting to Rp559,687, Rp645,197, Rp100,488 and RpNil as of 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012, respectively.

Fasilitas pinjaman dari beberapa bank tersebut untuk memberikan mensyaratkan Perseroan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi dan perolehan pinjaman baru dari bank lain. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Perseroan telah memenuhi persyaratanpersyaratan di atas.

The loan facilities from those banks require the Company to provide a written notice in respect of dividend payments, changes of capital and shareholders, changes of directors and commissioners, changes of main business, investment and obtaining new loan facilities from other banks. Under the loan agreements, the Company is also obliged to comply with financial covenants such as gearing ratio not exceeding 10:1 and other reporting obligations.The Company has complied with the above requirements.

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan.

The loan facilities are used for the Company’s working capital.

Lihat Catatan 27 untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan penyaluran pemberian kredit.

Refer to Note 27 for joint financing and credit channeling cooperation agreements.

75 239




15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN


30 Juni/ June 30, 2015 Obligasi VI Medium Term Note III Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Dikurangi: Beban emisi yang belum diamortisasi: Saldo awal Penambahan Amortisasi (lihat Catatan 20)

Jumlah

15. SECURITIES ISSUED

2014

2013

500.000 600.000 150.000

150.000 200.000 500.000 600.000 -

500.000 200.000 500.000 -

552.000 200.000 -

1.250.000

1.450.000

1.200.000

752.000

2.631 791 (1.433)

3.265 2.607 (3.241)

2.200 3.624 (2.559)

2.589 1.448 (1.837)

1.989

2.631

3.265

2.200

1.248.011

1.447.369

1.196.735

749.800

30 Juni/ June 30, 2015

a.

Bonds VI Medium-term Notes III Continuing Bonds I Phase I Continuing Bonds I Phase II Continuing Bonds I Phase III Less: Unamortized issuance costs: Beginning balance Additions Amortization (refer to Note 20)

Total

Securities issued have the following maturity profile:

Surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan jatuh temponya:

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 dan sesudahnya

2012


2013

2012

425.000 500.000 325.000

350.000 425.000 500.000 175.000

350.000 350.000 425.000 75.000 -

52.000 350.000 350.000 -

1.250.000

1.450.000

1.200.000

752.000

Utang obligasi

a.

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 and there after

Bonds payable

Obligasi VI

Bonds VI

Pada tanggal 20 Mei 2011, Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 (“Obligasi VI“) ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas empat seri:

On 20 May 2011, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Bonds VI Year 2011 (“Bonds VI”) on the Indonesia Stock Exchange with a nominal value of Rp600,000 which consist of four series:

Obligasi/ Bonds

Nilai nominal/ Nominal value

Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum

Seri/Series A

48.000

8,60%

Seri/Series B

52.000

9,60%

Seri/Series C

350.000

10,00%

Seri/Series D

150.000

10,70%

76 240

Jatuh tempo/ Due date 23 Mei/ May 2012 19 Mei/ May 2013 19 Mei/ May 2014 19 Mei / May 2015

Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date. Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date. Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date. Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date.


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. SURAT BERHARGA (lanjutan) a.

YANG


DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED (continued)

Utang obligasi (lanjutan)

a.

Bonds payable (continued)

Obligasi VI (lanjutan)

Bonds VI (continued)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimal 80% untuk Obligasi VI dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2014, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp120.000 (2013: Rp400.000 dan 2012: Rp 441.600) (lihat Catatan 5). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk. selaku wali amanat untuk Obligasi VI.

These bonds are secured by the Company’s consumer financing receivables for a minimum amount of 80% of the nominal value of Bonds VI. As of 31 December 2014, the amount of consumer financing receivables that was pledged as security for bonds payable is Rp120,000 (2013: Rp400,000 and 2012: Rp441,600) (refer to Note 5). If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk. as trustee for Bonds VI.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perseroan tidak menempatkan kas pada rekening penampungan dikarenakan jaminan yang ada cukup untuk menutupi utang obligasi.

As of 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company did not place cash into the escrow account as the security was sufficient to cover the outstanding bonds payable.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

The Company has complied with covenants on the trustee agreements.

Sesuai dengan laporan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) No. 253/PEFDIR/II/2011 dan No. 254/PEF-DIR/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, peringkat obligasi VI adalah idA+ stable outlook.

Based on report No. 253/PEF-DIR/II/2011 and No. 254/PEF-DIR/II/2011 of PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dated 25 February 2011. Bonds VI have been rated idA+ stable outlook.

Dalam pemantauan tahunan atas Obligasi VI, PT Pefindo dalam suratnya No. 164/PEFDir/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 telah menetapkan kembali peringkat idA+ (Single A Plus) terhadap Obligasi VI untuk periode 30 Januari 2012 sampai dengan 1 Februari 2013.

In the annual monitoring for Bonds VI, PT Pefindo, in its letter, No. 164/PEFDir/I/2012 dated 30 January 2012 has rated idA+ (Single A Plus) the Bonds VI for period from 30 January 2012 until 1 February 2013.

Dalam Pemantauan Khusus (Special Review), PT Pefindo melalui suratnya No. 1832/PEFDir/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 telah meningkatkan peringkat atas Obligasi VI Seri B, Seri C dan Seri D dari idA+ (Single A Plus) menjadi idAA (Double A) untuk periode 12 Nopember 2012 sampai dengan 1 Februari 2013.

In the Special Monitoring (Special Review), PT Pefindo in its letter No. 1832/PEFDir/XI/2012 dated 12 November 2012 has increased the rank VI Bonds Series B, Series C and Series D from idA (Single A Plus) to id AA (Double A) for the period 12 November 2012 to 1 February 2013.

77 241

the



YANG


DITERBITKAN



a.


Obligasi VI (lanjutan)

Bonds VI (continued)

Kemudian dalam Pemantauan Tahunan, PT Pefindo melalui suratnya No. 206/PEFDir/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 telah menetapkan kembali peringkat Obligasi VI Seri C dan Seri D dengan peringkat idAA (Double A) untuk periode 1 Februari 2013 sampai dengan 1 Februari 2014.

Then in the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 206/PEF-Dir/II/2013 dated 4 February 2013 has rated idAA (Double A) the Bonds VI Bonds Series C and Series D for the period 1 February 2013 until 1 February 2014.

Dalam pemantauan kesiapan pembayaran Obligasi VI Seri B Tahun 2011, PT Pefindo melalui suratnya No. 208/PEF-Dir/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 telah menetapkan kembali peringkat idAA (Double A) terhadap Obligasi VI Seri B Tahun 2011 untuk periode 1 Februari 2013 sampai dengan 19 Mei 2013.

In the monitoring of payment readiness for Series B Bonds VI in 2011, PT Pefindo in its letter No. 208/PEF-Dir/II/2013 dated February 4, 2013 has rated idAA (Double A) the Series B Bonds VI in 2011 for the period 1 February 2013 until 19 May 2013.

Dalam pemantauan berikutnya, PT Pefindo melalui suratnya No. 529/PEF-Dir/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 telah menetapkan kembali peringkat Obligasi VI Seri C dan Seri D Tahun 2011 dengan peringkat idAA (Double A) untuk periode 18 Maret 2013 sampai dengan 1 Maret 2014.

In the monitoring through letter No. 529/PEFDir/III/2013 dated March 19, 2013 has rated idAA (Double A) the Bonds VI for Series C and Series D in 2011 for the period March 18, 2013 untill March 1, 2014.

Kemudian dalam Pemantauan Tahunan, PT Pefindo melalui suratnya No. 360/PEFDir/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 telah menetapkan kembali peringkat Obligasi VI Seri C dan Seri D dengan peringkat idAA (Double A) untuk periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015.

Then in the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 360/PEF-Dir/III/2014 dated 5 March 2014 has rated id AA (Double A) the Bonds VI Bonds Series C and Series D for the period 5 March 2014 until 1 March 2015.

Kemudian dalam Pemantauan Tahunan, PT Pefindo melalui suratnya No. 333A/PEFDir/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 telah menetapkan kembali peringkat Obligasi VI Seri D dengan peringkat idAA (Double A) untuk periode 6 Maret 2015 sampai dengan 19 Mei 2015.

Then in the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 333A/PEF-Dir/III/2015 dated 9 March 2015 has rated id AA (Double A) the Bonds VI Bonds Series D for the period 6 March 2015 until 19 May 2015.

Perseroan telah melunasi Utang Obligasi VI seri A, B, C dan D masing-masing sebesar Rp48.000, Rp52.000, Rp350.000 dan Rp150.000 pada tanggal 23 Mei 2012, 17 Mei 2013, 19 Mei 2014 dan 18 Mei 2015.

The Company has settled Bonds VI Series A, B, C and D each amounted to Rp48,000, Rp52,000, Rp350,000 and Rp150,000 on 23 May 2012, 17 May 2013, 19 May 2014 and 18 May 2015, respectively.

78 242



YANG


DITERBITKAN



a.


Obligasi Berkelanjutan I

Continuing Bonds I

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase I Year 2013

Pada Tanggal 28 Mei 2013, Perseroan telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-144/D.04/ 2013 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 (”Obligasi Berkelanjutan I”) dengan nilai nominal Rp500.000 yang terdiri atas dua seri:

On 28 May 2013, the Company received the effective notification from the Financial Services Authority through its letter No S-144/ D.04/2013 in conjunction with continuing public offering of Mandiri Tunas Finance continuing Bonds I Phase I Year 2013 (“continuing Bonds I”) with a nominal value of Rp500,000 which consist of two series:

Obligasi/ Bonds



Jatuh tempo/ Due date

Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment

Seri/Series A

425.000

7,75%

5 Juni/June 2016

Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date.

Seri/Series B

75.000

7,80%

5 Juni/June 2017


These bonds are secured by the Company’s consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds I Phase I. As of 30 june 2015, 31 December 2014 and 2013, the amount of consumer financing receivables that was pledged as security for bonds payable are Rp230,186, Rp275,792 and Rp300,000 and finance lease receivables that was pledged are Rp69,815, Rp24,208 and RpNil (refer to Note 5 and 6). If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk. as trustee for Continuing Bonds I Phase I.

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014 dan 2013, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp230.186, Rp275.792 dan Rp300.000 dan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah sejumlah dan Rp69.815, Rp24.208 dan RpNil (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk. selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

79 243



YANG


DITERBITKAN



a.


Obligasi Berkelanjutan I (lanjutan)

Continuing Bonds I (continued)

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 (lanjutan)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase I Year 2013 (continued)

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company’s asset, except for Company’s normal business transactions.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

The Company has complied with covenants on the trustee agreements.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA (Double A) terhadap obligasi berkelanjutan sesuai suratnya No. 528/PEF-Dir/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 untuk periode 18 Maret 2013 sampai dengan 1 Maret 2014.

PT Pefindo has rated idAA (Double A) the Continuing Bonds based on its report No. 258/PEF-Dir/III/2013 dated 19 March 2013 for period 18 March 2013 until 1 March 2014.

Kemudian dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 359/PEFDir/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 telah menetapkan kembali peringkat idAA (Double A) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015.

Then in the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 359/PEF-Dir/III/2014 dated 5 March 2014 has rated idAA (Double A) for the Continuing Bonds I Phase I for the period 5 March 2014 until 1 March 2015.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 333/PEFDir/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 telah menetapkan kembali peringkat idAA (Double A) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk periode 6 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2016.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 333/PEF-Dir/III/2015 dated 9 March 2015 has rated idAA (Double A) for the Continuing Bonds I Phase I for the period 6 March 2015 until 1 March 2016.

80 244

the



YANG


DITERBITKAN



a.




Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase II Year 2014

Pada Tanggal 23 Mei 2014, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 (”Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”) dengan nilai nominal Rp600.000 yang terdiri atas dua seri:

On 23 May 2014, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase I Year 2014 (“Continuing Bonds I Phase II”) with a nominal value of Rp600,000 which consist of two series:

Obligasi/ Bonds



Jatuh tempo/ Due date

Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment

Seri/Series A

425.000

10,70%

23 Mei/May 2017


Seri/Series B

175.000

10,85%

23 Mei/May 2018


Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimal 60% untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp286.987 dan Rp329.230 dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp73.014 dan Rp30.770 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk. selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

These bonds are secured by the Company’s consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds I Phase II. As of 31 December 2014 and 2013, the amount of consumer financing receivables that was pledged as security for bonds payable is Rp286,987 and Rp329,230 and finance lease receivables Rp73,014 and Rp30,770 (refer to Note 5 and 6). If the amount of consumer financing receivables and finance lease receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk. as trustee for Continuing Bonds I Phase II.

PT Pefindo melalui suratnya No.359/PEFDir/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 telah menetapkan kembali peringkat idAA (Double A) untuk obligasi berkelanjutan I Tahap II untuk periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015.

PT Pefindo through letter No. 359/PEFDir/III/2014 dated 5 March 2014 has rated idAA (Double A) for the Continuing Bonds I Phase II for the period 5 March 2014 until 1 March 2015.

81 245



YANG


DITERBITKAN



a.




Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 (lanjutan)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase II Year 2014 (continued)

Kemudian dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 333/PEFDir/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 telah menetapkan kembali peringkat idAA (Double A) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II untuk periode 6 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2016.

Then in the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 333/PEF-Dir/III/2015 dated 9 March 2015 has rated idAA (Double A) for the Continuing Bonds I Phase II for the period 6 March 2015 until 1 March 2016.

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase III Year 2015

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 (”Obligasi Berkelanjutan I Tahap III”) dengan nilai nominal Rp150.000 seperti di bawah ini:

On 9 June 2015, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase III Year 2015 (“Continuing Bonds I Phase III”) with a nominal value of Rp150,000 as below:

Obligasi/ Bonds Obligasi Berkelanjutan I Tahap III/Continuing Bonds I Phase III

Nilai nominal/ Nominal value 150.000

Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum 9,75%

Jatuh tempo/ Due date 9 Juni/June 2018

Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date.

These bonds are secured by the Company’s consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds I Phase III. As of 30 June 2015, the amount of consumer financing receivables that was pledged as security for bonds payable is Rp79,809 and finance lease receivables Rp10,213. If the amount of consumer financing receivables and finance lease receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk. as trustee for Continuing Bonds I Phase III.

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimal 60% untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 30 Juni 2015, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp79.809 dan piutang sewa pembiayaan Rp10.213. Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk. selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III. 82 246



b.

YANG


DITERBITKAN



a.




Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 (lanjutan)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase III Year 2015 (continued)

PT Pefindo melalui suratnya No. 769/PEFDir/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 telah menetapkan kembali peringkat idAA (Double A) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III untuk periode 6 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2016.

PT Pefindo through letter No. 769/PEFDir/III/2015 dated 19 May 2015 has rated idAA (Double A) for the Continuing Bonds I Phase III for the period 6 March 2015 until 1 March 2016.

Medium-Term Notes (MTN)

b.

Medium-Term Notes (MTN)

Pada tanggal 24 Januari 2012, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Medium Term Notes (“MTN”) Mandiri Tunas Finance III tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap 9,95% sebesar Rp200.000 di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Penerbitan MTN MTF III tahun 2012 serta Penunjukan agen pemantau dilakukan sesuai dengan Perjanjian No. 09 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang bertindak selaku agen pemantau pemegang MTN III.

On 24 January 2012, the Company issued and registered Medium-Term Notes (“MTN”) Mandiri Tunas Finance III 2012 with a 9.95% fixed interest rate, in a principal amount of Rp200,000 in Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). The issuance of MTN MTF III 2012 and the appointment of monitoring agent No. 09 dated 24 January 2012 was signed by the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., as the monitoring agent for MTN III holders.

MTN III tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen perseroan sebesar 100%. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah Rp200.000.

These MTN III are secured by 100% consumer financing receivables. As of 31 December 2014, 2013 and 2012, consumer finance receivables pledged as collateral amounted to Rp200,000.

Selama MTN III belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan antara lain, membayar, membuat atau menyatakan deviden atau distribusi pembayaran lain selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang, mentransfer atau mengalihkan harta kekayaan sebesar 50% atau lebih dari aset Perseroan (kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari), perubahan bisnis utama, penurunan modal dasar atau modal ditempatkan dan disetor, penggabungan, konsolidasi atau peleburan, memberikan pinjaman dimana keseluruhan pinjaman melebihi Rp120.000 dan melakukan investasi secara langsung dalam bentuk portofolio saham dari perusahaan lain.

During the period that MTN III is still outstanding, the Company is not allowed to, among others, pay, make or declare any dividends or other distribution payments if the Company fails to make payment of the amount owed, or transferring or diverting assets by 50% or more of the assets of the Company (except for normal business transactions), changes in core business, decrease in authorized capital or issued and paid-up capital, merger, consolidation or amalgamation, making loans with amount greater than Rp120,000 and making direct investment in shares portfolio of other companies. 83 247


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. SURAT BERHARGA (lanjutan) b.

YANG


DITERBITKAN


Medium-Term Notes (MTN) (lanjutan)

b.

Medium-Term Notes (MTN) (continued) The Company has settled MTN III amounted to Rp 200,000 on 10 January 2015.

Perseroan telah melunasi MTN III sebesar Rp200.000 pada tanggal 10 Januari 2015.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION The amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut: Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30, 2014 (tidak diaudit/ unaudited) (disajikan kembali/ as restated)

2015 Biaya jasa kini Biaya bunga Biaya jasa lalu Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja Total


2014 2.978 1.433 -

1.936 818 -

2.108 650 -

3.775

2.206

4.411

2.754

2.758

293

48

650

314

313

Termination

4.068

2.254

5.061

3.068

3.071

Total

30 Juni/ June 30, 2015

Penyisihan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Penyisihan pada penghasilan komprehensif lain Pembayaran periode/tahun berjalan Saldo akhir

2012

1.489 717 -

Tahun yang Berahir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31 (Disajikan kembali/As restated) 2014

2013

2012

21.271

11.829

12.766

7.117

4.068

5.061

3.068

3.071

9.967

5.302

(3.248)

3.421

(538) 34.768

Current service costs Interest costs Past service costs

The movements in employee benefits obligation in the statements of financial position are as follows:

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Saldo awal, 1 Januari

2013

2.667 899 209

(921) 21.271

84 248

(757) 11.829

(843) 12.766

Beginning balance, 1 January Provision in the statement of profit or loss and other comprehensive income Provision in other comprehensive income Payments during the period/ year Ending balance


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 16. LIABILITAS (lanjutan)

IMBALAN

KERJA


KARYAWAN

16. EMPLOYEE (continued)

Saldo awal, 1 Januari Biaya jasa kini Biaya bunga Biaya jasa lalu

OBLIGATION

The movements of present value of employee benefit obligation in the statements of financial position are as follows:

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

30 Juni/ June 30, 2015

BENEFITS


21.271 2.667 899 209

2013

11.829 2.978 1.433 -

2012

12.766 1.936 818 -

7.117 2.108 650 -

Pembayaran periode/tahun berjalan (Keuntungan)/kerugian pada kewajiban aktuaria Perbedaan asumsi dan kenyataan Asumsi demografik Asumsi keuangan

10.657 (333) (357)

5.302 -

(3.248) -

3.421 -

Beginning balance, 1 January Current service costs Interest costs Past service costs Payments during the period/ year Actuarial (gains)/losses on obligation Experience adjustment Demographic assumption Financial assumption

Saldo akhir

34.768

21.271

11.829

12.766

Ending balance

(245)

(271)

Saldo awal, 1 Januari Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain Saldo akhir


2013

2012

8.106

2.804

6.052

2.631

Beginning balance, 1 January

9.967

5.302

(3.248)

3.421

Actuarial loss (gain) charged to other comprehensive income

18.073

8.106

2.804

6.052

Ending balance

The liability for employee benefits as of 30 June 2015 is calculated by independent actuary PT Dayamandiri Dharmakonsilindo and as of 31 December 2014, 2013 and 2012 by PT Ricky Leonard Jasatama which used the projected unit credit method in its report dated 9 September 2015, 15 January 2015, 13 January 2014 and 8 January 2013. The principal actuarial assumptions used by the independent actuary were as follows:

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2015 dihitung oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 oleh PT Ricky Leonard Jasatama dengan menggunakan metode projected unit credit dalam laporan aktuarianya tanggal 9 September 2015, 15 Januari 2015, 13 Januari 2014 dan 8 Januari 2013. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan aktuaris independen adalah sebagai berikut: 2015 Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Tingkat kematian Tingkat cacat Tingkat pengunduran diri

(530)

The movements in the balance of actuarial loss (gain) charged to other comprehensive income, gross deferred tax:

Mutasi kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, bruto pajak tangguhan:

30 Juni/ June 30, 2015

(443)

8,6% per tahun/per annum 7% per tahun/per annum TMI 3 10% dari/from TMI 3 7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ 7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old

2014

2013

8,5% per tahun/per annum 7% per tahun/per annum TMI 3 10% dari/from TMI 3 7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ 7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old

85 249

9% per tahun/per annum 7% per tahun/per annum TMI 3 10% dari/from TMI 3 7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ 7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old

2012 6,5% per tahun/per annum 7% per tahun/per annum TMI 2 10% dari/from TMI 2 7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ 7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old

Discount rate Salary increment rate Rate of mortality Rate of disability Rate of resignations


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 16. LIABILITAS (lanjutan)

IMBALAN

KERJA

KARYAWAN

2015 Tingkat pensiun

PT MANDIRI TUNAS FINANCE NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 and For the Six-Month Period Ended June 30, 2015 and Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 with Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2014 (unaudited) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 16. EMPLOYEE (continued)

2014

100,00% usia pensiun normal/ 100.00% at normal retirement age

BENEFITS

2013


OBLIGATION

2012



Rate of retirements

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate amounted 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits obligation:

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan:

30 Juni/June 2015 Tingkat diskonto/ Discount rate Kenaikan/ Increase Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan

Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate

Penurunan/ Decrease

(3.364)

Kenaikan/ Increase

3.197

4.074

Penurunan/ Decrease (3.559)

Effect on present value of employee benefit obligation

The maturity profile analysis of the present value of employee benefits obligation as of 30 June 2015:

Analisa profil jatuh tempo nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2015: 30 Juni/ June 2015 1 tahun 2 - 5 tahun Lebih dari 5 tahun

878 9.389 24.501

Within one year 2 - 5 years More than 5 years

34.768 Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan diakhir periode pelaporan adalah 15,24 tahun .

The weighted average duration of the present value of employee benefits obligation at the end of reporting period is 15.24 years.

Karyawan Perseroan juga diikutsertakan dalam program iuran pasti sejak bulan Agustus 2012. Kontribusi Perseroan pada program ini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebesar Rp385, Rp319, Rp676, Rp513 dan Rp182 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The employees of the Company are also included in the defined contribution pension plan which was effective in August 2012. The Company’s contribution to the plan which is reported in statement of profit or loss and other comprehensive income amounted to Rp385, Rp319, Rp676, Rp513 and Rp182 for the sixmonth period ended 30 June 2015 and 2014 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012. This pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

86 250




17. MODAL SAHAM

17. SHARE CAPITAL The composition of the Company’s shareholders as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk.

Jumlah saham/ Number of shares

Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)

Nilai/ Value

1.275.000.000 1.225.000.000

127.500 122.500

51,00 49,00

2.500.000.000

250.000

100,00

18. PENGGUNAAN LABA

Shareholders PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk.

18. PROFIT DISTRIBUTIONS

Cadangan wajib telah dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perseroan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan wajib untuk ditentukan penggunaannya sebesar sekurangkurangnya 20,00% dari jumlah modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. Undangundang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk mencapai cadangan wajib minimum tersebut. Saldo cadangan wajib pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah Rp50.000.

A general reserve has been established in accordance with the Indonesian Limited Company Law No. 40/2007 which requires Indonesian companies to set up a general reserve amounting to at least 20.00% of the Company’s issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be accumulated. The balance of the general reserve as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 is Rp50,000.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 April 2015 memutuskan hal-hal sebagai berikut: Menyetujui pembagian dividen final tahun 2014 sejumlah Rp23.399 dari laba neto tahun 2014.

The Annual General Shareholders Meeting on 13 April 2015 resolved the following: Approval of the declaration of 2014 final dividends amounting to Rp23,399 from the 2014 net income.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 April 2014 memutuskan hal-hal sebagai berikut: Menyetujui pembagian dividen final tahun 2013 sejumlah Rp21.157 dari laba neto tahun 2013.

The Annual General Shareholders Meeting on 10 April 2014 resolved the following: Approval of the declaration of 2013 final dividends amounting to Rp21,157 from the 2013 net income.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Mei 2013 memutuskan hal-hal sebagai berikut: Menyetujui pembagian dividen final tahun 2012 sejumlah Rp17.483 dari laba neto tahun 2012.

The Annual General Shareholders Meeting on 16 May 2013 resolved the following: Approval of the declaration of 2012 final dividends amounting to Rp17,483 from the 2012 net income.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Juni 2012 memutuskan hal-hal sebagai berikut: Menyisihkan untuk cadangan wajib sejumlah Rp12.500 dari laba neto tahun 2011.

The Annual General Shareholders Meeting on 21 June 2012 resolved the following: Allocation of Rp12,500 from the 2011 net income to the general reserve.

87 251




19. PENDAPATAN a.

19. REVENUE

Pembiayaan konsumen

a.


Pihak ketiga Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen Amortisasi biaya transaksi dan yield enhancing income Pendapatan yang masih harus diterima dari piutang yang mengalami penurunan nilai Pendapatan dari pembiayaan bersama without recourse

2013

559.019

486.354

(79.893)

(49.593)

67.431

(20.882)

(60.768)

5.400

3.401

3.312

2.927

2.804

Accrued income on impaired asset

347.811

224.646

516.646

317.904

208.833

Income from without recourse joint financing

660.127

499.295

1.062.184

858.968

637.223

971

956

1.258

919

599

661.098

500.251

1.063.442

859.887

637.822

b.

54.573 (188) 54.385

2014

40.948

40.543

Pihak berelasi Deposito berjangka dan rekening koran

16.441

(407)

87.369

59.897

c.

73

Third parties Realized consumer financing income Amortization of transaction cost and yield enhancing income

16.514

Interest



665

2012

60.304

(2.064)

Bunga

2015

Financial lease

2013

89.433

(405)


Related parties Realized consumer financing income



2015

Pihak ketiga Deposito berjangka dan rekening koran

Third parties Realized consumer financing income Amortization of transaction cost and yield enhancing income

474.795

Sewa pembiayaan

Pihak ketiga Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen Amortisasi biaya transaksi dan yield enhancing income

2012

320.841


c.

2014

386.809

Pihak berelasi Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen

b.



2015

Consumer financing

2014

4.738

2013

8.457

2012

2.053

2.163

Third parties Time deposits and current accounts Related parties Time deposits and current accounts

3.147

7.203

11.341

4.973

4.463

3.812

11.941

19.798

7.026

6.626

Refer to Note 24c for details of balances and transactions with related parties.

Lihat Catatan 24c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi. 88 252




19. PENDAPATAN (lanjutan) d.

19. REVENUE (continued)

Lain-lain - neto

d. Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30,

Pihak ketiga Diskon asuransi Pendapatan akseptasi klaim Pendapatan penalti Pendapatan penagihan Keuntungan penjualan aset tetap Lain-lain

Pihak berelasi Pendapatan akseptasi klaim



2015

2014

2013

106.237

197.734

173.705

25.461 17.157 16.513

1.170 18.484 13.828

8.453 35.969 28.196

36.127 22.029

28.989 18.719

13 9.783

54 12.661

110 22.107

163 7.362

227 4.540

166.281

152.434

292.569

239.386

180.107

33.868

6.820

50.377

-

-

127.632

200.149

159.254

342.946

239.386

180.107

Third parties Insurance discount Acceptance claim income Penalty income Collection income Gains on sales of fixed asset Others

Related parties Acceptance claim income

Insurance discount represents insurance premiums income received by the Company in relation to consumer financing activities. The related payables to insurance companies are recorded as trade payables in the statement of financial position (refer to Note 11).

20. BEBAN KEUANGAN

20. FINANCIAL CHARGES Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30,



2015

Pihak berelasi Bunga pinjaman bank

2012

97.354

Diskon asuransi merupakan pendapatan premi asuransi yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen. Utang kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang usaha di laporan posisi keuangan (lihat Catatan 11).

Pihak ketiga Bunga pinjaman bank Bunga surat berharga yang diterbitkan Medium-Term Notes Utang obligasi Administrasi dan provisi bank Amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan: Medium-Term Notes Utang obligasi Lain-lain

Others - net

2014

2013

2012

137.376

106.548

226.635

198.632

146.657

1.769 58.631 15.940

9.950 47.461 16.285

19.900 107.111 33.205

19.900 75.051 29.822

35 1.398 633

209 1.431 240

415 2.826 2.481

405 2.154 637

215.782

182.124

392.573

326.601

252.940

114.257

75.348

156.109

116.891

59.964

330.039

257.472

548.682

443.492

312.904

Third parties Interest on bank loans

Securities issued interest: 22.642 Medium-Term Notes 60.459 Bonds payable 20.883 Administration and bank provisions Amortization of securities issuance cost: 310 Medium-Term Notes 1.527 Bonds payable 462 Others Related parties Interest on bank loans

Refer to Note 24d for details of balances and transactions with related parties.

Lihat Catatan 24d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi. 89 253




21. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

21. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30, 2014 (tidak diaudit/ unaudited) (Disajikan kembali/ as restated)

2015 Pihak ketiga Gaji dan tunjangan Imbalan pasca kerja karyawan Biaya pesangon Pihak berelasi Gaji dan tunjangan Tantiem


2014

2013

130.866 3.530 392

97.859 2.089 687

216.133 4.139 979

166.003 2.310 857

126.517 2.228 844

134.788

100.635

221.251

169.170

129.589

5.915 4.313

5.572 3.653

10.177 3.653

8.227 1.694

7.949 928

10.228

9.225

13.830

9.921

8.877

145.016

109.860

235.081

179.091

138.466

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Pihak berelasi Sewa

Related parties Salaries and allowances Tantiem

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES




2015

Third parties Salaries and allowances Post employment benefits Termination

Refer to Note 24d for details of balances and transactions with related parties.

Lihat Catatan 24d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Pihak ketiga Biaya penagihan Sewa Penyusutan aset tetap (Catatan 9) Perjalanan dinas Komunikasi Keamanan Perbaikan dan pemeliharaan Jasa pihak ketiga Alat tulis dan cetakan Listrik dan air Iuran OJK Rekrutmen dan pelatihan Jamuan bisnis Jasa profesional Lain-lain

2012

2014

2013

2012

60.898 11.416

37.780 9.086

84.424 19.911

59.179 14.646

49.027 12.281

8.341 7.015 6.476 4.918 4.643 4.249 3.250 2.650 2.160 2.023 1.981 979 4.363

5.665 4.561 5.433 3.579 3.549 3.030 2.327 2.193 227 1.333 1.751 983 8.963

11.942 11.391 11.804 7.743 7.825 7.006 5.137 4.849 1.496 2.701 4.338 3.642 9.844

11.002 8.185 10.254 6.081 5.268 5.186 4.337 3.763 3.777 2.906 1.805 10.293

6.695 6.181 7.904 4.866 3.394 3.867 3.943 2.968 1.359 1.963 1.799 3.784

125.362

90.460

194.053

146.682

110.031

3.089

1.545

3.516

2.859

2.546

128.451

92.005

197.569

149.541

112.577

Third parties Collection fee Rent Depreciation of fixed assets (Note 9) Travelling Communications Security Repairs and maintenance Third parties service Stationaries and printings Utilities OJK fees Recruitment and training Corporate entertainment Professional fees Others Related parties Rent

Others represents legal, corporate event, advertising, insurance expenses, donation, parking, newspaper and magazine.

Lain-lain merupakan beban legal, perijinan, piknik perayaan, iklan, asuransi, sumbangan, parkir, koran dan majalah.

90 254




23. LABA PER SAHAM

23. EARNINGS PER SHARE Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30, 2014 (tidak diaudit/ unaudited) (Disajikan kembali/ as restated)

2015 Laba periode/tahun berjalan Jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan) (lihat Catatan 17)

2014

2013

2012

152.773

112.638

234.046

176.482

116.625

Income for the period/year

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Number of ordinary shares outstanding (in thousands) (refer to Note 17)

61

45

94

71

47

Basic earnings per share (full amount)

Laba per saham dasar (nilai penuh)

24. SALDO DAN BERELASI


TRANSAKSI

DENGAN

PIHAK

24. BALANCES AND RELATED PARTIES

TRANSACTIONS

WITH

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

The nature of relationships with related parties

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships with related parties are as follows: Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ Nature of relationship with the related parties

Pihak berelasi/Related parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk. PT Bumi Daya Plaza

Pemegang saham mayoritas/Controlling shareholder Pemegang saham minoritas/Minority shareholder Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./ Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./ Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./ Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./ Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank Mandiri sebagai pendiri/Bank Mandiri as founder Bank Mandiri sebagai pendiri/Bank Mandiri as founder Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik negara/State-owned company

PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu/formerly PT Bank Sinar Harapan Bali) PT AXA Mandiri PT Mandiri AXA General Insurance Dana Pensiun Bank Mandiri DPLK Bank Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan PT Adhi Karya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) PT Taspen (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Jasa Raharja Putra PT Reasuransi Internasional Indonesia PT Perikanan Nusantara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) PT Pindad (Persero)

91 255


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. SALDO DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan)

DENGAN


PIHAK

24. BALANCES AND TRANSACTIONS RELATED PARTIES (continued)

WITH

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

The nature of relationships with related parties (continued)

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The nature of relationships with related parties are as follows: (continued) Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ Nature of relationship with the related parties

Pihak berelasi/Related parties PT Berdikari (Persero) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Jatim

Badan usaha milik negara/State-owned company Badan usaha milik daerah/Regional state-owned company Badan usaha milik daerah/Regional state-owned company Badan usaha milik daerah/Regional state-owned company Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri /Controlled by Bank Mandiri’s Pension Fund

PT Wahana Optima Permai Personil manajemen management personnel

kunci

Grup/Group’s

Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri/ Key management personnel of Bank Mandiri Group

key

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak tidak berelasi. Perseroan mendapatkan suku bunga yang serupa untuk fasilitas pinjaman bank dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Perseroan juga menggunakan suku bunga yang serupa antara pihak berelasi dan pihak ketiga dalam rangka pemberian piutang pembiayaan konsumen.

In normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties. The Company obtained similar interest rate for bank loan facilities from related parties and third parties. The Company also used similar interest rate between related parties and third parties for the consumer finance receivables.

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

a.

Aset

a. 30 Juni/ June 30, 2015

Kas dan setara kas Kas pada bank (lihat Catatan 4) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank DKI PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Assets


2013

2012

200.000

198.441

64.845

49.258

454

840

549

669

313 25

1.277 31

876 48

4.215 30

24

24

50.127

100

23

18

44

21

200.839

200.631

116.489

54.293

92 256

Cash and cash equivalents Cash in banks (refer to Note 4) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. PT Bank DKI PT Bank Mandiri Taspen Pos (formerly PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. SALDO DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan)

DENGAN


PIHAK


WITH

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Balances and transactions with related parties are as follows: (continued)

a.

a.

Aset (lanjutan) 30 Juni/ June 30, 2015 Deposito berjangka PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Personel manajemen kunci Grup PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Perikanan Nusantara PT Berdikari (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PINDAD (Persero)

Piutang lain-lain (lihat Catatan 7) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Tunas Ridean Tbk.

Sewa dibayar di muka (lihat Catatan 10) PT Bumi Daya Plaza PT Wahana Optima Permai

Jumlah aset kepada pihak berelasi Persentase terhadap total aset

Assets (continued)


2013

2012

50.000

50.000

50.000

50.000

3

3

3

3

50.003

50.003

50.003

50.003

4.289 45 19 11

6.575 530 24 191

5.425 100 32 -

5.097 100 -

4 2

-

-

-

-

95 5

169 12

-

4.370

7.420

5.738

5.197

Time deposit PT Bank Mandiri Taspen Pos (formerly PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Group’s key management personnel PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Perikanan Nusantara PT Berdikari (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PINDAD (Persero)

Other receivables (refer to Note 7) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Tunas Ridean Tbk.

302.391

283.675

222.565

110.753

26.173 620

36.031 620

620

620

329.184

320.326

223.185

111.373

839 5

810 156

442 -

417 -

844

966

442

417

585.240

579.346

395.857

221.283

Total assets associated with related parties

7,11%

7,81%

7,02%

5,04%

Percentage to total assets

Prepaid rent (refer to Note 10) PT Bumi Daya Plaza PT Wahana Optima Permai

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi kepada PT Tunas Ridean Tbk dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terutama berhubungan dengan transaksi usaha.

Other receivables from related parties to PT Tunas Ridean Tbk and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) are in respect of trade activities.

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan pembayaran ke dealer untuk porsi pembiayaan bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

Other receivables from related party to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. represent payment to dealers for joint financing portion which was paid in advance by the Company. 93 257


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. SALDO DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan) b.

DENGAN


PIHAK


Liabilitas

b. 30 Juni/ June 30, 2015

Utang lain-lain (lihat Catatan 12) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk.

Beban masih harus dibayar (lihat Catatan 13) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pinjaman bank (lihat Catatan 14) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Surat berharga yang diterbitkan PT Taspen (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Dana Pensiun Bank Mandiri BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan PT Bank Jatim PT AXA Mandiri PT Asuransi Jasa Raharja Putra PT Bumi Daya Plaza PT Mandiri AXA General Insurance PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) DPLK Bank Mandiri PT Reasuransi Internasional Indonesia

Jumlah liabilitas kepada pihak berelasi Persentase terhadap total liabilitas

WITH

Liabilities


2013

2012

78.101 240

53.559 240

134.665 240

46.310 240

78.341

53.799

134.905

46.550

Other payables (refer to Note 12) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Tunas Ridean Tbk.

Accrued expenses (refer to Note 13) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2.479

2.542

1.259

961

940 795

921 448

448 459

169 498

71

149

481

900

4.285

4.060

2.647

2.528

1.378.457

1.311.419

666.883

439.014

324.380 337.086

308.809 238.567

176.264 298.441

74.645 192.194

24.527

52.940

176.934

317.782

2.064.450

1.911.735

1.318.522

1.023.635

160.000

160.000

60.000

-

92.750 80.000

81.000

65.000

34.000

25.000 60.000 20.000 5.000 5.000

78.000 60.000 20.000 8.000 5.000

138.000 60.000 20.000 3.000 5.000

113.000 3.000 -

3.000

3.000

3.000

-

2.000 1.000

2.000 1.000

5.000 -

3.000 -

-

-

2.000

2.000

453.750

418.000

361.000

155.000

2.600.826

2.387.594

1.817.074

1.227.713

Total liabilities associated with related parties

36,06%

36,58%

36,68%

31,76%

Percentage to total liabilities

Bank loans (refer to Note 14) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Securities issued PT Taspen (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Dana Pensiun Bank Mandiri BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan PT Bank Jatim PT AXA Mandiri PT Asuransi Jasa Raharja Putra PT Bumi Daya Plaza PT Mandiri AXA General Insurance PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) DPLK Bank Mandiri PT Reasuransi Internasional Indonesia

Other payables to related parties are mainly in respect of payables related with installments including interest to joint financing principals providers.

Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada pemberi pembiayaan bersama. 94 258


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. SALDO DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan) c.

DENGAN


PIHAK


Pendapatan

c. Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30,

Bunga (lihat Catatan 19c) PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Lain-lain (lihat Catatan 19d) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Mandiri AXA General Insurance

Revenue



2015 Pembiayaan konsumen (lihat Catatan 19a) Personil manajemen kunci Grup PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Perikanan Nusantara PT PINDAD (Persero) PT Berdikari (Persero) PT Barata Indonesia (Persero)

WITH

2014

2013

2012

945 12

898 41

1.151 71

890 10

599 -

6 4 3

2 9 6 -

22 7 4 3

2 10 7 -

-

1

-

-

-

-

971

956

1.258

919

599

2.297

5.099

7.832

3.827

3.360

825

2.083

3.467

1.094

562

7 12

7 8

16 12

13 9

480 4

5

4

11

10

3

1

2

3

20

54

3.147

7.203

11.341

4.973

4.463

33.868

6.820

42.865

-

-

-

-

7.512

-

-

Consumer financing (refer to Note 19a) Group’s key management personnel PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Perikanan Nusantara PT PINDAD (Persero) PT Berdikari (Persero) PT Barata Indonesia (Persero)

Interest (refer to Note 19c) PT Bank Mandiri Taspen Pos (formerly PT Bank Sinar Harapan Bali) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank DKI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Others (refer to Note 19d) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Mandiri AXA General Insurance

33.868

6.820

50.377

-

-

Jumlah pendapatan dari pihak berelasi

37.986

14.979

62.976

5.892

5.062

Total revenue associated with related parties

Persentase terhadap total pendapatan

4,13%

2,10%

4,16%

0,51%

0,60%

Percentage to total revenue

For the six month period ended 30 June 2015 and 2014 and for year ended 31 Desember 2014, 2013 and 2012, interest income relates to funds placement to related parties with interest rate each from 0.00% - 9.25%, 0.00% - 9.25%, 0.00% - 9.75%, 0.00% - 9.75%, 0.00% - 7.50%, respectively .

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, pendapatan bunga berkaitan dengan penempatan dana kepada pihak berelasi dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 0,00% - 9,25%, 0,00% - 9,25%, 0,00% - 9,75%, 0,00% - 9,75%, 0,00% - 7,50% .

95 259


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. SALDO DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan) d.

DENGAN


PIHAK


Beban

d. Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30,

Beban umum dan administrasi Beban sewa gedung PT Bumi Daya Plaza PT Wahana Optima Permai

Beban gaji dan tunjangan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan Tantiem Direksi Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan Tantiem

Beban keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank DKI PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Expenses



2015

WITH

2014

2013

2012

2.933 156

1.545 -

3.389 127

2.859 -

2.546 -

3.089

1.545

3.516

2.859

2.546

General and administrative expenses Building rental expense PT Bumi Daya Plaza PT Wahana Optima Permai

Salaries and benefits Boards of Commisioners and Directors compensation Board of Commissioners 1.892 1.338

1.492 1.044

2.775 1.044

2.247 484

1.950 106

4.023 2.975

4.080 2.609

7.402 2.609

5.980 1.210

5.999 822

10.228

9.225

13.830

9.921

Short-term employee benefits: Salaries and allowances Tantiem Directors Short-term employee benefits: Salaries and allowances Tantiem

8.877 Financial charges

80.618 16.991

45.700 14.099

97.680 25.576

51.403 23.338

19.744 16.328

14.866

8.694

22.221

18.362

5.963

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank DKI PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.782

6.855

10.632

23.788

17.929

114.257

75.348

156.109

116.891

59.964

Jumlah beban kepada pihak berelasi

127.574

86.118

173.455

129.671

71.387

Total expenses associated with related parties

Persentase terhadap total beban

17,85%

15,38%

14,44%

13,96%

10,42%

Percentage to total expenses

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Pendahuluan dan gambaran umum

Introduction and overview

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut: • Risiko pasar • Risiko kredit • Risiko likuiditas • Risiko operasional

The Company has exposure to the following risks: • Market risk • Credit risk • Liquidity risk • Operational risk

96 260




25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Kerangka manajemen risiko

Risk management framework

Konsep manajemen risiko Perseroan adalah mengacu dari konsep Enterprise Risk Management (ERM) yang digunakan oleh induk entitas Perseroan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Perseroan. ERM adalah sebuah proses pengelolaan risiko yang melekat dalam proses bisnis Perseroan, artinya pengelolaan risiko menjadi bagian yang menyatu dalam pengambilan keputusan bisnis Perseroan sehari-hari. Dengan ERM, Perseroan akan memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Tahun ini merupakan kelanjutan dari tahuntahun sebelumnya terkait dengan “Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Entitas Anak”, yang dilaksanakan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Entitas Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pemegang saham pengendali Perseroan. Kerangka pengelolaan risiko ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri (KMRBM) agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prinsip kehati-hatian dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

The concept of risk management of the Company refers to Enterprise Risk Management (ERM) implemented by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (parent company) which were adopted to the needs of business and operational of the Company. ERM is an inherent business risk management process in the Company’s business process, which means, risk management becomes part of daily business decision making. By using ERM, the Company will have systematic and comprehensive framework for risk management (credit risk, market risk and operational risk) by connecting capital management and business risk encountered as whole. This year is a continuation from previous years in term of “Implementation Of Consolidated Risk Management For Bank’s Controlling Subsidiary Companies”, which is implemented by the Company in its capacity as the Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the controlling shareholder of the Company. This risk management framework refers to Bank Indonesia regulation (PBI) No 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by PBI No.11/25/PBI/2009 dated on 1 July 2009 concerning the Amendment on Bank Indonesia Regulation No.5/8/PBI/2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank. This framework is included in the Risk Management Policy of Bank Mandiri (KMRBM) in line with the plan to apply Basel II Accord gradually in Indonesia. Within this risk management framework, the Company set up a range of policies in order for risk management to function as a business enabler so that bussines can still grow within the corridor of prudential principle by applying the ideal risk management process (risk identification - measurement - monitoring management risk) at all level of organization.

Lebih lanjut, kemitraan antara Perseroan dengan Entitas Induk merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan regional dan global yang sama dalam mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat dan dalam suasana kompetisi yang ketat, namun pada saat yang bersamaan Perseroan harus tetap mampu menyelenggarakan praktik bisnis tersebut berdasarkan dan mengacu kepada prinsip kehatihatian.

Further, the partnership between the Company and the parent company is a very important thing considering both have to faced the same regional and global challenge in managing fast business growth and strict competition, but at the same time the Company must implement such of business practices based on prudential principle.

97 261






Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Risk management framework (continued)

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perseroan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perseroan. Divisi Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsif dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perseroan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perseroan masingmasing akan memainkan peranan penting.

As a company engages in financing activities, the Company’s management is fully committed to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology; hence, the Company's business activities could remain be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Division is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, which could be described as follows:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup: • Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala; • Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi; • Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala; • Terdapatnya Komite Audit dan sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dan melalui Surat Edaran No. 030/SE/MTF/VI/2012 membentuk Forum Enterprise Risk Management dengan dikoordinir oleh Direktorat Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai bentuk konsolidasi manajemen risiko.

Active supervision is reflected since annual business planning, which includes: • Approving and evaluating risk management policies on a regular basis; • Evaluating and approving activities that require approval from the Board of Commissioners or Board of Directors; • Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis; • The presence of the Audit Committee as an organ of the Board of Commissioners in carrying out their supervisory functions; and Circular Letter through No. 030/SE/MTF/VI/2012 established Enterprised Risk Management Forum coordinated by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Risk Management Directorate in term of implementation of consolidated risk management. 98 262








Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors (continued)

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk dibentuk dengan menempatkan wakil dari Entitas Induk sebagai Kepala Divisi yang membawahi fungsi manajemen risiko Perseroan. Kerangka tersebut juga dilaksanakan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Entitas Induk terhadap Perseroan, menyangkut kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari piutang pembiayaan konsumen.

The consolidated risk management framework with Parent Company is established through assigning representatives from Parent Company as Division Head of Risk Management. The framework is also implemented through regular performance assessment by the Parent Company on the Company, concerning the financial performance, monitoring on accounting information system, as well as the level of soundness and risk profile of the Company’s consumer financing receivables.

Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan

Pillar 2: Policy and Implementation of Limits

Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perseroan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/ otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies regarding limitation on approval/ authorization for both credit and noncredit transactions.

Salah satu contoh kemitraan dalam pengelolaan manajemen risiko antara Perseroan dan Entitas Induk adalah perjanjian kerjasama pemberian kredit without recourse dimana Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi berdasarkan batasan produk ataupun kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Entitas Induk. Kebijakan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Perseroan juga mengikuti kebijakan penyisihan pada Entitas Induk yang sejalan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An example of partnership between the Company and Parent Company in managing risk is jointfinancing without recourse agreement where the Company acts as an agent to underwrite, collect and administer consumer financing based on limitation of product or pre-determined criteria established by Parent Company. The Company’s policy in relation with allowance for impairment losses on receivables also comply with the Parent Company's policy, which is in line and in compliance with Indonesian Financial Accounting Standards.

99 263








Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen

Pillar 3: Monitoring System

Perseroan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Forum Enterprise Risk Management (FERMA) dengan Entitas induk. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perseroan mampu menyediakan data/informasi secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen, Entitas Induk atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

The Company has a set of tools to identify measure and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism, as well as through the regular meetings of the Company’s Enterprise Risk Management Forum (FERMA) with Parent Company. In addition, the Company’s major information technology system is capable of providing instant and accurate data/information to the management, Parent Company or other related third parties.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk terlaksana melalui penyampaian paparan risiko Perseroan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko Entitas Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya kepada Entitas Induk.

The consolidated risk management framework with Parent Company is conducted through the reporting of the Company's risk exposure periodically to Parent Company’s Risk Management Committee, including the periodic reporting in relation to the compliance, legal and other aspects to the Parent Company.

Pilar 4: Pengendalian Internal

Pillar 4: Internal Control

Perseroan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit secara rutin setiap bulan. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup: • Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari semua proses yang ada di dalam Perseroan; • Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitasaktivitas di dalam Perseroan, termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan • Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan,hukum dan audit eksternal).

The Company has an Internal Audit Division which independently reports on the process and assessment result to the President Director and regularly coordinate with Audit Committee monthly. The accountability of the Internal Audit Division includes: • Providing assessment on the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company; • Reporting on important issues related to the control process of activities within the Company, including potential improvements to these processes; and

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk juga dicerminkan dengan dilaksanakannya audit reguler/audit teknologi informasi/audit terintegrasi atas unit-unit di Perseroan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Entitas Induk.

The consolidated risk management framework with Parent Company is also reflected in the implementation of regular audit/information technology audit/integrated audit on the business units in the Company by Parent Company’s Internal Audit Unit (SKAI).

Identification, Measurement, and Management Information

• Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal and external audit).

100 264






Pilar 4: Pengendalian Internal (lanjutan)

Pillar 4: Internal Control (continued)

Guna penguatan pengendalian internal dan proses konsolidasi antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, Kepala Divisi Internal Audit perseroan diseleksi dan ditetapkan oleh Entitas Induk sebelum ditempatkan di Perseroan.

For the purpose of strengthening Internal Control and consolidation process between Parent Company and Subsidiary Company, Head of Internal Audit Division is selected and determined by Parent Company before being assigned in the Company.

Risiko pasar

Market risk

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rates, exchange rate of Rupiah currency, commodity prices and the price of capital or loans, which could expose to the Company. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rates management.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana.

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate is raised, which would cause losses to the Company, hence resulting in increased Company's credit risk. Therefore, the Company consistently implements fixed interest rate management by doing adjustment on lending interest rate and cost of funds.

Sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen.

The largest source of funding for the Company comes from a joint financing scheme with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. with fixed interest rate and same period with the consumer financing receivables.

Perseroan juga menerbitkan obligasi dan mediumterm notes yang sebagian besar mempunyai jangka waktu yang panjang, yaitu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta nasional dengan tingkat bunga mengambang.

The Company’s funding source is also from the issuance of bonds and medium-term notes mostly for long-term, i.e. for 3 (three) years, with fixed interest rates and as well as a small number of loans from the national private banks with floating interest rates.

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dalam mata uang asing.

With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is minimal. The Company does not have consumer financing business in foreign currency.

101 265






Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

The following tables summarize the Company’s financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates: 30 Juni/June 30, 2015 Tingkat bunga tetap/Fixed rate

Bunga mengambang <3 bulan/ Floating Rate < 3 months Aset keuangan Kas dan setara kas

Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/Over 3 months to 1 year

Kurang dari 1 1 bulan bulan/Less sampai 3 bulan/ than 1 month 1 month to 3 months

Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ Over 1 year to 2 years

Lebih dari 2 tahun/ Over 2 years

Tidak dikenakan bunga/ No interest rate charges

Jumlah/ Total

260.592

-

-

-

-

-

19.056

279.648

-

182.668 36.057 -

370.525 69.081 -

1.643.033 270.915 -

2.012.001 247.391 -

2.680.635 142.506 -

378.153 26.653

6.888.862 765.950 378.153 26.653

Financial assets Cash and cash equivalents Consumer financing receivable Finance lease receivables Other receivables Other assets

260.592

218.725

439.606

1.913.948

2.259.392

2.823.141

423.862

8.339.266

Total financial assets

Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan

-

-

-

-

-

-

416.754 107.440

416.754 107.440

Trade payables Other payables

-

23.044 398.880 -

493.334 -

1.851.909 424.683

1.747.542 499.092

752.905 324.236

-

23.044 5.244.570 1.248.011

Accrued interest expenses Bank loans Securities issued

Jumlah liabilitas keuangan

-

421.924

493.334

2.276.592

2.246.634

1.077.141

524.194

7.039.819

Total financial liabilities

260.592

(203.199)

(53.728)

(362.644)

12.758

1.746.000

(100.332)



Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain lain Aset lain-lain Jumlah aset keuangan Liabilitas keuangan

Jumlah selisih penilaian bunga


1.299.447 Total interest repricing gap

31 Desember/December 31, 2014 Tingkat bunga tetap/Fixed rate

Bunga mengambang <3 bulan/ Floating Rate < 3 months Aset keuangan Kas dan setara kas




Jumlah/ Total

259.499

-

-

-

-

-

13.951

273.450

-

179.792 32.984 -

363.226 66.067 -

1.599.839 277.498 -

1.875.422 256.751 -

2.069.708 150.437 -

364.247 15.415

6.087.987 783.737 364.247 15.415


259.499

212.776

429.293

1.877.337

2.132.173

2.220.145

393.613

7.524.836


Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan

-

-

-

-

-

-

523.518 98.657

523.518 98.657


-

25.023 202.928 -

401.210 199.966

1.651.743 149.884

1.387.242 424.267

648.019 673.252

-

25.023 4.291.142 1.447.369


Jumlah liabilitas keuangan

-

227.951

601.176

1.801.627

1.811.509

1.321.271

622.175

6.385.709


(171.883)

75.710

320.664

898.874

Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain lain Aset lain-lain Jumlah aset keuangan Liabilitas keuangan

Jumlah selisih penilaian bunga


259.499

(15.175)

102 266

(228.562)

1.139.127 Total interest repricing gap






Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued) 31 Desember/December 31, 2013 Tingkat bunga tetap/Fixed rate

Bunga mengambang <3 bulan/ Floating Rate < 3 months Aset keuangan Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain lain Aset lain-lain Jumlah aset keuangan






Jumlah/ Total

178.310

-

-

-

-

-

12.929

191.239

-

155.548 26.846 -

309.232 55.598 -

1.303.460 221.144 -

1.522.976 242.864 -

1.353.685 73.239 -

250.731 6.180

4.644.901 619.691 250.731 6.180


178.310

182.394

364.830

1.524.604

1.765.840

1.426.924

269.840

5.712.742


-

-

-

-

-

-

260.798 153.673

260.798 153.673


-

20.320 169.382 -

326.069 -

1.189.951 349.715

1.168.996 349.277

386.665 497.743

-

20.320 3.241.063 1.196.735


-

189.702

326.069

1.539.666

1.518.273

884.408

414.471

4.872.589


38.761

(15.062)

247.567

542.516

(144.631)

Liabilitas keuangan Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Jumlah liabilitas keuangan Jumlah selisih penilaian bunga


178.310

(7.308)

840.153 Total interest repricing gap

31 Desember/December 31, 2012 Tingkat bunga tetap/Fixed rate

Bunga mengambang <3 bulan/ Floating Rate < 3 months Aset keuangan Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain lain Aset lain-lain Jumlah aset keuangan






Jumlah/ Total

146.810

-

-

-

-

-

18.960

165.770

-

153.669 11.247 -

306.432 22.849 -

1.249.423 106.048 -

1.204.427 118.715 -

894.442 70.588 -

122.857 7.009

3.808.393 329.447 122.857 7.009


146.810

164.916

329.281

1.355.471

1.323.142

965.030

148.826

4.433.476


-

-

-

-

-

-

292.264 60.611

292.264 60.611


-

18.325 175.294 -

262.560 -

1.035.069 51.943

853.763 349.134

363.314 348.723

-

18.325 2.690.000 749.800


-

193.619

262.560

1.087.012

1.202.897

712.037

352.875

3.811.000


(28.703)

66.721

268.459

120.245

252.993

(204.049)

Liabilitas keuangan Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Jumlah liabilitas keuangan Jumlah selisih penilaian bunga


146.810

103 267

622.476 Total interest repricing gap






Risiko kredit

Credit risk

Pengelolaan risiko kredit perseroan diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara prudent agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi Non Performing Loan (NPL), serta mengelola penggunaan modal untuk memperoleh return yang optimal. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survey dan analisa kredit sebelum disetujui oleh Komite Kredit. Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Ketua Bapepam-LK No.PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perseroan Pembiayaan. Tahun 2012, Perseroan juga telah menjalankan aturan uang muka kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan serta Surat Edaran BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor yang diberlakukan sejak 15 Juni 2012.

The Company’s credit risk management is directed to improve the balance between healthy credit expansion with a prudent credit management to avoid from the decline in the quality or being Non Performing Loan (NPL). It starts from the process of receiving credit applications selectively and handling them with prudence principle, whereby the credit application would go through survey and credit analysis process before being approved by the Credit Committee. The Company also implemented the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.30/PMK.010/2010 regarding the Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Banking Financial Institutions and the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) Regulation No.PER-05/BL/2011 regarding the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles for Multifinance Companies. In 2012, the Company also has implemented down payment regulation as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.43/PMK.010/2012 concerning Down Payment for Consumer Financing, and Bank Indonesia Cirrcular Letter No.14/10/DPNP dated 15 March 2012 concerning The Application of Bank’s Risk Management on Mortgages and Motor Vehicle Credit effective 15 June 2012.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perseroan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.

i.

i.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Maximum exposure to credit risk The carrying amount of the Company’s financial assets other than finance lease receivables and consumer financing receivables represent the maximum exporure of credit. In case of consumer financing and finance lease receivables, collaterals accepted by the Company is Certificate of Ownership of the vehicles financed by the Company.

Nilai tercatat dari aset keuangan Perseroan selain piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen menggambarkan eksposur maksimum atas risiko tersebut. Dalam hal piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, agunan yang diterima adalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang dibiayai Perseroan.

104 268






Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

ii.

ii.

Analisis konsentrasi risiko kredit

Concentration of credit risk analysis

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

Perseroan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

The Company is currently engaged in consumer financing business in which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in the specific geographic region.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko aset keuangan konsumen yang dimiliki Perseroan: (bruto)

The following tables set out the total credit risk and risk concentration of financial assets of the Company: (gross)

a.

a.

Sektor geografis

Geographical sector

30 Juni/June 30, 2015 Jawa Bali Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen: perorangan Piutang sewa pembiayaan: korporasi Piutang lain-lain Aset lain-lain

Sumatera

260.649 4.353.142

(156 ) 1.629.071

621.125 376.400 26.612 5.637.928

Kalimantan

91 954 (96 ) 1.629.864

Lainnya/ Others

Sulawesi 197

(98 )

Jumlah/ Total -

260.592

503.799

402.850

-

6.888.862

5.611 463 79

139.123 336 58

-

765.950 378.153 26.653

510.149

542.269

-

8.320.210

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables: individual Finance lease receivables: corporate Other receivables Other assets

31 Desember/December 31, 2014 Jawa Bali Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen: perorangan Piutang sewa pembiayaan: korporasi Piutang lain-lain Aset lain-lain

Sumatera

Kalimantan

Lainnya/ Others

Sulawesi

Jumlah/ Total

258.754

474

144

127

-

259.499

3.845.389

1.484.977

429.830

327.791

-

6.087.987

4.138 464 47

130.254 336 25

-

783.737 364.247 15.415

434.623

458.533

-

7.510.885

649.051 362.459 15.684 5.131.337

294 988 (341 ) 1.486.392

105 269









ii.

ii.

Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan) a.

Concentration (continued)

Sektor geografis (lanjutan)

a.

of

credit

risk

analysis

Geographical sector (continued)


Sumatera

Kalimantan

Lainnya/ Others

Sulawesi

Jumlah/ Total

177.710

401

118

81

-

178.310

2.783.608

1.292.806

329.595

238.892

-

4.644.901

11 93

59.232 81 41

-

619.691 250.731 6.180

329.817

298.327

-

5.699.813

559.942 250.411 6.728 3.778.399

517 228 (682 ) 1.293.270



Kalimantan

Lainnya/ Others

Sulawesi

Jumlah/ Total

143.479

2.081

1.029

221

-

146.810

2.189.140

1.143.654

316.854

158.745

-

3.808.393

-

329.447 122.857 7.009

-

4.414.516

312.671 122.681 7.715 2.775.686

b.

Sumatera

791 164 (722 ) 1.145.968

11 29

15.985 1 (13 )

317.923

174.939

Sektor industri

b.


Industry sector

30 Juni/June 30, 2015 Lembaga Keuangan/ Financial Institution Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen: perorangan Piutang sewa pembiayaan: korporasi Piutang lain-lain Aset lain-lain

Konsumen/ Customers

Lain-lain/ Others

Jumlah/ Total

260.592

-

-

260.592

-

6.888.862

-

6.888.862

-

765.950 -

378.153 26.653

765.950 378.153 26.653

260.592

7.654.812

404.806

8.320.210

106 270









ii.

ii.

Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan) b.


Sektor industri (lanjutan)

b.

of

credit

risk

analysis

Industry sector (continued)

31 Desember/December 31, 2014 Lembaga Keuangan/ Financial Institution Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen: perorangan Piutang sewa pembiayaan: korporasi Piutang lain-lain Aset lain-lain

Konsumen/ Customers

Lain-lain/ Others

Jumlah/ Total

259.499

-

-

259.499

-

6.087.987

-

6.087.987

-

783.737 -

364.247 15.415

783.737 364.247 15.415

259.499

6.871.724

379.662

7.510.885



Konsumen/ Customers

Lain-lain/ Others

Jumlah/ Total

178.310

-

-

178.310

-

4.644.901

-

4.644.901

222.565 -

619.691 -

28.166 6.180

619.691 250.731 6.180

400.875

5.264.592

34.346

5.699.813



Konsumen/ Customers

Lain-lain/ Others

Jumlah/ Total

146.810

-

-

146.810

-

3.808.393

-

3.808.393

110.753 -

329.447 -

12.104 7.009

329.447 122.857 7.009

257.563

4.137.840

19.113

4.414.516

107 271









ii.

ii.

Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan) c.


Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan

c.

of

credit

risk

analysis

Based on quality of financial assets As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 credit risk exposure of financial asset is divided into:

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: 30 Juni/June 30, 2015 Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired

Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired High grade Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen: perorangan Piutang sewa pembiayaan: korporasi Piutang lain-lain Aset lain-lain

Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses

Mengalami penurunan nilai/ Impaired

Jumlah/ Total

Standard grade

260.592

-

-

-

-

260.592

6.324.748

568

464.669

98.877

(226.328)

6.662.534

721.126 378.153 26.653

-

28.793 -

16.031 -

(11.992) (794) -

753.958 377.359 26.653

7.711.272

568

493.462

114.908

(239.114)

8.081.096

Cash and cash equivalent Consumer financing receivables: individual Finance lease receivables: corporate Other receivables Other assets

31 Desember/December 31, 2014 Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired




Jumlah/ Total

Standard grade

259.499

-

-

-

2.971.623

2.672.709

361.451

82.204

(194.852)

5.893.135

437.509 364.247 15.415

281.309 -

34.738 -

30.181 -

(17.213) (794) -

766.524 363.453 15.415

4.048.293

2.954.018

396.189

112.385

(212.859)

7.298.026

108 272

-

259.499









ii.

ii.



Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c.

of

credit

risk

analysis

Based on quality of financial assets (continued)





Jumlah/ Total

Standard grade

178.310

-

-

-

-

178.310

2.080.847

2.180.820

306.429

76.805

(133.356)

4.511.545

399.827 249.918 6.180

176.568 -

29.361 -

13.935 813 -

(7.537) (813) -

612.154 249.918 6.180

2.915.082

2.357.388

335.790

91.553

(141.706)

5.558.107






Jumlah/ Total

Standard grade

146.810

-

-

-

-

146.810

1.533.699

1.933.494

283.478

57.722

(90.777)

3.717.616

172.502 121.878 7.009

136.401 -

20.544 -

979 -

(1.767) (979) -

327.680 121.878 7.009

1.981.898

2.069.895

304.022

58.701

(93.523)

4.320.993


The explanation of loan under quality ”neither past due nor impaired” were as follows: High grade, which is no - doubt over the repayment of financial asset.

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai: High grade, yaitu tidak terdapat keraguan atas pengembalian aset keuangan. Standard grade, yaitu terdapat pertimbangan tertentu terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Namun sampai saat ini belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga pada saat jatuh tempo.

-

109 273

Standard grade, which is there is certain consideration related to the ability of the customer in making payment at maturity date, however until now there has not been any delay in payment of principal and interest at maturity date.








ii.

ii.



Concentration (continued) c.

of

credit

risk

analysis


Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Consumer financing and finance lease receivables which installments are overdue for more than 90 days are classified as impaired financial assets.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

As collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the Certificates of Ownership (“BPKB”) of the motor vehicles financed by the Company.

Tabel berikut menunjukkan aging analysis terhadap piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

The following table summarizes the aging analysis of consumer financing receivables and finance lease receivables which are past due but not impaired.

30 Juni/June 30, 2015 1-30 hari/days Piutang pembiayaan konsumen: perorangan Piutang sewa pembiayaan: korporasi

Jumlah/ Total

31-60 hari/days

61-90 hari/days

310.092

85.340

69.237

464.669

14.057

7.575

7.161

28.793

324.149

92.915

76.398

493.462

110 274

Consumer financing receivables: individual Finance lease receivables: corporate








ii.

ii.



Concentration (continued) c.

of

credit

risk

analysis


31 Desember/December 31, 2014 1-30 hari/days Piutang pembiayaan konsumen: perorangan Piutang sewa pembiayaan: korporasi

31-60 hari/days

61-90 hari/days

Jumlah/ Total

246.688

83.539

31.224

361.451

31.098

2.492

1.148

34.738

277.786

86.031

32.372

396.189



31-60 hari/days

61-90 hari/days

65.433

25.619

215.377

Jumlah/ Total

306.429

24.892

538

3.931

29.361

240.269

65.971

29.550

335.790



31-60 hari/days

61-90 hari/days

Jumlah/ Total

194.335

64.425

24.718

20.544

-

-

283.478 20.544

214.879

64.425

24.718

304.022


Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Mengingat Perseroan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari Entitas Induk melalui skema pembiayaan bersama, maka risiko ini dapat dikelola dengan baik.

Liquidity risk is the risk, whereby the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities. As the Company receives strong financial support from Parent Company through joint financing scheme, this risk could be managed properly.

111 275






Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

The following table summarizes the maturity gap profile of the Company’s financial assets and liabilities as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012:

30 Juni/June 30, 2015

Kurang dari satu bulan/ Less than one month

Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/ Over than 6 month to 1 year

1-6 bulan/ months

Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity

Lebih dari 1 tahun/ Over than 1 year

Nilai tercatat/ Carrying value

ASET

ASSETS

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset lain-lain

279.648 182.668 36.057 302.390 -

926.914 166.790 -

1.086.644 173.205 -

4.692.636 389.898 -

75.763 26.653

279.648 6.888.862 765.950 378.153 26.653

Total aset

800.763

1.093.704

1.259.849

5.082.534

102.416

8.339.266

LIABILITAS Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Total liabilitas Total perbedaan jatuh tempo

416.754 107.440

-

-

-

-

416.754 107.440

23.044 398.881 -

1.180.390 -

1.164.853 424.683

2.500.446 823.328

-

23.044 5.244.570 1.248.011

946.119

1.180.390

1.589.536

(145.356 )

(86.686 )

(329.687 )

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Finance lease receivables Other receivables Other assets Total assets LIABILITIES Trade payables Other payables Accrued interest expenses Bank loans Securities issued

3.323.774

-

7.039.819

Total liabilities

1.758.760

102.416

1.299.447

Total maturity gap

31 Desember/December 31, 2014



1-6 bulan/ months




ASET

ASSETS

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset lain-lain

273.450 179.792 32.984 283.675 -

908.669 164.411 -

1.054.396 179.154 -

3.945.130 407.188 -

80.572 15.415

273.450 6.087.987 783.737 364.247 15.415

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Finance lease receivables Other receivables Other assets

Total aset

769.901

1.073.080

1.233.550

4.352.318

95.987

7.524.836

Total assets

523.518 98.657

-

-

-

-

523.518 98.657

25.023 202.928 -

987.328 349.850

1.065.625 -

2.035.261 1.097.519

-

25.023 4.291.142 1.447.369

Total liabilitas

850.126

1.337.178

1.065.625

3.132.780

-

6.385.709

Total liabilities

Total perbedaan jatuh tempo

(80.225 )

167.925

1.219.538

95.987

1.139.127

Total maturity gap

LIABILITAS Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan

(264.098 )

112 276

LIABILITIES Trade payables Other payables Accrued interest expenses Bank loans Securities issued







Liquidity risk (continued) 31 Desember/December 31, 2013



1-6 bulan/ months




ASET Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset lain-lain

178.310 155.548 26.846 222.565 -

755.249 130.000 -

857.443 146.742 -

2.876.661 316.103 -

12.929 28.166 6.180

191.239 4.644.901 619.691 250.731 6.180

ASSETS Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Finance lease receivables Other receivables Other assets

Total aset

583.269

885.249

1.004.185

3.192.764

47.275

5.712.742

Total assets

260.798 153.673

-

-

-

-

260.798 153.673

20.320 169.382 -

761.076 349.715

754.944 -

1.555.661 847.020

-

20.320 3.241.063 1.196.735

Total liabilitas

604.173

1.110.791

754.944

2.402.681

-

4.872.589

Total liabilities

Total perbedaan jatuh tempo

(20.904 )

249.241

790.083

47.275

840.153

Total maturity gap

LIABILITAS Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan

(225.542 )





1-6 bulan/ months




ASET Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset lain-lain

146.810 153.669 11.247 110.753 -

747.951 58.033 -

807.904 70.864 -

2.098.869 189.303 -

18.960 12.104 7.009

165.770 3.808.393 329.447 122.857 7.009

ASSETS Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Finance lease receivables Other receivables Other assets

Total aset

422.479

805.984

878.768

2.288.172

38.073

4.433.476

Total assets

292.264 60.611

-

-

-

-

292.264 60.611

18.325 175.294 -

638.942 -

658.686 51.943

1.217.078 697.857

-

18.325 2.690.000 749.800

LIABILITAS Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Total liabilitas Total perbedaan jatuh tempo


546.494

638.942

710.629

1.914.935

-

3.811.000

Total liabilities

(124.015 )

167.042

168.139

373.237

38.073

622.476

Total maturity gap

113 277







Liquidity risk (continued) The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada undiscounted cash flows pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. 30 Juni/June 30, 2015

Kurang dari satu bulan/ Less than one month LIABILITAS Utang usaha Utang lain-lain Beban bunga yang masih harus dibayar Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan Total


1-6 bulan/ months




416.754 107.440

-

-

-

-

416.754 107.440

23.044 446.763 -

1.383.074 -

1.540.103 542.875

2.530.237 943.550

-

23.044 5.900.177 1.486.425


994.001

1.383.074

2.082.978

3.473.787

-

7.933.840

Total




1-6 bulan/ months




523.518 98.657

-

-

-

-

523.518 98.657

25.023 240.284 -

1.147.693 404.777

1.202.784 -

2.206.418 1.309.463

-

25.023 4.797.179 1.714.240


887.482

1.552.470

1.202.784

3.515.881

-

7.158.617

Total




1-6 bulan/ months




260.798 153.673

-

-

-

-

260.798 153.673

20.320 195.158 -

870.540 367.215

849.614 -

1.662.861 998.789

-

20.320 3.578.173 1.366.004


629.949

1.237.755

849.614

2.661.650

-

5.378.968

Total




1-6 bulan/ months




292.264 60.611

-

-

-

-

292.264 60.611

18.325 175.294 -

638.942 -

658.686 51.943

1.217.078 697.857

-

18.325 2.690.000 749.800


546.494

638.942

710.629

1.914.935

-

3.811.000

Total

114 278






Risiko operasional

Operational risk

Perseroan juga sangat peduli terhadap risiko operasional, karena permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini dapat berdampak dan berpengaruh luas terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perseroan. Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu: Pengidentifikasian risiko Pengukuran risiko Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

The Company is also very concerned about the operational risk, because the problems arised in relation with this risk could bring significant impact and affect to the overall Company’s performance. In general, operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perseroan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

The three steps above are inseparable unified process. The steps above have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

Operational Risk Management System (ORMS)

Operational Risk Management System (ORMS)

ORMS merupakan implementasi dari kewajiban Perseroan sebagai Perseroan Anak dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. untuk melakukan pengendalian risiko operasional dengan cara melakukan pencatatan kejadian berisiko pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut, seperti yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 perihal “Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perseroan Anak”.

ORMS is an implementation of the obligation of the Company as a Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. to carry out operational risk control by recording risk event at the time this risk event occurred, as regulated in Bank Indonesia Regulation No. 8/6/PBI/2006 dated 30 January 2006 regarding "Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Performing Control on Subsidiary Companies".

ORMS adalah sebuah aplikasi intranet berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu pengelola risiko operasional yang dirancang agar pencatatan kejadian berisiko dapat dilakukan pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut dan direkam ke dalam database. Laporan yang terekam melalui menu laporan tersebut kemudian akan dipindahkan ke dalam aplikasi ORMS Entitas Induk sebagai bentuk dari perwujudan konsolidasi Laporan Risiko Operasional Bank.

ORMS is a web-based intranet application that is used as an operational risk management tool and is designed for recording the operational risk event at the time of occurrence of this risk event and stored into database. The report stored through the reporting menu would then be transferred to Parent Company’s ORMS application as the form of the consolidated Bank’s Operational Risk Report.

-

115 279

Risk identification Risk measurement Risk management, supervision and control






Manajemen permodalan

Capital management

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

The Company’s objectives when managing capital are to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan gearing ratio. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan medium-term notes) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Consistent with other players in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-term notes) divided by total capital. Total capital is calculated as ‘equity’ as shown in the statements of financial position.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal tentang Perusahan 26 September 2006 Pembiayaan, jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10 kali dari total modal.

Based on Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No.84/PMK.012/2006 dated 26 September 2006 regarding Multifinance Company, the maximum gearing ratio is 10 times from total capital.

30 Juni/ June 30, 2015

31 Desember/December 31 (Disajikan kembali/As restated) 2014

2013

2012

Pinjaman Pinjaman yang diterima - neto Obligasi Medium-Term Notes

5.244.570 1.248.011 -

4.291.142 1.247.369 200.000

3.241.063 996.735 200.000

2.690.000 549.800 200.000

Debt Borrowings - net Bonds Payable Medium-Term Notes

Total Pinjaman

6.492.581

5.738.511

4.437.798

3.439.800

Total Debt

Jumlah Modal

1.016.552

894.653

685.741

524.306

Total Capital

6,39

6,41

6,47

6,56

Gearing Ratio

Gearing Ratio

The Company always maintains the maximum amount of gearing ratio at smaller level than the applicable regulation by performing an analysis to determine financing alternative whether through the bank loans, bonds issuance or joint financing fund optimization. The Company also calculates the cost of fund of each financing alternative selected by the Company to ensure it could generate a maximum income for the Company.

Perseroan senantiasa menjaga jumlah maksimum gearing ratio lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisa alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi ataupun optimalisasi dana joint financing. Perseroan juga menghitung biaya dana dari alternatif pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perseroan. 116 280


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 26. NILAI WAJAR KEUANGAN

ASET

DAN


LIABILITAS

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan:

The following tables set out the carrying amounts and fair values of the Company’s financial instruments:

30 Juni/June 30, 2015


Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ Other amortized cost


Nilai wajar/ Fair value

ASET KEUANGAN Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset lain-lain

279.648 6.662.534 753.958 377.359 26.653

-

279.648 6.662.534 753.958 377.359 26.653

279.648 7.235.965 785.669 377.359 26.653

FINANCIAL ASSETS Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Finance lease receivables Other receivables Other assets

Total aset keuangan

8.100.152

-

8.100.152

8.705.294


LIABILITAS KEUANGAN Utang usaha Utang lain-lain Pinjaman bank Beban bunga yang masih harus dibayar Surat berharga yang diterbitkan

-

416.754 107.440 5.244.570

416.754 107.440 5.244.570

416.754 107.440 5.243.267

FINANCIAL LIABILITIES Trade payables Other payables Bank loans

-

23.044 1.248.011

23.044 1.248.011

23.044 1.247.080

Accrued interest expenses Securities issued

Total liabilitas keuangan

-

7.039.819

7.039.819

7.037.585








273.450 5.893.135 766.524 363.453 15.415

-

273.450 5.893.135 766.524 363.453 15.415

273.450 6.436.367 784.362 363.453 15.415


Total aset keuangan

7.311.977

-

7.311.977

7.873.047



-

523.518 98.657 4.291.142

523.518 98.657 4.291.142

523.518 98.657 4.290.350


-

25.023 1.447.369

25.023 1.447.369

25.023 1.456.737



-

6.385.709

6.385.709

6.394.285


117 281


PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 26. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN (lanjutan)

DAN


LIABILITAS

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)







191.239 4.511.545 612.154 249.918 6.180

-

191.239 4.511.545 612.154 249.918 6.180

191.239 4.906.010 617.005 249.918 6.180


Total aset keuangan

5.571.036

-

5.571.036

5.970.352



-

260.798 153.673 3.241.063

260.798 153.673 3.241.063

260.798 153.673 3.201.969


-

20.320 1.196.735

20.320 1.196.735

20.320 1.095.317



-

4.872.589

4.872.589

4.732.077








165.770 3.717.616 327.680 121.878 7.009

-

165.770 3.717.616 327.680 121.878 7.009

165.770 4.186.728 329.889 121.878 7.009


Total aset keuangan

4.339.953

-

4.339.953

4.811.274



-

292.264 60.611 2.690.000

292.264 60.611 2.690.000

292.264 60.611 2.686.107


-

18.325 749.800

18.325 749.800

18.325 645.321



-

3.811.000

3.811.000

3.702.628


118 282



DAN


LIABILITAS


Tabel di bawah ini menyajikan analisa atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan masing-masing level dalam hirarki nilai wajar:

The tables below present the analysis of the above financial instruments by the level in the fair value hierarchy:

30 Juni/June 30, 2015 Nilai tercatat/ Carrying value

Tingkat 1/ Level 1

Tingkat 2/ Level 2

Tingkat 3/ Level 3

Total

ASET KEUANGAN Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan

6.662.534 753.958

-

7.235.965 785.669

-

7.235.965 785.669

FINANCIAL ASSETS Consumer financing receivables Finance lease receivables

Total

7.416.492

-

8.021.634

-

8.021.634

Total

LIABILITAS KEUANGAN Pinjaman bank Surat berharga yang diterbitkan

5.244.570 1.248.011

-

5.243.267 1.247.080

-

5.243.267 1.247.080

FINANCIAL LIABILITIES Bank loans Securities issued

Total

6.492.581

-

6.490.347

-

6.490.347

Total

31 Desember/December 31, 2014 Nilai tercatat/ Carrying value

Tingkat 1/ Level 1

Tingkat 2/ Level 2

Tingkat 3/ Level 3

Total


5.893.135 766.524

-

6.436.367 784.362

-

6.436.367 784.362


Total

6.659.659

-

7.220.729

-

7.220.729

Total


4.291.142 1.447.369

-

4.290.350 1.456.737

-

4.290.350 1.456.737


Total

5.738.511

-

5.747.087

-

5.747.087

Total


Tingkat 1/ Level 1

Tingkat 2/ Level 2

Tingkat 3/ Level 3

Total


4.511.545 612.154

-

4.906.010 617.005

-

4.906.010 617.005


Total

5.123.699

-

5.523.015

-

5.523.015

Total


3.241.063 1.196.735

-

3.201.969 1.095.317

-

3.201.969 1.095.317


Total

4.437.798

-

4.297.286

-

4.297.286

Total


Tingkat 1/ Level 1

Tingkat 2/ Level 2

Tingkat 3/ Level 3

Total


3.717.616 327.680

-

4.186.728 329.889

-

4.186.728 329.889


Total aset

4.045.296

-

4.516.617

-

4.516.617

Total

119 283



DAN


LIABILITAS


31 Desember/December 31, 2012 (lanjutan/continued) Nilai tercatat/ Carrying value

Tingkat 1/ Level 1

Tingkat 2/ Level 2

Tingkat 3/ Level 3

Total


2.690.000 749.800

-

2.686.107 645.321

-

2.686.107 645.321


Total

3.439.800

-

3.331.428

-

3.331.428

Total

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang lain-lain, aset lain-lain, utang usaha, beban bunga yang masih harus dibayar dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

The fair value of cash and cash equivalents, other receivables, other assets, trade payables, accrued interest expenses and other payables approximate their carrying amounts largerly due to short-term maturities of these instruments.

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

The fair value of consumer financing receivables, finance lease receivables, bank loan and securities issued are determined by discounting cash flows using market interest rate as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012.

27. PERJANJIAN KERJASAMA

27. COOPERATION AGREEMENTS

Pembiayaan bersama

Joint financing

Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama pembiayaan bersama without recourse dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi dan mendapatkan pendapatan atas selisih marjin yang diterima dari konsumen dan yang dibayarkan ke pemberi pembiayaan bersama.

The Company entered into a joint financing without recourse agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Company acts as an agent to underwrite, collect and administer consumer financing and earns the spread between the margin received from customers and the interest paid to the joint financing provider.

Dalam perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masingmasing pihak adalah minimal 5,00% dari Perseroan dan maksimal 95,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Sejak tanggal 20 Desember 2013, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama.

Based on the agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 5.00% from the Company and a maximum of 95.00% from joint financing providers. Since 20 December 2013, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers.

120 284




27. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

27. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

Pembiayaan bersama (lanjutan)

Joint financing (continued)

Pada tanggal 6 Februari 2009, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan total fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp2.000.000, dimana Perseroan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsi pembiayaannya (without recourse). Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir melalui amandemen Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tertanggal 4 Desember 2014, yang menaikkan fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp20.500.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama.

On 6 February 2009, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. signed a Joint Financing Agreement with the total joint financing facility in the amount of Rp2,000,000, whereby the Company bears the credit risk in accordance with its financing portion (without recourse). The agreement was amended several times, the latest by the amendment of the Joint Financing agreement between PT Mandiri Tunas Finance and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dated 4 December 2014, which increase the total joint financing facility to Rp20,500,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.100.000, dimana Perseroan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsi pembiayaannya (without recourse). Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu sampai dengan sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.

On 29 August 2013, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a Consumer Asset Purchase Agreement with the total facility in the amount of Rp1,100,000, whereby the Company bears the credit risk in accordance with its portion (without recourse). financing The agreement was extended with periods up to 28 February 2016.

Jumlah pembiayaan bersama dengan Bank Mandiri yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Total joint financing amount with Bank Mandiri managed by the Company as of 30 Juni 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

30 Juni/ June 30, 2015 Jumlah pembiayaan Rata - rata jangka pembiayaan (tahun)


2013

2012

15.958.483

14.289.451

10.363.213

7.194.643

Amount financed

3

3

3

3

Average of financing period (years)

Asuransi

Insurance

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Jasa Raharja Putera, PT Asuransi Mega, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Artha, PT Asuransi Jaya Proteksi, PT Asuransi Adira, PT Asuransi AXA, PT Asuransi Cigna dan PT Asuransi Mandiri Axa General Insurance (MAGI), PT Jasindo Life dan PT Asuransi Raksa Pratikara.

In the course of business, the Company entered into insurance agreements with PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Jasa Raharja Putera, PT Asuransi Mega, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Artha, PT Asuransi Jaya Proteksi, PT Asuransi Adira, PT Asuransi AXA, PT Asuransi Cigna, PT Asuransi Mandiri Axa General Insurance (MAGI), PT Jasindo Life and PT Asuransi Raksa Pratikara. 121 285




27. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

27. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

Sewa gedung

Building rental

Pada tanggal 31 Agustus 2009, Perseroan menandatangani perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2014 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp507 untuk setiap jangka waktu 3 bulan dan akan ditinjau kembali setiap satu tahun sekali dengan kenaikan tarif maksimal sebesar 5,00% per tahun.

On 31 August 2009, the Company signed an office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2014. The Company is required to pay in advance of Rp507 for each quarter. The tariff will be reviewed on annual basis with a maximum tarif increase of 5.00% per annum.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, Perseroan menandatangani pembaruan perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2019 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp882 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun pertama, Rp988 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun kedua, Rp1.106 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun ketiga, Rp1.239 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun keempat, dan Rp1.388 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun kelima.

On 21 August 2014, the Company signed a renewal of the office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2019. The Company is required to pay in advance of Rp882 for each quarter in the first year, Rp988 for each quarter in the second year, Rp1,106 for each quarter in the third year, Rp1,239 for each quarter in the forth year, and Rp1,388 for each quarter in the fifth year.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perseroan mencatat beban sewa sebesar Rp2.933, Rp1.545, Rp3.389, Rp2.859 dan Rp2.546 dari sewa ruangan kantor ini.

During six-month period ended 30 June 2015 and years ended 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company recorded rental expense of Rp2,933, Rp1,545, Rp3,389, Rp2,859 and Rp2,546 from this office space rental.

Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, pembayaran sewa minimum masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan berdasarkan perjanjian sewa tersebut adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2015 and December 31, 2014, the future minimum rental payments under noncancellable operating leases under these lease agreement are as follows:

30 Juni/ June 30, 2015


Sampai dengan satu tahun Lebih dari satu tahun sampai lima tahun

3.951

3.740

14.935

16.908

Within one year After one year but not more than five years

Total

18.886

20.648

Total

122 286




28. SEGMEN OPERASI

28. OPERATING SEGMENT

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, sebagai berikut: Fleet dan Retail. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen.

The Company’s operating segments represent the key customer and product groups, as follows: Fleet and Retail. In determining the segment results, certain assets and liabilities items and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masingmasing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan: Fleet Termasuk dalam pelaporan segmen fleet adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan untuk nasabah korporasi. Retail Termasuk dalam pelaporan segmen retail adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu. Lain-lain Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasuri dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank dan beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan.

The following summary describes the operations in each of the Company’s reportable segments:

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perseroan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company’s management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

123 287

-

Fleet Included in the fleet segment reporting are operating segments assessment indicators that can be actually be attributed as part of financing to corporate customers.

-

Retail Included in the retail segment reporting are operating segments assessment indicators that can be actually be attributed as part of consumer financing to individual customers.

-

Others Included in the other segment reporting is reporting segment information associated with treasury and head office activities such as bank interest income and general and administrative expenses that can’t be allocated.




28. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

28. OPERATING SEGMENT (continued) 30 Juni/June 30, 2015

Retail Informasi segmen usaha

Mobil/ Car

Fleet Motor/ Motorcycle

Mobil/ Car

Motor/ Motorcycle

Lain/ Other

Jumlah/ Total

Information by business segments

Pendapatan Pembiayaan konsumen Sewa Pembiayaan Bunga Lain-lain - neto

593.907 11.330 6 179.865

39.109 1 8.710

27.544 43.055 8.469

538 64

3.805 3.041

661.098 54.385 3.812 200.149

Revenue Consumer financing Financial Lease Interest Others - net

Total pendapatan

785.108

47.820

79.068

602

6.846

919.444

Total revenue

(268.813 ) (85.396 )

(16.898 ) (8.708 )

(43.977 ) (3.724 )

(351 ) -

(47.188)

(330.039) (145.016)

(96.433 )

(5.569 )

(2.218 )

(4 )

(24.227)

(97.872 )

(16.874 )

3.363

(7 )

(548.514 )

(48.049 )

(46.556 )

(362 )

(71.415)

(714.896)

32.512

240

(64.569)

204.548

Beban Beban keuangan Beban gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Total beban Laba sebelum beban pajak

236.594

(229 )

-

(128.451) (111.390)

Expenses Financial charges Salaries and benefits General and administration expenses Provision for impairment losses Total expenses Income before tax expense

Total aset

6.186.251

396.116

941.282

8.323

697.458

8.229.430

Total assets

Total liabilitas

5.831.107

387.552

810.599

7.242

176.378

7.212.878

Total liabilities


Mobil/ Car


Mobil/ Car

Motor/ Motorcycle

Lain/ Other

Jumlah/ Total


30 Juni 2014 (tidak diaudit) (disajikan kembali) Pendapatan Pembiayaan konsumen Sewa Pembiayaan Bunga Lain-lain - neto

436.180 3.899 23 137.125

35.363 1 7.036

28.008 36.644 8.329

700 17

11.917 6.747

500.251 40.543 11.941 159.254

30 June 2014 (unaudited) (as restated) Revenue Consumer financing Financial Lease Interest Others - net

Total pendapatan

577.227

42.400

72.981

717

18.664

711.989

Total revenue

(202.969 ) (63.335 )

(13.635 ) (8.273 )

(40.526 ) (2.865 )

(342 ) -

(35.387)

(257.472) (109.860)

(66.509 )

(5.085 )

(1.698 )

-

(80.049 )

(14.591 )

(5.854 )

(5 )

(412.862 )

(41.584 )

Beban Beban keuangan Beban gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Total beban

(18.713) -

(92.005) (100.499)

Expenses Financial charges Salaries and benefits General and administration expenses Provision for impairment losses Total expenses

(50.943 )

(347 )

(54.100)

(559.836)

164.365

816

22.038

370

(35.436)

152.153

Income before tax expense

31 Desember 2014 (disajikan kembali) Total aset

5.324.962

361.218

1.045.662

8.368

681.579

7.421.789

31 December 2014 (as restated) Total assets

Total liabilitas

5.066.250

340.702

922.359

7.136

190.689

6.527.136

Total liabilities


31 Desember/December 31, 2014 (Disajikan kembali/As restated) Retail Informasi segmen usaha Pendapatan Pembiayaan konsumen Sewa Pembiayaan Bunga Lain-lain - neto Total pendapatan Beban Beban keuangan Beban gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Penyisihan kerugian penurunan nilai

Mobil/ Car


Mobil/ Car

Motor/ Motorcycle

Lain/ Other

Jumlah/ Total


926.682 9.465 25 302.016

82.240 1 15.512

53.267 77.904 16.377

1.253 95

19.772 8.946

1.063.442 87.369 19.798 342.946


1.238.188

97.753

147.548

1.348

28.718

1.513.555

Total revenue

(29.354 ) (17.622 )

(147.092 )

(11.024 )

(3.900 )

(174.945 )

(30.886 )

(14.055 )

(14 )

(887.900 )

(88.886 )

(112.902 )

(729 )

(110.815)

350.288

8.867

34.646

619

(82.097)

Total aset

5.324.962

361.218

1.045.662

8.368

681.579

7.421.789

Total assets

Total liabilitas

5.066.250

340.702

922.359

7.136

190.689

6.527.136

Total liabilities

Total beban Laba sebelum beban pajak

(89.389 ) (5.558 )

124 288

(715 ) -

(75.262)

(548.682) (235.081)

(35.553)

(197.569)

Expenses Financial charges Salaries and benefits General and administration expenses Provision for impairment losses

(429.224 ) (136.639 )

-

(219.900) (1.201.232) 312.323

Total expenses Income before tax expense





28. OPERATING SEGMENT (continued) 31 Desember/December 31, 2013 (Disajikan kembali/As restated)


Mobil/ Car


Mobil/ Car

Motor/ Motorcycle

Lain/ Other

Jumlah/ Total



736.465 6.281 20 210.305

73.039 5 13.081

49.033 53.616 15.855

1.350 145

7.001 -

859.887 59.897 7.026 239.386


Total pendapatan

953.071

86.125

118.504

1.495

7.001

1.166.196

Total revenue

(351.844 ) (97.809 )

(27.222 ) (15.332 )

(63.835 ) (4.318 )

(105.075 )

(11.482 )

(2.156 )

-

(123.116 )

(24.327 )

(9.294 )

(6 )

(677.844 )

(78.363 )

(79.603 )

(597 )

(92.460)

(928.867)

275.227

7.762

38.901

898

(85.459)

237.329

Total aset

4.212.315

325.279

852.153

8.468

241.932

5.640.147

Total assets

Total liabilitas

3.711.822

299.156

724.505

7.511

211.412

4.954.406

Total liabilities


(591 ) -

(61.632)

(443.492) (179.091)

(30.828)

(149.541)

-

(156.743)


31 Desember/December 31, 2012 (Disajikan kembali/As restated) Retail Informasi segmen usaha

Mobil/ Car


Mobil/ Car

Motor/ Motorcycle

Lain/ Other

Jumlah/ Total



514.194 256 15 155.517

85.514 4 10.571

36.947 16.258 11.064

1.167 109

6.607 2.846

637.822 16.514 6.626 180.107


Total pendapatan

669.982

96.089

64.269

1.276

9.453

841.069

Total revenue

(246.678 ) (70.026 )

(35.063 ) (13.526 )

(30.700 ) (2.941 )

(51.973)

(312.904) (138.466)

(80.468 )

(12.184 )

(614 )

-

(19.311)

(112.577)

(82.917 )

(35.722 )

(1.644 )

(3 )

(1.185)

(121.471)

(480.089 )

(96.495 )

(35.899 )

(466 )

(72.469)

(685.418)

28.370

810

(63.016)

155.651


189.893

(406 )

(463 ) -


Total aset

3.328.793

325.038

552.665

1.171

182.012

4.389.679

Total assets

Total liabilitas

3.221.117

311.126

223.031

6.243

103.857

3.865.373

Total liabilities

Geographical information are as follows:

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut: Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30,

2015 Pendapatan Regional I (Sumatera) Regional II (Sumatera) Regional III (Jabodetabek) Regional IV (Jabodetabek) Regional V (Jawa Barat) Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) Regional VII (Jawa Timur) Regional VIII (Kalimantan) Regional IX (Sulawesi) Fleet Lainnya Total pendapatan



2014

2013

2012

92.944 122.541 115.017 136.984 97.793

73.055 101.775 105.592 105.539 49.773

155.224 222.307 194.822 212.491 150.360

115.740 194.655 148.312 171.138 117.551

81.972 163.673 112.289 128.252 76.402

57.319 79.429 67.595 63.306 79.670 6.846

43.824 51.215 46.788 42.066 73.698 18.664

91.466 115.253 101.922 92.096 148.896 28.718

68.095 77.676 85.503 60.527 119.998 7.001

41.375 60.865 67.937 33.584 65.467 9.253

Revenue Region I (Sumatera) Region II (Sumatera) Region III (Jabodetabek) Region IV (Jabodetabek) Regional V (Jawa Barat) Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) Regional VII (Jawa Timur) Regional VIII (Kalimantan) Regional IX (Sulawesi) Fleet Others

919.444

711.989

1.513.555

1.166.196

841.069

Total revenue

125 289





28. OPERATING SEGMENT (continued) Geographical (continued)

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut: (lanjutan) Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six Month period ended June 30,

Total beban Laba sebelum beban pajak

Total aset Liabilitas Regional I (Sumatera) Regional II (Sumatera) Regional III (Jabodetabek) Regional IV (Jabodetabek) Regional V (Jawa Barat) Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) Regional VII (Jawa Timur) Regional VIII (Kalimantan) Regional IX (Sulawesi) Fleet Lainnya Total liabilitas

as

follows:

2014

2013

2012 Expenses Region I (Sumatera) Region II (Sumatera) Regional III (Jabodetabek) Regional IV (Jabodetabek) Regional V (Jawa Barat) Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) Regional VII (Jawa Timur) Regional VIII (Kalimantan) Regional IX (Sulawesi) Fleet Others

(76.654) (108.216) (77.012) (89.448) (65.533)

(61.854) (87.861) (69.135) (68.611) (32.388)

(132.322) (185.622) (142.185) (136.689) (98.140)

(104.382) (161.473) (107.052) (105.590) (71.874)

(72.557) (138.173) (77.606) (77.997) (52.863)

(38.823) (50.335) (46.439) (44.104) (46.918) (71.414)

(35.325) (33.157) (32.894) (33.220) (51.290) (54.101)

(70.862) (72.513) (70.694) (67.759) (113.631) (110.815)

(51.740) (51.292) (61.897) (40.907) (80.200) (92.460)

(34.659) (49.156) (48.503) (25.565) (35.870) (72.469)

(714.896)

(559.836)

(1.201.232)

(928.867)

(685.418)

Total expenses

204.548

152.153

237.329

155.651

Income before tax expenses

30 Juni/ June 2015 Aset Regional I (Sumatera) Regional II (Sumatera) Regional III (Jabodetabek) Regional IV (Jabodetabek) Regional V (Jawa Barat) Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) Regional VII (Jawa Timur) Regional VIII (Kalimantan) Regional IX (Sulawesi) Fleet Lainnya

are


2014 (tidak diaudit/ unaudited) (disajikan kembali/ as restated)

2015 Beban Regional I (Sumatera) Regional II (Sumatera) Regional III (Jabodetabek) Regional IV (Jabodetabek) Regional V (Jawa Barat) Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) Regional VII (Jawa Timur) Regional VIII (Kalimantan) Regional IX (Sulawesi) Fleet Lainnya

information

312.323

31 Desember/December 31 (Disajikan kembali/As restated) 2014

2013

2012

657.584 1.001.952 896.162 1.175.785 753.089

613.481 873.142 877.765 1.015.322 616.276

514.723 807.449 701.158 763.317 457.668

429.903 715.568 543.317 588.944 373.491

460.678 606.517 498.534 532.067 949.605 697.457

346.127 468.188 425.465 450.414 1.054.030 681.579

321.680 326.539 340.803 308.070 860.621 238.119

232.129 263.404 324.470 182.606 553.835 182.012

Assets Region I (Sumatera) Regional II (Sumatera) Regional III (Jabodetabek) Regional IV (Jabodetabek) Regional V (Jawa Barat) Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) Regional VII (Jawa Timur) Regional VIII (Kalimantan) Regional IX (Sulawesi) Fleet Others

8.229.430

7.421.789

5.640.147

4.389.679

Total assets

625.202 958.673 860.872 1.090.601 705.510

591.948 822.160 841.145 936.785 581.931

453.661 729.356 627.537 655.187 400.834

415.596 684.165 528.115 566.329 360.012

431.821 570.020 480.433 495.527 817.841 176.378

333.792 454.314 416.312 428.565 929.495 190.689

280.267 285.027 306.778 272.331 732.016 211.412

229.809 246.284 314.542 187.391 229.275 103.855

Liabilities Region I (Sumatera) Regional II (Sumatera) Regional III (Jabodetabek) Regional IV (Jabodetabek) Regional V (Jawa Barat) Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) Regional VII (Jawa Timur) Regional VIII (Kalimantan) Regional IX (Sulawesi) Fleet Others

7.212.878

6.527.136

4.954.406

3.865.373

Total liabilities

126 290




29. LIABILITAS KONTINJENSI

29. CONTINGENT LIABILITIES The Company does not have any significant contingent liabilities as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perseroan tidak mempunyai liabilitas kontinjensi yang signifikan. 30. PENYAJIAN KEUANGAN

KEMBALI

ATAS

LAPORAN

30. RESTATEMENT STATEMENTS

OF

THE

FINANCIAL

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 telah disajikan kembali dari saldo yang sebelumnya telah disajikan sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” (Catatan 16).

The statements of financial position as of 31 December 2014, 2013 and 2012 and statements of profit or loss and other comprehensive income for the six month period ended 30 June 2014 and years ended 31 December 2014, 3013 and 2012 have been restated from the amounts previously reported due to the implementation of SFAS No. 24 (Revised 2013), “Employee Benefits” (Note 16).

Rincian penyajian kembali adalah sebagai berikut:

The details of the restatement are as follows:

akun-akun

tersebut

31 Desember/December 2014 Dilaporkan sebelumnya/ As Previously reported

Dilaporkan saat ini/ As Currently reported

Laporan posisi keuangan

Statement of financial position

Aset Aset pajak tangguhan Total aset

10.895 7.419.798

12.885 7.421.789

Assets Deferred tax assets Total assets

Liabilitas Liabilitas imbalan kerja karyawan Total liabilitas

13.308 6.519.173

21.271 6.527.136

Liabilities Employee benefits liabilities Total liabilities

Ekuitas Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Saldo laba Belum ditentukan penggunaannya

-

(6.080)

600.625

600.733

Actuarial loss on employee benefits liabilities Retained earnings Unappropriated

Total ekuitas

900.625

894.653

Total equity

7.419.798

7.421.789

Total liabilities and equity

Total liabilitas dan ekuitas

Equity



Laporan posisi keuangan Aset Aset pajak tangguhan Total aset

Statement of financial position 7.737 5.639.462

127 291

8.422 5.640.147



PT MANDIRI TUNAS FINANCE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 dengan Angka Perbandingan Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 30. PENYAJIAN KEMBALI KEUANGAN (lanjutan)

ATAS


LAPORAN

Rincian penyajian kembali akun-akun adalah sebagai berikut: (lanjutan)

30. RESTATEMENT OF THE STATEMENTS (continued)

FINANCIAL

The details of the restatement are as follows: (continued)

tersebut



Laporan posisi keuangan (lanjutan) Liabilitas Liabilitas imbalan kerja karyawan Total liabilitas

Statement of financial position (continued) 9.091 4.951.668

11.829 4.954.406



-

(2.103)

387.794

387.844


Total ekuitas

687.794

685.741

Total equity

5.639.462

5.640.147



Equity



Laporan posisi keuangan

Statement of financial position

Aset Aset pajak tangguhan Total aset

4.570 4.388.126

6.123 4.389.679


Liabilitas Liabilitas imbalan kerja karyawan Total liabilitas

6.554 3.859.161

12.766 3.865.373



228.965

228.845


Total ekuitas

528.965

524.306

Total equity

4.388.126

4.389.679



Equity -

128 292

(4.539)



ATAS


LAPORAN



FINANCIAL


tersebut

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014/ Six-month period ended June 30, 2014 (Tidak diaudit/Unaudited) Dilaporkan sebelumnya/ As Previously reported


Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Beban Gaji dan tunjangan Total beban Laba sebelum beban pajak Beban pajak Laba periode berjalan

Statement of profit or loss and other comprehensive income (109.373) (559.349)

(109.860) (559.836)

Expenses Salaries and benefits Total expenses

152.640 (39.637) 113.303

152.153 (39.515) 112.638

Income before tax expense Tax expense Income for the period

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Pajak penghasilan terkait

-

(2.651) 663

Actuarial loss on employee benefits liabilities Income tax effect

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak

-

(1.988)


Total penghasilan komprehensif periode berjalan

113.303

11.650

45

45

Laba per saham dasar (Rupiah penuh)

Items that will not be reclassified to profit or loss:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014/ Year ended December 31, 2014 Dilaporkan sebelumnya/ As Previously reported

Laba sebelum beban pajak Beban pajak Laba tahun berjalan

Basic earnings per share (Full amount)


Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Beban Gaji dan tunjangan Total beban

Total comprehensive income for the period

Statements of profit or loss and other comprehensive income (235.159) (1.201.310)

(235.081) (1.201.232)


312.245 (78.257) 233.988

312.323 (78.277) 234.046

Income before tax expense Tax expense Income for the year

129 293



ATAS


LAPORAN



FINANCIAL


tersebut



Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Statement of profit or loss and other comprehensive income (continued)


-

(5.302) 1.325



-

(3.977)


Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Laba per saham dasar (Rupiah penuh)

Items that will not be reclassified to profit or loss:

233.988

230.069

94

94

Total comprehensive income for the year Basic earnings per share (Full amount)



Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Beban Gaji dan tunjangan Total beban Laba sebelum beban pajak Beban pajak Laba tahun berjalan


(179.091) (928.867)


237.103 (60.791) 176.312

237.329 (60.847) 176.482


130 294



ATAS


LAPORAN



FINANCIAL


tersebut





Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Pajak penghasilan terkait

Items that will not be reclassified to profit or loss: 3.248 (812)

-

2.436

176.312

178.918

Total comprehensive income for the year

71

71

Basic earnings per share (Full amount)

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Laba per saham dasar (Rupiah penuh)

Actuarial gain on employee benefits liabilities Income tax effect

-




Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Beban Gaji dan tunjangan Total beban Laba sebelum beban pajak Beban pajak Laba tahun berjalan


(138.466) (685.418)


155.549 (39.001) 116.548

155.651 (39.026) 116.625


131 295



ATAS


LAPORAN



FINANCIAL


tersebut






Items that will not be reclassified to profit or loss: -

(3.421) 855



-

(2.566)


Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

116.548

114.059

47

47

Laba per saham dasar (Rupiah penuh)

31. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Total comprehensive income for the year Basic earnings per share (Full amount)

31. PURPOSE OF FINANCIAL STATEMENTS These financial statements were prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Continuing Public Offering of Continuing Bonds II of Mandiri Tunas Finance Phase I Year 2015 on Indonesia Stock Exchange.

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia.

132 296




32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

32. REISSUANCE OF REPORT The Company has previously issued the financial statements as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 and for the six-month period ended June 30, 2015 and years ended December 31, 2014, 2013 and 2012. In accordance with the Company’s plan to conduct Continuing Public Offering of Continuing Bonds II of Mandiri Tunas Finance Phase I Year 2015 on Indonesia Stock Exchange and fullfil the requirements of Financial Services Authority (“OJK”), the Company has reissued the financial statements with several changes and additional disclosures in Statements of Cash Flows and Notes 2k, 5, 6, 8, 32, 33 and 34.

Perseroan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Sehubungan dengan rencana Perseroan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia dan untuk memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada Laporan Arus Kas dan Catatan 2k, 5, 6, 8, 32, 33 dan 34. 33. PERISTIWA SETELAH POSISI KEUANGAN

TANGGAL

LAPORAN

33. SUBSEQUENT EVENTS

Pada tanggal 31 Juli 2015, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank KEB Hana Indonesia dengan batas kredit maksimum sebesar Rp300.000.

On 31 July 2015, the Company obtain additional working capital credit facility from PT Bank KEB Hana Indonesia with maximum credit facility amounting Rp300,000.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan batas kredit maksimum sebesar Rp1.250.000.

On 30 September 2015, the Company obtain additional working capital credit facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk with maximum credit facility amounting Rp1,250,000.

Pada tanggal 6 Oktober 2015, Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran No. 119/MTF-CSC/X/2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia.

On 6 October 2015, the Company submitted Registration Letter No. 119/MTF-CSC/X/2015 to the Financial Services Authority in relation to the Continuing Public Offering of Continuing Bonds II of Mandiri Tunas Finance Phase I Year 2015 on Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Perseroan memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan batas kredit maksimum sebesar Rp250.000.

On 8 October 2015, the Company obtain extension working capital credit facility from PT Bank Negara Indonesia Tbk with maximum credit facility amounting Rp250,000.

34. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

34. COMPLETION STATEMENTS

OF

THE

FINANCIAL

The management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements which were authorized for issue on 28 October 2015.

Manajemen Perseroan bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan yang disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015.

133 297


298

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI A. UMUM Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, diterbitkan berdasarkan ketentuanketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”). Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketantuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab XVI Prospektus ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Peneitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal serta keputusan RUPO.

B. SYARAT-SYARAT OBLIGASI Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1.

Nama Obligasi:

Obligasi diberi nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015. 2.

Utang Pokok Obligasi:

a.

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi, dengan ketentuan jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

b.

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar), Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

dengan jangka waktu Obligasi 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A .

299247

b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan

jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B .

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. 3.

Jatuh Tempo Obligasi:

a.

Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi: Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masingmasing Seri Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12. dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

b.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

c.

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi: 1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Obligasi terdiri dari beberapa seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Untuk Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2018;

b.

Untuk Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2020;

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 4.

Bunga Obligasi:

a.

Sifat dan besarnya tingkat bunga: Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.

b.

Jadwal dan periode pembayaran: Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan.

c.

Penghitungan bunga: Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persetase per tahun daru nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 260 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

d.

Tata cara pembayaran bunga: 1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentuka lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

300248

3)

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarka Perjanjian Agen Pembayaran.

4)

Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

5.

Obligasi Merupakan Bukti Hutang:

a.

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

6.

Pendaftaran Obligasi di KSEI:

a.

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

b.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

7.

Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. 8.

Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. 9.

Satuan Perdagangan Obligasi:

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/ atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. 10. Pembelian Kembali Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

b.


c.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

d.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

e.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.

f.

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.

301249

g.


h.


i.

Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Periode penawaran pembelian kembali; Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; Tata cara penyelesaian transaksi; Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j.

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.

k.

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

l.

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan : 1) 2) 3) 4)

Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masingmasing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kalender ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kalender setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) 2) 3) 4) n. o. p. q.


Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan Perseroan atas pembelian kembali Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1) 2)

Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

11. Jaminan: Obligasi pada saat diterbitkan sampai dengan dilakukannya pendaftaran atas Jaminan tidak dijamin dengan jaminan khusus, dan setelah dilakukan pendaftaran atas Jaminan pada instansi yang berwenang maka Obligasi dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

302250

12. Sanksi: Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.1 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. 13. Lain-lain: a.

14.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak

b.

Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari Pemegang Obligasi.

c.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama konsumennya sebagai Pemegang Obligasi.

d.

Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

C. JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat yang dibebankan dengan fidusia. a. 1)

Nilai benda Jaminan: Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;

2)

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan kententuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan, jika nilai jaminan fidusia beruba Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

b. Status kepemilikan: Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan. c. Pembebanan Jaminan Fidusia: Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi; Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender -setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

303251

1.2

1.3

Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta – akta jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Perjanjianperjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Hutang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut diatas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Hutang tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam pasal ini sudah lunas dan/atau Piutang Non Performing, maka Perseroan wajib mengganti dengan piutang performing baru.

1.4. Laporan periode triwulan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat, sekurang-kurangnya memuat: i. Nama debitur dari Perseroan; ii. Jumlah piutang yang masih tersisa (outstanding); iii. Jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan iv. Kolektabilitas piutang. Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan, harus dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut. Laporan lainnya mengenai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, apabila Wali Amanat menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan. 1.5 Dalam hal pada setiap laporan periode triwulan nilai Jaminan berupa Piutang Performing dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat harus menerbitkan surat pelepasan jaminan yang dimaksud dalam permohonan Perseroan. Apabila diperlukan Wali Amanat berkewajiban untuk menandatangani Akta Pemberian Fidusia, sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas. 1.6 Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan: a. tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu hutang lain; b. tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/ atau membebankan jaminan tersebut, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut. 1.7 Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum. 1.8 Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 1.7 Pasal ini merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 1.9 Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1.7 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terhutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan. 1.10 Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pendaftaran Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih

304252

1.11 1.12 1.13 1.14

1.15

1.16

dahulu kepada Perseroan serta dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan. Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat menginformasikan bahwa Dokumen Jaminan tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Wali Amanat berkewajiban mempergunakan hasil eksekusi jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI. Wali Amanat berhak menerima laporan status jaminan dari Perseroan secara berkala. Wali Amanat berkewajiban untuk melakukan pendaftaran Jaminan kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia minimal 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud diatas. Dalam hal Jaminan Fidusia hapus yaitu karena dilunasinya Pokok Obligasi, atau pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka Wali Amanat, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa: a.

Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut: 1)

Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.

2)

memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

3)

Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan berdasarkan butir 4) ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

4)

Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.

b.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut : 1) 2)

3)

Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh)

305253

Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan. c.

Perseroan berkewajiban untuk: 1)

Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

2)

Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal- hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;

3)

Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.7, harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahanperubahannya;

4)

Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5)

Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

6)

Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya.

7)

Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas: a)

Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. b) Laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir. 8)

Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia.

9)

Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

10) Memberitahu Wali Amanat atas: a) b)

setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen; perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala

306254

c)

kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. 12) Dalam hal nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang. 13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/ atau Piutang Non Performing. 14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat. 15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan. 16) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1.

2.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal

307255

3.

4.

5.

Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

F. KELALAIAN PERSEROAN a.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini : 1)

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

2)

Apabila Perseroan tidak Perwaliamanatan; atau

3)

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal a.1) dan Pasal a.2) ); atau

4)

Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

5)

Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (cross default) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembai); atau

b.

memberikan

Jaminan

sebagaimana

ditentukan

dalam

Perjanjian

Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu: Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : 1)

Huruf a angka 1 dan 5 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

2)

Huruf a angka 2 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

3)

Huruf a angka 3 dan 4 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lambat 90 (semilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertuls dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaa tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat. maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

308256

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi, Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakuka penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. c.

Apabila: 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau 2) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau 4) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

G. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

b.


c.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

d.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

e.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.

f.

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.

g.


h.


i.

Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Periode penawaran pembelian kembali; Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; Tata cara penyelesaian transaksi; Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

309257

8) 9)

Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j.

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.

k.

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

l.

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan : 1) 2) 3)

Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masingmasing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) 2) 3) 4)


n.

Dalam hal terdapat lebih dari (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin

o.

Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau 2. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

p. q.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek. a.

RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: 1)

Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomer VI.C.4;

2)

Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

3)

Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

4)

Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan

5)

Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

310258

b.

RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: 1)

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

2)

Perseroan;

3)

Wali Amanat; atau

c.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .

d.

Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

e.

Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO: 1)

Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

2)

Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

3)

Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

4)

Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: a)

tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;

b)

agenda RUPO

c)

pihak yang mengajukan usulan RUPO

d)

Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan

e)

kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

5)

RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6)

Tata cara RUPO ; a)

Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

b)

Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

c)

Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d)

Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

e)

Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f)

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g)

Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

311259

7)

h)

Sebelum pelaksanaan RUPO : i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; iii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i)

RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j)

RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

k)

Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

l)

Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan : a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut: i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.  RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.  RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.  RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.  RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

312260

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.  RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.  RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.  RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.  RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. 

b)

8)

Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9)

Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjianperjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi. 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

313261

a.

b.

Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apabilan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/ atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

J. PEMBERITAHUAN Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan. Perseroan: PT MANDIRI TUNAS FINANCE Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta 10310 Telepon : (021) 230 5608 Faksimili : (021) 230 5618 Up. : Direksi Wali Amanat: PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Up. : Capital Market Services Division Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

314262

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI 1.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No.1243/PEF-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

Pefindo

idAA (Double A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. 2.

SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku sampai dengan yang tertinggi, untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Perseroan. Id AAA

Id AA

Id A

Id BBB

Id BB

Id B

Id CCC Id D

Efek hutang dengan peringkat id AAA merupakan efek hutang dengan peringkat tertinggi di Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Efek hutang dengan peringkat id AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya. Efek hutang dengan peringkat id A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. Efek hutang dengan peringkat id BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. Efek hutang dengan peringkat id BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. Efek hutang dengan peringkat id B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Efek hutang dengan peringkat id CCC menunjukkan efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung pada perbaikan keadaan eksternal. Efek hutang dengan peringkat id D menandakan efek hutang yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “ id AA” hingga “id CCC”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat diatasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

315263

3.

PERTIMBANGAN (RATIONALE) DARI PEFINDO

Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah: a.

b.

c.

Anak perusahaan inti dari Bank Mandiri. Perseroan merupakan anak usaha inti Bank Mandiri, dengan peran utama membantu Induk mempercepat penetrasi di segmen pembiayaan konsumer. Per 30 Juni 2015 (1H2015), net service assets (NSA) Perseroan berkontribusi sebesar 4,3% terhadap total kredit konsolidasi Bank Mandiri sebesar Rp545,1 triliun. Sebagai bank komersial terbesar di Indonesia, dengan profil bisnis yang dan kinerja keuangan yang sangat kuat, Pefindo memandang Bank Mandiri memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada Perseroan. Dukungan Induk perusahaan dibuktikan dengan penyediaan sumber pendanaan, penggunaan jaringan kantor cabang Bank Mandiri, dan kebijakan dividen yang moderat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sinergi yang kuat antara Bank Mandiri dan Perseroan terlihat dari penggunaan nama dan logo yang sama, menggambarkan adanya pembagian risiko reputasi. Selain itu Bank Mandiri menempatkan wakilnya pada personel kunci Perusahaan dan menerapkan program aliansi yang lebih kuat terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya integrasi bisnis yang sangat erat, Pefindo berpendapat bahwa Bank Mandiri memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan. Posisi bisnis yang kuat. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang baik ke depannya dengan dukungan yang berkesinambungan dari Bank Mandiri dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Perusahaan telah mencapai pertumbuhan pembiayaan yang stabil selama periode review. Perusahaan mencatatkan NSA senilai Rp23,6 triliun per 1H2015, naik sebesar 11,6% dari Rp21,2 triliun per FY2014. Pangsa pasar Perusahaan di pembiayaan mobil baru dibandingkan dengan penjualan mobil baru sangat kuat sebesar 9,5% di 1H2015 meningkat dari 8,3% di FY2014. Total pembiayaan baru mencapai Rp7,9 triliun di 1H2015 yang terutama berasal dari pembiayaan mobil baru (95,1%). Perseroan juga dapat mengelola kualitas aset pada tingkat yang baik, walaupun non-performing receivables (NPR, telat> 30 hari) sedikit memburuk ke 2,9% per 1H2015 dari 2,7% di FY2014. Pefindo memproyeksikan Perseroan dapat mempertahankan NPR di 3,0%-3,2% dalam jangka menengah. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan besar lainnya melalui dukungan pendanaan dari Bank Mandiri, jaringan infrastruktur, dan database konsumen yang besar dari Bank Mandiri. Kehadiran TURI yang kuat di industri otomotif juga mendukung Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Fleksibilitas keuangan yang kuat. Pefindo berpandangan Perseroan memiliki manajemen aset liabilitas (ALM) yang konservatif, ditandai dengan minimnya eksposur terhadap kesenjangan (mismatch) suku bunga dan jatuh tempo. Perseroan juga memiliki risiko eksposur mata uang yang minimal karena tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Per 1H2015 dan FY2014, skema pembiayaan bersama berkontribusi sebesar 67.5% dari total aset yang dikelola. Kami memproyeksikan likuiditas Perusahaan akan tetap kuat dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mengakses pendanaan dan tingkat pertumbuhan yang moderat.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah: Tingkat profitabilitas yang moderat. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang moderat, ditunjukkan oleh rasio marjin bunga bersih (NIM, pendapatan bunga bersih/ rata-rata NSA) yang rendah sebesar 3,5% di 1H2015 dan 3,4% di 2014, lebih rendah dibandingkan peers dalam portfolio Pefindo di atas 4%. Perusahaan menghadapi tingkat persaingan yang ketat terutama dalam hal tingkat bunga, karena sifat pelanggan yang membandingkan tarif pembiayaan. Selain itu, penurunan marjin sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar segmen pembiayaan mobil baru terutama di segmen premium. Walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, segmen tersebut memberikan marjin yang relatif rendah. Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) juga relatif moderat sebesar 44%-48% dalam empat tahun terakhir (2001-1H2015), lebih tinggi dibandingkan peers dibawah 40%. Struktur biaya operasional Perseroan yang moderat merefleksikan tingkat skala ekonomi (economies of scale) yang menengah dan ekspansi jaringan yang dilakukan saat ini. Dengan persaingan ketat di pembiayaan konsumer, Pefindo memproyeksikan tingkat profitabilitas Perseroan akan tetap moderat dalam jangka menengah. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

316264

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Berikut ini adalah uraian mengenai Anggaran Dasar Perseroan yang anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Corporation No. 262 tanggal 17 Mei 1989, yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah mendapat Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4868.HT.01.01.Th’89 tanggal 1 Juni 1989, Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 94 tanggal 30 November 2007, yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, tanggal 6 Juni 2008, Tambahan No. 8164, anggaran dasar tersebut telah diubah dan disusun kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tunas Financindo Sarana No. 181 tanggal 26 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal I 1. 2.

Perseroan Terbatas ini bemama PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik lndonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah: Berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan.

2.

Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai berikut: a. Pembiayaan Investasi, yaitu Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun; b. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; c. Pembiayaan Multiguna, yaitu pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan; d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. MODAL Pasal 4 1.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh milyar) saham, masing-masing saham benilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

317265

2.

3.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluhlima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. SAHAM Pasal 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara lndonesia dan badan hukum lndonesia. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat Saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham

8.

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Nomor surat saham dan jumlah saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9.

Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur bersama-sama dengan Komisaris. PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Jika surat saham hilang, alas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan I ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 7

1.

Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

318266

2. 3. 4. 5.

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetuiuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tldak lagi menjadi milik Warga Negara lndonesia atau badan hukum lndonesia,maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara lndonesia atau badan hukum lndonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. 2. lstilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. 3. Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan : - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan RUPS; - laporan keuangan untuk pengesahan RUPS; b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang posilif. c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggola Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin salah seorang Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin Direktur Utama; Dalam hal seluruh Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi; Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih diantara pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat. KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 10

1. 2.

RUPS dapat dilangsungkan apabila kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

319267

3. 4.

Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang. DIREKSI Pasal 11

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh. Direksi yaitu terdiri seorang Direktur atau lebih. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Anggota Direksi berhak mergundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1.

2.

3.

4.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa lndonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. RAPAT DIREKSI Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih aggota Dewan Komisaris; atau

320268

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 11.

a. Setiap arggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) surat untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada rasa keberatan dari yang hadir. c.Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS Pasal 14 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayal 2 pasal ini. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila; a. kehilangan kewarganegaraan lndonesia; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;

321269

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15 1.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 4. Dalam hal hanya ada seorang angqota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. 5. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak berlentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku . 7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. 8. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. 9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. 11. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17 1. 2. 3. 4.

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

322270

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 18 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku, selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, berdasarkan rapat Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris yang diadakan untuk itu secara bulat memutuskan untuk memberikan persetujuannya setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 4 sampai dengan ayat 8 pasal ini. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pelaksanaan pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 4,6, 7 dan ayat 8 pasal ini. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 7. PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 19

1.

2. 3.

Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR SESUAI DENGAN PERATURAN NO.IX.J.1.

323271


324

XIX. 1.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan Yang Berhak Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun merka berkedudukan.

2.

Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3.

Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4.

Masa Penawaran Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 14 Desember 2015 dan ditutup pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.

5.

Pendaftaran Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.

Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 18 Desember 2015.

2.

Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.

3.

Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

4.

Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5.

Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

6.

Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

7.

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

325272

6.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8.

Penjatahan Obligasi Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan adalah tanggal 16 Desember 2015. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di: PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

326273

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 11. Pembatalan Penawaran Umum Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2. 12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan Jika terjadi penundaan atau pembatalan penawaran umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut: a. uang pembayaran pemesanan obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut; b. jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga obligasi masing-masing seri obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian; c. apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Emisi Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan obligasi; dan d. pengembalian uang apabila pencatatan obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada bursa efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut diatas yaitu Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya. 13. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

327274


328

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Penyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat No.0954/CAMS-WA/15 tanggal 30 September 2015. 1.

Riwayat Singkat PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992. Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490. Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

329275

2.

Permodalan Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 31 Agustus 2015 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/IX/2015-5694 tanggal 1 September 2015 adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar

Jumlah Saham

Nilai Nominal Per Saham (Rp)

Jumlah Nilai Saham (Rp)

(%)

27.000.000.000

500

13.500.000.000.000

- PT Mega Corpora

4.026.599.755

500

2.013.299.877.500

- Publik (masing masing di bawah 5%)

2.937.175.451

500

1.468.587.725.500

42,18

6.963.775.206

500

3.481.887.603.000

100,00

20.036.224.794

500

10.018.112.397.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Portepel

3.

57,82

Pengurusan Dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mega Tbk tertanggal 7 Mei 2015 No. 7 No. 7 tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris (Independen) Komisaris Komisaris (Independen)

: Yungky Setiawan : Achjadi Ranuwisastra : Darmadi Sutanto : Lambock V. Nahattands*)

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

: Kostaman Thayib : Max Kembuan : Madi Darmadi Lazuardi : Tati Hartawan : Indivara Erni : YB Hariantono : Martin Mulwanto : Wiweko Probojakti : Lay Diza Larentie**) : Yuni Lastianto

*) Pengangkatan Lambock V. Nahattands sebagai Komisaris (Independen) tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan. **) Pengangkatan Lay Diza Larentie sebagai Direktur tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan. 4.

Kegiatan Usaha Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluasluasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

330276

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2014 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 344 Cabang. 5.

Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 12 Tahun terakhir (2003-2015), PT. Bank Mega Tbk. ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai :                                                    

A. Wali Amanat (Trustee) : Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003 Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003 Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003 Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003 Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004 Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004 Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004 Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004 Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004 Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002 Obligasi Great River International I Tahun 2003 Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004 Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005 Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi I BNI Securities Tahun 2007 Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007 Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007 Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007 Obligasi IV Adhi Tahun 2007 Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 Obligasi Japfa I Tahun 2007 Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Obligasi II Danareksa Tahun 2007

331277

                                                               

Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008 Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002 Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Obligasi VII bank bjb Tahun 2011 Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011 Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012

332278

                                                           

Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012 Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Obligasi II PNM Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015

333279

B. Agen Jaminan (Security Agent) : Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

                6.

Tugas Pokok Wali Amanat Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah: a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi; c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan; d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7.

Penggantian Wali Amanat Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, uncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut: : a. b. c. d. e. f. g. h.

Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; Atas permintaan para Pemegang Obligasi;. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal Perjanjian Perwaliamanatan.

334280

i. j. 8.

Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3; Atas permintaan Wali Amanat.

Laporan Keuangan Wali Amanat Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk yang merupakan informasi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono. Suherman & Surja firma anggota Ernst & Young Global Limited (penanggung jawab: Sinarta), auditor independen dengan opini audit wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Maret 2015 dan 28 Februari 2014.

Laporan Posisi Keuangan POS - POS ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor* i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan* Aset lainnya TOTAL ASET LIABILITAS Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan Liabilitas antar kantor* a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

335281

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2014 2013 1.274.528 6.472.008 7.601.701 8.104

1.430.545 15.067.847 2.332.039 2.163

4.298.359 5.246.690 4.241.631 432.714 554.725 33.679.790 621

4.461.911 6.484.068 3.284.925 235.362 30.172.864 688

(472.178) 349.037 (253.131) 3.039.105 (1.248.022)

(393.562) 303.018 (185.117) 2.989.165 (1.118.465)

27.735 -

6.274 -

(886) 1.395.360 66.647.891

(4.813) 27.827 1.378.959 66.475.698

5.534.751 10.652.102 34.835.022 2.790.575 2.149 3.818.632 554.725 -

7.317.018 11.797.642 33.257.383 3.449.125 646 2.940.474 235.362 -

92.888 78.875

121.700 68.002

-

-

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2014 2013 47.655 1.283.842 1.169.841 -

POS - POS b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan* Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS * Disajikan secara neto

59.691.216

60.357.193

13.500.000 (10.018.112) -

13.500.000 (10.018.112) -

2.048.761 -

2.048.761 -

-

-

283.795 -

44.863 -

1.043 -

993 -

541.950 599.238 6.956.675 6.956.675 66.647.891

17.220 524.780 6.118.505 6.118.505 66.475.698

Laporan Laba Rugi (dalam jutaan rupiah) POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga a.

b. c.

d. e.

31 Desember 2014 2013

5.630.952 347.720

4.489.040 376.397

3.092.717 140.906 2.745.049

2.086.483 82.903 2.696.051

-

1.606 -

4.438 -

-

Peningkatan nilai wajar aset keuangan* i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan Keuntungan penjualan aset keuangan* i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)* keuntungan dari penyertaan dengan equity method

336282

(dalam jutaan rupiah) POS-POS f. Dividen g. komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan* i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan* i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)* e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya

31 Desember 2014 2013 1.349.396 1.148.670 3.927 19.210 42.520 40.194 6.138 10.001 -

200.458 -

670.341 18.879 1.098.074 34.295 1.662.222

362.730 23.906 1.122.177 24.861 1.477.374

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih

(2.099.669)

(2.088.191)

LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

645.380

607.860

8.123 33.441 11.037 52.601

1.091 48.140 (24.541) 24.690

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

697.981

632.550

Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

(82.993) (15.750)

(82.979) (24.791)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH

599.238

524.780

-

-

238.932 -

23.636 -

238.932

23.636

838.170

548.416

599.238 599.238

524.780 524.780

838.170 838.170

548.416 548.416

-

-

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. keuntungan revaluasi aset tetap e. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya: Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

83.994 2.371

Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

337283

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2014 2013 86

POS-POS DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM *) *)Khusus bagi bank yang telah go public *Disajikan secara neto

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut : PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Up. : Capital Market Services Division

338284

75

XXI. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.10 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5299 1099 Faksimili : (021) 5299 1199

339285


340

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 3445 Faksimili : (021) 526 3507

341286


342

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Recommend Documents