Indonesia Bebas Sampah 2020

Cipta Karya Siap Dukung Asian Games XVIII Tahun 2018

9

Edisi 02/Tahun XIV/Februari 2016

Cipta Karya Gelar Sosialisasi Nasional PISEW TA 2016

19

Cipta Karya Susun Raperda Kumuh di 68 Kabupaten/Kota

21

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Indonesia Bebas Sampah 2020

LENSA CK • Japan - Indonesia Public - Private Conference on Eco Friendly, Safe Residential, and Urban Development Jakarta, 11 Februari 2016

daftar isi

Edisi 024Tahun XIV4Februari 2016

Berita Utama Peduli Sampah Nasional 4 Hari Semua Bergerak

Tanggulangi Masalah Darurat Sampah

liputan khusus Karya Siap Dukung 9 Cipta Asian Games XVIII Tahun 2018

Karya Giatkan 11 Cipta Pembangunan

dan Reduksi Negativitas Kumuh di Banjarmasin

4 15

info baru Kawasan di Sulawesi 13 5Selatan Masuk Kegiatan

Prioritas Nasional Program Cipta Karya

Karya 15 Cipta Siapkan Program TA 2017 Sesuai Renstra dan Prioritas Nasional

Karya Gelar Sosialisasi 19 Cipta Nasional PISEW TA 2016

11

Karya Susun Raperda 21 Cipta Kumuh di 68 Kabupaten/Kota

19

inovasi Pembentukan 23 Usulan Badan Pengelola Sampah

23

Nasional: Pengungkit Kemajuan Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia

Ulang Sampah 25 Daur Organik

untuk Lingkungan yang Lebih Baik

Lahan: 28 Pembebasan Titik Kritis Penyediaan

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Sebaiknya ANDA TAHU Mengurangi 30 Bagaimana Sampah

2

28

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dewan Redaksi M. Sjukrul Amin, Amwazi Dwityo A. Soeranto, AdjarIdrus, Prajudi, Rina Farida, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Dodi Krispatmadi, Mochammad Natsir, Nugroho Tri Tri Utomo Utomo Nugroho Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Deddy Sumantri, Sri Murni Edi K. Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Penyunting Redaksi Ardhani P, Bhima Dhananjaya, Bukhori Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Bagian Produksi Diana Kusumastuti, Bukhori, Ari Iswanti,Bernardi BramantiHeryawan, Nawangsari M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Desrah, Astaf Aji Pranaya, Fajar Drestha Birawa Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Kontributor Indah Raftiarty, Danang Pidekso Sudarwanto, Edward Abdurrahman, Tanozisochi Lase, Diana Kusumastuti, Bagian Administrasi & Distribusi Dian Irawati, Didiet A. Akhdiat, Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Oloan MS, Sandhi Eko Bramono, Kontributor Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Indah Widyahapsari.R. Mulana MP. Sibuea, Nieke Nindyaputri, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Alamat RG. Eko Redaksi Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Jl. Pattimura No.Makmoerniati, 20, KebayoranSyamsul Baru 12110 Respati, Joerni Hadi, Telp/Fax. 021-72796578 Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Endang Setyaningrum, Rudi A. Arifin, website Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, http://ciptakarya.pu.go.id Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, twitterM. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, @ditjenck Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, instagram Kusumawardhani, Airyn Saputri, @ditjenck Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi facebook Ditjen Cipta Karya Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 youtube Telp/Fax. 021-72796578 Ditjen Cipta Karya Email [email protected] e-mail [email protected]

Membangun Mental Peduli Sampah Demi Indonesia Bebas Sampah 2020 Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati tiap tanggal 21 Februari bertepatan dengan tragedi longsornya tumpukan sampah di Leuwigajah, Jawa Barat. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi pengingat publik akan kritisnya penanganan sampah di negara ini, tapi juga sebagai pemicu munculnya program-program kreatif dan inovatif berskala nasional. Salah satunya adalah program Bank Sampah yang telah berjalan dari tahun 2011 sampai saat ini. Program ini terbukti efektif dengan jumlah kota partisipan dan unit Bank Sampah yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Bank sampah merupakan tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, selanjutnya disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengumpul sampah. Bank sampah dikelola oleh sukarelawan menggunakan sistem seperti perbankan, sedangkan untuk penyetornya adalah warga sekitar dan disediakan buku tabungan seperti halnya menabung di bank. Konsep penanganan sampah 3R (reduce, reuse dan recycle) nampaknya juga berkembang mengikuti tantangan terkini, yaitu menjadi gerakan 4R (reduce, reuse, recycle dan replace). Cakupan gerakan ini ditambah replace, yaitu agar sebisa mungkin mengganti penggunaan produk sekali pakai dengan produk yang dapat digunakan berulang kali yang bersifat ramah lingkungan, dengan menghindari produk berbahaya seperti plastik atau stereofoam. Program selanjutnya diharapkan mampu menyelesaikan masalah sampah perkotaan, yaitu PLTSa atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. PLTSa adalah pembangkit listrik thermal berbahan bakar gas methan yang berasal dari sampah tertentu. Pengolahan sampah menjadi listrik ini merupakan komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon sesuai kesepakatan Konferensi Paris (COP21) pada akhir tahun 2015 yang lalu. Terkait regulasi PLTSa ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah. Dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa terdapat 7 kota sebagai pilot project, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makasar. Pada tahun ini, Pemerintah telah menerapkan penggunaan kantong plastik berbayar kepada pihak ritel seharga minimal Rp. 200,-. Uji coba program ini telah dimulai dari tanggal 21 Februari 2016 di Kota Jakarta dan 22 kabupaten/kota lainnya, yang juga bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Dari program plastik berbayar ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kantong plastik oleh masyarakat. Sudah saatnya mental kita diasah untuk peduli sampah, karena mental mempengaruhi sikap dan perilaku bangsa ini, demi Indonesia Bebas Sampah 2020. (Teks : Redaksi)

Cover : Proses Pemilahan Sampah di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Malang, Jawa Timur

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

Hari Peduli Sampah Nasional

Semua Bergerak Tanggulangi Masalah Darurat Sampah Salah satu permasalahan sosial yang sering timbul di perkotaan adalah permasalahan sampah.

4

P

ermasalahan ini tumbuh seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, yang menjadikan semakin banyak barang yang dikonsumsi dan juga sampah yang ditimbulkannya. Peningkatan jumlah sampah juga berasal dari semakin banyaknya usa ha dalam bidang kuliner, yang menghasilkan sampah setiap harinya. Sampah juga bisa berasal dari kemajuan teknologi, sehingga masyarakat cenderung lebih konsumtif dan mengikuti perkembangan teknologi, untuk menggantikan teknologi yang lama. Adapun beberapa permasalahan sampah yang ada, antara lain timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk dalam sungai atau saluran air. Adanya perilaku negatif dari masyarakat tersebut dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, terjadinya pe nyumbatan saluran air dan pada akhirnya dapat berakibat ter jadinya banjir ataupun terjadinya sumber penyakit.

berita utama Permasalahan sampah nasional sudah cukup meresahkan. Saat ini, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia. Tiap tahunnya, masing-masing kota di dunia setidaknya menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton. Diperkirakan oleh Bank Dunia, pada tahun 2025, jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton. Fakta tentang sampah nasional pun sudah cukup meresahkan. Sebuah penelitian yang diterbitkan di www. sciencemag.org Februari tahun lalu menyebutkan, Indonesia berada di peringkat kedua di dunia penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Menurut Riset Greeneration, organisasi non-pemerintah yang telah 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Di alam, kantong plastik yang tak terurai menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem. Peningkatan jumlah sampah akan semakin menambah permasalahan, ketika masyarakat berperilaku buruk mengenai sampah, dengan membuang sampah sembarangan, seperti di jalan, di sungai, dan tidak menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Perilaku ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial, sebagai contoh di kantor pemerintahan, sekolah atau kampus masih banyak dijumpai orang yang membuang sampah secara sembarangan. Adanya permasalahan sampah di Indonesia dapat dilihat dari data berikut yaitu, total populasi Indonesia (Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) sebesar 232,8 juta. Adapun total

sampah yang dihasilkan sebesar 38,5 juta ton/tahun. Sampah yang dihasilkan per orang sebesar 0,45 kg/hari. Adapun populasi yang dapat dilayani sebesar 130,4 juta. Dan pengangkutan sampah aktual sebesar 21, 72 ton per tahun. Sedangkan sampah dihasilkan yang tidak terangkut sebesar 16,78 juta ton per tahun. Untuk pulau Jawa, dengan populasi 137,2 juta menghasilkan total sampah sampah 21,2 juta ton per tahun, atau sampah yang dihasilkan per orang sebesar 0,42 kg per hari. Populasi yang dilayani sebesar 80,8 juta. Pengangkutan sampah akltual sebesar 12,49 juta ton per tahun. Adapun sampah dihasilkan yang tidak terangkut sebesar 8,71 juta ton per tahun (Statistik Persampahan Indonesia, 2008, Kementerian Lingkungan Hidup). Masyarakat sebagai penghasil sampah, memiliki peran yang utama dalam pengelolaan persampahan. Bentuk peran masyarakat adalah memahami dampak dari sampah yang dihasilkan, seperti dapat menimbulkan polusi, sumber penyakit, dan penyebab banjir. Masyarakat juga harus dapat mempertimbangkan ulang pola hidupnya, seperti mengurangi jumlah sampah dengan meng gunakan barang yang tidak habis dalam satu kali pakai, dengan memilih barang yang dapat digunakan untuk jangka waktu lama (tidak langsung buang). Masyarakat harus dapat memilih barang dan pelayanan yang berwawasan lingkungan, seperti penggunaan pembungkus yang ramah lingkungan. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik. Selain itu masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis 3R.


5

berita utama Permasalahan sampah tak bisa dianggap enteng. Sampah bisa menimbulkan bencana, seperti yang terjadi dalam tragedi longsornya sampah di Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Februari 2005 silam. Tragedi ini memicu dicanangkannya Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati tepat di tanggal insiden itu terjadi. Ditjen Cipta Karya Dukung Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya ikut memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) bertema Revolusi Mental, Indonesia Bebas Sampah Tahun 2020 di area Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu (21/02/2016). Sebanyak 468 komunitas dari seluruh Indonesia juga ikut terlibat dalam aksi ini. Sebagai bentuk dukungan dalam acara tersebut Duta Sanitasi Ditjen Cipta Karya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik, serta ikut membagikan kantong belanja (Re usable bag) kepada masyarakat. Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rina Agustin mengatakan bahwa Ditjen Cipta Karya menyambut baik dan sangat mendukung gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 dengan melakukan pe nanganan dan pengurangan sampah. “Karena kita memiliki tang gung jawab terhadap kebersihan kota, kami juga melibatkan

6

Adapun beberapa permasalahan sampah yang ada, antara lain timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk dalam sungai atau saluran air.

seluruh armada yang kami punya baik itu yang ada di pusat ataupun di daerah,” tutur Rina. Rina berharap seluruh lapisan masyarakat dapat bersamasama menciptakan gerakan untuk lingkungan yang sehat. “Mu dah-mudahan kita bisa mewujudkan Indonesia bebas sampah pada 2020,” katanya. Ribuan orang yang hadir dalam acara yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tersebut

berita utama

Sebagai bentuk dukungan dalam acara tersebut Duta Sanitasi Ditjen Cipta Karya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik, serta ikut membagikan kantong belanja (Neusable bag) kepada masyarakat.

membuang sampah sembarangan diibaratkan sama dengan orang yang melakukan tindak korupsi. Karena, keduanya samasama tidak peduli atau tidak bertanggungjawab terhadap ling kungan dan masyarakat disekitarnya. “Yang pasti apa yang me reka lakukan (buang sampah sembarangan) sangat merugikan masyarakat,” katanya. Ia mengatakan, Presiden juga berpesan mulai sekarang seluruh masyarakat harus menyatakan perang terhadap sampah.

memungut sampah bersama-sama di sepanjang jalur CFD dan me masukkannya ke dalam kantong sampah yang telah disediakan. Melanjutkan pesan Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa seluruh pihak harus melakukan penanganan dan pengurangan sampah. “Presiden berpesan untuk semua kota, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi untuk melakukan penanganan pengurangan sampah,” kata Siti. Ia menambahkan, seluruh pusat perbelanjaan seperti super market harus berani menolak kantong plastik gratis. Setiap penggunaan kantong plastik dikenakan biaya Rp 5.000. Sementara, Staf Ahli Presiden Jokowi, Teten Masduki saat berorasi di acara tersebut mengatakan bahwa orang yang


7

berita utama

Meski program ini tertinggal dengan negara lain, namun gerakan ini dinilai belum terlambat, demi kemajuan bangsa. Pada acara tersebut juga dilakukan Deklarasi Indonesia Ber gerak untuk Bebas Sampah 2020. Acara gerakan ini ditandai dengan penandatanganan perangko dan teleconference dengan Walikota Bandung, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Dalam acara tersebut juga turut hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pertanahan Ferry Mursidan Baldan, Tokoh Lingkungan Hidup Emil

8

Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, dan juga beberapa komunitas peduli lingkungan lainnya. Momentum HPSN 2016 ini juga menjadi ajang sosialisasi uji coba penerapan kantong plastik berbayar. Uji coba ini rencananya akan dilakukan di 22 kota di Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini penting untuk mendorong perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik serta prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) dalam pengelolaan sampah.

liputan khusus

Cipta Karya Siap Dukung Asian Games XVIII Tahun 2018 Untuk persiapan mendukung Asian Games XVIII Tahun 2018 yang akan berlangsung di Indonesia, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan terus mempersiapkan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) sebagai tempat yang layak untuk digelarnya Asian Games 2018 mendatang.

H

al itu diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya, Adjar Prajudi saat press conference di Gedung Kementerian PUPR, Rabu (10/02/2016). “Direktorat Jenderal Cipta Karya fokus melakukan renovasi dan pembangunan Kompleks Gelora Bung Karno untuk venues. Rencana pembangunan Kawasan Gelora Bung Karno terdiri dari 14 venues,” ujar Adjar. 14 bangunan tersebut yaitu Stadion Utama yang pertama kali dibuka pada 1962, lalu Tennis Indoor dan Outdoor, Gedung Stadion Madya, Gedung Basket. Lalu Lapangan Hockey, Lapangan


9

liputan khusus melakukan koordinasi dengan panitia nasional penyelenggara Asian Games XVIII 2018 terkait sarana dan prasarana olahraga serta sarana dan prasarana pendukung yang akan dibangun dalam persiapan Asian Games XVIII. Meski begitu, Adjar melanjutkan, sambil menunggu Inpres turun, Kementerian PUPR tetap bekerja untuk mempercepat proses penataan dan renovasi. Terkait anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi dan pe nataan kawasan, Adjar memperkirakan anggaran yang dibu tuhkan sekitar Rp. 2 triliun. “Kami sebenarnya masih menghitung tepatnya anggaran yang dibutuhkan, namun kami memperkirakan anggaran maksimum yang dibutuhkan Rp. 2 triliun,” jelas Adjar. Adjar menambahkan bahwa anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 500 miliar akan dipindahkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk

Panahan, Lapangan Sepakbola A/B/C, Stadion Renang dan Istora Senayan. “Kita pilih untuk melakukan renovasi moderat, karena kalau dirombak total walaupun ingin namun waktunya yang tidak cukup,” ujar Adjar. Adjar menyampaikan bahwa dari 14 bangunan yang akan direnovasi, hanya stadion renang yang akan dirombak total. Stadion renang nanti akan menjadi aquatic center. Aquatic center ini adalah standar olimpic games. “Aquatic center nanti akan dibuat tertutup, kemudian yang sekarang hanya ada delapan line, nanti akan dibuat menjadi 10 line dengan kedalaman tertentu,” tutur Adjar. Adjar menjelaskan, untuk menyambut event yang akan diikuti oleh 45 negara tersebut, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR akan melakukan beberapa hal yaitu, berkoordinasi mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga, mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan dan penataan kawasan Gelora Bung Karno wisma atlet di Kemayoran, Jakarta. Demikian pula persiapan venue di Palembang dengan melakukan langkah percepatan kegiatan, langkah teknis, dan langkah Satuan Tugas pengawasan pelaksanaan dalam upaya percepatan pelaksanaan. “Kementerian menargetkan semua pembangunan dan perbaikan infrastruktur Asian Games selesai Juli 2017. Target tersebut untuk memenuhi jadwal berlangsungnya pre event Asian Games yang digelar Agustus tahun depan,” tutur Adjar. Penataan Selain melakukan renovasi, Ditjen Cipta Karya juga akan menata kawasan GBK untuk menciptakan kualitas ruang luar bangunan venue yang lebih baik namun dapat menyatu dengan bangunannya. Beberapa usulan perbaikan sarana dan prasarana ruang luar bangunan seperti gerbang, loket, pedestrian, parkir, pagar, tempat duduk, dan toilet. Kemudian penanda kawasan, food court, playground, outdoor gym dan sampah. Pengembangan gagasan penataan kawasan selanjutnya akan secara intensif dilaksanakan bekerja sama dengan tim Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk mendapatkan penataan kawasan yang berkualitas. “Saat ini kita masih menunggu Inpres (Instruksi Presiden) pelaksanaan pembangunan, yang kemungkinan akan turun minggu ini,” ungkap Adjar. Dalam draft Inpres tersebut, tugas Kementerian PUPR adalah

10

mendukung infrastruktur. “Sementara untuk pembangunan yang besar-besar nanti akan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” tuturnya. Berdasarkan waktu pelaksanaan dukungan infrastruktur Asian Games XVIII 2018, telah disusun 2 (dua) skenario penanganan kegiatan yang tediri atas, Sistem Kontrak Konvensional dan Sistem Kontrak Design and Build. Dalam Sistem Kontrak Konvensional, diterapkan pada komponen Bangunan Venues diantaranya pada Paket AG (Stadion Tenis Indoor, Tenis Outdoor Center Court dan Stadion Madya), Paket AG (Gedung Basket, Gedung Latihan Bulu Tangkis, Gedung Bola Volley, Lapangan Hockey, Lapangan Panahan dan Lapangan Sepakbola A), Paket AG (Penataan Lingkungan Komplek GBK) dan Paket AG (Penataan Lingkungan Kawasan Kampung Atlit Kemayoran). Kemudian dalam Sistem Kontrak Design and Build diterapkan pada komponen Bangunan Venues diantaranya pada Paket AG (Stadion Utama GBK), Paket AG (Stadion Renang), Paket AG (Istora Senayan, Softball Pintu I dan Softball Pintu II). Untuk diketahui bahwa Asian Games XVIII 2018 nanti akan diadakan di Jakarta dan Palembang. Dalam kegiatan multiolahraga tersebut nanti, kurang lebih akan ada 45 negara yang ikut serta. (Teks : Kompuck)

liputan khusus

Cipta Karya Giatkan Pembangunan dan Reduksi Negativitas Kumuh di Banjarmasin Kumuh sebagai masalah dalam pembangunan muncul dengan kompleksitasnya sendiri dalam eksistensi, bahkan seringkali penduduk kumuh dicap sebagai the other sehingga seringkali tak disentuh dalam wacana pembangunan dan berakibat pada ketertinggalan yang berlarut dan gap yang semakin luas baik secara ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

F

enomena seperti ini menimbulkan apa yang disebut pemerhati filsafat sebagai negativitas yang acapkali menyebabkan kriminalitas sebagai buah dari kondisi “kumuh”. Untuk masalah kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Cipta Karya menargetkan tuntas pada tahun 2019. Pengembangan infrastruktur dilakukan salah satunya di Kecamatan R.K Ilir Kota Banjarmasin yang termasuk

Kawasan Pusaka oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu warga setempat Junaidi, pada Minggu (24-1-2016) mengatakan, pembangunan siring sungai di kampung mereka sangat memberikan perubahan pada kawasan R.K Ilir yang kerap dianggap sebagai kawasan “Texas”. “Biasanya ada saja korban penjambretan maupun transaksi narkoba disini, semenjak siring


11

liputan khusus

terbangun hal tersebut berkurang karena permukiman menjadi lebih tertata dan lebih terang, mungkin mereka (pelaku kriminal) jadi takut,” tukas Junaidi. Junaidi menambahkan biasanya air Sungai Martapura kalo musim hujan menggenang sampai ke jalan bahkan masuk ke rumah, dengan adanya siring jadi tidak calap (tergenang) lagi. “Kita berharap sepanjang R.K Ilir ini akan dilakukan penyiringan oleh pemerintah dan fasilitas olahraga di depan siring bisa ditambah karena lapangan basket depan siring ini jadi rebutan orang bermain bola kaki, basket dan lainnya,” harap Junaidi. Sementara, Kasatker PKP2B Yulianti Erlinah mengatakan Siring Sungai di R.K Ilir dibangun pada tahun 2015 dengan dana APBN sebesar Rp. 1,9 Miliar, termasuk pedestrian dan fasilitas olahraga warga di depan siring yang sudah tak terawat direnovasi. Yuli menambahkan, Siring R.K Ilir termasuk Kawasan Pusaka Kota Banjarmasin. “Di tahun 2015 ini, kita juga melakukan kegiatan pembangunan serupa di Kelurahan Zafri Zam-Zam, dan Kampung Arab Kelurahan Sungai Miai. Kawasan Pusaka Kota Banjarmasin memiliki ciri khas kampung di pinggir sungai sesuai dengan image Kota Banjarmasin “Kota Seribu Sungai” pembangunan siring dimaksudkan untuk menata permukiman dan menanggulangi abrasi serta mencegah genangan air di permukiman selain itu juga

12

memudahkan moda transportasi air berupa jukung (perahu) atau kelotok (perahu mesin) yang ingin bertambat,” tutur Yuli. (Teks : Hardian Randal-Kalsel/ari)

info baru

5 Kawasan di Sulawesi Selatan Masuk Kegiatan Prioritas Nasional Program Cipta Karya Keberhasilan suatu daerah ditunjang dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik, dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar lebih maju baik di kalangan masyarakat perdesaan maupun perkotaan untuk lebih sejahtera, Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Kerja dengan stakeholders di Makassar, Kamis (28/01/2016).

K

epala Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan Andi Bakti Haruni mengharapkan, kepada semua stakeholder agar dapat memaparkan hasil kegiatan 2015 dan rencana kegiatan TA 2016 yang akan dilaksanakan serta mempersiapkan usulan program 2017 untuk dibawa dalam Konsultasi Regional (Konreg), yang rencana akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 24 Februari mendatang. Kepala Satker Randal Provinsi Sulawesi Selatan Syarif Sarebong

menjelaskan, untuk mencapai target Gerakan 100-0-100 pada tahun 2019, ada beberapa yang harus dicapai sesuai target nasional dan kebijakan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2017. Dukungan untuk pengembangan sistem perkotaan nasional 2015-2019 terdapat di 5 kawasan metropolitan eksisting, 7 kawasan metropolitan baru, 20 kota sedang, 10 kota baru, dan 39 kawasan pusat pertumbuhan baru (RPJMN 2015-2019). Dukungan untuk keterpaduan infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 wilayah RTH Universitas Hassanuddin Makassar mendukung sentra edukasi di kawasan strategis mamminasata


13

info baru

pengembangan strategis, 24 pelabuhan strategis, 16 kawasan startegis parawisata nasional, dan 22 kawasan industri prioritas. “Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam kawasan kota-kota prioritas diantaranya kawasan Mamminasata masuk dalam kawasan metropolitan eksisten, Pare-pare dan Palopo masuk dalam kota sedang, Kabupaten Barru dan Pinrang masuk dalam pusat pertumbuhan baru,” tutur Syarif. Syarif menambahkan, terkait dengan pengisian aplikasi SIPPa, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Satgas RPI2JM melalui petugas SIPPa diharuskan mengisi setiap kegiatan yang berpotensi menambah pencapaian Gerakan 1000-100 dengan jumlah pemanfaat dari fasilitas yang dibangun. Proporsi pendanaan dalam RPI2JM masih terkonsentrasi pada APBN, diharapkan Satgas RPI2JM menggali potensi pendanaan dari sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, swasta, dan masyarakat), memperhatikan scoring untuk readiness criteria, dan menyempurnakan pengisian roadmap, karena pengisian aplikasi SIPPa akan menjadi jalur usulan untuk APBN 2017. Selain itu, Syarif mengharapkan, percepatan capaian SPM kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar programprogram 2017 diarahkan ke target pencapaian Gerakan 100-0-100,

14

sehingga program Cipta Karya sinkron dengan pengusulan Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan. (Teks : jamal randal sulsel/bns)

info baru

Cipta Karya Siapkan Program TA 2017 Sesuai Renstra dan Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Konsolidasi Penyiapan Data Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2016 untuk wilayah Jawa, Rabu (10/02/2016) di Yogyakarta.

K

ali ini usulan program TA 2017 yang dihasilkan akan dibahas pada Konsultasi Regional tingkat kementerian pada Maret 2015. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto, dalam sam butannya menyampaikan, melalui konsolidasi tersebut diharapkan Ditjen Cipta Karya dapat menyiapkan rencana program tahun 2017 dengan lebih baik melalui pembahasan dan penajaman bersama semua unit kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya. “Setelah kita selesai melaksanakan perencanaan program TA 2016 dengan diterbitkannya DIPA APBN tahun 2016, saat ini kita sudah harus menyiapkan kembali proses perencanaan program di lingkungan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2017,” seru Dwityo.


15

info baru

“Setelah kita selesai melaksanakan perencanaan program TA 2016 dengan diterbitkannya DIPA APBN tahun 2016, saat ini kita sudah harus menyiapkan kembali proses perencanaan program di lingkungan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2017,” Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya , Dwityo A. Soeranto

untuk mendiskusikan secara mendalam kebutuhan infrastruktur permukiman di wilayah masing-masing yang disinkronkan dengan kewajiban prioritas pembangunan nasional, dalam upaya terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung. Dwityo juga menghimbau tiga hal penting kepada para peserta. Pertama, agar Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 dan arahan Pengembangan Wilayah Strategis (WPS) dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyiapkan usulan program Ditjen Cipta Karya tahun 2017. Kedua, anggaran Ditjen Cipta Karya harus dialokasikan secara efisien sehingga dapat secara efektif

Pada tahun ini pemerintah lebih cepat dalam menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Mesat Seni Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan

Pada tahun ini pemerintah lebih cepat dalam menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka penyiapan RKP 2017 Kementerian PUPR sedang melaksanakan proses pra-Konsultasi Regional yang dilaksanakan selama Februari 2016. Dwityo menjelaskan, konsolidasi ini memberikan kesempatan

16

mendorong pencapaian target-target rencana pembangunan nasional. Ketiga, kualitas infrastruktur yang dibangun harus diutamakan agar dapat menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. “Saya mengharapkan melalui konsolidasi ini, kita dapat me nyiapkan rancangan program Ditjen Cipta Karya tahun 2017

info baru

Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Kabupaten Kukar Kawasan Kapet Sasamba Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka penyiapan RKP 2017 Kementerian PUPR sedang melaksanakan proses praKonsultasi Regional yang dilaksanakan selama Februari 2016.

dengan lebih baik menjelang Konreg Kementerian PUPR,” tutup Dwityo. Menuju Pra-Konreg PUPR 2016 Sementara, Di Medan, Rabu (03/02/2016), Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menggelar Konsolidasi Penyiapan Data dalam rangka Pra-Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2016. Dwityo mengungkapkan, Ditjen Cipta Karya dapat me

nyiapkan rencana program tahun 2017 dengan lebih baik melalui pembahasan dan penajaman bersama semua unit kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Untuk mewujudkan target Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019, dalam upaya terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, konsolidasi ini memberikan kesempatan untuk mendiskusikan secara mendalam kebutuhan infrastruktur


17

info baru permukiman di wilayah masing-masing yang disinkronkan dengan kewajiban prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong percepatan Gerakan Nasional 100-0-100. “Perkiraan ketersedian anggaran untuk mendukung program Ditjen Cipta Karya TA 2017 dalam Renstra tahun 2015-2019 yaitu sekitar Rp.27,02 Triliun. Dengan terbatasnya anggaran dari dana APBN, kita harus melaksanakan efektifitas dan efisiensi dalam membangun infrastruktur permukiman, serta lebih berorientasi pada hasil (outcome), sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya,” ujar Dwityo. Dwityo menghimbau, Renstra Kementerian PUPR tahun 20152019 dan arahan Pengembangan Wilayah Strategis (WPS) harus menjadi acuan dalam menyiapkan usulan program Ditjen Cipta Karya tahun 2017, anggaran Ditjen Cipta Karya harus dialokasikan secara efisien sehingga dapat secara efektif mendorong pencapaian target-target rencana pembangunan nasional, serta kualitas infrastruktur yang dibangun harus diutamakan agar dapat menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih lanjut Dwityo menambahkan, agenda-agenda direktif Presiden dan hasil kunjungan lapangan Menteri PUPR harus pula menjadi prioritas seperti pengembangan 10 kawasan strategis wisata nasional, pengembangan 10 lokasi kawasan nelayan, 7 Pos Lintas Batas Negara, 9 kawasan permukiman di perbatasan,

18

SANIMAS Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

penanganan kawasan kumuh di 30 kabupaten, pengembangan 22 kawasan industri prioritas, serta dukungan untuk pelaksanaan Asian Games 2018. “Melalui konsolidasi ini, saya harap dapat menyiapkan rancangan program Ditjen Cipta Karya tahun 2017 dengan lebih baik menjelang Pra Konreg,” harap Dwityo. (Teks : Ahmad wardi randal DIY/bcr/kompuck)

info baru

Cipta Karya Gelar Sosialisasi Nasional PISEW TA 2016

Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menggelar Sosialisasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2016 di Jakarta, Senin (22/02/2016).

P

rogram PISEW bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengembangan sosial ekonomi wilayah berbasis pada potensi sumber daya lokalnya yang memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019, sekaligus tertuang dalam Nawacita Pemerintah Republik Indonesia. Dalam arahannya, Direktur Jenderal Cipta Karya, Andreas Suhono menyampaikan, pelaksanaan program PISEW TA. 2016 tidak berdiri sendiri, melainkan akan ada program-program lain yang masuk di desa-desa pada wilayah kecamatan tersebut, sehingga diperlukan sinergitas program antar kebijakan dari kementerian/lembaga/instansi terkait. “Peran dari Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten sangat penting untuk bisa mengintegrasikan dan mensinergikan program-program yang ada di kecamatan,” tutur Andreas.


19

info baru

Program PISEW Membangun Jalan Rabat Beton Kabupaten Landak Kalimantan Barat

PISEW Membangun Jembatan Gantung di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan

DIrektorat PKP Andreas menegaskan, agar Satker Provinsi proaktif untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak di kabupaten yang terkait dengan program PISEW.

20

“Diharapkan agar nantinya infrastruktur yang dibangun menggunakan material serta memaksimalkan tenaga kerja lokal yang ada di kecamatan/kabupaten tersebut yang tujuannya untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal,” tutur Andreas. Andreas menghimbau kepada peserta sosialisasi nasional untuk betul-betul memahami pedoman umum dan pedoman pelaksanaan PISEW serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan program, agar pada akhir pelaksanaan tidak ditemukan masalah baik dari segi administrasi keuangan maupun pelaksanaan fisiknya. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal bagi PPK PKP 2 untuk melakukan proses pengadaan konsultan manajemen teknis dan tenaga ahli manajemen provinsi yang akan membantu PPK melakukan kegiatan PISEW. (Teks : Subdit. Kawasan Permukiman Perdesaan/ari)

info baru

Cipta Karya Susun Raperda Kumuh di 68 Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kabupaten/kota terpilih yang telah memenuhi readiness criteria.

Penyusunan Raperda Kumuh di daerah selain pendampingan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu melibatkan SKPD terkait, legislatif, akademisi, maupun Perancang Peraturan Perundangan dalam hal ini dapat diajukan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah masingmasing.

M

engawali kegiatan tersebut, Direktorat PKP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Raperda Kumuh) yang bertujuan untuk penyamaan persepsi terkait urgensi Perda Kumuh serta penyampaian rangkaian pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda

tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2016 di Jakarta, Kamis (19/02/2015). Direktur PKP Rina Farida menjelaskan, Raperda Kumuh merupakan alat bagi daerah dalam rangka implementasi kewenangan daerah berkaitan dengan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


21

info baru

Rakorwal dihadiri oleh lebih dari 300 peserta diantaranya terdiri dari perwakilan Badan Legislasi DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda kabupaten/kota terpilih serta Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi di seluruh Indonesia.

Daerah, serta memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ditekankan bahwa penyusunan Raperda Kumuh di daerah selain pendampingan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga perlu melibatkan SKPD terkait, legislatif, akademisi, maupun Perancang Peraturan Perundangan dalam hal ini dapat diajukan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah masing-masing. Rina mengungkapkan, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pe nyusunan Raperda Kumuh dapat diakses melalui www.perdakumuh. com. SIM tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai wadah

22

koordinasi, komunikasi, dan konsultasi pelaksanaan pendampingan penyusunan Raperda Kumuh. “Saya harap setelah pelaksanaan Rakorwal kabupaten/kota lokasi pendampingan penyusunan Raperda Kumuh TA 2016 dapat segera mempersiapkan sumber daya di daerah untuk pelaksanaan penyusunan Raperda Kumuh,” harap Rina. Rakorwal dihadiri oleh lebih dari 300 peserta diantaranya terdiri dari perwakilan Badan Legislasi DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda kabupaten/kota terpilih serta Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi di seluruh Indonesia. (Teks : SubditStandardisasidanKelembagaan-Dit.PKP/bns)

inovasi

Usulan Pembentukan Badan Pengelola Sampah Nasional:

Pengungkit Kemajuan Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia Sandhi Eko Bramono*)

Peristiwa memilukan itu terjadi 11 tahun silam, 21 Februari 2005, yaitu longsor sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Leuwigajah di Kota Cimahi yang melayani penanganan sampah Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung.

TPA Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan

K

ejadian tersebut telah merenggut 157 jiwa dan dua kampung tertutup longsoran sampah, yaitu Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Kejadian longsor sampah juga terjadi di TPA sampah Sumur Batu, Kota Bekasi, pada 27 Januari 2016 lalu, yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1 orang. Bahkan Kota Jakarta selaku Ibukota negara sekalipun, masih mengalami kendala kemungkinan terjadinya darurat sampah, sebagaimana terjadi penolakan pengurugan sampah di TPA sampah Bantargebang pada November 2015 silam. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai payung regulasi utama, ternyata masih belum dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Indonesia secara memadai. Peran Multi Pihak Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, pada pasal 9, termaktub bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota


23

inovasi

Unit Pemanfaatan Gas Bio dari TPA Sampah Kota Palu (Kerjasama dengan Universitas Boras, Swedia)

berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Terkait hal tersebut, makna penyelenggaraan bukan hanya pada penyediaan, pengadaan, maupun pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, namun termasuk perencanaan, pembebasan lahan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan. Namun kondisi eksisting yang masih terjadi, adalah keterbatasan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara, khususnya terkait biaya operasi-pelihararawat, untuk penyelenggaraan pengelolaan persampahan secara tuntas. Akibatnya dapat ditemui sejumlah infrastruktur pengelolaan sampah, misalnya Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang belum dimanfaatkan atau TPA sampah yang dioperasikan belum sesuai kaidah yang benar sehingga hanya menjadi tempat menaruh sampah saja (proses pembuangan terbuka atau open dumping). Sebagaimana normastandar-pedoman-kriteria yang ada, biaya minimal operasipelihara-rawat yang seharusnya dialokasikan adalah Rp 135.000/ ton sampah untuk TPS 3R untuk proses pemilahan-biologis (aerobik/anaerobik) dan Rp 60.000/ton sampah untuk TPA sampah untuk proses biologis (pengurugan/anaerobik). Namun acapkali jumlah tersebut tidak dialokasikan atau dialokasikan di bawah nilai yang seharusnya, sehingga berdampak pada munculnya “monumen-monumen” yang tidak difungsikan sebagaimana yang disyaratkan. Di sisi lain, Pemerintah Pusat yang mungkin memiliki kapasitas fiskal lebih memadai, tidak memiliki kewenangan untuk mengelola infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota. Badan Pengelola Sampah Nasional Hingga saat ini, masih sangat sulit untuk Pemerintah Pusat selaku pembina di tingkat nasional, dalam menunjukkan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terkait contoh infrastruktur pengelolaan sampah yang berkinerja andal. Menilik pada hal tersebut, belum ada “guru” yang bisa ditiru untuk sistem pengelolaan sampah yang berhasil dalam skala besar dan masif. Sejumlah kearifan lokal sudah ditemui dalam penyelesaian masalah sampah di beberapa kabupaten/kota, namun masih dalam kapasitas terbatas, bergantung pada ketokohan ma syarakat, dan sulit direplikasikan secara massal. Dengan kata lain, peran Pemerintah Pusat selaku pembina di tingkat nasional, perlu didorong sehingga dapat memberikan contoh sistem pengelolaan sampah yang baik. Agar tidak meninggalkan semangat otonomi daerah yang sudah menjadi kebijakan nasional dalam hal penyelenggaraan negara, maka dipertimbangkan dan diusulkan untuk membentuk suatu institusi setingkat badan yang bertanggung jawab secara

24

tuntas dalam hal persampahan, namun hanya untuk menangani kawasan strategis nasional saja. Kawasan strategis nasional yang perlu didefinisikan dalam konteks ini adalah kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia, serta kawasan-kawasan perbatasan dan pulau terluar, yang memiliki tingkat urgensi tinggi dalam masalah persampahan dan menjadi etalase nasional. Badan ini diusulkan memiliki kewenangan tuntas, mulai dari perencanaanpembebasan lahan-pembangunan-pengoperasian-pemeliharaanperawatan-pemantauan sistem pengelolaan sampah di kawasan strategis nasional tersebut. Untuk kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam kawasan

Kolam Lindi di TPA Kota Jayapura Papua

strategis nasional, maka sektor persampahannya dapat ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah ada. Jika institusi Badan Pengelola Sampah Nasional ini telah berhasil mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang andal di tingkat nasional, akhirnya akan dapat menjadi pembelajaran bersama dan memberikan contoh nyata yang berhasil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk mereplikasikannya. Secara perundangan eksisting terkait sektor persampahan yang menyangkut otonomi daerah, memang pembentukan institusi ini tidaklah sesuai. Namun lihatlah kondisi nyata yang ada, bahwa pengelolaan sampah di kawasan-kawasan strategis nasional sudah dalam kondisi darurat, sementara tidak ada contoh dari Pemerintah Pusat selaku pembina kepada Pemerintah Daerah, karena kewenangan sektor persampahan sudah dilepaskan total secara prematur dari Pemerintah Pusat, tanpa sempat memberikan pembinaan yang memadai kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Butuh keberanian, kemauan politis, kemauan mengubah produk perundangan eksisting yang sudah ada, hingga rasa legowo, untuk tidak memiliki ego institusi atau Kementerian dengan pembentukan institusi ini. Kata kuncinya adalah sistem persampahan di Indonesia akan dapat diselesaikan dengan tuntas dan tidak tumpang tindih kewenangan, melalui pembentukan Badan Pengelola Sampah Nasional. Semoga semangat Hari Peduli Sampah yang jatuh tiap tanggal 21 Februari ini, menjadi momentum kita bersama dalam memikirkan dan bergerak secara nyata untuk mewujudkan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang andal di Indonesia. *) Kepala Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]

Foto : FORWARD – Sandec - Eawag

inovasi

Daur Ulang Sampah Organik untuk Lingkungan yang Lebih Baik Pradnya Rahmani )*

P

enyebab tingginya jumlah sampah organik yang masuk ke TPA dikarenakan sampah organik tidak da pat dibakar, pengolahannya kurang menguntung kan, serta apabila dibiarkan di tempat sampah akan menjadi sumber bau dan sumber penyakit. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa banyaknya sampah organik di TPA menyebabkan beberapa permasalahan. Masalah pertama adalah pencemaran air tanah. Hal ini terjadi jika TPA menggunakan sistem Open Dumping maka lindi akan meresap ke tanah sehingga mencemari air tanah. Selain itu, pengangkutan sampah organik ke TPA juga mengakibatkan tingginya biaya pengangkutan. Hal ini dikarenakan sampah organik memiliki kadar air yang tinggi. Sampah dengan kadar air tinggi akan memiliki densitas yang tinggi


Kota-kota di Indonesia, 60% - 80% komposisi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sampah organik.

pula sehingga beban yang diangkut akan besar pula. Dengan beban pengangkutan yang tinggi, bahan bakar yang diperlukan truk untuk mengangkut sampah ke TPA akan tinggi pula. Selain itu, kadar air yang tinggi juga menyebabkan karat pada truk, sehingga biaya pemeliharaan truk sampah akan tinggi pula. Banyaknya masalah yang timbul dari tidak tertanganinya sampah organik membutuhkan pemecahan masalah agar ma syarakat dapat memiliki ketertarikan untuk mengolah sampah organik. Sebagai salah satu upaya pemecahan masalah sampah organik, saat ini Subdit Persampahan di bawah Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Ditjen Cipta Karya, memiliki program yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa melalui pengolahan sampah organik,


25


inovasi

Jenis produk hasil olahan sampah organik. Kompos, larva, cacing, biogas, arang.

keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi saling mendukung satu sama lain. Hal ini diharapkan dapat memberi ketertarikan kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengolah sampah organiknya dan mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA. Program ini bernama FORWARD (From Organic Waste to Recycle for Development), didanai oleh Sekretariat Negara Bidang Ekonomi Swiss (Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO), dan dilaksanakan oleh Eawag, institusi riset dari Swiss. Adapun produk yang menjadi penelitian dalam program FORWARD adalah kompos, larva, cacing, biogas, dan arang. Alasan dipilihnya lima produk ini dikarenakan sampah organik

memiliki jenis yang bermacam-macam, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan jenis sampah organik tersebut. Untuk sampah organik yang memiliki kandungan gizi yang masih tinggi dikelola dengan larva lalat Black Soldier Fly (BSF, Hermetia Illucens) karena nutrisinya masih dapat diserap oleh lalat serta dapat dihasilkan produk larva sebagai sumber protein untuk pakan hewan. Untuk sampah organik yang berupa daun dikelola dengan cara pengomposan karena nutrisinya kurang cocok untuk larva, namun masih dapat didekomposisi oleh mikroba. Untuk sampah organik yang berbentuk cair dikelola secara anaerobik untuk menghasilkan biogas karena kandungan air yang tinggi memudahkan terjadinya


Fasilitas pengolahan sampah organik dengan metode larva BSF

26


inovasi

Fasilitas pengolahan sampah organik dengan metode komposting

reaksi anaerobik. Untuk sampah organik berupa kayu dikelola dengan dijadikan arang karena memiliki nilai kalori yang tinggi. Saat ini FORWARD memiliki fasilitas percontohan di Pasar Induk Modern Puspa Agro Sidoarjo. Dalam fasilitas percontohan ini telah dilakukan pengolahan sampah menjadi kompos dan larva. Kompos dan larva BSF menjadi prioritas karena berdasarkan hasil penelitian awal mayoritas sampah organik adalah sampah yang dapat dikelola dengan metode kompos dan larva BSF. Selain itu kombinasi antara keduanya cukup mudah dilakukan untuk mengurangi sampah organik serta menghasilkan produk hasil pengolahan sampah yang bernilai. Dari pengolahan dengan dua metode ini, rata-rata sampah yang diolah di fasilitas ini hingga bulan Januari 2016 adalah sekitar 1 ton/hari. Sampah yang diolah berasal dari dalam Pasar Induk Modern Puspa Agro sendiri. Dalam melakukan riset di fasilitas percontohan di Pasar Induk Modern Puspa Agro Sidoarjo, FORWARD bekerjasama dengan beberapa universitas lokal seperti Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Indonesia (UI). Selain melakukan riset teknologi pengolahan sampah organik, FORWARD juga melakukan riset pemasaran produk. Upaya ini dilakukan untuk mencari tahu bahwa pasar untuk produk dari sampah organik cukup luas sehingga masyarakat tertarik untuk ikut memproduksi kompos dan larva BSF dengan bahan sampah organik. Saat ini, target pemasaran untuk produk larva BSF adalah toko pakan ikan/burung hias, peternak unggas, petani tambak, dan pabrik pakan unggas/ikan. Untuk kompos, target pemasarannya adalah pengelola taman, perorangan, dan toko tanaman hias.

Ke depannya, FORWARD akan melakukan sosialisasi hasil riset kepada instansi Pemerintah Daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah persampahan. Pemerintah adalah sasaran utama sosialisasi hasil riset. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab utama dalam pengelolaan sampah. Adapun tugas LSM adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya penanganan sampah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Diharapkan setelah mendapatkan sosialisasi hasil riset FORWARD, Pemerintah akan memiliki ketertarikan untuk mengolah sampah organiknya. Apabila sudah ada ketertarikan maka diharapkan pula Pemerintah dapat memberi dukungan besar dalam membentuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah organik baru. Adanya fasilitas-fasilitas pengolahan sampah organik baru akan menghindari adanya pengangkutan sampah organik ke TPA. Jika tidak ada pengangkutan sampah organik ke TPA, Pemerintah dapat menghemat biaya pemeliharaan serta bahan bakar truk sampah. *) Penulis adalah konsultan di program FORWARD. Kontak program FORWARD: Tel: 031-58203348 Email: [email protected] Facebook Sandec: https://www.facebook.com/Sandec Website : www.sandec.ch


27

inovasi

Pembebasan Lahan:

Titik Kritis Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Widya Anantya dan Kadir*)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah merupakan sebuah infrastruktur wajib dalam pengelolaan sampah yang berfungsi untuk memproses residu dari proses pengolahan sampah sebelumnya.

W

alaupun sifatnya wajib, keberadaan TPA sampah seringkali mendapat pertentangan, baik pada saat persiapan pembangunan, proses pembangunannya, maupun saat TPA sampah siap dioperasikan. Pada saat persiapan pembangunan TPA sampah, kendala seringkali terjadi pada saat proses pembebasan lahan. Pemerintah Daerah selaku TPS 3R yang Mengoperasikan Proses Anaerobik (Modul SIKIPAS) di Kompleks Perumahan Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terkadang proses pembebasan lahan tidak dapat diselesaikan secara cepat. Hal serupa ini juga dialami pada pelaksanaan pembangunan TPA sampah melalui kegiatan Emission Reduction in Cities: Solid Waste Management.

Fasilitas pengolahan sampah organik dengan metode larva BSF

penanggung jawab pembebasan lahan, seringkali bersitegang dengan masyarakat pemilik lahan. Walaupun lokasi tersebut sudah

28

Kegiatan Emission Reduction in Cities: Solid Waste Management Kegiatan Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya dari sektor persampahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, melalui penyediaan infrastruktur pengolahan sampah, yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis institusi dengan proses pemilahan (fisika) serta pengomposan (biologisaerobik), dan TPA sampah dengan proses pengurugan (biologisanaerobik). Selain penyediaan infrastruktur, kegiatan ini juga mendorong penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota di sektor persampahan melalui penyusunan modul pelatihan dan pelaksanaan pelatihan untuk Pemerintah Daerah. Adapun kabupaten/kota yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang.

inovasi yang layak (atau lebih baik) setelah tanahnya dibebaskan untuk kepentingan negara.

Prototipe Modul Insinerator SANIRA dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan kegiatan Emission Reduction in Cities: Solid Waste Management pada tahun 2012, telah disebutkan pembagian hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Dalam hal pembebasan lahan, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyediaan lahan sesuai dengan kebutuhan TPA sampah secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika program dieksekusi, ketersediaan lahan sebagai salah satu syarat kesiapan (readiness criteria) sudah tersedia dan siap. Pada kenyataannya, hingga Februari 2016, baru satu kabupaten/kota saja yang sudah benar-benar siap secara tuntas dalam pembebasan lahannya, sementara ketiga kota/kabupaten lainnya masih terkendala pada ketersediaan anggaran untuk pembebasan lahan. Anggaran un tuk pembebasan lahan baru dapat dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Ang garan 2016, sehingga dapat dipastikan lahan baru akan benarbenar bebas pada akhir tahun 2016. Titik Permasalahan dalam Pembebasan Lahan Perihal pembebasan lahan sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang ini kemudian dijabarkan melalui peraturan turunannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengga raan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun terkadang pendekatan hukum melalui produk peraturan perundangan belum tentu dapat langsung menye lesaikan masalah. Pendekatan informal, walaupun terkadang me makan waktu yang lebih lama, dapat mencairkan ketegangan antara pemilik pekerjaan dengan warga setempat. Pendekatan informal ini diharapkan lebih bersifat luwes, sehingga diskusi akan lebih mendengarkan pendapat dan pandangan masyarakat sebagai calon penerima ganti rugi. Selain itu, selama ini penilaian terhadap pembebasan lahan dirasakan lebih mempertimbangkan nilai ganti rugi secara fisik terhadap lahan tersebut. Tim penilai memperkirakan nilai tersebut berdasarkan harga tanah, harga bangunan, harga tanaman, atau benda-benda lainnya yang berada di atas tanah. Padahal, nilai non-fisik juga dapat ikut dipertimbangkan dalam menentukan kompensasi yang layak. Kompensasi ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin kehidupan pemilik tanah untuk dapat hidup

Langkah yang Ditempuh Terkait dengan kegiatan Emission Reduction in Cities: Solid Waste Management sendiri, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyepakati beberapa solusi untuk mendorong percepatan pembebasan lahan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan pada APBD-P tahun anggaran 2016. Namun dikarenakan alokasi anggaran baru akan turun pada bulan Oktober atau November 2016, maka Direktorat Pengembangan PLP mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan informal kepada masyarakat yang akan dibebaskan tanahnya. Pendekatan ini terkait kesepakatan harga untuk ganti rugi tanah. Sehingga ketika anggaran cair, pembayaran dapat segera dilakukan kepada masyarakat penerima ganti rugi. Direktorat Pengembangan PLP juga telah melakukan pem bicaraan dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, terkait target-target realistis untuk setiap proses penyelesaian pele pasan hak atas tanah. Kesepakatan target ini kemudian akan dituangkan ke dalam surat komitmen, yang akan dikirimkan oleh Bupati/Walikota terkait kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. Di dalam surat ini juga diwajibkan untuk mencantumkan kesediaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melengkapi bukti kepemilikan tanah, serta kesediaan untuk menyelesaikan proses perolehan izin lingkungan, dan perizinan lain yang diperlukan. Pembelajaran penting yang dapat diambil dalam hal ini, adalah vitalnya peran koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait status pelaksanaan kegiatan yang harus terus dikawal. Setelah PKS ditandatangani, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk mematuhi jadwal kegiatan sebagaimana yang telah disepakati. Sehingga jika terjadi keterlambatan, informasi ini segera disampaikan ke pihak lainnya sehingga tidak ada saling tunggu atau saling menyalahkan. Selain itu, pendekatan informal juga perlu digalakkan dalam rangka memperlancar komunikasi dengan masyarakat penerima ganti rugi dan untuk mempercepat proses pembebasan lahan. *) Staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: widya.anantya@yahoo. com

TPS 3R yang Mengoperasikan Proses Fisika/Pemadatan di Kota Bandung


29

sebaiknya anda tahu

Bagaimana mengurangi sampah ? 3. Menggunakan kertas di kedua sisi Ketika Anda menulis atau mencetak pada kertas, usahakan untuk menggunakan kedua sisi kertas. Hal ini selain mengurangi sampah kertas, juga akan menghemat penggunaan kertas. Jika kedua sisi halaman telah terpakai, barulah Anda bisa membuangnya.

Apakah Anda Tahu Bahwa Perilaku sederhana Anda sehari-hari dapat membantu dunia mengurangi sampah. Mari lakukan beberapa langkah mudah berikut : 1. Mengurangi membeli barang kemasan Sisa kemasan merupakan sampah yang paling sering ditemui. Usahakan jangan membeli produk dalam kemasan sachet, tapi belilah produk yang dikemas dalam ukuran besar untuk mengurangi sampah. Jika memungkinkan, pilih produk yang dikemas dalam botol kaca. 2. Membawa tas belanja sendiri Membiasakan membawa tas belanja sendiri setiap kali akan berbelanja. Dengan membawa keranjang belanja, Anda tidak perlu lagi memakai kantong-kantong plastik untuk membawa barang belanjaan. Sampah yang berupa kantong plastik pun akan berkurang.

30

sebaiknya anda tahu 4. Memanfaatkan kembali sampah Biasakan untuk memilah-milah sampah yang bisa diurai kembali dan yang bisa didaur ulang. Untuk sampah yang bisa diurai kembali atau sampah organik, Anda bisa memanfaatkannya sebagai pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik, Anda bisa memakainya untuk pot tumbuhan atau pekerjaan tangan lain.

Bagaimana memilah sampah?


31

lensa ck

Japan - Indonesia Public - Private Conference on Eco Friendly, Safe Residential, and Urban Development Jakarta, 11 Februari 2016

32

lensa ck

Kunjungan Kerja Walikota Gorontalo ke Ditjen Cipta Karya


33

seputar kita

Satuan Kerja Cipta Karya Provinsi Bangka Belitung Peduli Banjir

Cipta Karya Sulut Bekali TFL Sanimas dan 3R Sanimas dan 3R merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Gerakan 100–0–100 dimana dalam salah satu target gerakan ini yaitu mewujudkan 100% akses sanitasi layak. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Kerja PPLP Provinsi Sulawesi Utara dalam acara pembekalan terhadap Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Sanimas dan 3R di Manado, Kamis (19/02/2016). Pembekalan tersebut dihadiri oleh 63 orang TFL Sanimas serta 12 orang TFL 3R. Abubakar Idrus menuturkan, Tenaga Fasilitator Lapangan tersebut akan disebar 33 lokasi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk Sanimas terdapat 28 lokasi dan untuk 3R terdapat 5 lokasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para TFL supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lokasi mereka masing-masing dan dapat mengajak serta memberikan kesadaran kepada masyarakat agar selalu berpola hidup sehat.

Musibah banjir yang melanda 1/3 luas wilayah Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung (8-12/02/2016) menimbulkan kerugian sekitar Rp. 94,4 Miliar. Dalam upaya tanggap darurat bencana dan kepedulian terhadap korban banjir, Ditjen Cipta Karya, Minggu (14/02/2016) menyerahkan bantuan untuk korban banjir seperti beras, mi instan, dan air mineral. Penyerahan bantuan berlangsung di Kota Pangkal Pinang khususnya di Kelurahan Taman Sari. Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui seluruh satuan kerjanya turun langsung membantu warga untuk membersihkan sampah akibat bencana banjir dengan mengerahkan alat berat berupa 2 unit excavator mini, 1 unit buldozer dan 4 unit dump truck. Koordinator Peduli Bencana Banjir yang juga Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Bangka Belitung Achmad Kusuma mengatakan, hal ini merupakan tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penanganan sampah. “Gerakan Cipta Karya Peduli Banjir” ini berhasil mengurangi volume sampah sebanyak 66m³ sampah,” terangnya.

Kadis PU Provinsi Jatim Instruksikan Pejabat Inti Satker Untuk Tingkatkan Kinerja Dalam rangka memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja bagi para Pejabat Inti Satker, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PUCKTR) Provinsi Jawa Timur Gentur Prihantono mengadakan Rapat Kerja di kantor Dinas PUCKTR, Surabaya, Senin (25/01/2016). Hadir dalam acara seluruh Pejabat Inti Satker (PIS) baik itu Kasatker, PPK, bendahara maupun PPSPM dari seluruh Satker baik yang berada di bawah koordinasi Ditjen Cipta Karya maupun Ditjen Penyediaan Perumahan berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 126/ KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan para pejabat di

34

lingkungan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Dalam arahannya, Gentur menekankan pentingnya kejujuran, akuntabilitas, soliditas dan sinkronisasi baik secara internal maupun dengan berbagai pihak yang terkait sehingga dapat melaksanakan target kinerja pada Tahun Anggaran 2016. Selain itu, dengan adanya perubahan Pejabat Inti Satker pada beberapa unit kerja, diharapkan tetap menjaga produktivitas dan mampu bekerja secara konsisten sehingga pada Tahun Anggaran 2016 mendukung percepatan progres lelang maupun progres keuangan dan fisik sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

HARI PEDULI SAMPAH

2016

PILAHLAH SAMPAH

Indonesia Bebas Sampah 2020

Recommend Documents